SEJARAH PERSI “Hospital Management and Administration Workshop” ke-I tahun 1968 yang diadakan di Bandung disadari bersama diantara peserta dan penyelenggara bahwa peningkatan kemampuan di bidang manajemen dan administrasi rumah sakit perlu diupayakan terus menerus. Sementara itu dikalangan pengelola rumah sakit terutama rumah sakit pemerintah makin dirasakan kurangnya kemampuan manajemen dan administrasi rumah sakit dibandingkan dengan kemajuan yang telah dicapai negara lain, bahwa ilmu pengetahuan tentang manajemen dan administrasi rumah sakit sudah berkembang begitu maju. Pada tahun 1968 Pemerintah DKI Jakarta memulai kerja sama dengan beberapa rumah sakit swasta di Jakarta, untuk lebih mengintensifkan pelayanan kepada masyarakat, baik yang mampu maupun yang tidak mampu, dengan sistem pembiayaan yang mampu membayar yang kurang mampu. Kondisi ini mendorong keinginan untuk berhimpun diantara rumah sakit, baik rumah sakit milik swasta maupun milik pemerintah, sehingga lahirlah Ikatan Rumah Sakit Jakarta Metropolitan (IRSJAM) dengan surat Keputusan Gubernur KDKI Jakarta pada tahun 1973. Kemudian ditunjang dengan kesepakatan 3 (tiga) rumah sakit pendidikan besar yaitu : RS Dr. Hasan Sadikin Bandung, RS Dr Cipto Mangunkusumo, RS Dr. Soetomo Surabaya untuk menyelenggarakan pertemuan berkala antar pimpinan rumah sakit pendidikan pada tanggal 30 Juni 1974 di RS Dr. Soetomo Surabaya. Dalam pertemuan tersebut juga disepakati terbentuknya Himpunan Rumah Sakit Pendidikan Indonesia (HIRSPI), setelah dibahas lebih lanjut maka Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dapat disahkan tanggal 28 Pebruari 1978 di RS Karyadi Semarang.
1
Sebagai Pengurus pertama tersusun : Ketua : Prof. Dr. Rukmono (RS Cipto Mangunkusumo) Sekretaris : Dr. Soeraryo Darsono (RS Kariadi) Bendahara : Dr. Zuchradi (RS Hasan Sadikin) Anggota : Dr. Z. Rasyid (RS Dr. Pirngadi) Dr. Samsir Daili (RSUP Padang) Dr. Soejoto Martoatmodjo (RS Dr. Soetomo) Dr. Winsy Warouw (RS Gunung Wenang) Pada setiap pertemuan baik resmi maupun tidak resmi selalu dipergunakan pula untuk saling mengisi dengan berkonsultasi tentang perkembangan perumahsakitan di Indonesia. Undangan dari Internasional Hospital Federation Congress di Tokyo, tanggal 24-27 Mei 1977, pada waktu itu Delegasi Indonesia diajak untuk membentuk Asian Hospital Federation, namun delegasi Indonesia tidak dapat berbuat banyak karena wadah internal Indonesia belum ada. Delegasi Indonesia pada waktu itu dapat disebutkan beberapa nama antara lain ; 1. Dr. Amino Gondohutomo (RS Pusat Pertamina) 2. Dr. Soedarso ( RS Pelni Petamburan) 3. Dr. Lukas Hakim (RS Sumber Waras) 4. Dr. R.A. Yusuf (RSPAD Gatot Subroto) 5. Dr. Zuchrardi (RS Hasan Sadikin) 6. Dr. Soeraryo Darsono (RS Dr. Kariadi) Pemerintahpun menyadari bahwa perlu suatu wadah organisasi perumahsakitan di Indonesia, maka Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan dengan surat nomor 751/Yankes/I.0/77 tanggal 19 September 1977 menganjurkan kepada rumah sakit-rumah sakit untuk membentuk suatu wadah organisasi nasional bagi seluruh rumah sakit di Indonesia. Kemudian Kepala Direktorat Rumah Sakit Departemen Kesehatan RI tanggal 7 Januari 1978 mengundang rumah sakit-rumah sakit, dan pada pertemuan tersebut terbentuklah Panitia Lima yang terdiri atas wakil Ikatan Rumah Sakit Propinsi yang telah ada. Panitia Lima ditambah dengan Direktur Rumah Sakit Pendidikan Dokter yang lain menjadi Panitia Pendiri Organisasi Nasional Rumah Sakit Seluruh Indonesia, kemudian pada rapat tangal 4-5 Pebruari 1978 di Bandung, memilih Dr.
2
Soeraryo Darsono sebagai Ketua Panitia dan menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Akhirnya pada rapat Panitia Pendiri tanggal 9 Maret 1978 di Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta tersusunlah calon Pengurus Pusat dan beberapa perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tercantum nama wadah organisasi ini adalah Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia disingkat PERSI. Seluruh rancangan beserta perubahannya akhirnya dapat disetujui pada rapat pleno Panitia Pendiri tanggal 11 April 1978, jam 20.00 Wib. Selanjutnya disahkan oleh Notaris pada tanggal 12 April 1978 dan Pengurus Pertama dilantik oleh Bapak Menteri Kesehatan Republik Indonesia tanggal 15 April 1978. Dengan berdirinya Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) sebagai satu-satunya organisasi perumahsakitan seluruh Indonesia maka HIRSPI melebur ke dalam PERSI, menjadi Departemen Pendidikan PERSI. Susunan Pengurus PERSI Pertama ini diketuai oleh Dr. Soeraryo Darsono dengan Sekretaris Jenderal Dr. Amino Gondohutomo. Disamping menyusun kepengurusan dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Panitia Pendiri juga berupaya membentuk cabangcabang PERSI sebagai kelengkapan organisasi. Pada tahun 1979 berhasil dibentuk 14 cabang, masing-masing adalah ; 1. Sulawesi Utara, 2. Kalimantan Timur, 3. Irian Jaya, 4. Bali dan Nusa Tenggara, 5. Jawa Tmur, 6. D.I Yogyakarta, 7. Jawa Barat, 8. Sumatera Barat, 9. Sumatera Utara, 10. DKI Jakarta (IRSJAM), 11. Maluku, 12. Sulawesi Selatan dan Tenggara,
3
13. Jawa Tengah dan 14. Kalimantan Selatan. Musyawarah Nasional (Munas) yang kemudian istilah ini diganti menjadi Kongres, yang pertama diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 16-19 November 1980, dihadiri oleh 17 cabang seluruh Indonesia. Ada (3) tiga komisi yang dibentuk pada waktu itu yaitu : Komisi I : Membahas mengenai organisasi, utamanya membahas konsolidasi dan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Komisi II : Membahas program PERSI Komisi III : Membahas kepentingan anggota misalnya mengenai tarif, akreditasi dan penambahan anggota. Seperti lazimnya maka pada Kongres ke-I ini disahkan Pengurus PERSI hasil Kongres yang dipilih melalui formatur dimana formatur dengan suara terbanyak menjadi Ketua Umum, dan juga pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Dengan segala dedikasi dan kemauan keras dari pengurus dan para anggotanya, akhirnya PERSI dapat melaksanakan konsolidasi dan pengembangan organisasi baik secara nasional maupun internasional. Program-program dibentuk dan dikaji tahun demi tahun serta kerja sama antar instansi dikembangkan sehingga aspirasi PERSI dapat diterima banyak kalangan. Guna meningkatkan pengetahuan, kesadaran dengan cakrawala para angggota maka dalam setiap Kongres dan Rapat Kerja PERSI diselenggarakan kegiatan ilmiah, seminar-seminar maupun pelatihanpelatihan, dan dibuka kesempatan untuk dapat mengikuti kegiatan perumahsakitan diluar negeri. Dengan segala jerih payah yang telah dilaksanakan, PERSI saat ini sudah dapat lebih memantapkan dirinya ; PERSI Cabang sudah ada disetiap propinsi, Sekretariat Tetap telah dipunyai dan sarana komunikasi cukup
4
memadai, serta anggotanya telah mencapai lebih 1000 rumah sakit dari segala jenis kegiatan maupun kepemilikannya. Untuk kepentingan anggota, PERSI juga mengusulkan dan disetujui oleh Pemerintah/Departemen Kesehatan dulunya suatu Direktorat Khusus Rumah Sakit Swasta kemudian berubah menjadi Direktorat Medik dan Gigi Spesialistik dan saat ini menjadi Direktorat Bina Uapaya Kesehatan Rujukan. Hasil lain yang dapat dicapai adalah : Pemasyarakatan cross subsidy sebagai salah satu cara pembiayaan kesehatan. Usulan penjabaran Fungsi Sosial Rumah Sakit. Tersusunnya Etika Rumah Sakit beserta program implementasinya. Penyebaran konsep ”hospital without wall” sehingga Rumah Sakit juga dapat menjangkau pelayanan primer. Peningkatan tingkat kesadaran mutu layanan dan manajemen rumah sakit, utamanya diantara para pengelola rumah sakit. Pembentukan jalur-jalur penyelesaian perselisihan atau beda penafsiran tentang hal-hal tertentu misalnya soal pajak, tarif, tenaga kerja dan lain-lain. Ditingkat internasional PERSI juga mulai diperhitungkan antara lain : PERSI pernah menjabat President Asian Hospital Federation (AHF) oleh Dr. Sumardi Katgopranoto tahun 1988 dan Dr. Adib A. Yahya, MARS tahun 2009. Kongres Internasional Hospital Federation tahun 1992 di Madrid, tahun 2003 di San Fransisco California – USA, dan tahun 2009 di Rio de Janeiro-Brazil menetapkan Dr. Samsi Jacobalis, Dr. Hermansyur Kartowisastro, dan Dr. Muki Reksoprodjo, SpOG sebagai anggota “Council of Management” IHF. Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI (saat itu dijabat oleh Dr. Broto Wasisto, MPH) diminta untuk berbicara didepan sidang Pleno Kongres IHF mewakili negara berkembang. Dengan para wakil rakyat (Komisi yang membidangi kesehatan di DPR) PERSI juga sangat akrab, diundang untuk melakukan dengar pendapat
5
umum antar DPR R.I dengan PERSI termasuk pada waktu pembahasan tentang UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, UU No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan, UU No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan pembahasan lain yang berkaitan dengan perumahsakitan. Pada tahun 1988 Ketua PERSI Dr. Padmo Hoedojo, MHA diangkat menjadi anggota MPR R.I mewakili PERSI. Mengingat bahwa Pemerintah Republik Indonesia menganut sistem terbuka dan global maka PERSI tidak ada pilihan lain kecuali juga harus mewakili visi global pula (APEC, GATT, GATS, WTO) hal ini tidak lain adalah upaya peningkatan mutu, baik layanan maupun sumber daya manusia. Namun demikian tantangan secara nasional masih cukup banyak, bagaimana agar pemerataan pelayanan rumah sakit dapat dicapai, bagaimana sistem pembiayaan yang baik dapat direalisasikan, bagaimana agar program-program pengembangan rumah sakit dapat sinkron dengan program disiplin lain, semua itu masih memerlukan waktu, dedikasi dan tenaga yang tidak sedikit, belum lagi masalah teknologi dan mobilitas penduduk yang semakin meningkat. Bencana alam tsunami yang melanda Aceh dan Nias –Sumatera Utara, PERSI juga berperan mengorganisasi bantuan obat-obatan, alat kesehatan, dan tenaga kesehatan juga rumah sakit sebagai rujukan. Demikianlah keberadaan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) sejak berdirinya sampai dengan sekarang ini. ----------------------------Ditulis dan disadur oleh Dr. Soebaryo Mangunwidodo & Partua Sitompul▄
6
VISI DAN MISI PERSI 1
VISI PERSI sebagai organisasi perumahsakitan yang handal dan mampu menjadi induk dan tumpuan bagi rumah sakit di Indonesia.
1.1
MISI Memperjuangkan kepentingan anggota PERSI ke seluruh jajaran yang terkait : pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Membentuk dan mengembangkan networking antara anggota dengan information technology. Meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan rumah sakit menuju masyarakat sehat. Melakukan aliansi strategis yang meningkatkan mutu anggota PERSI dan saling menguntungkan. Mendorong rumah sakit di Indonesia dalam meningkatkan mutu hingga setaraf dengan rumah sakit di Asia Pasifik -----------------------------------------------Keputusan Kongres IX PERSI tahun 2003.▄
7
8
ANGGARAN DASAR PERSI MUKADIMAH Menyadari : 1. Bahwa rumah sakit adalah suatu lembaga dalam mata rantai sistem kesehatan nasional yang mengemban tugas pelayanan kesehatan untuk seluruh masyarakat. 2. Bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan derajat yang setinggi - tingginya. 3. Bahwa kebijakan Pemerintah tentang sistem rujukan memerlukan kerjasama yang serasi antara rumah – rumah sakit di Indonesia. 4. Bahwa dalam masa pembangunan nasional berencana Rumah Sakit Seluruh Indonesia wajib secara aktif berpartisipasi sebesar – besarnya pada usaha Pemerintah untuk mencapai masyarakat sejahtera adil dan makmur. Maka Panitia Pendiri Organisasi Nasional Rumah Sakit Indonesia yang dibentuk di Rumah Sakit Umum Dokter Hasan Sadikin di Bandung pada tanggal 4 Pebruari 1978, bersepakat untuk mendirikan Perhimpunan Rumah Sakit yang bersifat profesional dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut :
ANGGARAN DASAR PERHIMPUNAN RUMAH SAKIT SELURUH INDONESIA BAB I KETENTUAN UMUM
9
Pasal 1 Rumah Sakit adalah suatu institusi pelayanan kesehatan yang telah ditentukan dan diatur oleh peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia.
BAB II NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN ORGANISASI Pasal 2 1. Organisasi ini disebut Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia dengan nama singkatan PERSI dan didirikan pada tanggal 11 April 1978 di Jakarta, untuk waktu yang tidak ditentukan. 2. Organisasi ini merupakan satu-satunya perhimpunan bagi semua rumah sakit di Indonesia dan berkedudukan di Ibukota Negara dengan cabang-cabang di seluruh Indonesia.
BAB III ASAS, DAN TUJUAN Pasal 3 PERSI berasaskan Pancasila. Pasal 4 Tujuan 1. Menghimpun dan mewakili rumah-rumah sakit di Indonesia dengan menghormati kedaulatan masing-masing. 2. Menyukseskan program Pemerintah dalam bidang kesehatan pada umumnya dan rumah sakit pada khususnya dalam kaitannya dengan pengembangan Sistem Kesehatan Nasional. 3. Menyempurnakan pengelolaan rumah sakit demi peningkatan pelayanan bagi masyarakat. 4. Memperjuangkan kepentingan rumah sakit sebagai suatu lembaga.
10
Pasal 5 Usaha Untuk mencapai tujuan organisasi berusaha : 1. Menggalang dan mempererat hubungan antar rumah sakit anggota. 2. Membina hubungan dengan Pemerintah dan Badan-badan lainnya. 3. Mengadakan program pendidikan didalam bidang pengelolaan rumah sakit dan usaha usaha lain yang bersangkutan dengan masalah rumah sakit. 4. Sebagai wadah tunggal mengadakan hubungan dengan badan – badan di luar negeri dalam bidang perumahsakitan di Indonesia. 5. Mengadakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan organisasi.
BAB IV ORGANISASI Pasal 6 Keanggotaan Anggota PERSI terdiri dari : 1. Kategori A : adalah rumah sakit yang telah diakui oleh Pemerintah dan diwakili oleh Direktur/pimpinan rumah sakit atau pejabat rumah sakit yang diberi wewenang olehnya. 2. Kategori B : adalah Rumah Bersalin atau Klinik 24 jam atau Lembaga pelayanan kesehatan yang sejenisnya. 3. Kategori C : adalah perorangan yang mempunyai minat dalam perumahsakitan. 4. Ketentuan lebih lanjut tentang keanggotaan akan ditetapkan dengan Peraturan Organisasi. Pasal 7 Daerah Di tiap daerah tingkat I hanya dapat didirikan satu PERSI Daerah.
11
Pasal 8 Susunan Pengurus 1. Pengurus PERSI terdiri dari Pengurus Pusat di Ibukota Negara, Pengurus Daerah di Tingkat Propinsi, dan bila diperlukan dapat dibentuk Pengurus Cabang di Tingkat Kabupaten atau Kota. 2. Anggota ex officio dalam kepengurusan PERSI Pusat terdiri dari para Ketua Asosiasi Rumah Sakit atau Perhimpunan Rumah Sakit yang bersifat khusus. 3. Pengurus mempunyai masa jabatan lamanya 3 (tiga) tahun. 4. Susunan Pengurus Pusat, Pengurus Daerah dan Ketentuan pembentukan Pengurus Cabang di Tingkat Kabupaten atau Kota dan yang termasuk Anggota Ex-Officio ditetapkan dengan Peraturan Organisasi.
Pasal 9 Rapat-rapat Rapat PERSI terdiri dari : 1. Kongres yang merupkan Badan Legislatif tertinggi dalam organisasi. 2. Rapat Kerja merupakan rapat antara Pengurus Pusat dengan Pengurus Daerah. 3. Rapat Pengurus Pusat 4. Rapat Anggota PERSI Daerah. 5. Rapat Pengurus Daerah. Pasal 10 Dewan Penyantun Untuk mengembangkan organisasi perlu dibentuk Dewan Penyantun Pasal 11 Badan-badan Etik Rumah Sakit Indonesia Guna pembinaan dan penanganan yang menyangkut permasalahan Kode Etik Rumah Sakit Indonesia (KODERSI), perlu dibentuk Badan-badan Etik Rumah Sakit di tiap tingkat dalam jajaran organisasi PERSI, sebagai berikut :
12
a. Di tingkat PERSI Pusat ; dibentuk Majelis Kehormatan Etik Rumah Sakit Indonesia Pusat, disingkat MAKERSI Pusat. b. Di tingkat PERSI Daerah ; dibentuk Majelis Kehormatan Etik Rumah Sakit Indonesia Daerah, disingkat MAKERSI Daerah. c. Di tingkat Rumah Sakit ; dibentuk Komite Etik Rumah Sakit Indonesia, disingkat KERSI.
BAB V KEUANGAN Pasal 12 Sumber Keuangan Keuangan organisasi diperoleh dari : 1. Uang pangkal ; 2. Uang iuran ; 3. Sumbangan dan pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat. BAB VI LAIN – LAIN Pasal 13 Perubahan Anggaran Dasar 1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat diputuskan dalam Kongres. 2. Usul perubahan Anggaran Dasar harus sudah dibahas pada rapat kerja sebelumnya, yang diedarkan kepada Daerah sekurangkurangnya 3 bulan sebelum masa Kongres. 3. Usul perubahan Anggaran Dasar dapat diajukan oleh Pengurus Pusat/Pengurus Daerah. Pasal 14 Pembubaran Organisasi 1. Organisasi hanya dapat dibubarkan oleh Kongres yang khusus diadakan untuk maksud tersebut.
13
2. Sesudah pembubaran organisasi, segala hak milik organisasi diserahkan kepada badan atau perkumpulan yang ditetapkan oleh rapat pembubaran tersebut. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 15 Penutup 1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Anggaran Dasar akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar. 2. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga akan diatur dan diputuskan dalam rapat Pengurus Pusat yang kemudian dituangkan dalam bentuk Peraturan Organisasi. -----------------------------Anggaran Dasar ini sudah dirubah susuai dengan Keputusan Kongres PERSI ke-
XI tahun 2009
▄
14
ANGGARAN RUMAH TANGGA PERSI BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Kedudukan Sekretariat Sekretariat Jenderal PERSI berkedudukan di Ibukota Negara.
BAB II KEANGGOTAAN Pasal 2 Macam Anggota Anggota PERSI seperti yang disebut pada pasal 6 ayat 2 Anggaran Dasar terdiri dari : 1. Kategori A : adalah rumah sakit yang telah diakui oleh Pemerintah dan diwakili oleh Direktur/pimpinan rumah sakit atau pejabat rumah sakit yang diberi wewenang olehnya. 2. Kategori B : adalah Rumah Bersalin atau Klinik 24 jam atau Lembaga pelayanan kesehatan yang sejenisnya. 3. Kategori C : adalah perorangan yang mempunyai minat dalam perumahsakitan Pasal 3 Penerimaan Anggota Untuk dapat diterima menjadi anggota PERSI, Rumah Sakit yang memenuhi persyaratan termaktub pada pasal 6 ayat 2 Anggaran Dasar mengajukan permintaan tertulis kepada Pengurus Daerah dan kemudian disahkan oleh Pengurus Pusat.
15
Pasal 4 Pemberhentian dan Rehabilitasi Anggota 1. Pemberhentian anggota atas permintaan sendiri dilakukan secara tertulis. 2. Pemberhentian sementara terhadap anggota oleh Pengurus Daerah dapat dilakukan karena yang bersangkutan membuat pelanggaran berat terhadap ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga dan dilaporkan oleh Pengurus Daerah kepada Pengurus Pusat. 3. Keputusan pemberhentian dan rehabilitasi anggota hanya dapat dilakukan dalam Kongres setelah anggota yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri. Pasal 5 Hak dan kewajiban Anggota 1. Hak Anggota 1.1 Anggota Kategori A : berhak memilih dan dipilih sebagai Anggota Pengurus Daerah maupun Pengurus Pusat. 1.2 Anggota Kategori B dan Kategori C : berhak mengikuti pertemuan dan kegiatan organisasi tanpa hak suara, hak memilih dan dipilih sebagai Anggota Pengurus. 1.3 Setiap anggota berhak untuk membela diri. 1.4 Setiap anggota berhak mendapat perlindungan dan pembelaan dari organisasi. 2. Kewajiban Anggota 2.1 Mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Keputusan - keputusan serta menjunjung tinggi nama organisasi. 2.2 Membayar uang pangkal dan uang iuran yang besarnya ditentukan oleh Pengurus Daerah. 2.3 Membantu Pengurus dalam tiap usaha organisasi.
16
BAB III Pasal 6 Susunan Pengurus Pusat 1. Pengurus Pusat mencerminkan semua jenis rumah sakit. 2. Ketua Umum dipilih oleh kongres. 3. Ketua Umum terpilih adalah sebagai Ketua Formatur, dan bersama 2 (dua) Formatur lain yang dipilih oleh Kongres menyusun Pengurus Pusat PERSI. 4. Pengurus Pusat terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara, dan Ketua-ketua Kompartemen. 5. Pengurus Harian terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, dan Bendahara. Pasal 7 Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus Pusat 1. Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus Pusat : 1.1 Melaksanakan Keputusan Kongres, menyusun kebijaksanaan dan mengambil keputusan organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga. 1.2 Menyusun, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan rencana kerja. 1.3 Mewakili organisasi keluar dan kedalam. 1.4 Melaksanakan pengelolaan organisasi dan semua ketentuan tata laksananya. 1.5 Menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan Kongres bersama-sama dengan Panitia Penyelenggara Kongres. 2. Tugas dan Tanggung Jawab Ketua Umum : 2.1. Memimpin dan mengarahkan segala kegiatan Pengurus Pusat. 2.2. Dalam hal Ketua Umum berhalangan, maka tugas dan tanggung jawab Ketua Umum dilimpahkan kepada Sekretaris Jenderal. 2.3. Dalam keadaan darurat dimana Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal bersama-sama tidak berfungsi lagi, maka Ketua Dewan Penyantun melaksanakan pimpinan sementara organisasi, sampai diadakan Kongres Luar Biasa.
17
3. Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Jenderal : 3.1. Menyelenggarakan tata laksana semua ketentuan organisasi Pengurus Pusat. 3.2. Membantu dan mengawasi pelaksanaan kongres. 3.3. Dalam hal Sekretaris Jenderal berhalangan maka tugas Sekretaris Jenderal dirangkap oleh Ketua Umum. 4. Tugas dan Tanggung Jawab Bendahara : 4.1. Mengelola perbendaharaan dan keuangan organisasi. 5. Tugas dan Tanggung Jawab Ketua-ketua Kompartemen : 5.1. Memimpin kompartemen masing-masing sebagai badan pelaksana organisasi. Pasal 8 Kewajiban dan Kewenangan Pengurus Pusat 1. Pengurus Pusat bertanggung jawab kepada Kongres. 2. Pengurus Pusat berkewajiban mengusahakan tercapainya tujuan dan usaha organisasi dan memelihara kekayaan organisasi sebaikbaiknya. 3. Pengurus Pusat harus bertindak sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. 4. Pengurus Pusat berwenang melakukan segala tindakan, baik yang menyangkut pengurusan maupun yang mengenai hak milik organisasi, kecuali untuk ; Mengasingkan hak atas, atau memberatkan barang-barang tak bergerak milik organisasi. Membuat pinjaman atas tanggungan organisasi atau melakukan pembayaran di atas Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) atau dalam mata uang asing yang setara dengan nilai tersebut. Mengikat organisasi sebagai penanggung, menggadaikan, menfiduciakan ataupun dengan cara apapun menjaminkan barang-barang tidak bergerak milik organisasi. 5. Untuk hal-hal tersebut di atas sebagaimana disebutkan pada pasal 8 ayat 4.1, 4.2, dan 4.3 Pengurus Pusat harus mendapat persetujuan dari Kongres.
18
6. Untuk tindakan-tindakan tertentu kecuali yang tersebut pada pasal 8 ayat 4.1, 4.2, dan 4.3 Pengurus Pusat berwenang untuk mengangkat seorang pemegang kuasa atau lebih dengan memberikan surat kuasa khusus. Pasal 9 Pengurus Daerah 1. Dalam tiap daerah tingkat I dapat didirikan satu Daerah saja yang disahkan oleh Pengurus Pusat untuk dukukuhkan dalam Kongres. 2. Setiap Daerah mempunyai hak suara berdasarkan jumlah anggota, yaitu sampai 10 anggota mendapat 1 suara, dengan maksimum 5 suara untuk setiap daerah. 3. Setiap Daerah dapat mengeluarkan Peraturan Daerah yang mengatur rumah tangganya sendiri selama tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan serta melaporkan kepada Pengurus Pusat. Pasal 10 Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus Daerah 1. Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus Daerah : 1.1. Memimpin organisasi dalam masing-masing Propinsi dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Pengurus Pusat. 1.2. Menyusun melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan rencana kerja Daerah kepada Anggota dan Pengurus Pusat. 1.3. Melaporkan susunan Pengurus Daerah dan setiap ada perubahan. 1.4. Mengumpulkan uang pangkal dan uang iuran dari anggota dan menyetorkan 25% dari uang tersebut kepada Pengurus PERSI Pusat. 2. Pengurus Daerah berhak memberhentikan untuk sementara anggotanya dan melaporkan kepada Pengurus Pusat.
19
BAB IV Pasal 11 Kongres 1. Kongres diadakan sekali dalam 3 (tiga) tahun dengan cara : 1.1 Laporan dan pertanggungjawaban Pengurus Pusat. 1.2 Pemilihan dan Pelantikan Ketua Umum melalui Formatur. 1.3 Menyusun rencana kerja Pengurus Pusat yang baru. 1.4 Membahas dan memutuskan hal-hal lain yang dianggap perlu 2. Kongres dihadiri oleh Pengurus Pusat, Pengurus Daerah dan Peninjau serta dianggap sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah satu jumlah daerah dan setengah ditambah satu jumlah suara. 3. Jika quorum tidak tercapai maka rapat diskors paling lama 1 x 24 jam dan rapat berikutnya dianggap sah setelah skorsing. 4. Keputusan Kongres diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. 5. Dalam hal tidak tercapai keputusan melalui musyawarah dan mufakat, maka keputusan diambil atas dasar suara terbanyak. Pasal 12 Kongres Luar Biasa 1. Kongres Luar Biasa diadakan atas desakan/usul sekurang-kurangnya 75% jumlah daerah dan 75% jumlah suara. 2. Kongres Luar Biasa diadakan kalau timbul keadaan darurat. Pasal 13 Tata Tertib Kongres 1. Kongres dan Kongres Luar Biasa diadakan atas dasar tata tertib yang disahkan oleh Kongres. 2. Tempat kongres yang akan datang ditentukan oleh kongres sebelumnya. 3. Selesai Kongres, keuangan Kongres harus diperiksa oleh Panitia Verifikasi sebagai pertanggungjawaban Kongres.
20
BAB V DEWAN PENYANTUN Pasal 14 Anggota Dewan Penyantun PERSI terdiri dari para pendiri PERSI, mantan Ketua Umum serta perorangan lain yang diangkat oleh Pengurus Pusat atas nama Kongres. Pasal 15 Tugas Pokok Tugas pokok Organisasi.
Dewan
Penyantun
adalah
ikut
mengembangkan
Pasal 16 Susunan Dewan Dewan beranggotakan sedikitnya 3 (tiga) orang, sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang. Pasal 17 Tata Laksana Dewan 1. Tata laksana dalam Dewan dapat diatur sendiri, asalkan tidak bertentangan dengan isi dan makna Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. 2. Dalam keadaan darurat dimana pada waktu yang bersamaan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal tidak berfungsi lagi, maka Ketua Dewan memimpin sementara organisasi sampai Kongres Luar Biasa yang akan dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan. 3. Dalam keadaan demikian seperti tersebut dalam ayat 2 diatas, pimpinan sementara organisasi tidak boleh mengambil keputusan yang bersifat principal.
21
BAB VII BADAN-BADAN ETIK RUMAH SAKIT INDONESIA Pasal 18 Organisasi 1. Di tingkat PERSI Pusat dibentuk Majelis Kehormatan Etik Rumah Sakit Indonesia (MAKERSI) Pusat, yang merupakan badan otonom, berkewajiban menetapkan strategi/kebijaksanaan dan garis-garis besar program pembinaan KODERSI secara nasional. 2. Di tingkat PERSI Daerah dibentuk Majelis Kehormatan Etik Rumah Sakit Indonesia (MAKERSI) Daerah, yang merupakan badan otonom, berkewajiban untuk menjabarkan strategi/kebijaksanaan dan program nasional mengenai KODERSI di tingkat wilayah dan PERSI Daerah yang bersangkutan, serta mengkoordinasikan pelaksanaannya di rumah-rumah sakit yang berada diwilayahnya. 3. Di tingkat Rumah Sakit dibentuk Komite Etik Rumah Sakit Indonesia (KERSI), yang merupakan badan otonom, berkewajiban membantu Pimpinan Rumah Sakit yang bersangkutan. Pasal 19 Pemilihan Ketua, Tanggung Jawab, dan Susunan Anggota 1. Ketua MAKERSI Pusat, dipilih dalam Kongres PERSI, untuk selama Kepengurusan PERSI Pusat, dan bertanggung jawab kepada Kongres PERSI. Ketua terpilih menyusun anggotanya yang sekurangkurangnya harus terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, dan 2 (dua) orang Anggota, dengan jumlah seluruhnya paling banyak 9 (sembilan) orang. 2. Ketua MAKERSI Daerah, dipilih dalam Rapat Pleno anggota PERSI Daerah, untuk selama Kepengurusan PERSI Daerah, dan bertanggung jawab kepada Rapat Pleno PERSI Daerah. Ketua terpilih menyusun anggotanya yang sekurang-kurangnya harus terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, dan 2 (dua) orang Anggota, dengan jumlah paling banyak 7 (tujuh) orang.
