DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : KEP-35/BC/1997 TENTANG TATA LAKSANA AUDIT DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI Menimbang
: a. bahwa sesuai dengan Undang-undang No.10 tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara tahun 1995 Nomor:75, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3612) dan Undang- undang No.11 tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara tahun 1995 Nomor : 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3613) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berwenang melakukan audit di bidang Kepabeanan dan Cukai; b. bahwa dalam rangka pelaksanaan audit di bidang Kepabeanan dan Cukai telah dibuat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 321/KMK.05/1996 tanggal 1 Mei 1996, tentang Pelaksanaan Audit di bidang Cukai dan Nomor : 489/KMK.05/1996 tanggal 31 Juli 1996, tentang Pelaksanaan Audit di bidang Kepabeanan; c. bahwa untuk mengatur lebih lanjut tentang pelaksanaan audit di bidang Kepabeanan dan Cukai perlu dibuat tata laksana audit di bidang Kepabeanan dan Cukai pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Mengingat
: 1. Undang -undang Nomor : 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Nomor : 75 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3612. 2. Undang- undang Nomor : 11 tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Nomor : 76 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3613). 3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 321/KMK. 05/1996, tanggal 1 Mei 1996 tentang pelaksanaan audit di bidang Cukai. 4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 489/KMK. 05/1996, tanggal 31 Juli 1996 tentang pelaksanaan audit di bidang Kepabeanan.
MEMUTUSKAN Menetapkan : TATA LAKSANA AUDIT DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI Pasal 1 Audit di bidang Kepabeanan dan Cukai adalah kegiatan pemeriksaan dokumen, buku dan laporan lainnya serta pemeriksaan fisik barang yang bertalian dengan impor, ekspor, dan cukai.
Pasal 2 Audit di bidang Kepabeanan dan Cukai dilakukan terhadap pengusaha-pengusaha sebagai berikut: 1. Importir; 2. Eksportir; 3. Pengurusan Jasa Kepabeanan; 4. Tempat Penimbunan Sementara; 5. Tempat Penimbunan Berikat; 6. Pengangkutan; 7. Pabrik Barang Kena Cukai; 8. Tempat Penyimpanan Barang Kena Cukai; 9. Tempat-tempat lain yang digunakan untuk menyimpan Barang Kena Cukai yang belum dilunasi cukainya atau memperoleh pembebasan cukai. Pasal 3 Audit di bidang Kepabeanan dan Cukai bertujuan untuk mengamankan penerimaan negara serta untuk mengetahui tingkat kepatuhan pengusaha-pengusaha dimaksud pada Pasal 2 terhadap peraturan perundang- undangan Kepabeanan dan Cukai serta Standar Akuntansi Keuangan. Pasal 4 (1) Audit di bidang Kepabeanan dan Cukai dilaksanakan secara terencana dan insidentil. (2) Pelaksanaan audit di bidang Kepabeanan dan Cukai secara terencana dilakukan sesuai Audit Plan. (3) Pelaksanaan audit di bidang Kepabeanan dan Cukai secara insidentil dilakukan berdasarkan: a. perintah Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.b. Direktur Verifikasi, dan/atau b. rekomendasi Bidang Verifikasi, dan/atau c. rekomendasi Bidang P2P. Pasal 5 (1) Audit Plan dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) wajib dibuat oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai setiap semester sesuai contoh Lampiran I dan dikirimkan kepada Direktur Verifikasi selambat- lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum periode Audit Plan. (2) Di dalam membuat Audit Plan dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai wajib memperhatikan faktor- faktor antara lain sebagai berikut: a. keputusan pemberian kemudahan; b. frekwensi kegiatan; c. profil pengusaha; d. bobot risiko pelanggaran. (3) Direktur Verifikasi melakukan penilaian terhadap Audit Plan dimaksud pada ayat (1) dan melakukan koreksi jika diperlukan. Pasal 6 (1) Audit di bidang Kepabeanan dan Cukai dilakukan oleh Tim Audit berdasarkan Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan
(2) (3)
(4)
(5)
(6)
Cukai dengan tembusan kepada Direktur Verifikasi dan Kepala Kantor Pabean dan Cukai sesuai contoh Lampiran II. Tim Audit terdiri dari satu orang ketua dan sekurang-kurangnya dua orang anggota untuk setiap perusahaan yang diaudit. Setiap Tim Audit dibimbing dan diawasi oleh satu orang Pengendali Teknis Audit dan/atau satu orang Pengawas Mutu Audit yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Lamanya pelaksanaan audit di bidang Kepabeanan dan Cukai tergantung pada sasaran dan luasnya ruang lingkup audit, yakni minimal 6 (enam) hari kerja dan maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja. Waktu pelaksanaan audit dimaksud pada ayat (4) dapat diperpanjang oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sesuai rekomendasi Pengendali Teknis Audit, dan/atau Pengawas Mutu Audit. Untuk perusahaan yang sama, pada periode berikutnya harus dilakukan oleh Tim Audit yang berbeda. Pasal 7
Pelaksanaan audit di bidang Kepabeanan dan Cukai wajib mengikuti Standar Prosedur Audit yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.b. Direktur Verifikasi. Pasal 8 Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan audit di bidang Kepabeanan dan Cukai, Kepala Kantor Wilayah memanggil pimpinan perusahaan yang di audit atau yang mewakilinya untuk memberikan penjelasan perihal audit yang akan dilaksanakan, kecuali audit yang bersifat investigasi. Pasal 9 (1) Pada hari pertama pelaksanaan audit di bidang Kepabeanan dan Cukai, Ketua Tim Audit berkewajiban melaksanakan hal- hal sebagai berikut: a. memperlihatkan Surat Tugas kepada pimpinan perusahaan yang diaudit atau yang mewakili. b. menyerahkan surat pemberitahuan pelaksanaan audit sesuai contoh Lampiran III yang di dalamnya terlampir daftar kuesioner sesuai contoh Lampiran IV kepada pimpinan perusahaan yang diaudit atau yang mewakili. c. menjelaskan tujuan pelaksanaan audit di bidang Kepabeanan dan Cukai kepada pimpinan perusahaan yang diaudit atau yang mewakili. d. meminta pimpinan perusahaan yang diaudit atau yang mewakili untuk memberikan penjelasan tentang sistem pengendalian intern perusahaan. (2) Berdasarkan sistem pengendalian perusahaan dimaksud pada ayat (1), Ketua Tim Audit membuat dan menyerahkan surat permintaan data sesuai contoh Lampiran V kepada pimpinan perusahaan yang diaudit atau yang mewakili. (3) Daftar kuesioner dimaksud pada ayat (1) wajib diisi ole h pimpinan perusahaan yang diaudit atau yang mewakili dan mengirimkan kepada Direktur Bea dan Cukai u.b. Direktur Verifikasi dalam amplop tertutup yang disegel perusahaan. (4) Daftar kuesioner dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Direktur Verifikasi untuk menilai kinerja auditor dan sistem audit. Pasal 10 (1) Dokumen, buku, dan laporan lainnya yang dipergunakan untuk membuat Kertas Kerja Audit (Kka) harus ditandasahkan oleh pihak perusahaan yang diaudit. (2) Dokumen, buku, dan laporan lainnya yan telah selesai dip ergunakan untuk membuat Kertas Kerja Audit (KKA ) wajib segera dikembalikan kepada pihak perusahaan dengan menerima tanda bukti penerimaan dari pihak perusahaan yang diaudit.
