1. HUMAS SEBAGAI GARDA TERDEPAN PENYEBARLUASAN INFORMASI

1. HUMAS SEBAGAI GARDA TERDEPAN PENYEBARLUASAN INFORMASI Semburan dan luapan lumpur panas di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo yang terjadi sejak 29 Mei 2006 hingga saat ini masih terus berlanjut, dan sampai saat ini belum ada tanda-tanda bahwa fenomena alam ini akan berhenti dalam waktu dekat. Dalam rangka mengemban misi nasional untuk penyelamatan penduduk, penanganan masalah sosial dan infrastruktur di sekitar bencana akibat luapan lumpur di Sidoarjo, Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (Bapel BPLS) yang dibentuk tanggal 8 April 2007 berdasarkan Peraturan Presiden RI No.

14

Tahun

2007

telah

meningkatkan

upaya

penanganan

dengan

memperhitungkan resiko lingkungan yang terkecil. Disini peran humas dalam sebuah organisasi sangatlah penting. Dalam riset tentang kegiatan humas (public relations), ada dua peran besar yang secara konsisten muncul dalam kegiatan humas yaitu peran sebagai eksekutor dan manajemen. Peran sebagai eksekutor mewakili seni dari humas seperti menulis, mengedit, mengambil foto, menangani produksi komunikasi, membuat kegiatan-kegiatan spesial, dan melakukan kontak telepon dengan media. Peran sebagai manajer berfokus pada kegiatan yang membantu organisasi dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah terkait humas. Manajer humas melaksanakan tiga peran, pertama sebagai pemberi penjelasan, yaitu orang yang bekerja sebagai konsultan untuk mendefinisikan masalah, menyarankan pilihan, dan memantau implementasi kebijakan. Kedua sebagai fasilitator komunikasi, yaitu orang yang berada pada batas antara organisasi dengan lingkungannya yang menjaga agar komunikasi dua arah tetap berlangsung. Ketiga sebagai fasilitator pemecahan masalah, yaitu orang yang bermitra dengan manajer senior untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah (Lattimore,2010). Fungsi paling dasar humas dalam pemerintahan adalah membantu menjabarkan dan mencapai tujuan program pemerintahan, meningkatkan sikap responsif pemerintah, serta memberi publik informasi yang cukup untuk dapat melakukan pengaturan diri sendiri (Lattimore,2010).

Artikel Website BPLS| 1

Gambar 1.1. SosialisasiPenataanOjek Di Wilayah Tanggul Lumpur Sidoarjo

Gambar 1.2. KunjunganCitynet Media Center KabupatenSidoarjo

Gambar 1.3. Studi KelautanUniversitasBrawijaya

Gambar. 1.4.StudiLapanganUniversity of South Australia


Artinya humas pemerintahan bertugas menjalankan kegiatan kebijakan dan pelayanan publik dengan memberikan berbagai informasi tentang kebijakan pemerintahan yang mengikat masyarakat. Citra mencerminkan apa yang dipikirkan, emosi dan persepsi individu. Walaupun orang melihat hal yang sama, tapi pandangan mereka bisa berbeda. Persepsi inilah yang membentuk citra dari sebuah organisasi (Alifahmi, 2005). Esensi tujuan humas didunia pemerintahan adalah membuat berbagai program pemerintah yang dapat membentuk, meningkatkan dan memelihara citra positif dan reputasi baik agar dapat memperoleh opini publik yang menguntungkan, serta dukungan dan simpati rakyat atau publik. Citra sengaja diciptakan humas dalam dunia pemerintahan dalam bentuk events (kegiatankegiatan), kampanye dan program-program (Ardianto, 2011). Berdasarkan

pengamatan

dan

pengalaman

tersebut

yang

menjadi

permasalahan adalah bagaimana peranan humas Badan Pelaksana – Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo dalam membangun citra instansi dan hubungan dengan warga terdampak semburan lumpur. Dalam hal ini humas berfungsi melayani masyarakat, karena masyarakat turut mengawasi setiap kegiatan pemerintah, apabila tidak sesuai dengan aspirasi rakyat, rakyat secara cepat akan mengeritiknya. Humas pemerintah menurut Sam Black (Dalam Effendy, 1999:37) diklasifikasikan menjadi humas pemerintah pusat dan humas Pemerintah daerah. Kedua-duanya menurutnya mempunyai tugas yang sama, walaupun ruang lingkupnya berbeda. Tugas humas pemerintah disini; pertama