22
3. Ketua dan Anggota KERSI dipilih dan diangkat oleh Direktur/Pimpinan Rumah Sakit, untuk selama masa bakti tertentu. KERSI sekurang-kurangnya harus terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, dan 2 (dua) orang Anggota, dengan jumlah seluruhnya paling banyak 7 (tujuh) orang. 4. Bilamana diperlukan, Keanggotaan MAKERSI Pusat, MAKERSI Daerah, maupun KERSI dapat ditambah dengan 2 (dua) orang Anggota tidak tetap, yang penunjukannya didasarkan kepada keahlian yang diperlukan dalam menghadapi sesuatu masalah yang tengah ditangani. Selama menangani kasus tersebut anggota tidak tetap memiliki kewajiban dan hak yang sama dengan anggota tetap. Anggota tidak tetap berakhir setelah penanganan kasus yang bersangkutan dianggap selesai. 5. Keanggotaan Badan-badan Etik Rumah Sakit, sedikitnya harus mewakili profesi-profesi Manajemen Rumah Sakit, Kedokteran, Keperawatan, Hukum Kesehatan, dan lain-lain. Pasal 20 Persyaratan Anggota Untuk dapat dipilih atau ditunjuk sebagai Anggota Badan Etik Rumah Sakit, sebaiknya memiliki syarat-syarat sebagai berikut : a. Berjiwa Pancasila. b. Memiliki kepribadian, integritas, dan kredibilitas sosial dan profesional yang tinggi. c. Memiliki kepekaan dan responsif terhadap perkembangan sosial, lingkungan, nilai-nilai moral dan kemanusiaan, serta perkembangan keilmuan, dan teknologi. d. Memiliki kepedulian dan pengalaman dalam bidang perumahsakitan, yang meliputi berbagai bidang profesi. Khusus keanggotaan MAKERSI Pusat dan MAKERSI Daerah, sekurangkurangnya harus memiliki pengalaman 5 (lima) tahun sebagai Pimpinan atau jabatan lainnya yang berkaitan dengan manejemen rumah sakit. e. Keanggotaan MAKERSI Pusat dan MAKERSI Daerah, tidak dibenarkan merangkap jabatan dalam kepengurusan struktural PERSI yang setingkat ; ialah jabatan sebagai Ketua, Wakil Ketua,
23
f.
Sekretaris, Bendahara, dan jabatan-jabatan struktural lainnya dalam kepengurusan PERSI yang setingkat. Tidak termasuk jabatan sebagai Penasehat atau kelompok kerja. Untuk keanggotaan KERSI, tidak dibenarkan merangkap dengan jabatan-jabatan struktural di Rumah Sakit. Pimpinan Rumah Sakit yang kebetulan duduk sebagai Anggota Badan Etik Rumah Sakit, apabila Rumah Sakit yang dipimpinnya atau dirinya terlibat atau diadukan maka ia tidak boleh diikutsertakan dalam sidang-sidang Badan Etik Rumah Sakit yang membahas permasalahan tersebut. Pasal 21 Petunjuk Pelaksanaan KODERSI
Segala sesuatu mengenai KODERSI yang belum di atur dalam ART, akan di atur lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan Kode Etik Rumah Sakit Indonesia.
BAB VII Pasal 22 Rapat – rapat 1. Rapat kerja tahunan membicarakan pelaksanaan program kerja dan masalah-masalah baru yang timbul. 2. Rapat Pengurus Pusat diadakan sekurang-kurangnya dua kali setahun. 3. Rapat Anggota PERSI Daerah diadakan sekurang-kurangnya satu kali setahun. 4. Rapat Pengurus Daerah diadakan menurut kebutuhan.
BAB VIII Pasal 23 Sumber Keuangan
24
1. Uang pangkal dan uang iuran. 2. Sumbangan dan pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat yang diusahakan oleh Pengurus Pusat maupun Pengurus Daerah.
BAB IX Pasal 24 Lain –lain 1. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat diputuskan oleh Kongres dengan disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) jumlah suara yang hadir. 1.1 Pembubaran organisasi hanya dapat di lakukan Kongres yang khusus diadakan untuk maksud tersebut. 1.2 Undangan untuk Kongres Pembubaran Organisasi ini diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum Kongres tersebut dilaksanakan.
BAB X Pasal 25 Penutup 1. Perbedaan penafsiran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga akan diselesaikan oleh Pengurus Pusat untuk kemudian disahkan oleh Kongres. 2. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga akan diatur dan diputuskan dalam rapat Pengurus Pusat yang kemudian dituangkan dalam bentuk Peraturan Organisasi. -----------------------------Anggaran Rumah Tangga ini sudah dirubah sesuai dengan Keputusan Kongres PERSI ke-XI Tahun 2009
▄
25
26
KODE ETIK RUMAH SAKIT INDONESIA MUKADIMAH Bahwa lembaga perumahsakitan telah tumbuh dan berkembang sebagai bagian dari sejarah peradaban umat manusia, yang bersumber pada kemurnian rasa kasih sayang, kesadaran sosial dan naluri untuk saling tolong menolong di antara sesama, serta semangat keagamaan yang tinggi dalam kehidupan umat manusia. Bahwa sejalan dengan perkembangan peradaban umat manusia, serta perkembangan tatanan sosio-budaya masyarakat, dan sejalan pula dengan kemajuan ilmu dan teknologi khususnya dalam bidang kedokteran dan kesehatan, rumah sakit telah berkembang menjadi suatu lembaga berupa suatu “unit sosio ekonomi” yang majemuk. Bahwa perumahsakitan di Indonesia, sesuai dengan perjalanan sejarahnya telah memiliki jati diri yang khas, ialah dengan mengakarnya azas perumahsakitan Indonesia kepada azas Pancasila dan Undangundang dasar 1945, sebagai falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia. Bahwa dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan diperlukan upaya mempertahankan kemurnian nilai-nilai dasar perumahsakitan Indonesia. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, serta didorong oleh niat suci dan keinginan luhur, demi tercapainya : 1. Masyarakat Indonesia yang sehat, adil dan makmur, merata material spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. 2. Pembangunan manusia dan masyarakat Indonesia seutuhnya, khususnya dalam bidang kesehatan.
27
Rumah sakit di Indonesia yang tergabung dalam Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), mempersembahkan Kode Etik Rumah Sakit Indonesia (KODERSI), yang memuat rangkuman nilai-nilai dan norma-norma perumahsakitan guna dijadikan pedoman bagi semua pihak yang terlibat dan berkepentingan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan perumahsakitan di Indonesia.
BAB I Kewajiban Umum Rumah Sakit Pasal 1 Rumah Sakit harus mentaati Kode Etik Rumah Sakit Indonesia (KODERSI) Pasal 2 Rumah sakit harus dapat mengawasi serta bertanggung jawab terhadap semua kejadian di rumah sakit. Pasal 3 Rumah sakit harus mengutamakan pelayanan yang baik dan bermutu secara berkesinambungan serta tidak mendahulukan urusan biaya. Pasal 4 Rumah sakit harus memelihara semua catatan/arsip baik medik maupun non medik secara baik. Pasal 5 Rumah sakit harus mengikuti perkembangan dunia perumahsakitan.
BAB II Kewajiban Rumah Sakit Terhadap Masyarakat dan Lingkungan
28
Pasal 6 Rumah sakit harus jujur dan terbuka, peka terhadap saran dan kritik masyarakat dan berusaha agar pelayanannya menjangkau di luar rumah sakit. Pasal 7 Rumah sakit harus senantiasa menyesuaikan kebijakan pelayanannya pada harapan dan kebutuhan masyarakat setempat.
Pasal 8 Rumah Sakit dalam menjalankan operasionalnya bertanggung jawab terhadap lingkungan agar tidak terjadi pencemaran yang merugikan masyarakat
BAB III
Kewajiban Rumah Sakit Terhadap Pasien Pasal 9 Rumah sakit harus mengindahkan hak-hak asasi pasien. Pasal 10 Rumah sakit harus memberikan penjelasan apa yang diderita pasien, dan tindakan apa yang hendak dilakukan. Pasal 11 Rumah sakit harus meminta persetujuan pasien (informed consent) sebelum melakukan tindakan medik. Pasal 12 Rumah sakit berkewajiban melindungi pasien dari penyalahgunaan teknologi kedokteran.
29
BAB IV Kewajiban Rumah Sakit Terhadap Pimpinan, Staf, dan Karyawan Pasal 13 Rumah sakit harus menjamin agar pimpinan, staf, dan karyawannya senantiasa mematuhi etika profesi masing-masing. Pasal 14 Rumah sakit harus mengadakan seleksi tenaga staf dokter, perawat, dan tenaga lainnya berdasarkan nilai, norma, dan standar ketenagaan. Pasal 15 Rumah sakit harus menjamin agar koordinasi serta hubungan yang baik antara seluruh tenaga di rumah sakit dapat terpelihara. Pasal 16 Rumah sakit harus memberi kesempatan kepada seluruh tenaga rumah sakit untuk meningkatkan dan menambah ilmu pengetahuan serta keterampilannya. Pasal 17 Rumah sakit harus mengawasi agar penyelenggaraan pelayanan dilakukan berdasarkan standar profesi yang berlaku. Pasal 18 Rumah sakit berkewajiban memberi kesejahteraan kepada karyawan dan menjaga keselamatan kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.
BAB V Hubungan Rumah Sakit Dengan Lembaga Terkait
30
Pasal 19 Rumah sakit harus memelihara hubungan yang baik dengan pemilik berdasarkan nilai-nilai, dan etika yang berlaku di masyarakat Indonesia. Pasal 20 Rumah sakit harus memelihara hubungan yang baik antar rumah sakit dan menghindarkan persaingan yang tidak sehat. Pasal 21 Rumah sakit harus menggalang kerjasama yang baik dengan instansi atau badan lain yang bergerak di bidang kesehatan. Pasal 22 Rumah sakit harus berusaha membantu kegiatan pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran dan kesehatan.
BAB VI Lain-lain Pasal 23 Rumah sakit dalam melakukan promosi pemasaran harus bersifat informatif, tidak komparatif, berpijak pada dasar yang nyata, tidak berlebihan, dan berdasarkan Kode Etik Rumah Sakit Indonesia. ------------------------------
Kode Etik Rumah Sakit Indonesia (KODERSI) ini telah direvisi dan disahkan pada Kongres PERSI ke-VIII tahun 2000 di Jakarta
▄
31
32
PENJELASAN KODE ETIK RUMAH SAKIT INDONESIA UMUM Peristiwa sejarah menunjukkan bahwa peradaban umat manusia memunculkan kepermukaan berbagai sistem tingkah laku sosial yang menghablur dalam bentuk lembaga-lembaga kemasyarakatan. Kesadaran umum dan kecerdasan lahir batin persekutuan hidup ini pada hakikatnya telah memicu kepedulian sosial yang bersumber pada kemurnian akhlak insani yang pada gilirannya menggugah tanggung jawab bersama atas nasib sesama manusia yang ditimpa musibah. Bahkan telah menjadi buah mulut bahwa hanya di dalam peradaban yang progresif nampak mencolok keyakinan warga masyarakat perlu meningkatkan kewajiban berdasarkan amal ibadah menyelenggarakan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum tercakup di dalamnya pelayanan medik, termasuk bedah pada hakikatnya muncul lebih awal dalam sejarah peradaban manusia dari pada pelayanan rumah sakit dan lembaga-lembaga sosial lainnya yang menyediakan berbagai kemudahan pengobatan dan perawatan pasien. Kisah pertumbuhan dan perkembangan rumah sakit dimana-mana disambut sebagai keunggulan peradaban manusia atas berbarisme pada umumnya, altruisme atas egoisme, malah perilaku watak gotong royong atas individualisme khususnya. Penyelenggaraan rumah-rumah sakit sampai dengan saat ini pada dasarnya berlangsung sebagai akibat getaran jiwa insani yang luhur yakni kasih sayang yang sejati. Kendatipun pergaulan hidup senantiasa mengalami perubahan yang berkesinambungan, watak dan budi pekerti manusia boleh dibilang sepanjang masa relatif tetap sama.
33
Perumahsakitan di Indonesia memiliki sejarah yang khas dalam kaitannya dengan sejarah bangsa Indonesia. Keterlibatannya secara langsung dalam pergerakan bangsa Indonesia dalam upaya membebaskan diri dari cengkeraman penjajahan, yang telah membuahkan momentum penting yaitu “kebangkitan nasional” yang telah dijadikan tonggak sejarah bangsa Indonesia dalam menggalang kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia yang bermottokan “satu Nusa, satu Bangsa dan satu Bahasa”, telah mewarnai jati diri perumahsakitan Indonesia. Latar belakang kemajemukan dan keanekaragaman sosial ekonomi dan kebudayaan telah dapat dicairkan, dan digantikan oleh semangat yang dilambangkan sebagai “Bhineka Tunggal Ika” ; semua ini telah mendasari seluruh peri kehidupan, termasuk perkembangan perumahsakitan di Indonesia. Selanjutnya juga keterlibatan perumahsakitan beserta para tenaga kesehatannya dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia, sehingga tercapainya Indonesia Merdeka dan berdirinya “Negara Republik Indonesia, yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945”, telah pula turut mewarnai jati diri perumahsakitan Indonesia. Semua ini harus dijadikan modal dalam menghadapi masa depan bangsa Indonesia yang penuh tantangan, yang diwujudkan dalam “Pembangunan Nasional” termasuk di dalamnya “Pembangunan Kesehatan Nasional”, khususnya pembangunan perumahsakitan Indonesia. Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) sebagai lembaga lahan pengembangan dan pengabdian profesi dalam bidang perumahsakitan yang telah didirikan pada tanggal 11 April 1978 di Jakarta, merupakan mitra pemerintah yang bertujuan turut menyukseskan program pemerintah dalam pembangunan bidang kesehatan pada umumnya dan perumahsakitan pada khususnya. Salah satunya adalah dengan mempersembahkan Kode Etik Rumah Sakit Indonesia (KODERSI) yang memuat rangkuman nilai-nilai dan normanorma perumahsakitan Indonesia untuk dijadikan pedoman dan pegangan bagi segenap insan perumahsakitan yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dan berkepentingan dengan penyelenggaraan dan pengelolaan rumah sakit di Indonesia.
34
Nilai-nilai yang terkandung dalam KODERSI ini merupakan nilai-nilai etik yang identik dengan nilai-nilai akhlak atau moral, yang mutlak diperlukan guna melandasi dan menunjang berlakunya nilai-nilai atau kaidah-kaidah lainnya dalam bidang perumahsakitan, seperti perundang-undangan, hukum dan sebagainya, guna tercapainya pemberian pelayanan kesehatan oleh rumah sakit, yang baik, bermutu dan profesional. Pasal 1 Pengertian rumah sakit disini adalah sarana kesehatan sebagai kesatuan sosial ekonomi, bukan merupakan kompilasi dari kode etik profesi penyelenggara pelayanan kesehatan, namun mengandung unsur dari etika profesi masing-masing penyelenggara, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Pasal 2 Yang dimaksud dengan tanggung jawab rumah sakit disini ialah : a. Tanggung jawab umum. b. Tanggung jawab khusus yang meliputi tanggung jawab hukum, etik dan tata tertib atau disiplin. Tanggung jawab umum rumah sakit merupakan kewajiban pimpinan rumah sakit menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai permasalahanpermasalahan peristiwa, kejadian dan keadaan di rumah sakit. Tanggung jawab khusus muncul jika ada anggapan bahwa rumah sakit telah melanggar kaidah-kaidah, baik dalam bidang hukum, etik, maupun tata tertib atau disiplin. Pasal 3 Pelayanan yang baik dan bermutu secara berkesinambungan pada dasarnya merupakan penyelenggaraan pelayanan secara menyeluruh, yang satu dengan yang lain terkait erat sedemikian rupa, sehingga terlaksana pelayanan rumah sakit, yang : Setiap saat siap memberikan layanan. Beranjak dari pendirian dan pandangan bahwa manusia adalah suatu kesatuan psiko-sosio-somatik.
35
Memberi layanan kepada pasien selaku konsumen yang dewasa dan mengakui serta menghormati sepenuhnya hak-haknya. Menjamin diberikannya mutu pelayanan teknik medik yang menunjukkan kemampuan dan ketrampilan. Dan sehubungan dengan itu perlu dilakukan berbagai tindakan pengawasan dan pengamanannya. Menjamin terselenggaranya mutu pelayanan yang manusiawi dan dilakukan dengan dedikasi tinggi serta penuh kehati-hatian. Diselenggarakan sebagai sebuah lembaga sosial ekonomi untuk kepentingan seluruh rakyat yang pada hakikatnya merupakan sumber pembiayaan proses pelayanan rumah sakit dan oleh karena itu tidak diperkenankan mendahulukan dan mengutamakan hal ikhwal yang menyangkut biaya dari layanan, khususnya dalam menghadapi kasus gawat darurat Harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Pasal 4
Rumah sakit wajib menjaga dan melindungi kerahasiaan catatan dan rekaman medik serta keterangan-keterangan non medik pasien lainnya. Hal ini erat kaitannya dengan hak menengok dan hak milik data medik pasien. Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Upaya kesehatan yang nampaknya semakin meluas saja daya jangkaunya dengan tidak hanya menitikberatkan pada upaya penyembuhan pasien, melainkan secara berangsur-angsur berkembang kearah keterpaduan upaya kesehatan yang menyeluruh, pada hakikatnya adalah akibat dari pengertian kesehatan yang di anut. Saat ini kesehatan tidak lagi diartikan sebagai ketidakhadiran sakit yang perlu mendapatkan perhatian penanggulangannya, melainkan mencakup juga peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit dan pemulihan kesehatan, disamping upaya penyembuhan penyakit. Upaya kesehatan dan sumber dayanya,
36
termasuk rumah sakit harus dilakukan secara terpadu, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Upaya ini telah memunculkan kepermukaan apa yang disebut rumah-rumah sakit tanpa dinding (hospitals without walls). Dengan demikian rumah sakit harus lebih membuka diri terhadap upaya-upaya sosio ekonomi masyarakat. Pasal 7 Kebijaksanaan pelayanan rumah sakit harus senantiasa berorientasi kepada kebutuhan masyarakat setempat, dengan memperhatikan antara lain tingkat sosial ekonomi masyarakat, tingkat pendidikan, budaya masyarakat, komposisi penduduk, pola penyakit, dan sebagainya. Pasal 8 Sebuah rumah sakit dalam operasionalisasinya banyak menggunakan bahan-bahan maupun dapat menghasilkan bahan-bahan berupa limbah yang dapat mencemari lingkungan, menimbulkan gangguan, mengancam dan bahkan membahayakan kehidupan manusia, baik itu berupa unsur-unsur fisik, biologik, kimia, dan sebagainya. Untuk ini dari fihak penyelenggara dan manajemen rumah sakit dituntut untuk menyediakan dan memelihara secara terus menerus sarana maupun prasarana yang bertujuan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan yang dapat mengancam dan membahayakan kehidupan manusia. Pasal 9 Hak-hak asasi pasien adalah hak-hak yang sangat fundamental yang dimiliki pasien sebagai seorang mahluk Tuhan, terutama yang dimaksud dalam pasal ini menyangkut hak-hak yang berkaitan dengan pelayanan rumah sakit, yang dalam hal ini ada dua hak dasar pasien, yaitu : 1. Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan asuhan keperawatan yang bermutu, sesuai dengan standar profesi kedokteran dan standar profesi keperawatan. 2. Hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Dari kedua hak dasar ini dapat diturunkan hak-hak pasien lainnya seperti hak untuk memperoleh informasi mengenai kesehatan/penyakitnya, hak untuk memilih rumah sakit, hak untuk
37
memilih dokter, hak untuk meminta pendapat dokter lain (sebagai second opinion), hak atas privacy dan atas kerahasiaan pribadinya, hak untuk menyetujui atau menolak tindakan atau pengobatan yang akan dilakukan oleh dokter, dan lain-lain, kecuali yang dianggap bertentangan dengan undang-undang, dengan nilai-nilai agama, moral dan dengan nilai-nilai Pancasila, seperti tindakan “eutanasia”, aborsi tanpa indikasi medik dan lain sebagainya tidak bisa dibenarkan. Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Dengan kata lain pasien mempunyai hak untuk tidak diobati dan dirawat tanpa persetujuannya. Pasal 12 Sebagai akibat kemajuan dan perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran, telah menyebabkan meningkatnya biaya kesehatan yang harus dipikul oleh pasien sebagai pengguna jasa pelayanan kesehatan, sehingga semua ini memerlukan pengawasan dan pengendalian agar penerapan ilmu dan teknologi kedokteran di rumah sakit benar-benar sesuai dengan persyaratan profesi. Penyimpangan ataupun penyalahgunaan teknologi kedokteran di rumah sakit bisa terjadi sebagai akibat ketidaktahuan, ketidakmampuan, atau mungkin pula karena kesengajaan dengan tujuan agar mendapat imbalan yang lebih banyak, baik untuk kepentingan pribadi (dokter) sebagai pelaku pemberi pelayanan, untuk mendapat honor lebih banyak, maupun untuk peningkatan pendapatan rumah sakit. Namun apapun alasannya perbuatan demikian merupakan perbuatan yang tidak terpuji, dan merupakan pelanggaran KODERSI maupun KODEKI, yang tidak boleh terjadi di sebuah rumah sakit. Adalah menjadi kewajiban manajemen rumah sakit untuk dapat mencegah terjadinya penyimpangan maupun penyalahgunaan teknologi kedokteran yang merugikan pasien. Maka untuk ini rumah sakit harus memiliki standar pelayanan medik yang baku yang wajib untuk ditaati oleh semua staf rumah sakit. Standar ini
38
harus senantiasa dipantau, bila perlu setiap saat dapat dirubah dan disesuaikan dengan perkembangan baru. Dengan demikian kwalitas pelayanan yang baik dapat terjamin, dan perhitungan biaya yang harus dikeluarkan oleh pasien selaku pengguna jasa pelayanan rumah sakit dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 13 Tugas penting rumah sakit ialah membina iklim manajerial yang kondusif bagi pendidikan dan pelatihan kepribadian karyawan. Hal ini pada dasarnya menandai corak pelayanan rumah sakit sebagai satu kesatuan, baik dalam hubungan internal maupun eksternal, satu dan lain dalam upaya rumah sakit memproteksi kepentingan pasien khususnya dan khalayak ramai umumnya. Dalam hal memenuhi kewajiban rumah sakit terhadap pimpinan rumah sakit, maka sebagai fihak rumah sakit bertindak pemilik rumah sakit atau wakilnya. Sedangkan dalam hal memenuhi kewajiban rumah sakit terhadap staf dan karyawan, maka yang bertindak sebagai fihak rumah sakit adalah pimpinan/direktur rumah sakit. Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Ciri-ciri rumah sakit modern adalah, selain padat karya juga semakin padat modal, padat teknologi bahkan padat perubahan dan penyesuaian sehingga unsur sumber daya manusia senantiasa perlu diprogram demi peningkatan mutu pelayanan rumah sakit. Pasal 17 Pimpinan rumah sakit harus tetap memantau agar penyelenggaraan pelayanan dilakukan menurut standar profesi dengan tolak ukur
39
objektif. Dengan demikian belum cukup bahwa penyelenggara pelayanan telah memberikan jasa-jasanya secara habis-habisan dengan tekad dan itikad baik, melainkan wajib melakukannya menurut standar seorang penyelenggara profesi yang melaksanakan tugasnya dengan kelayakan, sedemikian rupa seperti hal itu dilaksanakan oleh setiap penyelenggara profesi dalam situasi dan kondisi yang serupa. Pasal 18 Kewajiban rumah sakit untuk memberi kesejahteraan kepada karyawan dan menjaga keselamatan kerja, pada hakikatnya adalah merupakan penerapan manajemen sumber daya manusia dalam organisasi rumah sakit secara profesional, handal, adil dan bijak, serta memperlakukan para karyawan rumah sakit sesuai dengan harkat, derajat dan martabatnya sebagai manusia. Yang menyangkut kesejahteraan karyawan, antara lain berupa penetapan upah/imbalan materi yang memadai sesuai dengan prestasi yang diberikan oleh masing-masing karyawan kepada rumah sakit, pemberian berbagai jaminan dan atau tunjangan sosial, tunjangan-tunjangan khusus sesuai dengan profesi yang dimilikinya dan tugas pekerjaannya, yang antara lain tugas pekerjaan yang mengandung risiko, membahayakan bagi keselamatan dirinya dan atau mengancam kesehatannya. Pemberian kesempatan untuk memperoleh kemajuan, juga merupakan bagian dari kesejahteraan karyawan yang harus menjadi perhatian manajemen rumah sakit. Sementara yang menyangkut keselamatan kerja adalah merupakan penerapan berbagai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku mengenai ketenaga-kerjaan khususnya yang menyangkut keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit. Sebagaimana kita ketahui bahwa di rumah sakit sangat banyak faktor-faktor yang membahayakan, baik itu berupa faktor mekanik yang dapat menimbulkan kecelakaan pada karyawan, faktor-faktor biologik, fisik, kimia dan sebagainya yang dapat mengancam kesehatan para karyawan. Semua ini merupakan kewajiban manajemen rumah sakit untuk melakukan pencegahannya liwat berbagai cara.
40
Pasal 19 Dalam menyelenggarakan kegiatan sehari-hari, rumah sakit harus berhubungan dengan khalayak (publik) internal pada satu pihak dan khalayak eksternal pada lain pihak. Adalah kewajiban pimpinan rumah sakit menjaga keselarasan hubungan dengan khalayak-khalayak ini berdasarkan nilai-nilai dan etika yang berlaku dalam masyarakat. Pada hakikatnya pemilik rumah sakit disini adalah pemilik yuridis rumah sakit dan harus berbentuk badan hukum. Guna memelihara hubungan baik yang dilandasi profesionalisme antara pemilik rumah sakit sebagai badan hukum dengan rumah sakit sebagai “unit sosio ekonomi” perlu dibentuk satu badan independen ialah Dewan Penyantun atau Dewan Pembina, yang beranggotakan tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki berbagai latar belakang profesi, dan yang bertugas menyusun berbagai kebijaksanaan dalam hal pengelolaan rumah sakit tersebut. Berbagai peluang mengenai kemungkinan adanya pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam kolusi, korupsi, croinisme, dan nepotisme harus dapat dicegah sedini mungkin, dengan menciptakan pembagian kewenangan dan saling mengontrol yang proporsional diantara unsurunsur pemilik rumah sakit, dewan penyantun/ dewan pembina dan pimpinan eksekutif dari rumah sakit, liwat penerapan prinsip-prinsip manajemen yang obyektif dan profesional. Berbagai persyaratan dan kriteria personalia/keanggotaan dari badan-badan yang memiliki pemilik rumah sakit, dewan penyantun/dewan pembina dan pimpinan eksekutif harus ditetapkan secara ketat, juga masa baktinya perlu dibatasi guna mencegah terjadinya ekses-ekses yang tidak dikehendaki Pasal 20 Memelihara hubungan baik antar rumah sakit, harus senantiasa diupayakan, antara lain dengan mencegah adanya persaingan yang tidak sehat, mengadakan kerja sama dan koordinasi yang saling menguntungkan dalam hal pelayanan, pemanfaatan bersama peralatan dan fasilitas, maupun sumber daya manusia, pendidikan dan latihan staf dan karyawan, dan lain-lain. Semua ini bisa dilakukan dalam wadah dan koordinasi dari PERSI sebagai organisasi profesi perumahsakitan.
41
Pasal 21 Pada dasarnya pelayanan kesehatan diselenggarakan secara berjenjang dari upaya kesehatan dasar sampai upaya rujukan yang lebih canggih, sehingga kerja sama antara rumah sakit dengan badan-badan lain yang bergerak dalam bidang kesehatan termasuk badan-badan usaha bidang kesehatan perlu digalang dengan tetap berpegang pada etika/norma yang berlaku. Pasal 22 Sudah sejak permulaan dalam sejarahnya, rumah sakit selain merupakan sarana pelayanan kesehatan, juga berfungsi dan digunakan sebagai sarana atau lahan pendidikan tenaga-tenaga kesehatan dan sebagai tempat penelitian bidang kesehatan. Pendidikan dan latihan tenagatenaga kesehatan harus diartikan sebagai upaya kelanjutan dan kesinambungan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, dan penelitian bidang kesehatan harus diartikan sebagai upaya untuk memperbaiki dan peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Adanya kegiatan pendidikan, latihan dan penelitian di rumah sakit tidak boleh berakibat menurunnya mutu dan efisiensi pelayanan, sehingga merugikan fihak penderita. Porsi dan bobot kegiatan pendidikan latihan dan penelitian di rumah sakit sangat ditentukan oleh berbagai faktor diantaranya tersedianya sarana dan fasilitas, sumber daya manusia, orientasi program rumah sakit, serta adanya afiliasi dengan lembaga-lembaga pendidikan dan penelitian. Pasal 23 Dalam pelayanan kesehatan konsep “pemasaran” (marketing) nampaknya lebih berkonotasi negatif dari pada positif, karena membangkitkan pemikiran ke arah promosi periklanan dan penjualan (sales), padahal saripati pemasaran adalah komunikasi. Dengan demikian promosi sebagai alat pemasaran rumah sakit dapat dilakukan dan lebih merupakan penyuluhan yang bersifat informatif, edukatif, preskriptif dan preparatif bagi khalayak ramai umumnya dan pasien khususnya.
