2001 TENTANG

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 55 / KMK.03 / 2001 TENTANG TATA CARA PENGAMANAN, PENGHAPUSAN DAN PENGALIHAN BARANG MILIK/KEKAYAAN NEGARA DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang

: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, perlu diatur tata cara pengamanan dan pengalihan barang milik/kekayaan negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah; b. bahwa untuk tertib administrasi pengamanan, penghapusan dan pengalihan barang milik/kekayaan negara dipandang perlu disusun tata cara pengamanan, penghapusan dan pengalihan barang milik/kekayaan negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atau Instansi Lain; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengamanan, Penghapusan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;

Mengingat

: 1. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (Indische Comptabiliteitswet Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Repbulik Indonesia Nomor 2860); 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekuasaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah; 4. Keputusan Presiden Nomor 157 Tahun 2000 tentang Pembentukan Tim Kerja Pusat Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

5. Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen; 6. Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000; 7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 225/KMK/V/4/1971 tentang Pedoman Pelaksanaan Tentang Inventarisasi Barang-Barang Milik Negara/Kekayaan Negara; 8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 470/ KMK.01/1994 tentang Tata Cara Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik/Kekayaan Negara; MEMUTUSKAN : Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGAMANAN, PENGHAPUSAN DAN PENGALIHAN BARANG MILIK/ KEKAYA-AN NEGARA DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH; BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan : 1.

Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang Barang Milik/Kekayaan Negaranya (BM/KN) diserahkan kepada Pemerintah Daerah atau Instansi Lain adalah sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

2.

BM/KN adalah bergerak/barang tidak bergerak yang dimiliki/dikuasai oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruhnya dibeli atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta perolehan lain yang sah. Dalam hubungan ini tidak termasuk kekayaan negara yang dipisahkan (dikelola Badan Usaha Milik Negara) dan kekayaan Pemerintah Daerah.

3.

Barang tidak bergerak adalah BM/KN yang menurut sifat dan penggunaannya tidak dapat dipindahkan antara lain tanah dan bangunan atau yang menurut peraturan perundangundangan yang berlaku ditetapkan sebagai barang tidak bergerak antara lain kapal/sarana angkutan di laut berbobot mati di atas 150 ton dan barang bergerak yang nilai perolehannya di atas Rp. 1 miliar per unit.

4.

Barang bergerak adalah BM/KN yang menurut sifat dan penggunaannya dapat dipindahkan seperti kendaraan dinas dan peralatan kantor.

5.

Pengamanan BM/KN adalah kegiatan yang dilakukan pejabat berwenang untuk mengawasi/menatausahakan BM/KN agar keberadaannya baik secara administrasi maupun fisik dalam keadaan utuh, tidak rusak dan tidak hilang.

6.

Penghapusan BM/KN adalah keputusan dari pejabat yang berwenang untuk menghapus barang dari daftar inventaris dengan tujuan membebaskan Unit Pengurus Barang dan atau Pembantu Penguasa Barang Inventaris dari pertanggungjawaban administrasi dan fisik atas BM/KN yang berada di bawah penguasaan dan pengurusannya sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku.

7.

Pengalihan BM/KN adalah penyerahan BM/KN milik instansi vertikal Departemen/Lembaga kepada Pemerintah Daerah/Instansi Lain tanpa imbalan/pengganti.

8.

Sub Tim Kerja Penataan/Pengalihan Keuangan dan Aset adalah Sub Tim yang merupakan bagian dari Tim Kerja Pusat yang dibentuk berdasarkan Keppres 157 tahun 2000 yang bertanggung jawab atas Penataan/Pengalihan Keuangan dan Aset milik Departemen atau LPND kepada Pemerintah Daerah atau Instansi Lain.

9.

Instansi Lain adalah Instansi Pemerintah penerima BM/KN selain Pemerintah Daerah, antara lain Departemen, Kantor Menteri Negara, Kantor Menteri Negara Koordinator, dan LPND.

10.

Unit Pengurus Barang (UPB) adalah satuan kerja/proyek, pejabat/pegawai yang diberi wewenang oleh PPBI untuk mengurus dan menggunakan barang inventaris sesuai petunjuk dan persyaratan yang ditetapkan.

11.

Pembina Umum BM/KN adalah Presiden yang secara fungsional dilaksanakan oleh Menteri Keuangan.

12.