menyebarkan

informasi

secara

teratur

mengenai

kebijaksanaan

perencanaan dan hasil yang telah dicapai, kedua menerangkan dan mendidik mengenai perundang-undangan, peraturan-peraturan dan hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan rakyat sendiri. Melalui aparatur humasnya pemerintah dapat menyampaikan informasi atau menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan kebijaksanaan dan tindakan-tindakan tertentu serta aktivitas dalam melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban kepemerintahan. Proses pencitraan tidak terlepas dari proses komunikasi, “komunikasi adalah penyampaian isi pernyataan (pesan) dari komunikator kepada komunikannya melalui saluran informasi (Hoeta Soehoet, 2003). Pesan yang disampaikan tidak serta merta diterima oleh publik. Ada rangkaian proses, mulai dari diterimanya pesan oleh mata, bila pesan visual, diolah dengan membandingkannya dengan opini penerima pesan Artikel Website BPLS| 3

dan opini publik, baru kemudian dimaknai dan menjadi persepsi. Pesan dapat disampaikan secara visual, verbal, dan prilaku (Fomburn, 1996, Dowling, 2002, schifman & Kanuk, 2004). Pesan visual, pada organisasi, biasanya dikenalkan melalui logo organisasi. Logo organisasi ini harus mampu secara mandiri menyampaikan visi misi organisasi. Untuk memperkuat pesan, logo dapat diikuti dengan

pesan

verbal

yaitu

dengan

menambahkan

slogan/credo.

Perilaku,

merupakan unsur pembentuk persepsi yang paling efektif; dapat membangun persepsi yang baik, maupun persepsi yang buruk.

Unsur perilaku ini lebih sulit

dikelola karena menyangkut perilaku seluruh anggota organisasi, bukan hanya pimpinan organisasi saja. Persepsi yang dibentuk dalam benak khalayak akan menjadi gambaran/citra mengenai organisasi tersebut yang melekat pada benak khalayak. Proses Pengelolaan Citra harus dikelola dengan baik. Dikaitkan dengan pembagian tugas dalam organisasi, humas merupakan komponen organisasi yang melakukan pengelolaan citra secara sistematis. Namun, mengingat proses pembentukan persepsi, khususnya pada komponen prilaku, setiap anggota organisasi dapat memberikan pesan kepada publik melalui perilaku yang ditampilkan, maka setiap anggota/ pegawai organisasi/lembaga adalah PR Officer (PRO). Tugas PRO adalah melakukan upaya dalam menyampaikan isi pernyataan kepada khalayak sasarannya, agar internal dan eksternal publik minimal tidak merugikan dan maksimal member keuntungan secara terus-menerus kepada organisasi (Hoeta Soehoet, 2003). Pembahasan Instansi/Lembaga Pemerintahan yang paling dekat dan dinamis dengan masyarakat adalah Lembaga Pemerintahan Bapel BPLS. Kerena Lembaga Pemerintahan Bapel BPLS merupakan kepanjangan tangan (jembatan) dari Pemerintah Pusat dengan warga korban Semburan Lumpur Sidoarjo menyalurkan proses ganti rugi atas tanah dan bangunan warga korban semburan lumpur Sidoarjo baik didalam PAT maupun diluar PAT dan mengembalikan infrastruktur akibat dari semburan lumpur Sidoarjo. Dalam konteks pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia untuk menanggulangi dampak bencana akibat semburan lumpur di Sidoarjo

dengan

mengadakan

langkah-langkah

penyelamatan

penduduk,

penanganan masalah sosial dan infrastruktur dengan memperhitungkan resiko Artikel Website BPLS| 4