(3) Kertas Kerja Audit (KKA) yang dibuat oleh Tim Audit diperiksa oleh Pengendali Teknis Audit dan /atau Pengawas Mutu Audit. Pasal 11 (1) Sebelum melakukan pemeriksaan fisik barang, Ketua Tim Audit membuat surat pemberitahuan kepada pihak perusahaan yang diaudit sesuai contoh Lampiran VI. (2) Hasil Pemeriksaan fisik barang dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita Acara Pemerikasaan Fisik Barang sesuai contoh Lampiran VII dan ditandatangani oleh Tim Audit dan perusahaan yang diaudit. Pasal 12 Sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) hari selama periode pelaksanaan audit di bidang Kepabeanan dan Cukai ,Ketua Tim Audit melaksanakan diskusi hasil audit dengan Pengendali Teknis Audit dan pada setiap akhir minggu melaporkan perkembangan pelaksanaan audit di bidang Kepabeanan dan Cukai kepada Pengawas Mutu Audit guna mendapatkan pengarahan lebih lanjut. Pasal 13 (1) Berdasarkan temuan yang tertuang pada Kertas Kerja Audit (KKA), Tim Audit membuat Daftar Temuan Sementara (DTS) sesuai contoh Lampiran VIII> (2) Daftar Temuan Sementara (DTS) dimaksud pada ayat (1), diserahkan kepada pimpinan perusahaan yang diaudit atau yang mewakilinya dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (3) Pimpinan perusahaan yang diaudit atau yang mewakilinya wajib memberikan tanggapan atas Daftar Temuan Sementara (DTS) dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut: a. Untuk audit di bidang Kepabeanan dan Cukai , pihak perusahaan yang diaudit diberi waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak menerima Daftar Temuan Sementara (DTS) untuk menrima tanggapan. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pihak yang diaudit menerima Daftar Temuan Sementara (DTS) belum diterima Surat Tanggapan dari pihak perusahaan yang diaudit, maka Daftar Temuan Sementara (DTS) dianggap diterima dan akan dijadikan dasar pembuatan Laporan Hasil Audit (LHA). b. Dalam hal waktu yang diberikan tidak mencukupi, maka atas permohonan pihak perusahaan yang diaudit, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dpat memperpanjang masa penyerahan Surat Tanggapan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal terakhir penyerahan Surat Tanggapan. c. Apabila dalam jangka waktu 7(tujuh) hari kerja terhitung sejak pihak pihak perusahaan yang diaudit menerima surat perpanjangan penyerahan Surat Tanggapan belum juga diterima Surat Tanggapan dari pihak perusahaan yang diaudit, maka Daftar Temuan Sementara (DTS) dianggap diterima dan akan dijadikan dasar pembuatan Laporan Hasil Audit (LHA). d. Untuk audit di bidang Cukai, pihak perusahaan yang diaudit diberi waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak menerima Daftar Temuan Sementara (DTS) untuk memberi tanggapan. Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak pihak perusahaan yang diaudit menerima Daftar Temuan Sementara (DTS) belum diterima Surat Tanggapan, maka Daftar Temuan Sementara (DTS) dianggap diterima dan akan dijadikan dasar pembuatan Laporan Hasil Audit (LHA). e. Apabila Surat Tanggapan yang diterima dari pihak perusahaan yang diaudit berisi keberatan-keberatan harus dilampiri denga n bukti-bukti, dan berdasarkan buktibukti tersebut akan dilakukan pembahasan serta pengujian bersama dengan pihak perusahaan yang diaudit, dan dari hasil pembahasan serta pengujian tersebut akan diterbitkan Laporan Hasil Audit(LHA).
