1996

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI Nomor : KEP- 75 /BC/1996 TENTANG TATACARA PEMERIKSAAN PABEAN ATAS BARANG EKSPOR DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI Menimbang

Mengingat

: a. bahwa peningkatan kelancaran arus barang dan arus dokumen dalam rangka ekspor merupakan tuntutan yang utama bagi peningkatan kegiatan perekonomian. b. bahwa untuk meningkatkan kelancaran arus barang dan arus dokumen harus tetap memperhatikan hak-hak dan kepentingan negara, dan oleh karena itu dipandang perlu mengatur lebih lanjut tata cara pemeriksaan pabean atas barang ekspor dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

: 1. 1. Undang-undang Nomor : 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Nomor : 75 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3568); 2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 487/KMK.05/1996 tanggal 31 Juli 1996 tentang Pemeriksaan Pabean Atas Barang Ekspor. MEMUTUSKAN

Menetapkan

: TATACARA PEMERIKSAAN PABEAN ATAS BARANG EKSPOR Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan: 1. Pemeriksaan pabean adalah upaya untuk memperoleh

data dan penilaian yang tepat mengenai pemberi-tahuan pabean yang diajukan, meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang. 2. Penelitian dokumen adalah pemeriksaan pabean atas kebenaran pengisian Pemberitahuan Ekspor dan kelengkapan dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan serta kebenaran penghitungan pungutan negara dalam rangka ekspor. 3. Pemeriksaan fisik barang adalah pemeriksaan pabean yang ditujukan untuk mengetahui pemenuhan ketentuan tentang pemberitahuan mengenai jumlah, jenis, dan identitas barang yang diekspor serta pemenuhan ketentuan larangan dan pembatasan di bidang ekspor. 4. Pemberitahuan Ekspor adalah Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan atau Pemberitahuan Ekspor Barang Tertentu (PEBT). Pasal 2 (1) Penelitian dokumen dilakukan setelah Pemberitahuan Ekspor didaftarkan kepada Pejabat Bea dan Cukai untuk mendapatkan persetujuan muat. (2) Penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : a. kelengkapan dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan, b. kebenaran pengisian Pemberitahuan Ekspor, dan c. kebenaran perhitungan pungutan negara dalam rangka ekspor. (3) Dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan sebagai-mana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa: a. LPS-E dalam hal barang ekspor diperiksa oleh surveyor; b. Copy Surat Tanda Bukti Setor (STBS) atau copy Surat Sanggup Bayar (SSB) dalam hal barang ekspor dikenakan pungutan negara dalam rangka ekspor; c. Copy Invoice dan Copy packing list; dan d. Copy dokumen pelengkap pabean lainnya sebagai pemenuhan ketentuan kepabeanan di bidang ekspor antara lain; Sertifikat Mutu, Surat Pernyataan Mutu,

Surat Ijin Ekspor (SIE) dan atau Ijin Khusus lainnya dari instansi teknis terkait. (4) Dalam hal hasil penelitian dokumen kedapatan tidak sesuai, Pejabat Bea dan Cukai tetap mem -berikan persetujuan muat, dan atas dokumen yang bersangkutan diadakan pembetulan/perubahan sesuai ketentuan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah keberangkatan sarana pengangkut. (5) Dalam hal hasil penelitian dokumen kedapatan sesuai, Pejabat Bea dan Cukai; (a). menginstruksikan pemeriksaan fisik apabila barang ekspor wajib dilakukan pemeriksaan fisik. (b). memberikan persetujuan muat apabila barang ekspor tidak wajib dilakukan pemeriksaan fisik. Menjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada lampiran I Surat Keputusan ini. Pasal 3 (1) Pemeriksaan fisik barang ekspor didasarkan pada Pemberitahuan Ekspor dan dokumen pelengkap pabean yang bersangkutan. (2) Pemeriksaan fisik hanya dilakukan terhadap barang ekspor yang; a. berdasarkan petunjuk yang kuat akan ter- jadi pelanggaran atau telah terjadi pelanggar-an ketentuan di bidang ekspor; b. akan dimasukkan kembali ke dalam Daerah Pabean; c. berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Pajak terdapat petunjuk yang kuat akan ter- jadinya pelanggaran atau telah terjadi pelang -garan ketentuan di bidang perpajakan dalam kaitannya dengan restitusi PPN dan PPnBM; d. seluruh atau sebagian berasal dari barang impor ya ng mendapatkan fasilitas pembebasan Bea Masuk, penanguhan pembayaran PPN/PPnBM, dan pengembalian Bea Masuk serta pembayaran pendahuluan PPN/PPnBM. (3) Terhadap barang ekspor yang telah dilakukan pemeriksaan oleh Surveyor, dapat dilakukan pemeriksaan kembali oleh