lingkungan yang terkecil, Bapel BPLS telah, sedang dan akan terus melakukan berbagai langkah kebijakan strategis agar misi yang dibebankan oleh Pemerintah melalui Presiden tersebut dapat segera dituntaskan. Namun pada kenyataannya, keberhasilan pembangunan pelaksanaan kebijakan strategis yang telah dilakukan selama ini telah memberikan capaian dan kemajuan yang ditandai dengan telah lancarnya pengaliran lumpur ke laut melalui Kali Porong, pulihnya arus lalu lintas serta transportasi barang dan jasa melalui jalan arteri Siring – Porong baru, telah selesainya proses perlindungan sosial, pemulihan sosial dan pemberian bantuan sosial bagi sebagian besar warga terdampak yang menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pemerintah. Bapel BPLS masih dihadapkan pada beberapa permasalahan yang harus diselesaikan untuk lebih berhasilnya pelaksanaan tugas tersebut. Berbagai permasalahan tersebut antara lain adalah: Indikasi peningkatan bahaya luapan lumpur Walaupun secara tren tahunan aktivitas semburan menunjukkan penurunan, namun perlu diwaspadai indikasi peningkatan bahaya luapan lumpur dan/atau air.

Gambar 1.5. Pusat Semburan Lumpur Panas Sidoarjo


Elevasi di daerah sekitar pusat semburan terus bertambahtinggi Dengan semakin bertambahnya jumlah lumpur yang ada di dalam kolam dari tahun ke tahun, maka hal tersebut telah mengurangitinggi jagaan (waking) lumpur terhadap elevasi puncak tanggul, dan hal ini akhirnya akan dapat mempengaruhiturunnya tingkat stabilitas/keamanan tanggul penahan luapan lumpur.

Gambar 1.6. Elevasi Tanggul Penahan Semburan Lumpur

Pengerukan lumpur dan pengalirannya belum dapat memenuhi target Bertambahnya jumlah lumpur yang ada di dalam kolam akhirnya akan dapat mempengaruhi turunnya tingkat stabilitas/keamanan tanggul penahan luapan lumpur, karena menyebabkan terjadinya limpasan air dalam kolam terhadap tanggul penahan lumpur.

Gambar 1.7. Kegiatan Pengerukuan Lumpur Panas

1.8. Pengecekan Kapal Keruk di Titik 43

Sidoarjo di Area Pusat Semburan Gambar


Jual beli wilayah 66 RT Masih adanya warga di wilayah 66 RT yang belum bersedia melakukan proses jual beli tanah dan bangunannya dengan Bapel BPLS meskipun mereka sudah diberi sosialisasi dan pengertian bahwa wilayah mereka termasuk dalam wilayah penanganan luapan lumpur Sidoarjo.

Gambar 1.9. Proses Jual Beli Tanah dan Bangunan Warga Korban Semburan Lumpur Sidoarjo

Penyelesaian tanah waqaf, tanah kas desa, dan fasum fasos Masih belum selesainya proses penyelesaian tanah waqaf, tanah kas desa, serta fasum fasos yang harus diganti oleh Pemerintah melalui Bapel BPLS.

Gambar 1.10. Aktivitas Pengukuran Fasum dan Fasos


Wilayah penanganan luapan lumpur yang semakin luas Semakin luasnya wilayah yang dinyatakan tidak aman dan atau tidak layak huni (di luar wilayah PAT 22 Maret 2007), yaitu seluas + 555,9 Ha (yang mencakup wilayah 3 desa, 9 RT, dan 66 RT) tentunya menuntut satu pengawasan yang lebih agar tanah yang telah menjadi milik Pemerintah tersebut tidak akan diserobot atau dimanfaatkan secara liar oleh masyarakat dan/atau masih dijadikan tempat hunian oleh pemilik asal.

Gambar 1.11. Peta Wilayah Kerja Bapel BPLS


Gambar 1.12. Aktivitas Pemasangan Tanda Papan Larangan Pemanfaatan Tanah Milik Negara

Dimensi kewilayahan yang kompleks Meskipun wilayah seluas 1.109,5 Ha tersebut telah dinyatakan sebagai wilayah yang tidak aman dan atau tidak layak huni, namun mengingat di dalamnya masih terdapat sarana dan prasarana umum (jalan kereta api, jalan arteri Siring-Porong lama, jalan lingkungan, saluran irigasi) yang masih dimanfaatkan oleh masyarakat termasuk PT. Kereta Api Indonesia, serta masih adanya wilayah kontrak kerjasama migas (KKS Migas) Blok Brantas yang aktif, maka menjadikan wilayah terdampak semburan lumpur tersebut mempunyai dimensi kewilayahan yang kompleks.

