KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR: 1038/Kpts/HK.330/11/1997 TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI KEAMANAN HAYATI PRODUK BIOTEKNOLOGI PERTANIAN HASIL REKAYASA GENETIKA
MENTERI PERTANIAN, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 856/Kpts/HK.330/9/1997 telah ditetapkan Ketentuan Keamanan Hayati Produk Bioteknologi Pertanian Hasil Rekayasa Genetik; b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 856/Kpts/HK.330/9/1997 dipandang perlu membentuk Komisi Keamanan Hayati dalam Keputusan Menteri Pertanian; Mengingat
: 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1967; 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1985; 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992; 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992; 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1994; 6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996; 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 1977; 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 16 Tahun 1977; 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 1983; 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 1990;
282
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 78 Tahun 1992; 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 1995; 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 44 Tahun 1995; 14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 44 Tahun 1974; 15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 1984 jo Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 83 Tahun 1993; 16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 96/M Tahun 1993; 17. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 280/Kpts/Um/6/1973; 18. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 476/Kpts/Um/8/1977; 19. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 695/Kpts/TN.620/8/1994; 20. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 411/Kpts/TP.120/6/1995; 21. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 856/Kpts/HK.330/9/1997;
MEMUTUSKAN: Menetapkan : Pertama : Membentuk Komisi Keamanan Hayati Produk Bioteknologi Pertanian Hasil Rekayasa Genetik (PBPHRG), yang selanjutnya disebut Komisi Keamanan Hayati (KKH) dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: I. Ketua
: Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian.
II. Wakil Ketua : Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian. III. Sekretaris
: Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian.
283
IV. Anggota
: 1. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia; 2. Pimpinan Pengelola, Pusat Pengkajian dan Penerapan Bioteknologi Industri dan Pertanian, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi; 3. Kepala Pusat Pemeriksaan Obat dan Makanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan, Departemen Kesehatan; 4. Direktur Bina Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal Peternakan, Departemen Pertanian; 5. Pembantu Asisten I Urusan Pelestarian dan Pengembangan Lingkungan, Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup; 6. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Industri, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian; 7. Kepala Pusat Penelitian dan pengembangan Peternakan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian. 8. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian;
284
9. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian; 10. Ketua Umum Konsorsium Bioteknologi Indonesia; 11. Ketua Umum Perhimpunan Bioteknologi Pertanian Indonesia. Kedua
: KKH mempunyai tugas membantu Menteri Pertanian atau pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 856/Kpts/HK.330/9/1997 sebagai berikut : a. merumuskan bahan kebijaksanaan dan prosedur penilaian keamanan hayati, pemantuan PBPHRG; b. memberikan saran dan pertimbangan teknik tentang keamanan hayati atas pemanfaatan PBHRG; c. melaksanakan kajian teknis atas permohonan pemanfaatan PBPHRG; d. memberikan pertimbangan untuk penetapan penerimaan atau penolakan terhadap permohonan pemanfaatan PBPHRG; e. memberikan saran pengendalian dan penanggulangan dalam hal terjadinya kerugian akibat gangguan terhadap keamanan hayati dalam pemanfaatan PBPHRG; f. mengadakan kerjasama dan/atau konsultasi dengan berbagai lembaga di dalam dan di luar negeri dalam pemantauan keamanan hayati; g. menyiapkan informasi yang relevan tentang keamanan hayati PBPHRG; h. melakukan pemantauan di lapangan tentang pelaksanaan prosedur pemanfaatan PBPHRG;
Ketiga
: KKH diwajibkan untuk: a. menjaga kerahasiaan permohonan pemanfaatan PBPHRG yang berkaitan dengan aspek perdagangan atau komersial; b. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuk sekurangkurangnya sekali dalam setahun.
285
Keempat
: Dalam melaksanakan tugasnya, KKH dibantu oleh Tim Teknis Keamanan Hayati(TTKH), yang susunan keanggotaan, tugas dan tanggung jawabnya ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian selaku Ketua KKH.
Kelima
: Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas Komisi Keamanan Hayati dibebankan kepada Anggaran Departemen Pertanian;
Keenam
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di J a k a r t a pada tanggal 25 November l997 MENTERI PERTANIAN, ttd DR.Ir. SJARIFUDIN BAHARSJAH
Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Menteri Kesehatan; Menteri Perindustrian dan Perdagangan; Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; Menteri Kehutanan; Menteri Negara Lingkungan Hidup; Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi; 7. Menteri Negara Urusan Pangan; 8. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 9. Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia; 10. Direktur Jenderal Badan Tenaga Atom Nasional; 11. Para Pemimpin Unit Kerja Eselon I Lingkup Departemen Pertanian; 12. Yang bersangkutan.
286
