P U T U S A N No. 174 K/TUN/2002 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH memeriksa
perkara
Tata
Usaha
AGUNG
Negara
dalam
tingkat
kasasi
telah
memutuskan sebagai berikut dalam perkara : PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P), berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada
Drs.
Anwar
Baso
Mapparessa,
dkk,
semuanya
Pegawai P4P, berkantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51,
Jakarta
Selatan,
berdasarkan
Surat
Kuasa
Khusus
tanggal 26 Pebruari 2001; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat; melawan: BATAVIA
FURNITURE,
Proboretno,
dalam
hal
Kewarganegaraan
diwakili
Indonesia,
oleh
Diah
Pekerjaan
Pemilik, bertempat tinggal di Jalan Nusa Indah No. 9, Banyumanik, Semarang; Termohon Kasasi dahulu Penggugat; Mahkamah Agung tersebut ; Membaca surat-surat yang bersangkutan ; Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan
Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil : Bahwa yang menjadi obyek gugatan adalah Keputusan Tergugat (Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat-P4P) No. 1098/1278/53-2/XI/PHK/7-2000 tertanggal 19 Juli 2000 tentang Pemutusan Hubungan Kerja atas 3 orang pekerja yang bernama : Dwi Joko Pramono, Yatin Aris Priyono dan Sukamto
dan Keputusan tersebut diterima oleh Penggugat
pada tanggal 4 Oktober 2000; Bahwa Penggugat adalah Perusahaan yang bergerak di bidang meubeler dan mempekerjakan karyawan khusus untuk finishing yaitu untuk pengamplasan dan pengecatan (bukan pembuatan meubel) sedangkan :
Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 174 K/TUN/2002
1. Dwi Joko Pramono adalah Karyawan yang bertugas di bidang finishing, dengan masa kerja 1 tahun 6 bulan; 2. Yatin Aris Priyono bertugas sebagai tukang kayu dengan masa tugas 2 tahun 6 bulan; c. Sukamto bertugas sebagai pembantu tukang dengan masa tugas 1 tahun 8 bulan; Bahwa pada tanggal 29 Nopember 1999 di tempat usaha Penggugat telah
terjadi
keributan
diantara
para
pekerja,
dimana
pekerja
Herry
Iswandono bin Tukiran dikeroyok beramai-ramai dan akan dibunuh oleh pekerja lainnya yaitu Dwi Joko Pramono, Yatin Aris Priyono dan Sukamto; Bahwa karena sangat merasa takut pekerja Herry Iswandono lari dan melompat pagar, yang kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Semarang Selatan sebagaimana terbukti dari Surat Tanda Penerimaan Laporan tertanggal 29 Nopember 1999; Bahwa adapun penyebab pengeroyokan dan pengancaman yang dilakukan oleh ke 3 pekerja tersebut terhadap Herry Iswandono disebabkan karena ke 3 pekerja tersebut merasa solider terhadap pekerja Kusnendar Kurniawan yang telah di PHK oleh Penggugat dan menganggap PHK tersebut karena adanya laporan dari Herry Iswandono kepada Penggugat; Bahwa memang di dalam lingkungan perusahaan sejak semula yang suka membuat keributan dan masalah adalah para pekerja yang bernama Yatin Aris Priyono, Dwi Joko, Sukamto dan Kusnendar Kurniawan dimana mereka semuanya selalu membuat masalah di lingkungan kerja; Bahwa adapun masalah yang terjadi adalah sering tidak masuk kerja secara bersama-sama, malas bekerja, apabila bekerja seenaknya, menghasut teman sekerja untuk tidak masuk kerja atau bekerja sesukanya/seenaknya; Bahwa terhadap ke 4 pekerja yang suka membuat keonaran di lingkungan
kerja
tersebut
Penggugat
sudah
berulangkali
menegur,
memberikan pembinaan dan peringatan secara lisan, tetapi mereka tidak pernah mau mematuhinya dan akhirnya Penggugat mengambil langkah untuk tidak mempekerjakan pekerja yang bernama Kusnendar Kurniawan dengan tujuan agar ke 3 karyawan lainnya yang sekelompok menyadari kesalahannya dan juga tidak mencontoh; Bahwa disamping itu terhadap pekerja Yatin Aris Priyono pernah diberikan surat peringatan sebanyak 3 kali yaitu tanggal 16 Februari 1999, tanggal 2 Juni 1999 dan tanggal 26 Nopember 1999;
Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 174 K/TUN/2002
