2011: Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut

UNIT KERJA PRESIDEN BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN (UKP4)

1 TAHUN PELAKSANAAN INPRES 10/2011: Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut

Jakarta, 21 Mei 2012

Potret hutan dan lahan gambut kita

Hasil sejarah panjang kita… • Ada 26 juta ha non-hutan dalam Kawasan Hutan, ada 15 juta ha hutan primer dalam Kawasan Budidaya Non-Kehutanan • Ada 33.000 desa berada di dalam atau sekitar Kawasan Hutan

…dapat menghambat kegiatan di pusat maupun daerah • RTRW tidak kunjung tuntas • Tumpang tindih perizinan

• Pengukuhan tata batas Kawasan Hutan belum selesai

Penyempurnaan tata kelola hutan dan lahan gambut sebagai prioritas nasional 2

Akar permasalahan konflik-konflik lahan perlu segera ditangani

Mesuji, Sumsel - Lampung

Bima, Nusa Tenggara Barat

Muara Tae, Kalimantan Timur

Pulau Padang, Riau 3

1 TAHUN MORATORIUM – APA YANG SUDAH KITA CAPAI?

Menuju peta yang satu (“ONE MAP”)

Menuju perbaikan tata kelola hutan dan gambut

Menuju peninjauan izin dan penegakan hukum

4





5

PR pertama: membangun peta yang satu (“One Map”) Hutan dalam juta hektar KLH saja

Hutan Primer dan Sekunder 2009 (Total: 120,6 juta ha)

19.8 KLH saja

92.6 Gabungan

Kemenhut saja

Hutan Primer 2009 (Total: 71,6 juta ha)

27.2

8.0 Kemenhut saja

Gabungan

KLH saja

32.6 Gabungan

11.6 Kemenhut saja

Perbedaan definisi dan metodologi menyebabkan perbedaan peta KLH dan Kemenhut

6

PIPIB (Peta Indikatif Penundaan Izin Baru) sebagai batu loncatan menuju “One Map” Bagaimana PIPIB dipergunakan sebagai acuan moratorium? • PIPIB menunjukkan hutan primer dan lahan gambut yang tidak boleh dikenai izin selama masa moratorium • PIPIB ditetapkan oleh Menteri Kehutanan, yang disempurnakan setiap 6 bulan sekali • Peta dapat diperoleh di: http://www.ukp.go.id/web/informasi-publik Kemenhut dan Bakosurtanal juga menampilkan di website-nya • PIPIB dipergunakan sebagai acuan Kementerian/Lembaga dalam menerbitkan izin baru • Bakosurtanal selanjutnya akan memimpin pembaharuan peta tutupan hutan dan lahan gambut menggunakan PIPIB, bersama Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, dan BPN

7

PIPIB secara efektif telah mengintegrasikan data berbagai instansi – pertama kalinya dalam sejarah Kementerian/Lembaga

Peran

Badan Informasi Geospasial/Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional

• Menyediakan peta dasar dan data spasial terkait • Mengintegasikan informasi spasial dan melaksanakan visualisasi kartografi • Membangun basis data (INA SDI/Spatial Data Infrastructure) yang dapat diakses melalui: http://maps.ina-sdi.or.id/home/ • Mengkoordinir survey lapangan inter-kementerian/lembaga

Kementerian Kehutanan (Ditjen Planologi)

• Menyusun PIPIB setiap 6 bulan • Menyediakan data tutupan hutan primer dan kawasan hutan konservasi/lindung • Menyediakan data perizinan pada Kawasan Hutan

Kementerian Pertanian (Balai Penelitian Sumber Daya Lahan Pertanian)

• Menyediakan data distribusi lahan gambut

Badan Pertanahan Nasional

• Menyediakan data tenurial pada Areal Penggunaan Lain

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

• Mengkoordinasikan penyediaan citra satelit resolusi tinggi • Melaksanakan pemantauan tutupan berdasarkan citra satelit

UKP4

• Memfasilitasi konsensus dan trust building inter-kementerian/lembaga • Memantau rencana aksi kementerian/lembaga dan menerima laporan masyarakat 8

Setiap penerbitan PIPIB selalu dipantau UKP4 supaya terjadi continuous improvement PIPIB (Mei 2011)

PIPIB revisi 1 (Nov 2011)

• Diterbitkan oleh Kemenhut berdasarkan Inpres 10/2011 sebagai peta awal untuk moratorium izin (initial map)

• Diterbitkan Kemenhut berdasarkan proposal hasil kerja Tim Teknis PIPIB (Bakosurtanal, Kemenhut, BPN, UKP4, dan Kementan)