Instansi Vertikal adalah perangkat Departemen dan atau Lembaga Pemerintah Non Departemen di daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Maksud pengaturan tentang tata cara pengamanan, penghapusan dan pengalihan BM/KN dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah adalah agar terdapat prosedur pengamanan, penghapusan dan pengalihan yang sama bagi Departemen atau LPND sehingga terdapat koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaannya. Pasal 3 Tujuan pengaturan tentang tata cara pengamanan, penghapusan dan pengalihan BM/KN dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah adalah : 1.

BM/KN pada Departemen atau LPND dalam keadaan lengkap secara administrasi maupun fisik, untuk mendukung tugas dan fungsi instansi penerima, agar negara tidak dirugikan;

2.

Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pada Pemerintah Daerah dalam rangka pembentukan kantor-kantor dinas dan atau Instansi Lain;

3.

Memberikan kepastian hukum kepemilikan BM/KN pada Pemerintah Daerah dan atau Instansi Lain.

BAB III TATA CARA PENGAMANAN BM/KN Pasal 4 (1)

Pengamanan administrasi dilakukan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas BM/KN pada Kantor/Satuan Kerja/UPB dengan cara menyiapkan data administratif BM/KN berupa : a. b. c. d. e. f. g. h. i.

Kartu Inventaris Barang (KIB); Daftar Inventaris Ruangan (DIR); Daftar Inventaris Lainnya (DIL); Laporan Mutasi Barang Triwulanan (LMBT); Laporan Tahunan (LT); Buku/Daftar Inventaris Barang (DIB); sertifikat tanah/bukti Kepemilikan Tanah; Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan atau data pendukung lain yang diperlukan.

(2)

Pengamnan fisik dilakukan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas BM/KN pada Kantor/Satuan Kerja/UPB dengan cara melakukan pengamanan fisik terhadap BM/KN sehingga jumlah, kondisi, dan keberadaan BM/KN tersebut sesuai dengan yang tercatat dalam data administrasi.

(3)

Tim Pengamanan. Penghapusan dan Pengalihan BM/KN yang merupakan bagian dari Sub Tim Kerja Penataan/Pengalihan Keuangan dan Aset melakukan inventarisasi terhadap BM/KN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).

(4)

Tim Pengamanan, Penghapusan dan Pengalihan BM/KN sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terdiri dari unsur-unsur : a. b. c. d. e. f. g.

Direktorat Jenderal Anggaran; Badan Analisa Keuangan dan Moneter (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah); Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; Badan Akuntansi Keuangan Negara; Departemen atau LPND bersangkutan; Pemerintah Daerah; dan atau Instansi terkait lainnya. BAB IV TATA CARA PENGHAPUSAN BM/KN Pasal 5

(1)

Tim Pengamanan, Penghapusan dan Pengalihan BM/KN menyusun dan mengelompokkan hasil inventarisasi BM/KN yang telah dilaksanakannya per Departemen atau LPND, per Propinsi, per Kabupaten/Kota dan per UPB.

(2)

Hasil inventarisasi BM/KN per UPB oleh Tim Pengamanan, Penghapusan dan Pengalihan BM/KN dirinci dan dituangkan ke dalam Daftar 1 sampai dengan Daftar IV sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Keputusan Menteri Keuangan ini.

(3)

Hasil inventarisasi pada ayat (1) dan (2) oleh Tin Pengamanan, Penghapusan dan Pengalihan BM/KN dikelompokkan menurut : a. b.

(4)

BM/KN yang akan dialihkan kepada Pemerintah Daerah dan atau Instansi Lain di daerah. BM/KN yang akan dialihkan kepada Instansi Lain di pusat.

Penentuan BM/KN yang akan dialihkan kepada Pemerintah Daerah dan atau Instansi lain berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara mengenai penetapan status instansi vertikal Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen di daerah. Pasal 6

(1)

Tim Pengamanan, Penghapusan dan Pengalihan BM/KN melaporkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 beserta copy diskette kepada Menteri Departemen/Pimpinan LPND terkait dan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran sebagai bahan penghapusan BM/KN.

(2)

Tembusan laporan hasil inventarisasi dalam ayat (1) dikirimkan kepada : a. b.

c.

Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah selaku Ketua Tim Keppres 157 Tahun 2000 (tanpa lampiran). Kepala Badan Analisa Keuangan dan Moneter (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah) selaku Ketua Sub Tim Kerja Penataan/Pengalihan Keuangan dan Aset (tanpa lampiran). Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran pada masing-masing propinsi sebanyak dua rangkap (satu sebagai pertinggal, satu sebagai lampiran Berita Acara serah terima kepada Gubernur atau Instansi Lain). Pasal 7

(1)

Menteri Departemen/Pimpinan LPND, berdasarkan laporan hasil inventarisasi BM/KN yang disampaikan oleh Tim Pengamanan, Penghapusan dan Pengalihan BM/KN mengajukan permohonan persetujuan penghapusan BM/KN kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran.