Bahwa adapun penyebab Penggugat sampai memberikan surat peringatan sampai 3 kali kepada pekerja Yatin Aris Priyono karena malas bekerja, di dalam bekerja seringkali tidur, tidak mau bekerja dan apabila kerja bekerjanya seenaknya, termasuk menghasut pekerja lain untuk melakukan perbuatan yang sama dalam hal bekerja; Bahwa tindakan pekerja Yatin Aris Priyono yang paling tidak terpuji adalah selain melakukan pengeroyokan dan pengancaman terhadap Herry Iswandono, juga telah melakukan penganiayaan terhadap sesama pekerja lainnya seorang wanita yang bernama Kamurah, dimana pantat pekerja Kamurah di steples hingga berdarah dan akhirnya Pihak Penggugat bawa ke Rumah Sakit untuk diobati; Juga pekerja Yatin Aris Priyono seringkali menerima uang dari suplier/pengiriman barang, sehingga barang-barang yang kwalitasnya rendah dapat diterima/dimasukkan ke perusahaan tanpa diketahui/seijin Pihak Penggugat selaku Pemiliknya tentang kwalitas barang yang masuk, dan juga pekerja Yatin Aris Priyono telah membawa 2 buah alat yang sampai sekarang belum juga dikembalikan ke perusahaan, sehingga jelas perbuatan pekerja Yatin Aris Priyono tersebut sangat merugikan Penggugat; Bahwa demikian pula terhadap pekerja Dwi Joko Pramono selain melakukan pengeroyokan dan pengacaman kepada pekerja lainnya yang bernama Herry Iswandono dan perbuatan lainnya sebagaimana tersebut dalam butir 5 dan 6 di atas, juga merokok di daerah/tempat penyimpanan barang-barang yang mudah terbakar padahal di tempat tersebut terdapat larangan untuk merokok karena terdapat minyak, cat, tiner, kayu dan bahanbahan lainnya yang mudah terbakar; Bahwa terhadap pekerja Sukamto selain melakukan kesalahan sebagaimana tersebut dalam butir 5 dan 6, dalam hal pengeroyokan dan pengancaman walaupun tidak berbicara apa-apa kepada Herry Iswandono tetapi ikut mengejar, mendatangi, dan menghadapi, maka jelas perbuatan dan tindakan pekerja Sukamto yang bersama-sama dengan Dwi Joko Pramono dan Yatin Aris Priyono terbukti bersama-sama melakukan pengeroyokan dan pengancaman terhadap diri pekerja lainnya yang bernama Herry Iswandono, apalagi mereka merupakan satu group sehingga jelas tujuan perbuatan pekerja Sukamto adalah sama dengan tujuan perbuatan pekerja lainnya yaitu Dwi Joko Pramono dan Yatin Aris Priyono; Bahwa atas perbuatan para pekerja tersebut di atas, maka jelas perbuatan para pekerja telah melakukan kesalahan berat yang dapat di PHK tanpa pesangon sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) jo. Pasal 18
Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 174 K/TUN/2002
ayat (1) huruf a, e, f dan g dari Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep.150/Men/2000 (yang sama bunyinya dengan Pasal 15 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, e, f dan g dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-03/Men/1996); Bahwa berdasarkan keadaan tersebut di atas maka jelas pekerja memang mempunyai niat yang buruk untuk tidak menjadi pekerja yang baik dan sengaja membuat lingkungan kerja menjadi tidak aman tentram dan berakibat sangat merugikan Penggugat selaku pengusaha yang juga harus dilindungi dari para pekerja yang tidak baik itu; Bahwa berdasarkan uraian di atas maka diantara Penggugat dan Para Pekerja telah terjadi sengketa ketenagakerjaan, dimana sengketa tersebut telah diputuskan oleh Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah-P4D Propinsi Jawa Tengah di Semarang pada tanggal 29 April 2000 dengan Nomor Putusan : 7110/XI-02/PHK/04/2000 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut : MEMUTUSKAN 1. Menyatakan hubungan kerja antara Pengusaha BATAVIA FURNITURE dengan alamat Jalan Nusa Indah No. 09, Banyumanik Semarang dengan Pekerjanya yang bernama : Saudara Dwi Joko Pramono dengan alamat Jalan Kedungbatu Tengah No. 21 Rt. 05/V Semarang; Saudara Yatin Aris Priyono dengan alamat Jalan Gayamsari IV/No. 22 Semarang; Saudara Sukamto dengan alamat Karang Sidomulyo Rt. 03/36 Bantul, Yogyakarta; Putus terhitung sejak akhir bulan April 2000 dengan syarat pembayaran uang pesangon dan lain-lain; 2. Mewajibkan kepada Pengusaha BATAVIA FURNITURE dengan alamat Jalan Nusa Indah No. 09, Banyumanik Semarang untuk membayar secara tunai berupa uang pesangon dan lain-lain dengan perincian masing-masing sebagai berikut : 1. Saudara Dwi Joko Pramono -
uang pesangon : 2 x (30 x Rp. 6.500,-)
Rp. 390.000,-
-
penggantian pengobatan : 5% x Rp. 390.000,-
Rp.