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam hal terdapat Nota Intelijen. (4) Tingkat pemeriksaan fisik barang ditetapkan sebagai berikut : a. Pemeriksaan biasa sebanyak-banyaknya 10%, minimal 2(dua) kemasan; atau b. Pemeriksaan atas seluruh partai barang (100%) dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana di-maksud pada huruf a kedapatan; (1) ketidaksesuaian mengenai jenis dan atau jumlah barang; (2) barang ekspor terkena peraturan larangan dan atau pembatasan. (5) (5) Dalam hal akan diadakan pemeriksaan fisik terhadap barang ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan c, Pejabat Bea dan Cukai menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada eks-portir yang bersangkutan atau kuasanya selambat-lambatnya 4 (empat) jam sejak diterimanya Pemberitahuan Ekspor. (6) Pemeriksaan fisik barang di Kawasan Pabean harus diselesaikan selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam sejak dimulainya pemeriksaan fisik, kecuali dalam hal diperlukan pemeriksaan labora-torium dan atau pemeriksaaan oleh instansi teknis terkait . (7) Tatacara pemeriksaan fisik barang ditempatkan pada lampiran II Surat Keputusan ini. Pasal 4 (1) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik barang kedapatan sesuai, Pejabat Bea dan Cukai harus segera memberikan persetujuan muat pada Pemberitahuan Ekspor yang bersangkutan. (2) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik barang kedapatan tidak sesuai mengenai jenis dan jumlah barang, dikenakan sanksi administrasi berupa denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). (3) Terhadap hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat Nota Pembetulan dan Surat Pemberitahuan Pengenaan Denda Administrasi (SPPDA) untuk disampaikan kepada eksportir atau kuasanya dengan tembusan kepada instansi terkait. (4) Tatacara penyelesaian hasil pemeriksaan fisik barang dan persetujuan muat barang ekspor seba-gaimana dimaksud pada ayat (1), ditempatkan pada lampiran III Surat Keputusan ini.

(5) Contoh Nota Pembetulan ditempatkan pada Lampiran III A Surat Keputusan ini. (6) Contoh Surat Pemberitahuan Pengenaan Denda Administrasi (SPPDA) ditempatkan pada Lampiran III B Surat Keputusan ini. Pasal 5 Dengan berlakunya keputusan ini, maka Surat Edaran Nomor : SE01/BC/1996 dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 6 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat keke-liruan maka akan dilakukan perubahan atas keputusan ini sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : J A K A R T A Pada tanggal : 25 November 1996 DIREKTUR JENDERAL

SOEHARDJO NIP. 060013988 Tembusan disampaikan kepada Yth : 1. Bapak Menteri Keuangan Republik Indonesia; 2. Sdr. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan; 3. Sdr. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan; 4. Sdr. Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; 5. Sdr. Para Direktur dan Kepala Pusat di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; 6. Sdr. Inspektur Bea dan Cukai pada Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan; 7. Sdr. Para Kepala Kantor Wilayah DJBC di seluruh Indonesia; 8. Sdr. Para Kepala Kantor Inspeksi DJBC di seluruh Indonesia.

Lampiran I Surat Keputusan Direktur Jenderal Nomor : Tanggal : TATACARA PENELITIAN DOKUMEN Pejabat Bea dan Cukai melakukan kegiatan sebagai berikut: 1. Menerima berkas Pemberitahuan Ekspor dari Eksportir atau kuasanya; Dalam hal barang ekspor wajib diperiksa fisik dan pemeriksaan akan dilakukan di luar Kawasan Pabean, berkas Pemberitahuan Ekspor diterima bersamaan dengan permohonan pemeriksaan dan pengawasan stuffing dalam rangkap 2 , selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pemeriksaan; 2. Membukukan Pemberitahuan Ekspor ke dalam Buku Catatan Pabean; 3. Memberikan nomor dan tanggal pembukuan dari Buku Catatan Pabean pada seluruh lembar Pemberitahuan Ekspor dan dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan; 4. Meneliti; 4.1. kelengkapan dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan; 4.2. kebenaran dan kelengkapan pengisian Pemberitahuan Ekspor sesuai petunjuk pengisian yang berlaku serta kebenaran data Pemberitahuan Ekspor dibandingkan dengan data dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan; 4.3. kebenaran penghitungan pungutan negara dalam rangka ekspor. 5. Memberikan persetujuan muat dengan cara mencantumkan nama tem-pat, tanggal, tanda tangan, nama terang, NIP serta cap dinas pada Pemberitahuan Ekspor yang bersangkutan, dalam hal hasil penelitian dokumen kedapata n sesuai dan tidak diperlukan pemeriksaan fisik; 6. Memberikan persetujuan muat pada Pemberitahuan Ekspor yang bersangkutan walaupun terdapat kesalahan pengisian dokumen atau kekurangan dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan, dalam hal tidak diperlukan pemeriksaan fisik dan barang ekspor tidak terkena ketentuan larangan dan pembatasan. 7. Memberitahukan kepada eksportir atau kuasanya untuk melengkapi dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan dan atau mengadakan