(2)

Permohonan persetujuan penghapusan BM/KN untuk masing-masing Departemen/LPND dibuat menurut instansi penerima BM/KN, yaitu Pemerintah Daerah atau Instansi Lain, sesuai contoh permohonan persetujuan penghapusan BM/KN sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Keputusan Menteri Keuangan ini. Pasal 8

(1)

Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran meneliti laporan hasil inventarisasi yang disampaikan oleh Tim Pengamanan, Penghapusan dan Pengalihan BM/KN.

(2)

Berdasarkan surat permohonan persetujuan penghapusan BM/KN dari Menteri Departemen/Pimpinan LPND, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran menerbitkan surat persetujuan penghapusan BM/KN.

(3)

Surat persetujuan penghapusan BM/KN disampaikan kepada Menteri Departemen/Pimpinan LPND dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran. Pasal 9

(1)

Menteri Departemen/Pimpinan LPND berdasarkan surat persetujuan penghapusan BM/KN dari Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran, selanjutnya menerbitkan Keputusan Penghapusan BM/KN, sesuai contoh Keputusan Penghapusan BM/KN sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Keputusan Menteri Keuangan ini.

(2)

Salinan Keputusan Penghapusan BM/KN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikirimkan kepada menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran, Kepala Badan Analisa Keuangan dan Moneter (Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah), kepala badan Akuntansi Keuangan Negara, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran. Pasal 10

(1)

Berdasarkan Keputusan Penghapusan BM/KN dari Menteri Departemen/Pimpinan LPND, BM/KN yang telah dihapus dikeluarkan dari buku/daftar inventaris barang milik Departemen/LPND.

(2)

Berdasarkan mutasi berkurang sebagaimana diatur dalam ayat (1), Departemen/LPND berkewajiban memasukkan ke dalam Laporan Mutasi Barang Triwulan (LMBT) dan Laporan Tahunan (LT) yang disampaikan kepada Badan Akuntansi Keuangan Negara sebagai bahan pembukuan. BAB V TATA CARA PENGALIHAN BM/KN Pasal 11

Tata cara pengalihan BM/KN kepada Pemerintah Daerah dan atau Instansi Lain di daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf a, dilaksanakan sebagai berikut : 1.

Berdasarkan tembusan surat persetujuan penghapusan BM/KN dari Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran dan Keputusan Penghapusan BM/KN dari Menteri Departemen/Pimpinan LPND, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran melakukan koordinasi dengan Ketua Tim Pengamanan, Penghapusan dan Pengalihan BM/KN di daerah, Gubernur, Pimpinan Instansi Lain di daerah/pejabat yang ditunjuk serta menyiapkan Berita Acara serah terima BM/KN.

2.

Menteri Keuangan atas nama Menteri Departemen/Pimpinan LPND melakukan penyerahan/pengalihan BM/KN kepada Gubernur dan atau Pimpinan Instansi Lain di daerah/pejabat yang ditunjuk di lingkungan propinsinya.

3.

Dalam pelaksanaan penyerahan/pengalihan BM/KN tersebut, Kepala kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran bertindak atas nama Menteri Keuangan (sebagai pihak yang menyerahkan BM/KN) melakukan penyerahan/pengalihan BM/KN kepada Gubernur atau Pimpinan Instansi Lain di daerah/pejabat yang ditunjuk (sebagai pihak yang menerima

pengalihan BM/KN) dengan dua orang saksi yaitu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Kepala Kejaksaan Tinggi. 4.

Penyerahan/pengalihan BM/KN dituangkan ke dalam suatu Berita Acara serah terima BM/KN sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV dan V Keputusan Menteri Keuangan ini dengan dilampiri Daftar I sampai dengan IV sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Keputusan Menteri Keuangan ini.

5.

BM/KN yang akan dialihkan kepada Kabupaten/Kota, pelaksanaan pengalihannya dilakukan oleh Gubernur kepada Bupati/Walikota di lingkungan propinsinya.

6.

Berdasarkan Berita Acara serah terima BM/KN, selanjutnya BM/KN tersebut dicatat dalam buku/daftar inventaris barang dan menjadi milik Pemerintah Daerah atau instansi Lain di daerah.