Gambar 1.13. Jalan arteri Siring dan rel kereta api Porong – Tanggulangin yang Masih Dimanfaatkan


Beberapa isu aktual terkait semburan masih belum terjawab Keberadaan semburan lumpur Sidoarjo yang sampai saat ini masih menimbulkan daya tarik bagi para ilmuwan dan ahli geologi, masih menyisakan beberapa isu dan pertanyaan yang belum mampu dituntaskan dan jawabannya bisa diterima oleh para pemangku kepentingan.

Gambar 1.14. Sumber Semburan Lumpur Panas Sidoarjo

Dari hasil monitoring media dan dari pengelolaah terhadap data yang sudah dilakukan oleh humas Bapel BPLS sedikit dapat diambil kesimpulan bahwa humas Bapel BPLS segera dapat mengambil tindakan untuk meningkatkan citra Lembaga Bapel BPLS dengan cara melakukan press release, mencetak leaflet maupun booklet untuk masyarakat maupun publik yang memerlukan informasi mengenai seputar Semburan Lumpur Sidoarjo. Kegiatan Press Release ini adalah kegiatan Media Relations, dimana hubungan baik antara lembaga/instansi yang diwakili oleh bagian humas dalam usaha melakukan kerja sama dengan media-media massa yang ada di daerahnya, maupun diluar daerah lembaga/instansinya.Jadi press release sedikit banyak dapat membantu memberikan informasi kepada masyarakat mengenai program-program kerja apa saja dan capaian kinerja yang tengah dilakukan oleh Bapel BPLS. Sehingga apabila program tersebut dapat diterima dengan baik oleh masyarakat, Artikel Website BPLS| 10

diharapkan masyarakat dapat memberi penilaian yang positif mengenai programprogram kerja tersebut.Dan bisa berdampak baik untuk membangun dan meningkatkan citra Bapel BPLS.

Gambar 1.15. WawancaraDenganAgence France Presse

Leaflet adalah media berbentuk selembar kertas yang diberi gambar dan tulisan (biasanya lebih banyak tulisan) pada kedua sisi kertas serta dilipat sehingga berukuran kecil dan praktis dibawa, Banner adalah Salah satu media Promosi yang dicetak dengan Print Digital yang umumnya berbentuk potrait atau vertikal, Banner adalah bentuk penyederhanaan dari Baliho dan Baliho adalah suatu sarana atau media Berpromosi yang mempunyai unsur memberikan informasi event atau kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat luas, selain itu juga berguna untuk mengiklankan suatu produk.


Gambar 1.16. Booklet Profil Lembaga Bapel BPLS

Peran humas Bapel BPLS dalam instansi pemerintah lebih kompleks, karena humas pemerintahan tidak seperti humas pada perusahaan swasta.Humas perintahan sudah mempunyai tupoksi dan alur kerja yang harus sesuai dengan tupoksi. Dan tugas umum humas Bapel BPLS adalah melaksanakan pemberitaan, mengumpulkan

dan

pimpinan,melakukan

menganalisa perekaman,

informasi penyajian

untuk data,

bahan dan

kebijakan

mendampingi

kegiatanpimpinan seperti pengambilan gambar, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya. Humas Bapel BPLS juga berperan sebagai mediator apabila terjadi sengketa antarwarga terdampak lumpur, maupun pihak eksternal (PT.Lapindo Brantas) apabila diminta dan dianggap perlu untuk turut campur. Kegiatan monitoring media dan pengaruhnya terhadap citra kegiatan media monitoring yang dilakukan oleh humas Bapel BPLS secara terus menerus dan berkelanjutan dilaksanakan setiap harinya. Hal itu untuk mengetahui permasalahan apa yang terjadi dalam masyarakat dan apa saja keluhan masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakuakan oleh Bapel BPLS. Kegiatan monitoring media Artikel Website BPLS| 12

sendiri adalah kegiatan untuk memilih berita dari surat kabar dan mengunting, kemudian di jadikan sebuah klipingan berita. Dan dikumpulkan untuk di jadikan bahan evaluasi selanjutnya dalam melaksanakan kegiatan.Dari kegiatan monitoring media tersebut kita dapat mengetahui permasalahan sedang terjadi, sehingga bisa cepat mencari solusinya. Apabila kegiatan monitoring media tidak dijalankan dengan baik, dan keluahan-keluhan masyarakat tidak di tanggapi, tentunya hal ini akan sangat berpengaruh terhadap citra Bapel BPLS akan menurun, dan pada akhirnya akan menimbulkan citra negatif. Seperti dikatakan oleh Katz (dalam Soemirat dan Ardianto:2004) mengatakan bahwa

