DOKUMEN REQUEST FOR QUOTATION (RFQ)

DOKUMEN REQUEST FOR QUOTATION (RFQ) LOGISTIC SERVICE PROVIDER (LSP) FOR FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) STRATEGY DEVELOPMENT AND ACTION PLAN FOR COORDINATION AND CONSENSUS NATIONAL INNOVATION SYSTEM IN COMPONENT 1

METODA SHOPPING DENGAN POST REVIEW Loan IBRD 8245-ID

Nopember 2015

KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Research and Innovasion in Science And Technology (RISET) PROJECT (Loan IBRD No.8245-ID) Jl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta 10340, Gedung 2 BPPT, Lantai 19 Telp. (021) 316-9748,Fax. (021) 310-1902, Email: [email protected]

Nomor Lampiran Perihal

: 013 /SHP/RFQ/RISET PRO/XI/2015 : 1 (satu) berkas : Undangan Penawaran Logistic Service Provider (Lsp) For Focus Group Discussion (Fgd) Strategy Development And Action Plan For Coordination And Consensus National Innovation System In Component 1

Kepada Yth. Calon Peserta lelang Pengadaan Jasa Logistic Service Provider (LSP) for Focus Group Discussion Strategy Development and Action Plan For Coordination And Consensus National Innovation System In Component 1.

Sekretariat Kementerian Riset dan Teknologi, melalui RISET Project (Loan IBRD 8245-ID bermaksud melaksanakan pengadaan Jasa Logistic Service Provider (Lsp) For Focus Group Discussion (Fgd) Strategy Development And Action Plan For Coordination And Consensus National Innovation System In Component 1. Panitia pengadaan mengundang penawaranpenawaran dari Peserta Lelang yang memenuhi syarat untuk mengajukan penawaran dalam bentuk surat atau fax untuk pengadaan jasa tersebut di atas. Peserta Lelang yang berminat dapat memperoleh informasi lebih lanjut pada Panitia Lelang yang berkantor di : Jl. M. H. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat 10340 – Gedung II BPPT Lantai 19 Telepon : 021-3169748, Faksimile : 021-3101902, Email : [email protected] Surat Penawaran harus diserahkan pada alamat kantor di atas paling lambat pukul 14.30 WIB pada tanggal 25 Nopember 2015 Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kamu ucapkan terima kasih.

Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa

Panitia Pengadaan

TERM OF REFERENCE LOGISTIC SERVICE PROVIDER (LSP) FOR FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) STRATEGY DEVELOPMENT AND ACTION PLAN FOR COORDINATION AND CONSENSUS NATIONAL INNOVATION SYSTEM IN COMPONENT 1 1.