Pasal 14 Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara pihak perusahaan yang diaudit dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengenai Daftar Temuan Sementara (DTS) dan Surat Tanggapan yang telah dilakukan pengujian, maka sebelum menyusun LHA,Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengajukan permasalahannya kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.b. Direktur Verifikasi untuk mendapatkan petunjuk penyelesaiannya. Pasal 15 (1) Laporan Hasil Audit (LHA) dibuat sesuai contoh Lampiran IX, dengan diberi kulit luar warna khaki muda dan logo Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2) Berdasarkan Laporan Hasil Audit (LHA) , Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai membuat Nota Dinas Tindak Lanjut kepada Kepala Kantor Pabean Cukai yang terkait sesuai contoh Lampiran X. (3) Nota Dinas Tindak Lanjut dimaksud pada ayat (2) dengan dilampiri Laporan Hasil Audit (LHA) dimaksud pada ayat (1) dikirimkan kepada Kepala Kantor Pabean dan Cukai yang terkait dengan tembusan : a. Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.b. Direktur Verifikasi; b. Pimpinan perusahaan yang diaudit. (4) Kepala Kantor Pabean dan Cukai yang terkait wajib melaporkan pelaksanaan Nota Dinas Tindak Lanjut dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan tembusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.b. Direktur Verifikasi. Pasal 16 Nota Dinas Tindak Lanjut, Laporan Hasil Audit (LHA) , Daftar Temuan Sementara (DTS) , dan Kerja Kerja Audit (Kerja Kerja Audit) merupakan rahasia jabatan. Pasal 17 Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai wajib menatausahakan hasil audit serta memantau pelaksanaan tindak lanjutnya. Pasal 18 Pada setiap tanggal 15 Oktober dan 15 April, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mebuat Laporan Semester pelaksanaan audit sesuai contoh Lampiran XI dan mengirimkannya kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.b. Direktur Verifikasi. Pasal 19 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan , dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan atas keputusan ini sebagai mana mestinya.
Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 01 April 1997
Direktur Jenderal
Soehardjo NIP. 060013988
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Yth. Menteri Keuangan Republik Indonesia; Yth. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan; Yth. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan; Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; Yth. Para Direktur dan Kepala Pusat di Lingkungan DJBC; Yth. Kepala Biro Hukum dan Humas Departemen Keuangan; Yth. Para Kepala Kantor Wilayah I s/d XII DJBC di seluruh Indonesia; Yth. Para Kepala Kantor Inspeksi DJBC di seluruh Indonesia.
Lampiran I : Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP 35 /BC/1997 Tanggal : 01 April 1997 AUDIT PLAN Kantor Wilayah…. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai……. Periode : ……….s.d………..
No. 1
Nama Perusahaan 2
NPWP 3
…………………………… Kepala Kantor Wilayah Nama : ………………NIP. …………………..
Alamat 4
Alasan Pelaksanaan Audit 5
Rencana waktu Pelaksanaan Audit 6
Keterangan 7
Lampiran II : Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP- 35/BC/1997 Tanggal 1997
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR WILAYAH _______________________
SURAT TUGAS Nomor : ST/WBC-
/19….
Berdasarkan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dengan ini kami pejabat yang bertanda tangan di bawah ini memberi tugas kepada :
1. Nama NIP Pangkat Jabatan
: : : : Pengawas Mutu Audit
2. Nama NIP Pangkat Jabatan
: : : : Pengendali Teknis Audit
3. Nama NIP Pangkat Jabatan
: : : : Ketua Tim
4. Nama NIP Pangkat Jabatan
: : : : Anggota
5. Nama NIP Pangkat Jabatan
: : : : Anggota
Untuk melaksanakan audit pada : Nama Perusahaan NPWP Alamat Perusahaan
Waktu
: : :
: tanggal…………s.d…………
Semua informasi yang diperoleh dari Perusahaan dimaksud merupakan rahasia jabatan . Setelah tugas selesai dilaksanakan agar menyampaikan laporan hasil audit secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah. Kepada yang berwajib/berwenang/terkait diminta bantuan seperlunya.