• Mengadopsi peta tutupan hutan Kemenhut (1:250.000) untuk hutan primer • Mengadopsi peta gambut Bappenas/Wetlands (skala 1:1.000.000, di-scaled up menjadi 1:250.000, sehingga memiliki potensi error)

• Pusat Penelitian Tanah Kementan telah menganalisis berbagai studi dan riset tentang gambut, dan telah mampu memperbaiki peta Bappenas/Wetlands di Papua yang lebih mengandalkan desk analysis

• Hanya izin Kemenhut yang telah dikeluarkan dari peta dalam PIPIB ini

• Sertifikat yang diterbitkan BPN juga telah dikeluarkan dari peta dalam PIPIB 2

9

PIPIB revisi 2 (Mei 2012) • Segera diterbitkan Kemenhut berdasarkan proposal hasil kerja Tim Teknis PIPIB (Bakosurtanal, Kemenhut, BPN, UKP4, dan Kementan) • Pengaduan masyarakat (misalnya: 60 pengaduan untuk Kemenhut, 19 untuk Kementan) ditindaklanjuti dengan survey lapangan oleh K/L dan Tim Teknis, dan ketika terverifikasi akan mengubah PIPIB • PIPIB digunakan sebagai dasar pemantauan near real-time menggunakan citra satelit

Perbaikan pemetaan yang terjadi mengakibatkan perubahan tutupan lahan dalam PIPIB (1/2) Luas Tutupan PIPIB Revisi 2 - Mei 2012 (ha) NO

PULAU HL/KSPA

MORATORIUM LAHAN HUTAN GAMBUT PRIMER

TOTAL

1

SUMATERA

10.791.984,5

2.482.215,6

207.927,6

13.482.127,6

2

KALIMANTAN

11.952.122,2

1.830.003,0

1.310.482,6

15.092.607,8

3

JAWA BALI

1.339.198,8

32.130,9

1.371.329,8

4

NUSA TENGGARA

1.644.170,5

209.386,4

1.853.556,9

5

SULAWESI

6.346.978,2

945.575,4

7.292.553,6

6

MALUKU

1.684.836,0

150.481,7

1.835.317,8

7

PAPUA

TOTAL

10

17.469.043,9

1.940.193,4

5.417.079,6

24.826.316,8

51.228.334,2

6.252.411,9

8.273.064,2

65.753.810,3

Perbaikan pemetaan yang terjadi mengakibatkan perubahan tutupan lahan dalam PIPIB (2/2) Perubahan tutupan PIPIB (Mei 2011)

69.144.073 ha

PIPIB revisi 1 (Nov 2011)

PIPIB revisi 2 (Mei 2012)

65.374.251 ha

65.753.810 ha

• Perubahan wilayah moratorium yang terjadi pada setiap revisi mencerminkan sifat ke-indikatif-an peta tersebut • Penambahan wilyah moratorium seluas 862 ribu ha dan pengurangan sebanyak 482 ribu ha, sehingga

secara akumulatif terjadi penambahan Revisi 1

379 ribu ha pada PIPIB Revisi 2 dibandingkan PIPIB

• Perubahan terjadi karena data tambahan dan survey lapangan – detil ada pada Kementerian Kehutanan, yang akan segera menerbitkan PIPIB Revisi 2 11

Kerja sama dengan instansi non-pemerintah untuk pemantauan Berdasarkan citra MODIS (1 : 1,000,000) Tutupan PIPIB Revisi 1(Nov 2011) Event indikasi deforestasi pada PIPIB (1 Jun – 31 Aug 2011)

Berdasarkan analisis citra satelit, terdapat 98 titik/event di Indonesia dalam PIPIB Revisi 1 yang diindikasikan mengalami bukaan deforestasi

Contoh tindak lanjut untuk pemantauan lapangan (1/3)

Lat: -1.854167 Long: 113.388500 Desa Talian Kereng, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah | terpetakan sebagai Hutan Produksi Konversi 13

• Isu 1: batas kawasan yang belum jelas • Issue 2: sinkronisasi otoritas penerbitan izin pusat-daerah


Lat : 2.2375 Long : 99.96371 Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara | terpetakan sebagai APL

• Isu: land clearing sebelum HGU terbit 14


Lat: 2.220833 Long: 98.14455 Desa Bajamas, Kecamatan Sirandorung, Kabupaten Aceh Singkil, Nanggroe Aceh Darussalam | terpetakan sebagai APL

• Isu: kejelasan manajemen pengelolaan hak-hak masyarakat lokal untuk menggunakan hasil hutan 15

Masukan masyarakat lokal berdampak pada penyusunan PIPIB (1/2) PIPIB (Mei 2011) untuk Morowali, Sulawesi Tengah