7.

Berita Acara serah terima BM/KN dilaporkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran dengan tembusan kepada Kepala Badan Akuntansi Keuangan Negara, Menteri Departemen/Pimpinan LPND dan Kepala Arsip Nasional. Pasal 12

Tata cara pengalihan BM/KN kepada Instansi Lain di pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf b, dilaksanakan sebagai berikut : 1.

Berdasarkan Keputusan Penghapusan BM/KN, Menteri Departemen/Pimpinan LPND melakukan koordinasi dengan Ketua Tim Pengamanan, Penghapusan dan Pengalihan BM/KN, Direktur Jenderal Anggaran dan Pimpinan Instansi Lain di pusat/pejabat yang ditunjuk serta menyiapkan Berita Acara serah terima BM/KN.

2.

Menteri Departemen/Pimpinan LPND (sebagai pihak yang menyerahkan BM/KN) melakukan penyerahan/pengalihan BM/KN kepada Pimpinan Instansi Lain di pusat/pejabat yang ditunjuk (sebagai pihak yang menerima pengalihan BM/KN) dengan dua orang saksi yaitu Direktur Jenderal Anggaran dan Kepala Badan Akuntansi Keuangan Negara. Penyerahan/pengalihan BM/KN dituangkan ke dalam suatu Berita Acara serah terima BM/KN sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V Keputusan Menteri Keuangan ini dengan dilampiri Daftar I sampai dengan IV sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Keputusan Menteri Keuangan ini.

3.

4.

Berdasarkan Berita Acara serah terima BM/KN, selanjutnya BM/KN tersebut dicatat dalam buku/daftar inventaris barang dan menjadi milik Instansi Lain di pusat.

5.

Berita Acara serah terima BM/KN dilaporkan oleh Menteri Departemen/Pimpinan LPND kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran dengan tembusan kepada Kepala Badan Akuntansi Keuangan Negara dan Kepala Arsip Nasional.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 13 (1)

BM/KN yang masih dalam pelaksanaan tukar-menukar, penjualan, penyertaan modal pemerintah, penghibahan, peminjaman, penyewaan, atau bangun guna serah, wajib dilanjutkan pelaksanaannya oleh Pemerintah Daerah/Instansi Lain yang menerima pengalihan BM/KN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2)

BM/KN yang belum diinventarisasi oleh Tim Pengamanan, Penghapusan dan Pengalihan BM/KN wajib diserahkan kepada Pemerintah Daerah/Instansi Lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 14

Pemerintah Daerah atau Instansi Lain yang menerima pengalihan berkewajiban untuk menindaklanjuti BM/KN yang hilang, tidak ditemukan, tidak didukung dengan bukti-bukti kepemilikan, atau masih dalam sengketa hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 15 BM/KN berupa barang tidak bergerak yang digunakan untuk kepentingan umum yang telah dialihkan kepada Pemerintah Daerah atau Instansi Lain, apanila di kemudian hari BM/KN tersebut akan dipindahtangankan, diubah statusnya atau dimanfaatkan oleh instansi pemerintah atau pihak lain, harus mendapat persetujuan Menteri Keuangan. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

SALINAN sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO UMUM ub KEPALA BAGIAN T.U DEPARTEMEN MUSTAFA HUSEIN, S.H.,MM NIP 060051103

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal, 5 Februari 2001 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. PRIJADI PRAPTOSUHARDJO

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 55 / KMK.03/2001 TANGGAL 5 FEBRUARI 2002 TENTANG TATA CARA PENGAMANAN, PENGHAPUSAN DAN PENGALIHAN BARANG MILIK/KEKAYAAN NEGARA DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DAFTAR I HASIL OPNAME FISIK BARANG TIDAK BERGERAK DAN ALAT ANGKUTAN Nama UPB : ……………………….. Kode UPB : ……………...……….. Departemen Lokasi

: :

No.

Sub Sub Kelomp[ok Nama Barang

Kode Barang

Keterangan : B : Baik RR : Rusak Ringan RB : Rusak Berat

Tipe/ Merek

Nomor Urut Pendaftaran

Jumlah Barang/ Volume

Tahun Perolehan

Harga Barang

Kondisi Barang B

RR

RB

Bukti Pemilikan Ada

Tidak Ada

Pengasaan Keterangan Sendiri

Pihak

Sengketa

UPB yang diperiksa

Tempat, Tanggal Tim Inventarisasi BM/KN

Nama NIP

Nama NIP

DAFTAR II HASIL OPNAME FISIK BARANG BERGERAK (TIDAK TERMASUK ALAT ANGKUTAN) DAN BARANG PERSEDIAAN Nama UPB : ……………………….. Kode UPB : ……………...……….. Departemen Lokasi No.

