DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR: KEP- 64/BC/1997 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI ATAS PEMESANAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI Menimbang
: a. bahwa berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 240/KMK.05/1996 tanggal 1 April 1996 tentang Pelunasan Cukai, persyaratan untuk mendapatkan penundaan pembayaran cukai serta petunjuk pelaksanaan teknis keputusan tersebut diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai; b. bahwa petunjuk pelaksanaan pemberian penundaan pembayaran yang telah dikeluarkan sebelumnya dipandang perlu disempurnakan kembali guna dapat lebih menciptakan adanya tertib administrasi serta dapat dipantau guna kepentingan perencanaan penerimaan negara di bidang cukai tembakau; c. bahwa untuk melakukan penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu ditetapkan suatu Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612); 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613); 3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 240/KMK.05/1996 tanggal 1 April 1996 tentang Pelunasan Cukai; 4. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP13/BC/1996 tanggal 1 April 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penundaan Pembayaran Cukai Atas Pemesanan Pita Cukai. 5. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP14/BC/1996 tanggal 1 April 1996 tentang Penetapan Jatuh Tempo Pembayaran Utang Cukai Atas Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau Yang Mendapatkan Penundaan Pembayaran. MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI ATAS PEMESANAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU
Pasal 1 (1) Kepada Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau yang termasuk sebagai Pengusaha Kena Pajak atau Importir Hasil Tembakau dapat diberikan penundaan pembayaran cukai atas pemesanan pita cukai selamalamanya dua bulan sejak tanggal dilakukan pemesanan pita cukai. (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada aya t (1) kepada Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau dapat diberikan penundaan pembayaran cukai atas pemesanan pita cukai untuk produksi hasil tembakau selain dari jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) selama- lamanya tiga bulan sejak tanggal dilakukan pemesanan pita cukai (3) Pemberian penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Pasal 2 (1) Untuk mendapatkan pemberian penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pengusaha Pabrik atau Importir Hasil Tembakau mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p Direktur Cukai melalui Kepala Kantor Inspeksi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengawasi dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai setempat dengan menggunakan formulir sebagaimana bentuk contoh dalam Lampiran I keputusan ini. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilampiri dengan : a.
Daftar asset/kekayaan perusahaan, yang dapat dibuktikan kepemilikannya oleh Pengusaha Pabrik atau Importir yang bersangkutan.
b.
Daftar pemesanan pita cukai tiap-tiap jenis hasil tembakau dari perusahaan bersangkutan selama enam bulan terakhir, yang dilegalisasi oleh Kepala Kantor Inspeksi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengawasi atau pejabat yang ditunjuknya, sebagaimana bentuk contoh dalam Lampiran II keputusan ini.
c.
Neraca Rugi Laba, yang dapat dibuktikan berdasarkan pembukuan perusahaan yang diselenggarakan oleh Pengusaha Pabrik atau Importir Hasil Tembakau yang bersangkutan.
(3) Neraca Rugi Laba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dari Pengusaha Pabrik atau Importir Hasil Tembakau yang melakukan pemesanan pita cukai dengan jumlah nilai cukai rata-rata melebihi Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) setiap bulannya, adalah Neraca Rugi Laba yang dibuat oleh akuntan publik. Pasal 3 (1) Kepala Kantor Inspeksi dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berkewajiban, dalam jangka waktu selambat- lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap dan benar, memberi rekomendasi dan meneruskan permohonan tersebut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1). (2) Direktur Jenderal Bea dan Cukai memberi keputusan selambatlambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tangga l diterimanya permohonan secara lengkap dan benar, apabila dalam jangka waktu tersebut belum ada keputusan, permohonan yang bersangkutan dianggap diterma.
(3) Setiap persetujuan pemberian penundaan atas pemesanan pita cukai diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkannya. Pasal 4 (1) Bagi Importir Hasil Tembakau yang telah mendapat persetujuan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, wajib menyerahkan jaminan bank atau jaminan asuransi yang masing- masing berlaku tersendiri untuk setiap dokumen pemesanan pita cukai (CK-1) yang diajukannya. (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh bank atau perusahaan asuransi yang berlokasi di wilayah pengawasan Kantor Inspeksi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai setempat. Pasal 5 Persetujuan pemberian penundaan pembayaran cukai atas pemesanan pita cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3): a. dicabut, dalam hal dari hasil pemeriksaan atau hasil audit yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai terbukti bahwa lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ternyata tidak beanar. Atas pencabutan ini Pengusaha yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan kembali setelah 6 (enam) bulan, terhitung sejak tanggal pencabutan. b. Dibekukan untuk jangka waktu enam bulan, terhitung sejak tanggal pencabutan, dalam hal Pengusaha yang bersangkutan melanggar ketentuan larangan penjualan hasil tembakau berhadiah. c. Dibekukan, dalam hal Pengusaha yang bersangkutan tidak melunasi pembayaran cukai pada tanggal jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, sampai dengan Pengusaha yang bersangkutan melunasinya. Pasal 6 (1) Jatuh tempo atau kewajiban pelunasan cukai atas pemberian penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) ditetapkan selambatlambatnya pada tanggal yang sama dengan tanggal pengajuan dokumen pemesanan pita cukai (CK-1) dari bulan kedua setelah bulan pengajuan CK-1. (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap : a. Dokumen pemesanan pita cukai (CK-1) dari setiap tanggal 31, kecuali yang ditentukan pada huruf b dan c ayat ini, ditetapkan tanggal jatuh tempo atau kewajiban pelunasannya dilakukan selambat- lambatnya pada akhir bulan kedua setelah bulan pengajuan CK-1 yang bersangkutan. b. Dokumen pemesanan pita cukai (CK-1) dari tanggal 29 sampai 31 Desember ditetapkan tanggal jatuh tempo atau kewajiban pelunasannya dilakukan selambat- lambatnya pada akhir bulan Februari tahun berikutnya. c. Dokumen pemesanan pita cukai (CK-1) dari tanggal 26 sampai dengan tanggal 31 Januari ditetapkan tanggal jatuh tempo atau kewajiban pelunasannya dilakukan selambat- lambatnya pada tanggal 25 Maret.
