Dosen: Adhi Prakosa, M. Sc
PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.
PPh pasal 21 diperuntukkan khusus bagi pegawai atau karyawan yang bekerja di perusahaanperusahaan dalam negeri, baik swasta maupun negeri, serta orang-orang yang bekerja untuk mendapatkan imbalan dalam bentuk apa pun.
Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
Penyelenggara Kegiatan adalah Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu yang melakukan pembayaran imbalan dengan nama dan dalam bentuk apa pun kepada orang pribadi sehubungan dengan pelaksana kegiatan tersebut.
Pegawai adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, baik sebagai pegawai tetap atau pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain yang ditetapkan pemberi kerja, termasuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
Pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus-menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang pegawai yang bersangkutan bekerja penuh (full time) dalam pekerjaan tersebut.
Pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari kerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja
1.
Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
2.
Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Bear Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan;
3.
Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua;
4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar: a. Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya; b. Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri; c. Honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan dan magang;
5. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional maupun internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apa pun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pegawai tetap Pegawai tidak tetap Pegawai dengan status wajib pajak luar negeri PNS Tenaga lepas Penerima pensiun Penerima honorarium Penerima upah
1. Pejabat perwakilan diplomatik yang bekerja di kantor kedutaan besar di Indonesia 2. Konsulat/pejabat dari negara asing 3. Pejabat perwakilan organisasi internasional
1. Penghasilan yang diterima pegawai 2. Tunjangan terkait gaji/honorarium 3. Penghasilan yang diterima/diperoleh pegawai tidak tetap dan tenaga lepas yang berupa upah, baik upah yang diberikan secara harian, mingguan, dua mingguan/bulanan 4. Imbalan berupa honor, fee, komiisi 5. Imbalan berupa uang saku, uang rapat 6. Penghasilan pensiun 7. Uang pesangon karena PHK
Pembayaran atau santunan asuransi Iuran pensiun Zakat Beasiswa
Tarif pajak penghasilan pribadi (2016) perhitungannya dengan menggunakan tarif progresif sebagai berikut: Penghasilan netto kena pajak
Tarif Pajak
Sampai dengan 50 juta
5%
50 jt – 250 jt
15%
250 jt – 500 jt
25%
Diatas 500 jt
30%
Pada Februari 2016 Hendro karyawan PT.Mulia Jaya yang telah memiliki NPWP dan berstatus belum kawin menerima penghasilan dari perusahaannya dengan perincian sbb:
Gaji pokok Upah lembur Tunjangan transport Tunjangan perumahan Tunjangan kesehatan Tabungan wajib Iuran dana pensiun
Rp5.000.000 Rp370.000 Rp260.000 Rp500.000 Rp250.000 Rp150.000 Rp200.000
Gaji pokok Upah lembur Tunjangan transport Tunjangan perumahan Tunjangan kesehatan
Rp5.000.000 Rp370.000 Rp260.000 Rp500.000 Rp250.000
Penghasilan bruto
Rp6.380.000
+
Tabungan wajib Iuran dana pensiun
Rp150.000 Rp200.000
Jumlah potongan
(Rp350.000)
+
Penghasilan bruto Jumlah potongan
Rp6.380.000 (Rp350.000)
Penghasilan bersih
Rp6.030.000
Penghasilan bersih setahun Rp6.030.000 x 12 = Rp72.360.000
-
PTKP Belum menikah
(Rp54.000.000)
Penghasilan kena pajak setahun = Rp72.360.000 - Rp54.000.000 =Rp18.360.000
PPh pasal 21 setahun= 5% x Rp18.360.000 = Rp918.000
PPh pasal 21 bulan Februari 2016 = Rp918.000 : 12 = Rp76.500
Misalnya Alex adalah seorang karyawan memiliki NPWP, status kawin dengan anak 1, dengan asumsi data penghasilan sebagai berikut:
Gaji Pokok Rp. 4.500.000 Tunjangan Transportasi, Uang Makan total Rp. 2.500.000 Total Penghasilan Bruto : Rp. 7.000.000
Dari data di atas perhitungan pajak penghasilan Pph 21 atas penghasilan dalam setahun adalah sebagai berikut:
Gaji Pokok Rp54.000.000 Tunjangan Rp30.000.000 Penghasilan bruto Rp84.000.000 Pengurangan: PTKP Iuran Pensiun, dll Total
Rp63.000.000 Rp4.200.000 Rp67.200.000
+
+
Penghasilan Kena Pajak Netto = Rp84.000.000 - Rp67.200.000 = Rp16.800.000 PPh pasal 21 setahun= 5% x Rp16.800.000 = Rp840.000
Mulai berlaku
1 Januari 2013
1 Januari 2015
1 Januari 2016
Tk/0
24.300.000
36.000.000
54.000.000
Tk/1
..................
..................
..................
Tk/2
..................
..................
..................
Tk/3
..................
..................
..................
K/0
26.325.000
39.000.000
58.500.000
K/1
..................
..................
..................
K/2
..................
..................
..................
K/3
..................
..................
..................
