Dosen : KOMARIAH M.Pd
1
LINTASAN AKTIVITAS PERJUANGAN PGRI PADA MASA BAKTI XVIII
Disusun oleh :
KARWATI 200846500109 LUKMAN NURHAKIM 200846500155 AMAL JAMALUDIN 200846500087
UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI FAKULTAS BAHASA DAN SENI DESAIN KOMUNIKASI VISUAL JAKARTA 2010
2
KONGRES PGRI XVIII
Kongres
PGRI
XVIII
diselenggarakan
pada
tanggal
25-28
November 1998 di Bandung. Kehidupan guru pada masa ini sangat terpuruk berbagai upaya PGRI untuk mendesak pemerintah kian menggelorakan sanubari seluruh guru seiring angin segar reformasi yang menguak kebebasan bersuara. Kongres telah menetapkan susunan PB-PGRI masa bakti XVIII (1998-2003) : Ketua Umum : Porf.Dr. Mohammad Surya Ketua : 1. Drs.H. Alwi Nurdin. M M. 2. Drs. WDF Rindorindo 3. Drs. Soekarno 4. Prof.Dr. Amaran Halim 5. Koesrin Wardjojo. SIP. SH. 6. Dr. M. Ali. SH. DIPI.Ed. M. Sc. Sekretaris Jenderal : Drs. Sulaiman SB Ismaya Wakil Sekretaris Jenderal : 1. Drs. Rusli Yunus 2. Drs.H. Hudaya Bendahara : Drs.H. Sjafroedin. DA.
2
Wakil Bendahara : Ny.Hj. Jajoek, M. Asat, BA.
Pada Kongres ini kelihatan kuatnya pengaruh reformasi dalam pemilihan susunan pengurus PB-PGRI. Kalau pada masa lampau ketua umum selalu dipilih secara aklamasi kini mulai ada perarturan antara kedua calon ketua umum, sekretaris bidang diganti menjadi ketua departemen.
A.
Keorganisasian Salah satu amanat Kongres XVIII dalam memasuki era reformasi
adalah
memperbaiki
persepsi
yang
keliru
terhadap PGRI yang selama ini telah terkontaminasi dalam proses perjalanan masa lalu. Hal itu perlu dilakukan mengingat masih banyaknya pihak yang belum memiliki wawasan yang komprehensif terhadap PGRI. Masih banyak pihak yang memandang PGRI hanya dari aspektertentu secara sempit dalam bentuk serpihan-serpihan yang tidak terpadu dan dilandasi oleh pentingan tertentu. Sebagai akibatnya adalah berkembangnya persepsi yang kurang tepat terhadap PGRI. Keadaan itu sudah tentu banyak menimbulokan hal yang kurang menguntungkan bagi PGRI dan terutama bagi anggotanya. Bagian ini ditunjukan untuk
1
memberikan rambu-rambu yang dapat memberikan citra yang tepat bagi PGRI. Pada pasal 4 Anggaran Dasar PGRI dijelaskan bahwa PGRI merupakan Organisasi Nasional yang bersifat : 1. Unitaristik Yaitu mewadahi semua guru tanpa memandang ijazah, tempat bekerja, kedudukan, suku, jenis kelamin, agama, dan asal-usul. 2. Independen Yang berarti bahwa PGRI berlandaskan pada prinsipprinsip kemandirian organisasi dengan berbagai pihak, 3. Non-Politik praktis Yaitu tidak terikat dan atau mengikatkan diri pada kekuatan organisasi/partai politik manapun. Perlu
dimaklumi
bahwa
dalam
perjalananya
sejak
kelahirannya lebih dari setengah abad yang lalu bersamaan dengan
kelahiran
Republik
Indonesia,
PGRI
telah
membuktikan dirinya sebagai organisasi yang masih lestasi hingga kini tentunya untuk masa-masa yang akan datang. Dalam menghadapi tantangan era global memasuki abad ke-21, PGRI harus tetap konsisten terhadap jati diri yang bersumber pada visi dan misi depannya, yaitu mewujudkan
2