(3) Jatuh tempo atau kewajiban pelunasan cukai atas pemberian penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) ditetapkan selambatlambatnya pada tanggal yang sama dengan tanggal pengajuan dokumen pemesanan pita cukai (CK-1) dari bulan ketiga setelah bulan pngajuan CK-1. (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terhadap : a. Dokumen pemesanan pita cukai (CK-1) dari setiap tanggal 31, kecuali yang ditentukan pada huruf b dan c pada ayat ini, ditetapkan tanggal jatuh tempo atau kewajiban pelunasannya dilakukan selambat- lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah bulan pengajuan CK-1 yang bersangkutan. b. Dokumen pemesanan pita cukai (CK-1) dari tanggal 29 dan 30 November ditetapkan tanggal jatuh tempo atau kewajiban pelunasannya dilakukan selambat- lambatnya pada akhir bulan Februari tahun berikutnya. c. Dokumen pemesanan pita cukai (CK-1) dari tanggal 26 sampai dengan 31 Desember ditetapkan tanggal jatuh tempo atau kewajiban pelunasannya dilakukan selambat- lambatnya pada tanggal 25 Maret tahun berikutnya. Pasal 7 Dalam hal tanggal jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 jatuh pada hari Minggu atau hari libur atau bukan hari kerja dari Bank Persepsi maupun PT. (Persero) Pos indonesia, maka pelunasan penundaan pembayaran cukai atas pemesanan pita cukai wajib dilakukan selambatlambatnya pada hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo tersebut. Pasal 8 (1) dengan diberlakukannya keputusan ini, maka Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-13/BC/1996 tanggal 1 April 1996 dan KEP-14/BC/1996 tanggal 1 April 1996 beserta petunjuk pelaksanaanya dinyatakan tidak berlakulagi. (2) Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 1 November 1997, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki dan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Salinan keputusan ini disampaikan kepada : 1. Menteri Keuangan; 2. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan; 3. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan; 4. Kepala Biro Hukum Dan Humas Departemen Keuangan; 5. Sekretaris Direktur Jenderal Bea dan Cukai; 6. Para Direktur dan Kepala Pusat di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; 7. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di seluruh Indonesia; 8. Para Kepala Kantor Inspeksi direktorat Jenderal Bea dan Cukai di seluruh Indonesia . Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Februari 1997 Direktur Jenderal ttd Soehardjo NIP 060013988
Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-64/BC/197 Tanggal : 29 Juli 1997 .................................., ....................................
Nomor : ................... Lampiran : ................... Perihal : Permohonan Penundaan Pembayaran Cukai Atas Pemesanan Pita Cukai Hasil tembakau
Kepada : Yth. Bapak Direktur Jenderal Bea dan Cukai up. Direktur Cukai di Jakarta Melalui : Kepala Kantor Inspeksi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Di ..................................................
Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : ........................................ Jabatan : ........................................ Alamat : ........................................ NPWP : ........................................ Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ----------------------------------------------------------berkedudukan di --------------------------------------------------------------------------------------------dengan ini mengajukan permohonan Penundaan Pembayaran cukai Atas Pemesanan Pita cukai dengan melampirkan data-data sebagai berikut : 1. 2. 3. 4.
Daftar asset/ kekayaan perusahaan Daftar pemesanan pita cukai selama 6 (enan) bulan terakhir Neraca Rugi Laba ------------------------------------------------------------------------
Demikian surat permohonan ini dibuat dengan sebenarnya dan kami menyatakan sanggup menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila di kemud ian hari ternyata permohonan ini tidak benar.
Pemohon
Materai) (............................)
Lampiran
Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor ; KEP-64/BC/1997 Tanngal : 29 Juli 1997 Nama Perusahaan Nomor NPPBKC Alamat Perusahaan
: ............................... : ............................... : ............................... DAFTAR PESANAN PITA CUKAI BULAN ____________ 199 S/D ____________ 199
NO URUT 1
BULAN
NOMOR CK-1
2
3
JENIS HASIL TEMBAKAU 4
JUMLAH CUKAI
KETERANGAN
5
6
1. 2. 3. dst.
Mengetahui: Kepala Kantor Inspeksi Tata cara pengisian : -
Kolom pertama diisi Nomor urut
Pengusaha Pabrik/Importir
-
Kolom kedua diisi Bulan pemesanan Kolom ketiga diisi Nomor Urut dari Buku Daftar BDCK-3 pesanan CK-1 selama satu bulan Contoh : untuk bulan Januari (Kolom 2) No. Urut 001 s/d 012 Kolom keempat diisi Jenis Hasil Tembakau yang dipesan pada bulan bersangkutan Kolom kelima diisi Jumlah Cukai dalam rupiah selama 1 (satu) bulan Kolom keenam diisi keterangan lainnya yang perlu dicantumkan