: : Tahun Perolehan

Sub Sub Kelompok Nama Barang

Kode Barang

Keterangan : B : Baik RR : Rusak Ringan RB : Rusak Berat

Nomor Urut Pendaftaran

Tipe/ Merek

Jumlah Barang/ Volume

Harga Barang

Kondisi Barang B

RR

Keterangan RB

UPB yang diperiksa

Tempat, Tanggal Tim Inventarisasi BM/KN

Nama NIP

Nama NIP

DAFTAR III HASIL OPNAME FISIK BARANG INVENTARIS Nama UPB : ……………………….. Kode UPB : ……………...……….. Departemen Lokasi No.

: :

Sub Sub Kelompok Kode Barang

Nama Barang

Identifikasi Barang Tipe/ Merek

Tahun Perolehan

Nomor Identifikasi

Menurut Administrasi Satuan

Jumlah Barang/ Volume

Nilai Barang

Hasil Inventarisasi Jumlah Barang

Nilai Barang

Kondisi Barang B

Keterangan : B : Baik RR : Rusak Ringan RB : Rusak Berat

RR

Keterangan

Bukti Pemilikan RB

Ada Tidak

Ada

Penguasaan Sendiri

UPB yang diperiksa

Tempat, Tanggal Tim Inventarisasi BM/KN

Nama NIP

Nama NIP

Pihak III

Sengketa

DAFTAR IV DAFTAR BM/KN YANG PENGADAANNYA SETELAH TANGGAL 30 JUNI 2000 Nama UPB : ……………………….. Kode UPB : ……………...……….. Departemen Lokasi

No.

: :

Nama Barang

Tipe/Merek

Jumlah Barang/Volume

Nilai Barang

Keterangan

UPB yang diperiksa

Tempat, Tanggal Tim Inventarisasi BM/KN

Nama NIP

Nama NIP

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal, 5 Februari 2001 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PRIJADI PRAPTOSUHARDJO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 55/KMK.03/3001 TANGGAL 5 FEBRUARI 2001 TENTANG TATA CARA PENGAMANAN, PENGHAPUSAN DAN PENGALIHAN BARANG MILIK/KEKAYAAN NEGARA DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH. CONTOH PERMOHONAN PERSETUJUAN PENGHAPUSAN BM/KN DEPARTEMEN/LPND ………………. Jl. …………………………No. …….. di …………………………. Nomor Sifat Lampiran Perihal

Telepon Faxcimile

: ……… : ………

: tanggal, bulan, tahun : : : Permohonan Persetujuan Penghapusan BM/KN Departemen/LPND ……………….. yang akan diserahkan kepada Gubernur/Pimpinan Instansi Lain Propinsi ………………………………….

Yth. Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran Jakarta Berkenaan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor ../KMK.03/2001 tanggal ………. Tentang Tata Cara Pengamanan, Penghapusan Dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah, dengan ini kami sampaikan permohonan persetujuan penghapusan BM/KN Departemen/LPND ………. yang akan dialihkan kepada Gubernur/Pimpinan Instansi Lain sebagaimana Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) dari Tim Pengamanan, Penghapusan dan Pengalihan BM/KN sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

D.I. Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Sumatera Selatan Jambi Bengkulu Lampung DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah D.I. Yogyakarta Jawa Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Timur

LHI Nomor………. Tanggal……………. LHI Nomor ………. Tanggal…….……… LHI Nomor……….. Tanggal……………. LHI Nomor ……… .Tanggal…….……… LHI Nomor ………..Tanggal……………. LHI Nomor ………. Tanggal…….……… LHI Nomor ………..Tanggal……………. LHI Nomor ………..Tanggal…….……… LHI Nomor …….… Tanggal…….……… LHI Nomor……….. Tanggal…….……… LHI Nomor ………..Tanggal……………. LHI Nomor ………..Tanggal………….… LHI Nomor ………..Tanggal………….… LHI Nomor ……… Tanggal……………. LHI Nomor……….. Tanggal……………. LHI Nomor……….. Tanggal……………..