PGRI sebagai organisasi dinamis, mandiri, dan berwibawa yang dicintai oleh anggotanya, disegani oleh mitranya dan diakui keberadaannya oleh masyarakat luas. Dengan visi ini PGRI mengemban sejumlah misi yang harus diwudkan. ○ Misi pertama adalah misi nasional, yaitu misi untuk
mempertahankan, proklamasi
mengisi
kemerdekaan
dan 17
mewujudkan
Agustus
1945
cita-cita dengan
mewujudkan masyarakat adil dan makmur. ○ Misi kedua adalah misi pembangunan nasional,
yaitu
ikut
pembangunan
berperan nasional
serta
untuk
sebagai
menyukseskan
bagian
pengisian
kemerdekaan. ○ Misi ketiga adalah misi pendidikan nasional,
yaitu
ikut berperan serta aktif dalam menyukseskan pendidikan nasional
sebagai
bagian
pembangunan
nasional
khususnya dalam upaya mengembangkan sumber daya manusia. ○ Misi keempat adalah misi profesional, yaitu misi
untuk dengan
memperjuangkan hak
dan
perwujudan
martabatnya
serta
guru
profesional
pengembangan
kariernya.
2
○ Misi yang kelima adalah misi kesejahteraan, yaitu
memperjuangkan tercapainya kesejahteraan lahir dan batin para guru dan tenaga kependidikan lainnya. Strategi
dasar
meningkatkan
dalam
kualitas
reformasi
organisasi
komunikasi
adalah
organisasi
dan
peningkatan keberdayaan sumber daya manusia organisasi dalam
berbagai
jenjang.
Untuk
mewujudkan
amanat
tersebut, PGRI menggunakan empat strategi dasar dengan metode : 1. Intesifikasi silaturahmi secara vertikal, horizontal, dan
diagonal baik internal maupun eksternal. 2. Optimalisasi
kemitraan
secara
seimbang
dengan
berbagai pihak terkait atas dasar saling menghormati. 3. Aktualisasi program kerja yang lebih berpusat pada hak
dan martabat anggota. 4. Transparansi
manajemen organisasi dalam bebagai
tingkatan organisasi.
Secara
ideal,
pelaksanaan
kerja
PGRI
menuntut
dikembangkannya suatu Strategi yang sistemik, sinergik, dan simbiotik dalm mencapai tujuan yang diharapkan. Strategi
sistemik
adalah
strategi
yang
memberikan
pandangan dari sudut sistem dengan sub-sistem dan supra-
1
sistemnya dalam arti hubungan struktural,funsional, dan interaktif, yang menyangkut masukan, proses dan keluaran. Strategi sinergik adalah strategi untuk mengembangkan diri secara lebih luas untuk memperoleh nilai tambah dalam hasilnya melalui perencanaan pro-aktif
dan keterpaduan
inovatif diantara berbagai tindakan nyata. Strategi simbiotik adalah strategi untuk mencari keterlibatan kolaboratif, kemungkinan jaringan kerja dengan pihak terkait untuk mendapatkan manfaat bersama. Dalm berbagai kinerja organisasi,
PGRI
menempatkan
diri
sebagai organisasi
dengan tiga kekuatan yaitu pressure power (kekuatan penekanan), pemikiran),
thinking dan
power
control
(kekuatan
power
memberikan
(kekuatan
untuk
pengawasan)
A.
Kesejahteraan Kesejahteraan guru merupakan inti dari keseluruhan perjuangan PGRI khususnya dalam amanat Kongres XVIII. Kesejahteraan guru dapat berwujud kesejahteraan materiil maupun non-materiil yang ditompango leh lima pilar, yaitu a) Imbal jasa, b) Rasa aman,
2
c) Kondisi kerja, d) Hubungan antar-pribadi, e) Kepastian karier. Beberapa aktifitas proses dan hasil
program berkenaan
dengan kesejahteraan antara lain
sebagai berikut : 1.