citra

adalah

cara

bagaimana

pihak

lain

memandang

sebuah

perusahaan/instansi, seseorang, suatu komite, atau suatu aktivitas. Setiap instansi/lembaga mempunyai citra sebanyak jumlah orang yang memandangnya. Seperti itulah masyarakat akan memandang. Bapel BPLS dinilai kurang berhasil dalam menjalankan tugasnya, maka citranya akan buruk. Dan apabila telah berhasil melakukan tugasnya, maka citra Bapel BPLS positif di mata masyarakat pada umumnya dan warga korban semburan lumpur pada khususnya.Untuk membangun citra yang positip dari masyarakat, diperlukannya pengenalan lebih jauh tentang Bapel BPLS kepada masyarakat, dan memperkenalkan program-program Bapel BPLS itu sendiri agar masyarakat paham dan bermanfaat dengan apa yang telah dikerjakan dan dihasilkan oleh Bapel BPLS, untuk membuat pemerintahan yang transparan. Jenis-jenis Citra menurut Ardianto (2011:63) adalah : a). Citra bayangan, citra bayangan adalah citra yang melekat pada orang atau anggota-anggota organisasi, dan citra yang dianut oleh orang dalam mengenai pandangan luar terhadap organisasinya. Citra bayangan itu hampir selalu tidak tepat, atau tidak sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya. Seperti halnya padangan yang dimiliki oleh Bapel BPLS tentang citranya sendiri. Yaitu Bapel BPLS menilai citranya positif di mata masyarakat. b). Citra yang berlaku, citra yang berlaku adalah kebalikan dari citra bayangan atau pandangan yang dianut oleh pihak-pihak luar mengenai suatu organisasi. Seperti pandangan masyarakat yang memiliki kebanggan terhadap daerahnya dengan banyaknya menerima penghargaan-penghargaan tetapi masih kurang kesadaran untuk menjaga dan memelihara aset yang dibangun untuk kenyaman bersama.Citra inilah yang terjadi di masyarakat. c). Citra yang diharapkan Artikel Website BPLS| 13

Wish image adalah suatu citra yang diinginkan oleh pihak manajemen. Citra ini juga tidak sama dengan citra yang sebenarnya. Biasanya, citra yang diharapkan itu lebih baik atau lebih menyenangkan dari pada citra yang ada. Memiliki citra yang positif adalah citra yang diinginkan oleh Bapel BPLS. d). Citra majemuk banyak jumlah pegawai (individu), cabang atau perwakilan dari sebuah perusahaan/instansi atau organisasi dapat memunculkan suatu citra yang belum tentu sama dengan citra organisasi/lembaga atau perusahaan/instansi secara keseluruhan. Variasi citra tersebut harus ditekan seminimal mungkin dan citra perusahaan harus ditegakkan secara keseluruhan.Seperti halnya saat mewawancara warga korban semburan lumpur Sidoarjo. Mereka memiliki pandangan yang berbeda mengenai citra Bapel BPLS. Maka humas Bapel BPLS mengeluarkan press release untuk mengenalkan program-program dan kegiatan-kegiatan Lembaga kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih paham dan mengerti. Press Release atau siaran pers menurut Soemirat dan Ardianto (2004) adalah informasi dalam bentuk berita yang dibuat oleh Public Relations (PR) suatu organisasi/perusahaan yang disampaikan kepada pengelola pers/ redaksi media massa (tv, radio, media cetak, media online) untuk dipublikasikan dalam media massa tersebut. Humas Bapel BPLS membuat press release kemudian menyebarkannya kepada semua media massa, tidak hanya di lingkup Kabupaten Sidoarjo, tapi semua media massa boleh mendapatkan press release tersebut. Dengan cara-cara tersebut yang dilakukan humas Bapel BPLS, cara ini sangat efektif untuk memberikan pengertian kepada masyarakat, sehingga berdampak meningkatnya citra Bapel BPLS. Hal ini dapat di lihat dari berkurangnya jumlah demo-demo yang dilakukan masyarakat terhadap Bapel BPLS.