-
upah selama proses bulan Desember s/d April 2000 : 5 x Rp. 195.000,-
19.500,-
Rp. 975.000,Jumlah
Rp.1.579.500,-
(satu juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 174 K/TUN/2002
2. Saudara Yatin Aris Priyono -
uang pesangon : 3 x (30 x Rp. 10.000,-)
Rp. 900.000,-
-
penggantian pengobatan : 5% x Rp. 900.000,-
Rp.
-
upah selama proses bulan Desember s/d April 2000 : 5 x Rp. 300.000,-
-
45.000,-
Rp. 1.500.000,-
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 1 bulan upah Rp. Jumlah
300.000,-
Rp.2.745.000,-
(dua juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah); 3. Saudara Sukamto -
uang pesangon : 2 x 2 x (30 x Rp. 6.500,-)
Rp. 780.000,-
-
penggantian pengobatan : 5% x Rp. 780.000,-
Rp.
-
upah selama proses bulan Desember s/d April 2000 : 5 x Rp. 195.000,-
-
39.000,-
Rp. 975.000,-
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 1 bulan upah Rp. 195.000,Jumlah
Rp.1.989.000,-
(satu juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah); 3. Putusan ini bersifat mengikat baik Pekerja maupun Pengusaha; 4. Pelaksanaan putusan ini di bawah pengawasan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Kantor Departemen Tenaga Kerja Kota Semarang; Bahwa terhadap putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah-P4D tersebut Pihak Penggugat-Pengusaha merasa tidak puas dan pada tanggal 31 Mei 2000 telah mengajukan banding melalui Kepaniteraan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah-P4D Propinsi Jawa Tengah di Semarang dan pada tanggal 19 Juli 2000 Tergugat-Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat-P4P telah memutus sengketa ketenagakerjaan dan telah diterma oleh Penggugat pada tanggal 4 Oktober 2000 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut : MEMUTUSKAN Memperkuat Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Propinsi Jawa Tengah di Semarang No. 7110/XI-02/PHK/04/2000 tanggal 29 April 2000; 1. Alasan Gugatan : Bahwa Penggugat merasa sangat keberatan dan dirugikan terhadap putusan
Panitia
Penyelesaian
Perselisihan
Perburuhan
Pusat-P4P-
Tergugat dan adapun alasan gugatan dari Penggugat adalah sebagai berikut :
Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 174 K/TUN/2002
Bahwa putusan Tergugat No. 1098/1278/53-2/XI/PHK/7-2000 tertanggal 19 Juli 2000 telah melanggar/bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku yaitu sebagaimana tercantum dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yaitu : Bertentangan dengan Pasal 15 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf g dari Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep.150/Men/2000 (yang sama bunyinya dengan Pasal 15 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf g dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-03/Men/1996) sebagai berikut : a. Bahwa putusan Tergugat yang menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan para pekerja yaitu : Sdr. Dwi Joko Pramono, Yatin Aris Priyono dan Sukamto
dengan
mewajibkan memberikan uang pesangon, penggantian pengobatan sebesar 5%, THR keagamaan, dan Upah selama proses, dengan pertimbangan bahwa pengeroyokan dan pengancaman jiwa yang dilakukan oleh pekerja tersebut tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan karena tidak ada bukti siapa yang mengancam; b. Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf a, e, f dan g Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep.150/Men/2000 (yang sama bunyinya dengan Pasal 18 ayat (1) huruf a, e, f dan g dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-03/Men/1996) menyebutkan bahwa : Ijin PHK dapat diberikan karena pekerja melakukan kesalahan berat sebagai berikut : Huruf a : Penipuan, pencurian dan penggelapan barang/uang milik pengusaha atau teman sekerja atau milik teman pengusaha; Huruf e : Menyerang, mengintimidasi atau menipu pengusaha atau teman sekerja dan memperdagangkan barang terlarang baik dalam lingkungan perusahaan maupun di luar lingkungan perusahaan; Huruf f : Menganiaya, mengancam secara phisik atau mental, menghina secara kasar pengusaha atau keluarga pengusaha atau teman sekerja; Huruf g : Membujuk pengusaha atau teman sekerja untuk melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau kesusilaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 174 K/TUN/2002
c. Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) dari Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep.150/Men/2000 yang sama bunyinya dengan Pasal 15 ayat (1) dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-03/Men/1996 yang menyebutkan bahwa : Dalam hal pekerja mangkir bekerja paling sedikit dalam waktu 5 hari berturut-turut dan telah dipanggil oleh Pengusaha 2 kali secara tertulis tapi pekerja tidak dapat memberikan keterangan tertulis dengan bukti yang sah maka Pengusaha dapat melakukan proses Pemutusan Hubungan Kerja; d. Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (4) dari Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep.150/Men/2000 yang sama bunyinya dengan Pasal 18 ayat (4) dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-03/Men/1996 yang menyebutkan bahwa : Pekerja
yang
diputuskan
hubungan
kerja
karena
melakukan
kesalahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berhak atas uang pesangon tetapi berhak atas uang perhargaan masa kerja apabila masa kerjanya telah memenuhi syarat untuk mendapatkan uang penghargaan masa kerja dan uang ganti kerugian; e. Bahwa
dengan
adanya
putusan
Tergugat
yang
menyatakan
hubungan kerja antara Penggugat dengan Pekerja putus dengan mewajibkan
Penggugat
untuk
memberikan
uang
pesangon,
penggantian pengobatan, THR keagamaan dan upah selama proses dengan
memberikan
pertimbangan
bahwa
pengancaman
dan
pengeroyokan yang dilakukan oleh ke 3 pekerja tersebut tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan karena tidak ada bukti siapa yang mengancam, dengan berpedoman pada Pasal 18 ayat (5) jo. Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-03/Men/1996 adalah bertentangan dengan Pasal 15 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, e, f dan g dari Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep.150/Men/2000 yang sama bunyinya dengan Pasal 15 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf g dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-03/Men/1996; f.
Bahwa seharusnya Tergugat mendasarkan pada Pasal 15 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf g dari Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep.150/Men/2000 yang sama bunyinya dengan Pasal 15 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf g dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-03/Men/1996, yaitu :
Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 174 K/TUN/2002
g. Bahwa perbuatan ke 3 pekerja yang telah melakukan pengancaman dan pengeroyokan
terhadap kawan sekerja lainnya yang bernama
Herry Iswandono di lingkungan perusahaan yang terjadi pada tanggal 29 Nopember 1999 dengan cara menyerang dan mengancam baik secara phisik maupun mental kawan sekerja, dengan disaksikan oleh karyawan lainnya adalah jelas terbukti ke 3 pekerja tersebut telah melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf e dan f dari. Kep.150/Men/2000; Bahwa tentang peristiwa adanya ancaman dan pengeroyokan yang dilakukan oleh ke 3 pekerja tersebut, oleh Penggugat dpat dibuktikan dengan adanya Surat Tanda Penerimaan laporan Kepolisian Sektor Kota
Semarang
Selatan
No.