GAMBARAN UMUM Program Research and Innovation in Science and Technology Project atau lazim disebut RISET-Pro merupakan kerjasama Pemerintah Indonesia c.q. Kemenristekdikti dan Bank Dunia dalam bentuk Pinjaman Luar Negeri senilai $95 juta, RISET-Pro bertujuan untuk dapat meningkatkan daya saing Indonesia dalam pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan. Peningkatan yang dimaksud tersebut bertujuan untuk terbentuknya suatu lingkungan yang kondusif bagi kegiatan litbang Iptek dan penguatan kinerja insentif serta SDM Iptek. RISET-Pro memiliki empat komponen yang saling berkaitan satu dengan lainnya, komponen 1 berfokus pada peningkatan kerangka kerja kebijakan inovasi dan kinerja lembaga litbang Iptek yang erat kaitannya dengan pengembangan kapasitas SDM Iptek (Komponen 3) dan penguatan insentif riset (Komponen 2) serta manajemen program (Komponen 4). Dalam pelaksananaanya, Kegiatan Riset Pro dibagi dalam beberapa komponen yaitu, Komponen I (Peningkatan Kerangka Kerja Kebijakan Inovasi dan Kinerja Lembaga Litbang), Komponen II (Penguatan Insentif Riset), Komponen III (Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Iptek), dan Komponen 4 (Manajemen Proyek). Komponen I memiliki beberapa kegiatan yang dilakukan, antara lain: a. Model Sinas Indonesia b. Revitalisasi Kelembagaan LPNK-Ristek dan c. Sistem Informasi Inovasi Iptek d. Kajian Foresight Teknologi Strategis, e. Kajian Perencanaan Pengembangan SDM Iptek Nasional f. Aktivitas Perintis (Hilirisasi Hasil Riset Lembaga Litbang, Khususnya LPNK Ke Industri) g. (Evaluasi Naskah Konsepsi Kerangka Regulasi Iptek Dan Inovasi) h. (Pengembangan Kapasitas untuk Desain dan Implementasi Kebijakan Inovasi). Pada tahun 2015, Direktur Kawasan Sains dan Teknologi dan Lembaga Penunjang Lainnya melaksanakan kegiatan Pengembangan Strategi dan Rencana Aksi Koordinasi dan Konsensus Sistem Inovasi Nasional yang didalamnya dilakukan Pengembangan Model SINAS Indonesia. Dalam menyusun Model SINAS di Indonesia diperlukan rangkaian forum diskusi (FGD) dengan melibatkan stakeholder terkait dalam pengembangan SINAS yang meliputi : Pemerintah, Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha. Dengan demikian pembuatan model SINAS dapat mencakup seluruh kepentingan stakeholder dalam memainkan perannya dalam pengembangan SINAS di Indonesia.

2.

TUJUAN PENGADAAN LSP Pengadaan LSP ditujukan untuk keefektifan implementasi kegiatan sesuai dengan hasil yang diharapkan dan tepat waktu tanpa adanya keterlambatan administrasi dan keuangan.

3.

HASIL YANG DIHARAPKAN Hasil yang diharapkan berupa terselenggaranya kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Strategi Dan Rencana Aksi Koordinasi Dan Konsensus Sistem Inovasi Nasional yang terdiri dari 6 kegiatan yaitu :

a.

FGD Vision for National Innovation System FGD ini sebagai upaya dalam mendapatkan masukan atas konsep SINAS yang telah ada di Indonesia dari stakeholder terkait dengan pengembangan SINAS, serta upaya pengembangan Model SINAS Indoneisa yang disepakati stakeholder yang mencakup pada bidang fokus yang telah disepakati. Keterlibatan stakeholder SINAS Indonesia sangat diperlukan guna tercapainya tujuan kegiatan. Adapun stakeholder yang akan terlibat adalah Pemerintah selaku pembuat regulasi terkait konsep, model dan implementasi SINAS di Indonesia, Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang selaku pelaku pengembangan teknologi atau pelaku inovasi di Indonesia serta dunia usaha selaku pemanfaat hasil inovasi. FGD ini berfokus pada 7 bidang fokus. Keluaran yang diharapkan dari pelaksanaan FGD ini adalah disepakatinya konsep SINAS Indoensia dan dirumuskannya rancangan model SINAS Indonesia. FGD ini akan dilaksanakan satu kali.