Gambar1.17.Unjuk Rasa Warga PAT Sebelum Pembayaran Ganti Rugi

2. PENTINGNYA OPTIMALISASI KEHUMASAN Hampir seluruh instansi pemerintah memiliki Bagian Hubungan Masyarakat (Humas), yang notabene sebagai mediator antara pemerintah dengan masyarakat, sekaligus patner bagi insan pers. Bukan sekedar tukang kliping koran. Untuk itu, humas telah melakukan sejumlah publikasi internal, memberdayakan lembaga kehumasan serta unit pelayanan yang bersifat teknis agar berperan sebagai corong informasi. Ironisnya, namun masih banyak pendapat yang menganggap humas pemerintah sebagai tempat buangan. Melihat kondisi itu, aparatur humas harus mempersiapkan diri memasuki era kompetisi atau era image war (perang citra) ditengah gelombang informasi komunikasi global yang sudah tidak terbendung lagi, serba cepat diberbagai bidang. Dengan demikian humas tidak bisa berdiam diri menyikapi tuntutan di era tranparansi publik. Seperti yang sering disampaikan, humas harus memiliki wawasan yang luas dan mampu menjaga “image building”. Satu diantara terobosan yang digebrak untuk menjawab itu semua yakni adanya optimalisasi kehumasan. Dengan revitalisasi kehumasan ini diharapkan mampu membangun citra sekaligus reputasi instansi. Atau dengan kata lain, revitalisasi humas langkah konkrit dalam rangka memberi citra positif yang konstruktif bagi pemerintah, baik Pemerintah Pusat, warga korban semburan lumpur, Kabupaten dan Instansi terkait.Jelas, ini merupakan tugas berat bagi aparat kehumasan untuk memberikan pencitraan yang membentuk opini publik (public opinion) yang konstruktif bagi pemerintah, sekarang maupun yang akan datang.


Gambar 1.18.Rapat Koordinasi DenganJajaran Humas & Keamanan

Revitalisasi

Kehumasan

mengacu

pada

Peraturan

Menteri

Negara

Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor: PER/12/M.PAN/08/Tahun 2007, Tentang Pedoman Umum Humas Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Dalam peraturan ini, jelas menyiratkan pentingnya Lembaga Humas Pemerintah, termasuk Sumber Daya Manusia-nya.

Karena

itu

kedepan

diharapkan,

Aparat

Kehumasan

dapat

memberikan informasi pembangunan maupun kebijakan pemerintah sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dan ini tentunya sesuai asas umum Humas Pemerintah yakni, keterbukaan, obyektif, jujur, tapat janji, etis, professional, dan akuntabel (Pasal 2, PER/12/M.PAN/08/Tahun 2007). Pada sisi lain, aparatur humas selain sebagai juru bicara pemerintah, harus pula mengambil peran sebagai advisor (penasehat) serta konsultan bagi top management. Ini mengingat tantangan pejabat humas saat ini cukup kompleks diantaranya semakin kritisnya masyarakat, menjamurnya organisasi pers yang muncul, perkembangan tekhnologi informasi yang signifikan. Oleh karenanya, pejabat humas harus handal dan efektif dalam memilih dan memilah informasi yang benar, cepat dan tepat untuk disampaikan kepada top management ataupun dipublikasikan ke publik. Revitalisasi kehumasan berupaya menyempurnakan proses kerja kehumasan agar lebih hidup dan mampu menjawab tantangan era keterbukaan informasi. Sebaik Artikel Website BPLS| 16

apapun kinerja yang dilakukan instansi pemerintah, jika citra positif belum terbangun, maka pemerintah akan semakin ditinggalkan masyarakatnya