Pol.BL/XI/1999/Sekta
tanggal
29
Nopember 1999 yang dilakukan oleh Pekerja Herry Iswandono dan oleh Tergugat peristiwa itu diakuinya tetapi dalam pertimbangannya dikatakan bahwa itu tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan karena tidak ada bukti siapa yang mengancam (vide: pertimbangan halaman 10 kalimat ke 10 dan pertimbangan halaman 11 kalimat ke 6); Bahwa tentang siapa yang mengancam dan yang mengeroyok dapat dibuktikan dari pengakuan pekerja Herry Iswandono yang juga dilihat oleh karyawan lainnya, dan disamping itu dengan adanya Surat Tanda Penerimaan laporan Kepolisian Sektor Kota Semarang Selatan maka yang berwenang untuk menindaklanjuti laporan itu dan yang menyidik siapa pelaku pengancaman dan pengeroyokan adalah pihak Kepolisian dan bukan Pihak Penggugat dan secara logika dapat dibuktikan bahwa pelakunya adalah ke 3 pekerja itu karena saat kejadian
yang
melakukan
pengejaran
terhadap
pekerja
Herry
Iswandono adalah ke 3 pekerja (Dwi Joko Pramono, Yatin Aris Priyono dan Sukamto) dan peristiwa itu dilihat oleh karyawan lainnya; Bahwa dengan demikian pula terhadap pekerja Sukamto walaupun ia tidak berkata apa-apa terhadap teman sekerja yang bernama Herry Iswandono, tetapi dari perbuatan dan tindakan yang dilakukan bersama-sama dengan Dwi Joko Pramono, Yatin Aris Priyono, maka jelas terbukti bahwa pekerja Sukamto tindakannya telah melakukan ancaman secara mental, sehingga berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf f terbukti melakukan kesalahan berat; Bahwa dengan putusan Tergugat yang menyatakan putusan hubungan kerja antara ke 3 pekerja dengan Penggugat, dengan mewajibkan Pengugat untuk memberikan uang pesangon, penggantian peng-
Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 174 K/TUN/2002
obatan,
THR
keagamaan
dan
upah
selama
proses
dengan
mendasarkan pada Pasal 18 ayat (5) jo. Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-03/Men/1996 adalah bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf e dan f dari Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep.150/Men/2000 dan seharusnya berdasarkan Pasal 18 ayat (4) Kep.150/Men/2000 tidak berhak atas uang pesangon; h. Bahwa terhadap pekerja Yatin Aris Priyono selain telah melakukan tindakan pengancaman dan pengeroyokan sebagaimana tersebut di atas, juga pekerja Yatin Aris Priyono telah melakukan penganiayaan terhadap sesama pekerja lainnya yang bernama Kamurah yaitu dengan cara pekerja Kamurah disteples pantatnya sehingga berdarah dan akhirnya Pihak Penggugat membawa pekerja Kamurah ke Rumah Sakit, sehingga terbukti perbuatan pekerja Yatin Aris Priyono melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf f dari Kep.150/Men/2000
yaitu
telah melakukan penganiayaan terhadap teman sekerja; Bahwa disamping itu pekerja Yatin Aris Priyono seringkali menerima suap dari Suplier sehingga barang-barang yang masuk ke gudang Penggugat kwalitasnya rendah dan akhirnya sangat merugikan Penggugat; Bahwa juga pekerja Yatin Aris Priyono telah membawa 2 buah alat yang sampai sekarang belum dikembalikan, sehingga berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf a dapat digolongkan bahwa pekerja Yatin Aris Priyono melakukan penggelapan barang milik Penggugat; Bahwa berdasarkan perbuatan pekerja Yatin Aris Priyono tersebut di atas yang telah
melakukan kesalahan berat sebagaimana diatur
dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dan f dari Kep.150/Men/2000 maka ia tidak akan mendapatkan uang pesangon sebagaimana putusan Tergugat yang berpedoman pada Pasal 18 ayat (5) jo. Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-03/Men/1996; i.
Bahwa disamping itu ketiga pekerja tersebut di atas selain seringkali membikin keributan juga seringkali tidak masuk kerja tanpa adanya alasan yang sah, malas bekerja, tidak mau melaksanakan pekerjaan yang diperintahkan oleh Penggugat, pekerja Yatin Aris Priyono suka tidur pada waktu jam kerja, pekerja Dwi Joko Pramono suka merokok ditempat/daerah tempat penyimpanan barang-barang yang mudah terbakar dan juga menghasut (sebagai provokator) terhadap kawankawan sekerja untuk membolos/mangkir kerja, menghasut kawan sekerja
untuk
bekerja
sesukanya/seenaknya,
menghasut
kawan
Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 174 K/TUN/2002
sekerja untuk tidak melaksanakan perintah kerja dari Penggugat, dari perbuatan ke 3 pekerja tersebut di atas jelas terbukti adalah perbuatan yang merupakan kesalahan berat, dan seharusnya Tergugat mendasarkan pada Pasal 15 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf g sehingga dapat di PHK tanpa pesangon; j.