b. FGD Dalam rangka Penyusunan/Pemantapan Model SINAS dengan lembaga PengembangInovasi (Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang) FGD ini sebagai langkah penyusunan dan pengembangan model SINAS yang telah disepakati oleh para pelaku inovasi dengan melibatkan Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang selaku pengembangan inovasi atau pelaku inovasi. FGD ini melibatkan bidang fokus ICT, Hankam, pertanian dan obat-obatan. FGD ini akan diselenggarakan sebanyak dua kali. c. Sosialisasi Model SINAS dengan Stakeholder Draft model SINAS yang telah dihasilkan selanjutnya disosialisasikan. Sosialisasi dilakukan kepada stakeholder yang terkait dengan SINAS Inoonesia (para pelaku). Sosialisasi dilakukan sebanyak satu kali. d. FGD dalam rangka Implementasi Model SINAS Implementasi model SINAS dilaksanakan sebagai upaya ujicoba atas model yang telah dirumuskan sesuai dengan bidang fokus SINAS. Hasil dari ujicoba ini sebagai gambaran bahwa model SINAS dapat diimplemntasikan dan sesuai dengan kondisi SINAS Indonseisa. Implementasi model SINAS akan mencakup bidang fokus ICT, pertanian dan Transportasi. Penyelenggaraan FGD ini sebanyak dua kali. e. FGD dalam rangka Discussion on International Experience FGD ini diselenggarakan sebagai upaya pengayaan atas konsep dan model SINAS yangtelah ada dengan merujuk kepada pengalaman SINAS di Negara lain (pengalaman internasional). FGD ini juga diselenggarakan setelah dilakukan studi banding (benchmarking) ke beberapa Negara (Vietnam, Thailand). Penyelenggaraan FGD ini akan melibatkan seluruh stakeholder terkait. f.

4.

Workshop Evaluation Coordination and Cooperation FGD ini sebagai bentuk evaluasi, koordinasi dan kerjasama atas model yang telah dihasilkan dengan harapan mendapatkan umpan balik atau koreksi atas model yangtelah disusun dan diimplementasikan.

RINCIAN TUGAS LSP Secara umum tugas LSP merupakan lembaga penjamin ketersediaan biaya dan akomodasi lainnya untuk terselenggaranya implementasi kegiatan serta mampu membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan sesuai hasil yang diharapkan dengan tepat waktu.

Rincian tugas LSP sebagai berikut: a. Tahap Persiapan

1) Melakukan koordinasi teknis dengan tim pengelola komponen 1 minimal satu kali sebelum implementasi kegiatan dimulai. 2) Memastikan kelengkapan dokumen serta data dukung yang akan diperlukan (soft file atau Handout) 3) Memastikan ketersediaan keuangan untuk keperluan biaya yang sudah direncanakan. b. Tahap Implementasi Menyediakan fasilitas/peralatan/perlengkapan untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan jasa konsultansi. 1) Perjalanan Dinas a) Memesan dan membayar tiket pesawat/perjalanan lainnya untuk keberangkatan dan kepulangan yg terkait dgn kegiatan sesuai tanggal perjalanan yang ditentukan oleh Pihak Kemenristekdikti c.q. Pengelola Komponen 1 RISET-Pro. b) Memastikan tiket pesawat sudah ditangan 1 hari sebelum keberangkatan setelah mendapat persetujuan dari Pihak Kemenristekdikti c.q. Pengelola Komponen 1 RISET-Pro. c) Mendokumentasikan seluruh berkas pembayaran tiket/perjalanan sesuai aturan. 2) Workshop/FGD a) Persiapan Workshop Dalam persiapan kegiatan ini, beberapa hal yang harus dipersiapkan LSP untuk terlaksananya kegiatan ini : - Menyebarluaskan undangan kepada peserta, narasumber, dan para undangan lainnya melalui surat/surel/ fax dan telephone. - Memastikan agar akomodasi dan konsumsi peserta, narasumber, pakar/praktisi dan undangan lain selama kegiatan workshop/FGD/Seminar dapat dipakai dan digunakan untuk kegiatan ini sesuai jadual: o Spesifikasi akomodasi : Hotel minimal bintang 3, 1 kamar 2 orang selama 3 hari 2 malam di daerah Bandung dan Bogor/Jawa Barat dan Surabaya/Jawa Timur. (khusus eselon 2 kamar setara kelas deluxe) o Konsumsi: Makan 3 kali dan snack 2 kali. o Ruang pembukaan/penutupan 1 ruang, kapasitas 40 orang lengkap dengan fasilitas standar (meja, kursi, sound system, LCD, Screen, Laptop). - Menyiapkan ruang Workshop/FGD/Seminar dengan spesifikasi: 2 ruangan, kapasitas 20 orang, dengan fasilitas standar (meja, kursi, sound system, LCD, Screen, Laptop). - Menyiapkan spanduk kegiatan 2 dua buah dengan ukuran standar kegiatan. - Menyiapkan kebutuhan ATK, penggandaan materi dll. - Memastikan kehadiran peserta dan narasumber, pakar/praktisi dengan meminta konfirmasi tertulis mengenai kehadiran peserta. Konfirmasi ini akan digunakan sebagai dasar dalam penentuan jumlah akomodasi, tiket dan biaya lainnya yang terkait dengan workshop. - Menyiapkan biaya kegiatan beserta kelengkapan administrasi selama kegiatan sesuai dengan rencana pembiayaan.