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

Kalimantan Selatan Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Sulawesi Selatan Bali Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Barat Maluku Irian Jaya

LHI Nomor ………. Tanggal…………….. LHI Nomor ………..Tanggal………….… LHI Nomor ……… Tanggal……………. LHI Nomor ……… Tanggal……………. LHI Nomor ………..Tanggal…………… LHI Nomor…………Tanggal……………. LHI Nomor ………..Tanggal……………. LHI Nomor ……… Tanggal…………… LHI Nomor ………. Tanggal……………. LHI Nomor…………Tanggal…………….

Demikian permohonan kami, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih. Menteri/Pimpinan LPND ………………. Sekretaris Jenderal, Nama Pejabat

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal, 5 Februari 2001 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

PRIJADI PRAPTOSUHARDJO

LAMPIRAN III KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 55/KMK.03/3001 TANGGAL 5 FEBRUARI 2001 TENTANG TATA CARA PENGAMANAN, PENGHAPUSAN DAN PENGALIHAN BARANG MILIK/KEKAYAAN NEGARA DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH. CONTOH KEPUTUSAN PENGHAPUSAN BM/KN KEPUTUSAN MENTERI DEPARTEMEN/PIMPINAN LPND ………… NOMOR : TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK/KEKAYAAN NEGARA DEPARTEMEN/LPND ……………DENGAN TINDAK LANJUT DIALIHKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH/INSTANSI LAIN MENTERI DEPARTEMEN/PIMPINAN LPND ………. Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengalihan barang milik/kekayaan negara pada Departemen/LPND telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor …../KMK.03/2001 tentang Tata Cara Pengamanan, Penghapusan Dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah; b. bahwa laporan hasil inventarisasi dari Tim Pengamanan, Penghapusan dan Pengalihan BM/KN menyatakan barang milik/kekayaan negara tersebut akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah/Instansi Lain sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Departemen/Pimpinan LPND ……………… ini; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Menteri Departemen/Pimpinan LPND ………….. tentang penghapusan barang milik/kekayaan negara Departemen/LPND ……….. dengan tindak lanjut dialihkan kepada Pemerintah Daerah/Instansi Lain; Mengingat

: 1. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (Indische Comptabiliteitswet Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 9 Thun 1968 tentang Perubahan Pasal 7. Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2860); 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan Dan Pengaliha Barang Milik/Kekayaan Negara Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;

4. Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 1999; 5. Keputusan Presiden Nomor 157 Tahun 2000 tentang Pembentukan Tim Kerja Pusat Implementasi Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Dan Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah; 6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 225/KMK/V/4/1971 tentang Pedoman Pelaksanaan Tentang Inventarisasi Barang-Barang Milik Negara/Kekayaan Negara; 7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 470/KMK.01/1994 tentang Tata Cara Penghapusan Dan Pemanfaatan Barang Milik Negara/Kekayaan Negara; 8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor …/KMK.03/2001 tentang Tata Cara Pengamanan, Penghapusan Dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah; MEMUTUSKAN : Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI DEPARTEMEN/PIMPINAN LPND ……… TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK/KEKAYAAN NEGARA DEPARTEMEN/LPND ……… DENGAN TINDAK LANJUT DIALIHKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH/INSTANSI LAIN.

PERTAMA

: Menghapus Barang Milik/Kekayaan Negara (BM/KN) sebagaimana Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Tim Pengamanan, Penghapusan dan Pengalihan BM/KN dengan tindak lanjut dialihkan kepada Pemerintah Daerah/Instansi Lain dengan lokasi sebagai berikut : 1. D.I. Aceh 2. Sumatera Utara 3. Sumatera Barat 4. Riau 5. Sumatera Selatan 6. Jambi 7. Bengkulu 8. Lampung 9. DKI Jakarta 10. Jawa Barat 11. Jawa Tengah 12. D.I. Yogyakarta 13. Jawa Timur 14. Kalimantan Barat 15. Kalimantan Tengah 16. Kalimantan Timur 17. Kalimantan Selatan 18. Sulawesi Utara 19. Sulawesi Tengah 20. Sulawesi Tenggara 21. Sulawesi Selatan 22. Bali 23. Nusa Tenggara Timur 24. Nusa Tenggara Barat 25. Maluku 26. Irian Jaya

KEDUA

LHI Nomor……Tanggal….. LHI Nomor ….. Tanggal…… LHI Nomor ……Tanggal…… LHI Nomor ……Tanggal…… LHI Nomor ……Tanggal…… LHI Nomor…….Tanggal…… LHI Nomor ……Tanggal…… LHI Nomor ……Tanggal…… LHI Nomor ……Tanggal…… LHI Nomor ……Tanggal ….. LHI Nomor ……Tanggal…… LHI Nomor…….Tanggal…… LHI Nomor ……Tanggal…… LHI Nomor ……Tanggal…… LHI Nomor…….Tanggal…… LHI Nomor…….Tanggal…… LHI Nomor…….Tanggal…… LHI Nomor…….Tanggal…… LHI Nomor…… Tanggal……. LHI Nomor ……Tanggal…… LHI Nomor…….Tanggal……. LHI Nomor…….Tanggal……. LHI Nomor…… Tanggal……… LHI Nomor…….Tanggal……. LHI Nomor…….Tanggal…….. LHI Nomor…….Tanggal……..