42
Informatif :
Edukatif
:
Preskriptif :
Preparatif :
memberikan pengetahuan mengenai hal ikhwal yang ada relevansinya dengan berbagai pelayanan dan program rumah sakit yang efektif bagi pasien/konsumen. memperluas cakrawala khalayak ramai tentang berbagai fungsi dan Program rumah sakit, penyelenggaraan kegiatan upaya kesehatan, meliputi perbekalan kesehatan di rumah sakit yang bersangkutan. pemberian petunjuk-petunjuk kepada khalayak ramai umumnya dan pasien khususnya tentang peran pencari pelayanan kesehatan dalam proses diagnosis dan terapi. membantu pasien/keluarga pasien dalam proses pengambilan keputusan.
Kesemuanya ini harus diberikan secara kongkret dan berdasarkan Kode Etik Rumah Sakit Indonesia.
------------------------------
Penjelasan Kode Etik Rumah Sakit Indonesia ini telah direvisi dan disahkan pada Kongres PERSI ke-VIII tahun 2000 di Jakarta
▄
43
44
PETUNJUK PELAKSANAAN KODE ETIK RUMAH SAKIT INDONESIA BAB I PENDAHULUAN Pasal 1 Umum PERHIMPUNAN RUMAH SAKIT SELURUH INDONESIA (PERSI) adalah merupakan organisasi perumahsakitan di Indonesia, yang ide pembentukannya mulai dicetuskan pada tanggal 4 Februari 1973 di RS Dr. Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, sedang pendiriannya telah diresmikan pada tanggal 11 April 1978 di Jakarta. Sejak awal pendiriannya telah dirasakan perlunya PERSI sebagai organisasi perumahsakitan di Indonesia untuk memiliki Kode Etik Rumah Sakit Indonesia untuk dijadikan sebagai “Landasan Moral” dalam penyelenggaraan dan pengelolaan perumahsakitan di Indonesia. Hal ini penting mengingat, bahwa rumah sakit sebagai suatu lembaga kemanusiaan yang memiliki nilai dan martabat luhur, seyogyanya lebih mengutamakan nilai-nilai moral dan tidak hanya berpijak pada nilainilai formal semata, karena nilai formal atau nilai hukum itu sendiri baru akan bermanfaat bila dilandasi nilai moral. Bahwa dalam perjalanannya KODERSI telah mengalami berbagai perbaikan dan penyempurnaan. Sesuai dengan perkembangan dan tantangan yang dihadapinya, maka KODERSI yang baru telah diterima dan disyahkan dalam Kongres VI PERSI tahun 1993 di Jakarta. Perubahan dan perkembangan yang cepat dalam bidang perumahsakitan di Indonesia, telah kembali menuntut perbaikan dan penyempurnaan dari KODERSI, maka dalam Rapat Kerja PERSI tanggal 15 – 17 Maret 1999 di Jakarta telah disepakati konsep hasil perbaikan/penyempurnaan dari KODERSI untuk disyahkan dalam Kongres VIII PERSI di Jakarta.
45
Agar supaya KODERSI benar-benar dapat dan mudah dihayati dan diamalkan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan perumahsakitan di Indonesia perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK). Pasal 2 Maksud dan Tujuan 1.
2.
Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) KODERSI ini dimaksudkan untuk mempersatukan persepsi serta mempersamakan berbagai langkah dan tindakan dalam hal pemahaman dan penerapan KODERSI disemua rumah sakit di Indonesia. JUKLAK KODERSI ini disusun untuk tujuan agar KODERSI benarbenar dapat dihayati dan dipakai sebagai pedoman dan petunjuk bagi insan-insan perumah sakitan dalam penyelengaraan dan pengelolaan rumah sakit di Indonesia.
BAB II LATAR BELAKANG KODERSI, BATASAN, PENGERTIAN DAN PEMAHAMANNYA Pasal 3 Etik, Kode Etik 1. Etik adalah norma-norma akhlak atau moral yang berlaku dalam kehidupan manusia bermasyarakat. 2. Kode Etik adalah rangkuman norma-norma ahklak yang dikodifikasikan oleh kelompok profesi tertentu dan diberlakukan secara khusus dikalangan para anggota kelompok tersebut. Pasal 4 Kode Etik Rumah Sakit di Indonesia (KODERSI) KODERSI merupakan rangkuman norma-norma akhlak yang telah dikodifikasikan oleh PERSI sebagai organisasi profesi bidang perumahsakitan, yang pengertiannya dapat dipandang dari dua sisi, ialah:
46
1. Merupakan kewajiban-kewajiban moral yang harus ditaati oleh setiap rumah sakit (sebagai suatu lembaga) di Indonesia. 2. Merupakan rangkuman nilai-nilai moral mengenai perumahsakitan Indonesia guna dijadikan pegangan dan pedoman bagi insan-insan perumahsakitan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan rumah sakit di Indonesia. Pasal 5 Rumah Sakit sebagai “Unit Sosio- Ekonomi “ dan Nilai Dasar Rumah Sakit 1. Rumah Sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan adalah merupakan “Unit Sosio-Ekonomi, yang harus mengutamakan tugas kemanusiaan dan mendahulukan fungsi sosialnya, bukan bertujuan mencari keuntungan semata. 2. Sebagai “Unit Sosio-Ekonomi”, Rumah Sakit harus memiliki nilainilai dasar rumah sakit, sebagaimana yang diuraikan dalam Mukadimah KODERSI, dan dalam menjalankan tugasnya harus senantiasa berpedoman dan berpegang teguh kepada KODERSI. Pasal 6 Insan – Insan Perumahsakitan 1. Insan-insan perumahsakitan adalah mereka yang terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan dan pengelolaan rumah sakit. 2. insan–insan perumahsakitan wajib memahami, mendalami dan menghayati serta mampu mengamalkan KODERSI secara utuh dan konsekwen. 3. Insan-insan perumahsakitan terdiri dari beberapa kelompok, ialah : a. Pendiri/Pemilik Rumah sakit, baik perorangan maupun satu badan hukum yang menyediakan modal, mempunyai gagasan atau ide, serta menentukan misi dan falsafah rumah sakit. b. Dewan Panyantun atau Dewan Pembina (Governing Board) rumah sakit, yang terdiri dari tokoh–tokoh masyarakat dengan latar belakang berbagai profesi, serta memliki kepedulian mengenai kesejahteraan masyarakat khususnya dalam bidang perumahsakitan, dan tanpa maksud mencari keuntungan pribadi,
47
bersedia mengabdikan diri untuk kepentingan rumah sakit. Dewan ini bertugas menyusun berbagai kebijakan sesuai dengan falsafah dan misi rumah sakit yang telah dan ditentukan pemilik rumah sakit, serta mengadakan pengawasan dan supervisi mengenai kebijakan dan pelaksanaan kebijakan dari Pemilik dan Pimpinan Eksekutif Rumah Sakit. c. Pimpinan Eksekutif, adalah pemimpin yang bertanggung jawab dalam hal pengelolaan dan operasional pelayanan rumah sakit, dengan dibantu olef staf karyawan rumah sakit yang terdiri dari tenaga kesehatan dan non kesehatan. d. Staf Medik dan Staf Keperawatan adalah tenaga-tenaga profesi medik dan keperawatan yang bertugas dan bertanggung jawab dalam hal pelayanan medik dan keperawatan. Kejujuran, keterbukaan, idealisme dan profesionalisme adalah merupakan sifat – sifat yang harus dimiliki dan harus mewarnai insaninsan perumahsakitan, sesuai dengan status, kedudukan dan wawasan tanggung jawab masing-masing. Pasal 7 Organisasi & Manajemen Rumah Sakit 1. Manajemen Rumah Sakit merupakan ciri dari sumber kehidupan, dan sumber dinamikanya Rumah Sakit sebagai suatu organisasi. Organisasi dan manajemen rumah sakit dilandasi oleh nilai-nilai dasar rumah sakit serta berpedoman kepada KODERSI, dalam mengatur kehidupan dan dinamikanya guna mampu menampilkan kepribadian rumah sakit yang baik dan mapan. 2. Sebagai suatu lembaga, rumah sakit merupakan suatu organisasi dengan manajemennya yang sangat multikompleks, dimana banyak mengandung kekhususan, berbagai kerawanan dan berbagai peluang untuk terjadinya benturan kepentingan. Oleh karenanya rumah sakit memerlukan pengorganisasian dan manajemen yang benar-benar mapan dan profesional. Adalah merupakan tanggung jawab PERSI untuk menegakkan dan senantiasa membina dan memelihara etika, standar dan nilai berbagai profesi di rumah sakit, sesuai dengan perkembangan ilmu, teknologi kesehatan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat banyak.
48
Pasal 8 Akreditasi Rumah Sakit 1. Akreditasi Rumah Sakit adalah kegiatan penilaian oleh badan independen yang dibentuk khusus untuk tujuan ini, mengenai seberapa jauh suatu rumah sakit telah memenuhi berbagai persyaratan dan berbagai standar sebagaimana yang telah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. 2. Adalah merupakan tugas dan kewajiban PERSI sebagai organisasi perumah sakitan untuk bersama-sama dengan organisasi-organisasi profesi kesehatan, berperan aktif dalam kegiatan akreditasi rumah sakit, dan membawa KODERSI untuk dijadikan bagian dari instrumen akreditasi rumah sakit.
BAB III TATALAKSANA KODERSI Pasal 9 Inti dan Pola Pembinaan KODERSI di Rumah Sakit 1. Pembinaan KODERSI di rumah sakit lebih merupakan upaya-upaya preventif, persuasif, edukatif, dan korektif terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan dari norma-norma sebagaimana yang termuat dalam KODERSI. 2. Pembinaan KODERSI diarahkan kepada dua sisi : a. Pembinaan terhadap rumah sakit sebagai suatu lembaga, lewat Manajemen rumah sakit. b. Pembinaan terhadap insan-insan rumah sakit dilaksanakan secara komprehensif dan berkelanjutan. Pasal 10 Peran Badan - Badan Etik Rumah Sakit Indonesia Dalam Pelaksanaan KODERSI di Rumah Sakit 1. Badan – badan Etik Rumah Sakit Indonesia untuk ditingkat Pusat dan Daerah dinamakan Majelis Kehormatan Etik Rumah Sakit
49
Indonesia (MAKERSI) dan untuk ditingkat Rumah Sakit dinamakan Komite Etik Rumah Sakit Indonesia (KERSI). 2. MAKERSI Pusat dan MAKERSI Daerah adalah merupakan perangkat Organisasi PERSI. 3. KERSI di Rumah Sakit sepenuhnya merupakan perangkat Organisasi Rumah Sakit, bukan dibentuk oleh PERSI melainkan dibentuk oleh Pemilik atau Pimpinan Rumah Sakit, dan sepenuhnya bertanggung jawab kepada fihak yang mengangkatnya, hanya secara fungsional pembinaannya dilakukan oleh MAKERSI Daerah. Pasal 11 Pembinaan KODERSI di Rumah Sakit KERSI merupakan pemeran utama dan ujung tombak dalam hal penerapan KODERSI di rumah sakit, yang mempunyai peran dan tanggung jawab sebagai berikut : 1. Pembinaan terhadap rumah sakit sebagai suatu lembaga, lewat manajemen rumah sakit. Bila manajemen rumah sakit merupakan sumber kehidupan dan sumber dinamika rumah sakit, maka KERSI harus berfungsi sebagai “nurani-nya” yang berkewajiban untuk senantiasa memberikan tuntunan agar aktifitas dan proses manajemen rumah sakit selalu berada dalam batas-batas rambu moral sebagaimana yang telah disepakati, sehingga dapat menampilkan rumah sakit sebagai suatu lembaga “sosio–ekonomi“ yang berkepribadian baik dan mapan. 2. Pembinaan terhadap insan-insan rumah sakit secara komprehensif dan berkelanjutan, agar setiap insan rumah sakit mampu menghayati dan mengamalkan KODERSI sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing di rumah sakit. 3. Memberi saran, nasihat dan pertimbangan kepada Pimpinan dan Pemilik Rumah Sakit agar setiap langkah kebijakan dan keputusannya tidak menyimpang dari nilai-nilai KODERSI. 4. Dalam hal yang menyangkut atau melibatkan tenaga profesi di rumah sakit, KERSI wajib mengadakan koordinasi dan kerjasama yang baik dengan kelompok profesi di rumah sakit, tanpa mengurangi kemandirian dari profesi tersebut.
50
5. Hubungan dengan MAKERSI Daerah, merupakan hubungan fungsional, ialah : a. KERSI dapat meminta saran, pendapat atau nasehat dari MAKERSI Daerah dalam hal menghadapi keraguan atau kesulitan . b. KERSI wajib memberikan laporan kepada MAKERSI Daerah mengenai pelaksanaan KODERSI di rumah sakit. Pasal 12 Peran, Kewajiban dan Tanggung Jawab MAKERSI Daerah MAKERSI Daerah mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut : 1. Melakukan Pembinaan dan mengkoordinasikan KERSI di rumahrumah sakit yang berada di wilayah dari PERSI Daerah yang bersangkutan, sesuai dengan program dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh MAKERSI Pusat. 2. Memberikan saran, pendapat dan pertimbangan mengenai segala sesuatu yang menyangkut KODERSI kepada Pengurus PERSI Daerah yang bersangkutan. 3. Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan organisasi-organisasi profesi kesehatan lainnya, khususnya dengan badan-badan etik dari organisasi profesi yang bersangkutan ditingkat wilayah. 4. Dalam hal menghadapi masalah yang tidak bisa diselesaikan di tingkat Daerah, dapat meminta saran, pendapat atau nasehat dari MAKERSI Pusat. Pasal 13 Peran, kewajiban dan Tanggung Jawab MAKERSI Pusat MAKERSI Pusat mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut : 1. Menyusun dan menetapkan kebijakan dan garis-garis besar program pembinaan KODERSI secara nasional. 2. Memberikan saran, pendapat dan pertimbangan mengenai segala sesuatu yang menyangkut KODERSI kepada Pengurus PERSI Pusat.
51
3. Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan organisasi–organisasi profesi. Kesehatan lainnya, khususnya dengan badan–badan etik dari organisasi profesi yang bersangkutan di tingkat nasional. 4. MAKERSI Pusat berkewajiban menampung dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang diajukan oleh MAKERSI Daerah yang tidak bisa diselesaikan di tingkat Daerah.
BAB IV PENUTUP Pasal 14 1. Hal – hal yang belum tercantum dalam Petunjuk Pelaksanaan KODERSI ini dapat diputuskan oleh MAKERSI Pusat, dengan ketentuan tidak boleh bertentangan dengan Petunjuk Pelaksanaan ini dan atau dengan berbagai ketentuan lainnya dari PERSI. 2. Dengan demikian diharapkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan KODERSI di rumah sakit akan membawa hasil, sehingga pengabdian perumahsakitan di Indonesia akan terus meningkat. Petunjuk Pelaksanaan KODERSI ini mulai berlaku sejak tanggal diputuskan dan hanya dapat diperbaiki dan diubah dalam Rapat Kerja atau Kongres PERSI. -----------------------------Petunjuk Pelaksanaan Kode Etik Rumah Sakit Indonesia ini disahkan pada Kongres PERSI -VIII tahun 2000 di Jakarta ▄
52
TATA TERTIB RAPAT KERJA PERSI Pasal 1 Dasar 1. Anggaran Dasar PERSI Bab IV tentang Organisasi dan Anggaran Rumah Tangga PERSI, Pasal 22 tentang Rapat-Rapat. 2. Keputusan Kongres PERSI yang baru diadakan sebelumnya Pasal 2 Tujuan 1. Mengevaluasi keputusan Kongres PERSI yang baru diadakan sebelumnya. 2. Membahas masalah-masalah dan menetapkannya untuk diputuskan dalam Kongres PERSI yang akan diadakan. 3. Menentukan calon tuan rumah penyelenggara Rapat Kerja PERSI dan Kongres PERSI berikutnya. Pasal 3 Peserta 1. Pengurus PERSI Pusat 2. Makersi Pusat 3. Utusan PERSI Daerah dan Makersi Daerah berdasarkan surat mandat. 4. Peninjau/Undangan. Pasal 4 Persidangan 1. Rapat Kerja PERSI dapat terdiri Sidang Pleno dan Sidang Komisi. 2. Sidang dibuka oleh Ketua Umum PERSI selanjutnya sidang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal PERSI sebagai Ketua Sidang. 3. Ketua Sidang dibantu oleh seorang Sekretaris yang dipilih dari peserta sidang.
53
4. Pembahasan materi persidangan dibantu oleh nara sumber. Pasal 5 Materi Sidang Topik bahasan pada dasarnya sebagaimana yang telah ditentukan dalam susunan acara, namun peserta sidang dapat mengusulkan materi tambahan sebelum acara Rapat Kerja disahkan. Pasal 6 Mekanisme Sidang 1. Setiap peserta diharapkan dapat menjaga efisiensi pemakaian waktu, baik dalam memberi pandangan, masukan maupun dalam bertanya. 2. Sifat diskusi adalah curah pendapat sehingga memperkaya dan mempertajam sesuatu materi atau pemikiran. 3. Ketua dan Sekretaris sidang mengatur arus pembicaraan dan menyimpulkan sedapatnya satu-persatu materi-materi yang disepakati, serta menjaga efisiensi waktu yang dipergunakan agar semua materi dapat terselesaikan, termasuk waktu yang dipergunakan pembicara dalam presentasi. Pasal 7 Rumusan 1. Perumusan hasil Rapat Kerja, disusun oleh Ketua dan Sekretaris sidang yang dibantu Nara Sumber. 2. Perumusan hasil Rapat Kerja PERSI dibacakan oleh Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat PERSI. Pasal 8 Penutup Rapat Kerja PERSI ditutup oleh Ketua Umum Pengurus Pusat PERSI --------------------------------Keputusan Kongres IX Tahun 2003.▄
54
TATA CARA PENYELENGGARAAN RAPAT KERJA PERSI Pasal 1 Penyelenggaraan 1. Rapat Kerja PERSI diselenggarakan oleh PERSI Daerah. 2. PERSI Daerah yang berminat sebagai penyelenggara Rapat Kerja PERSI mengajukan sebagai calon dalam Rapat Kerja PERSI untuk selanjutnya diputuskan dalam Kongres PERSI. Pasal 2 Biaya Biaya penyelenggaraan Rapat Kerja PERSI ditanggung oleh tuan rumah penyelenggara (PERSI Daerah) Pasal 3 Waktu dan Tempat Waktu dan tempat Rapat Kerja PERSI ditentukan bersama oleh PERSI Pusat dan PERSI Daerah (tuan rumah penyelenggara). Pasal 4 Acara Acara Rapat Kerja PERSI : a. Sidang organisasi b. Dapat diadakan Sidang Ilmiah bilamana penyelenggara menginginkan. c. Pameran, bilamana memungkinkan diadakan.
PERSI
Daerah
55
Pasal 5 Peserta 1. Peserta Sidang Organisasi tidak dipungut biaya, terdiri dari : a. Pengurus PERSI Pusat dan Makersi Pusat b. Utusan PERSI Daerah dan Makersi Daerah c. Peninjau/Undangan 2. Bila ada Sidang Ilmiah, dikenakan biaya pendaftaran yang besarnya ditentukan oleh Panitia Penyelenggara (PERSI Daerah Penyelenggara). Utusan PERSI Pusat dibebaskan biaya pendaftaran dan PERSI Daerah masing-masing untuk 1 (satu) orang dibebaskan biaya pendaftaran. Pasal 6 Materi 1. 2.
Materi Sidang Organisasi disusun oleh PERSI Pusat. Materi Sidang Ilmiah disusun bersama oleh PERSI Daerah Penyelenggara dan PERSI Pusat. Pasal 7 Panitia
1. Steering Committee untuk Sidang Organisasi ditentukan oleh PERSI Pusat. 2. Steering Committee untuk Sidang Ilmiah ditentukan bersama oleh PERSI Pusat dan PERSI Daerah Penyelenggara. 3. Panitia Penyelenggara Rapat Kerja PERSI disusun oleh PERSI Daerah Penyelenggara dan disahkan oleh PERSI Pusat. 4. Panitia penyelenggara Rapat Kerja PERSI diharuskan membuka rekening panitia yang diperuntukan untuk kegiatan penyelenggaraan Rapat Kerja PERSI. Rekening panitia ditutup setelah selesai pertanggungjawaban keuangan penyelenggaraan Rapat Kerja PERSI.
56
Pasal 8 Sisa Hasil Usaha Bila terdapat sisa hasil usaha dari penyelenggaraan Rapat Kerja PERSI : 75% untuk PERSI Daerah Penyelenggara, dan 25% untuk PERSI Pusat (teknis dimusyawarahkan) ---------------------------------------Keputusan Kongres IX PERSI Tahun 2003.
▄
57
58
TATA TERTIB KONGRES PERSI Pasal 1 Dasar 1. Anggaran Dasar PERSI Bab IV tentang Organisasi 2. Anggaran Rumah Tangga PERSI Bab III tentang Pengurus Pusat dan Bab IV Tentang Kongres dan tata Tertib Kongres. 3. Keputusan Kongres yang baru diadakan sebelumnya. 4. Hasil Rapat Kerja PERSI yang baru diadakan sebelumnya. Pasal 2 Tujuan 1. Menindaklanjuti hasil Rapat Kerja PERSI yang baru diadakan sebelumnya. 2. Menilai pertanggungjawaban Pengurus Pusat PERSI 3. Menilai Pertanggungjawaban MAKERSI Pusat 4. Memilih dan melantik Ketua Umum untuk selanjutnya bersama 2 (dua) orang Formatur terpilih menyusun Pengurus PERSI Pusat. 5. Memilih dan melantik Ketua Makersi Pusat untuk selanjutnya menyusun anggotanya. 6. Menyusun dan menetapkan point-point yang menjadi program kerja Pengurus Pusat dan Makersi Pusat. 7. Membahas dan memutuskan hal-hal yang dianggap perlu. Pasal 3 Peserta 1. Pengurus PERSI Pusat 2. Makersi Pusat 3. Utusan PERSI Daerah dan Makersi Daerah berdasarkan surat mandat. 4. Peninjau/Undangan
59
Pasal 4 Hak Bicara dan Hak Suara 1. Pengurus PERSI Pusat, Makersi Pusat dan Peninjau mempunyai hak bicara tetapi tidak mempunyai hak suara. 2. Utusan PERSI Daerah mempunyai hak bicara dan hak suara. 3. Jumlah suara utusan PERSI Daerah ditentukan berdasarkan jumlah anggotanya (ART, pasal 9 ayat 2) a. setiap 10 anggota memiliki 1 suara. b. Jumlah suara maksimum 5 suara dan minimum 1 suara. Pasal 5 Persidangan 1. 2. 3.
Kongres terdiri dari Sidang Pleno dan Sidang Komisi. Sidang Komisi terbagi atas Komisi Organisasi dan Komisi Program. Setiap Komisi mempunyai nara sumber. Pasal 6 Korum dan Pimpinan Sidang
1. Kongres dianggap sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah satu jumlah Daerah dan setengah ditambah satu jumlah suara (ART, pasal 11 ayat 2). 2. Jika korum tidak tercapai maka sidang diskors paling lama 1 x 24 jam dan sidang dianggap sah setelah skorsing (ART, pasal 11 ayat 3). 3. Pembukaan, penetapan tata tertib, acara dan pemilihan Ketua Sidang dan Sekretaris Sidang dipimpin oleh Ketua Panitia Kongres. 4. Pimpinan Sidang (sidang pleno dan sidang komisi) dipilih oleh utusan Daerah melalui musyawarah dan mufakat, terdiri dari ketua dan sekretaris. 5. Apabila penilaian pertanggungjawaban Pengurus Pusat PERSI dan Makersi Pusat selesai dan dapat diterima, maka Pengurus Pusat dan Makersi Pusat dinyatakan demisioner dan selanjutnya mempunyai status sebagai peninjau.
60
Pasal 7 Pemilihan Pengurus 1. Pemilihan Ketua Umum (ART, Pasal 11 ayat 1) dan Ketua Makersi Pusat (ART, Pasal 20 ayat 1) dilakukan melalui formatur. 2. Ketua Umum demisioner bila bersedia dapat menjadi calon formatur 3. Jumlah formatur adalah maksimum 3 orang. 4. Calon formatur diusulkan oleh utusan Daerah. 5. Kriteria calon Ketua Umum : a. Mempunyai kemampuan visioner dalam organisasi. b. Mempunyai kemampuan dalam kepemimpinan. c. Bersedia tidak merangkap jabatan sebagai Ketua Organisasi profesi kesehatan lainnya bilamana terpilih. d. Sedapat mungkin pernah menjadi Pengurus PERSI e. Pimpinan Rumah Sakit (Direktur atau Kepala Rumah Sakit) atau pernah menjabat Pimpinan Rumah Sakit (Direktur atau Kepala Rumah Sakit) dan diberi wewenang oleh rumah sakitnya. 6. Kriteria calon Makersi Pusat a. Mempunyai kemampuan visioner dalam organisasi b. Mempunyai pengalaman dalam memimpin rumah sakit. c. Sedapat mungkin pernah menjadi Pengurus PERSI atau Makersi. 7. Pemilihan dilakukan secara bebas dan rahasia berdasarkan suara terbanyak. Pasal 8 Keputusan 1. Keputusan Kongres dilakukan secara musyawarah dan mufakat (ART, pasal 11 ayat 4). 2. Jika musyawarah dan mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui suara terbanyak (ART, pasal 11 ayat 5) --------------------------------------Keputusan Kongres IX Tahun 2003.▄
61
62
TATA CARA PENYELENGGARAAN KONGRES PERSI Pasal 1 Penyelenggaraan 1. Kongres PERSI diselenggarakan oleh PERSI Daerah. 2. PERSI Daerah yang berminat sebagai penyelenggara Kongres PERSI, mengajukan sebagai calon dalam rapat Kerja PERSI untuk selanjutnya diputuskan dalam Kongres PERSI. Pasal 2 Biaya Biaya penyelenggaraan Kongres PERSI ditanggung oleh tuan rumah penyelenggara (PERSI Daerah) Pasal 3 Waktu dan Tempat Waktu dan tempat Kongres PERSI ditentukan bersama oleh PERSI Pusat dan PERSI Daerah (tuan rumah penyelenggara).
Acara Kongres PERSI : 1. Sidang organisasi 2. Sidang Ilmiah 3. Pameran
Pasal 4 Acara
Pasal 5 Peserta 1. Peserta Sidang Organisasi tidak dipungut biaya, terdiri dari :
63
a. Pengurus PERSI Pusat dan Makersi Pusat b. Utusan PERSI Daerah dan Makersi Daerah c. Peninjau/Undangan 2. Biaya perjalanan dan akomodasi penginapan ditanggung oleh peserta, Panitia dapat menyediakan transportasi lokal. 3. Peserta Sidang Ilmiah, dikenakan biaya pendaftaran yang besarnya ditentukan oleh Panitia Penyelenggara (PERSI Daerah Penyelenggara). Utusan PERSI Pusat dibebaskan biaya pendaftaran dan PERSI Daerah masing-masing untuk 1 (satu) orang dibebaskan biaya pendaftaran. 4. Peserta Pameran adalah para perusahaan Pasal 6 Materi 1. 2.
Materi Sidang Organisasi disusun oleh PERSI Pusat. Materi Sidang Ilmiah disusun bersama oleh PERSI Daerah Penyelenggara dan PERSI Pusat. Pasal 7 Panitia
1. Steering Committee untuk Sidang Organisasi ditentukan oleh PERSI Pusat. 2. Steering Committee untuk Sidang Ilmiah ditentukan bersama oleh PERSI Pusat dan PERSI Daerah Penyelenggara. 3. Panitia Penyelenggara Kongres PERSI disusun oleh PERSI Daerah Penyelenggara dan disahkan oleh PERSI Pusat. 4. Panitia penyelenggara Kongres PERSI diharuskan membuka rekening panitia yang diperuntukan untuk kegiataan penyelenggaraan Kongres PERSI. Rekening panitia ditutup setelah selesai pertanggungjawaban keuangan penyelenggaraan Kongres PERSI.
64
Pasal 8 Sisa Hasil Usaha Bila terdapat sisa hasil usaha dari penyelenggaraan Kongres PERSI : 75% untuk PERSI Daerah Penyelenggara, dan 25% untuk PERSI Pusat (teknis dimusyawarahkan) -----------------------------------Keputusan Kongres IX PERSI Tahun 2003.▄
65
66
TATA CARA PEMBENTUKAN PENGURUS PERSI PUSAT Pasal 1 Susunan Pengurus Pengurus Pusat terdiri dari : Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara, dan Ketua-ketua Kompartemen (AD Pasal 8) Pasal 2 Masa Jabatan Masa jabatan Pengurus lamanya 3 (tiga) tahun (AD Pasal 8) Pasal 3 Pemilihan Ketua Umum dipilih dalam Kongres PERSI melalui formatur. Pasal 4 Pelantikan 1. Ketua Umum dilantik dalam Kongres PERSI oleh Ketua Sidang. 2. Ketua Umum terpilih selaku Ketua Formatur bersama 2 (dua) Formatur yang dipilih oleh Kongres menyusun Kepengurusan PERSI Pusat. Pasal 5 Pengesahan Pengurus Pusat PERSI disahkan dengan Surat Keputusan Pengurus Pusat yang ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, ditembusi kepada masing-masing Ketua PERSI Daerah dan Ketua Makersi Pusat.
67
Pasal 6 Pertanggungjawaban Pengurus Pusat PERSI bertanggung jawab pada Kongres PERSI. ----------------------------------Keputusan Kongres IX PERSI Tahun 2003. ▄
68
TATA CARA PEMBENTUKAN MAKERSI PUSAT Pasal 1 Fungsi dan Tugas Makersi Pusat merupakan badan otonom, berfungsi sebagai Penasehat Pengurus PERSI Pusat, serta berkewajiban menetapkan strategi dan kebijaksanaan dan garis-garis besar program pembinaan KODERSI secara nasional. Pasal 2 Susunan Anggota 1. Susunan Makersi Pusat sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan maksimal 9 (sembilan) orang (ART, pasal 19) 2. Susunan Makersi Pusat terdiri dari : Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota (ART, pasal 19). Pasal 3 Pemilihan Ketua Makersi Pusat dipilih dalam Kongres PERSI melalui formatur. Pasal 4 Pelantikan Ketua Makersi Pusat terpilih dilantik dalam Kongres PERSI oleh Ketua Sidang.