b) Pelaksanaan Workshop/FGD/Seminar - Memeriksa, mengumpulkan dan mengarsipkan kelengkapan administrasi peserta yang dipersyaratkan. - Mengumpulkan, memeriksa keabsahan dan bukti-bukti pengeluaran perjalanan peserta, narasumber dan pakar/praktisi seperti kuitansi pembelian, tiket perjalanan, bila diperlukan EO akan memeriksa keabsahan dari bukti perjalanan tersebut dan atau berkoordinasi dengan penanggunjawab kegiatan. - Memastikan agar ruangan telah siap pakai untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan konfigurasi yang diminta. - Menyiapkan absensi peserta dan narasumber, pakar/praktisi. - Membuat dokumentasi selama kegiatan berlangsung.

Memastikan tersedianya konsumsi selama kegiatan berlangsung sesuai dengan jadual, jumlah dan kualitas yang diminta. - Melakukan pembayaran semua biaya-biaya sesuai dengan ketentuan kepada para peserta, narasumber, pakar/praktisi, seperti uang saku , uang harian, dan lain-lain. - Menyimpan semua tanda bukti pengeluaran atas kegiatan yang telah dilaksanakan. - Menugaskan minimal 2 tenaga panitia pelaksana dalam setiap workshop/FGD/seminar Untuk Jadwal pelaksanaan kegiatan dapat dijelaskan pada table berikut : -

5.

KUALIFIKASI LSP Diharapkan kualifikasi LSP terpenuhi, mencakup: a.

Memiliki pengalaman pada pekerjaan LSP atau sejenis berupa EO/Training/Workshop/FGD/Seminar di Instansi Pemerintah dalam 5 tahun terakhir;

b.

Memiliki bidang usaha pada Surat Ijin Usaha Perdagangan yang sesuai dengan penugasan. Bidang usaha yang tidak sesuai akan dianggap tidak memenuhi syarat

NO

URAIAN 1

1

DESEMBER 2 3

pekerjaan

KETERANGAN 4

FGD Vision For NIS

2

FGD dalam rangka Model Sinas di Univ Lemlitbang 1 3 FGD dalam rangka Model Sinas di Univ Lemlitbang 2 4 FGD Sosialisasi Model SInas dengan Stakeholder 5 FGD Dalam rangka Implementasi Model Sinas 1 6 FGD Dalam rangka Implementasi Model Sinas 2 7 FGD Dalam rangka diskusi International Experience 8 Workshop / FGD Evaluasi Koordinasi dan Kerjasama c. Jumlah Total nilai kontrak yang sedang berjalan dan yang akan diterima dari kontrak ini tidak lebh besar dari 80% nilai asset perusahaan yang dilihat dari laporan neraca perusahaan tahun 2014. Nilai yang lebih besar akan dianggap tidak memenuhi syarat. 6.

MASA TUGAS Masa kontrak LSP adalah 45 Hari kalender

7.

PELAPORAN Laporan penyelenggaraan kegiatan dibuat sesuai dengan tahapannya baik secara administrasi maupun teknis. Seluruh file laporan dan dokumentasi kegiatan disampaikan kepada Pihak Kemenristekdikti c.q. Pengelola Komponen 1 RISET-Pro paling lambat selama 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan kegiatan sebanyak 5 (lima) set.