pembetulan/perubahan isi Pemberitahuan Ekspor sesuai ketentuan selambatlambatnya 3(tiga) hari setelah keberangkatan sarana pengangkut. 8. Memberitahukan kepada eksportir atau kuasanya untuk melengkapi dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan sebelum diberikan persetujuan muat, dalam hal barang ekspor terkena ketentuan larangan dan pembatasan. 9. Menyampaikan informasi kepada Seksi P2P dalam hal terdapat kejanggalan pada penelitian dokumen atau adanya petunjuk yang kuat akan terjadi pelanggaran atau telah terjadi pelanggaran ketentuan di bidang ekspor. DIREKTUR JENDERAL SOEHARDJO NIP. 060013988

Lampiran II Surat Keputusan Direktur Jenderal Nomor : Tanggal : TATACARA PEMERIKSAAN FISIK BARANG Terhadap barang ekspor yang wajib dilakukan pemeriksaan fisik oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diberlakukan ketentuan sebagai berikut; 1. Dalam hal pemeriksaan dilakukan di luar Kawasan Pabean. 1.1. Eksportir atau kuasanya melakukan kegiatan sebagai berikut: 1.1.1. Mengajukan permohonan pemeriksaan dan pengawasan stuffing dalam rangkap 2 beserta Pemberitahuan Ekspor dan atau dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan untuk didaftarkan kepada Pejabat Bea dan Cukai Kantor Pabean tempat pemenuhan kewajiban pabean, selambat -lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pemeriksaan; 1.1.2. Menyiapkan barang ekspor untuk diperiksa Pejabat Bea dan Cukai. 1.1.3. Menerima kembali dari Pejabat Bea dan Cukai satu lembar Pemberitahuan Ekspor yang telah dibubuhi nomor dan tanggal pendaftaran serta catatan hasil pemerik-saan, sesuai peruntukannya untuk digunakan dalam proses pemasukan barang ke Kawasan Pabean ; 1.2. Pejabat Bea dan Cukai melakukan kegiatan sebagai berikut : 1.2.1. Menunjuk dan mencantumkan nama pemeriksa pada Pemberi-tahuan Ekspor lembar untuk Kantor Pabean; 1.2.2. Menunjuk dan mencantumkan nama pegawai Dinas Luar pada lembar asli permohonan pengawasan stuffing, untuk mengawasi stuffing dan atau penyegelan; 1.2.3. Menyerahkan Pemberitahuan Ekspor lembar untuk Kantor Pabean dan dokumen pelengkap pabean yang diperlukan sebagai dasar pemeriksaan, kepada pemeriksa yang ditun-juk; 1.2.4. Menyerahkan lembar asli permohonan pengawasan stuffing kepada pegawai Dinas Luar yang ditunjuk mengawasi stuffing dan atau penyegelan; 1.2.5. Menyimpan berkas Pemberitahuan Ekspor lembar lainnya sambil menunggu hasil pemeriksaan fisik; 1.3. Pemeriksa melakukan kegiatan sebagai berikut:

1.3.1. Menerima Pemberitahuan Ekspor lembar untuk Kantor Pabean dan dokumen pelengkap pabean yang diperlukan sebagai dasar pemeriksaan, dari Pejabat Bea dan Cukai; 1.3.2. Melakukan pemeriksaan fisik sesuai instruksi yang tercantum pada Pemberitahuan Ekspor; Pemeriksaan fisik atas barang ekspor yang pemuatannya ke sarana pengangkut melalui saluran pipa/transmisi, dilaksanakan pada saat pemuatan berdasarkan alat ukur yang disegel oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; 1.3.3. Mencantumkan catatan hasil pemeriksaan fisik pada halaman belakang Pemberitahuan Ekspor lembar untuk Kantor Pabean; 1.3.4. Menyerahkan Pemberitahuan Ekspor lembar untuk Kantor Pabean yang telah dibubuhi catatan hasil pemeriksaan beserta dokumen pelengkap pabean yang bersangkutan kepada Pejabat Bea dan Cukai. 1.4. Pegawai Dinas Luar melakukan kegiatan sebagai berikut; 1.4.1. Mengawasi stuffing setelah pemeriksaan selesai, dalam hal barang ekspor menggunakan peti kemas ; 1.4.2. Melakukan penyegelan pada peti kemas setelah stuffing selesai; 1.4.3. Melakukan penyegelan pada kemasan setelah pemeriksaan fisik selesai, dalam hal barang ekspor tidak mengguna-kan peti kemas; 1.4.4. Mencatat hasil pengawasan stuffing dan atau penyegelan pada lembar asli permohonan pengawasan stuffing, dan disampaikan kepada Pejabat Bea dan Cukai sebagai laporan; 2. Dalam hal pemeriksaan dilakukan di Kawasan Pabean. 2.1. Pejabat Bea dan Cukai melakukan kegiatan sebagai berikut : 2.1.1. Menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada eksportir atau kuasanya selambat-lambatnya 4 (empat) jam sejak diterima Pemberitahuan Ekspor, dalam hal akan dilakukan pemeriksaan fisik berdasarkan : 2.1.1.1. petunjuk yang kuat akan terjadi pelanggaran atau telah terjadi pelanggaran ketentuan di bidang ekspor; 2.1.1.2. informasi dari Direktorat Jenderal Pajak terdapat petunjuk yang kuat akan terjadinya pelanggaran atau telah terjadi pelanggaran ketentuan di bidang perpajakan dalam kaitannya dengan restitusi PPN dan PPnBM;

2.1.2. Mengintruksikan pemeriksaan fisik dan mencantumkan nama pemeriksa pada Pemberitahuan Ekspor lembar untuk Kantor Pabean; 2.1.3. Menyerahkan Pemberitahuan Ekspor lembar untuk Kantor Pabean dan dokumen pelengkap pabean yang diperlukan sebagai dasar pemeriksaan, kepada pemeriksa yang di-tunjuk. 2.1.4. Menyimpan berkas Pemberitahuan Ekspor lembar lainnya sambil menunggu hasil pemeriksaan fisik; 2.2. Pemeriksa melakukan kegiatan sebagai berikut : 2.2.1. Menerima Pemberitahuan Ekspor lembar untuk Kantor pabean dan dokumen pelengkap pabean yang yang diperlu-kan sebagai dasar pemeriksaan, dari Pejabat Bea dan Cukai; 2.2.2. Melakukan pemeriksaan fisik sesuai instruksi yang tercantum pada Pemberitahuan Ekspor; Pemeriksaan fisik atas barang ekspor yang pemuatannya ke sarana pengangkut memakai saluran pipa/transmisi, dilaksanakan pada saat pemuatan berdasarkan alat ukur yang disegel oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; 2.2.3. Mencantumkan catatan hasil pemeriksaan pada halaman belakang Pemberitahuan Ekspor lembar untuk Kantor Pabean; 2.2.4. Menyerahkan kembali Pemberitahuan Ekspor lembar untuk Kantor Pabean yang telah dibubuhi catatan hasil pemeriksaan beserta dokumen pelengkap pabean yang bersangkutan, kepada Pejabat Bea dan Cukai.

DIREKTUR JENDERAL SOEHARDJO NIP. 060013988

Lampiran III surat Keputusan Bea dan Cukai Nomor : Tanggal :

Direktur

Jenderal

TATACARA PENYELESAIAN HASIL PEMERIKSAAN FISIK DAN PERSETUJUAN MUAT. 1. Pejabat Bea dan Cukai melakukan kegiatan sebagai berikut; 1.1.

Menerima kembali Pemberitahuan Ekspor lembar untuk Kantor Pabean yang telah dibubuhi catatan hasil pemeriksaan beserta dokumen pelengkap pabean yang digunakan sebagai dasar pemeriksaan, dari Pemeriksa;

1.2.

Membandingkan catatan hasil Pemeriksaan dengan data pada Pemberitahuan Ekspor dan dokumen pelengkap pabean yang bersangkutan;

1.3.

Mencantumkan kesimpulan hasil pemeriksaan pada seluruh lembar Pemberitahuan Ekspor;

1.4.