69
Pasal 5 Masa Jabatan Ketua terpilih menyusun anggotanya untuk selama masa kepengurusan PERSI Pusat. Pasal 6 Persyaratan Anggota Anggota Makersi Pusat harus mewakili profesi-profesi ; Manajemen Rumah Sakit, Kedokteran, Keperawatan, Hukum Kesehatan, dan profesi lainnya. Pasal 7 Pengesahan Susunan Makersi Pusat disahkan dengan Surat Keputusan Makersi Pusat yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris, ditembusi kepada Ketua Umum PERSI Pusat dan masing-masing Ketua PERSI Daerah, dan Makersi Daerah. Pasal 8 Pembiayaan Biaya-biaya yang diperlukan dalam kegiatan Makersi Pusat menjadi tanggung jawab PERSI Pusat. Pasal 9 Pertanggungjawaban Makersi Pusat bertanggung jawab kepada Kongres PERSI -------------------------------------Keputusan Kongres IX PERSI Tahun 2003.
▄
70
TATA CARA PEMBENTUKAN PENGURUS PERSI DAERAH Pasal 1 Susunan Pengurus Pengurus Daerah sekurang-kurangnya terdiri dari : Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Bendahara (AD Pasal 8) Pasal 2 Masa Jabatan Masa jabatan Pengurus lamanya 3 (tiga) tahun (AD Pasal 8) Pasal 3 Pemilihan 1. Ketua dapat dipilih secara aklamasi atau melalui formatur dalam rapat pleno anggota PERSI Daerah. 2. Ketua terpilih selanjutnya menyusun Kepengurusan PERSI Daerah. Pasal 4 Pengesahan Susunan lengkap Pengurus PERSI Daerah disampaikan kepada PERSI Pusat untuk disahkan dengan Surat Keputusan Pengurus Pusat yang ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, ditembusi kepada masing-masing Ketua PERSI Daerah. Pasal 5 Pelantikan Pengurus PERSI Daerah dilantik oleh Ketua Umum PERSI Pusat.
71
Pasal 6 Pertanggungjawaban Pengurus PERSI Daerah bertanggung jawab dalam rapat pleno anggota PERSI Daerah. -------------------------------Keputusan Kongres IX PERSI Tahun 2003. ▄
72
TATA CARA PEMBENTUKAN MAKERSI DAERAH Pasal 1 Fungsi dan Tugas Makersi (Majelis Kehormatan Etik Rumah Sakit) Daerah merupakan badan otonom, berfungsi sebagai Penasehat Pengurus PERSI Daerah, serta berkewajiban menjabarkan strategi dan kebijaksanaan program nasional mengenai KODERSI di tingkat wilayah atau PERSI Daerah serta mengkoordinasikan pelaksanaannya di rumah-rumah sakit yang berada di wilayahnya. Pasal 2 Susunan Anggota 3. Susunan Makersi Daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan maksimal 7 (tujuh) orang (ART, pasal 19) 4. Susunan Makersi Daerah terdiri dari : Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota (ART, pasal 19). Pasal 3 Pemilihan Ketua Makersi Daerah dapat dipilih melalui aklamasi atau melalui formatur dalam rapat pleno anggota PERSI Daerah. Pasal 4 Masa Jabatan Ketua terpilih menyusun anggotanya untuk selama masa kepengurusan PERSI Daerah.
73
Pasal 5 Pengesahan Susunan lengkap Makersi Daerah disampaikan kepada Makersi Pusat untuk disahkan dengan Surat Keputusan Makersi Pusat yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris, ditembusi kepada Ketua Umum PERSI Pusat dan masing-masing Ketua Makersi Daerah. Pasal 6 Persyaratan Anggota Makersi Daerah harus mewakili profesi-profesi ; Manajemen Rumah Sakit, Kedokteran, Keperawatan, Hukum Kesehatan, dan profesi lainnya. Pasal 7 Pelantikan Pelantikan Makersi Daerah bersamaan dengan pelantikan Pengurus PERSI Daerah oleh Ketua Umum PERSI Pusat. Pasal 8 Pembiayaan Biaya-biaya yang diperlukan dalam kegiatan Makersi Daerah menjadi tanggung jawab PERSI Daerah. Pasal 9 Pertanggungjawaban Makersi Daerah bertanggung jawab dalam rapat pleno anggota PERSI Daerah. -----------------------------------Keputusan Kongres IX PERSI Tahun 2003. ▄
74
TATA LAKSANA PELANTIKAN PENGURUS PERSI DAN MAKERSI DAERAH 1. KELENGKAPAN a. Bendera Merah Putih (disiapkan) b. Bendera PERSI (disiapkan Pusat) c. Surat Keputusan (disiapkan Pusat) d. Lafal Pelantikan (disiapkan Pusat) e. Piagam Pelantikan (disiapkan Pusat) f. Pin (disiapkan Pusat g. Jas / Jaket PERSI (disiapkan Pusat & Daerah) 2. PERSONIL UPACARA a. MC : dari Daerah b. Yang melantik : Ketua Umum PERSI bila berhalangan Sekretaris Jenderal PERSI atau yang ditunjuk mewakili. Undangan sebagai Pendamping dari PERSI Pusat : - Sekretaris Jenderal PERSI, atau - Ketua Kompartemen Organisasi, atau - Kepala Sekretariat, atau - Anggota Kompartemen lain c. Yang dilantik : Pengurus Daerah (lengkap) d. Undangan : - Seluruh anggota rumah sakit PERSI Daerah - Organisasi Profesi - Unsur Dinas Kesehatan - Unsur Pemerintah Daerah - Unsur lain yang terkait
75
3. PELAKSANAAN PELANTIKAN a. Pembukaan oleh MC b. Pembacaan Surat Keputusan oleh Pendamping dari PERSI Pusat Catatan : Pada saat dibacakan SK, anggota Pengurus Daerah yang disebutkan namanya maju ke mimbar (tempat pelantikan) c. Pernyataan Pelantikan oleh Ketua Umum PERSI. d. Penyematan Pin kepada Ketua PERSI Daerah yang dilantik e. Pemberian selamat kepada Pengurus Daerah yang dilantik. f. Sambutan : - Ketua PERSI Daerah - Unsur Pemerintah Daerah - Ketua Umum PERSI g. Doa h. Penutup : MC 4. ACARA TAMBAHAN Dapat diadakan : a. Seminar b. Pertemuan Anggota c. Hiburan d. Dan lain-lain -------------------------Keputusan PP. PERSI Nomor : 50A Tahun 2008▄
76
SERAGAM PERSI
Warna
: Biru Tua
Pria/Wanita
: Jas
Simbol PERSI bordiran dengan bentuk ukuran standard ditempel pada dada sebelah kiri. Yang diseragamkan hanya bagian atas, untuk bagian bawah warna menyesuaikan (Pria ; celana panjang, Wanita ; rok).
PERSI Pusat
IRSJAM
PERSI Daerah
-------------------------Keputusan Kongres –VIII PERSI tahun 2000▄
77
78
ATRIBUT DAN LAMBANG PERSI Pasal 1 Atribut Atribut yang dimiliki oleh PERSI Pusat dan PERSI Daerah adalah 1. Cap / Stempel 2. Bendera Pasal 2 Cap / Stempel PERSI Pusat 1. Bulat berbentuk lingkaran berdiameter 2,5 (dua koma lima) cm. 2. Dalam lingkaran ada tulisan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia. 3. Antara tulisan Perhimpunan Rumah Sakit – Seluruh Indonesia terdapat lambang bintang lima dalam lingkaran. 4. Palang bagian tengah dasar HIJAU dengan tulisan PERSI warna putih. Pasal 3 Cap / Stempel PERSI Daerah 1. Bulat berbentuk lingkaran berdiameter 3 (tiga) cm. 2. Dalam lingkaran ada tulisan Perhimpunan RS Seluruh Indonesia dan nama PERSI Daerah, kecuali PERSI Cabang DKI Jakarta (IRSJAM) dengan tulisan Ikatan Rumah Sakit Jakarta Metropolitan. 3. Antara tulisan Perhimpunan RS Seluruh Indonesia – Nama PERSI Daerah terdapat lambang bintang lima dalam lingkaran, kecuali untuk PERSI Daerah DKI Jakarta (IRSJAM, antara tulisan Ikatan Rumah Sakit – Jakarta Metropolitan terdapat lambang bintang lima dalam lingkaran. 4. Palang bagian dasar HIJAU dengan tulisan PERSI warna putih, kecuali untuk PERSI Daerah DKI Jakarta (IRSJAM) palang bagian dasar HIJAU dengan lambang Monas warna putih.
79
Pasal 4 Bendera 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Panjang berukuran 1 (satu) meter Lebar berukuran 1,5 (satu setengah) meter Warna dasar adalah Putih Lambang PERSI : bulat berbentuk lingkaran Dalam lingkaran ada tulisan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia Antara tulisan Perhimpunan Rumah Sakit – Seluruh Indonesia terdapat lambang bintang lima dalam lingkaran. Palang bagian tengah dasar hijau dengan tulisan PERSI warna putih. Lambang PERSI berada di tengah Lambang PERSI Daerah bila diinginkan lebih kecil, pada pojok kiri atas. Nama PERSI Daerah ditulis centring pada bagian bawah. Pasal 4 Penggunaan
1. Cap PERSI digunakan untuk administrasi dan melengkapi dokumen yang diperlukan. 2. Bendera PERSI digunakan pada setiap Kongres PERSI dipasang sebagai kelengkapan dalam penyelenggaraan upacara organisasi
Cap / Stempel PERSI Pusat
contoh Cap / Stempel PERSI Daerah
Cap / Stempel IRSJAM
80
PERHIMPUNAN RUMAH SAKIT SELURUH INDONESIA (INDONESIAN HOSPITAL ASSOCIATION)
Bendera PERSI Pusat
PERSI DAERAH DKI JAKARTA ( IRSJAM )
Bendera PERSI Daerah DKI JAKARTA (IRSJAM)
81
Logo Daerah
PERSI DAERAH ……….. Benderah PERSI Daerah --------------------------------Keputusan Kongres V PERSI tahun 1990▄
82
MARS PERSI
83
--------------------------------Keputusan PP. PERSI Nomor 82 tahun 2008▄
84
PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN PERSI
PENDAHULUAN Di dalam perkembangan negara dan bangsa Indonesia, perumahsakitan telah membuktikan peran aktifnya. Demikian pula dalam masa pembangunan bangsa saat ini, dan diharapkan pula untuk masa mendatang, peran profesi ini akan tetap menonjol. Peran ini diharapkan tidak hanya bersifat peran kearah kesejahteraan masyarakat yang sangat erat kaitannya dengan konsep dan pelaksanaan profesi bidang perumahsakitan, tetapi bahkan lebih dari itu, perumahsakitan di Indonesia telah menunjukkan kemampuannya dalam mempelopori perjuangan bangsa dalam hampir setiap segi kehidupannya. Kita kenal beberapa tokoh perumahsakitan dalam perjuangan ini, oleh karena itu untuk menghargai setiap karya dan kepeloporan perumahsakitan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara juga dalam pengembangan organisasi rumah sakit sendiri, Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia telah menetapkan beberapa nama tokoh dibidang perumahsakitan dari negara kita sebagai nama Penghargaan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia. Penghargaan ini diberikan kepada Rumah Sakit (Anggota PERSI), Lembaga/Instansi, Pengurus atau mantan Pengurus PERSI Pusat/Daerah, PERSI Daerah dan masyarakat yang telah membuktikan prestasi dan pengabdiannya dalam pengembangan rumah sakit serta peningkatan mutu rumah sakit dan peningkatan pelayanan rumah sakit kepada masyarakat, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dibidang perumahsakitan dan pengembangan organisasi PERSI. Sebagai pedoman dalam pemberian penghargaan Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia ini, maka disusun petunjuk sebagai berikut :
85
BAB I PENGERTIAN Pasal 1 Pengertian dan Batasan 1. Tanda penghargaan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) adalah penghargaan yang diberikan sebagai pengakuan dan penghormatan atas prestasi yang ditentukan berdasarkan penilaian oleh Tim Penilai yang dibentuk oleh Pengurus PERSI Pusat. 2. Tanda penghargaan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) diberikan kepada Rumah Sakit (Anggota PERSI), Lembaga/Instansi, Pengurus atau mantan Pengurus PERSI Pusat/Daerah, PERSI Daerah dan masyarakat yang telah membuktikan prestasi dan pengabdiannya dalam pengembangan perumahsakitan serta peningkatan mutu rumah sakit dan peningkatan pelayanan rumah sakit kepada masyarakat, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dibidang perumahsaitan dan pengembangan organisasi PERSI. 3. Tanda penghargaan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) dilaksanakan pemberiannya pada saat Kongres PERSI.
BAB II TUJUAN Pasal 2 Tujuan Pemberian Penghargaan 1. Memberikan pengakuan dan penghargaan atas jasa rumah sakit (Anggota PERSI) dan tokoh masyarakat/lembaga/Instansi terhadap pengembangan perumahsakitan di Indonesia. 2. Mendorong rumah sakit (Anggota PERSI) untuk selalu meningkatkan prestasi dan pengabdiannya.
86
BAB III JENIS PENGHARGAAN Pasal 3 Jenis Tanda Penghargaan 1. Tanda penghargaan PARAMAKARYA PARAMA HUSADA, merupakan penghargaan tertinggi PERSI yang diberikan kepada tokoh masyarakat/lembaga/ instansi atas perhatian yang besar serta prakarsa dalam pengembangan upaya dibidang perumahsakitan pada umumnya dan rumah sakit pada khususnya. 2. Tanda penghargaan PARAMAKARYA DHARMARTHA HUSADA, merupakan penghargaan tertinggi PERSI yang diberikan kepada Rumah Sakit Anggota PERSI yang telah menunjukkan prestasi kemasyarakatan yang menonjol dalam pengamalan pelayanan. 3. Tanda penghargaan PARAMAKARYA SATYA HUSADA, merupakan penghargaan tertinggi PERSI yang diberikan kepada Pengurus atau mantan Pengurus PERSI Pusat/Daerah, yang berjasa dalam mengembangkan organisasi PERSI. 4. Tanda penghargaan PARAMAKARYA ADIKA HUSADA, merupakan penghargaan tertinggi PERSI yang diberikan kepada PERSI Daerah telah berjasa mengembangkan organisasinya, meningkatkan profesionalisme manajemen rumah sakit anggotanya, dan bekerjasama dengan instansi terkait lainnya dalam memberikan pengabdian kepada masyarakat khususnya dalam bidang pelayanan kesehatan. Pasal 4 Bentuk Penghargaan Bentuk Penghargaan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) : 1. Penghargaan PARAMAKARYA PARAMA HUSADA diberikan dalam bentuk : Piagam dan Medali Emas. 2. Penghargaan PARAMAKARYA DHARMARTHA HUSADA diberikan dalam bentuk : Piagam dan Pataka.
87
3. Penghargaan PARAMAKARYA SATYA HUSADA diberikan dalam bentuk : Piagam dan Medali Emas 4. Penghargaan PARAMAKARYA ADIKA HUSADA diberikan dalam bentuk : Piagam dan Pataka
BAB IV TATA LAKSANA PEMILIHAN CALON PENERIMA DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN Pasal 5 Tata Laksana Pemilihan Penerima Penghargaan 1. Pemilihan calon penerima penghargaan PERSI, PERSI Pusat membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari unsur-unsur : a. Dewan Penyantun : Ketua dan Sekretaris b.Makersi Pusat : Ketua dan Sekretaris c. Pengurus Pusat PERSI : (Ketua, Sekjen, Bendahara dan Ketuaketua Kompartemen) d.Tokoh lain yang ditunjuk. Dengan susunan Panitia terdiri dari : Ketua, Sekretaris dan Anggota 2. Panitia pemilihan calon penerima Penghargaan PERSI, dibentuk satu tahun menjelang Kongres. 3. Kriteria untuk pemilihan penerima penghargaan yang menjadi pegangan Panitia antara lain adalah : a. Penerima Penghargaan PARAMAKARYA PARAMA HUSADA : i. Tokoh masyarakat/lembaga/instansi ii. Memberi perhatian yang besar untuk pengembangan upaya dibidang perumahsakitan. iii. Memprakarsai suatu upaya besar yang mendorong pengembangan rumah sakit/perumahsakitan. iv. Memperlihatkan jasa dan bantuannya yang besar dalam upaya pengembangan rumah sakit/perumahsakitan b. Penerima Penghargaan PARAMAKARYA DHARMARTHA HUSADA i. Rumah Sakit Anggota PERSI, telah membuktikan secara nyata prestasinya dalam mengabdikan ilmu dan kemampuan
88
profesinya bagi pembangunan kesehatan pada umumnya dan dunia perumahsakitan pada khususnya. ii. Telah membuktikan kesetiannya terhadap perumahsakitan, etika rumah sakit. iii. Membantu program pemerintah secara nyata dibidang kesehatan dan juga membantu pelayanan bagi masyarakat yang kurang mampu. c. Penerima Penghargaan PARAMAKARYA SATYA HUSADA : i. Pengurus atau mantan Pengurus PERSI Pusat/Daerah. ii. Mencurahkan perhatiannya yang besar pada upaya memperkuat dan mengembangkan organisasi PERSI, baik meningkatkan peran dan citra PERSI dalam pembangunan kesehatan maupun memperkuat pengelolaan organisasi. iii. Mempelihatkan hasil-hasil nyata dari (ii) diatas. iv. Menjunjung tinggi nilai profesi dan kode etik rumah sakit. v. Pernah menjadi Pengurus Pusat ataupun Pengurus Daerah minimal 1 periode kepengurusan. d. Penerima Penghargaan PARAMAKARYA ADIKA HUSADA : i. PERSI Daerah ii. Diberikan kepada PERSI Daerah yang telah berjasa mengembangkan organisasi, meningkatkan profesionalisme manajemen rumah sakit, dan bekerja sama dengan Instansi lain dalam memberikan pengabdian kepada masyarakat khususnya dalam bidang pelayanan kesehatan 4. Selanjutnya Pengurus PERSI Daerah dan Pengurus PERSI Pusat memasukkan nama-nama calon penerima Tanda Penghargaan, sebagai usulan, dilampiri dengan data lengkap mengenai calon yang diusulkan (curriculim vitae dan prestasi yang diperlihatkan). 5. Panitia menelaah calon-calon yang diusulkan dan menetapkan penerima penghargaan. 6. Pengurus PERSI Pusat menerbitkan Surat Keputusan untuk tiap penerima penghargaan dan mempersiapkan tanda penghargaan yang dimaksud.
89
Pasal 6 Pemberian Tanda Penghargaan 1. Tanda Penghargaan PERSI diberikan kepada penerima penghargaan pada upacara pembukaan Kongres PERSI. 2. Upacara pemberian Tanda Penghargaan dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam urutan acara a. Pembacaan Surat Keputusan Pengurus PERSI Pusat. b. Pembacaan riwayat hidup dan prestasi menonjol dari penerima penghargaan. c. Penyampaian Piagam Penghargaan dan Tanda Penghargaan 3. Biaya transport bagi penerima penghargaan dari tempat asalnya ke tempat upacara ditanggung oleh PERSI Pusat.
BAB V PENUTUP Pasal 7 Pedoman Tata Cara Pemberian Tanda Penghargaan PERSI ini dimaksudkan untuk menyeragamkan pelaksanaan pemberian penghargaan PERSI. Untuk itu diminta perhatian bagi seluruh jajaran PERSI untuk menegakkan pelaksanaannya secara tertib. ----------------------------------------------Keputusan Kongres VIII PERSI Tahun 2000
▄
90
TATA CARA PENGELOLAAN SURAT MENYURAT PERSI Pasal 1 Pendahuluan 1. Proses surat menyurat dan dokumentasi merupakan hal penting dalam kegiatan organisasi. PERSI sebagai organisasi Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia perlu mempunyai sistem pengelolaan surat menyurat serta dokumentasi yang baik sehingga perkembangannya dari waktu ke waktu dapat diikiuti dengan cermat meskipun kepengurusan berganti setiap 3 tahun sekali. 2. PERSI saat ini telah mempunyai cabang di setiap propinsi sehinga untuk memperjelas perkembangan organisasi baik Pusat maupun Daerah, maka dalam pengelolaan surat menyurat dan dokumentasi ini dianut sistem wilayah dan instansi yang akan tercermin pada code surat menyurat yang bersangkutan. Pasal 2 Tujuan 1. Mempermudah penyimpanan, penanganan lebih lanjut ataupun pembuatan tanggapan/jawaban secara cepat dan tepat. 2. Meningkatkan efisiensi penanganan surat menyurat. 3. Membantu perkembangan organisasi PERSI. Pasal 3 Kode Surat dan Dokumen 1. Kode surat dan dokumen dijabarkan oleh masing-masing PERSI Pusat maupun PERSI Daerah dalam Petunjuk Penggunaan file PERSI. 2. Sebagai contoh penggunaan file Surat Keluar di PERSI Pusat sebagai berikut ;
91
Surat ditujukan kepada PERSI Daerah Sumatera Utara, surat ini adalah surat keluar ke-30 dan kedua kalinya tentang hal yang sama, dikeluarkan pada bulan Juni 1998, maka nomor surat tersebut menjadi : 30/02/1A2/PP.PERSI/VI/1998. Keterangan : 30 = nomor urut surat keluar 02 = surat dikirim kedua kalinya tentang hal yang sama dan kealamat yang sama 1A2 = kode file PERSI Cabang Sumatera Utara PP.PERSI = kode PERSI Pusat VI = bulan surat dikeluarkan 1998 = tahun surat dikeluarkan 3. Sebagai contoh penggunaan file Surat Masuk di PERSI Pusat Surat datang dari Departemen Kesehatan. Surat ini adalah surat ke10 yang masuk pada bulan Juli 1998, maka agenda surat tersebut menjadi : : 10/01/2D1/VII/1998. Keterangan : 10 = nomor urut surat masuk 01 = identitas surat baru pertama kali diterima 2D1 = kode file Departemen Kesehatan VII = surat diterima bulan Juli 1998 = surat diterima tahun 1998 Pasal 4 Proses Pengelolaan Surat/Dokumen 1. Surat Masuk a. Surat yang masuk setelah dipelajari identitas dan sasaran serta isinya diagendakan pada buku agenda surat masuk dengan dibubuhi nomor agenda sebagai contoh dalam III.2. Hal ini dilakukan oleh agendaris. b. Setelah diagendakan surat diteruskan kepada Kepala Sekretariat untuk diteliti dan diteruskan kepada yang bersangkutan. c. Ketua/Sekretaris PERSI setelah mempelajari surat tersebut dapat 1) Memerintahkan Kepala Sekretariat untuk mengarsipkannya, atau 2) Mempersiapkan jawabannya, atau
92
3) Mengedarkannya. d. Pengarsipan dilakukan dengan tata cara arsip sebagaimana yang dijelaskan dalam V berikut. e. Persiapan jawaban/edaran disampaikan kepada Ketua atau Sekretaris untuk persetujuan/koreksinya dan setelah memperoleh persetujuan dilaksanakan proses lebih lanjut. 2. Surat Keluar a. Surat keluar dapat berupa tanggapan/tindak lanjut surat masuk, dapat pula merupakan proses tersendiri. b. Dalam kedua hal tersebut nomor surat diberikan dengan cara seperti pada contoh III.2. c. Setelah konsep dibuat, disetujui oleh Ketua atau Sekretaris dan telah menjadi surat yang telah final prosesnya dikirimkan dengan sasarannya. d. Sebelum dikirim diekspedisikan Ekspedisi pos Ekspedisi melalui kurir e. Surat yang dikirim dengan pos, tanda bukti berupa resi, pos/stempel pos, sedangkan yang melalui kurir adalah nama dan tanda tangan yang menerima surat tersebut disertai dengan catatan tanggal penerimaannya. Pasal 5 Pengarsipan 1. Pengarsipan berdasarkan pada kode surat dan dokumen yang terdapat pada Petunjuk Penggunaan File PERSI yang disusun oleh PERSI maupun PERSI Daerah. 2. masing-masing kode surat dan dokumen akan memperoleh box yang mewadahi surat-surat yang bersangkutan. 3. pengambilan berkas dari arsip harus melalui cara pengisian formulir yang tersedia. Formulir ini akan ditinggalkan pada map yang bersangkutan setelah berkas/surat kembali bon pinjaman dimusnahkan.
93
Pasal 5 Penutup Dengan ditentukannya tata cara pengelolaan surat/dokumen ini maka memudahkan Sekretariat dalam mengelola surat/dokumen PERSI secara tertib sesuai dengan yang diharapkan. ---------------------------------------Keputusan PP.PERSI No. 14 Tahun 1991
▄
94
SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN PERSI Pasal 1 Pendahuluan 1. 2.
3.
4.
5.
Keuangan/kekayaan hakekatnya adalah hal milik dan harta amanah, milik Perhimpunan Rumah Seluruh Indonesia (PERSI) Sistem pengelolaan keuangan yang ditetapkan Pengurus PERSI sebagai penerima amanah yang harus dipertanggungjawabkan, bukan saja secara organisatoris, tetapi kepada anggota maupun kepada Allah SWT. Pengertian pengelolaan keuangan adalah meliputi ; usaha penggalian dana, pengumpulan, penyimpanan, penggunaan, pengawasan, pengendalian dan pertanggungjawaban, sehingga seluruh pengeluaran dilakukan terencana, terpadu dan terkendali secara efektif dan efisien. Dalam keadaan tertentu hal-hal yang belum tercantum dalam sistem ini dapat diambil kebijakan khusus, namun tetap merupakan kebijakan kolegial yang mengutamakan kepentingan organisasi dan dapat dipertanggungjawabkan secara organisatoris. Berikut ini adalah penjabaran mekanisme dan petunjuk teknis, sistem pengelolaan keuangan yang ditetapkan PERSI. Pasal 2 Sumber Dana
1. Sebagian iuran anggota (prosentase) yang diterima dari PERSI Daerah. 2. Sumbangan dari perusahaan/pengusaha/donatur. 3. Sisa hasil usaha kegiatan penyelenggaraan seminar, pelatihan, kongres,d an sebagainya. 4. Usaha-usaha lain yang syah dan halal serta tidak mengikat.
95
Pasal 3 Laporan Keuangan 1. Pada tiap awal periode kepengurusan harus dibuatkan posisi neraca awal. 2. Pada tiap akhir tahun, Ketua dan Bendahara melakukan kas dan stock opname serta melakukan penyelesaian sesuai dengan ketentuan yang ada. 3. Pada tiap akhir periode kepengurusan, harus dibuat laporan pertanggungjawaban keuangan selama periode berjalan. Pasal 4 Uraian Tugas Bidang Keuangan 1. Ketua a. Bersama Bendahara memberikan persetujuan dengan menandatangani bukti-bukti penerimaan uang maupun pengeluaran uang yang berkaitan dengan transaksi yang terjadi di PERSI. b. Menandatangani cek dan urusan bank lainnya bersama dengan Bendahara. 2. Sekretaris Jenderal a. Bersama Bendahara memberikan persetujuan dengan menandatangani bukti-bukti penerimaan uang maupun pengeluaran uang yang berkaitan dengan transaksi yang terjadi di PERSI, jika Ketua berhalangan. b. Bersama bendahara menandatangani cek, jika ketua berhalangan. 3. Bendahara a. Mengkoordinir penyusunan anggaran penerimaan dan pengeluaran rutin PERSI. b. Mengkoordinir penggalian sumber-sumber penerimaan, menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. c. Mengkoordinir pembukuan transaksi dan penyusunan laporan keuangan.
96
d. Mengotorisasi pengeluaran uang dalam jumlah tertentu bersama Ketua atau Sekretaris Jenderal. e. Menandatangani cek, giro dan deposito bersama Ketua atau Sekretaris Jenderal. f. Melakukan kas opname. g. Bendahara dapat dibantu oleh Staf 4. Staf Administrasi Keuangan dan Pembukuan a. Membuat bukti-bukti intern baik penerimaan maupun pengeluaran dengan didukung dari bukti/dokumen pengeluaran yang diterima dari Sekretariat, Kompartemen/Bidang Makersi, dan panitia khusus lainnya. b. Membukukan semua transaksi dilengkapi dengan pendukung yang sah dan benar. c. Menerima bukti-bukti transaksi dan meneliti bukti-bukti yang telah dibukukan. d. Menandatangani semua bukti yang telah dibukukan. e. Menyusun laporan keuangan f. Tugas lain yang diberikan oleh bendahara. 5. Staf Kasir dan Verifikasi a. Menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang yang sah. b. Meneliti kebenaran perhitungan dan keabsahan bukti yang akan dibayarkan/diterima serta meminta/menerima bukti-bukti yang sah dan benar. c. Menyerahkan bukti-bukti yang telah dibayar kepada Bendahara. d. Menandatangani bukti-bukti yang telah dibayar/diterima. e. Menyelenggarakan buku kas/bank. f. Melakukan kas/stock opname. g. Tugas lain yang diberikan Bendahara. 6. Pemegang Kas Kecil (Dana Taktis) a. Memegang uang kas untuk keperluan rutin operasional sekretariat yang harus dilakukan secara kas. b. Jumlah kas kecil ditetapkan nilai nominal tertentu dan ditinjau kembali sesuai ketentuan. c. Pemegang kas kecil/dana taktis mengajukan droping sesuai bukti-bukti yang telah dikeluarkan dan pos/rekening yang bersangkutan.