8.

PEMBAYARAN Fee jasa penyelengaraan LSP sesuai persentase dalam kontrak dikali nilai nyata yang telah dibayarkan. Dibayarkan 2 kali selama masa kontrak dengan dilampiri laporan lengkap.

9.

JAMINAN PEMBAYARAN Apabila kontrak berakhir setelah batas akhir tanggal pembayaran Tahun 2015 yang ditetapkan oleh Kemenkeu dan telah ditetapkan oleh kemenkeu, maka pembayaran terakhir akan dibayarkan sebelum berakhirnya pekerjaan dengan menyerahkan jaminan pembayaran yang sah sebesar nilai yang ditagihkan dan sesuai format jaminan yang ditetapkan oleh kemenkeu. Jika sisa pembayaran untuk sisa pekerjaan yg belum selesai tidak diatur tata cara pembayaraannya oleh kemenkeu, maka seluruh pekerjaan harus sdh diselesaikan sebelum batas akhir tanggal pembayaran yang ditetapkan oleh Kemenkeu.

10. KUANTITAS KEGIATAN Terlampir

LAMPIRAN LOGISTIC SERVICE PROVIDER (LSP) FOR FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) STRATEGY DEVELOPMENT AND ACTION PLAN FOR COORDINATION AND CONSENSUS NATIONAL INNOVATION SYSTEM IN COMPONENT 1 NO

URAIAN

UNIT

SATUAN

(1)

(2)

(3)

(4)

40 40 40

OK OK OK

30 30

OK OK

6400 80 40 4 1 1

lembar Eksemplar buah buah Paket Paket

1 2 1 1

unit unit unit unit

E BIAYA PERJALANAN NARASUMBER 1 Jawa Barat - Jakarta PP - Uang Harian Gol IV/Setara (3 Org x 2 HR x 1 KL) - Hotel Es II/Setara (3 ORG x 1 HR x 1 KL) - Transport PP (3 ORG x 1 KL)

8 4 4

OH OH OK

2 Jawa Timur - Jakarta - Uang Harian Gol IV/Setara (1 Org x 2 HR x 1 KL) - Hotel Es II/Setara (1 ORG x 1 HR x 1 KL) - Tiket Pesawat PP (1 ORG x 1 KL) - Transpot Asal - Bandara (1 ORG x 1 KL) - Transport Bandara Soeta - Tujuan (1 ORG x 1 KL)

2 1 1 1 1

OH OH OK OK OK

I. A 1 2 3

PAKET MEETING DALAM KOTA (FULLDAY) Paket Meeting Fullday (40 orang) Uang Harian/Uang Saku (40 Orang) Transport Lokal Peserta (40 Orang)

B RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN DAN AKHIR 1 Transpot (15 orang, 2 kali) 2 Konsumsi Rapat (Snack dan Makan, 15 org 2 kali) C. 1 2 3 4 5 6

BAHAN PENDUKUNG Penggandaan Materi (40 Eks x 2 materi x 80 lb) Jilid Materi (40 Eks x 2 materi) Seminar Kit Spanduk/Banner Alat Tulis Kantor Pendukung Penggandaan dan Jilid Pelaporan

D. 1 2 3 4

PERALATAN PENDUKUNG Sewa LCD Sewa Laptop Sewa Printer Sewa Kendaraan Operasional

3 Banten/Serpong - Jakarta PP - Uang Harian Gol IV/Setara (4 Org x 1 HR x 1 KL) - Transport PP (4 ORG x 1 KL)

4 4

OH OK

1 1

Paket Paket

80 80 80

OK OK OK

60 60

OK OK

12800 160 80 2 4 2

lembar Eksemplar buah Paket buah Paket

4 4 4 4

unit unit unit unit

E BIAYA PERJALANAN PESERTA 1 Jakarta - Jawa Barat - Uang Harian Gol IV/Setara (10 Org x 2 HR x 2 KL) - Hotel Es II/Setara (10 ORG x 1 HR x 2 KL) - Transport PP (10 ORG x 2 KL)

