KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN SELAKU KETUA DEWAN GULA INDONESIA NOMOR : 116/Kpts/OT.140/2/2004 TENTANG ORGANISASI, KEANGGOTAAN, TUGAS, DAN TATA KERJA KELOMPOK KERJA DEWAN GULA INDONESIA MENTERI PERTANIAN SELAKU KETUA DEWAN GULA INDONESIA, Menimbang
: a. bahwa dengan Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2003 telah ditetapkan Dewan Gula Indonesia; b. bahwa dalam melaksanakan tugasnya Dewan Gula Indonesia dibantu oleh Kelompok Kerja (Pokja) yang beranggotakan dari instansi terkait; c. bahwa untuk mengefektifkan kinerja Dewan Gula Indonesia diperlukan susunan organisasi, keanggotaan dan tata kerja Kelompok Kerja; d. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Organisasi, Keanggotaan, Tugas, dan Tata Kerja Dewan Gula Indonesia dengan Keputusan Menteri Pertanian;
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478); 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656); 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821); 4. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen; 5. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Tugas Eselon I Departemen; 6. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pengangkatan Kabinet Gotong Royong; 7. Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2003 tentang Dewan Gula Indonesia; 8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/OT.210/1/2001 jis Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354.1/Kpts/OT.210-6/2001 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354/Kpts/OT.210/6/2003 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian; 9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 99/Kpts/OT.210/2/2001 jis Keputusan Menteri Pertanian Nomor 92/Kpts/OT.210-/7/2001 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 355/Kpts/OT.210/6/2003 tentang Kelengkapan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian; MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN SELAKU KETUA DEWAN GULA INDONESIA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, KEANGGOTAAN, TUGAS, DAN TATA KERJA KELOMPOK KERJA DEWAN GULA INDONESIA. BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI Pasal 1 (1)
Yang dimaksud dengan Dewan Gula Indonesia yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Dewan adalah Dewan Gula Indonesia yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2003.
(2)
Kelompok Kerja Dewan Gula Indonesia yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Kelompok Kerja (Pokja) adalah satuan tugas yang terdiri dari wakil-wakil instansi yang terkait dengan pergulaan, organisasi profesi, tenaga ahli dan perorangan/pakar.
(3)
Kelompok Kerja berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian selaku Ketua Dewan. Pasal 2
(1)
Kelompok Kerja Dewan Gula Indonesia mempunyai tugas membantu Dewan dalam merumuskan alternatif pemecahan permasalahan di bidang pergulaan.
(2)
Dalam melaksanakan tugasnya, Pokja dikoordinasikan oleh Sekretaris Dewan. Pasal 3
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kelompok Kerja Dewan menyelenggarakan fungsi: a. pengkajian permasalahan dan perumusan alternatif pemecahan masalah produksi (bahan baku, bahan penolong, produk utama dan produk pendamping); b. pengkajian permasalahan dan perumusan alternatif pemecahan masalah tata niaga (pengadaan, impor, persediaan, distribusi pengawasan, proteksi dan harga); c. pengkajian permasalahan dan perumusan alternatif pemecahan masalah riset, pengembangan, pendidikan dan pelatihan; d. pengkajian permasalahan dan perumusan alternatif pemecahan masalah pendanaan, investasi, proteksi, dan promosi. BAB II SUSUNAN ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN Pasal 4 (1)
Kelompok Kerja Dewan Gula Indonesia terdiri dari Kelompok Kerja Tetap dan Khusus (Ad Hoc).
(2)
Kelompok Kerja Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Pokja I : Kelompok Kerja Bidang Importasi, Pengadaan dan Penyaluran; b. Pokja II : Kelompok Kerja Bidang Produksi dan Produktivitas; c. Pokja III : Kelompok Kerja Bidang Keuangan, Kerjasama, Investasi, dan Promosi; d. Pokja IV : Kelompok Kerja Bidang Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Latihan.
(3)
Kelompok Kerja Khusus (Ad Hoc) dibentuk sewaktuwaktu sesuai kebutuhan dan ditetapkan dalam rapat Dewan Gula Indonesia oleh Ketua Dewan.
(4)
Susunan organisasi Kelompok Kerja Dewan Gula Indonesia tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini. Pasal 5
(1)
Anggota Kelompok Kerja terdiri dari wakil-wakil instansi yang terkait dengan pergulaan, organisasi profesi, tenaga ahli dan perorangan/pakar.
(2)
Pengangkatan dan pemberhentian sebagai Anggota Pokja ditetapkan oleh Menteri Pertanian selaku Ketua Dewan.
(3)
Penggantian keanggotaan Pokja dilakukan atas dasar usulan instansi yang bersangkutan dan atau keputusan rapat Dewan.