Tahun 1999 a. Pada bulan Juni 1999 PB-PGRI bekerjasama dengan RCTI
dengan
memberikan
sponsor
bantuan
perusahaan B-29
kepada
sekitar
200
dapat guru
masing-masing Rp 1.000.000. data akurat belum diberikan
kepada
PB-PGRI
sedangkan
bantuan
langsung disampaikan oleh RCTI B-29. b. Tanggal 18 November 1999 PB-PGRI
bekerjasama
dengan universitas terbuka mendapat dana dari kantor menko kesra bagi 1000 orang guru untuk menempuh Program D-II Guru SD 1000 orang anak guru yang kuliah pada perguruan guru negri. c. Melakukan advokasi kepada Presiden BJ Habibie dan desakan ke DPR-RI yang kemudian membuahkan hasil seluruh pegawai negri mendapatkan tunjangan penghasilan sebesar Rp 150.000.
1.
Tahun 2000 1
a. Mengadakan Megawati.
pertemuan
PB-PGRI
dengan
Wakil
mengajukan
Presiden
agar
anggaran
pendidikan dinaikkan menjadi 25% dari APBN. b. Advokasi kepada Mendiknas dengan substansi yang sama. c. Advokasi substansi
kepada sama
Ketua/Pimpinan dengan
yang
DPR-RI
diajukan
untuk kepada
Presiden. d. Karena Anggaran Pendidikan pada zaman Presiden Soeharto hanya 9% dari APBN, pada masa Presiden BJ Habibie dijanjikan 20%, tetapi pada masa Presiden KH. Abdurrahman Wahid anggaran pendidikan hanya 3,8%
yang
kemudian
memicu
PB-PGRI
untuk
berjuang lebih intensif. e. PB-PGRI membuat satuan Tugas yang dinamakan, ” Komite Perjuangan Perbaikan Kesejahteraan Guru” disingkat KP2KG. Satgas ini bertugas secara khusus dan intensif untuk memperjuangkan kesejahteraan guru melalui berbagai pendekatan dan cara. f. Dengan KP2KG, PB-PGRI mengadakan advokasi ke
Wapres
Megawati,
Mendiknas,
Ketua
Bappenas,
Pimpinan DPR-RI dan 10 Fraksi di DPR-RI. Sambutan
1
cukup baik meskipun dalam pelaksanaan kurang memberikan harapan yang nyata kepada PGRI. g. KP2KG menyerukan kesiapan perjuangan kepada KP2KG tingkat I dan II bahkan sampai anggota agar perjuangan butir-butir yang telah dirumuskan secara nasional dengan tema ” Guru Menggugat”.
Isi ” Guru Menggugat” 1. Penghapuasan
perlakuanyang
berbeda
terhadap
tenaga guru, dosen, dan tenaga fungsional lainnya. 2. Peningkatan serta penambahan tunjangn fungsional guru sehingga tidak terlalu jauh berbeda dengan tunjangan fungsional yang lain dan dengan jumlah yang wajar. 3. Pemberlakuan sistem penggajian guru dan tenaga kependidikan secata khusus. 4. Peningkatan
anggaran
pendidikan
sekurang-
kurangnya 25% dari APBN.
1.
Tahun 2001
2
a. Keluarnya Keppres 64/2001 tentang kenaikan gaji (pokok gaji) dan kenaikan tunjangan fungsional yang diberlakukan mulai Januari 2001. b. Melalui
kerjasama
(Direktorat
dengan
Tenaga
pelaksanaannya,
Kerja
PGRI
Ditjen
Dikdasmen
Pendidikan) disemua
dalam tingkatan
diikutsertakan dalam komite pengelolaan. c. Menjelang peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2001, Presiden sangat peduli dengan kesejahteraan guru dan
setuju
apabila
guru
memiliki
satu
sistem
penggajian tersendiri. d. Dalam
kesempatan
menyampaikan
itu
makalah
kesempatan yang
itu
PB-PGRI
berjudul
”Sistem
Remunerasi Guru yang Berkeadilan” yang mendapat respon positif. Lokakarya juga menyepakati bahwa sambil menata suatu sistem remunerasi yang khusus, akan diupayakan realisasi tunjangan fungsional guru. 1.
