MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR: 543/Kpts-11/1997. TENTANG SURAT IZIN BERBURU DAN TATA CARA MEMPEROLEH IZIN BERBURU MENTERI KEHUTANAN, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994, telah ditetapkan ketentuan tentang Perburuan Satwa Buru; b. bahwa untuk pelaksanaan lebih lanjut Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994, maka dipandang perlu disusun ketentuan tentang Surat Izin Berburu dan Tata Cara Memperoleh Izin Berburu dengan Keputusan Menteri Kehutanan. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967; 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974; 3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982; 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985; 6. Peraturan Pemerintah Nornor 13 Tahun 1994; 7. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 jo Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1993; 8. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993; 9. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 677/Kpts-11/1993. MEMUTUSKAN : Menetapkan
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG SURAT IZIN BERBURU DAN TATA CARA MEMPEROLEH IZIN BERBURU. BAB l KETENTUAN UNIUM Pasal l
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan 1. Surat izin berburu adalah surat yang diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk olehnya, kepada pemohon yang memernnuhi syarat untuk berburu. 2. Pemburu tradisional adalah pemburu yang berdomisili dalam wilayah Kecamatan sekitar tempat berburu, hasil buruan digunakan untuk keperluan adat, atau untuk pemenuhan keperluan hidup sehari-hari dengan menggunakan alat berburu tradisional. 3. Pungutan izin berburu adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin berburu. sesuai dengan jumlah dan jenis satwa buru yang diizinkan untuk berburu.
Pasal 2 Pemburu yang akan melakukan perburuan harus memiliki surat izin berburu dari pejabat yang berwenang. Pasal 3 (1) Surat izin berburu. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku untuk l (satu) orang pada setiap, musim berburu. (2) Kegiatan berburu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam satu musim berburu, sepanjang jumlah dan jenis satwa buru yang diizinkan belum terpenuhi. (3) Surat izin berburu tidak dapat dipindah-tangankan atau dipergunakan oleh orang lain tanpa seijin oleh Menteri Kehutanan. BAB II SURAT IZIN BERBURU Pasal 4 (1) Surat izin berburu sebagaimana dimaksud dalam Pasal. 2 dibedakan : a. Surat Izin Berburu Burung; b. Surat Izin Berburu Satwa Kecil; c. Surat Izin Berburu. Satwa Besar. (2) Surat izin berburu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat : a. nomor dan tanggal surat izin berburu; b. nomor akta buru; c. identitas pemburu; d. jenis dan jumlah satwa buru yang akan diburu; e. alat berburu; f. tempat berburu; g. masa berlaku izin berburu; dan h. ketentuan larangan serta sanksi bagi pemburu. Pasal 5 (1) Surat izin berburu berukuran kertas folio, memiliki nomor seri, dengan warna dasar: a. Surat Izin Berburu. Burung, dengan warna kuning (model B-1); b. Surat Izin Berburu, Satwa Kecil, dengan warna hijau (model B-2); c. Surat Izin Berburu Satwa Besar, dengan warna merah (model B-3). (2) Contoh surat izin berburu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
BAB III TATA CARA MEMPEROLEH SURAT IZIN BERBURU Pasal 6 (1) Permohonan surat izin berburu diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan setempat dengan tembusan Kepala Kepolisian Daerah dan Kepala Kepolisian Resort setempat. (2) Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dapat melimpahkan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Pejabat yang ditunjuk. Pasal 7 (1) Pemohon surat izin berburu wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. mengisi formulir yang telah disediakan; b. melampirkan identitas pemohon antara lain 1) Foto copy Kartu Tanda Penduduk; 2) Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian; 3) Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Dokter Pemerintah; c. melampirkan photo copy Akta Buru atau Surat Keterangan sebagai Pemburu dari Negara asalnya; d. membayar pungutan izin berburu. (2) Bagi pemburu tradisional tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c. Pasal 8 Kepala Kantor Wilayah atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah persyaratannya terpenuhi.
izin
berburu
Pasal 9 Formulir isian permohonan izin berburu, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini (Model A-1, A-2). Pasal 10 Ketentuan besarnya dan tata cara pembayaran pungutan izin berburu serta penggunaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Kehutanan.
BAB IV SANKSI Pasal l l
(1) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan surat izin berburu. (2) Ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak menutup kemungkinan dikenakan tuntutan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Perburuan untuk kepentingan penelitian, pengendalian hama dan penyakit, mengatasi gangguan satwa yang membahayakan kehidupan manusia, pengendalian populasi diatur dengan Keputusan tersendiri. Pasal 13 Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal, Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam. Pasal 14 Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Kehutanan No. 556/Kpts11/1989 tanggal 28 Oktober 1979 tentang Pemberian Izin Menangkap/Mengambil, Memiliki, Memelihara dan Mengangkut Baik Didalam Negeri Maupun Keluar Negeri Satwa Liar dan Tumbuhan Alam, dan atau Bagian-bagiannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 15 Keputusan ini mulai berlaku seiak tanggal ditetapkan.