Dikeluarkan di : Pada Tanggal : ____________________________________
Kepala Kantor Wilayah
Nama NIP
Tembusan Kepada: 1. Yth. Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p . Direktur Verifikasi; 2. Yth. Kepala Kantor Pabean dan Cukai
Lampiran III : Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP 35/BC/1997 Tanggal : 01 April 1997 DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREK TORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR WILAYAH Nomor Lampiran Hal
: PEM/WBC. …………./19…. : Satu berkas : Pemberitahuan Pelaksanaan Audit
Kepada Yth. ……………………………………………. Pimpinan………………………………………………… Di………………………………………………………
BerdasarkanPasal 86 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995tentangKepabeanan dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berwenang melakukan audit dibidang Kepabeanan dan Cukai. Sehubungan dengan hal tersebut diminta agar Saudara menyiapkan dan menyerahkan dokumen, buku dan laporan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan di bidang Kepabeanan dan Cukai. Audit akan dilaksanakan dari tanggal ……….s.d. …………. Dalam rangka menilai kinerja auditor dan sistem serta prosedur audit, bersama ini diminta kesediaan Saudara untuk berperan serta dengan menjawab kuesioner terlampir. Jawaban Saudara atas kuesioner tersebut adalah bersifat rahasia dan dikirimkan langsung kepada Direktur Verifikasi pada hari terakhir pelaksanaan tugas Tim Audit di Perusahaan Saudara. Demikian untuk dimaklumi dan atas kerja samanya diucapkan terima kasih.
Kepala Kantor Wilayah
Nama…………….. NIP. ………………
Lampiran IV
:
Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP –35/bc/1997 Tanggal : 01 April 1997
DAFTAR KUESIONER Pelaksanaan Audit pada perusahaan……………………………………………………….. Pada periode………………………………..s.d……………………………………………
1. Apakah pelaksanaan Audit yang dilakukan oleh Audotor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada perusahaan Saudara telah berjalan sescara efektif dan efisien ? a. ya
b. tidak / kurang
Jika jawaban saudara “tidak/kurang “ agar dapat diberikan penjelasan di bawah ini.
2. Apakah menurut Saudara, para auditor Direktorat Janderal Bea dan Cukai yang melakukan Audit pada perusahaan Saudara memiliki sikap dan kinerja yang baik ? a. ya
b. tidak / kurang
Jika jawaban Saudara “tidak / kurang “, agar dapat diberikan penjelasan di bawah ini.
3. Apakah ada keterangan lain baik berupa pengaduan atau saran yang ingin Saudra sampaikan ? a. ya
b tidak
Jika jawaban saudara “tidak “ agar dapat diberikan penjelasan di bawah ini.
(Saudara dapat menambahkan lembar jawaban jika ruang jawaban yang terserdia kurang mencukupi )
………….,…………….
Nama : …….……………. Jabatan : …………………..
Lampiran V : Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP – 35 /BC/1997 Tanggal : 01 April 1997 DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR WILAYAH ………………..
Nomor Lampiran Perihal
: : : Permintaan Data Audit
………………………19….
Kepada : Yth. Pimpinan PT …………………… Di – ……………………………… Sesuai dengan Surat Tugas Nomor : ST - /WBC…./19…tanggal ……19…..dengan ini diminta kepada Saudara pada kesempatan pertama untuk menyiapkan dan menyerahkan data sebagaimana terlampir. Selanjutnya untuk kepentingan pelaksanaan tugas audit tersebut, diminta kepada Saudarta agar daot diperbantukan Tim Pendamping. Demikian disampaikan, dan atas bantuan serta kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Ketua Tim Nama ………… NIP …………... Tembusan Kepada : 1. Yth. Kepala Kantor Wilayah 2. Yth. Pengawas Mutu Audit 3. Yth. Pengendai Teknis Audit
Diterima tanggal : Oleh : Jabatan : Tanda tangan :
Lampiran Surat Permintaan Data Audit
Nomor :……….tanggal……………… No .
JENIS DATA
KETERANGAN
1
2
3
Lampiran VI :
Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor : KEP – 35/BC/1997 Tanggal 01 April 1997
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR WILAYAH ………………………… Nomor : Sifat : Lampiran : Pemberitahuan Rencana Pemeriksaan Fisik Barang
………………,…..19…..