97
d. Pada waktu tertentu dilakukan kas opname. Pasal 4 Prosedur Penerimaan dan Pengeluaran Kas/Bank 1. Dokumen-dokumen yang digunakan : a. BTKB = Bukti Penerimaan Kas dan Bank b. BKKB = Bukti Pengeluaran Kas dan Bank c. DP = Dokumen pendukung d. Kwitansi 2. Prosedur a. BTKB dibuat rangkap 3 (tiga). Lembar Pertama untuk yang bersangkutan (penyetor uang). Lembar Kedua untuk pembukuan dan Lembar Ketiga untuk kasir. Setiap penerimaan kas/bank harus dibuatkan kuitansi dan ditandatangani oleh Bendahara dan Ketua atau Sekretaris Jenderal serta dilengkapi dengan DP. b. BKKB dibuat rangkap 3 (tiga). Lembar Pertama untuk pembukuan. Lembar Kedua untuk yang bersangkutan (penerima dana). Lembar Ketiga untuk kasir. Setiap pengeluaran kas/bank dilampiri dokumen pendukung (DP) asli yang telah diketahui oleh pihak-pihak yang berhak otorisasi pengeluaran. c. Cek/Giro bank ditandatangani minimal 2 (dua) orang dari bendahara dan Ketua atau Sekretaris Jenderal. Pasal 5 Narasi Sistimatika Perkiraan Keuangan Kode Perkiraan A. Aktiva = 1 1. Aktiva Lancar = 11 Kas = 111 Bank = 112 Bon Sementara = 113 Piutang = 114 Deposito = 115 2. Aktiva tetap = 12 Kendaraan = 121
98
Peralatan perlengkapan = 122 Peralatan kantor = 123 3. Aktiva lain-lain = 13 B. Pasiva = 2 1. Utang lancar = 21 2. Utang lain-lain = 22 3. Saldo usaha/dana (tahun berjalan) = 23 4. Modal = 24 C. Penerimaan = 3 Sebagai contoh di PERSI Pusat 1. PERSI Daerah = 31 D.I Aceh = 31.1 Sumatera Utara = 31.2 Sumatera Barat = 31.3 Jambi = 31.4 Riau = 31.5 Bengkulu = 31.6 Lampung = 31.7 DKI Jakarta = 31.8 Jawa Barat = 31.9 Jawa Tengah = 31.10 D.I Yogyakarta = 31.11 Jawa Tengah = 31.12 Jawa Timur = 31.13 Bali = 31.14 NTB = 31.15 NTT = 31.16 Banten = 31.17 Kalimantan Barat = 31.18 Kalimantan Tengah = 31.19 Kalimantan Selatan = 31.20 Kalimantan Timur = 31.21 Sulawesi Utara = 31.22 Sulawesi tengah = 31.23
99
Sulawesi Selatan = 31.24 Sulawesi Tenggara = 31.25 Maluku = 31.26 Irian Jaya = 31.27 Kepulauan Bangka Belitung = 31.28 Kepulauan Riau = 31.29 2. Perusahaan/Pengusaha/Donatur 3. SHU (dari Seminar, Pelatihan, Kongres, dan lain-lain) 4. Lain-lain (bunga deposito, jasa giro, dan lain-lain) D. Pengeluaran = 4 Sebagai contoh di PERSI Pusat 1. Kompartemen = 41 2. Sekretariat Peralatan kantor = 42.1 ATK/surat menyurat = 42.2 Seragam pengurus = 42.3 Foto copy = 42.4 Insentif petugas = 42.5 Transportasi & konsumsi rapat = 42.6 Telpon, listrik, PAM, internet = 42.7 Rupa-rupa biaya = 42.8 3. LP3 PERSI = 43 4. Makersi = 44 5. Lain-lain (biaya administrasi bank, pajak, pajak jasa giro, dll) = 45 Pasal 6 Pedoman Pengadaan Barang 1. Setiap pengeluaran dilakukan berdasarkan mata anggaran yang ada dalam RAB yang telah disyahkan. 2. Distribusi dan otonomi pengadaan barang/jasa, didesentralisasikan dengan penanggung jawab. 3. Penunjukan leveransir tetap berorientasi pada kualitas dan harga yang paling menguntungkan. Artinya dalam kualitas yang sama dipilih yang termurah.
100
4. Untuk penghematan diusahakan bekerjasama dengan leveransir yang bersedia dibayar 50% dan bersedia menerima kembali sisa barang yang tidak terpakai. 5. Kebutuhan barang inventaris harus ditempuh yang menguntungkan antara membeli dan menyewa. 6. Pembelian barang/jasa harus dengan harga neto. 7. Apabila pengadaan barang/jasa diperlukan tender dengan pertimbangan nilai yang akan dikeluarkan, maka perlu dibuat kontrak dan SPK (Surat Perintah Kerja) oleh Bendahara, diketahui Ketua/yang mewakili. Keputusan diusahakan dilaksanakan secara kolegial dari unsur-unsur terkait. Pasal 7 Prosedur Pengadaan dan Penerimaan Barang 1. Untuk mengatur tata cara pengadaan dan penerimaan barang/jasa keperluan masing-masing bidang, perlu dibentuk tim. a. Penunjukan Leveransir. Ketua, Sekretaris Jenderal dan Bendahara bersama-sama memilih dan menunjuk leveransir yang bonafid, dapat menyediakan barang yang bermutu dengan harga khusus/kompetitif serta bersedia menerima kembali sisa barang yang tidak terpakai habis. b. Dokumen-dokumen yang digunakan : OP : ordir pembelian FR : faktur LPB : laporan penerimaan barang BPD : bukti permohonan dana SPK : surat perintah kerja (yang bersifa jasa) Dokumen-dokumen tersebut merupakan dokumen pendukung dalam prosedur pengeluaran kas/bank. 2. Prosedur a. Setiap kompartemen yang membutuhkan barang menyiapkan OP rangkap 3 (tiga) dan ditandatangani oleh Ketua Kompartemen yang bersangkutan. OP lembar ke-1 dikirimkan kepada leveransir yang telah ditunjuk.
101
OP leveransir ke-2 dan FR diserahkan kepada bagian penerimaan/gudang. OP lembar ke-3 disimpan sementara. b. Bagian penerimaan/gudang menerima barang dan FR dari leveransir, dicocokkan dengan OP lembar ke-2 kemudian menyiapkan LPB rangkap 3 (tiga). LPB lembar ke-1 diserahkan kepada Bendahara. LPB lembar ke-2 dan FR diserahkan kepada Kompartemen yang bersangkutan. LPB lembar ke-3 dan OP lembar ke-2 diarsipkan menurut nomornya dan kartu gudang dicatat. c. Kompartemen/Bdang yang bersangkutan menerima LPB lembar ke-2 dan FR dari bagian penerimaan/gudang. Diperiksa dan dicocokkan dengan OP lembar ke-3 dan menyiapkan serta menandatangani BPD rangkap 2 (dua) kemudian OP lembar ke3, FR dan BPD rangkap 2 (dua) diserahkan kepada Bendahara. d. Surat perintah kerja dapat dikeluarkan apabila pemesanan berupa jasa/pelayanan dan dilaporkan dalam Berita Acara
--------------------------------------Keputusan PP.PERSI No. 4a Tahun 2001▄
102
KERANGKA STATUTA RUMAH SAKIT (HOSPITAL BYLAWS)
STATUTA RUMAH SAKIT ”XYZ” BAGIAN PERTAMA : UMUM BAB I MUKADIMAH Mukadimah memberi gambaran mengenai sejarah RS ”XYZ” sejak saat sebelum didirikan, falsafah dan ideologi serta sistem nilai para pendiri, untuk apa ia didirikan (reason for being), tahap-tahap dalam perkembangannya, masa pasang surut yang pernah dialami, dan apa harapan untuk masa depan.
BAB II KETENTUAN UMUM Pasal 1 Pasal ini adalah glosari yang memuat penjelasan tentang istilah-istilah dan konsep-konsep yang digunakan dalam Statuta.
BAB III JATIDIRI Pasal …s/d … Pasal-pasal dalam Bab ini memuat tentang jatidiri RS “XYZ”: Nama, jenis dan kelas, lokasi, tanggal didirikan, pemilik, akte pendirian oleh
103
Notaris, bentuk badan hukum, izin dari yang hymne dan atribut penting lain, dan sebagainya.
berwenang,
logo,
BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN STATUTA Pasal…s/d … Pasal-pasal dalam Bab ini memuat ; Pedoman dasar dan pernyataan tentang tugas, kewenangan, hubungan fungsional dan tanggung jawab bagi organ-organ utama yang berkedudukan puncak di rumah sakit ; Menjadi bingkai atau rambu-rambu yang di dalam cakupannya pihakpihak yang bertanggung jawab menjalankan corporate governance dan clinical governance melakukan itu sesuai dengan kaidah dan ketentuan hukum dan keprofesian dalam menjaga dan meningkatkan mutu layanan kepada pasien ; Sebagai perangkat hukum internal yang sampai batas-batas tertentu mengakui kemandirian profesi medis untuk mengatur dan mendisiplinkan sendiri anggotanya ; Memberi landasan hukum yang pasti bagi para klinisi untuk mengambil keputusan klinis dan menjalankan tindakan pada pasien sesuai dengan ijin yang diberikan kepadanya ; Sebagai perangkat hukum internal untuk mencegah dan menyelesaikan konflik antara para profesional atau kelompok-kelompok profesi yang bekerja di rumah sakit ; Memberi kepastian dan perlindungan hukum bagi pasien bahwa haknya dihormati dan ia akan mendapat layanan yang profesional dan bermutu tinggi.
BAB V LANDASAN HUKUM UNTUK PENYUSUNAN STATUTA Pasal …s/d … UU No: 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, UU tentang PT, UU tentang Perlindungan Konsumen, UU tentang Yayasan, Produk-produk hukum Depkes, Perda, AD dan ART Perkumpulan/Yayasan/Perjan/PT
104
yang menjadi pemilik rumah sakit, dan produk-produk hukum lain yang relevan dicantumkan sebagai dasar hukum menyusun Statuta.
BAB VI ASAS DAN TUJUAN RS ”XYZ” Pasal … s/d … Dalam Bab ini diuraikan secara lebih rinci daripada dalam MUKADIMAH tentang asas-asas dan tujuan (goal) umum serta tujuan khusus RS ”XYZ”. Dalam Bab tentang ASAS DAN TUJUAN inilah terutama dimuat tentang Core Contents dan Local Specifics. Core content adalah nilai-nilai fundamental yang dianut secara universal dalam menjalankan profesi pelayanan kesehatan, seperti asas-asas etika medis, asas-asas profesionalisme (kompetensi, efikasi, aman bagi pasien), pelayanan yang bermutu (quality, efficiency, equity), akuntabilitas, dan sebagainya. Local specifics adalah hal-hal yang khusus berlaku dalam lingkungan rumah sakit tertentu, misalnya : rumah sakit dengan latar belakang agama tertentu berbeda dengan rumah sakit milik pemodal yang bertujuan laba.
BAB VII VISI DAN MISI Pasal … s/d … Substansi Bab ini adalah rumusan tentang Visi dan Misi RS ”XYZ”.
BAB V III FUNGSI DAN KEGIATAN
105
Pasal …s/d … Dalam Bab ini diuraikan tentang fungsi dan kegiatan-kegiatan RS ”XYZ” untuk mempraktekkan ASAS-ASAS dan mencapai TUJUAN seperti yang disebut dalam BAB VI.
BAB IX PENGORGANISASIAN Pasal …s/d … Dalam Bab ini diuraikan tentang kekhususan organisasi pada tingkat puncak, yaitu tentang keberadaan organ Wakil Pemilik, Direksi, dan Staf Klinik. Tiga organ ini adalah ‘tritunggal’ yang harus secara intregatif memantapkan organisasi rumah sakit (Falsafah ‘a threelegged stool’ atau ‘tiga tungku sejerangan’). Pasal…: Dewan Penyantun/Pengawas/Komisaris/ Pengurus Harian/Organ Pengurus Yayasan (pilih sesuai dengan bentuk badan hukum Pemilik) adalah organ yang berfungsi, berwenang, dan bertanggung jawab menentukan kebijakan umum rumah sakit, menyiapkan dan menentukan Direksi, menjaga mutu layanan profesional kepada publik, dan melakukan pengendalian serta pengawasan terhadap manajemen rumah sakit secara keseluruhan. Pasal…: Direksi adalah pimpinan eksekutif puncak yang bertugas, bewenang, dan bertanggung jawab menjalankan corporate governance di RS “XYZ”. Pasal...: Staf Klinik adalah para profesional yang bertugas, berwenang, dan bertanggung jawab melaksanakan clininical governance dan asuhan klinis (clinical care) di RS “XYZ”. Pasal…: Tiga pengemban kewenangan seperti tersebut pada Pasal.., Pasal.. , dan Pasal.. di atas secara bersama-sama bertanggung jawab atas pelaksanaan corporate governance dan clinical governance secara terpadu, efisien, dan efektif untuk menghasilkan layanan dan asuhan klinis yang profesional, aman, dan memenuhi kepuasan pasien.
106
Pasal…: Uraian jabatan dan hal-hal lain menyangkut Wakil Pemilik dan Direksi dijabarkan pada Bagian Kedua tentang Statuta Korporat. Uraian jabatan dan hal-hal lain menyangkut Staf Klinik dijabarkan pada Bagian Ketiga tentang Statuta Staf Klinik. Pasal….: Struktur organisasi RS “XYZ” dan uraian jabatan untuk staf menengah ke bawah dan para pelaksana ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Wakil Pemilik.
BAB X MANAJEMEN Pasal …s/d … Dalam Bab ini diuraikan tentang struktur manajemen RS “XYZ” yang terdiri atas Corporate Governance dan Clinical Governance yang keduaduanya berfokus pada pasien (patient-centered). Pasal…: Direksi bertanggung jawab (accountable) tentang Corporate Governance dan Clinical Governance. Staf Klinik bertanggung jawab (accountable) tentang Clinical Governance.
BAGIAN KEDUA : STATUTA KORPORAT BAB XI ORGAN WAKIL PEMILIK (D. PENYANTUN/PENGAWAS/KOMISARIS, dsb) Pasal … s/d … Bab ini a.l memuat: Syarat-syarat menjadi anggota, jumlah anggota, prosedur pemilihan dan pengangkatan, pengorganisasian (Ketua, sekretaris, dsb), lama masa bakti, syarat-syarat dan prosedur pemberhentian, peraturan tata tertib, syarat-syarat dan frekuensi rapat, prosedur mengambil keputusan, uraian tugas-tanggung jawab-
107
wenang-kewajiban-hak Organ Wakil Pemilik (lihat tentang uraian kewajiban dan tanggung jawab Governing Body).
BAB XII DIREKSI RUMAH SAKIT Pasal …s/d … Bab ini a.l. .memuat tentang: Syarat-syarat untuk menjadi Direktur Utama dan anggota Direksi, komposisi dan jumlah anggota Direksi, Prosedur perekrutan calon, fit and proper test, lama masa bakti, pengangkatan dan pemberhentian, uraian tugas-tanggung jawabwenang-kewajiban-hak (lihat tentang uraian tentang CEO), hubungan fungsional dengan Wakil Pemilik dan Staf Klinik.
BAGIAN KETIGA : STATUTA STAF KLINIK BAB XIII KOMITE KLINIK Pasal … s/d … Bab ini memuat Pasal-Pasal tentang: Definisi Komite Klinik (KK), Tujuan KK, Uraian tugas dan tanggung jawab KK, Uraian tentang hubungan fungsional dan hubungan akuntabilitas dengan Direksi dan Wakil Pemilik, Kedudukan KK dalam organisasi rumah sakit (sebaiknya setara dengan Direksi, ingat konsep ‘tritunggal’ dalam manajemen rumah sakit), Susunan organisasi KK, Sub-Chapter (Medik, Keperawatan, dan Penunjang Medik), susunan dan tugas Panitia atau Sub-Komite, Prosedur pemilihan Ketua KK, Prosedur penetapan petugas dan anggota KK yang lain, Masa bakti Ketua dan pengurus/anggota KK yang lain, Pengangkatan dan pemberhentian Ketua KK oleh Wakil Pemilik, Tata Tertib KK.
108
BAB XIV STAF MEDIK FUNGSIONAL (SMF) Pasal … s/d … Bab ini memuat tentang: Definisi SMF, Klasifikasi SMF, Tugas dan kewajiban umum SMF, Pengorganisasian SMF, Pemilihan Ketua SMF, Masa bakti Ketua SMF, Persyaratan penerimaan SMF, Persyaratan tentang pemberian clinical previleges, Pengangkatan ulang SMF dan penilaian ulang tentang clinical previleges, Peer Review terhadap SMF, Kewajibaan dan tanggung jawab khusus SMF adalah: menghadiri pertemuan-pertemuan rutin yang diselenggarakan KK, memelihara rekam medik secara akurat dan lengkap sesuai dengan ketentuan, memeriksa semua pasien pada waktu masuk rawat dan mencatat diagnosis pra-bedah, kewajiban konsultasi sesuai ketentuan, menerapkan informed consent oleh pasien, kewajiban mengirim jaringan yang diangkat pada waktu operasi untuk pemeriksaan patologi, kewajiban SMF untuk memberikan instruksinya secara tertulis. Akhirnya, sanksi terhadap pelanggaran oleh SMF.
BAGIAN KEEMPAT: PENUTUP BAB XIV
Pasal … s/d … Bab PENUTUP ini memuat hal-hal yang belum diatur dalam Bab-bab sebelumnya. Pasal terakhir : Statuta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di: …………. Pada tanggal : …………. KETUA DEWAN ………….RS “XYZ” Ttd. (...................................................) --------------------------------Keputusan PP.PERSI No. 29 Tahun 2003▄
109
110
PEDOMAN ETIKA PROMOSI RUMAH SAKIT I.
PENDAHULUAN
Promosi rumah sakit saat ini masih dirasakan “tabu” karena kata promosi tersebut dikonotasikan dengan arti membujuk serta mengarahkan seseorang agar mengunjungi rumah sakit tertentu. Padalah sebagaimana yang telah kita ketahui, promosi merupakan salah satu media yang sangat baik bila promosi tersebut tersebut sesuai dengan kondisi sesungguhnya rumah sakit tersebut, jujur, informatif, mendidik, dan dapat membuat seseorang lebih jelas dan memahami tentang pelayanan kesehatan yang akan mereka dapatkan. Di sisi lain Indonesia sudah dijadikan ajang promosi bagi rumah sakit dari negara lain. Selain menerapkan kampanye periklanan di Indonesia, rumah sakit tersebut juga melakukan beragam cara berkomunikasi melalui kegiatan-kegiatan kehumasan (public relations) dan lini bawah (below the line) secara gencar dan berkelanjutan, untuk memdapatkan sebanyak mungkin konsumen di Indonesia. Berubahnya nilai-nilai secara global dan masuknya negara kita ke alam persaingan global, mengharuskan kita merubah paradigma tentang rumah sakit. Saat ini, rumah sakit tidak bisa lagi kita pandang hanya sebagai institusi sosial belaka, tetapi sudah menjadi institusi yang bersifat sosio-ekonomis. Dengan paradigma baru ini maka kaidah-kadiah bisnis juga berlaku bagi “industri” rumah sakit, tanpa harus meninggalkan jatidiri rumah sakit sebagai institusi sosial yang sarat dengan norma, moral dan etika. Saat ini, di Indonesia belum ada pedoman pengiklanan yang jelas bagi rumah sakit sementara kebutuhan akan pedoman pengiklanan tersebut
111
sangat diperlukan agar rumah sakit-rumah sakit di Indonesia mampu bersaing dengan pelayanan rumah sakit luar negeri. Oleh karena itu, sudah saatnya rumah sakit di Indonesia berpromosi agar masyarakat kita mendapatkan informasi yang cukup mengenai jenis pelayanan maupun fasilitas yang ada di sebuah rumah sakit. Rumah sakit sebagai penyedia pelayanan kesehatan membutuhkan media promosi untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Namun pelayanan rumah sakit merupakan jenis pelayanan yang unik dan berbeda bila dibandingkan dengan bidang jasa pelayanan yang lainnya. Pedoman etik yang jelas sangat diperlukan dalam melakukan promosi bagi rumah sakit sehingga pedoman etik yang dibuat dapat menjadi acuran bagi rumah sakit dalam melakukan promosi. Saat ini, di Indonesia belum ada pedoman promosi yang jelas bagi rumah sakit, sementara kebutuhan akan pedoman promosi tersebut sangat diperlukan agar rumah sakit-rumah sakit di Indonesia mampu bersaing dengan pelayanan rumah sakit luar negeri. Dengan demikian, dirasakan perlu untuk menyusun satu pedoman yang bersifat self regulating, sehingga komunitas rumah sakit dapat mengatur dirinya sendiri. Dengan sifat self regulating ini, beberapa hal perlu dicatat : Kepentingan rumah sakit/anggota PERSI untuk melakukan promosi menjadi terlindungi. Masyarakatpun terlindungi terhadap promosi yang “menyesatkan”.
II.
PENGERTIAN
Yang dimaksud dengan promosi rumah sakit adalah salah satu bentuk dari pemasaran rumah sakit (Hospital Marketing), dengan cara penyebarluasan informasi tentang jasa pelayanan rumah sakit serta kondisi rumah sakit itu sendiri secara jujur, mendidik, informatif dan dapat membuat seseorang memahami tentang pelayanan kesehatan yang akan didapatkannya.
112
III.
DASAR HUKUM
1. Undang-undang perlindungan konsumen no. 8 tahun 1999. 2. Perundang-undangan RI yang mengacu kepada “Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia yang Disempurnakan” 19 Agustus 1996 berbunyi “Jasa-jasa pengobatan dan perawatan, termasuk klinik-klinik spesialis tidak boleh diiklankan, kecuali merupakan pengumuman tentang buka, tutup, dan pindah praktek, sesuai dengan Kode Etik Profesi masing-masing. 3. KODERSI 2001, Bab VI, Lain-lain, Pasal 23 ; Rumah Sakit dalam melakukan promosi pemasaran harus bersifat informatif, tidak komparatif, berpijak pada dasar yang nyata, tidak berlebihan, dan berdasarkan Kode Etik Rumah Sakit Indonesia. Dengan penjelasan sebagai berikut : Dalam pelayanan kesehatan konsep “pemasaran” (marketing) nampaknya lebih berkonotasi negatif dari pada positif, karena membangkitkan pemikiran ke arah promosi periklanan dan penjualan (sales), padahal saripati pemasaran adalah komunikasi. Dengan demikian promosi sebagai alat pemasaran rumah sakit dapat dilakukan dan lebih merupakan penyuluhan yang bersifat informatif, edukatif, preskriptif dan preparatif bagi khalayak ramai umumnya dan pasien khususnya. 4. Keputusan Rapat Kerja Nasional MAKERSI tanggal 23 Juli 2005 di Semarang.
IV.
TUJUAN
Mewujudkan pedoman promosi rumah sakit sesuai dengan tata cara dan tata krama periklanan Indonesia yang berlandaskan kepada Kode Etik Rumah Sakit Indonesia (KODERSI) untuk ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh rumah sakit yang berada di wilayah Republik Indonesia.
113
V. 1. 2.
3. 4.
5.
6.
ASAS UMUM
Promosi harus jujur, bertanggung jawab dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Promosi tidak boleh menyinggung perasaan dan merendahkan martabat negara, agama, tata susila, adat, budaya, suku, dan golongan. Promosi harus dijiwai oleh asas persaingan yang sehat. Promosi yang dilakukan harus tetap memiliki tanggung jawab sosial ; a) layanan yang ditawarkan harus profesional dan bermutu. Setiap institusi/ pelaku layanan kesehatan harus selalu mengacu kepada etika profesi dan etika rumah sakit, serta bekerja sesuai pedoman dan standar layanan yang ada. b) Tarif layanan yang ditawarkan wajar dan dapat dipertanggungjawabkan serta memperhatikan ketentuan yang ada. c) Layanan yang ditawarkan harus merata dan ditujukan kepada seluruh anggota masyarakat. d) Layanan yang ditawarkan harus mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna layanan. Promosi layanan kesehatan adalah fundamental, yang mengacu kepada : a) Falsafah promosi, setiap institusi/pelaku layanan kesehatan harus berada pada koridor kompetisi yang sehat. b) Misi promosi, tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan pengguna jasa (yang sekaligus akan meningkatkan pendapatan), akan tetapi juga harus sejalan dengan manfaat sosialnya. c) Sistem promosi, bukan hanya menjual, tetapi sekaligus akan meningkatkan pengetahuan anggota masyarakat untuk memilih bentuk layanan kesehatan yang paling tepat bagi dirinya. Secara umum promosi harus bersifat : Informatif : memberikan pengetahuan mengenai hal ihwal yang ada relevansinya dengan berbagai
114
Edukatif : Preskriptif :
Preparatif :
pelayanan dan program rumah sakit yang efektif bagi pasien / konsumen. memperluas cakrawala khalayak ramai tentang berbagai fungsi dan Program rumah sakit, penyelenggaraan Pemberian petunjuk-petunjuk kepada khalayak ramai umumnya dan pasien khususnya tentang peran pencari pelayanan kesehatan dalam proses diagnosis dan terapi membantu pasien/keluarga pasien dalam proses pengambilan keputusan
Kesemuanya ini harus diberikan secara kongkret dan berdasarkan Kode Etik Rumah Sakit Indonesia. Penjelasan : 1.
Promosi harus jujur, bertanggung jawab dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku (a) Jujur. Promosi tidak boleh menyesatkan, antara lain dengan memberikan keterangan yang tidak benar, mengelabui dan memberikan janji yang berlebihan. (b) Bertanggung jawab. Promosi tidak boleh menyalahgunakan kepercayaan dan merugikan masyarakat. (c) Bobot tanggung jawab menurut peran pelaku. Setiap komponen pemasar, pengiklan, perusahaan periklanan, dan media periklanan mempunyai tanggung jawab menurut peran dan bobot keterlibatan masing-masing dalam penciptaan dan penyebaran pesan-pesan promosi. Pengiklan ; bertanggung jawab atas benarnya informasi tentang produk yang diberikan kepada perusahaan periklanan. Termasuk ikut memberi arah, batasan dan masukan pada pesan iklan, sehingga tidak terjadi janji yang berlebihan (‘overclaim’) atas kemampuan nyata produk.
115
(d)
2.
3.
Tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Promosi harus mematuhi semua Undang-undang dan peraturan yang berlaku. (e) Tidak bertentangan dengan kode etik profesi. Promosi yang mengandung kaitan dengan profesi tertentu harus mematuhi kode etik profesi tersebut. (f) Isi promosi : kebenaran atas pernyataan atau janji mengenai suatu produk harus dapat dipertanggungjawabkan. Promosi tidak boleh menyinggung perasaan dan / atau merendahkan martabat negara, agama, tata susila, adat, budaya, suku, dan golongan. (1) Tidak menyinggung perasaan : a) Promosi harus berselera baik dan pantas. b) Promosi harus menggunakan bahasa yang baik dan peristilahan yang tepat. (2) Agama / Kepercayaan Promosi tidak boleh merendahkan dan/atau mencemoohkan agama / kepercayaan. (3) Tata susila, adat dan budaya : Promosi tidak boleh melanggar norma-norma tata susila, adapt, dan budaya bangsa. (4) Suku dan golongan : Promosi tidak boleh menyinggung atau mempertentangkan suku / golongan. (5) Pahlawan, monument, dan lambang-lambang kenegaraan : Promosi tidak boleh menggunakan pahlawan, monument, dan lambang-lambang kenegaraan secara tidak layak. Promosi harus dijiwai oleh asas persaingan yang sehat (1) Penggunaan kata-kata yang berlebihan Promosi tidak boleh menggunakan kata-kata “ter”, “paling”, “nomor satu” dan atau sejenisnya tanpa menjelaskan dalam hal apa keunggulannya itu, dan harus dapat membuktikan sumber-sumber otentik pernyataan tersebut. Perbandingan langsung :
116
a)
(2)
(3)
Promosi tidak dibenarkan mengadakan perbandingan langsung dengan menampilkan merek dan atau produk pesaing. b) Perbandingan tidak langsung harus didasarkan pada kriteria yang tidak menyesatkan konsumen. Merendahkan : Promosi tidak boleh secara langsung ataupun tidak langsung merendahkan produk-produk lain. Peniruan. Promosi tidak boleh meniru iklan lain sedemikian rupa, sehingga menimbulkan kesan yang akan/dapat membingungkan atau menyesatkan konsumen. Peniruan tersebut meliuputi merek dagang, logo, komposisi huruf dan gambar serta slogan.
VI. 1. 2.
3.
Harus selalu tetap mencerminkan jatidiri rumah sakit sebagai institusi yang memiliki tanggung jawab sosial. Penampilan tenaga profesi. Dokter, ahli farmasi, tenaga medis, dan paramedis lain atau atribut-atribut profesinya tidak boleh digunakan untuk mengiklankan jasa pelayanan kesehatan/rumah sakit dan alat-alat kesehatan. Menghargai hak-hak pasien sebagai pelanggan.
VII. 1.
ASAS KHUSUS
MEDIA PROMOSI
Promosi dilakukan di dalam rumah sakit. Untuk masyarakat pengunjung rumah sakit : a) Brosur / leaflet ; b) Buku saku ; c) TV/Home Video ; d) Majalah dinding ;
117
CCTV ; CD ; Spanduk ; Umbul-umbul ; Seminar untuk awam ; Ceramah/pertemuan ; Poster ; Audiovisual ; Majalah rumah sakit ; Pameran ; Gathering pasien ; Kemasan produk (paket melahirkan & mendapatkan tas bayi). Promosi dilakukan diluar rumah sakit. a) Media cetak ; b) Kegiatan sosial ; c) Website ; d) Pameran perdagangan ; e) Press release ; f) Advertensi ; g) Billboard ; h) Telepon, sms, e-mail, direct mail . e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p)
2.
VIII. MATERI DAN BENTUK PROMOSI 1.
Yang Boleh Dilakukan (1) Menyampaikan informasi tentang : a) Letak rumah sakit ; b) Jenis dan kapasitas rumah sakit ; c) Kemudahan-kemudahan yang dapat diperoleh terkait dengan pelayanan rumah sakit ; d) Fasilitas pelayanan yang dimiliki dengan sarana pendukung/penunjangnya ; e) Kualitas dan mutu pelayanan yang telah dicapai seperti Telah mengikuti dan lulus akreditasi.
118
(2)
Telah mendapatkan sertifikat ISO, dll. Telah mendapatkan award dalam pelayanan. Informasi diberikan dalam bentuk : a) Wawancara untuk cover story oleh media cetak dapat diberikan penjelasan bersifat informasi dan edukasi tentang jenis pelayanan yang dapat diberikan, sejarah rumah sakit, fasilitas, lokasi, dan cara menghubungi rumah sakit tersebut (alamat, nomot telepon, fax, email, website, dll) dapat disertakan foto peralatan foto fasilitas kamar rawat inap, fasilitas rawat jalan, fasilitas OK, foto ruangan, foto direktur, foto tampak depan rumah sakit. b) Leaflet dan brosur (di rumah sakit, seminar, tidak di tempat umum) : penjelasan tentang biaya harus jelas dan harus disebutkan biaya tersebut mencakup jenis pelayanan apa saja. Harga dapat ditulis tetapi tidak membandingkan dengan harga sebelumnya. Bila memang lebih murah maka dapat ditulis harga khusus. Dapat pula menyebutkan nama dan keahlian dokter serta jam praktek. Bila ada penjelasan yang lebih detail dapat ditulis : Untuk keterangan lebih lanjut, anda dapat menghubungi petugas rumah sakit. c) Siaran radio atau televisi, dapat mengumumkan kegiatan seminar atau melakukan talk show dengan ketentuan dokter hanya menyampaikan masalah teknis medis dan humas rumah sakit / petugas yang ditunjuk dapat mempromosikan fasilitas dan sarana rumah sakit. d) Melalui kegiatan sosial misalnya pemberian bantuan pengobatan, bantuan tenaga kersehatan, bantuan makanan atau bantuan uang. e) Website yang dibuat dengan tampilan yang menarik. f) Pameran perdagangan, misalnya pameran Audiovisual, lab gratis, spanduk, ceramah, poster.
