RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA Registrasi Nomor : 33/PUU-X/2012 Tentang “Pembatasan Kekuasaan dan Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia” I.
PEMOHON Erik ………………………………..…selanjutnya disebut sebagai Pemohon.
II.
POKOK PERKARA Pengujian Pasal 15 ayat (1) huruf g, Pasal 15 ayat (2) huruf a, b, dan c, Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 17 dan Pasal 18 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
III.
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Pemohon dalam permohonan sebagaimana dimaksud menjelaskan, bahwa ketentuan yang mengatur kewenangan mahkamah konstitusi untuk menguji adalah; 1. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” 2. Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 “ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus
sengketa
kewenangan
lembaga
negara
yang
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” 3. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ”menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
IV.
KEDUDUKAN PEMOHON (LEGAL STANDING) Pemohon adalah seorang warga sipil biasa atau perorangan warga negara, yang merasa dirugikan hak-hak konstitusionalitasnya atas berlakunya ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf g, Pasal 15 ayat (2) huruf a, b, dan c, Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 17 dan Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
V.
NORMA-NORMA YANG DIAJUKAN UNTUK DIUJI A. NORMA MATERIIL Norma yang diujikan adalah : - Pasal 15 ayat (1) huruf g (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang: g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian. - Pasal 15 ayat (2) huruf a, b, dan c (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang : a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya; b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor; c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor.
- Pasal 16 ayat (1) huruf a (1) Dalam
rangka
menyelenggarakan
tugas
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk : a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. - Pasal 17 “Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” - Pasal 18 ayat (1) dan (2) (1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundangundangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
B. NORMA
UNDANG-UNDANG
DASAR
NEGARA
REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945 Norma yang dijadikan sebagai penguji, yaitu: - Pasal 27 ayat (2) “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” - Pasal 28 “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang.”
- Pasal 28C ayat (1) “Setiap
orang
berhak
untuk
mengembangkan
diri
melalui
pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnyadan demi kesejahteraan umat manusia.” - Pasal 28D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” - Pasal 28E ayat (3) “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” - Pasal 28G ayat (1) “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan,
martabat,
dan
harta
benda
yang
dibawah
kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” - Pasal 28H ayat (4) “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.”
VI.
Alasan-Alasan Pemohon Dengan diterapkan Undang-Undang a quo bertentangan UUD Republik Indonesia Tahun 1945 : 1. Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) huruf g, Pasal 15 ayat (2) huruf a, b, dan c, Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 17 dan Pasal 18 ayat (1) dan (2) Pemohon mendalilkan bahwa Kepolisian Republik Indonesia telah memiliki kekuasaan/ kewenangan yang tanpa batas dan bertentangan dengan konstitusi.
2. Bahwa masih banyak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum termasuk penggunaan kekerasan dengan dalih hukum yang mana tindakan tersebut dapat menurunkan kredibilitas dan integritas dari suatu lembaga itu sendiri terlebih lagi dapat menurunkan kepercayaan dari masyarakat terhadap keberadaan suatu lembaga Negara. 3. Bahwa adanya disharmonisasi peraturan perundang-undangan dalam kewenangan/ kekuasaan Kepolisian Republik Indonesia menyebabkan timbulnya tindakan penyalahgunaan kekuasaan seperti, pemerasan, eksploitasi, pengancaman, pembiaran terjadinya kekerasan, maupun tindakan lainnya yang bersifat corrupted power. 4. Bahwa Pemohon mengemukakan suatu filosofi kekuasaan yaitu: ”Kekuasaan pada dasarnya memiliki kecenderungan untuk korup dan kekuasaan yang tidak terbatasi (absolute power) sudah pasti akan dan menjadi korup.” 5. Bahwa dalam Pasal 18 ayat (1) dalam sepanjang frasa “dapat bertindak menurut penilaian sendiri” menurut pemohon ketentuan ini berpeluang untuk terjadinya suatu tindakan kesewenang-wenangan tanpa ada suatu batasan yang jelas dan terukur. Demikian pula pada Pasal 18 ayat (2) dalam frasa “memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia” dapat menjadikan pemahaman penegakan hukum hanya dalam konteks prosedural, namun dalam pelaksanaannya tidak menjamin nilai-nilai keadilan yang ada di masyarakat. 6. Bahwa
jika
diperkenankan
Pemohon
memberikan
saran
untuk
memperbaiki dan melengkapi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 agar tercipta suatu keseimbangan kekuasaan, maka mutlak dan selayaknya Komnas HAM memiliki kewenangan yang lebih terkait dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia.
VII. PETITUM 1. Menerima
dan
mengabulkan
permohonan
sebagaimana
yang
dijelaskan dalam pokok permohonan dalam surat pemohon ini untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa Pasal 15 ayat (1) huruf g, Pasal 15 ayat (2) huruf a, b, dan c, Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 17 dan Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; 3. Menyatakan Pasal 15 ayat (1) huruf g, Pasal 15 ayat (2) huruf a, b, dan c, Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 17 dan Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Atau bila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (Et aequo et bono).