Kepada Yth. : PT ………………………. …………………………… di …………………… Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor : ST- /WBC /19 tanggal 19 dengan ini diberitahukan bahwa pelaksanaan pemeriksaan fisik barang pada Perusahaan Saudara akan dilaksanakan pada : Hari Tanggal Waktu
: : :
Untuk memperlancar pelaksanaan pemeriksaan fisik barang dimaksud, agar Saudara dapat melaksanakan hal- hal sebagai berikut : 1. Menunjuk tim pendamping dari perusahaan Saudara untuk bersama-sama dengan Tim Audit melaksanakan pemeriksaan fisik barang. 2. Memberitahukan semua lokasi penyimpanan/penimbunan barang. 3. Menata barang-barang tersebut sehingga mudah dalam pelaksanaan pemeriksaan fisik barang. 4. Memisahkan secara khusus barang-barang yang telah dicatat sebagai pengeluaran, namun masih berada di lokasi penyimpanan/penimbunan bertepatan pada saat pelaksanaan pemeriksaan barang. 5. Memisahkan secara khusus barang-barang yang berada di lokasi penyimpanan/penimbunan, namun belum dicatat sebagai pemasukan, bertepatan pada saat pelaksanaan pemeriksaan fisik barang. 6. Melakukan penghitungan dan mencata hasil pemeriksaan fisik barang. 7. Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang. Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih. KETUA TIM AUDIT Nama……………….. NIP…………………. Tembusan Kepada : 1. Yth. Kakanwil DJBC 2. Yth. Pengawas Mutu Audit 3. Yth. Pengendali Teknis Audit
Lampiran VII : Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP - 35 /BC/1997 Tanggal : 01 April 1997
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR WILAYAH
BERITA ACARA PEMERIKSAAN FISIK BARANG Nomor : BA- / /199…. Berdasarkan Surat Tugas Nomor : ST- /WBC…/19 tanggal……19.. Pada hari ini…….tanggal……………tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh……pukul……….wib sampai dengan tanggal….pukul….wib, kami yang bertanda tangan dibawah ini : 1. Nama : Nip : Pangkat/Golongan : Jabatan : 2. Nama : Nip : Pangkat/Golongan : Jabatan : 3. Nama : Nip : Pangkat/Golongan : Jabatan : 4. Nama Jabatan
: :
5. Nama Jabatan
: :
Telah melaksanakan pemeriksaan fisik barang pada perusahaan………..yang berlokasi di …………………..,
Pihak perusahaan telah menunjukkan seluruh barangnya sesuai ruang lingkup audit. Hasil pemeriksaan fisik barang yang dituangkan pada daftar terlampir menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Berita Acara ini. Berita Acara ini ditandatangani bersama-sama oleh Tim Audit Bea dan Cukai dan tim pendamoing perusahaan, kemudian ditunjukkan kepada ……………… selaku Pimpinan Perusahaan …………….., dan disetujui dengan membubuhkan tanda tangannya
Tim Pendamp ing Perusahaan
Tim Audit Bea dan Cukai
1.
1.
2.
2.
Pimpinan Perusahaan
Lampiran VIII : Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Nomor : KEP – 35/BC/1997 Tanggal : 01 April 1997
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR WILAYAH………………………….. Kepada Yth. Pimpinan PT …………………. Di - …………………………… SURAT PENGANTAR Nomor : SP - /WBC. NO 1
JENIS SURAT 2 Daftar Te muan Sementara Tim Audit pada PT….