Gambar 1.19. RapatDenganKonsultanPengaliran Di Kantor Lapangan P.41

3. HUMAS

BAPEL

BPLS

SEBAGAI

PENYEBARLUASAN

INFORMASI

BIODIVERSITY/ECOTURISM UNTUK MENDUKUNG LUMPUR SIDOARJO SEBAGAI USULAN WISATA GEOPARK Gagasan tentang Semburan lumpur Sidoarjo yang didengungkan oleh BPLS beberapa tahun silam untuk agar menjadi Wisata Geopark kelas dunia, kini semakin mendekati kenyataaan. Meskipun pada sebelumnya Lumpur Sidoarjo sudah menjadi bahan penelitian/studi dari Universitas baik dalam negeri maupun luar negeri namun pada permulaan tahun 2016 ini Bapel BPLS secara resmi memulai “kickoff” Wisata Geopark Semburan Lumpur Sidoarjo. Diawali dengan kunjungan-kunjungan dari wisatawan lokal : turis lokasl, komunitas batik Sidoarjo dan Srikandi Pemadam Kebakaran Wonogiri dan Pemadam Kebakaran Surabaya. Kemudian juga dari wisatawan mancanegara : Turis dari negara China, Sudi turis Bangladesh, Turis Perancis dan masih banyak lagi turis yang telah berkunjung ke Semburan Lumpur Sidoarjo.


Gambar 1.20. Kunjungan Komunitas Batik Sidoarjo

Gambar 1.21. Kunjungan Srikandi Pemadam Kebakaran


Gambar 1.22. Kunjungan Wisatasan dari Bangladesh

Gambar 1.23. Kunjungan Wisatasan Asing dari China

Disini peran Humas Bapel BPLS sebagai “ujung tombak” yang mewakili pemerintah sangatlah penting. Disamping peran Humas sebagai penghubung antara pemerintah dengan masyarakat, humas Bapel BPLS juga bertugas menyampaikan informasi tentang wacana Semburan Lumpur Sidoarjo sebagai Wisata Geopark yang tiada duanya didunia.

Mengingat Semburan Lumpur Sidoarjo merupakan fenomena geologi yang berpeluang dikembangkan menjadi wisata alternatif sejalan dengan kaidah wisata geologi yang disebut geowisata atau lebih jauh lagi dikenal dengan istilah ‘geopark’ maka Bapel BPLS telah memperhatikan tiga unsur yaitu, geodiversity, biodiversity, dan cultural diversity.


Geopark Masyarakat sekitar Semburan Lumpur mungkin sudah tinggal di dalamnya selama beberapa generasi, bekerja di kawasan itu sehingga sedikit banyak telah menghasilkan nilai ekonomi sendiri. Melalui pengembangan Geopark nilai ekonomi masyarakat setempat akan ditingkatkan, selaras dengan kegiatan konservasi berkelanjutan dan pendidikan yang menjadi kegiatan di dalam kawasan. Geopark menjadi bentuk apresiasi Bapel BPLS kepada nilai dan makna keunikan, kelangkaan dan estetika dari keragaman dan warisan geologi yang terdapat di kawasan Semburan Lumpur Sidoarjo.Ditopang oleh pilar pembangunan berkelanjutan, pengembangan wilayah berciri khusus seperti itu ditujukan kepada masyarakat setempat yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan Geopark.

Gambar 1.24. Penyerahan Cinderamata Wisatawan Yang Berkunjung Ke Lumpur Sidoarjo

Dengan demikian masyarakat setempat akan merasakan manfaat yang diperoleh, langsung atau tidak langsung, dari kegiatan pembangunan Geopark di daerahnya. Oleh karenanya, sesuai dengan tujuan pembangunan Geopark, konsep ini mempunyai hakekat merayakan dan membangun kembali hubungan antara alam dengan manusia.Sebelum manusia ada, alam telah membentuk hubungan yang harmoni dengan binatang dan tumbuhan.


Gambar 1.25. Geopark Semburan Lumpur Sidoarjo

Biodiversity/Ecoturism Biodiversity (keragaman biologi atau keragaman hayati) mulai mengerucut sejak tahun 1990-an, sebelum akhirnya menjadi paradigma dunia. Biodiversity merupakan suatu istilah pembahasan yang mencakup segala bentuk kehidupan, yang secara ilmiah dapat dikelompokkan menurut skala organisasi biologisnya, yaitu mencakup gen, spesies tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme serta ekosistem dan prosesproses ekologi.

Gambar 1.26. Penanaman Bibit Di Green House


Secara singkat definisi biodiversity merupakan keanekaragaman makhluk hidup dan hal-hal yang berhubungan dengan ekologinya, dimana makhluk hidup tersebut terdapat. Keanekaragaman hayati mencakup tiga tingkatan yang meliputi keanekaragaman genetik, keanekaragaman jenis, dan keanekaragaman ekosistem.