40 20 20

OH OH OK

2 Palembang - Bandung (Via Jakarta) - Uang Harian Gol IV/Setara (1 Org x 3 HR x 2 KL) - Hotel Es II/Setara (1 ORG x2 HR x 2 KL) - Tiket Pesawat PP (1 ORG x 2 KL)

6 4 2

OH OH OK

F

LAIN-LAIN

1 Dokumentasi (Film dan Foto) 2 Komunikasi

II. A 1 2 3

PAKET MEETING LUAR KOTA (FULLDAY) Paket Meeting Fullday (40 org x 2 kl) Uang Harian/Uang Saku (40 org x 2 kl) Transport Lokal Peserta (40 org x 2 kl)


BAHAN PENDUKUNG Penggandaan Materi (40 Eks x 2 materi x 80 lb x 2kl)) Jilid Materi (40 Eks x 2 materix 2kl) Seminar Kit Alat Tulis Kantor Pendukung Spanduk/Banner Penggandaan dan Jilid Pelaporan

D. 1 2 3 4

PERALATAN PENDUKUNG Sewa LCD (1 BH x 2 HR x 2 kl) Sewa Laptop (I UNIT x 2 HR x 2 KL) Sewa Printer (1 UNIt x 2 HR x 2 KL) Sewa Kendaraan Operasional (2 unit x 2 kl)

F

- Transpot Asal - Bandara (1 ORG x 2 KL) - Transport Bandara Soeta - Tujuan (1 ORG x 2 KL) - Transport Jakarta - Bandung PP (1 Org x 2 KL)

2 2 2

OK OK OK

BIAYA NARASUMSBER/JASA PROFESI - Pakar/Pembicara Khusus [8 ORG x 3 JAM x 2 KL]

48

OK

-

Eselon I/setara [1 ORG x 3 JAM x 2 KL]

6

OK

-

Eselon II/setara [2 ORG x 3 JAM x 2 KL]

12

OK

-

Eselon III/IV/setara [2 ORG x 3 JAM x 2 KL]

12

OK

2 2

Paket Paket

40 40 40

OK OK OK

30 30

OK OK

9600 120 40 1 2 1


2 4 2 2

unit unit unit unit

18 12

OH OH

G LAIN-LAIN 1 Dokumentasi (Film dan Foto) 2 Komunikasi

III. A 1 2 3

PAKET MEETING LUAR KOTA (FULLDAY) Paket Meeting Fullday (40 orang) Uang Harian/Uang Saku (40 Orang) Transport Lokal Peserta (40 Orang)


BAHAN PENDUKUNG Penggandaan Materi (40 Eks x 3 materi x 80 lb) Jilid Materi (40 Eks x 3 materi) Seminar Kit Alat Tulis Kantor Pendukung Spanduk/Banner Penggandaan dan Jilid Pelaporan

D. 1 2 3 4

PERALATAN PENDUKUNG Sewa LCD (1 BH x 2 HR) Sewa Laptop (2 UNIT x 2 HR) Sewa Printer (1 UNIt x 2 HR) Sewa Kendaraan Operasional

E BIAYA PERJALANAN PESERTA 1 Jakarta - Surabaya - Uang Harian Gol IV/Setara (6 Org x 3 HR x 1 KL) - Hotel Es II/Setara (6 ORG x2 HR x 1 KL)

F

- Tiket Pesawat PP (6 ORG x 1 KL) - Transpot Asal - Bandara (6 ORG x 1 KL) - Transport Bandara Soeta - Tujuan (6 ORG x 1 KL)

6 6 6

OK OK OK


18

OK

-


6

OK

-


6

OK

1 1

Paket Paket

80 80 80

OK OK OK

60 60

OK OK

12800 160 80 2 4 2


4 2 4 4

unit unit unit unit

24 12

OH OH


IV. A 1 2 3

PAKET MEETING LUAR KOTA (FULLDAY) Paket Meeting Fullday (40 orang x 2 kl) Uang Harian/Uang Saku (40 orang x 2 kl) Transport Lokal Peserta (40 orang x 2 kl)


