JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO: KEP-052/J.A/5/1996 TENTANG POLA HUBUNGAN KERJA ANTARA SATUAN KERJA JAM DATUN DENGAN SATUAN KERJA JAM BIN, JAM INTEL, JAM PIDUM DAN JAM PIDSUS JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA Menimbang
a.
bahwa untuk mencapai hasil yang optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan di bidang hukum perdata dan tata usaha negara, diperlukan adanya hubungan kerja yang serasi dan sating menunjang serta berhasil dan berdaya guna, antara satuan kerja Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara dengan satuan kerja Jaksa Agung Muda Pembinaan, Jaksa Agung Muda Intelijen, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus;
b. bahwa untuk melaksanakan hubungan kerja tersebut, perlu disusun suatu pola yang diatur dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia. Mengingat
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia; 3. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP035/J.A/3/1992 tentang Susunan Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
Memperhatikan
1. Hasil Rapat Kerja Kejaksaan Tahun 1994; 2. Pendapat dan saran Wakil Jaksa Agung serta para Jaksa Agung Muda. MEMUTUSKAN
Menetapkan
: KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG POLA HUBUNGAN KERJA ANTARA SATUAN KERJA JAKSA AGUNG MUDA PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA DENGAN SATUAN KERJA JAKSA AGUNG MUDA PEMBINAAN, JAKSA AGUNG MUDA INTELIJEN, JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA UMUM DAN JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA KHUSUS.
LAMPIRAN : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG RI NOMOR : KEP- 052 /J.A/ 5/1996 TANGGAL: 17 MEI 1996 ------------------------------------------------POLA HUBUNGAN KERJA ANTARA SATUAN KERJA JAM DATUN DENGAN SATUAN KERJA JAM BIN, JAM INTEL, JAM PIDUM DAN J A M PIDSUS
I.
PENDAHULUAN Satuan kerja JAM DATUN dalam lingkungan organisasi Kejaksaan merupakan satuan kerja yang relatif baru, lahir berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam negara hukum yang menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat, akan banyak ditemukan keterlibatan dan kepentingan hukum dari negara atau pemerintah di bidang perdata dan tata usaha negara, baik dalam kedudukan sebagai tergugat maupun penggugat atau sebagai pihak yang mcmpunyai kcpcntingan hukum diluar pcngadilan yang dapat diwakilkan kepada Kejaksaan. Mengingat satuan kerja JAM DATUN tidak dapat melaksanakan tugas secara optimal tanpa adanya kerjasama dengan satuan kerja JAM BIN, JAM INTEL, JAM PIDUM DAN JAM PIDSUS, serta adanya perbedaan pcndelmtan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan antara satuan kerja JAM DATUN dengan satuan-satuan kerja tersebut, perlu disusun pola hubungan kerja yang serasi dan saling menunjang antara satuan kerja JAM DATUN dengan satuan kerja JAM BIN, JAM INTEL, JAM PIDUM dan JAM PIDSUS. Pola hubungan kerja ini mcrupakan pedoman kerja bagi segcnap jajaran Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan secara utuh menyeluruh dalam hubungannya dcngan eksistensi JAM DATUN menuju terwujudnya Kantor Pengacara Negara yang profesional.
II.
DASAR
1.
TAP MPR Nomor 11/MPR/1993 tentang GBHN;
2.
Undang-Undang Nomor 7/Drt/1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi;
3.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pcmberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan H.I.R ( S. 1941-44) dan Rbg ( S. 1927-227) sepanjang mengenai Hukum Acara Perdata serta Reglemcnt Acara Pcrdata ( S. 1847-51 jo S. 1849-63 );
5.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang serta pcraturan lainnya yang relevan;
6.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
7.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
8.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahmi 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
9.
Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor:KEP035/J.A/3/1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
10. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor:KEP148/J.A/12/1994 tanggal 22 Desember 1994 tentang Administrasi Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara. III.
MAKSUD DAN TUJUAN Dengan adanya pola hubungan kerja antara satuan kerja JAM DATUN dengan satuan kerja JAM BIN, JAM INTEL, JAM PIDUM dan JAM PIDSUS ini diharapkan : Tumbuh dan berkembangnya persamaan pemahaman dan semangat kerjasama, dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing satuan kerja; Mencegah kesan adanya pertentangan kepentingan (conflict of interest) antar JAM dalam melaksanakan misi Kejaksaan; Terbinanya hubungan informasi yang seimbang dan saling menunjang antar satuan kerja dengan dijiwai semangat keterbukaan, kebersamaan dan keterpaduan; Menjadi pedoman dan petunjuk pengendalian bagi pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja JAM BIN, JAM INTEL, JAM PIDUM, JAM PIDSUS dan JAM DATUN baik di tingkat Kejaksaan Agung maupun antar satuan kerja di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri sehingga tercapai hasil pelaksanaan tugas secara optimal.