Tahun 2002 a. PB-PGRI terus mendorong pemerintah dan DPR-RI agar semua komitmet yang telah dinyatakan
di
tahun 2001 segera direalisasikan. b. Menjelang sidang tahunan MPR, PB-PGRI melakukan lobi dan advokasi dengan berbagai unsur di DPR dan
1
MPR dengan kaitan amandemen UUD 1945. hasil yang dicapai adalah adanya amandemen Pasal 31 UUD1945 termasuk hal yang berkenaan dengan dengan anggaran pendidikan (pasal 31 ayat 4). c. PB-PGRI terus memperjuangkan agar otonomi daerah desentralisasi pendidikan dapat dilaksakan dengan memposisikan pendidikan dan guru swbagai prioritas utama
pembangunan
daerah
dalam
kerangka
kesatuan nasional. d. Bersama dengan Depdiknas, Depag, Kantor menpan, dan
BKN
sedang
dikembangkan
suatu
sistem
kenaikan pangkat para guru yang lebih berkeadilan dari segi pangkat, jabatan, golongan/ruang, dan tunjangan.
A.
Ketenagakerjaan Anggaran dasar PGRI Bab III pasal 3 tentang jatidiri produk keputusan Kongres PGRI 18 di Lembang, Jawa Barat menyatakan bahwa, ”PGRI adalah organisasi perjuangan, organisasi
profesi,
dan
organisasi
ketenagakerjaan”.
Dinyakan pula dalam Bab IV pasal 6 tentang tujuan huruf (e),” menjaga, memelihara, membela, serta meningkatkan harkat
dan
martabat
guru
melalui
peningkatan
2
kesejahteraan anggota serta kesetiakawanan anggota serta kesetiakawanan organisasi”. Dalam Bab VII pasal 7 tentang tugas dan fungsi huruf (o),” membina usaha kesejahteraan guru dalam arti yang luas dan membantu upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan hak-hak anggota di bidang kepegawaian” serta dalam
huruf
(p),”
melaksanakan
prinsi-prinsip
dan
pendekatan trade union dalam upaya meningkatkan harkat dan martabat guru melalui peningkatan
kesejahteraan
anggota”. Karena
PGRI
telah
menegaskan
kembali
sebagai
organisasi Serikat Pekerja, maka PGRI telah bekerjasama dengan ILO proyek ACILS, FES, maupun ICFTU. Sebagai perwujudan kerjasma tersebut maka anggota PGRI telah disertakan dalam latihan, baik tingkat Training Of Trainers (TOT) maupun latihan dasar. Selain pelatihan, PGRI juga telah mendapat banyak dukungan moral dari serikat Pekerja lainnya, misalnya telah berhasil memenangkan tuntutan 95 orang guru dari Aceh senilai kurang lebih 3.700.000.000.
B.
Perundang-undangan
2
Hal
yang
berkenaan
dengan
perundang-undangan
merupakan salah satu amanat Kongres XVII, dan selama periode masa bhakti XVIII PB-PGRI telah, sedang, akan memperjuangkan : 1.
Revisi terhadap UU No. 2 tahun 1989 tentang
sistem
Nasional.
peengrmbangan
rencana
Dalam peraturan
pemerintah sebagai penjabaran dari RUU Sisdiknas PB-PGRI ikut terlibat langsung dan memberikan masukan-masukan yang cukup bermakna. 2.
gagasan tentang perlunya UU guru telah dilontarkan sejak awal masa bhakti XVIII PB-PGRI mulai dari Presiden (waktu itu adalah BJ Habibie) selama 3 tahun terakhir proses pengembangan, pembahasan dan sosialisasi dengan
telah
komisi
dilakukan VI
DPR-RI
termasuk dan
telah
mendapatkan tanggapan positif. 3.
