DRAFT
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR :
/PER/M.KOMINFO/
2009
TENTANG STANDAR WAJIB KUALITAS PELAYANAN JASA AKSES INTERNET DIAL-UP
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,
Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada pengguna didalam penyelenggaraan jasa akses internet perlu ditetapkan parameter kualitas pelayanan jasa akses internet dialup beserta tolok ukurnya; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu ditetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Standar Kualitas Pelayanan Akses Internet dial-up .
Mengingat
: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 154, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor : 3881); 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor: 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3980); 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 94 Tahun 2006; 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 72 Tahun 2007;
5. Keputusan Menteri Nomor : KM. 20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 06/P/M.KOMINFO/04/2008; 6. Keputusan Menteri Nomor : KM. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 07/P/M.KOMINFO/04/2008; 7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 01/P/M.Kominfo/4/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika; 8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 03/P/M.Kominfo/5/2005 tentang Penyesuaian Kata Sebutan pada Beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Perhubungan yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi; MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG STANDAR WAJIB KUALITAS PELAYANAN JASA AKSES INTERNET DIAL-UP BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Jasa Akses Internet dial-up adalah suatu layanan aplikasi-aplikasi dimana seseorang dapat mengakses layanan dan aplikasi internet dengan menggunakan koneksi dial-up saja. 2. Pemenuhan Permohonan Pasang Baru adalah waktu yang dibutuhkan penyelenggara jasa akses internet dial-up mulai dari penandatangan persetujuan pasang baru hingga layanan tersedia. 3. Kinerja pemulihan layanan adalah waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan layanan akses internet dial-up dimulai dari waktu pelaporan pelanggan diterima oleh penyelenggara jasa sampai waktu pemulihan layanan.
4. Ketersediaan layanan tahunan adalah jumlah jam operasional dari layanan dikurangi waktu ketiadaan layanan atau gangguan layanan akibat kegagalan dalam perioda 12 bulan. Layanan termasuk, tapi tidak terbatas pada, kegagalan menyalurkan atau mentransmisikan dari suatu sumber konten kepada perangkat pelanggan (dimana kegagalan tersebut bukan karena perangkat pelanggan yang rusak), pada periode 12 bulan. 5. Kinerja tagihan adalah integritas dan kehandalan sistem tagihan berupa akurasi tagihan dan ketepatan waktu dalam menyelesaikan keluhan terkait tagiha yang dicerminkan dalam jumlah keluhan atas tagihan dan jumlah tagihan yang diselesaikan. Keluhan atas tagihan termasuk didalamnya pembayaran yang dikredit salah atau tidak dikredit, tagihan ganda, deposit yang tidak dikembalikan, tagihan yang terlambat tidak diterimanya tagihan, penyalahgunaan, tagihan yang dikirim kepada alamat yang salah dan kesalahan lainnya mengenai tagihan, namun tidak termasuk layanan yang terkait dengan pihak ketiga. 6. Keluhan umum pelanggan adalah jumlah keluhan yang diterima terkait masalah pelayanan termasuk tidak adanya aktivasi layanan atau aktivasi layanan yang terlambat, tidak adanya aktivasi atau aktivasi yang terlambat setelah penyampaian keluhan, gangguan kualitas sambungan, pelayanan yang tidak profesional dan keluhan-keluhan lain yang terkait layanan terhadap pelanggan selain keluhan atas tagihan. 7. Kinerja akses adalah jumlah dial sebelum koneksi ke internet berhasil dan waktu yang diperlukan untuk mengakses node penyelenggra jasa akses internet mulai dari perintah dial sampai log-in selesai, serta waktu rata-rata yang diperlukan untuk mendownload file grafis standar atau file teks acak yang berukuran sekitar 30 kilobyte dari situs web lokal. 8. Pelanggan adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jasa akses internet dial-up yang berdasarkan kontrak dengan penyelengara jasa. 9. Pemakai adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jasa akses internet dial-up yang tidak berdasarkan kontrak dengan penyelenggara jasa. 10. Pengguna adalah pelanggan dan pemakai. 11. Hari kerja adalah hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur umum atau nasional.