119
Press Release peliputan event, press conference. Advertensi : Iklan tentang corporal. Iklan tentang produk. Advertorial tanpa menulis nama dokter, jam praktek dokter dan pengalaman dokter. Billboard hanya berupa petunjuk arah. i) j) Telepon, sms, e-mail, direct mail hanya untuk relasi, pasien dan mantan pasien. Lain-lain : a) Program khusus potongan harga, namun tidak dari rumah sakit. Misalnya dengan menggunakan kartu kredit bank tertentu biaya lebih murah 5%. b) Rumah sakit dapat menjadi sponsor kegiatan, jalan sehat dll. g) h)
(3)
2.
Yang Tidak Boleh Dilakukan. (1) Materi informasi yang disampaikan sebagai berikut : a) Bila belum terbukti kebenarannya (belum evidencebased). b) Membandingkan dengan institusi lain c) Pernyataan yang bersifat memuji diri sendiri (laudatory) misalnya : hanya satu-satunya, yang pertama, terbaik dan pernyataan lain yang sejenis. d) Membujuk misalnya dengan kalimat seperti diskon 5 kali berobat, 1 kali gratis. e) Mencantumkan prestasi dan reputasi dokter misalnya sudah berpengalaman sekian tahun dan mempunyai reputasi internasional, baru pulang belajar di luar negeri, dlsb. f) Menjanjikan hasil pelayanan / pengobatan. g) Menyesatkan pasien dengan pernyataan yang tidak sesuai dengan kenyataan. h) Menggunakan referensi dari organisasi kesehatan/ RS/dokter pribadi, misalnya : di rumah sakit kami telah
120
(2)
3.
digunakan alat tertentu untuk 100 kasus dengan keberhasilan 90%. Bentuk informasi yang disampaikan berupa : a) Testimoni pasien ; b) Larangan periklanan yang sudah berlaku secara umum; c) Praktek percaloan ; d) Mengiklankan rumah sakit di radio / TV / Bioskop ; e) Memasang iklan pada brosur supermarket, buku cerita, dsb ; f) Melakukan promosi door to door, di jalan raya, trenpat-tempat umum, transportasi umum seperti membagikan brosur, booklet, leaflet, kemasan produk, bahan audiovisual, sampel produk, dan presentasi penjualan ; g) Melakukan Talk Show yang didampingi oleh perusahaan obat ; h) Promosi alat kesehatan yang ada di rumah sakit.
Hal-Hal Lain : (1) RS luar negeri berpromosi dengan pembicara dokter luar negeri tanpa kerjasama dengan IDI, PERSI, DEPKES, Instansi terkait, tidak diperkenankan hal ini untuk melindungi masyarakat. (2) Agensi rumah sakit asing bila ingin berpromosi di Indonesia harus bekerja sama dengan sepengetahuan organisasi profesi dan PERSI. (3) Pembuatan film disekitar rumah sakit ; a) personil rumah sakit tidak terlibat b) nama rumah sakit hanya dicantumkan pada bagian akhir film.
IX.
PENYELENGGARA/ PELAKSANA PROMOSI
Promosi rumah sakit dapat diselenggarakan oleh : 1. Pihak rumah sakit sendiri
121
2. Perusahaan periklanan 3. Pihak-pihak lain dengan tetap mengacu kepada pedoman ini. X. 1. 2.
PENGAWASAN & PEMBINAAN
Dilakukan oleh ; Departemen Kesehatan, Dinas Kesehatan, dan PERSI. MAKERSI secara khusus melakukan pemantauan dalam pelaksanaan sehari-hari. XI.
PELANGGARAN
Pelanggaran terhadap pedoman ini akan diberikan sanksi etik berupa : 1. Teguran lisan/maupun tertulis oleh MAKERSI 2. Informasi kepada masyarakat lewat media masa 3. Rekomendasi kepada yang berwenang untuk meninjau kembali ijin rumah sakit. XII. PENUTUP Etika merupakan hal yang bersifat dinamis dan tidak statis. Etika selalu dipengaruhi oleh perkembangan nilai-nilai yang ada di masyarakat serta perkembangan ilmu dan teknologi. Demikian pula yang terjadi pada etika promosi rumah sakit, sehingga tidak tertutup kemungkinan pedoman etika promosi rumah sakit ini berubah sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, evaluasi secara berkala terhadap pedoman etika promosi rumah sakit, ini sangat diperlukan agar tetap sesuai dengan kebutuhan penyedia dan pengguna pelayanan kesehatan. Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan atau ditemukan adanya hal-hal yang perlu diperbaiki dalam pedoman etika promosi rumah sakit ini, akan dikeluarkan kebijakan atau petunjuk oleh MAKERSI. ---------------------------------------------Keputusan PP.PERSI Nomor 47 Tahun 2006▄
122
KOMITE KESELAMATAN PASIEN RUMAH SAKIT PERSI (Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia) melalui keputusan Rapat Kerja di Surabaya Maret 2005, mendirikan KKP-RS (Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit pada tanggal 1 Juni 2005, dengan Pelindung Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan, dan dengan jumlah anggota lebih dari 30 orang pakar yang berasal dari lingkungan Depkes, RS Pemerintah dan Swasta, serta dari berbagai organisasi a.l. IDI, PDGI, PPNI, IBI, ISFI, KARS, Fakultas Kedokteran, Konsil Kedokteran Indonesia, Yayasan Pemberdayaan Konsumen Indonesia, Mantan anggota DPR, dan sebagainya. KKP-RS mempunyai Visi Misi sebagai berikut : Visi : Meningkatnya Keselamatan Pasien dan Mutu Pelayanan Rumah Sakit. Misi : - Mengangkat secara nasional fokus Keselamatan Pasien - Mendorong terbentuknya kepemimpinan dan budaya Rumah Sakit yang mencakup Keselamatan Pasien dan Peningkatan Mutu Pelayanan. - Mengembangkan Standar Pedoman Keselamatan Pasien berbasis riset dan pengetahuan. - Bekerja sama dengan berbagai Lembaga yang bertujuan meningkatkan Keselamatan Pasien dan Mutu Pelayanan Rumah Sakit. Program 7 Langkah Keselamatan Pasien, yaitu : 1. BANGUN KESADARAN AKAN NILAI KESELAMATAN PASIEN Ciptakan kepemimpinan dan budaya yang terbuka dan adil. Langkah penerapan: A. Bagi Rumah Sakit : Pastikan rumah sakit memiliki kebijakan yang mejabarkan apa yang harus dilakukan staf segera setelah terjadi insiden,
123
bagaimana langkah-langkah pengumpulan fakta harus dilakukan dan dukungan apa yang harus diberikan kepada staf, pasien dan keluarga Pastikan rumah sakit memiliki kebijakan yang menjabarkan peran dan akuntabilitas individual bilamana ada insiden Tumbuhkan budaya pelaporan dan belajar dari insiden yang terjadi di rumah sakit Lakukan asesmen dengan menggunakan survei penilaian keselamatan pasien
B. Bagi Unit/Tim : Pastikan rekan sekerja anda merasa mampu untuk berbicara mengenai kepedulian mereka dan berani melaporkan bilamana ada insiden Demonstrasikan kepada tim anda ukuran-ukuran yang dipakai di rumah sakit anda untuk memastikan semua laporan dibuat secara terbuka dan terjadi proses pembelajaran serta pelaksanaan tindakan/solusi yang tepat 2.
PIMPIN DAN DUKUNG STAF ANDA Bangunlah komitmen dan fokus yang kuat dan jelas tentang Keselamatan Pasien di Rumah Sakit Anda.
Langkah penerapan : A. Untuk Rumah Sakit : Pastikan ada anggota Direksi atau Pimpinan yang bertanggung jawab atas Keselamatan Pasien Identifikasi di tiap bagian rumah sakit, orang-orang yang dapat diandalkan untuk menjadi motor penggerak dalam gerakan Keselamatan Pasien Prioritaskan Keselamatan Pasien dalam agenda rapat Direksi/Pimpinan maupun rapat-rapat manajemen rumah sakit Masukkan Keselamatan Pasien dalam semua program latihan staf rumah sakit anda dan pastikan pelatihan ini diikuti dan diukur efektivitasnya
124
B. Untuk Unit/Tim : Nominasikan motor penggerak dalam Tim anda sendiri untuk memimpin gerakan Keselamatan Pasien Jelaskan kepada tim anda relevansi dan pentingnya serta manfaat bagi mereka dengan menjalankan gerakan Keselamatan Pasien Tumbuhkan sikap kesatria yang menghargai pelaporan insiden 3. INTEGRASIKAN AKTIVITAS PENGELOLAAN RISIKO Kembangkan sistem dan proses pengelolaan risiko, serta lakukan identifikasi dan asesmen hal yang potensial bermasalah. Langkah penerapan: A. Untuk Rumah Sakit : Telaah kembali struktur dan proses yang ada dalam manajemen risiko klinis dan non klinis, serta pastikan hal tersebut mencakup dan terintegrasi dengan Keselamatan Pasien dan Staf Kembangkan indikator-indikator kinerja bagi sistem pengelolaan risiko yang dapat dimonitor oleh Direksi/Pimpinan rumah sakit Gunakan informasi yang benar dan jelas yang diperoleh dari sistem pelaporan insiden dan asesmen risiko untuk dapat secara proaktif meningkatkan kepedulian terhadap pasien B. Untuk Unit/Tim : Bentuk forum-forum dalam rumah sakit untuk mendiskusikan isu-isu Keselamatan Pasien guna memberikan umpan balik kepada manajemen yang terkait Pastikan ada penilaian risiko pada individu pasien dalam proses asesmen risiko rumah sakit Lakukan proses asesmen risiko secara teratur, untuk menentukan akseptabilitas setiap risiko, dan ambillah langkahlangkah yang tepat untuk memperkecil risiko tersebut Pastikan penilaian-penilaian risiko tersebut disampaikan sebagai masukan ke proses asesmen dan pencatatan risiko rumah sakit
125
4. KEMBANGKAN SISTEM PELAPORAN Pastikan staf Anda agar dengan mudah dapat melaporkan kejadian / insiden, serta Rumah Sakit mengatur pelaporan kepada KKP-RS. Langkah penerapan: A. Untuk Rumah Sakit : Lengkapi rencana implementasi sistem pelaporan insiden ke dalam maupun ke luar, yang harus dilaporkan ke KKPRS-PERSI B. Untuk Unit/Tim : Berikan semangat kepada rekan sekerja anda untuk secara aktif melaporkan setiap insiden yang terjadi dan insiden yang telah dicegah tetapi tetap terjadi juga, karena mengandung bahan pelajaran yang penting 5. LIBATKAN DAN BERKOMUNIKASI DENGAN PASIEN Kembangkan cara-cara komunikasi yang terbuka dengan pasien. Langkah penerapan: A. Untuk Rumah Sakit : Pastikan rumah sakit memiliki kebijakan yang secara jelas menjabarkan cara-cara komunikasi terbuka tentang insiden dengan para pasien dan keluarganya Pastikan pasien dan keluarga mereka mendapat informasi yang benar dan jelas bilamana terjadi insiden Berikan dukungan, pelatihan dan dorongan semangat kepada staf agar selalu terbuka kepada pasien dan keluarganya B. Untuk Unit/Tim : Pastikan tim anda menghargai dan mendukung keterlibatan pasien dan keluarganya bila telah terjadi insiden Prioritaskan pemberitahuan kepada pasien dan keluarga bilamana terjadi insiden, dan segera berikan kepada mereka informasi yang jelas dan benar secara tepat Pastikan, segera setelah kejadian, tim menunjukkan empati kepada pasien dan keluarganya
126
6.
BELAJAR DAN BERBAGI PENGALAMAN TENTANG KESELAMATAN PASIEN Dorong staf anda untuk melakukan analisis akar masalah untuk belajar bagaimana dan mengapa kejadian itu timbul.
Langkah penerapan: A. Untuk Rumah Sakit : Pastikan staf yang terkait telah terlatih untuk melakukan kajian insiden secara tepat, yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi penyebab Kembangkan kebijakan yang menjabarkan dengan jelas kriteria pelaksanaan Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis/RCA) atau Failure-mode, Effect and Criticality Analysis /FMECA atau metoda analisis lain, yang harus mencakup semua insiden yang telah terjadi dan minimum satu kali per tahun untuk proses resiko tinggi. B. Untuk Unit/Tim : Diskusikan dalam tim anda pengalaman dari hasil analisis insiden Identifikasi unit/bagian lain yang mungkin terkena dampak di masa depan dan bagilah pengalaman tersebut secara lebih luas 7. CEGAH CEDERA MELALUI IMPLEMENTASI SISTEM KESELAMATAN PASIEN Gunakan informasi yang ada tentang kejadian / masalah untuk melakukan perubahan pada sistem pelayanan. Langkah penerapan: A. Untuk Rumah Sakit : Gunakan informasi yang benar dan jelas yang diperoleh dari sistem pelaporan, asesmen risiko, kajian insiden, dan audit serta analisis, untuk menentukan solusi setempat Solusi tersebut dapat mencakup penjabaran ulang sistem (struktur dan proses), penyesuaian pelatihan staf dan/atau
127
kegiatan klinis, termasuk penggunaan instrumen yang menjamin keselamatan pasien. Lakukan asesmen risiko untuk setiap perubahan yang direncanakan Sosialisasikan solusi yang dikembangkan oleh KKPRS-PERSI Beri umpan balik kepada staf tentang setiap tindakan yang diambil atas insiden yang dilaporkan
B. Untuk Unit/Tim : Libatkan tim anda dalam mengembangkan berbagai cara untuk membuat asuhan pasien menjadi lebih baik dan lebih aman Telaah kembali perubahan-perubahan yang dibuat tim anda dan pastikan pelaksanaannya Pastikan tim anda menerima umpan balik atas setiap tindak lanjut tentang insiden yang dilaporkan
LOGO KKP RS
Keterangan : o Bentuk lingkaran adalah bentuk penyederhanaan dari ”Manusia” yang sedang memeluk, berarti menjaga melindungi, memperhatikan. - Warna hijau memberikan kesan ”safety” serta kenyamanan dengan harapan masyarakat merasakannya ketika melihat logo ini.
128
PANDUAN NASIONAL KESELAMATAN PASIEN RUMAH SAKIT BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar belakang Keselamatan (safety) telah menjadi isu global termasuk juga untuk rumah sakit. Ada lima isu penting yang terkait dengan keselamatan (safety) di rumah sakit yaitu : keselamatan pasien (patient safety), keselamatan pekerja atau petugas kesehatan, keselamatan bangunan dan peralatan di rumah sakit yang bisa berdampak terhadap keselamatan pasien dan petugas, keselamatan lingkungan (green productivity) yang berdampak terhadap pencemaran lingkungan dan keselamatan ”bisnis” rumah sakit yang terkait dengan kelangsungan hidup rumah sakit. Ke lima aspek keselamatan tersebut sangatlah penting untuk dilaksanakan di setiap rumah sakit. Namun harus diakui kegiatan institusi rumah sakit dapat berjalan apabila ada pasien. Karena itu keselamatan pasien merupakan prioritas utama untuk dilaksanakan dan hal tersebut terkait dengan isu mutu dan citra perumahsakitan. Harus diakui, pelayanan kesehatan pada dasarnya adalah untuk menyelamatkan pasien sesuai dengan yang diucapkan Hiprocrates kirakira 2400 tahun yang lalu yaitu Primum, non nocere (First, do no harm). Namun diakui dengan semakin berkembangnya ilmu dan teknologi pelayanan kesehatan khususnya di rumah sakit menjadi semakin kompleks dan berpotensi terjadinya Kejadian Tidak Diharapkan - KTD (Adverse event) apabila tidak dilakukan dengan hati-hati. Di rumah sakit terdapat ratusan macam obat, ratusan tes dan prosedur, banyak alat dengan teknologinya, bermacam jenis tenaga profesi dan non profesi yang siap memberikan pelayanan pasien 24 jam terus menerus. Keberagaman dan kerutinan pelayanan tersebut apabila tidak dikelola dengan baik dapat terjadi KTD.
129
Pada tahun 2000 Institute of Medicine di Amerika Serikat menerbitkan laporan yang mengagetkan banyak pihak : “TO ERR IS HUMAN” , Building a Safer Health System. Laporan itu mengemukakan penelitian di rumah sakit di Utah dan Colorado serta New York. Di Utah dan Colorado ditemukan KTD (Adverse Event) sebesar 2,9 %, dimana 6,6 % diantaranya meninggal. Sedangkan di New York KTD adalah sebesar 3,7 % dengan angka kematian 13,6 %. Angka kematian akibat KTD pada pasien rawat inap di seluruh Amerika yang berjumlah 33,6 juta per tahun berkisar 44.000 – 98.000 per tahun. Publikasi WHO pada tahun 2004, mengumpulkan angka-angka penelitian rumah sakit di berbagai Negara : Amerika, Inggris, Denmark, dan Australia, ditemukan KTD dengan rentang 3,2 – 16,6 %. Dengan data-data tersebut, berbagai negara segera melakukan penelitian dan mengembangkan Sistem Keselamatan Pasien. Di Indonesia data tentang KTD apalagi Kejadian Nyaris Cedera (Near miss) masih langka, namun dilain pihak terjadi peningkatan tuduhan “mal praktek”, yang belum tentu sesuai dengan pembuktian akhir. Dalam rangka meningkatkan keselamatan pasien di rumah sakit maka Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia telah mengambil inisiatif membentuk Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit (KKPRS). Komite tersebut telah aktif melaksanakan langkah langkah persiapan pelaksanaan keselamatan pasien rumah sakit dengan mengembangkan laboratorium program keselamatan pasien rumah sakit. Mengingat keselamatan pasien sudah menjadi tuntutan masyarakat maka pelaksanaan program keselamatan pasien rumah sakit perlu dilakukan. Karena itu diperlukan acuan yang jelas untuk melaksanakan keselamatan pasien tersebut. Buku Panduan Nasional Keselamatan Pasien Rumah Sakit yang terutama berisi Standar Keselamatan Pasien Rumah Sakit dan Tujuh Langkah Menuju Keselamatan Pasien Rumah Sakit diharapkan dapat membantu rumah sakit dalam melaksanakan kegiatannya. Buku Panduan ini rencananya akan dilengkapi dengan Instrumen Penilaian yang akan dimasukkan di dalam program akreditasi rumah sakit.
130
1.2. Tujuan disusunnya Buku Panduan Nasional Keselamatan Pasien Rumah Sakit adalah : Tujuan Umum : Memberikan informasi dan acuan bagi pusat, propinsi dan rumah sakit dalam melaksanakan program keselamatan pasien rumah sakit. Tujuan Khusus : 1. Terlaksananya program keselamatan pasien rumah sakit secara sistematis dan terarah. 2. Terlaksananya pencatatan insiden di rumah sakit dan pelaporannya. 3. Sebagai acuan penyusunan instrumen akreditasi rumah sakit. 4. Sebagai acuan bagi pusat, propinsi dan kabupaten/kota dalam melakukan pembinaan rumah sakit.
BAB II KESELAMATAN PASIEN RUMAH SAKIT Mengapa Keselamatan Pasien ? Sejak awal tahun 1900 Institusi rumah sakit selalu meningkatkan mutu pada 3 (tiga) elemen yaitu struktur, proses dan outcome dengan bermacam-macam konsep dasar, program regulasi yang berwenang misalnya antara lain penerapan Standar Pelayanan Rumah Sakit, penerapan Quality Assurance, Total Quality Management, Countinuos Quality Improvement, Perizinan, Akreditasi, Kredensialing, Audit Medis, Indikator Klinis, Clinical Governance, ISO, dan lain sebagainya. Harus diakui program-program tersebut telah meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit baik pada aspek struktur, proses maupun output dan outcome. Namun harus diakui, pada pelayanan yang telah berkualitas tersebut masih terjadi KTD yang tidak jarang berakhir dengan tuntutan hukum. Oleh sebab itu perlu program untuk lebih memperbaiki proses pelayanan, karena KTD sebagian dapat merupakan kesalahan dalam proses pelayanan yang sebetulnya dapat dicegah
131
melalui rencana pelayanan yang komprehensif dengan melibatkan pasien berdasarkan hak-nya. Program tersebut yang kemudian dikenal dengan istilah keselamatan pasien (patient safety). Dengan meningkatnya keselamatan pasien rumah sakit diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit dapat meningkat. Selain itu keselamatan pasien juga dapat mengurangi KTD, yang selain berdampak terhadap peningkatan biaya pelayanan juga dapat membawa rumah sakit ke arena blamming, menimbulkan konflik antara dokter/petugas kesehatan dan pasien, menimbulkan sengketa medis, tuntutan dan proses hukum, tuduhan malpraktek, blow-up ke mass media yang akhirnya menimbulkan opini negatif terhadap pelayanan rumah sakit, selain itu rumah sakit dan dokter bersusah payah melindungi dirinya dengan asuransi, pengacara dsb. Tetapi pada akhirnya tidak ada pihak yang menang, bahkan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit. Pengertian Keselamatan pasien (patient safety) rumah sakit adalah suatu sistem dimana rumah sakit membuat asuhan pasien lebih aman. Sistem tersebut meliputi : assessmen risiko, identifikasi dan pengelolaan hal yang berhubungan dengan risiko pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko. Sistem tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan. Tujuan : 1. Terciptanya budaya keselamatan pasien di rumah sakit 2. Meningkatnya akutanbilitas rumah sakit terhadap pasien dan masyarakat 3. Menurunnya kejadian tidak diharapkan (KTD) di rumah sakit. 4. Terlaksananya program-program pencegahan sehingga tidak terjadi pengulangan kejadian tidak diharapkan.
132
Istilah-istilah dalam Keselamatan Pasien Rumah Sakit : Lihat lampiran : Glosarium Keselamatan Pasien Rumah Sakit.
BAB III STANDAR KESELAMATAN PASIEN RUMAH SAKIT Mengingat masalah keselamatan pasien merupakan masalah yang perlu ditangani segera di rumah sakit di Indonesia maka diperlukan standar keselamatan pasien rumah sakit yang merupakan acuan bagi rumah sakit di Indonesia untuk melaksanakan kegiatannya. Standar keselamatan pasien rumah sakit yang disusun ini mengacu pada ”Hospital Patient Safety Standards” yang dikeluarkan oleh Joint Commision on Accreditation of Health Organizations, Illinois, USA, tahun 2002, yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi perumahsakitan di Indonesia. Standar keselamatan pasien tersebut terdiri dari tujuh standar yaitu : 1. 2. 3. 4.
Hak pasien Mendidik pasien dan keluarga Keselamatan pasien dan kesinambungan pelayanan Penggunaan metoda-metoda peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan program peningkatan keselamatan pasien 5. Peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien 6. Mendidik staf tentang keselamatan pasien 7. Komunikasi merupakan kunci bagi staf untuk mencapai keselamatan pasien
133
Uraian tujuh standar tersebut diatas adalah sebagai berikut : Standar I.
Hak pasien
Standar : Pasien dan keluarganya mempunyai hak untuk mendapatkan informasi tentang rencana dan hasil pelayanan termasuk kemungkinan terjadinya Kejadian Tidak Diharapkan. Kriteria : 1.1. Harus ada dokter penanggung jawab pelayanan. 1.2. Dokter penanggung jawab pelayanan wajib membuat rencana pelayanan 1.3. Dokter penanggung jawab pelayanan wajib memberikan penjelasan secara jelas dan benar kepada pasien dan keluarganya tentang rencana dan hasil pelayanan, pengobatan atau prosedur untuk pasien termasuk kemungkinan terjadinya Kejadian Tidak Diharapkan. Standar II.
Mendidik pasien dan keluarga
Standar : Rumah sakit harus mendidik pasien dan keluarganya tentang kewajiban dan tanggung jawab pasien dalam asuhan pasien Kriteria : Keselamatan dalam pemberian pelayanan dapat ditingkatkan dengan keterlibatan pasien yang merupakan partner dalam proses pelayanan. Karena itu, di rumah sakit harus ada sistem dan mekanisme mendidik pasien dan keluarganya tentang kewajiban dan tanggung jawab pasien dalam asuhan pasien. Dengan pendidikan tersebut diharapkan pasien dan keluarga dapat : 1). Memberikan informasi yang benar, jelas, lengkap dan jujur. 2). Mengetahui kewajiban dan tanggung jawab pasien dan keluarga. 3). Mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk hal yang tidak dimengerti
134
4). 5). 6). 7).
Memahami dan menerima konsekuensi pelayanan. Mematuhi instruksi dan menghormati peraturan rumah sakit. Memperlihatkan sikap menghormati dan tenggang rasa. Memenuhi kewajiban finansial yang disepakati.
Standar III.
Keselamatan pasien dan kesinambungan pelayanan
Standar : Rumah Sakit menjamin kesinambungan pelayanan dan menjamin koordinasi antar tenaga dan antar unit pelayanan. Kriteria : 3.1. Terdapat koordinasi pelayanan secara menyeluruh mulai dari saat pasien masuk, pemeriksaan, diagnosis, perencanaan pelayanan, tindakan pengobatan, rujukan dan saat pasien keluar dari rumah sakit. 3.2. Terdapat koordinasi pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasien dan kelayakan sumber daya secara berkesinambungan sehingga pada seluruh tahap pelayanan transisi antar unit pelayanan dapat berjalan baik dan lancar. 3.3. Terdapat koordinasi pelayanan yang mencakup peningkatan komunikasi untuk memfasilitasi dukungan keluarga, pelayanan keperawatan, pelayanan sosial, konsultasi dan rujukan, pelayanan kesehatan primer dan tindak lanjut lainnya. 3.4. Terdapat komunikasi dan transfer informasi antar profesi kesehatan sehingga dapat tercapainya proses koordinasi tanpa hambatan, aman dan efektif.
Standar IV.
Penggunaan metoda-metoda peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan program peningkatan keselamatan pasien
Standar : Rumah sakit harus mendesign proses baru atau memperbaiki proses yang ada, memonitor dan mengevaluasi kinerja melalui pengumpulan data,
135
menganalisis secara intensif Kejadian Tidak Diharapkan, dan melakukan perubahan untuk meningkatkan kinerja serta keselamatan pasien. Kriteria : 4.1. Setiap rumah sakit harus melakukan proses perancangan (design) yang baik, mengacu pada visi, misi, dan tujuan rumah sakit, kebutuhan pasien, petugas pelayanan kesehatan, kaidah klinis terkini, praktik bisnis yang sehat, dan faktor-faktor lain yang berpotensi risiko bagi pasien sesuai dengan ”Tujuh Langkah Menuju Keselamatan Pasien Rumah Sakit”. 4.2. Setiap rumah sakit harus melakukan pengumpulan data kinerja yang antara lain terkait dengan : pelaporan insiden, akreditasi, manajemen risiko, utilisasi, mutu pelayanan, keuangan. 4.3. Setiap rumah sakit harus melakukan evaluasi intensif terkait dengan semua Kejadian Tidak Diharapkan, dan secara proaktif melakukan evaluasi satu proses kasus risiko tinggi. 4.4. Setiap rumah sakit harus menggunakan semua data dan informasi hasil analisis untuk menentukan perubahan sistem yang diperlukan, agar kinerja dan keselamatan pasien terjamin. Standar V.
Peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien
Standar : 1. Pimpinan mendorong dan menjamin implementasi program keselamatan pasien secara terintegrasi dalam organisasi melalui penerapan “Tujuh Langkah Menuju Keselamatan Pasien Rumah Sakit ”. 2. Pimpinan menjamin berlangsungnya program proaktif untuk identifikasi risiko keselamatan pasien dan program menekan atau mengurangi Kejadian Tidak Diharapkan. 3. Pimpinan mendorong dan menumbuhkan komunikasi dan koordinasi antar unit dan individu berkaitan dengan pengambilan keputusan tentang keselamatan pasien.
136
4. Pimpinan mengalokasikan sumber daya yang adekuat untuk mengukur, mengkaji, dan meningkatkan kinerja rumah sakit serta meningkatkan keselamatan pasien. 5. Pimpinan mengukur dan mengkaji efektifitas kontribusinya dalam meningkatkan kinerja rumah sakit dan keselamatan pasien. Kriteria : 5.1. Terdapat tim antar disiplin untuk mengelola program keselamatan pasien. 5.2. Tersedia program proaktif untuk identifikasi risiko keselamatan dan program meminimalkan insiden, yang mencakup jenis-jenis Kejadian yang memerlukan perhatian, mulai dari “Kejadian Nyaris Cedera” (Near miss) sampai dengan “Kejadian Tidak Diharapkan’ (Adverse event). 5.3. Tersedia mekanisme kerja untuk menjamin bahwa semua komponen dari rumah sakit terintegrasi dan berpartisipasi dalam program keselamatan pasien. 5.4. Tersedia prosedur “cepat-tanggap” terhadap insiden, termasuk asuhan kepada pasien yang terkena musibah, membatasi risiko pada orang lain dan penyampaian informasi yang benar dan jelas untuk keperluan analisis. 5.5. Tersedia mekanisme pelaporan internal dan eksternal berkaitan dengan insiden termasuk penyediaan informasi yang benar dan jelas tentang Analisis Akar Masalah (RCA) “Kejadian Nyaris Cedera” (Near miss) dan “Kejadian Sentinel’ pada saat program keselamatan pasien mulai dilaksanakan. 5.6. Tersedia mekanisme untuk menangani berbagai jenis insiden, misalnya menangani “Kejadian Sentinel” (Sentinel Event) atau kegiatan proaktif untuk memperkecil risiko, termasuk mekanisme untuk mendukung staf dalam kaitan dengan “Kejadian Sentinel”. 5.7. Terdapat kolaborasi dan komunikasi terbuka secara sukarela antar unit dan antar pengelola pelayanan di dalam rumah sakit dengan pendekatan antar disiplin. 5.8. Tersedia sumber daya dan sistem informasi yang dibutuhkan dalam kegiatan perbaikan kinerja rumah sakit dan perbaikan
137
keselamatan pasien, termasuk evaluasi berkala terhadap kecukupan sumber daya tersebut. 5.9. Tersedia sasaran terukur, dan pengumpulan informasi menggunakan kriteria objektif untuk mengevaluasi efektivitas perbaikan kinerja rumah sakit dan keselamatan pasien, termasuk rencana tindak lanjut dan implementasinya. Standar VI.