PB-PGRI
ikut
serta
secara
aktif
memberikan masukan kepada DPR dan kepada PB-MPR dalam upaya amandemen
1
UUD 1945 khususnya yang berkenaan dengan pendidikan dan guru. 4.
dalam kaitan implementasi UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, PB-PGRI ikut memberikan masukan dalam upaya
pengamanan
implementasi
UU
tersebut. Inti perjuangan PGRI ialah agar otonomi
daerah
22/1999
berdasarkan
tersebut
berbagai
mampu
permasalahan
UU
No.
mengatasi pendidikan
khususnya Guru.
C.
Reformasi Pendidikan Nasional Dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan mutu pendidikan nasional, PB-PGRI ikut berperan serta secara aktif dengan memberikan masukan kepada pemerintah agar berbagai
agenda
reformasi
yang
sedang
dan
akan
dilaksanakan dapat terwujud dan tepat sasaran. Diantara program-program
inovatif
pendidikan
sekarang
yang
dalam sedang
upaya berjalan
reformasi adalah
pendekatan BBE (Broar-Based Education), atau pendidikan berbasis luas, Pendidikan Berorientasi Keterlampilan Hidup ( Life Skills Education), Pendidikan untuk Semua (Education
2
For
All),
Berbasis
Kurukulum Sekolah,
pembentukan
Dewan
Berbasis
Kompetensi,
Manajemen
Pendidikan
Berbasis
Masyarakat,
Pendidikan
Daerah
dan
Komite
Sekolah, UAS (Ujian Akhir Sekolah) dan UAN ( Ujian Akhir Nasional) sebagai alternatif dari Ebtanas penilaian portofolio dan
sebagainya.
Meskipun
konsep-konsep
yang
dikemukakan diatas sebenarnya bukan barang baru, namun sebagai
inovasi
hal-hal
tersebut
diharapkan
mampu
memperbaiki keadaan dan dapat direalisasikan secara efektif. Konsep pendidikan berorientasi keterampilan hidup mengisyaratkan agar pendidikan mampu memberikan bekal untuk hidup secara bermakna bagi semua peserta didik. Hal itu sebenarnya sudah tercantum dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional, yaitu : “Pendidikan adalah sadar untuk mempersiapkan peserta didik melalui bimbingan pengajaran dan latihan bagi peranannya dimasa yang akan datang”. Sementara prinsip berbasis luas mengandung makns sebagai suatu paradigma pelaksanan pendidikan berorientasi luas yang menjadi wahana untuk memberikan pengalaman dalam proses pembelajaran kecendrungan
dalam
arti
pergeseran
luas.hal
itu
pola-pola
sesuai
dengan
pembelajaran 2
khususnya
konsep
empat
pilar
pembelajaran
menurut
UNESCO, yaitu : “ Learning to Know, Learning to do, Learning to be, Learning to life together”. Upaya
reformasi
pendidikan
nasional
hanya
akan
berwujud apabila guru mendapat tempat yang sentral dan menjadi
prioritas
utama.