Memberikan persetujuan muat dengan cara mencantumkan nama tempat, tanggal, tanda tangan, nama terang, NIP serta cap dinas pada Pemberitahuan Ekspor yang bersangkutan, dalam hal hasil pemeriksaan fisik kedapatan sesuai;

1.5.

Apabila hasil pemeriksaan fisik kedapatan tidak sesuai mengenai jenis dan atau jumlah barang, diselesaikan sebagai berikut; 1.5.1. Membuat Nota Pembetulan sesuai contoh yang ditetapkan Direktur Jenderal; 1.5.2. Mengganti LPS-E dengan Nota Pembetulan, dalam hal dilakukan pemeriksaan kembali atas barang ekspor wajib LPS. 1.5.3. Menetapkan sanksi administrasi berupa denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling sedikit Rp.1.000.000,00. (satu juta rupiah) sesuai ketentuan yang berlaku serta mengisi Surat Pemberitahuan Pengenaan Denda Administrasi (SPPDA) sesuai contoh yang ditetapkan Direktur Jenderal;

1.5.4. Mencatat nomor dan tanggal Nota Pembetulan dan SPPDA pada kolom keterangan Buku Catatan Pabean; 1.5.5. Menyerahkan PEB/PEBT beserta Nota Pembetulan dan SPPDA kepada eksportir atau kuasanya sesuai peruntukannya untuk penyelesaian lebih lanjut, dengan catatan PEBT harus diganti dengan PEB dalam hal kedapatan ekspor barang kiriman yang nilainya lebih dari Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 1.5.6. Menerima pembayaran tunai dalam hal pelunasannya di Kantor Pabean atau menerima Surat Sanggup Bayar(SSB)/SSB Pengganti senilai pungutan negara dalam rangka ekspor yang terutang; 1.5.7. Memberikan bukti pembayaran pungutan negara dalam rangka ekspor atau bukti penerimaan SSB/ SSB Pengganti kepada eksportir atau kuasanya; 1.5.8. Memberikan persetujuan muat dengan cara men-cantumkan nama tempat, tanggal, tanda tangan, nama terang, NIP serta cap dinas pada Pemberi- tahuan Ekspor yang bersangkutan, dalam hal barang ekspor tidak termasuk barang yang dilarang atau dibatasi ekspornya. 1.5.9. Menyampaikan pemberitahuan kepada Seksi P2P, dalam hal barang ekspor terkena peraturan larangan dan atau pembatasan; 1.6. Menerima tembusan outward manifest dari Seksi Perben- daharaan; 1.7. Melakukan rekonsiliasi PEB/PEBT yang telah mendapat persetujuan muat dengan outward manifest, kemudian membubuhkan cap "REKONSILIASI" dan mencantumkan nomor serta tanggal outward manifest pada setiap lembar PEB/PEBT yang bersangkutan; 1.8. Mengirimkan berkas PEB/PEBT yang telah direkonsiliasi beserta Nota Pembetulan; SPPDA dan SSB/SSB Pengganti ke Seksi Perbendaharaan (bila ada), untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan; 1.9. Mengirimkan berkas PEB/PEBT yang telah direkonsiliasi beserta Nota Pembetulan dan SPPDA yang telah diselesai- kan beserta bukti pembayaran ke Seksi Verifikasi untuk ditatausahakan dan didistribusikan sesuai ketentuan. 2. Seksi Perbendaharaan;