Mendidik staf tentang keselamatan pasien
Standar : 1. Rumah sakit memiliki proses pendidikan, pelatihan dan orientasi untuk setiap jabatan mencakup keterkaitan jabatan dengan keselamatan pasien secara jelas 2. Rumah sakit menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan untuk meningkatkan dan memelihara kompetensi staf serta mendukung pendekatan interdisiplin dalam pelayanan pasien. Kriteria : 6.1. Setiap rumah sakit harus memiliki program pendidikan, pelatihan dan orientasi bagi staf baru yang memuat topik keselamatan pasien sesuai dengan tugasnya masing-masing. 6.2. Setiap rumah sakit harus mengintegrasikan topik keselamatan pasien dalam setiap kegiatan in-service training dan memberi pedoman yang jelas tentang pelaporan insiden. 6.3. Setiap rumah sakit harus menyelenggarakan pelatihan tentang kerjasama kelompok (teamwork) guna mendukung pendekatan interdisiplin dan kolaboratif dalam rangka melayani pasien.
Standar VII.
Komunikasi merupakan kunci bagi staff untuk mencapai keselamatan pasien
Standar : 1. Rumah sakit merencanakan dan mendesain proses manajemen informasi keselamatan pasien untuk memenuhi kebutuhan informasi internal dan eksternal.
138
2. Transmisi data dan informasi harus tepat waktu dan akurat. Kriteria : 7.1. Perlu disediakan anggaran untuk merencanakan dan mendesain proses manajemen untuk memperoleh data dan informasi tentang hal-hal terkait dengan keselamatan pasien. 7.2. Tersedia mekanisme identifikasi masalah dan kendala komunikasi untuk merevisi manajemen informasi yang ada
BAB IV TUJUH LANGKAH MENUJU KESELAMATAN PASIEN RUMAH SAKIT
Mengacu kepada standar keselamatan pasien pada bab III, maka rumah sakit harus mendesign (merancang) proses baru atau memperbaiki proses yang ada, memonitor dan mengevaluasi kinerja melalui pengumpulan data, menganalisis secara intensif Kejadian Tidak Diharapkan, dan melakukan perubahan untuk meningkatkan kinerja serta keselamatan pasien. Proses perancangan tersebut harus mengacu pada visi, misi, dan tujuan rumah sakit, kebutuhan pasien, petugas pelayanan kesehatan, kaidah klinis terkini, praktik bisnis yang sehat, dan faktor-faktor lain yang berpotensi risiko bagi pasien sesuai dengan ” Tujuh Langkah Keselamatan Pasien Rumah Sakit” Berkaitan hal tersebut diatas maka perlu ada kejelasan perihal tujuh langkah keselamatan pasien rumah sakit tersebut. Uraian Tujuh Langkah Menuju Keselamatan Pasien Rumah Sakit adalah sebagai berikut : 1. BANGUN KESADARAN AKAN NILAI KESELAMATAN PASIEN Ciptakan kepemimpinan dan budaya yang terbuka dan adil.
139
Langkah penerapan: A. Bagi Rumah Sakit : Pastikan rumah sakit memiliki kebijakan yang mejabarkan apa yang harus dilakukan staf segera setelah terjadi insiden, bagaimana langkah-langkah pengumpulan fakta harus dilakukan dan dukungan apa yang harus diberikan kepada staf, pasien dan keluarga Pastikan rumah sakit memiliki kebijakan yang menjabarkan peran dan akuntabilitas individual bilamana ada insiden Tumbuhkan budaya pelaporan dan belajar dari insiden yang terjadi di rumah sakit. Lakukan asesmen dengan menggunakan survei penilaian keselamatan pasien. B. Bagi Unit/Tim : Pastikan rekan sekerja anda merasa mampu untuk berbicara mengenai kepedulian mereka dan berani melaporkan bilamana ada insiden Demonstrasikan kepada tim anda ukuran-ukuran yang dipakai di rumah sakit anda untuk memastikan semua laporan dibuat secara terbuka dan terjadi proses pembelajaran serta pelaksanaan tindakan/solusi yang tepat. 2. PIMPIN DAN DUKUNG STAF ANDA Bangunlah komitmen dan fokus yang kuat dan jelas tentang Keselamatan Pasien di rumah sakit anda. Langkah penerapan: A. Untuk Rumah Sakit : Pastikan ada anggota Direksi atau Pimpinan yang bertanggung jawab atas Keselamatan Pasien Identifikasi di tiap bagian rumah sakit, orang-orang yang dapat diandalkan untuk menjadi ”penggerak” dalam gerakan Keselamatan Pasien
140
Prioritaskan Keselamatan Pasien dalam agenda rapat Direksi/Pimpinan maupun rapat-rapat manajemen rumah sakit Masukkan Keselamatan Pasien dalam semua program latihan staf rumah sakit anda dan pastikan pelatihan ini diikuti dan diukur efektivitasnya. B. Untuk Unit/Tim : Nominasikan ”penggerak” dalam tim anda sendiri untuk memimpin Gerakan Keselamatan Pasien Jelaskan kepada tim anda relevansi dan pentingnya serta manfaat bagi mereka dengan menjalankan gerakan Keselamatan Pasien Tumbuhkan sikap kesatria yang menghargai pelaporan insiden.
3. INTEGRASIKAN AKTIVITAS PENGELOLAAN RISIKO Kembangkan sistem dan proses pengelolaan risiko, serta lakukan identifikasi dan asesmen hal yang potensial bermasalah. Langkah penerapan: A. Untuk Rumah Sakit : Telaah kembali struktur dan proses yang ada dalam manajemen risiko klinis dan non klinis, serta pastikan hal tersebut mencakup dan terintegrasi dengan Keselamatan Pasien dan Staf Kembangkan indikator-indikator kinerja bagi sistem pengelolaan risiko yang dapat dimonitor oleh Direksi/Pimpinan rumah sakit Gunakan informasi yang benar dan jelas yang diperoleh dari sistem pelaporan insiden dan asesmen risiko untuk dapat secara proaktif meningkatkan kepedulian terhadap pasien. B. Untuk Unit/Tim : Bentuk forum-forum dalam rumah sakit untuk mendiskusikan isu-isu Keselamatan Pasien guna memberikan umpan balik kepada manajemen yang terkait
141
Pastikan ada penilaian risiko pada individu pasien dalam proses asesmen risiko rumah sakit Lakukan proses asesmen risiko secara teratur, untuk menentukan akseptabilitas setiap risiko, dan ambillah langkah-langkah yang tepat untuk memperkecil risiko tersebut Pastikan penilaian risiko tersebut disampaikan sebagai masukan ke proses asesmen dan pencatatan risiko rumah sakit.
4. KEMBANGKAN SISTEM PELAPORAN Pastikan staf Anda agar dengan mudah dapat melaporkan kejadian/ insiden, serta rumah sakit mengatur pelaporan kepada Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit (KKPRS). Langkah penerapan : A. Untuk Rumah Sakit : Lengkapi rencana implementasi sistem pelaporan insiden ke dalam maupun ke luar, yang harus dilaporkan ke KPPRS PERSI. B. Untuk Unit/Tim : Berikan semangat kepada rekan sekerja anda untuk secara aktif melaporkan setiap insiden yang terjadi dan insiden yang telah dicegah tetapi tetap terjadi juga, karena mengandung bahan pelajaran yang penting. 5. LIBATKAN DAN BERKOMUNIKASI DENGAN PASIEN Kembangkan cara-cara komunikasi yang terbuka dengan pasien. Langkah penerapan : A. Untuk Rumah Sakit : Pastikan rumah sakit memiliki kebijakan yang secara jelas menjabarkan cara-cara komunikasi terbuka tentang insiden dengan para pasien dan keluarganya
142
Pastikan pasien dan keluarga mereka mendapat informasi yang benar dan jelas bilamana terjadi insiden Berikan dukungan, pelatihan dan dorongan semangat kepada staf agar selalu terbuka kepada pasien dan keluarganya. B. Untuk Unit/Tim : Pastikan tim anda menghargai dan mendukung keterlibatan pasien dan keluarganya bila telah terjadi insiden Prioritaskan pemberitahuan kepada pasien dan keluarga bilamana terjadi insiden, dan segera berikan kepada mereka informasi yang jelas dan benar secara tepat Pastikan, segera setelah kejadian, tim menunjukkan empati kepada pasien dan keluarganya.
6. BELAJAR DAN BERBAGI PENGALAMAN TENTANG KESELAMATAN PASIEN Dorong staf anda untuk melakukan analisis akar masalah untuk belajar bagaimana dan mengapa kejadian itu timbul. Langkah penerapan: A. Untuk Rumah Sakit : Pastikan staf yang terkait telah terlatih untuk melakukan kajian insiden secara tepat, yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi penyebab Kembangkan kebijakan yang menjabarkan dengan jelas kriteria pelaksanaan Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis/RCA) atau Failure Modes and Effects Analysis (FMEA) atau metoda analisis lain, yang harus mencakup semua insiden yang telah terjadi dan minimum satu kali per tahun untuk proses risiko tinggi. B. Untuk Unit/Tim : Diskusikan dalam tim anda pengalaman dari hasil analisis insiden Identifikasi unit atau bagian lain yang mungkin terkena dampak di masa depan dan bagilah pengalaman tersebut secara lebih luas.
143
7. CEGAH CEDERA MELALUI IMPLEMENTASI SISTEM KESELAMATAN PASIEN Gunakan informasi yang ada tentang kejadian / masalah untuk melakukan perubahan pada sistem pelayanan. Langkah penerapan: A. Untuk Rumah Sakit : Gunakan informasi yang benar dan jelas yang diperoleh dari sistem pelaporan, asesmen risiko, kajian insiden, dan audit serta analisis, untuk menentukan solusi setempat Solusi tersebut dapat mencakup penjabaran ulang sistem (struktur dan proses), penyesuaian pelatihan staf dan/atau kegiatan klinis, termasuk penggunaan instrumen yang menjamin keselamatan pasien. Lakukan asesmen risiko untuk setiap perubahan yang direncanakan Sosialisasikan solusi yang dikembangkan oleh KKPRS PERSI Beri umpan balik kepada staf tentang setiap tindakan yang diambil atas insiden yang dilaporkan B. Untuk Unit/Tim : Libatkan tim anda dalam mengembangkan berbagai cara untuk membuat asuhan pasien menjadi lebih baik dan lebih aman. Telaah kembali perubahan-perubahan yang dibuat tim anda dan pastikan pelaksanaannya. Pastikan tim anda menerima umpan balik atas setiap tindak lanjut tentang insiden yang dilaporkan. Tujuh langkah keselamatan pasien rumah sakit merupakan panduan yang komprehensif untuk menuju keselamatan pasien, sehingga tujuh langkah tersebut secara menyeluruh harus dilaksanakan oleh setiap rumah sakit. Dalam pelaksanaan, tujuh langkah tersebut tidak harus berurutan dan tidak harus serentak. Pilih langkah-langkah yang paling strategis dan
144
paling mudah dilaksanakan di rumah sakit. Bila langkah-langkah ini berhasil maka kembangkan langkah-langkah yang belum dilaksanakan. Bila tujuh langkah ini telah dilaksanakan dengan baik rumah sakit dapat menambah penggunaan metoda-metoda lainnya.
BAB V LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN A. Di Rumah Sakit 1. Rumah sakit agar membentuk Tim Keselamatan Pasien Rumah Sakit, dengan susunan organisasi sebagai berikut : Ketua : dokter, Anggota : dokter, dokter gigi, perawat, tenaga kefarmasian dan tenaga kesehatan lainnya 2. Rumah sakit agar mengembangkan sistem informasi pencatatan dan pelaporan internal tentang insiden 3. Rumah sakit agar melakukan pelaporan insiden ke Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit (KKPRS) secara rahasia 4. Rumah sakit agar memenuhi standar keselamatan pasien rumah sakit dan menerapkan tujuh langkah menuju keselamatan pasien rumah sakit. 5. Rumah sakit pendidikan mengembangkan standar pelayanan medis berdasarkan hasil dari analisis akar masalah dan sebagai tempat pelatihan standar-standar yang baru dikembangkan. B. Di Propinsi/Kabupaten/kota 1. Melakukan advokasi program keselamatan pasien ke rumah sakit - rumah sakit di wilayahnya 2. Melakukan advokasi ke pemerintah daerah agar tersedianya dukungan anggaran terkait dengan program keselamatan pasien rumah sakit 3. Melakukan pembinaan pelaksanaan program keselamatan pasien rumah sakit..
145
C. Di Pusat 1. Membentuk Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit dibawah Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia. 2. Menyusun panduan nasional tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit 3. Melakukan sosialisasi dan advokasi program keselamatan pasien ke Dinas Kesehatan Propinsi/Kabupaten/Kota, PERSI Daerah dan rumah sakit pendidikan dengan jejaring pendidikan 4. Mengembangkan laboratorium uji coba program keselamatan pasien.
BAB VI PENCATATAN DAN PELAPORAN A. Di Rumah Sakit 1. Setiap unit kerja di rumah sakit mencatat semua kejadian terkait dengan keselamatan pasien (Kejadian Nyaris Cedera, Kejadian Tidak Diharapkan dan Kejadian Sentinel) pada formulir yang sudah disediakan oleh rumah sakit. 2. Setiap unit kerja di rumah sakit melaporkan semua kejadian terkait dengan keselamatan pasien (Kejadian Nyaris Cedera, Kejadian Tidak Diharapkan dan Kejadian Sentinel) kepada Tim Keselamatan Pasien Rumah Sakit pada formulir yang sudah disediakan oleh rumah sakit. 3. Tim Keselamatan Pasien Rumah Sakit menganalisis akar penyebab masalah semua kejadian yang dilaporkan oleh unit kerja. 4. Berdasarkan hasil analisis akar masalah maka Tim Keselamatan Pasien Rumah Sakit merekomendasikan solusi pemecahan dan mengirimkan hasil solusi pemecahan masalah kepada Pimpinan rumah sakit 5. Pimpinan rumah sakit melaporkan insiden dan hasil solusi masalah ke Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit (KKPRS) setiap terjadinya insiden dan setelah melakukan analisis akar masalah yang bersifat rahasia.
146
B. Di Propinsi Dinas Kesehatan Propinsi dan PERSI Daerah menerima produkproduk dari Komite Keselamatan Rumah Sakit C. Di Pusat 1. Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit (KKPRS) merekapitulasi laporan dari rumah sakit dan menjaga kerahasiannya. 2. Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit melakukan analisis hasil analisis yang telah dilakukan oleh rumah sakit. 3. Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit melakukan analisis laporan insiden.bekerja sama dengan rumah sakit pendidikan dan rumah sakit yang ditunjuk sebagai laboratorium uji coba keselamatan pasien rumah sakit. 4. Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit melakukan sosialisasi hasil analisis dan solusi masalah ke Dinas Kesehatan Propinsi dan PERSI Daerah, rumah sakit terkait dan rumah sakit lainnya.
BAB VII MONITORING DAN EVALUASI A. Di Rumah Sakit Pimpinan rumah sakit melakukan monitoring dan evaluasi pada unit kerja-unit kerja di rumah sakit, terkait dengan pelaksanaan keselamatan pasien di unit kerja B. Di Propinsi Dnas Kesehatan Propinsi dan PERSI Daerah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Keselamatan Pasien Rumah Sakit di wilayah kerjanya.
147
C. Di Pusat 1. Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Keselamatan Pasien Rumah Sakit di rumah sakit - rumah sakit 2. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan minimal satu tahun satu kali.
BAB VIII PENUTUP Dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan di rumah sakit maka pelaksanaan kegiatan keselamatan pasien rumah sakit sangatlah penting. Melalui kegiatan ini diharapkan terjadi penekanan / penurunan insiden sehingga dapat lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit di Indonesia. Program Keselamatan Pasien merupakan never ending proses, karena itu diperlukan budaya termasuk motivasi yang cukup tinggi untuk bersedia melaksanakan program keselamatan pasien secara berkesinambungan dan berkelanjutan. GLOSARIUM No 1
Istilah Keselamatan Pasien Rumah Sakit (Patient safety)
Definisi / Penjelasan Suatu sistem dimana rumah sakit membuat asuhan pasien lebih aman. Hal ini termasuk: asesmen risiko; identifikasi dan pengelolaan hal yang berhubungan dengan risiko pasien; pelaporan dan analisis insiden; kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko. Sistem ini mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh
148
2
Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) (Adverse event)
3
KTD yang tidak dapat dicegah (Unpreventable adverse event) Kejadian Nyaris Cedera (KNC) (Near miss)
4
kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil. Suatu kejadian yang tidak diharapkan yang mengakibatkan cedera pasien akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil, dan bukan karena penyakit dasarnya atau kondisi pasien. Cedera dapat diakibatkan oleh kesalahan medis atau bukan kesalahan medis karena tidak dapat dicegah. Suatu KTD akibat komplikasi yang tidak dapat dicegah dengan pengetahuan yang mutakhir. Suatu kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan (commission) atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil (omission), yang dapat mencederai pasien, tetapi cedera serius tidak terjadi, karena ”keberuntungan” (mis., pasien terima suatu obat kontra indikasi tetapi tidak timbul reaksi obat), karena ”pencegahan” (suatu obat dgn overdosis lethal akan diberikan, tetapi staf lain mengetahui dan membatalkannya sebelum obat diberikan), atau ”peringanan” (suatu obat dgn overdosis lethal diberikan, diketahui secara dini lalu diberikan antidotenya).
149
5
Kesalahan Medis (Medical errors)
6
Insiden Keselamatan Pasien (Patient Safety Incident)
7
Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien Rumah Sakit
8
Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis)
9
Manajemen Risiko (Risk Management)
Kesalahan yang terjadi dalam proses asuhan medis yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan cedera pada pasien. Kesalahan termasuk gagal melaksanakan sepenuhnya suatu rencana atau menggunakan rencana yang salah untuk mencapai tujuannya. Dapat akibat melaksanakan suatu tindakan (commission) atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil (omission). Setiap kejadian yang tidak disengaja dan tidak diharapkan, yang dapat mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan cedera pada pasien. Suatu sistem untuk mendokumentasikan insiden yang tidak disengaja dan tidak diharapkan, yang dapat mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan cedera pada pasien. Sistem ini juga mendokumentasikan kejadian-kejadian yang tidak konsisten dengan operasional rutin rumah sakit atau asuhan pasien. Suatu proses terstruktur untuk mengidentifikasi faktor penyebab atau faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya penyimpangan kinerja, termasuk KTD. Dalam hubungan-nya dengan operasional rumah sakit, istilah manajemen risiko dikaitkan kepada aktivitas perlindungan diri yang berarti mencegah ancaman yang
150
10
Kejadian Sentinel (Sentinel Event)
nyata atau berpotensi nyata terhadap kerugian keuangan akibat kecelakaan, cedera atau malpraktik medis. Suatu KTD yang mengakibatkan kematian atau cedera yang serius; biasanya dipakai untuk kejadian yang sangat tidak diharapkan atau tidak dapat diterima seperti : operasi pada bagian tubuh yang salah. Pemilihan kata “sentinel” terkait dengan keseriusan cedera yang terjadi (mis. Amputasi pada kaki yang salah, dsb) sehingga pecarian fakta terhadap kejadian ini mengungkapkan adanya masalah yang serius pada kebijakan dan prosedur yang berlaku.
------------------------------------------Keputusan PP.PERSI No. 31 Tahun 2007▄
151
INSTITUT MANAJEMEN RUMAH SAKIT (IMRS) PERSI Pada rapat Pengurus Pusat PERSI tanggal 2 Juli 1991, sepakat membentuk LP2 (Lembaga Pendidikan dan Pengembangan) PERSI, dengan susunan pengurus : Ketua : dr. H. Poernomo Sidi Wakil Ketua : dr. Ingerani, SKM Sekretaris : dr. Darwis Hartono, MHA Anggota : dr. Dady Tirtono Tujuan dan Misi dibentuk LP2 PERSI : 1. Melaksanakan kegiatan PERSI secara profesional dan mandiri, serta mampu memberikan citra yang positif kepada PERSI. 2. Membantu Pemerintah dalam upaya pengembangan kualitas tenaga profesional rumah sakit melalui proses pelatihan, sertifikasi, dan penyebaran informasi. Pada Tahun 1996 LP2 PERSI berubah menjadi LP3 (Lembaga Pengkajian, Pendidikan danPengembangan) PERSI. Kemudian pada tahun 2003 LP3 PERSI berubah menjadi IMRS (Institut Manajemen Rumah Sakit) PERSI. LOGO IMRS PERSI
Keterangan : - Menggunakan warna hijau, hitam, dan putih (disamakan dengan warna logo PERSI agar tetap menjadi satu kesatuan) - Menggunakan bentuk atap mempunyai arti bahwa IMRS merupakan tempat yang memberikan jasa layanan pendidikan, pelatihan, dan konsultansi manajemen rumah sakit yang praktikal dan tepat guna. ------------------------------------------Keputusan PP.PERSI No. 65 Tahun 2008▄
152
YANG PERNAH MENERIMA PENGHARGAAN PERSI PARAMAKARYA PARAMA HUSADA 1. Ali Sadikin (2000) 2. Drs. H. Abdillah Ak, MBA (2006) 3. H. Masfuk, SH (2009) PARAMAKARYA DHARMARTA HUSADA 1. RS Sumber Waras (2000) 2. RS Pelni Petamburan (2000) 3. RS Cipto Mangunkusumo (2000) 4. RS TNI AL Mintohardjo (2000) 5. RS FK UKI (2000) 6. RS Jakarta (2000) 7. RS St. Carolus (2000) 8. RSUD Dr. Abdul Moeloek (2000) 9. RS Islam Faisal Makassar (2000) 10. RSUD Prof. Dr. WZ. Johannes Kupang (2000) 11. RSUD Atambua (2000) 12. RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta (2006) 13. RSUD Merauke (2006) 14. Siloam Hospital Lippo Karawaci (2006) 15. RS Al Islam Bandung (2006) 16. RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta (2009) PARAMAKARYA SATYA HUSADA 1. Dr. Suraryo Darsono (1993) 2. Dr. Zurachdi (1993) 3. Dr. Sudarso (1993) 4. Dr. Herman Susilo (1993) 5. Dr. Amino Gondohutomo (1993) 6. J. Guwandi, SH (1996)
153
7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
Dr. Padmo Hoedojo, MHA (1996) Dr. Hidayat Hardjoprawito (1996) Dr. Sumardi Katgopranoto (1996) Dr. Sugiat AS, SKM (1996) Dr. H. Iman Hilman, MPH (1996) Prof. Dr. Karjadi Wirjoatmodjo (1996) Dr. Soebaryo Mangunwidodo (1996) Dr. Robert Imam Sutedja (1996) Dr. Gading Hakim (1996) Dr. A. Mariono (2000) Prof. Dr. Sulaiman Sastrawinata, SpOG (2000) Dr. Bing Juanda (2000) Dr. Nico A. Lumenta, MM (2000) Dr. Koesno Martoatmodjo, SpA, MM (2000) Dr. Samsi Jacobalis, SpB (2000) Dr. Achmad Sujudi, MHA (2000) Dr. A.W. Boediarso, SKM, MBA (2006) Dr. Hermansyur Kartowisastro, SpB-KBD (2006) Soemaryono Rahardjo, SE, MBA (2006) Dr. I Gusti Lanang M. Rudiartha, MHA (2006) Dr. Farid W. Husain, SpB-KBD (2006) Partua Sitompul, Skom (2009) Dr. Kesuma Halim, MSc (2009) Dr. Widorini Sunarjo, MARS (2009) Dr. Sri Endarini, MPH (2009)
PARAMAKARYA ADIKA HUSADA 4. PERSI DKI Jakarta (1996) 5. PERSI Jawa Timur (1996) 6. PERSI D.I. Yogyakarta (1996) 7. PERSI Jawa Barat (2000) 8. PERSI Bali (2000) 9. PERSI Jawa Tengah (2006) 10. PERSI Sumatera Selatan (2006) 11. PERSI Sumatera Utara (2006) 12. PERSI Sulawesi Selatan (2006)
154
13. PERSI Daerah Kalimantan Timur (2009)
▄
PANITIA PENDIRI PERSI Ketua
: Dr. Suraryo Darsono
Anggota
: Dr. Amino Gondohutomo Prof. Dr. Rukmono Dr. Soedarto Dr. Zuchradi Dr. Edi Wibowo Dr. Soejoto Dr. Winsy Warouw Dr. Irsan Radjamin Dr. Zainal Rasjid Dr. Ny. Sri Tadjuddin Cholid Dr. Sjamsir Daili▄
155
SUSUNAN PENGURUS PUSAT PERSI PERIODE 1980 – 1982
(Hasil Kongres I, 16 s/d 20 November 1980 di Jakarta) Ketua Umum
:
Dr. Amino Gondohutomo (Kepala RS Pusat Pertamina, Jakarta)
Ketua
:
Prof. Dr. Rukmono (Direktur RS Cipto Mangunkusumo, Jakarta)
Sekretaris Jenderal :
Dr. Samsi Jacobalis (Kepala RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta)
Bendahara
:
Dr. Soebaryo Mangunwidodo (RS Sumber Waras, Jakarta)
Anggota
:
3 Wakil dari Sumatera 6 Wakil dari Jawa 1 Wakil dari Kalimantan 2 Wakil dari Sulawesi 1 Wakil dari Maluku 1 Wakil dari Irian Jaya 1 Wakil dari Bali ▄
156
SUSUNAN PENGURUS PUSAT PERSI PERIODE 1983 – 1985
(Hasil Kongres Luar Biasa, 27 s/d 29 Mei 1983 di Ambarawa, Semarang)
Ketua Umum
:
Ketua Eksekutif
:
Sekretaris Jenderal : Bendahara
:
Dr. Soejoto Martoatmodjo (RS Dr. Soetomo, Surabaya) Dr. Amino Gondohutomo (Biro Kesehatan Pertamina, Jakarta) Dr. Samsi Jacobalis (RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta) Dr. Soebaryo Mangunwidodo (RS Sumber Waras, Jakarta)
Kompartemen-kompartemen Hukum dan Perundang-undangan : Prof. Dr. Rukmono (RS Cipto Mangunkusumo, Jakarta) Organisasi/Hubungan Luar-Dalam Negeri : Dr. Budihartono (RS Cipto Mangunkusumo, Jakarta) Khusus/Swasta : Dr. Winarso Soemardjo (RS Jakarta) Umum/Logistik/Hospex : Dr. Sumardi Katgopranoto (RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta)
157
Dr. Otto Maulana (RSAL Mintohardjo, Jakarta) Riset/Pengembangan dan Penerbitan : Dr. Rizal Sini (RSB Bunda, Jakarta) Dr. Wartomo Priosembodo (RS Sanatorium Dharmawangsa, Jakarta)
▄
SUSUNAN PENGURUS PUSAT PERSI PERIODE 1985 – 1987 (Hasil Kongres III, 12 s/d 16 Mei 1985 di Jakarta) Pelindung Penasehat
Ketua Kehormatan Ketua Sekretaris Jenderal Bendahara
: Dr. H. Muhammad Isa (Dirjend. Pelayanan Medik Depkes R.I) : Dr. H. Amino Gondohutomo (Presiden AHF) Prof. Dr. Rukmono (Direktur RS Cipto Mangunkusumo, Jakarta) : Dr. Amino Gondohutomo (Presiden Asian Hospital Federation) : Dr. Sumardi Katgopranoto (RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta) : Dr. H. Sugiat AS, SKM (RS Islam, Jakarta) : Dr. Soebaryo Mangunwidodo (RS Sumber Waras, Jakarta)
Kompartemen-kompartemen Organisasi/Hubungan Luar – Dalam Negeri : Dr. Budihartono, MHA (RS Cipto Mangunkusumo, Jakarta) Dr. H. Hernawan (RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta) Hukum dan Perundang-undangan : J. Guwandi, SH (RS Husada, Jakarta) Litbang/Pendidikan/Penerbitan :
158
Dr. Padmo Hoedojo, MHA (RS Persahabatan, Jakarta) Dr. FX Suwandi (RSAL Mintohardjo, Jakarta) Umum/Logistik/Hospex : Dr. Robert Imam Sutedja (RS Sumber Waras, Jakarta) Khusus/Swasta : Dr. H. Tajuddin (RS Sumber Waras, Jakarta) Anggota ex officio : Ketua IRSJAM ▄
SUSUNAN PENGURUS PUSAT PERSI PERIODE 1988 – 1990 (Hasil Kongres IV, 19 s/d 23 Juni 1988 di Jakarta) Pelindung
:
Penasehat
:
Ketua Umum
:
Sekretaris Jenderal : Bendahara :
Dr. Brotowasisto, MPH (Dirjend. Pelayanan Medik Depkes R.I) Dr. H. Sumardi Katgopranoto (RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta) Dr. Samsi Jacobalis (RS Husada, Jakarta) Dr. Karjadi Wirjoatmodjo (RS Dr. Soetomo, Surabaya) Dr. Padmo Hoedojo, MHA (RS Persahabatan, Jakarta) Dr. Nico A. Lumenta (RS PGI Cikini, Jakarta) Dr. Soebaryo Mangunwidodo (RS Sumber Waras, Jakarta)
Kompartemen-kompartemen Organisasi/Hubungan Luar – Dalam Negeri : Dr. H. Hernawan (RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta) Hukum dan Perundang-undangan : J. Guwandi, SH (RS Husada, Jakarta) Litbang/Pendidikan/Penerbitan : Dr. H. Poernomo Sidi (RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta)
159
Dr. Anwar Jusuf (RS Persahabatan, Jakarta) Umum/Logistik/Hospex : Dr. Robert Imam Sutedja (RS Sumber Waras, Jakarta) Khusus/Swasta : Dr. PAW. Pattinama, SKM (RS PGI Cikini, Jakarta) Anggota ex officio :
Ketua IRSJAM Ketua PERSI Cabang Jawa Timur Wakil-wakil wilayah ▄
SUSUNAN PENGURUS PUSAT PERSI PERIODE 1990 – 1993
(Hasil Kongres V, 25 s/d 28 November 1990 di Jakarta) : Dr. Brotowasisto, MPH (Dirjend. Pelayanan Medik Depkes R.I) Penasehat : Dr. H. Sumardi Katgopranoto (RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta) Dr. Samsi Jacobalis (RS Husada, Jakarta) Dr. Karjadi Wirjoatmodjo (RS Dr. Soetomo, Surabaya) Dr. Padmo Hoedojo, MHA (RS Persahabatan, Jakarta) Ketua Umum : Dr. Hidajat Hardjoprawito (RS Cipto Mangunkusumo, Jakarta) Sekretaris Jenderal : Dr. Nico A. Lumenta (RS PGI Cikini, Jakarta) Bendahara : Dr. Soebaryo Mangunwidodo (RS Sumber Waras, Jakarta) Pelindung
Kompartemen-kompartemen Organisasi : Dr. H. Hernawan (RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta) Hukum dan Perundang-undangan : J. Guwandi, SH (RS Husada, Jakarta)
160
Penelitian dan Pengembangan : Dr. H. Poernomo Sidi (RS Jakarta) Dr. Darwis Hartono, MHA (Ditjen. Pelayanan Medik. Depkes. R.I) Umum : Dr. Robert Imam Sutedja (RS Sumber Waras, Jakarta) Khusus : Dr. Sismadi Partodimulyo, MBA (RS Sukmul, Jakarta) Anggota ex officio : Ketua IRSJAM
SUSUNAN MAJELIS ETIK RS INDONESIA Ketua Anggota
: Dr. Samsi Jacobalis : Prof. Dr. Rukmono Dr. Iman Hilman, MPH Dr. Sugiat AS, SKM Dr. Sumardi Katgopranoto Dr. Guno Samekto ▄
161
SUSUNAN PENGURUS PUSAT PERSI PERIODE 1993 – 1996
(Hasil Kongres VI, 21 s/d 25 November 1993 di Jakarta) Pelindung Penasehat:
Ketua Umum
:
Direktur Jenderal Pelayanan Medik Depkes R.I) Dr. Hidajat Hardjoprawito (Sekretaris Jenderal Depkes. R.I) Dr. A.W. Boediarso, SKM (Direktur Kesehatan AD) Dr. Padmo Hoedojo, MHA (RS Persahabatan, Jakarta) Dr. Tadjudin, DSPD (RS Fatmawati, Jakarta) : Dr. Samsi Jakarta (RS Islam, Jakarta)
Ketua Eksekutif : Dr. Koesno Martoatmodjo, DSA (RSAB Harapan Kita, Jakarta) Sekretaris Jenderal : Dr. Nico A. Lumenta, MM (RS Mediros, Jakarta) Bendahara
: Dr. Ingerani, SKM (RS Tarakan, Jakarta)
Kompartemen-kompartemen Organisasi : Dr. Soebaryo Mangunwidodo (RS Sumber Waras, Jakarta) Dr. H. Hernawan, DSA (RS Pelni Petamburan, Jakarta) Hukum dan Perundang-undangan :
162
Dr. H.A. Sanoesi Tambunan, DSPD (RS Islam Jakarta) J. Guwandi, SH (RS Husada, Jakarta) Penelitian dan Pengembangan : Dr. Achmad Harjadi, MSc (RS Pasar Rebo, Jakarta) Dr. Sudinarjati Radjak (RS MH. Thamrin, Jakarta) Umum : Dr. Robert Imam Sutedja (RS Sumber Waras, Jakarta) Dr. Emmy Salman, MPH (RS Puri Cinere, Jakarta) Khusus : Dr. Sismadi Partodimulyo, MBA (RS Sukmul, Jakarta) Dr. H. Poernomo Sidi (RSB Mugi Rahayu, Jakarta) Pelayanan Kesehatan Masyarakat : Dr. Yudanarso Dawud, DSP, MHA (RS Persahabatan, Jakarta) Dr. A. Mariono (RS Atmajaya, Jakarta)
Anggota ex officio : Ketua IRSJAM
SUSUNAN MAJELIS ETIK RS INDONESIA Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota
: Dr. Sugiat AS, SKM : Prof. Dr. Rukmono : Dr. Iman Hilman, MPH : Dr. Guno Samekto Prof. Dr. Sulaiman Sastrawinata ▄
163
SUSUNAN PENGURUS PUSAT PERSI PERIODE 1996 – 2000
(Hasil Kongres VII, 24 s/d 28 November 1996 di Jakarta) Pelindung
:
Direktur Jenderal Pelayanan Medik Depkes R.I
Penasehat
:
Dr. Hidajat Hardjoprawito Dr. Sumardi Katgopranoto
Ketua Umum
:
Ketua Eksekutif
:
Dr. A.W. Boediarso, SKM, MBA (RS Sunter Agung, Jakarta) Dr. Jan Takasihaeng, DGS, MBA (RS FK UKI, Jakarta) Dr. Achmad Hardiman, DSJ, MARS (Departemen Kesehatan) Dr. Ingerani, SKM (Departemen Kesehatan)
Sekretaris Jenderal : Bendahara
:
Kompartemen-kompartemen Hubungan Internasional : Dr. Samsi Jacobalis, DSB (RS Islam, Jakarta) Dr. Nico A. Lumenta, MM (RS Mediros, Jakarta) Dr. Sugiat AS, SKM (RS Islam, Jakarta) Dr. Padmo Hoedojo, DSB, MHA (RS Persahabatan, Jakarta) Organisasi & Manajemen : Dr. Soebaryo Mangunwidodo (RS Sumber Waras, Jakarta)
164
Dr. Hadisudjono S, DSM (RS MMC, Jakarta) Dr. H. Hernawan, DSA, MM (RS Pelni Petamburan, Jakarta) Mutu & Akreditasi : Dr. H.A. Sanoesi Tambunan, DSPD (RS Islam Jakarta) Dr. Robby Tandiari, DSR (RS MMC, Jakarta) Dr. Nico A. Lumenta, MM (RS Mediros, Jakarta) Dr. Luwiharsih, MSc (Departemen Kesehatan) Ny. Rokiah, SKM, MHA (RS Persahabatan, Jakarta) Pelayanan Kesehatan Masyarakat : Dr. Yudanarso Dawud, DSP, MHA (RS Persahabatan, Jakarta) Dr. Muki Reksoprodjo (RS MMC, Jakarta) Dr. Mangantar Marpaung, MSc (RS FK UKI, Jakarta) Dr. Robby Tandiari, DSR (RS MMC, Jakarta) Hukum & Pembelaan Anggota : J. Guwandi, SH (RS Pluit, Jakarta) Dr. Herkutanto, SpF, SH (RS Cipto Mangunkusumo, Jakarta) Faiq Bahfen, SH (Departemen Kesehatan) Umum : Dr. Robert Imam Sutedja (RS Sumber Waras, Jakarta) Dr. Emmy Salman, MPH (RS Puri Cinere, Jakarta) Dr. Imelda Emilia Dharma, MARS (RS Mitra Keluarga, Jakarta) Perpajakan & Asuransi : DR. Dr. Salamun, DSM (RS Kepolisian Pusat, Jakarta) Soemaryono Rahardjo, SE (RS Islam, Jakarta) Dr. Hinarto Satryana, MSc (RS Sint Carolus, Jakarta) Dr. Hartono (RS Pondok Indah, Jakarta) Anggota ex officio : Ketua IRSJAM SUSUNAN MAKERSI PUSAT Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota
: Dr. Iman Hilman, MPH : Prof. Dr. Sulaiman Sastrawinata : Prof. DR. Dr. M. Ahmad Djojosugito, MHA : Dr. A. Mariono
165
Dr. Soeraryo Darsono Sr. Lismidar, SKM Drs. F. Tengker, SH CN LEMBAGA PENGKAJIAN, PENDIDIKAN & PENGEMBANGAN PERSI Direktur Sekretaris Bendahara Anggota
: Dr. Koesno Martoatmodjo, DSA, MM : Dr. Wasista Budiwaluyo, MHA : Dra. Suharsini, MM : Dr. Riwayat Suyono, MARS Dr. Suprijanto Riyadi, PhD Dr. Achmad Harjadi, MSc Dr. Robert Imam Sutedja Dr. Kayanti HS Dr. Dedeh Choesnan ▄
166
SUSUNAN PENGURUS PUSAT PERSI PERIODE 2000 – 2003
(Hasil Kongres VIII, 5 s/d 7 November 2000 di Jakarta)
Pelindung
: Direktur Jenderal Pelayanan Medik Depkes R.I
Penyantun
: Dr. Padmo Hoedojo, SpB, MHA Prof. DR. Dr. Karyadi Wirjoatmodjo, SpAn Dr. Sugiat AS, SKM
Penasehat
: Dr. Hidajat Hardjoprawito Dr. A.W. Boediarso, SKM, MBA
Ketua Umum
: Dr. Hermansyur Kartowisastro, SpBD
Sekretaris Jenderal
: Dr. Muki Reksoprodjo, SpOG
Bendahara
: Soemaryono Rahardjo, SE, MBA
Kompartemen-kompartemen Hubungan Internasional : Dr. Samsi Jacobalis, SpB Dr. Hadisudjono Sastrosatomo, SpM, MM Dr. Mgs. Johan T. Saleh, MSc Organisasi & Manajemen : Dr. M. Natsir Nugroho, SpOG, MKes
167
Dr. H. Hernawan, SpA, MM Dr. Farid Husain, SpB Dr. Wawang S. Sukarya, SpOG, MARS Mutu & Akreditasi : Dr. Nico A. Lumenta, MM Dr. A. Hardiman, SpKJ, MARS Ny. Rokiah Kusumapradja, SKM, MHA Pelayanan Kesehatan Masyarakat & Kesehatan Lingkungan: Dr. Wasista Budiwaluyo, MHA Dr. Atikah M. Zaki, MARS Dr. Kesuma Halim, MSc Hukum & Pembelaan Anggota : Dr. Herkutanto, SpF, SH Faiq Bahfen, SH Dr. Sri Endarini, MPH Umum : Dr. Robert Imam Sutedja Dr. Tjandra Y. Aditama, SpP, MARS Dr. Grace Frelita, MARS Perpajakan & Asuransi : Dr. Sri Rachmani, MMR Dr. Robby Tandiari, SpR Dr. Widyo S. Budiman, SpPK, MM Anggota ex officio :
Ketua IRSJAM Ketua ARSADA Ketua IRSPI Ketua As. RS BUMN Ketua PERDHAKI Ketua As. RS TNI/POLRI Ketua ARSSI Ketua MUKISI Ketua PELKESI
168
SUSUNAN MAKERSI PUSAT Ketua
: Dr. Iman Hilman, MPH
Wakil Ketua
: Prof. Dr. Sulaiman Sastrawinata
Sekretaris
: Dr. A. Mariono
Anggota
: Prof. DR. Dr. M. Ahmad Djojosugito, MHA Prof. DR. Dr. Karjadi Wirjoatmodjo Dr. A.W. Boediarso, SKM, MBA Dr. Ahmad Sanoesi Tambunan, SpPD Drs. F. Tengker, SH CN Achir Yani S. Hamid, DNSc
LEMBAGA PENGKAJIAN PENDIDIKAN & PENGEMBANGAN PERSI Direktur
: Dr. Koesno Martoatmodjo, SpA, MM
Sekretaris
: Maria Indrijani Widjaja, SKM
Anggota
: Dr. M. Sulaeman, SpA, MM, MKes Dr. Santoso Soeroso, SpA, MARS ▄
169
SUSUNAN PENGURUS PUSAT PERSI PERIODE 2003 – 2006
(Hasil Kongres IX, 2 s/d 4 Oktober 2003 di Jakarta)
Pelindung
: Direktur Jenderal Pelayanan Medik Depkes R.I
Penyantun
: Prof. Dr. Karyadi Wirjoatmodjo, SpAn Dr. A.W. Boediarso, SKM, MBA Dr. Iman Hilman, MPH, SpR DR. Dr. Padmo Hoedojo, SpB, MHA Dr. H.Ahmad Sanoesi T, SpPD.KR
Penasehat
: Dr. Hermansyur Kartowisastro, SpBD Dr. Sudarso Dr. Umar Wahid, SpP
Ketua Umum
: Dr. Adib A. Yahya, MARS
Sekretaris Jenderal
: Dr. Mgs. Johan T. Saleh, MSc
Bendahara
: Soemaryono Rahardjo, SE, MBA
Kompartemen-kompartemen Hubungan Internasional : Dr. Hermansyur Kartowisastro, SpBD
170
Dr. Muki Reksoprodjo, SpOG Dr. Untung S. Sutardjo, MKes Dr. Agung P. Sutiyoso, SpBO, MM, MARS Komunikasi Organisasi : Dr. M. Natsir Nugroho, SpOG, MKes Dr. Wawang S. Sukarya, SpOG, MARS Dr. Santoso Soeroso, SpA, MARS Dr. Budhi Setiawan, SpP, MARS Mutu & Akreditasi : Dr. Nico A. Lumenta, MM Dr. Sutopo, SpB, SpBT, MARS DR. Rokiah Kusumapradja, SKM, MHA Hukum & Perundang-undangan : DR. Dr. Herkutanto, SpF, SH H.M. Ali Taher Parasong, SH, MHum Umum & Humas : Dr. Robert Imam Sutedja Dr. Tjandra Y. Aditama, SpP(K), MARS Erlina PM, SE, MM, MIPRA Perpajakan & Asuransi : Dr. Sri Rachmani S, MKes Dr. Grace Frelita, MM Drs. H. Syarifuddin UH, MM Ketenagakerjaan : Dr. Siswanto, SpM Dr. Andry, MM Dr. Ni’matullah Mansur, MARS Hadi Pranowo, SE, MM Penelitian & Pengembangan : Dr. Sutoto, MKes Dr. Hardi Yusa, SpOG, MARS Dr. Hanna Permana Subanegara, MARS Delstin Donda, SKp, MM Anggota ex officio :
Ketua ARSADA Ketua IRSPI
171
Ketua As. RS BUMN Ketua PERDHAKI Ketua As. RS TNI/POLRI Ketua ARSSI Ketua MUKISI Ketua PELKESI
SUSUNAN MAKERSI PUSAT Ketua Sekretaris Anggota
: Dr. Samsi Jacobalis : Dr. Ma’mur Sjafei, SpU : Prof. Dr. Sambas Wiradisuria, SpA(K) Dr. Ahmad Sanoesi Tambunan, SpPD Dr. Sintak Gunawan, MA Dr. Budiono Soehendro, SpB, KBD
KOMITE KESELAMATAN PASIEN RUMAH SAKIT Ketua : Dr. Nico A. Lumenta, K.Nefro, MM Wakil Ketua I : Dr. Mgs. Johan T. Saleh, MSc Wakil Ketua II : Dr. Boedihartono, MHA Sekretaris I Sekretaris II
: DR. Rokiah Kusumapradja, SKM, MHA : Dr. Luwiharsih, MSc
Bidang Kajian Keselamatan Pasien : Koordinator : Dr. Alex Papilaya, DTPH Wakil Koordinator : DR. Dr. Herkutanto, SpF, SH Dr. Wasista Budiwaluyo, MHA Bidang Program Keselamatan Pasien : Koordinator : Dr. Muki Reksoprodjo, SpOG Wakil Koordinator : Dr. Grace Frelita, MM Dr. H.M. Natsir Nugroho, SpOG, MKes Bidang Pendidikan dan Pelatihan : Koordinator : Dr. Robby Tandiari, SpRad Wakil Koordinator : Dr. Sutoto, MKes
172
Anggota : Dr. Adib A. Yahya, MARS Dr. Samsi Jacobalis, SpB Dr. Farid Husain, SpBD Dr. G. Pandu Setiawan, SpKJ Dr. Iwan Dwiprahasto, MMedSc, PhD Dr. Hermansyur Kartowisastro, SpBD INSTITUT MANAJEMEN RUMAH SAKIT PERSI Direktur Dr. Budhi HW Utoyo, MARS Kepala Divisi Konsultasi Manajemen Dr. Santoso Soeroso, SpA, MARS Kepala Divisi Pendidikan Dr. Sutoto, MKes Kepala Divisi Pelatihan dan Pengembangan SDM DR. Rokiah K, SKM, MHA Kepala Divisi Sertifikasi Drs. Heru Kusumanto, SKM, MM Anggota Dr. Wasista Budiwaluyo, MHA Dr. Supriyantoro, SpP(K), MARS DR. Dr. Bambang Darwono, SpB, SpBO ▄
173
SUSUNAN PENGURUS PUSAT PERSI PERIODE 2006 – 2009
(Hasil Kongres X, 22 s/d 25 Nopember 2006 di Jakarta) Pelindung
: Direktur Jenderal Pelayanan Medik Depkes R.I
Penasehat
: Dr. Samsi Jacobalis, SpB Dr. Hermansyur Kartowisastro, SpBD Dr. Umar Wahid, SpP
Ketua Umum
: Dr. Adib A. Yahya, MARS
Sekretaris Jenderal
: Dr. M. Natsir Nugroho, SpOG, MKes
Bendahara
: Soemaryono Rahardjo, SE, MBA
Kompartemen-kompartemen Komunikasi Organisasi : Dr. Mgs. Johan T. Saleh, MSc Dr. Mus Aida, MARS Drg. Edi Sumarwanto, MM Hukum & Advokasi : DR. Dr. Herkutanto, SpF, SH, FACLM Dr. Budi Sampurna, SpF, SH Riati Anggriani, SH, MARS Penelitian & Pengembangan : DR. Dr. Sutoto, MKes
174
Drs. Heru Kusumanto, SKM, MM DR. Drg. Ronnie Rivany, MSc Umum & Humas : Dr. Robert Imam Sutedja Dr. Andry, MM Mardalena, S.Sos, MARS
Hubungan Internasional : Dr. Santoso Soeroso, SpA, MARS Dr. Muki Reksoprodjo, SpOG Dr. Agung P. Sutiyoso, SpBO, MM, MARS Mutu & Akreditasi : Dr. Supriyantoro, SpP, MARS Dr. Nico A. Lumenta, MM Dr. Luwiharsih, MSc Dr. Grace Frelita, MM Dr. Paulus Kangean, MSc Widaningsih, SKp, MKep Dr. Arjaty W. Daud, MARS Perpajakan & Asuransi : Drs. Syarifuddin UH, MM Drs. S. Eko Priyono, MM Dr. Chandra Rahardja Ketenagakerjaan : Dr. Adji Suprajitno, SpPD Dr. Soekirman Soekin, SpTHT, MKes Zulnasri, SE, MSi Pengabdian Masyarakat : Dr. Sri Rachmani, MKes Dr. Wasista Budiwaluyo, MHA Dr. Marius Widjajarta, SE Dr. H. Nur Abadi Keperawatan : DR. Rokiah Kusumapradja, SKM, MHA Misparsih, SKp, MKes
175
Linda Amiyanti, SKp, MKes Prayetni, SKp, MKes Kefarmasian : Founny Meutia, S.Si, Apt, MSc Yani Takarianti, SSi, Apt Drs. T. Bahdar J. Hamid, Apt, M.Pharm
Sarana & Prasarana : Ir. Tugijono, MKes Afiyanto Kurniawan Anggota ex officio :
Ketua ARSADA Ketua IRSPI Ketua As. RS BUMN Ketua PERDHAKI Ketua As. RS TNI/POLRI Ketua ARSSI Ketua MUKISI Ketua PELKESI
SUSUNAN MAKERSI PUSAT Ketua Sekretaris Anggota
: Dr. H. Ahmad Sanoesi T, SpPD : Dr. Sintak Gunawan, MA : Dr. Samsi Jacobalis, SpB Dr. Iman Hilman, MPH, SpRad Prof. Dra. Elly Nurachmah, DNSc Dr. Anwar Wasdi, SpS H. Jamaluddin Ahmad, Psi
KOMITE KESELAMATAN PASIEN RUMAH SAKIT Ketua : Dr. Nico A. Lumenta, K.Nefro, MM Wakil Ketua I : Dr. Mgs. Johan T. Saleh, MSc Wakil Ketua II : Dr. Boedihartono, MHA Sekretaris I : DR. Rokiah Kusumapradja, SKM, MHA
176
Sekretaris II
: Dr. Luwiharsih, MSc
Bidang Kajian Keselamatan Pasien : Koordinator : Dr. Alex Papilaya, DTPH Wakil Koordinator : DR. Dr. Herkutanto, SpF, SH Dr. Wasista Budiwaluyo, MHA Prof. DR. Wila Chandrawila S, SH Dr. Arjaty W. Daud, MARS Dr. Purnamawati, SpA(K) Drs. Masrial Mahyudin, Apt, MM Bidang Komunikasi Keselamatan Pasien : Koordinator : Dr. Muki Reksoprodjo, SpOG Wakil Koordinator : Dr. Grace Frelita, MM Dr. H.M. Natsir Nugroho, SpOG, MKes Bidang Pendidikan dan Pelatihan : Koordinator : Dr. Robby Tandiari, SpRad Wakil Koordinator : DR. Dr. Sutoto, Mkes Dr. May Hizrani, MARS Dr. Andry, MM Bidang Pelaporan Insiden : Koordinator : Dr. Arjaty W. Daud, MARS Wakil Koordinator : Prof. Dr. Budi Sampurna, SpF, SH Dr. Zainal Abidin Dr. Samhari Baswedan, MPH Dr. Mus Aida, MARS Dr. Sri Handono Dr. Tri Hestywiyastoeti, SpM Anggota : Dr. Adib A. Yahya, MARS Dr. Samsi Jacobalis, SpB Dr. Farid Husain, SpBD Dr. G. Pandu Setiawan, SpKJ Dr. Iwan Dwiprahasto, MMedSc, PhD
177
Dr. Hermansyur Kartowisastro, SpBD Dr. H. Ahmad Sanoesi Tambunan, SpPD Dr. Koesno Martoatmodjo, SpA, MM Dr. Marius Widjajarta, SE Dr. Hanna Permana Subanegara, MARS Dr. Buddy HW Utoyo, MARS Dr. Robert Imam Sutedja M. Ali Taher Parasong, SH, MHum Johanna Kawonal, SMIP, CV.RN Rumondang Panjaitan, SKp, MKes Dr. Tjandra Y. Aditama, SpP, MARS Dr. Guntur Bambang Hamurwono, SpM Dr. Untung S. Suseno, Mkes Dr. Budi Sampurna, SpF, SH Laurensia Lawintono, MSc Drg. Edi Sumarwanto, MM DR. Dr. Ingerani, SKM Dr. Ratna Rosita, MPHM Dr. Saidi
INSTITUT MANAJEMEN RUMAH SAKIT PERSI Direktur Dr. Mgs. Johan T. Saleh, MSc Kepala Divisi Konsultasi Manajemen Dr. Santoso Soeroso, SpA, MARS Kepala Divisi Pendidikan DR. Dr. Sutoto, MKes Kepala Divisi Pelatihan dan Pengembangan SDM DR. Rokiah K, SKM, MHA Kepala Divisi Sertifikasi Drs. Heru Kusumanto, SKM, MM Anggota Dr. Wasista Budiwaluyo, MHA Dr. Supriyantoro, SpP(K), MARS
178
DR. Drg. Ronnie Rivany, MSc ▄
SUSUNAN PENGURUS PUSAT PERSI PERIODE 2009 – 2012
(Hasil Kongres XI, 28 s/d 31 Oktober 2009 di Jakarta) KETUA UMUM
: Dr. dr. Sutoto, MKes
SEKRETARIS JENDERAL
: dr. Wasista Budiwaluyo, MHA
BENDAHARA
: Soemaryono Rahardjo,SE, MBA
DEWAN PEMBINA : dr. Supriyantoro, SpP, MARS (Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan R.I) DEWAN PENYANTUN : dr. Samsi Jacobalis, SpB dr. Adib A. Yahya, MARS dr. Umar Wahid, SpP dr. M. Natsir Nugroho, SpOG, MKes DEWAN PAKAR : Prof. dr. Laksno Trisnantoro, MSc, PhD Prof. dr. Amal Sjaaf, PhD Prof. dr. Umar Fahmi Achmadi, MPH, PhD Prof. Dr. dr. Agus Purwadianto, SpF, SH, MSi Prof. dr. Iwan Dwiprahasto, PhD Prof. dr. Budi Sampurna, SpF, SH ANGGOTA EX OFFICIO : Ketua ARSADA Ketua ARSPI Ketua As. TNI/POLRI
179
Ketua As. RS BUMN Ketua PERDHAKI Ketua PELKESI Ketua MUKISI Ketua ARSSI Ketua ARVI 1. KETUA KOMPARTEMEN ORGANISASI : dr. Kuntjoro Adi Purjanto, MKes a. Divisi Organisasi dan Hubungan Antar Lembaga : dr. Mus Aida, MARS drg. Edi Sumarwanto, MM dr. Lilik Sri Rahayuningsih, MARS b. Divisi Humas dan Informasi : dr. Robert Imam Sutedja, MIPRA Dra. Agusdini Banun Saptaningsih, Apt, MARS Mardalena, Ssos, MARS drg. Nailufar, MARS c. Divisi Hubungan Internasional : dr. Muki Reksoprodjo, SpOG Dr. dr. Abidin Wijanarko, SpPD, KHOM d. Divisi Disaster : Prof. Dr. dr. Idrus Paturusi, SpBO dr. Boediono Soehendro, SpBD, KBD dr. H.M. Rizal Chaidir, SpBO(K), FICS, MMR dr. Nur Abadi, MM, Msi dr. H. Denny P. Machmud, SpTHT Prof. dr. Respati Surtanto, SpOT e. Divisi HSR (Hospital Social Responsibility) dr. Sri Rachmani, MKes, MHKes dr. Marius Widjajarta, SE dr. Daniel Budi Wibowo, MKes dr. Retno Dewi, MARS
180
2. KETUA KOMPARTEMEN HUKUM dan PERUNDANGUNDANGAN : Prof. Dr. dr. Herkutanto, SpF, SH, LLM a. Divisi Hukum, Advokasi dan Mediasi : Riati Angriani, SH, MARS dr. Wresti Indriari, MM dr. Sugeng E. Suryat, MSc b. Divisi Pajak : Drs. Syarifuddin UH, MM Drs. S. Eko Prijono, MM Yosen Danum, SE, MM c. Divisi Akuntansi dan Keuangan : Hikmati Syaifi, SE Drs. Chamdani Tauchid, MM, MKes, MBA Drs. Widartoyo, Msi, Ak, CPA Drs. Wartono, MSi, Ak, CPA d. Divisi Ketenagakerjaan dan Remunerasi : dr. dr. Faisal Baraas, SpJP Mochamad Mufied, SH, SE, MARS dr. Nanang W. Astarto, SpOG(K), MARS dr. Sandra Dewi, MARS 3. KETUA KOMPARTEMEN PENELITIAN dan PENGEMBANGAN : dr. Mgs. Johan T. Saleh, MSc a. Divisi Akreditasi Nasional : dr. Kemas M. Akib, SpRad, MARS dr. Judiwan Maswar, MARS drg. Susy Setiawati, MARS Widaningsih, SKp, MKep b. Divisi Akreditasi Internasional : dr. Grace Frelita, MM dr. Ayi Djembarsari dr. Andry, MM, MHKes c. Divisi Manajemen Mutu :
181
dr. Luwiharsih, MSc dr. Sri Hartini, SpPK dr. Tjahyono Kuntjoro, MSc, Phd dr. Hanevi Djasri, MARS dr. R. Heru Aryadi, MPH
d. Divisi Manajemen Risiko dan Asuransi : dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes dr. Arjaty W. Daud, MARS dr. Vinna Nancy Tobing, SpP, FCCP, MARS dr. Yulianto, SpOG 4. KETUA KOMPARTEMEN UUMUM : dr. Djoti Atmodjo, SpA, MARS a. Divisi Analisis Kebijakan : Dr. dr. Slamet Riyadi Yuwono, DTM&H, MARS dr. Chairudin Yunus, SpKL, MKes dr. Yvone Palijama, SpRad b. Divisi Keperawatan Rumah Sakit : Dr. Rokiah Kusumapradja, SKM, MHA Linda Amiyanti, SKep, MKes Harif Fadillah, SH, SKep Kemala Rita, SKp, MARS c. Divisi Farmasi Rumah Sakit : Drs. Masrial Mahyudin, Apt, MM Drs. Wahyudi U’un Hidayat, Apt, MSc Dra. Yulia Trisna, Apt, MPharm d. Divisi Manajemen Klinis dan Pengendalian Infeksi : dr. Tri Hesty Widyastoeti, SpM dr. Latre Buntaran, SpMK dr. Harjanto, SpB, FINACS dr. Agus Prayitno, SpTHT, MARS e. Divisi HTA (Health Technology Assesment) : dr. Santoso Soeroso, SpA, MARS Prof. dr. Sudigdo Sastro Asmoro, SpA
182
Prof. dr. HR. Eddy Rahardjo, SpAn, KIC dr. Jusuf Saleh Bazed, SpU
5. KETUA KOMPARTEMEN KHUSUS : dr. Nico A. Lumenta, K.Nefro, MM a. Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit : Dr. Nico A. Lumenta, K.Nefro, MM b. Komite PERSI Award : dr. H. Makentur JN. Mamahit, SpOG, MARS Didin Syaefudin, SKep, MARS c. Komite Green Hospital : drg. Hendro Harry Tjahjono, MSc dr. Lia Pertakusuma, SpPK d. Komite Case mix/Ina DRG : Dr. Roniie Rivany, drg, MSc e. Komite Penerbitan : Dr. dr. Imam Rasidi, SpOG(K)Onk. dr. Doddy Ranuhardy, SpPD, KHOM f.
Komite Pengembangan Kinerja Rumah Sakit : dr. Hana Permana S, MARS dr. Enrico Aditya Rinaldi
g. Komite Pengembangan dan Konsultan Klinik Medis : dr. Hanny Rono Sulistyo, SpOG(K) dr. Kautsar Boesoirie, SpM, MM h. Istitut Manajemen Rumah Sakit : dr. A. Hardiman, SpKJ, MARS MAJELIS KEHORMATAN ETIK RUMAH SAKIT INDONESIA : Ketua : dr. Abdullah Cholil, SpTHT, MPH Sekretaris : dr. Sintak Gunawan, MA Anggota : dr. H.A. Sanoesi Tambunan, SpPD dr. Samsi Jacobalis, SpB Prof. Dra. Elly Nurachmah, DNSc Dr. Faiq Bahfen, SH, MHum
183
Drs. Agoes Soelistiyo Dunda ▄
184