: Pengahapusan barang milik/kekayaan negara ini agar ditindaklanjuti oleh:

1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan untuk melakukan penyerahan BM/KN Departemen/LPND ……. Kepada Gubernur/Pimpinan Instansi Lain di lingkungan Propinsinya. 2. Menteri Departemen/Pimpinan LPND ……… dengan melakukan penyerahan BM/KN Departemen/LPND ……… kepada Pimpinan Instansi Lain di pusat. KETIGA

: Pengalihan BM/KN dituangkan ke dalam Berita Acara Serah Terima BM/KN dengan dilampiri laporan hasil inventarisasi dari Tim Pengamanan, Penghapusan dan Pengalihan BM/KN.

KEEMPAT

: BM/KN yang telah dihapus, dikeluarkan dari buku/daftar inventaris barang milik Departemen/LPND ……… dan dicatat dalam buku/daftar inventaris barang milik Pemerintah Daerah/Instansi Lain masing-masing dan menjadi milik Pemerintah Daerah/Instansi Lain tersebut. Keputusan Menteri/Pimpinan LPND …….. ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. SALINAN Keputusan Menteri/Pimpinan LPND …….. ini disampaikan kepada ; 1. Direktur Jenderal Anggaran; 2. Kepala Badan Analisa Keuangan dan Moneter (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah); 3. Kepala Badan Akuntansi Keuangan Negara; 4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 5. Para Kepala kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal, 5 Februari 2001 a.n. MENTERI DEPARTEMEN/PIMPINAN LPND ….. SEKERETARIS JENDERAL, NAMA PEJABAT

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal, 5 Februari 2001 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. PRIJADI PRAPTOSUHARDJO

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 55/KMK.03/2001 TANGGAL 5 FEBRUARI 2001 TENTANG TATA CARA PENGAMANAN, PENGHAPUSAN DAN PENGALIHAN BARANG MILIK/KEKAYAAN NEGARA DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH. CONTOH BERITA ACARA SERAH TERIMA BM/KN DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Jl. …………………………No. …….. di ………………………….

Telepon : ………… Faxcimile : …………

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG MILIK/KEKAYAAN NEGARA DEPARTEMEN/LPND ….... KEPADA PEMERINTAH DAERAH PROPINSI .….… NOMOR : …………………………………. Pada hari ini ……………….tanggal ……… bulan ……………… tahun dua ribu satu, kami yang bertanda tangan dibawah ini : 1. Nama : Jabatan :

2. Nama : Jabatan :

Kepala Kantor Wilayah …..Direktorat Jenderal Anggaran ………… dalam hal ini bertindak atas nama Menteri Keuangan yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. Gubernur Propinsi …………… dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Atas dasar Keputusan Menteri Keuangan Nomor ……/KMK.03/2001 tentang Tata Cara Pengamanan, Penghapusan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah serta Keputusan Menteri Departemen/Pimpinan LPND Nomor… tanggal………… tentang Penghapusan Barang Milik/Kekayaan Negara Departemen/LPND ………..dengan tindak lanjut dialihkan kepada Pemerintah Daerah, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat mengadakan serah terima barang milik/kekayaan negara dengan ketentuan sebagai berikut : Pasal 1 PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA, barang milik/kekayaan negara Departemen/LPND …………… di Propinsi ……………… sebagaimana tercantum dalam lampiran berita acara ini. Pasal 2 PIHAK KEDUA menerima penyerahan barang milik/kekayaan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dari PIHAK PERTAMA untuk dipergunakan dalam tugas operasional.