12. Jam sibuk adalah setiap jam dalam suatu periode sibuk antara jam 9 sampai jam 17 sesuai waktu setempat pada suatu hari kerja. 13. Penyelenggara jasa adalah penyelenggara jasa akses internet dial-up. 14. Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia yang selanjutnya disebut BRTI adalah Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi dan Komite Regulasi Telekomunikasi; BAB II KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN Pasal 2 (1) Setiap penyelenggara jasa akses internet dial-up wajib memenuhi standar kualitas pelayanan dan kinerja jaringan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini. (2) Setiap penyelenggara jasa akses internet dial-up sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat perjanjian Service Level Agreement (SLA) dengan penyelenggara jasa lain atau penyelenggara jaringan lain yang terhubung untuk menjamin pemenuhan standar kualitas pelayanan dan kinerja jaringan sesuai ketentuan Peraturan Menteri ini. BAB III KINERJA LAYANAN Bagian Pertama Standar kinerja permohonan pasang baru jasa akses internet dial-up Pasal 3 (1) Persentase permohonan pasang baru untuk layanan jasa akses internet dial-up yang dipenuhi dalam 24 jam terhitung dari waktu penerimaan permohonan harus ≥ 80%. (2) Pengukuran persentase permohonan pasang baru layanan jasa akses internet dial-up yang dipenuhi dalam 24 jam dirumuskan sebagai berikut:
Jumlah permohonan pasang baru yang dipenuhi dalam 24 Jam x 100% Jumlah seluruh permohonan pasang baru dalam 12 bulan (3) Persentase permohonan pasang baru layanan jasa akses internet dial-up yang dipenuhi dalam 48 jam terhitung dari waktu penerimaan permohonan harus ≥ 90%. (4) Pengukuran persentase permohonan pasang baru layanan jasa akses internet dial-up yang dipenuhi dalam 48 jam dirumuskan sebagai berikut:
Jumlah permohonan pasang baru yang dipenuhi dalam 48 jam x 100% Jumlah seluruh permohonan pasang baru dalam 12 bulan (5) Persentase permohonan pasang baru layanan jasa akses internet dial-up yang dipenuhi dalam 7 hari terhitung dari waktu penerimaan permohonan harus = 100%. (6) Pengukuran persentase permohonan pasang baru layanan jasa akses internet dial-up yang dipenuhi dalam 7 hari dirumuskan sebagai berikut:
Jumlah permohonan pasang baru yang dipenuhi dalam 7 hari x 100% Jumlah seluruh permohonan pasang baru dalam 12 bulan (7) Persentase permohonan pasang baru layanan jasa akses internet dial-up yang diselesaikan dalam waktu yang disepakati bersama pelanggan harus ≥ 95%. Pasal 4 Pengukuran persentase pemenuhan permohonan pasang baru layanan jasa akses internet dial-up adalah sebagai berikut: a. Penyelenggara jasa merekam jumlah permohonan pasang baru selama periode 12 bulan. b. Penyelenggara jasa merekam jumlah permohonan pasang baru yang terpenuhi dalam 24 jam dan menghitung persentasenya dengan menggunakan rumus pada Pasal 3 ayat (2). c. Penyelenggara jasa merekam jumlah permohonan pasang baru yang terpenuhi dalam 48 jam dan mengukur persentasenya dengan menggunakan rumus pada Pasal 3 ayat (4).
d. Penyelenggara jasa merekam jumlah permohonan pasang baru yang terpenuhi dalam 7 hari dan mengukur persentasenya dengan menggunakan rumus pada Pasal 3 ayat (6). Pasal 5 Permohonan pasang baru layanan jasa akses internet dial-up tidak dimasukkan kedalam pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 jika terjadi hal-hal sebagai berikut: a. Kesalahan pemberian alamat oleh pelanggan; b. Kerusakan pada fasilitas jaringan akibat force majeure; c. Kerusakan pada fasilitas jaringan akibat pihak ketiga; d. Bangunan milik pelanggan tidak dapat diakses; e. Pengkabelan internal bangunan milik pelanggan tidak siap pada waktu yang disepakati; f. Pelanggan membatalkan atau menunda permohonan; g. Fasilitas jaringan dan perangkat pendukung belum tersedia. KINERJA LAYANAN Bagian Kedua Standar kinerja penanganan tagihan untuk penyelenggara jasa akses internet dial-up : Pasal 6 (1) Persentase keluhan atas akurasi tagihan dalam satu bulan tagihan harus ≤ 5% dari jumlah seluruh tagihan pada bulan berikutnya; (2)Perhitungan persentase keluhan atas akurasi tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada rasio sebagai berikut : Jumlah keluhan atas akurasi tagihan selama 1 bulan tagihan x 100% Jumlah seluruh tagihan selama 1 (satu) bulan