Gambar 1.26.Pulau Lumpur Sedimen Material Semburan Lumpur di Muara Kali Porong

Geodiversity Geodiversity merupakan gambaran dari ragam komponen geologi yang terdapat di suatu daerah; termasuk keberadaan, penyebaran, dan keadaannya sehingga dapat mewakili evolusi geologi daerah tersebut.Batuan, mineral, fosil, Artikel Website BPLS| 22

tanah dan bentangalam adalah bagian integral dari alam.Di dalam konteks kehidupan, komponen-komponen dasar geologi dan bentangalam teridentifikasi mempengaruhi binatang, tumbuhan, serta tatanan sosial masyarakat setempat yang menghasilkan budaya. Memahami proses yang terjadi di masa lalu seperti pembentukan tanah dan erosi, penggurunan, gempabumi, evolusi, punahnya tumbuhan dan binatang tertentu akan membantu manusia merunut kembali sejarah bumi. Manusiapun selanjutnya dapat membuat prediksi akan terjadinya sebuah peristiwa geologi. Tetapi kapan suatu peristiwa geologi yang menyebabkan bencana (seperti gempabumi, letusan gunungapi) akan terjadi, manusia tetap tidak kuasa untuk menetapkannya


Gambar 1.27. Material Semburan Lumpur Sidoarjo

Gambar 1.28. Aliran sungai alami dari pusat semburan lumpur Sidoarjo

Cultural Diversity Keragaman budaya atau “cultural diversity” adalah keragaman budaya di wilayah sekitar Semburan lumpur yang ada sebelum munculnya Semburan Lumpur Panas. Dalam konteks pemahaman masyarakat majemuk, selain kebudayaan kelompok sukubangsa, masyarakat Indonesia juga terdiri dari berbagai kebudayaan daerah bersifat kewilayahan yang merupakan pertemuan dari berbagai kebudayaan kelompok sukubangsa yang ada didaerah tersebut. Artikel Website BPLS| 24

Gambar 1.29. Suasana Pusat Seburan LumpurBersama Para Srikandi

Gambar 1.30. Patung simbol warga korban lumpur PAT

Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Seiring semakin majunya teknologi informasi dan komunikasi yang beredar di tengah masyarakat sebagai akibat dari tuntutan zaman, humas harus mampu


menggunakan perangkat teknologi tersebut, guna mendistribusikan inforrmasi kepada publik secara cepat, tepat dan efektif. Para praktisi humas mengungkapkan bahwa dunia kehumasan atau PR (public relation) sedang memasuki masa kebangkitan dengan keberadaan teknologi informasi dan komunikasi. Keberadaannya membuat para praktisi humas mampu mencapai sasarannya kepada publik secara langsung tanpa intervensi pihak-pihak yang dapat menghambat kegiatan komunikasinya. Teknologi informasi dibutuhkan keberadaanya sebagai alat penunjang dan media. Dalam melaksanakan relasi/hubungan yang baik, penggunaan teknologi informasi dapat memberikan ruang bagi praktisi humas dalam merealisasikan tujuan yang ingin dicapai. Contoh dari teknologi informasi yang digunakan dalam praktek kehumasan adalah komputer dan internet. Para praktisi humas dapat memperoleh informasi yang berkaitan dengan publik yang perlu mereka ketahui dan gunakan dalam relasinya.

Gambar 1.31. Uji Coba Teknologi Terkini Pesawat Drone


Gambar 1.32. Website Bapel BPLS Sebagai Salah Satu Media Informasi via Internet

Selain

itu,

teknologi

komunikasi

yang

dapat

digunakan

dalam kehumasan adalah internet dan telepon. Internet bukan hanya sarana untuk mencari informasi, melainkan sarana yang baik untuk berkomunikasi. Misal, dengan e-mail, media social, website, semua kegiatan komunikasi dan hubungan dapat berjalan dengan lancar. Jadi dengan teknologi komunikasi, kemampuan untuk menyampaikan dan menerima pesan, jauh lebih mudah dan efektif.


1. HUMAS SEBAGAI GARDA TERDEPAN PENYEBARLUASAN INFORMASI

Recommend Documents