(4)
Berakhirnya keanggotaan Pokja karena: a. meninggal dunia; b. tidak lagi menduduki jabatan dan diganti oleh pejabat baru bagi anggota yang ditunjuk sebagai anggota Pokja karena jabatannya; c. diberhentikan oleh Ketua Dewan karena sesuatu hal; d. mengundurkan diri sebagai anggota Pokja.
(5)
Pejabat baru pengganti pejabat lama sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a secara otomatis menjadi anggota Pokja.
(6)
Susunan keanggotaan Kelompok Kerja terdiri dari: a. Ketua merangkap anggota; b. Wakil Ketua merangkap anggota; c. Sekretaris merangkap anggota; d. Anggota. Pasal 6
(1)
Kelompok Kerja Bidang Importasi, Pengadaan dan Penyaluran membidangi aspek: a. importasi; b. pengadaan; c. neraca gula; d. stabilitasi harga; e. proteksi; f. pengawasan; g. distribusi; dan h. aspek lainnya yang berkaitan dengan importasi, pengadaan dan penyaluran.
(2)
Kelompok Kerja Bidang Importasi, Pengadaan dan Penyaluran tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini. Pasal 7
(1)
Kelompok Kerja Bidang Produksi dan Produktivitas membidangi aspek: a. tanaman; b. sarana produksi; c. permodalan; d. pengolahan; e. teknologi; f. lingkungan; dan g. aspek lainnya yang berkaitan dengan produksi dan produktivitas.
(2)
Kelompok Kerja Bidang Produksi dan Produktivitas tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini. Pasal 8
(1)
Kelompok Kerja Bidang Keuangan, Kerjasama, Investasi dan Promosi membidangi aspek: a. kerjasama dan pengembangan; b. industri hilir; c. promosi; d. rehabilitasi; e. spin off; f. pendanaan; g. kemitraan; dan h. aspek lainnya yang berkaitan dengan keuangan, kerjasama, investasi dan promosi.
(2)
Kelompok Kerja Bidang Keuangan, Kerjasama, Investasi dan Promosi tercantum dalam Lampiran 4 Keputusan ini. Pasal 9
(1)
Kelompok Kerja Bidang Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Latihan membidangi aspek: a. penelitian; b. pengembangan usaha dan manajemen; c. pendidikan; d. latihan; e. pendanaan penelitian;
f. g. h. i. (2)
pengembangan informasi; pengkajian masalah strategi; pengkajian poleces; dan aspek lainnya di bidang penelitian, pengembangan, pendidikan dan latihan.
Kelompok Kerja Bidang Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Latihan tercantum dalam Lampiran V Keputusan ini. BAB III TATA KERJA Pasal 10
(1)
Dalam melaksanakan tugasnya, semua unsur Kelompok Kerja wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Kelompok Kerja dan Sekretariat Dewan Gula Indonesia serta unsur pimpinan Anggota Dewan.
(2)
Setiap Ketua Kelompok Kerja bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan anggotanya masingmasing dan melaksanakan kerjasama antar Kelompok Kerja dan Sekretariat Dewan Gula Indonesia serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas anggotanya.
(3)
Hasil kerja kelompok Kerja disampaikan kepada Ketua Dewan melalui Sekretariat Dewan. BAB IV PENUTUP Pasal 11
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal
MENTERI PERTANIAN SELAKU KETUA DEWAN GULA INDONESIA, ttd. BUNGARAN SARAGIH
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.: 1 2 3 4 5 6 7 8
Presiden Republik Indonesia; Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; Menteri Keuangan; Menteri Perisdustrian dan Perdagangan; Para Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Departemen Pertanian; Anggota Dewan Gula Indonesia; Anggota Kelompok Kerja Dewan Gula Indonesia.