Pasal 7 (1) Persentase penyelesaian keluhan atas akurasi tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus ≥ 90% dari total keluhan atas akurasi tagihan. (2) Penyelesaian keluhan atas akurasi tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diselesaikan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak keluhan diterima. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku untuk keluhan atas akurasi tagihan yang timbul akibat dengan Pihak Ketiga. Pasal 8 (1) Persentase penyelesaian keluhan atas akurasi charging pra bayar harus ≥ 90% dari total keluhan atas akurasi charging pra bayar. (2) Penyelesaian keluhan atas akurasi charging pra bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diselesaikan dalam jangka waktu 15 hari kerja terhitung sejak keluhan diterima Pasal 9 (1) Perhitungan persentase penyelesaian keluhan tagihan didasarkan pada rasio sebagai berikut: Jumlah keluhan tagihan yang diselesaikan dalam 1 (satu) periode x 100% Jumlah keluhan tagihan yang diterima dalam 1 (satu) periode tagihan
(2) Penyelenggara jasa wajib memelihara rekaman data persentase penyelesaian keluhan tagihan untuk setiap periode tagihan. Pasal 10 Pengukuran persentase keluhan atas akurasi tagihan dirumuskan sebagai berikut : Jumlah keluhan atas akurasi tagihan selama satu periode tagihan × 100% Jumlah seluruh tagihan selama satu periode tagihan
Pasal 11 (1) Persentase keluhan atas akurasi tagihan yang diselesaikan dalam waktu 15 hari kerja terhitung dari hari dimana keluhan diterima harus ≥ 90%. (2) Pengukuran persentase keluhan atas akurasi tagihan dalam 15 hari kerja dirumuskan sebagai berikut: Jumlah keluhan tagihan yang diselesaikan dalam 15 hari kerja × 100% Jumlah keluhan tagihan yang diterima dalam 1 periode tagihan
Pasal 12
(1) Persentase keluhan atas akurasi tagihan yang diselesaikan dalam waktu 30 hari kerja terhitung dari hari saat keluhan diterima harus ≥ 95%. (2) Pengukuran persentase keluhan atas akurasi tagihan dalam 30 hari kerja dirumuskan sebagai berikut: Jumlah keluhan tagihan yang diselesaikan dalam 30 hari kerja × 100% . Jumlah keluhan tagihan yang diterima dalam 1 periode tagihan
KINERJA JARINGAN Bagian Pertama Kinerja penanganan keluhan umum pelanggan untuk layanan penyelenggara jasa akses internet dial up : Pasal 13 Persentase keluhan umum pelanggan dalam 12 bulan harus ≤ 5 % dari jumlah seluruh pelanggan dalam 12 bulan. Pasal 14 Pengukuran persentase keluhan umum pelanggan dirumuskan sebagai berikut: Jumlah keluhan umum pelanggan selama 12 bulan × 100% Jumlah seluruh pelanggan selama 12 bulan
Pasal 15 (1) Persentase permohonan pemulihan layanan yang dipenuhi dalam dalam 48 jam terhitung dari waktu permohonan pemulihan layanan diterima harus > 90%. (2) Pengukuran persentase pemulihan layanan dalam 48 jam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dirumuskan sebagai berikut: Permohonan pemulihan layanan yang dipenuhi dalam 48 jam x 100% Jumlah permohonan pemulihan layanan dalam 12 bulan
Pasal 16 Metoda Pengukuran persentase pemenuhan permohonan pemulihan layanan adalah sebagai berikut: a. Penyelenggara jasa merekam jumlah permohonan pemulihan layanan selama periode 12 bulan. b. Penyelenggara jasa merekam jumlah permohonan pemulihan layanan yang dipenuhi dalam 48 jam dan menghitung persentasenya dengan menggunakan rumus pada Pasal 15 ayat (2). Pasal 17 Permohonan pemulihan layanan tidak dimasukkan kedalam pengukuran persentase pemenuhan permohonan pemulihan layanan jika terjadi hal-hal sebagai berikut: a. Kerusakan perangkat milik pelanggan b. Kerusakan fasilitas jaringan karena force majeure c. Kegagalan karena perbuatan penyedia layanan lain d. Bangunan pelanggan tidak bisa diakses e. Kerusakan fasilitas jaringan karena pihak ketiga f. Kerusakan pengkabelan atau infrastruktur internal milik pelanggan g. Penundaan pemulihan layanan atas permintaan pelanggan sendiri.