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi,
Ditetapkan di : J A K A R T A pada tanggal : 25-8-1997 MENTERI KEHUTANAN,
YB. WIDODO SUTOYO, SH.MM.MBA NIP. 080023934.
DJAMALUDIN SURYOHADIKUSUMO
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. 1. Sdr. Para Menteri Kabinet Pembangunan VI. 2. Sdr. Kepala Kepolisian Republik Indonesia. 3. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat l di seluruh Indonesia. 4. Sdr. Pejabat Eselon l lingkup Departemen Kehutanan. 5. Sdr. Kepala Kepolisian Daerah di Seluruh Indonesia. 6. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departernen Kehutanan di Seluruh Indonesia. 7. Sdr. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Seluruh Indonesia. 8. Sdr. Kepala PEBAKIN Pusat di Jakarta.
LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR TANGGAL
: 543/Kpts-II/1997 : 25-8-1997
Model A-1 Contoh formulir isian permohonan izin beburu non tradisional. Kop Surat (apabila diurus oleh biro/jasa perjalanan) __ Nomor Lampiran Perihal
: : : Permohonan izin berburu Di Taman Buru/Kebun Buru Areal Buru.
Jakarta,
tanggal ,……
Kepada Yth. Bapak Kakanwil Dephut Prop. ……. Di ……………………..
Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin berburu di Taman Buru/Kebun buru/areal Buru ……………… Kabupaten DaerahTingkat II ………….. Propinsi Dati I mulai tanggal ............... sampai dengan tanggal …….. Sebagai kelengkapan permohonan, kami lampirkan sebagai berikut : 1. Foto copy Akta Buru; 2. Foto copy Kartu. Tanda Penduduk. 3. Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian; 4. Surat Keterangan sehat rohani dan jasmani dari Dokter. Atas perhatian serta pertimbangan Bapak diucapkan terima kasih.
Hormat kami, materai Rp. 2.000, cap/stempel perusahaan
Nama Jabatan dalam perusahaan. 1. Bapak Kepolisian Daerah Propinsi Daerah ......... 2. Bapak Kepala Kepolsian Resort .............. 3. Bapak Kepala Sub Balai Konservasi Sumber Daya Alam ...........
LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR TANGGAL
: 543/Kpts-II/1997. : 25-8-1997
Model A-2. Contoh formulir isian permohonan izin beburu tradisional. Nomor Lampiran Peribal
: : : Permohonan izin berburu Di Taman Buru/Kebun Buru Areal Buru.
Jakarta,
tanggal ,……
Kepada Yth. Bapak Kep. Sub Balai KSDA Prop. ……. Di – ……………………..
Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin berburu Tradisional di Taman Buru/Kebun buru/areal Buru ......................... Kabupaten Daerah Tingkat II ……… Propinsi Daerah Tingkat I …………. Sebagai kelengkapan permohonan, kami lampirkan sebagai berikut : 1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk. 2. Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian; Atas perhatian serta pertimbangan Bapak diucapkan terima kasih.
Hormat kami, materai Rp. 2.000, cap/stempel perusahaan
Nama Jabatan dalam perusahaan.
Tembusan kepada Yth. : 1. Bapak Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi 2. Bapak Bupati KDH Tingkat II ......... 3. Bapak Kepala Kepolsian Resort Kabupaten Dati 11 ..............
LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : 543/Kpts-II/1997 TANGGAL : 25-8-1997 Model B-1) warna kuning (Model B-2), warna hijau (Model B-3), warna merah Contoh surat Izin Berburu DEPARTEMEN KEHUTANAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KEHUTANAN __ SURAT IZIN BERBURU No. :
Diberikan kepada
:
1. N a m a 2. Tempat dan tanggal lahir 3. Alamat 4. Pekerjaan 5. Nomor Akte Buru 6. No surat izin penggunaan senjata api buru
: : : : : :
Untuk melakukan kegiatan berburu : 1. di Taman Buru/Kebun Buru Areal Buru : 2. Kab/Prop : 3. Jenis satwa buru : 4. Jumlah satwa buru : 5. Jenis alat/senjata buru : 6. Mulai tanggal : sampai dengan tanggal …..
Dengan ketentuan pemegang Surat Izin berburu sebelum dan sesudah melakukan perburuan diwajibkan melaporkan diri kepada Kepala Sub BKSDA dan Kep. Kepolisian sektor setempat.
………………………., 19 …………… KEPALA KANTOR WILAYAH
Nama :
Tembusan kepada Yth. : 1. Bapak Menteri kehakiman di Jakarta. 2. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta. 3. Bapak Menteri Kepala Kepolisian RI di Jakarta. 4. Bapak Gubernur KDH Tk. I 5. Bapak Dirjen PHPA di Jakarta. 6. Bapak Kepala Resort Kepolisian Kab Dati II. … 7. Sdr. Kepala PERBAKIN Pusat di Jakarta.