Sebungan
dengan
itu,
PGRI
menekankan agar masalah guru dalam rangka reformasi pendidikan nasional PGRI mendapat perhatian dan prioritas utama mengingat peranan guru yang fundamental. Sesuai dengan kendala yang dihadapi oleh guru, antar lain : Pertama, pemerintah harus ada kemauan politik untuk menempatkan posisi guru di titik sentral keseluruhan pendidikan nasional. Penataan kembali berbagai perundangundangan dan produk hukum yang berkaitan dengan pendidikan
perlu
dilakukan
agar
lebih
sesuai
dengan
tuntutan yang berkembang. Dalam penataan ini dapat dilakukan perbaikan perundang-undangan yang telah ada dan menghasilkan produk hukum baru yang belum ada (misalnya ketentuan hukum mengenai perlindungan hukum bagi guru), Kedua. Mewujudkan suatu sistem managemen guru dan
tenaga
kependidikan
lainnyayang
mengikuti
3
pengadaan, pembinaan
pengangkatan, dan
pengelolaan,
pengembangan
secara
penempatan, terpadu
yang
sistemik, sinergik, dan simbiotik. Kemudian membenahi kembali sistem penempatan, pengelolaan, dan pembinaan guru dalam satu sistem pengelolaan tunggal yang terpadu, efektif, dan efisien,. Ketiga, pembenahan sistem pendidikan guru yang fungsional untuk lebih menjamin dihasilkannya kualitas profesional guru dan tenaga kependidikan lainnya. Dilihat dari posisi dan perananya, guru memerlukan kompetensi pribadi da profesi agar mampu melaksanakan proses pendidikan secara mendasar. Keempat, Pengembangan suatu sistem intensif (gaji dan tunjangan lainnya) bagi para guru secara adil, bernilai ekonomis,
sehingga
memiliki
daya
tarik
sehingga
merangsang para guru melakukan dengan penuh dedikasi dan memberikan kepuasan lahir dan batin.skala yang dipandang adil dan wajar serta bernilai ekonomi merupakan kulminasi dari berbagai variabel antara lain : pendidikan, pengalaman,
beban
kerja,
jenjang
pendidikan,
tempat
bertugas, kreativitas, lokasi, kepangkatan dan sebagainya. Intensif yang diperoleh guru (gaji dan tunjangan lainya)
2
hendaknya merupakan fungsi dari kinerja profesional guru dalam dunia pendidikan. Kelima, PGRI harus menuntut kepada pemerintah dan DPR-RI agar jabatan guru diakui sebagai jabatan fungsional seperti
dosen
sehingga
guru
mendapatkan
tunjangan
fungsional bukan tunjangan kependidikan seperti sekarang ini.
D.
Kemitraan Nasional dan Internasional Kemitraan
yang berimbang merupakan salah satu
strategi
perjuangan
PGRI
nasional
maupun
daerah
baik
ditingkat
selama
ini
internasional, PGRI
telah
mengembangkan jaringan kemitraan sebagai berikut : Pertama, dengan pihak Legislatif (DPR-RI dan MPR-RI) telah dibina hubungan kemitraan yang konstruktif bagi upaya
perjuangan
PGRI,
seperti
melalui
peningkatan
anggaran pendidikan, kesejahteraan guru, perbaikan sistem perundang-undangan
amandemen
UUD
1945,
RUU
Sisdiknas, RUU guru, kebijakan pendidikan nasional dalam
3
kerangka otonomi daerah, penyempunaan UU No. 22/1999 dan revisi PP tentang jabatan fungsional. Hingga saat ini hampir semua anggota DPR dan MPR telah sampai pada kesepakatan tentang pentingnya pendidikan dalam upaya pembangunan bangsa dan guru menjadi intinya. Kedua, dengan pihak eksekutif ( Depdiknas, dan departemen/lembaga terkait lainnya) telah, terjalin kerja sama
yang
cukup
kondusif.