KINERJA JARINGAN Bagian Kedua Standar kinerja akses untuk layanan jasa akses internet dial-up : Pasal 18 Jumlah dial dalam daerah yang sudah dilayani dengan interval yang tidak lebih dari 60 detik sebelum koneksi internet berhasil maksimum 3 kali percobaan akses. Pasal 19 Prosentasi jumlah dial yang berhasil dalam 60 detik harus ≥ 60% dari total jumlah dial yang tersambung dan log- in . Pasal 20 Waktu rata-rata yang diperlukan untuk men-download file yang berukuran 30 kilobites dari situs web lokal dengan kecepatan > 80% kecepatan sambungan modem harus terjadi minimal 95% waktu operasi . Pasal 21 Pengukuran kinerja akses harus mencakup akses ke node penyelenggara jasa dan men-download suatu file standar berdasarkan ITU Rec. V.90 modem. Pasal 22 Konfigurasi komputer pengguna layanan ini minimum adalah personal computer yang setara dengan komputer dengan processor speed 1 GHz atau setara dengan memori sebesar 128 Mb yang hanya menjalankan aplikasi browser standar Pasal 23 Pengukuran waktu yang diperlukan untuk men-download file didasarkan pada pengujian secara acak setiap bulan atau pengamatan layanan yang dilakukan pada node penyelenggara jasa setiap bulan.
Pasal 24 Untuk metoda pengujian secara acak, ukuran sampel minimum adalah 30 pengujian dan interval maksimum antara dua pengujian adalah lima menit pada saat jam sibuk. BAB VI PELAPORAN Pasal 25 (1) Penyelenggara jasa wajib menyimpan seluruh rekaman data perhitungan parameter standar kualitas pelayanan dan wajib melaporkan pencapaian standar kualitas pelayanan kepada BRTI . (2) Laporan pencapaian standar kualitas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara berkala setiap 3 bulan. (3) Laporan sudah harus diterima BRTI paling lambat : a. Minggu kedua bulan April untuk laporan triwulan pertama; b. Minggu kedua bulan Juli untuk laporan triwulan kedua; c. Minggu kedua bulan Oktober untuk laporan triwulan ketiga; d. Minggu kedua bulan Januari tahun berikutnya untuk laporan triwulan ke-empat. Pasal 26 (1) Laporan pencapaian standar kualitas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 harus sesuai format sebagaimana dimaksud Lampiran Peraturan Menteri ini. (2) Laporan pencapaian standar kualitas pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disertai dengan pernyataan bahwa laporan yang dibuat adalah benar dan akurat serta ditandatangani oleh Direktur Utama di atas materai cukup. Pasal 27 BRTI harus mempublikasikan pencapaian standar kualitas pelayanan penyelenggara jasa sesuai ketentuan Peraturan Menteri ini. Pasal 28 Penyelenggara jasa wajib mempublikasikan pencapaian standar kualitas pelayanan dalam situs resmi masing-masing dan setiap tiga (3) bulan diperbaharui.
BAB VII PENILAIAN PENCAPAIAN STANDAR KUALITAS PELAYANAN Pasal 29 (1) Untuk mem-verifikasi akurasi laporan pencapaian standar kualitas pelayanan penyelenggara jasa, BRTI dapat melakukan penilaian. (2) BRTI setiap saat dapat melakukan audit pada laporan yang diberikan, melakukan performansi test dan atau melakukan observasi dalam rangka verifikasi kesesuaian terhadap pencapaian stándar kualitas layanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini. (3) Tatacara pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai sebagaimana dimaksud pada Lampiran II Peraturan Menteri ini. BAB VIII SANKSI DAN PENGHARGAAN Pasal 30 (1) Setiap penyelenggara jasa yang tidak memenuhi ketentuan parameter standar kualitas pelayanan sesuai tolok ukur sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi denda yang besarannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (2) Mekanisme pengenaan sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Menteri tersendiri. Pasal 31 Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 tidak menghilangkan kewajiban penyelenggara jasa untuk memberikan kompensasi terhadap kerugian yang dialami oleh pelanggan akibat kelalaian penyelenggara jasa dalam memenuhi standar kualitas pelayanan. Pasal 32 (1) BRTI memberikan penghargaan kepada penyelenggara jasa yang memenuhi standar kualitas pelayanan. (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengumuman pencapaian standar kualitas pelayanan penyelenggara dan pemberian sertifikat penghargaan.
BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 33 Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka ketentuan kinerja layanan dan kinerja jaringan sebagaimana dimaksud dalam setiap izin penyelenggaraan jasa akses internet dial-up dinyatakan tidak berlaku dan wajib mengacu pada standar kualitas pelayanan yang diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri ini. Pasal 34 Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : J A K A R T A Pada tanggal : -----------------------------------------------------------MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,
TIFATUL SEMBIRING SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada: 1. Presiden Republik Indonesia; 2. Wakil Presiden Republik Indonesia; 3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; 4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; 5. Menteri Keuangan; 6. Menteri Perindustrian; 7. Menteri Perdagangan; 8. Menteri Luar Negeri; 9. Menteri Dalam Negeri; 10. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; 11. Sekretaris Negara; 12. Jaksa Agung Republik Indonesia; 13. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; 14. Para Gubernur Kepala Daerah Provinsi seluruh Indonesia. No. 1. 2. 3.
Jabatan Sekretaris Jenderal Direktur Jenderal Postel Karo Biro Hukum & KLN
Paraf
LAMPIRAN I :
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA /PER/M.KOMINFO/ /2009
NOMOR : TANGGAL : --------------------------------------------------------------------------------
FORMAT PELAPORAN STANDAR KUALITAS PELAYANAN JASA AKSES INTERNET DIAL UP
No. 1
2
Kinerja Pelayanan Pemenuhan Permohonan Pasang Baru
Kinerja Penanganan Tagihan
Parameter
Tolak Ukur
24 jam
≥80%
48 jam 7 hari Waktu yang disepakati Persentase keluhan atas tagihan dalam satu periode tagihan
≥90% ≥100% ≥95% ≤5% Diusulkan 10%
Persentase jumlah keluhan yang diselesaikan dalam 15 hari kerja
≥90%
Persentase jumlah keluhan yang diselesaikan dalam 30 hari kerja Persentase jumlah keluhan Prabayar
≥95%
Nilai Triwulan…. Tahun:
(14-07-2009)
No.
Kinerja Jaringan
Parameter
Tolak Ukur
1
Keluhan Umum Pelanggan
≤5%
2
Kinerja Akses
Persentase jumlah keluhan pelanggan dalam 12 bulan Jumlah dial maksimum dalam 1 menit sampai koneksi Internet berhasil Prosentasi jumlah dial yang berhasil dalam 60 detik
≥90%
Prosentasi waktu rata-rata download file 30 kb dari situs lokal
≥80% kecepatan modem
Nilai Jan – Des Tahun:
≤3
.................(tempat)...................., .....(tanggal dan bulan)....., 20..... TTD diatas Materai Rp. 6000,DIREKTUR PT ......................
Ditetapkan di : J A K A R T A Pada tanggal : ------------------------------------------------------------MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,
TIFATUL SEMBIRING No. 1. 2. 3.
Jabatan Sekretaris Jenderal Direktur Jenderal Postel Karo Biro Hukum & KLN
Paraf
LAMPIRAN II :
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA /PER/M.KOMINFO/ /2009
NOMOR : TANGGAL : ---- --------------------------------------------------------------------------
TATA CARA PELAKSANAAN PENILAIAN PENCAPAIAN STANDAR KUALITAS PELAYANAN PADA JASA INTERNET DIAL-UP I. PENGUKURAN TAHUN BERJALAN. 1) Penyelenggara jasa Internet Dial-up melakukan pengukuran standar kualitas pelayanan setiap bulan dan setiap 3 (tiga) bulan yang menjadi bagian laporan pencapaian standar kualitas pelayanan tahunan. 2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditayangkan setiap 3 (tiga) bulan dalam situs web resmi milik penyelenggara jasa Internet Dial-up paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah batas waktu 3 (tiga) bulan tersebut berakhir. II. VERIFIKASI. 