/19
JUMLAH 3 1 (satu ) berkas
……..,…….. Pengawas Mutu Audit
Nama ………………… NIP…………………… Tembusan kepada : Yth. Kepala Kantor Wilayah ………. TANDA TERIMA Diterima oleh Nama Jabatan Tanggal Cap Perusahaan
: : : : :
Catatan : Harap setelah tanda terima diisi lembar Ke-2 diserahkan kepada petugas pengirim
KETERANGAN 4 Disampaikan dengan hormat kepada Saudara untuk mendapatkan tanggapan setentangnya. Apabila dalam waktu ……hari Saudara tidak memberikan tanggapan dianggap telah menyetujui Daftar Temuan Sementara terlamp ir dan akan dijadikan dasar pembuatan Laporan Hasil Audit (Laporan Hasil Audit (LHA))
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR WILAYAH……. _______________________________________________
Lampiran Surat Pengantar Nomor : SP- /WBC…/19.. Tanggal…………...….19
DAFTAR TEMUAN SEMENTARA Nama Perusahaan NPWP Alamat Periode Pemeriksaan
NO URUT
: : :
POKOK MASALAH DAN REKOMENDASI TIM AUDIT
1 I
2
TANGGAPAN PERUSAHAAN 3
KETERANGAN
4
KONDISI 1.1. 1.2. 1.3. dst. KRITERIA/DASAR HUKUM 2.1. 2.2. 2.3. dst AKIBAT 3.1. 3.2. dst REKOMENDASI 4.1. 4.2. 4.3. dst
Ketua Tim Audit
Pengendali Teknis Audit
Pengawas Mutu Audit
Pihak Perusahaan
_____________
___________________
__________________
______________
Lampiran IX : Keputusan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP- 35 /BC/1997 Tanggal : 01 April 1997 (Contoh Format LHA halaman muka)
LAPORAN HASIL AUDIT NAMA PERUSAHAAN ………………………… LOKASI …………………………
PERIODE AUDIT : …………………..19..S.D…………………19…
* * *** *** *** * * DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR WILAYAH.. Keterangan : Untuk pembuatan LHA kertas yang digunakan : a. Kertas fotocopy quarto subtance 80 gr/m2 b. Ukuran 21,5 x 28 cm
(Contoh Format Laporan Hasil Audit (LHA) halaman kedua)
DAFTAR NAMA TIM AUDIT
I. PENGAWAS MUTU AUDIT
:……………………………….
II.PENGENDALI TEKNIS AUDIT :………………………………. III.KETUA TIM
:……………………………….
IV.ANGGOTA TIM
:1. ……………………………. 2. …………………………….
……………………,………………19..
Pengendali Teknis Audit
Ketua Tim
Nama…….. NIP……….
Nama………. NIP………….
Pengawas Mutu Audit
Nama…………… NIP………………
(Contoh Daftar Isi)
DAFTAR ISI Halaman I.KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
…
1.1.Kesimpulan
…
1.2.Rekomendasi
…
II.GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN
…
2.1.Data perusahaan
…
2.2.Bidang Usaha
…
III.URAIAN HASIL AUDIT
…
3.1.Dasar Hukum
…
3.2.Tujuan Audit
…
3.3.Sifat dan Luas Audit
…
3.4.Prosedur Audit
…
3.5.Hasil Audit
…
3.5.1.
…
3.5.2.
…
3.5.3.
…
3.5.4.
…
3.5.5.
…
3.5.6.
…
3.5.7.
…
LAMPIRAN-LAMPIRAN
…
Lampiran X : Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP- 35 /BC/1997 Tanggal ..01…April…1997 DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR WILAYAH…………………
NOTA DINAS Nomor : ND- /WBC…. /19..
Kepada
: Yth. Kepala Kantor Pabean dan Cukai….
…,………..…. 19..
Dari
: Kepala Kantor Wilayah
Lampiran
: satu berkas
Perihal
: Tindak Lanjut Hasil Audit pada Perusahaan……………..
Tembusan
Periode……….s.d……….. : 1. Direktur Verifikasi 2. Pimpinan Perusahaan yang diaudit
Berdasarkan Surat Tugas Nomor : ST/WBC…/19…tanggal…………..19.., Tim Audit Kantor Wilayah telah melaksanakan audit pada perusahaan………..untuk periode………..19..s.d……….19.. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan Laporan Hasil Audit (LHA) kepada Saudara untuk segera ditindaklanjuti sebagai berikut : 1. 2 3.dst. Demikian disampaikan dan agar pada kesempatan pertama menyampaikan laporan hasil pelaksanaannya. Kepala Kantor Wilayah
Nama……………….. NIP………………….