Bahwa dengan putusan dari Tergugat tersebut yang menguatkan putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah-P4D Propinsi Jawa Tengah di Semarang dengan mewajibkan Penggugat untuk memberikan kepada ke 3 para pekerja tersebut di atas dengan uang pesangon, penggantian pengobatan, THR keagamaan dan upah selama proses dengan mendasarkan pada Pasal 18 ayat (5) jo. Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-03/Men/1996 maka jelas terbukti
bahwa
putusan
Tergugat
adalah
bertentangan
dengan
undang-undang yang berlaku sehingga patut dinyatakan batal dan tidak sah; Bahwa berdasarkan hal-hal
tersebut di atas Penggugat mohon
kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta supaya memberikan putusan sebagai berikut : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; 2. Menyatakan batal dan tidak sah putusan Tergugat No. 1098/1278/532/XI/PHK/7-2000 tentang memperkuat Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Propinsi Jawa Tengah di Semarang No. 7110/XI-02/PHK/04/2000 tanggal 29 April 2000; 3. Memerintahkan kepada Tergugat (Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat) untuk menerbitkan Surat Keputusan baru yang berisi : Memberikan ijin kepada Penggugat untuk menjatuhkan pemutusan hubungan kerja pada ke 3 pekerja yaitu : Dwi Joko Pramono, Yatin Aris Priyono dan Sukamto terhitung sejak 30 Nopember 1999 tanpa uang pesangon; 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini; Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Jakarta
telah
mengambil
putusan,
yaitu
putusan
No.
08/G/2001/PT.TUN.JKT. tanggal 5 Juni 2001 yang amarnya sebagai berikut : -
Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
-
Menyatakan batal Surat Keputusan
Panitia Penyelesaian Perselisihan
Perburuhan Pusat No. 1098/1278/53-2/XI/PHK/7-2000 tanggal 19 Juli Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 174 K/TUN/2002
2000 tentang Memperkuat Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Propinsi Jawa Tengah di Semarang No. 7110/XI02/PHK/04/2000 tanggal 29 April 2000; -
Memerintahkan kepada Tergugat (Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat) untuk menerbitkan Surat Keputusan baru yang berisi : -
Memberikan ijin kepada Penggugat untuk memutuskan hubungan kerja kepada ke 3 Pekerja yaitu : Dwi Joko Pramono, Yatin Aris Priyono dan Sukamto terhitung sejak 30 Nopember 1999 tanpa pembayaran uang pesangon;
-
Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 172.000,- (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah); Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan
kepada
Tergugat pada tanggal 5 Juni 2001 kemudian terhadapnya oleh
Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Pebruari 2001 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Juni 2001 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. W7.PT.TUN.KAS.1776.2001. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi
yang
memuat
alasan-alasan
yang
diterima
di
Kepaniteraan
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 2 Juli 2001; Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 4 Juli 2001 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat namun tidak diajukan jawaban memori kasasi; Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah : 1. Bahwa Pemohon Kasasi menolak putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta a quo karena Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah dalam menafsirkan dan menerapkan hukum yang berlaku termasuk Undang-Undang No. 22 Tahun 1957 dan UndangUndang No. 12 Tahun 1964 beserta perangkat peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-03/MEN/1996 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang
Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 174 K/TUN/2002
Pesangon, Uang Jasa dan Ganti Kerugian di Perusahaan Swasta dan sehingga putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta a quo tidak benar dan mohon dibatalkan; 2. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta a quo yang pada dasarnya telah membatalkan putusan Pemohon Kasasi dengan pertimbangan antara lain sebagai berikut : a. Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tergugat No. 1098/1278/53-2/XI/PHK/7-2000 tanggal 19 Juli 2000 tentang pemutusan hubungan kerja atas nama 3 orang Pekerja yaitu Dwi Joko Pramono, Yatin Aris Priyono dan Sukamto; b. Bahwa Surat Keputusan tersebut diterima oleh Penggugat pada tanggal 4 Oktober 2000; c. Bahwa gugatan terhadap Surat keputusan tersebut di atas diajukan/didaftarkan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 18 Desember 2000 sehingga menurut ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 belum melewati jangka waktu 90 hari sehingga gugatan itu belum kadaluwarsa dan dapat secara formal diterima; d. Bahwa oleh karena ada sangkalan dari Pihak Tergugat maka Penggugat berkewajiban membuktikan dalil gugatannya; e. Bahwa Surat Keputusan in litis tersebut di atas telah memenuhi unsur-unsur Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yaitu bersifat : 1. Konkrit, berwujud yaitu tidak abstrak; 2. Individual, ditujukan pada badan hukum tertentu; 3. Final, merupakan keputusan akhir yang berarti tidak tergantung pada instansi lain; f.