IV.
POLA HUBUNGAN KERJA
1.
ANTARA SATUAN KERJA JAM DATUN DENGAN KERJA JAM BIN 1.1.
SATUAN
Satuan kerja JAM BIN menginformasilmn secara tertulis kepada satuan kerja JAM DATUN tentang adanya gugatan perdata/tata usaha negara terhadap Kejaksaan sehubungan dengan perlaksanaan tugas dan fungsi JAM BIN untuk mendapat penanganan sebagaimana mestinya.
2.
1.2.
Satuan kerja JAM BIN memberikan dukungan data/informasi atau pun lainnya kepada satuan kerja JAM DATUN guna keberhasilan penanganan perkara perdata/tata usaha negara tersebut.
1.3.
Satuan kerja JAM DATUN menginformasikan secara tertulis kepada satuan kerja JAM BIN tentang perkembangan penanganan gugatan perlmra perdata/tata usaha negara sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi JAM BIN, dan satuan kerja JAM DATUN dapat meminta data/informasi tambahan yang dianggap perlu untuk penyelesaiannya.
ANTARA SATUAN KERJA KERJA JAM INTEL 2.1.
JAM DATUN DENGAN
SATUAN
Satuan kerja JAM DATUN secara tertulis meminta bantuan satuan kerja JAM INTEL untuk melakukan : Pengumpulan data mengenai keadaan tergugat antara lain alamat tergugat, harta kekayaan tergugat selain yang telah disita dalam perkara pidana atau perdata, dan ahli waris tergugat. Pengamanan persidangan perkara perdata/tata usaha negara yang menarik perhatian masyarakat dan barang barang yang telah/akan disita dalam perkara perdata.
2.2.
Satuan kerja JAM DATUN menginformasikan secara tertulis kepada satuan kerja JAM INTEL sehubungan dengan diterimanya Surat Kuasa Khusus tertentu yang dianggap penting dalam perkara perdata/tata usaha negara sehingga satuan kerja JAM INTEL dapat melakukan tindakan pengamanan dalam rangka mendukung terlaksananya tugas sebagaimana tercantum dalam SKK.
2.3.
Satuan kerja JAM INTEL menginformasikan secara tertulis kepada satuan li.erja JAM DATUN sehubungan dengan hasil kegiatan penyelidikan terhadap pejabat dan instansi pemerintah/BUMNIBUMD yang diduga melakukan perbuatan yang merugikan asset negara sebagai bahan pertimbangan bagi satuan kerja JAM DATUN untuk menindak lanjuti dengan instrumen hukum perdata atau untuk menolak SKK.
2.4.
Satuan kerja JAM INTEL menginformasikan secara tertulis kepada satuan kerja JAM DATUN sehubungan dengan gugatan perdata/tata usaha negara terhadap Kejaksaan akibat tindakan pencegahan dan penangkalan terhadap seseorang ataupun larangan barang cetakan yang dilakukan oleh satuan kerja JAM INTEL atas nama Jaksa Agung Republik Indonesia untuk mendapat penanganan sebagaimana mestinya.
3.
4.
ANTARA SATUAN KERJA JAM DATUN KERJA JAM PIDUM
DENGAN SATUAN
3.1.
Satuan kerja JAM PIDUM menginformasikan secara tertulis kepada satuan kerja JAM DATUN sehubungan dengan diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penuntutan ( SP3 ) terhadap kasus/perkara tindak pidana umum yang diduga menimbulkan kerugian keuangan/kekayaan negara, untuk ditangani secara perdata oleh satuan kerja JAM DATUN.
3.2.
Satuan kerja JAM PIDUM menginformasikan secara tertulis kepada satuan kerja JAM DATUN mengenai rencana penuntutan terhadap perkara tindak pidana umum yang menimbulkan kerugian keuangan/kekayaan negara, agar satuan kerja JAM PIDUM bersama satuan kerja jam DATUN mempertimbangkan kemungkinan penggabungan gugatan ganti kerugian kedalam perkara pidana sesuai dengan ketentuan pasal 98 KUHAP, ataupun untuk melakukan gugatan perdata secara terpisah.
3.3.
Satuan kerja JAM PIDUM menginformasikan secara tertulis kepada satuan kerja JAM DATUN sehubungan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap perkara tindak pidana umum yang menimbulkan kerugian keuangan/kekayaan negara, untuk ditangani secara perdata.
3.4.
Satuan kerja JAM DATUN menginformasikan secara tertulis kepada satuan kerja JAM PIDUM sehubungan dengan gugatan perdata terhadap Kejaksaan karena adanya putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau dakwaan Penuntut Umum yang tidak dapat diterima yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap perkara tindak menimbulkan kerugian pidana umum yang diduga keuangan/kekayaan negara, yang akan ditangani secara perdata oleh satuan kerja JAM DATUN.