LAMPIRAN I : NOMOR
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN SELAKU KETUA DEWAN GULA INDONESIA
: STRUKTUR ORGANISASI KELOMPOK KERJA DEWAN GULA INDONESIA
KETUA DEWAN
SEKRETARIS DEWAN
KEPALA SEKRETARIAT
Pokja I
Pokja II
Pokja III
Pokja IV
Pokja Bidang Importasi, Pengadaan & Penyaluran
Pokja Bidang Produksi dan Produktivitas
Pokja Bidang Keuangan, Investasi & Promosi
Pokja Bidang Riset, Pengem bangan & Diklat
Pokja Khusus Pokja Bidang Khusus (Ad Hoc)
MENTERI PERTANIAN SELAKU DEWAN GULA INDONESIA ttd. BUNGARAN SARAGIH
LAMPIRAN II : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN SELAKU KETUA DEWAN GULA INDONESIA NOMOR : POKJA I KELOMPOK KERJA BIDANG IMPORTASI, PENGADAAN DAN PENYALURAN Ketua
:
Wakil Ketua I
Ir. H. Zaenal Arifin
: Dirjen IKAHH, Deperindag. : Drs. Sudar : Dirjen Daglu, Deperindag. : Dr. Ir. Delima Hasri Azahari, MS : Dirjen BP2 HP,
Wakil Ketua II Deptan. Sekretaris I : Ir. H.M. Yamin Rahman
Anggota
: Direktur. Industri Agro, Ditjen IKAHH. II : Dr. Ir. Har Adi Basri, M.Sc : Direktur P2H Perkebunan, Ditjen BP2HP. : 1. Ir. Aang Kanaan Adikusumah : Direktur Impor, Ditjen Daglu, Deperindag 2. Drs. Ibrahim A. Karim : Direktur. Teknik Kepabeanan, Ditjen Bea Cukai. 3. Ir. Ning Pribadi : Kapus Pengembangan Ketersediaan Pangan. 4. Gunaryo, SH, M.MPd : Direktur Bina Pasar dan Distribusi, Ditjen PDN. 5. Drs. Djoko Mulyono : Asdep urusan Usaha Perkebunan, BUMN. 6. Drs. W.H. Hutagalung : Anggota Tim Tarif Bea Masuk dan Pungutan Ekspor, Depkeu. 7. Drs. Bambang Setiadi, M.Si : Direktur Hubungan Antar Lembaga, Otda. 8. H. Abdul Wahid : Ketua Umum BK APTRI.
9. 10. 11.
12. 13.
14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
H. Muh. Arum Sabil
: Ketua Umum APTR Wilayah Kerja PTPN XI. dr. Faruk Bakrie : Ketua AGI. Jimmy AB. Nikijuluw : Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Ditjen Perhubungan Laut Anton S. Tampubolon, SH. : Direktur LLAJ, Ditjen Perhubungan Darat Ir. Tito Pranolo, MBA, M.Sc. : Direktur Pengembangan dan Informasi Teknologi Perum Bulog. Perry P. Martono : Direktur Komersil, PT. PPI. Kol. Laut Sadiman, SE : Asisten Operasional Kasal. Yayat Priyatna : Sekretaris APGI. Drs. Masrul Madjid : Kepala Detasemen B1 Baintalkam, Mabes RI. Ir. Basuki Adjibrata : Direktur Utama, PTPN XI. M. Isa Harun : DPP. HKTI. Damayanti, B.Sc. : Kabag Jasa Penjualan Gula KPB PTPN. Prof. Dr. Ir. Sebastian Margino : Pakar (UGM). Dr. Ir. Arifien Habibie, MS Asdep III Menko Perekonomian Urusan. Industri dan Pengolahan Hasil MENTERI PERTANIAN SELAKU KETUA DEWAN GULA INDONESIA, ttd. BUNGARAN SARAGIH
LAMPIRAN III : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN SELAKU KETUA DEWAN GULA INDONESIA NOMOR : POKJA II KELOMPOK KERJA BIDANG PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS Ketua
: Ir. Subagyono D.
Wakil Ketua I : Sekretaris
II : I :
Anggota
II : :
: Dirjen BP. Perkebunan, Deptan. Dr. Ir. Delima Hasri Azahari, M.Sc : Dirjen BP2HP, Deptan. dr. Faruk Bakrie : Ketua AGI. Dr. Ir. Hasanudin Ibrahim, Spi : Direktur Tanaman Semusim, Ditjen BP Perkebunan. Ir. H.M. Fauzi Thoha : Ketua IKAGI. 1. Ir. S.M. Damanik : Direktur Perbenihan, Ditjen BP Perkebunan. 2. Ir. Djumairi : Kepala Korwil II PTPN. 3.
Ir. Nahdodin, MS
: Kabid P3GI.
4.
Drs. Sigit Subiantoro
: Praktisi.
5.
H. Masduki
: APTR Wil.Kerja PTPN XI.
6.
Ir. Rozali Musa
7. 8. 9. 10. 11.
Penelitian
: Direktur. Sarana Usaha, Ditjen Bina Sarana. Dr.Ir. Kaman Nainggolan, MS : Kepala Biro Perencanaan & Keuangan, Deptan. Djoko Djarot : DPP HKTI. Drs. Sondang Gultom, MSc : Kabid Usaha Perkebunan III, Menag BUMN Dr. I Made Suwandi, M.Soc, Sc : Direktur Fasilitasi Kebij & Pelaporan Otda Dr.Ir.A. Syarifuddin Karama : Pakar.
12.
Hasmarliandi
13
Dra. Endang Wukir Sari
14. 15
Drs. BSM. Hutabarat PM
16.