Bahwa Surat Keputusan tersebut di atas adalah Surat Keputusan setelah melalui upaya banding administratif maka berdasarkan Pasal 48 jo. Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa tersebut sebagai Pengadilan Tingkat Pertama;
g. Bahwa terhadap Yatin Aris Priyono telah diberi Surat Peringantan 3 kali atas kelakuannya, akan tetapi peringatan itu tidak diindahkan; h. Bahwa terhadap Dwi Joko Pramono dan Sukamto telah terlibat dalam pengancaman
dan
penganiayaan
terhadap
Herry
Iswandono
Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 174 K/TUN/2002
sebagaimana terlihat dalam laporan Herry Iswandono
kepada
Kepolisian Semarang Selatan; i.
Bahwa kemudian diajukan Saksi oleh Penggugat yang bernama Mujianto, Indaryati dan Yuni yang di bawah sumpah memberikan keterangan sesuai Berita Acara Sidang;
j.
Bahwa dari bukti-bukti : 1. P1. 1 sampai dengan P1. 17 Pekerja Dwi Joko Pramono selama kurun waktu 27 Juli 1998 sampai dengan 4 Desember 1999 setiap bulannya mangkir 5 hari berturut-turut; 2. P2. 1 sampai dengan P2. 23 Pekerja Yatin Aris Priyono selama kurun waktu 5 Januari 1995 sampai dengan 4 Desember 1999 setiap bulannya ada hari mangkir selama 5 hari berturut-turut; 3. P3. 1 sampai dengan P3. 20 Pekerja Sukamto selama kurun waktu 4 Mei 1998 sampai dengan 4 Desember 1999 setiap bulannya terdapat hari-hari mangkir selama 5 hari berturut-turut;
k. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga harus dikabulkan seluruhnya; l.
Bahwa dalam perkara Tergugat berada di pihak yang kalah maka harus dihukum membayar biaya perkara;
3. Bahwa menurut Pemohon Kasasi putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta a quo selain didasarkan atas pertimbangan dan tafsiran yang keliru dan lemah, amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta a quo juga kabur (obscuur) sehingga Pemohon Kasasi tidak dapat menerimanya; 4. Bahwa permohonan Pemohon Kasasi agar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta a quo dibatalkan didasarkan atas dalil-dalil/alasan-alasan sebagai berikut : a. Bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 08/G/2001/PT.TUN.JKT sangat lemah dan kabur (obscuur libelum) sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum; b. Bahwa alasan Pemohon Kasasi tersebut jelas didasarkan atas dasar pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang mana dalam pertimbangan hukum yang dikutip oleh Pemohon Kasasi sebagaimana tersebut di atas tidak didasarkan
pada
peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku
khususnya Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-03/MEN/1996;
Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 174 K/TUN/2002
c. Bahwa di dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta halaman 17 alinea terakhir menyatakan bahwa Pekerja Sdr. Yatin Aris Priyono telah diberi Surat Peringatan 3 kali atas kelakuannya akan tetapi peringatan itu tidak diindahkan; d. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut tidak benar dan tidak cermat karena Pekerja Sdr. Yatin Aris Priyono baru mendapat Surat Peringatan III tanggal 26 Nopember 1999 dengan alasan mengancam Pekerja lainnya dan tanpa memberi tenggang waktu dan tanpa didukung dengan bukti yang kuat Pekerja langsung diputuskan hubungan kerja; e. Bahwa
oleh
karena
tidak
ada
tenggang
waktu
antara
Surat
Peringatan III dengan pemutusan hubungan kerja maka adalah tidak benar jika Pekerja dianggap tidak mengindahkan Surat Peringatan III, yang benar adalah Pekerja Yatin Aris Priyono ternyata telah mendapat 2 sanksi untuk tuduhan yang sama yaitu sanksi Surat Peringatan III dan sanksi pemutusan hubungan kerja; f.
Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menganggap Pekerja Dwi Joko Pramono dan Sdr. Sukamto terlibat dalam pengancaman dan penganiayaan terhadap Sdr. Herry Iswandono adalah tidak benar karena hanya didukung dengan laporan Sdr. Herry Iswandono kepada Kepolisian sedangkan laporan itu sendiri dari pihak Kepolisian tidak ada tindak lanjutnya;
g. Bahwa ketiga sanksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi pada persidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak ada satupun yang mengakui melihat sendiri tindakan Pekerja melakukan tuduhan pengancaman terhadap Sdr. Herry Iswandono, hanya mengetahui dari cerita teman-teman sekerjanya; h. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta bahwa ketiga Pekerja Sdr. Dwi Joko Pramono, Sdr. Yatin Aris Priyono dan Sdr. Sukamto selama masa kerjanya setiap bulannya ada hari-hari mangkir selama 5 hari berturut-turut, patut diragukan kebenarannya karena hal ini tidak pernah diajukan oleh Termohon Kasasi baik di tingkat perantaraan, Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah maupun di tingkat banding dan apabila benar maka Termohon
Kasasi
seharusnya
memanggil
Pekerja
untuk
bekerja kembali sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-03/MEN/1996 namun ternyata tidak ada bukti adanya panggilan-panggilan Termohon Kasasi;
Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 174 K/TUN/2002
i.
Bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut tidak cermat dan tidak benar, maka Pemohon Kasasi perlu menolak putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 08/G/2001/PT.TUN.JKT yang diucapkan pada tanggal 5 Juni 2001 dan memohon kepada Yang Terhormat
Bapak
Ketua
Mahkamah
Agung
untuk
menyatakan
putusan Pemohon Kasasi adalah sah dan wajib dilaksanakan oleh Pengusaha dan Pekerja; Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat : mengenai alasan-alasan ke 1 s/d 4 : Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex Factie dalam putusannya sudah tepat yaitu tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan pemeriksaan
dalam
dalam
pemeriksaan
tingkat
kasasi
dalam
hanya
tingkat
kasasi,
karena
berkenaan
dengan
ketidak
wenangan atau melampaui batas wewenang, atau salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu
dengan
batalnya putusan
yang bersangkutan,
sebagaimana
yang
dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula tidak ternyata bahwa putusan Judex Factie dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P), tersebut harus ditolak ; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 tahun 2004, Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;
Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 174 K/TUN/2002
MENGADILI : Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) tersebut ; Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ; Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 27 September 2007 oleh TITI NURMALA SIAGIAN, SH.,MH. Hakim Agung
yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah
Agung sebagai Ketua Majelis, H. IMAM SOEBECHI, SH.,MH. dan PROF. DR. H. AHMAD SUKARDJA, SH.
Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota,
dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh A. KARIM MANAP, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;
Hakim-Hakim Anggota :
Ketua:
Ttd/H. IMAM SOEBECHI, SH.,MH.
Ttd/TITI NURMALA SIAGIAN, SH.,MH.
Ttd/PROF. DR. H. AHMAD SUKARDJA, SH.
Panitera Pengganti : Ttd/A. KARIM MANAP, SH.MH.
Biaya-biaya : 1. M e t e r a i ……………...
Rp.
6.000,-
2. R e d a k s i ……………..
Rp.
1.000,-
3. Administrasi kasasi ……..
Rp. 193.000,-
Jumlah …………………..
Rp. 200.000,-
Untuk Salinan MAHKAMAH AGUNG R.I. a.n. Panitera Panitera Muda Tata Usaha Negara,
ASHADI, SH. NIP. : 220000754
Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 174 K/TUN/2002