Pasal 3 Laporan Hasil Inventarisasi barang milik/kekayaan negara dari Tim Pengamanan, Penghapusan dan Pengalihan barang milik/kekayaan negara merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Berita Acara serah terima ini. Pasal 4 Berdasarkan serah terima ini, PIHAK KEDUA menyerahkan barang milik/kekayaan negara Kabupaten/Kota di Propinsi …………..kepada masing-masing Bupati/Walikota di Propinsi ……………… Pasal 5 Barang milik/kekayaan negara tersebut selanjutnya dicatat dalam buku/daftar inventaris Pemerintah Daerah masing-masing dan menjadi milik Pemerintah Daerah tersebut. Pasal 6 Berita Acara serah terima ini dibuat rangkap 6 (enam), masing-masing disampaikan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA (beserta lampiran), Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran, Menteri Keuangan c.q. Kepala Badan Akuntansi Keuangan Negara, Menteri Departemen/Pimpinan LPND dan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (tanpa lampiran). PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA a.n. Menteri Keuangan Kepala Kantor Wilayah………... Direktorat Jendral Anggaran………….

Gubernur Propinsi ………….. Nama Pejabat

Nama Pejabat Saksi Saksi :

Kepala Kejaksaan Tinggi Propinsi …………..

Ketua DPRD Propinsi …………..

Nama Pejabat

Nama Pejabat Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Februari 2001 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, PRIJADI PRAPTOSUHARDJO

LAMPIRAN V KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 55/KMK.03/2001 TANGGAL 5 FEBRUARI 2001 TENTANG TATA CARA PENGAMANAN, PENGHAPUSAN DAN PENGALIHAN BARANG MILIK/KEKAYAAN NEGARA DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH. CONTOH BERITA ACARA SERAH TERIMA BM/KN DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA INSTANSI LAIN DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Jl. …………………………No. …….. di ………………………….

Telepon Faxcimile

: ……… : ………

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG MILIK/KEKAYAAN NEGARA DEPARTEMEN/LPND ….... KEPADA INSTANSI LAIN NOMOR : …………………………………. Pada hari ini ……………….tanggal ……… bulan …… tahun dua ribu satu, kami yang bertanda tangan dibawah ini : 1. Nama : Jabatan :

2. Nama : Jabatan :

Kepala Kantor Wilayah …..Direktorat Jenderal Anggaran ………… dalam hal ini bertindak atas nama Menteri Keuangan (untuk Instansi Lain di Daerah) atau Menteri Departemeen/Pimpinan LPND …………(untuk Insbtansi Lain di pusat), yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. Pimpinan Instansi Lain yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Atas dasar Keputusan Menteri Keuangan Nomor ……/KMK.03/2001 tentang Tata Cara Pengamanan, Penghapusan Dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah serta Keputusan Menteri Departemen/Pimpinan LPND Nomor … tanggal ……… tentang Penghapusan Barang Milik/Kekayaan Negara Departemen/LPND ………..dengan tindak lanjut dialihkan kepada Instansi Lain, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat mengadakan serah terima barang milik/kekayaan negara dengan ketentuan sebagai berikut : Pasal 1 PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA, barang milik/kekayaan negara Departemen/LPND …………… di Propinsi ……………… sebagaimana tercantum dalam lampiran berita acara ini.

Pasal 2 PIHAK KEDUA menerima penyerahan barang milik/kekayaan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dari PIHAK PERTAMA untuk dipergunakan dalam tugas operasional. Pasal 3 Laporan Hasil Inventarisasi barang milik/kekayaan negara dari Tim Pengamanan, Penghapusan dan Pengalihan barang milik/kekayaan negara merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Berita Acara serah terima ini. Pasal 4 Barang miliok/kekayaan negara tersebut selanjutnya dicatat dalam buku/daftar inventaris Instansi Lain dan menjadi milik Instansi Lain tersebut. Pasal 5 Berita Acara serah terima ini dibuat rangkap 6 (enam), masing-masing disampaikan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA (beserta lampiran), Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran, Menteri Keuangan c.q. Kepala Badan Akuntansi Keuangan Negara, Menteri Departemen/Pimpinan LPND dan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (tanpa lampiran). PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Pimpinan Instansi Lain Prop. (I.L. Daerah) Pimpinan Instansi Lain (I.L. Pusat) Nama Pejabat

Kakanwil DJA (I.L. Daerah) atau Menteri Dep/Pimp, LPND ( I.L. Pusat) Nama Pejabat Saksi Saksi :

Kep. Kejaksaan Tinggi Prop. (I.L. Daerah) Direktur Jenderal Anggaran (I.L. Pusat) Nama Pejabat

Gubernur Prop. (I.L. Daerah) Kepala BAKUN (I.L. Pusat) Nama Pejabat

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Februari 2001 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. PRIJADI PRAPTOSUHARDJO