1) BRTI melakukan pengukuran parameter kinerja jaringan dengan menggunakan alat ukur terhadap hasil laporan pengukuran parameter kinerja jaringan yang dilakukan oleh penyelenggara jasa Internet Dialup dengan sistem acak (random); 2) Pengukuran parameter kinerja jaringan yang dilakukan oleh BRTI sebagaimana dimaksud pada angka (1) tersebut diatas dapat dilakukan sesuai kebutuhan BRTI; 3) Pengukuran parameter kinerja jaringan yang dilakukan oleh BRTI sebagaimana dimaksud pada angka (1) diberlakukan sama kepada semua penyelenggara jasa internet dial-up; 4) Hasil pengukuran parameter kinerja jaringan sebagaimana dimaksud pada angka (1) wajib dipublikasikan juga oleh penyelenggara jasa Internet Dial-up; 5) Dalam hal hasil pengukuran sebagaimana dimaksud pada angka (1) tidak sesuai dengan tolok ukur tahunan yang ditetapkan oleh Menteri, maka BRTI akan memberikan surat pemberitahuan kepada penyelenggara jasa Internet Dial-up; 6) Penyelenggara jasa Internet Dial-up wajib memberikan tanggapan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat pemberitahuan diterima dengan rencana perbaikan;
7) BRTI dapat mempublikasikan hasil pengukuran sebagaimana dimaksud pada angka (1) website Ditjen Postel; 8) Publikasi sebagaimana dimaksud pada angka (7) memuat hasil pengukuran, waktu pengukuran, dan lokasi pengukuran. III. VERIFIKASI DENGAN PIHAK KETIGA. (1) Dalam melakukan pengukuran, BRTI dapat menggunakan pihak ketiga; (2) Dalam hal menggunakan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada angka (1) tersebut diatas, pihak ketiga harus memiliki tenaga ahli yang mempunyai keahlian di bidang telekomunikasi serta personel yang memiliki kemampuan sesuai dengan bidang yang akan diukurnya; (3) Penunjukan pihak ketiga harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. IV. PELAKSANAAN PENGUKURAN. 1) Pelaksanaan pengukuran wajib difasilitasi penyelenggara sebagaimana penyelenggara melakukan pengukuran pencapaian standar kualitas pelayanan; 2) Pelaksanaan pengukuran wajib diberitahukan melalui pemberitahuan tertulis kepada penyelenggara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan; 3) BRTI berkoordinasi dengan penyelenggara untuk menentukan lokasi wilayah dan jadwal pengukuran. V. PENGUKURAN DENGAN METODE SAMPLING. 1) Pengukuran dapat dilakukan pada trafik sesungguhnya (in service traffic) dengan melakukan dial. Waktu Interval dial tidak lebih dari 60 detik sebelum koneksi internet berhasil; 2) Jumlah dial yang dapat dilakukan paling banyak 3 kali percobaan akses; 3) Pengukuran sampling terhadap real traffic atau pengamatan layanan dilakukan pada jam sibuk; 4) Banyaknya ukuran sampling wajib memenuhi kaidah statistik; 5) Metodology pengukuran , seperti gambar dibawah ini.
6) Langkah pengukuran dengan metode sampling untuk log-in adalah sebagai berikut : a) perekaman trafik dilakukan dari Test PC asal ke arah Test Server; b) melakukan sejumlah panggilan uji (log-in) untuk melakukan pengujian terhadap log-in yang berhasil (successful) maupun yang tidak berhasil (unsuccessful); c) pencatatan jumlah panggilan baik yang berhasil (successful) maupun yang tidak berhasil (unsuccessful) dan menghitung prosentasenya; d) Untuk log-in yang berhasil (succesfull), dirumuskan sebagai berikut : Persentase keberhasilan log-in
(Jumlah total log-in yang berhasil)
=
x 100%
(Jumlah total log-in yang dilakukan)
e) Untuk log-in yang tidak berhasil (Unsuccesfull), dirumuskan sebagai berikut : Persentase yang tidak berhasil log-in
=
(Jumlah total log-in yang berhasil)
x 100%
(Jumlah total log-in yang dilakukan)
.................(tempat)...................., .....(tanggal dan bulan)....., 20..... TTD DIREKTUR PT ...................... ...............................................
TIM VERIFIKASI DITJEN POSTEL : .........................................................
Ditetapkan di : J A K A R T A Pada tanggal : --------------------------------------------------------------------MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,
TIFATUL SEMBIRING
No. 1. 2. 3.
3
Jabatan Sekretaris Jenderal Direktur Jenderal Postel Karo Biro Hukum & KLN
Laporan
Paraf
Triwulan I
Minggu kedua bulan April
Triwulan II
Minggu kedua bulan Juli Minggu kedua bulan Oktober Minggu kedua bulan Januari tahun berikutnya
Triwulan III Triwulan IV
Laporan tidak masuk di kolom kinerja
