KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NO.NIOR: 17/MPP/Kep/1/2001 TENTANG PEMBENTUKAN KOMITE SUPERVISI/SUPERVISORY COMMITTEE (SC) DAN KOMITE TEKNIS/TECHNICAL COMMITTEE (TC) PROGRAM PELATIHAN DAN BANTUAN TEKNIS UNTUK PEMANFAATAN DANA TEKNOLOGI INFORMASI (TATP) BANTUAN PINJAMAN BANK DUNIA MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
Menimbang :
a. bahwa dalam rangka memberikan dukungan terhadap peningkatan daya saing, industri dan pedagang, kecil menengah (IPKM) nasional dan menghadapi era globalisasi, dipandang perlu meningkatkan kemampuan sumber daya manusia industri dan perdagangan dalam hal penguasaan teknologi informasi; b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan dan sumber daya manusia IPKM dalam penguasaan teknologi informasi perlu diteruskan dan ditingkatkan program pelatihan dan bantuan teknis pemanfaatan teknologi informasi bagi IPKM yang, akan dibiayai dari pinjaman Bank Dunia. c.
bahwa untuk kelancaran pelaksanaan dan efektivitas program pelatihan dan bantuan teknis tersebut, maka dipandang, perlu membentuk Kornite Supervisi dan Komite Teknis Program TATP;
d.
bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
Keputusan Mentri Perdagangan R. I. No: 17/MPP/Kep/ 1/2001
Mengingat :
1. Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Establishing The World Trade Organization;
Perindustrian,
Pengesahan Agreement
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 44 Tahun 1974 tentang, Pokok-pokok Organisasi Departemen; 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia no. 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia no. 6 Tahun 1999; 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 142 Tahun 1998. 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 335/M Tahun 1999 tentang, Pembentukan Kabinet Periode tahun 1999/2004 sebagai mana telah diubah dengan Keputusan Presiden No. 98/M tahun 2000. 6. Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS Nomor: 185/ KMK.03/1995 - No. KEP.031/KET/1995 tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan/Penatausahaan, dan Pemantauan Pinjaman Hibah Luar Negeri dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 444/MPP/Kep/9/1998 jo. No. 24/MPP/Kep/1/1999 tentang, Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Memperhatikan :
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagancan Republik Indonesia No.187/MPP/Kep/5/1999 tentang, Pembentukan Komite Supervisi/Supervisory Committee (TC) dan Komite Teknis/Technical Committee (TC) Proaram Pelatihan dan Bantuan Teknis untuk Pemanfaatan Dana Teknoloci Informasi (TATP) Bantuan Pinjaman Bank Dunia.
Keputusan Mentri Perdagangan R. I. No: 17/MPP/Kep/ 1/2001
Perindustrian,
MEMUTUSKAN Menetapkan PERTAMA,
KEDUA
: : Membentuk Komite Supervisi/SC dan Komite Teknis/TC Proyek TATP dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusari ini.
: Komite Supervisi /SC bertugas: a. menetapkan Pedoman pelaksanaannya.
pengelolaan
proyek
serta
petunjuk
b. mlemberikan pengarahan tentang pelaksanaan proyek serta saran perbaikan pelaksanaan proyek. c. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan dan kinerja proyek. d. melaporkan pelaksanaan proyek kepada National Steering Committee IIDP di Departemen Pariwisata, Seni dan Budaya. KETIGA
Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Komite Supervisi/SC bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kegiatannya kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
KEEMPAT
Untuk kelancaran tugasnya, Komite Supervisi/SC dibantu oleh Komite Teknis/TC.
KELIMA
Komite Teknis/TC bertugas 1. Melaksanakan tugas teknis harian TATP dalam rangka menunjang, kelancaran tugas Komite Supervisi. 2. Melaksanakan tugas rutin lainnya yang, berkaitan dengan tugas Management Contractor.
Keputusan Mentri Perindustrian, Perdagangan R. I. No: 17/MPP/Kep/ 1/2001
KEENAM
Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Komite Teknis/TC bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kegiatannya kepada Komite Supervisi/SC.
KETUJUH
Komite Supervisi/SC mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester, atau sewaktu-waktu apabila dipandang, perlu.
KEDELAPAN
Masa Kerja Komite Supervisi/SC dan Kornite Teknis/TC berlaku terhitung mulai tanggal Keputusan ini ditetapkan sampai dengan berakhirnya Proyek TATP.
KESEMBILAN
Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBN, Anggaran Proyek TATP pada Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Dagang Kecil.
KESEPULUH
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Pada tanggal
: Jakarta : 19 Januari 2001
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.
LUHUT B. PANDJAITAN SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Direktur Jenderal Anggaran Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal, Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kepala Biro Keuangan, Kepala Biro Perencanaan, Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Depperindag Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jakarta II Yana bersangkutan Pertinggal.
LAMPIRAN : I KEPUTUSA MENTERI PERINDUSTR1AN DAN PERDAGANGAN R.I. NOMOR : 17/MPP/Kep/1/2001 TANGGAL : 19 Januari2001 _________________________________________________________________________________
SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE SUPERVISI/SC PROYEK TATP Penasehat
: 1.
Muchtar Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan
2.
A. Hamid Mahrus Direktur Jenderal Industri Kecil dan Dagang Kecil, Departemen Perindustrian dan Perdagangran
3.
DR. Luki Eko Wuryanto Kepala Biro Industri dan Perdagangan, BAPPENAS
Ketua
Ir. Effendi Sirait Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Dagang Kecil, Departemen Perindustrian dan Perdagangan
Sekretaris
Drs. Albert Batti, M.Phil. Kasubdit Bina Sarana Dagang, Produsen Ditjen Industri Kecil dan Dacang Kecil
Anggota
1.
Ir. Nawolo Widodo Direktur Bina Industri Kecil Logam, Mesin, dan Elektronika
2.
Ir. Roosmariharso, MBA Kepala Pusat Data dan Pelayanan Informasi, Departemen Perindustrian dan Perdagangan
MEN TERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.
LUHUT B. PANDJAITAN
LAMPIRAN : II
KEPUTUSA MENTERI PERINDUSTR1AN DAN PERDAGANGAN R.I. NOMOR : 17/MPP/Kep/1/2001 TANGGAL : 19 Januari2001
SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE TEKNIS/TC PROYEK TATP
Ketua
Drs. Putjuk Arif Dibjono Kabag. Penyusunan Rencana dan Program Setditjen IKDK
Wakil Ketua
Ir. Setio Hartono Kasubdit. Bina Penyuluh Perindustrian Direktorat Bina IK Pangan, Ditjen IKDK
Sekretaris
Dra. Euis Saedah, M.Sc. Kabid Tata Operasional dan Informasi Badan Penelitian dan Pengembangan Industri dan Perdagangan
Anggota
1.
Bambang Khaeroni, M.Sc Kabid Promosi & Informasi Setditjen IKDK
2.
Murti Kusumastuti Widyaiswara, Departemen Perindustrian dan Perdagangan
3.
Ir. Hendro Martono, MBA Kasubbid Penyusunan Program Aplikasi Pusat Data dan Informasi Departemen Perindustrian dan Perdagangan
4.
Ir. Gunawan Rianto Ketua I Bidang Teknologi dan Program ASPILUKI
MEN TERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.
LUHUT B. PANDJAITAN