Dengan
Depdiknas
telah
berkembang kebersamaan dalam pelaksanaan peringatan Hari
Guru
Nasional,
pemberian
penghargaan
dan
perlindungan terhadap guru, penyusunan Draf RUU Guru, peningkatan kesejahteraan guru, penetapan Kode Etik Guru, dan sebagainya.dengan Depdargi, kerja sama yang terjalin adalah
dalam
upaya
pembenahan
pendidikan
dalam
kerangka otonomi daerah.dengan kantor Menpan telah terbina Kerja sama dalam upaya pembenahan mengenai kesejahteraan guru, diantaranya upaya pengembangan remunerasi
(sistem
perjuangan
untuk
kependidikan,dan terjalin
kerjasama
penggajian
khusus)
meningkatkan
upaya
guru,
tunjangan
sebagainya.dengan dalam
bagi
pihak
tenaga
BKN
penyesuaian
telah
struktur
penggajian guru dan PNS umumnya dan menghasilkan
2
peraturan penggajian berdasarkan Keputusan Presiden No. 64 tahun 2001. Ketiga,
PB-PGRI
telah
terbina
kemitraan
dengan
berbagai organisasi lain yang memiliki keterkaitan seperti PWI, PKK, IPPK, PKBI, Lembaga Perlidangan Anak, Komnas HAM, Kowani, LM3 ( Lembaga Menanggulangi Masalah Merokok), Komnas PMM ( Komite Nasional Penanggulangan Masalah Merokok), dan Koalisi untuk Indonesia Sehat. Keempat, hubungan
dalam
organisasi
konteks guru
global,
ditingkat
PGRI
memiliki
Internasional
dan
Regional baik bilateral maupun unilateral. Pda tingkat regional PGRI menjadi bagian dan menjalin kerjasama dengan organisasi guru di kawasan ASEAN yang tergabung dalam ACT ( ASEAN Council of Teachers) juga pemrakarsa pertemuan guru nusantara, pada tingkat Internasional PGRI menjuadi bagian dari Education Internatinal (EI), yaitu persatuan
guru-guru
seluruh
dunia
(
sebanyak
304
organisasi guru dari 155 negara dan mengimpun 24 juta anggota). Perjungan PGRI telah mendapat dukungan dari dunia Internasional, seperti dari ILO, UNESCO, dan EI pada saat guru melakukan gerakan ” Guru Menggugat” tahun 2000. diantanya adalah surat dari Sekjen EI, Fred van
3
Leuwen, kepada Presiden RI dan Ketua DPR tentang perlunya memperhatikan isi perjuangan PGRI. Beberapa hasil dari jalinan kemitraan Internasional antara lain : • Adanya bantuan dari Ei melalui konsorsium organisasi guru
Swedia,
Kanada,
Amerika
Serikat,
Norwegia,
Jepang, Belanda, dan Australia. Bantuan ini berupa dukungan dana untuk pelatihan dipusat maupun di daerah dan telah berlangsung sejak tahun 1999 hingga sekarang. • Ketua umum
PB-PGRI duduk dalam kepengurusan EI
untuk kawasan Asia-Pasifik. • Perjuangan PGRI telah masuk dalam salah satu resolusi Konferensi EI Asia-Pasifik di India tahun 2000 dan Kongres Guru se-Dunia di Thailand tahun 2001. • Dalam Konvensi ATC di Thailand, Hanoi, dan Brunei
Darussalam, PGRI berperan secara aktif dalam penyajian materi dan country report. • PGRI telah menyampaikan kertas kerja dalam Pertemuan Guru Nusantara (PGN) di Brunei Darussalam tahun 2002. • Ketua umum PB-PGRI mendapat penghormatan untuk menjadi
salah seorang pembicara
dalam
beberapa
konferensi Internasional, antara lain konferensi tentang pendidikan nilai yang di adakan oleh EI Istambul, Turki, 4
bulan April 2002. acara ini dilanjutkan lagi di Malta tahun 2002 dan dihadiri oleh WDF Rindorindo. • Dikawasan Asia Pasifik, utusan PGRI berperan serta dalam
sejumlah
konferensi
Internasional,
yaitu
konferensi pendidikan yang diadakan oleh SEAMEO bulan April 2001 di Thailand, pengembangan managemen berbasis sekolah yang dilakukan oleh UNICEF di Thailand pada bulan Desember tahun 2000, seminar Internasional tentang desentralisasi pendidikan di Canberra,Australia, yang dilakukan oleh mahasiswa Indonesia di Australia National University dan KBRI di Canberra. • Disamping itu kerjasama bilateral telah terbina dengan STU ( Singapura), Kurusapha (Thailand), JTU ( Jepang), KFTA ( Korea Selatan), PGGMB (Brunei Darussalam), AEU (Australia), dan NUTP ( Malaysia).
2
DAFTAR PUSTAKA
PGRI. (1998b). Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Besar PGRI Masa Bakti XVIII (1994 - 1998). Jakarta : PB-PGRI. PGRI. (2003). Perjalanan PGRI (1945 - 2003) : Menyongsong Kongres XIX PGRI di Semarang, 8 – 12 Juli 2003. Jakarta : PB-PGRI.
2