ANTARA SATUAN KERJA KERJA JAM PIDSUS 4.1.
JAM DATUN
DENGAN SATUAN
Satuan kerja JAM PIDSUS dapat menginformasikan secara tertulis kepada satuan kerja JAM DATUN sehubungan dengan laporan/informasi terjadinya tindak pidana dalam instan si pemerintah/BUMN/BUMD yang sedang ditanganinya, sehingga satuan kerja JAM DATUN menolak SKK untuk kasus/perkara yang sama dari instansi pemerintah /BUMN/BUMD.
V.
VI.
4.2.
Apabila dari basil penyidikan yang dilakukan oleh satuan kerja JAM PIDSUS ternyata kasus/perkara tersebut merupal{an perkara perdata, maka satuan kerja JAM PIDSUS dapat menyerahkan perkara dimaksud kepada satuan kerja JAM DATUN untuk penanganan selanjutnya.
4.3.
Apabila pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan atas perkara korupsi yang mencantumkan hukuman tambahan pembayaran uang pengganti sesuai dengan pasal 34 c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 mengalami hambatan, maka satuan kerja JAM PIDSUS menyerahkan penyelesaian penagihan pembayaran uang pengganti tersebut kepada satuan kerja JAM DATUN.
4.4.
Terhadap perkara tindak pidana khusus yang diputus bebas atau Iepas dari segala tuntutan hukum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau tindakan hukum Iainnya yang mengandung aspek hukum perdata, satuan kerja JAM PIDSUS dapat menyerahkan perkara tersebut kepada satuan kerja JAM DATUN untuk penanganan selanjutnya.
4.5.
Apabila satuan kerja JAM DATUN dengan satuan kerja JAM PIDSUS menangani kasus/perkara yang sama pada saat yang bersamaan, maka penyelesaian kasus/perkara tersebut Iebih diutamakan melalui instrumen hukum pidana.
PELAKSANAAN
1.
Pola hubungan kerja ini dilaksanakanoleh satuan kerja JAM BIN, JAM INTEL, JAM PIDUM, JAM PIDSUS dan JAM DATUN baik di tingkat Kejaksaan Agung maupun antar satuan kerja di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri Cabang KejaksaanNegeri.
2.
Pola hubungan kerja ini dilaksanakan dengan sarana dan upaya sesuai dengan ketentuan administrasi umum yang berlalm di Kejaksaan serta administrasi masing-masing satuan kerja serta kebijakan yang ditentukan oleh Jaksa Agung.
KOORDINASI
1.
Penanganan kasus/perkara oleh satuan kerja JAM INTEL, JAM PIDUM dan JAM PIDSUS yang diperldrakan akan dapat menimbulkan gugatan perdata maupun tata usaha sejak dini perlu koordinasi dengan satuan kerja JAM DATUN agar dapat diambil langkah-langkah guna membantu mengatasinya.
2.
Penanganan kasus/perkara perdata dan tata usaha negara oleh satuan kerja JAM DATUN yang terkait dengan satuan kerja JAM BIN, JAM INTEL, JAM PIDUM dan JAM PIDSUS sejak dini perlu koordinasi dengan satuan-satuan kerja tersebut, sehingga satuan kerja Iainnya dapat mengambil langkah-Iangkah guna menunjang penyelesaian kasus/perkara perdata dan tata usaha negara tersebut
VII.
PENUTUP
Pola hubungan kerja antara satuan kerja JAM DATUN dengan satuan kerja lainnya ini, dimaksudkan agar pelaksanaan tugas dan fungsi kerja JAM DATUN yang terkait dengan satuan kerja JAM BIN, JAM INTEL, JAM PIDUM dan JAM PIDSUS dapat lebih transparan, terkoordinir dan terarah sehingga satuan-satuan kerja tersebut dapat saling menunjang dalam melaksanakan tugas pokok Kejaksaan secara utuh menyeluruh. Mengingat adanya perbedaan pendekatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan antara satuan-satuan kerja tersebut, maka satuan kerja JAM DATUN harus selalu mcngadakan koordinasi sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan. Pola hubungan kerja antara satuan kerja JAM DATUN dengan satuan kerja Iainnya akan dapat bermanfaat bila dilaksanakan oleh seluruh jajaran Kejaksaan, dcngan tekad bahwa Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan, yang dilandasi oleh scmangat keterbukaan, kebersamaan dan keterpaduan serta didukung oleh kemampuan profesionalisme, integritas pribadi dan disiplin yang tinggi.
Jakarta,
17 Mei 1996
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
SINGGIH , SH