2.1. Menerima berkas PEB/PEBT yang telah direkonsiliasi beserta Nota Pembetulan; SPPDA dan SSB/SSB Pengganti dari Pejabat Bea dan Cukai; 2.2. Menerima outward manifest rangkap 4(empat) dari Pengangkut; 2.3. Membukukan outward manifest dalam Buku Catatan Pabean; 2.4. Membubuhkan nomor dan tanggal pembukuan pada setiap lembar outward manifest; 2.5. Mendistribusikan outward manifest sesuai peruntukannya; 2.5.1. lembar asli untuk arsip Seksi Perbendaharaan; 2.5.2. lembar ke-2 untuk Pejabat Bea dan Cukai tempat muat; 2.5.3. lembar ke-3 untuk Seksi P2P; 2.5.4. lembar ke-4 untuk arsip Pengangkut. 2.6. Menerima pembayaran pungutan negara dalam rangka ekspor dan atau sanksi administrasi dari eksportir atau kuasanya; 2.7. Memberikan bukti pembayaran kepada eksportir atau kuasanya; 2.8. Menyerahkan kembali SSB/SSB Pengganti yang telah diselesaikan kepada eksportir atau kuasanya; 2.9. Mengirimkan lembar PEB/PEBT dan Nota Pembetulan kepada Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan sesuai peruntukan- nya dengan surat pengantar, dalam hal; 2.9.1. terdapat kelebihan atau kekurangan pembayaran pungutan negara dalam rangka ekspor yang pelunasannya di Bank Devisa, untuk diberikan pengembalian atau penagihan sesuai ketentuan yang berlaku; 2.9.2. terdapat kelebihan pembayaran pungutan negara dalam rang ka ekspor yang pelunasannya di Kantor Pabean, untuk diberikan pengembalian sesuai ketentuan yang berlaku; 2.10. Mengirimkan berkas PEB/PEBT beserta Nota Pembetulan; SPPDA dan bukti pembayaran kepada seksi Verifikasi untuk ditatausahakan dan didistribusikan sesuai ketentuan. 3. Seksi Verifikasi 3.1. Menerima berkas PEB/PEBT beserta Nota Pembetulan; SPPDA dan bukti pembayaran dari Seksi Perbendaharaan dan atau Pejabat Bea dan Cukai; 3.2. Membukukan PEB/PEBT dalam Buku Catatan Verifikasi; 3.3. Meneliti semua data serta pemenuhan persyaratan di bidang ekspor sesuai ketentuan; 3.4. Membuat Nota Verifikasi/Nota Temuan sesuai ketentuan; 3.5. Mendistribusikan PEB/PEBT sesuai peruntukannya; 3.6. Menyimpan berkas PEB/PEBT lembar untuk Kantor Pabean sebagai arsip. DIREKTUR JENDERAL SOEHARDJO NIP 060013988

Lampiran I Surat Keputusan Direktur Jenderal Nomor : Tanggal : TATACARA PENELITIAN DOKUMEN Pejabat Bea dan Cukai melakukan kegiatan sebagai berikut: 1. Menerima berkas Pemberitahuan Ekspor dari Eksportir atau kuasanya; Dalam hal barang ekspor wajib diperiksa fisik dan pemeriksaan akan dilakukan di luar Kawasan Pabean, berkas Pemberitahuan Ekspor diterima bersamaan dengan permohonan pemeriksaan dan pengawasan stuffing dalam rangkap 2 , selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pemeriksaan; 2. Membukukan Pemberitahuan Ekspor ke dalam Buku Catatan Pabean; 3. Memberikan nomor dan tanggal pembukuan dari Buku Catatan Pabean pada seluruh lembar Pemberitahuan Ekspor dan dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan; 4. Meneliti; 4.1. kelengkapan dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan; 4.2. kebenaran dan kelengkapan pengisian Pemberitahuan Ekspor sesuai petunjuk pengisian yang berlaku serta kebenaran data Pemberitahuan Ekspor dibandingkan dengan data dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan; 4.3. kebenaran penghitungan pungutan negara dalam rangka ekspor. 5. Memberikan persetujuan muat dengan cara mencantumkan nama tem-pat, tanggal, tanda tangan, nama terang, NIP serta cap dinas pada Pemberitahuan Ekspor yang bersangkutan, dalam hal hasil penelitian dokumen; 5.1. kedapatan sesuai dan atas barang ekspor tidak diperlukan pemeriksaan fisik; 5.2. kedapatan tidak sesuai dan atas barang ekspor tidak diperlukan pemeriksaan fisik serta tidak terkena ketentuan pembatasan dan larangan. Dalam hal atas barang ekspor diperlukan pemeriksaan fisik atau terkena ketentuan pembatasan dan larangan, persetujuan muat diberikan setelah

dilakukan pemeriksaan fisik atau setelah eksportir/kuasanya melengkapi dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan. 6. Memberitahukan kepada eksportir atau kuasanya untuk melengkapi dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan dan atau mengadakan pembetulan/perubahan isi Pemberitahuan Ekspor selambat-lambatnya 3(tiga) hari setelah keberangkatan sarana pengangkut, dalam hal hasil penelitian dokumen kedapatan tidak sesuai. 7. Menyampaikan informasi kepada Seksi P2P dalam hal terdapat kejanggalan pada penelitian dokumen atau adanya petunjuk yang kuat akan terjadi pelanggaran atau telah terjadi pelanggaran ketentuan di bidang ekspor. DIREKTUR JENDERAL

SOEHARDJO NIP. 060013988