Masukan masyarakat lokal berdampak pada penyusunan PIPIB (1/2) PIPIB revisi 1 (November 2011) untuk Morowali, Sulawesi Tengah

Masyarakat setempat melaporkan bahwa area ini adalah hutan primer, sehingga seharusnya masuk dalam PIPIB





18

Output yang diharapkan pada Mei 2013

Sistem basis data izin-izin terpadu yang mengkonsolidasikan informasi kadastral dari seluruh Kementerian/Lembaga terkait pemanfaatan lahan, sehingga dapat menjadi acuan tunggal bagi pemerintah pusat dan daerah

Sistem e-application untuk penerbitan dan pendaftaran izin/sertifikat

Penyempurnaan PIPIB, menuju skala 1:50.000 pada lokasi-lokasi terpilih, melalui integrasi data antar-Kementerian/Lembaga dan mekanisme umpan balik dari publik Pendaftaran klaim tanah masyarakat adat, sebagai baseline penyelesaian konflik ketika tumpang tindih diidentifikasi

Insentif bagi dunia usaha dan pemerintah daerah untuk berusaha di bidang restorasi ekosistem pada hutan dan gambut

19

Walaupun begitu, kita bergerak beyond Inpres 10/2011

Instruksi Presiden lainnya

Debottlenecking inisiatif strategis

Contoh

Penjelasan

• Inpres 17/2011 tentang Rencana Aksi Anti-Korupsi

Kementerian ESDM untuk melakukan inventarisasi dan pembangunan basis data izin tambang; sehingga izin tambang dapat dimasukkan dalam basis data peta moratorium walaupun Kementerian ESDM tidak termasuk dalam Inpres 10/2011

• Pengukuhan tata batas Kawasan Hutan

UKP4 mengkoordinasikan inisiatif lintas Kementerian/Lembaga untuk menggunakan teknologi baru dalam pengukuhan tata batas (metode konvensional: 10 tahun lebih lama dengan biaya 7-10x lebih besar)

• Basis data degraded land

Degraded land diidentifikasi dan dipetakan melalui “One Map”, yang selanjutnya juga dapat menjadi masukan tindak lanjut moratorium, misalnya untuk land swap





21

Inisiatif pemetaan mulai dilakukan untuk memetakan seluruh izin menjadi basis data spasial terintegrasi Contoh: Overlay kawasan di Kabupaten Pasir (Kalimantan Timur) Hutan Lindung dan Kawasan konservasi…

…overlay dengan areal HPH dan HTI…

…overlay dengan areal perkebunan… …overlay dengan areal pertambangan

Pengambilan keputusan mengenai tata ruang dapat dilakukan 22

Inisiatif pemetaan sudah dimulai di Kalimantan Tengah dan akan diperluas ke 8 provinsi berhutan lainnya

• Pengumpulan, analisis, dan registrasi data sampai kab/kota • Institusionalisasi dan capability building

Basis data izin terintegrasi akan dapat mencegah kasus-kasus seperti Kalista Alam di Aceh

Area konsesi Kalista

• Gubernur Aceh menerbitkan izin usaha perkebunan budidaya (IUP-B) No. 525/BP2T/5322/2011 pada 25 Agustus 2011 yang mengizinkan PT Kalista Alam untuk mengusahakan perkebunan • Pada PIPIB Mei 2011, area tersebut termasuk dalam area moratorium. Pada PIPIB Revisi 1 (November 2011), area tersebut dikeluarkan dari moratorium karena dilaporkan memiliki HGU • Lebih dari 10.000 orang menuntut investigasi atas Rawa Tripa. Hasil investigasi menunjukkan bahwa tidak ada HGU pada lahan tersebut, dan juga menemukan pelanggaran lainnya (mis: izin lokasi sudah habis berlaku, pembukaan lahan sebelum izin yang relevan terbit), sehingga area tersebut termasuk lagi ke dalam PIPIB Revisi 2 (Mei 2012). 24

Kondisi Lahan PT. Kalista Alam (1.650 ha) Hijau: masih ada ‘Hutan’

Merah: “hutan” habis, telah tebang

Sumber: Graham - YEL ACEH

KONDISI LAHAN PT. KALISTA ALAM (1.650 HA) Diambil 22 Februari 2012 Masih ada ‘hutan’

Sumber: BPKEL ACEH

“hutan” habis, telah ditebang

Kebakaran di PT. Kalista Alam tanggal 27 Maret 2012

Sumber: BPKEL ACEH

Kontak Tim Kerja Penegakan Hukum Satgas REDD+

Harimuddin +62 813 922 48473 [email protected]

28

2011: Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut

Recommend Documents