PM
17.
PM
: Kabag Kredit Koperasi & Program Lainnya, BRI Asdep IV Menko Perekonomian Bid. Distribusi & Pemasaran. : Pakar : Ditjen Anggaran, Depkeu. : Ditjen Lembaga Keuangan, Depkeu : Ditjen IKAHH, Deperindag.
MENTERI PERTANIAN SELAKU KETUA DEWAN GULA INDONESIA, ttd. BUNGARAN SARAGIH
LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN SELAKU KETUA DEWAN GULA INDONESIA NOMOR : POKJA IV : KELOMPOK KERJA BIDANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN DIKLAT Ketua
:
Wakil Ketua : Sekretaris I : Sekretaris II : Anggota
1. 2.
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
12.
Lukman K., SH, MIR
Direktur LPP Yogyakarta Dr. Mirzawan, PDN Direktur P3GI Ir. Nahdodin, MS Kabid Penelitian, P3GI Gunawan Ciptadi Karo Pengembangan Lembaga, LPP Yogyakarta Dr.Ir. Didik H. Goenadi, MSc, APU Direktur Eksekutif, LRPI Ir. Leny S. Syafei, MS Kepala Pusat.Pengembangan Kewirausahaan Agribisnis, Badan SDM Ir. H.M. Fauzi Thoha Ketua IKAGI Ir. Zulfiar Zubir Sekretaris Badan Karantina Pertanian Drs. H. Rusfian, MM DPP HKTI Dr. Ir. H. Tony Kuntohartono Pakar Dr.Ir. Taryono, M.Sc Dosen Fakultas Pertanian, UGM Prof.Dr.Ir. Wani Hadi Utomo Dosen Fakultas Pertanian, Unbraw Ir. Purwono, MS Staf Pengajar Departemen Budidaya Pertanian, IPB PM Kementrian Riset & Teknologi Dr. Abdul Wahid Kapus Pengkajian, Teknologi, Industri, Perdagangan, Deperindag Ir. Isharmadi, M.Si PT. Gula Putih Mataram MENTERI PERTANIAN SELAKU KETUA DEWAN GULA INDONESIA, ttd. BUNGARAN SARAGIH
LAMPIRAN V
:
NOMOR
:
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN KETUA DEWAN GULA INDONESIA
SELAKU
POKJ A III KELOMPOK KERJA BIDANG KEUANGAN, KERJASAMA, INVESTASI DAN PROMOSI Ketua
: Ir. Mawardi Simatupang
Deputy Menteri Negara BUMN
Wakil Ketua : Drs. Duduh Sadarachmat, Ak.MBA Sekretaris I
: Drs. Yuni Suryanto, Ak. MBA
II : Dr.Ir.Endang S. Thohari, M.Sc
Anggota
: 1. Ir. Undhoro K. Anggoro, MS
Direktur Utama PTPN
Kabid Usaha Perkebunan II, Meneg BUMN Direktur Pembiayaan, Ditjen Bina Sarana Pertanian
Direktur Pengembangan, Ditjen Bina Produksi Perkebunan 2. Drs. Suryatamtomo Soedirdjo Direktur Peraturan Perpajakan, Departemen Keuangan 3. Thomas Sugiyata Sekretaris Ditjen Bea dan Cukai 4. Ir.A. Basrah Enie, M.Sc Direktur Industri Kimia Hasil Pertanian dan Perkebunan 5. Drs. Teguh Direktur P3 Ditjen Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan 6. H. Simanjuntak, B.Sc,SH, M.Si PT. RNI 7. Wachju Moch. Nadjjib, SH Direktur Teknis Pelaksanaan Otda 8. Ir. Kun Suwarman Site Manager PT. Gunung Madu Plantation 9. Soedjai Kartasasmita Ketua Kompartemen Bidang Perkebunan dan Kehutanan 10. Ir. Ali Susmiadi, MS Ka. Biro SDM/Umum P3GI
11. Ir.Achmad Mangga Barani,MM
Sekretaris Ditjen BP2HP, Deptan 12. R. Soemitro Hadimidjojo DPP HKTI 13. Dr. Ir. Rachmat Pambudy, MS Pakar 14 Ir. H. Amir Siregar Direktur Utama PTPN VII 15. H. Muh Arum Sabil Ketua Umum APTR Wil. Kerja PTPN XI 16. Ir. Achmad Kurniadi, MBA Direktur Sektor Sekunder, Deputy Bid. Pelayanan Penanaman Modal, BKPM 17. Paryanto Tajib BK APTRI
MENTERI PERTANIAN SELAKU KETUA DEWAN GULA INDONESIA, ttd. BUNGARAN SARAGIH