BAHAN PENDUKUNG Penggandaan Materi (40 Eks x 2 materi x 80 lb x 2 kl) Jilid Materi (40 Eks x 2 materi x 2 kl) Seminar Kit Alat Tulis Kantor Pendukung Spanduk/Banner Penggandaan dan Jilid Pelaporan

D. 1 2 3 4

PERALATAN PENDUKUNG Sewa LCD (1 BH x 2 HR x 2 kl) Sewa Laptop (I UNIT x 2 HRx 1 kl) Sewa Printer (1 UNIt x 2 HR x 1 kl) Sewa Kendaraan Operasional

E BIAYA PERJALANAN PESERTA 1 Jakarta - Jawa Barat - Uang Harian Gol IV/Setara (12 Org x 2 HR x 1 KL) - Hotel Es II/Setara (12 ORG x 1 HR x 1 KL)

- Transport PP (12 ORG x 1 KL) 2 Jakarta - Surabaya - Uang Harian Gol IV/Setara (6 Org x 3 HR x 1 KL) - Hotel Es II/Setara (6 ORG x2 HR x 1 KL) - Tiket Pesawat PP (6 ORG x 1 KL) - Transpot Asal - Bandara (6 ORG x 1 KL) - Transport Bandara Soeta - Tujuan (6 ORG x 1 KL) F


12

OK

18 12 6 6 6

OH OH OK OK OK

36

OK

-

Eselon I/setara [1 ORG x 3 JAM x 2 KL] Eselon II/setara [3 ORG x 3 JAM x 2 KL]

6

OK

18

OK

-


24

OK

2 2

Paket Paket

40 40 40

OK OK OK

30 30

OK OK

7200 120 40 1 1

lembar Eksemplar buah Paket Paket

1 2 1 1

unit unit unit unit


V. A 1 2 3


B RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN DAN AKHIR 1 Transpot (15 orang, 2 kali) 2 Konsumsi Rapat (Snack dan Makan, 15 org 2 kali) C. 1 2 3 4 5

BAHAN PENDUKUNG Penggandaan Materi (40 Eks x 3 materi x 60 lb) Jilid Materi (40 Eks x 3 materi) Seminar Kit Alat Tulis Kantor Pendukung Penggandaan dan Jilid Pelaporan

D. 1 2 3 4


E BIAYA PERJALANAN PESERTA 1 Jawa Barat - Jakarta PP - Uang Harian Gol IV/Setara (6 Org x 1 HR x 1 KL) - Transport PP (6 ORG x 1 KL)

6 6

OH OK


4 2 2 2 2

OH OH OK OK OK


4 4

OH OK

1 1

Paket Paket

40 40 40

OK OK OK

30 30

OK OK

7200 120 40 1 1


1 2 1 1

unit unit unit unit

F

LAIN-LAIN


VI. A 1 2 3




D. 1 2 3 4



6 6

OH OK


4 2 2 2 2

OH OH OK OK OK


4 4

OH OK

1 1

Paket Paket

F

LAIN-LAIN


Lampiran 1 KOP PERUSAHAAN Surat PenawaranHarga Jakarta ………….. No. : Perihal : Penawaran Harga Jasa Kepada yth: Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Di Tempat Dengan hormat, Berkenaan dengan RFQ yang disampaikan pada kami dan setelah kami pelajari tugas yang ada di dalam RFQ, maka kami menawarkan harga pelaksanaan pekerjaan Jasa Logistic Service Provider (Lsp) For Focus Group Discussion (Fgd) Strategy Development And Action Plan For Coordination And Consensus National Innovation System In Component 1 sesuai persyaratan di dalam RFQ tersebut sebesar Rp. ……………………..[dalam huruf] tidak termasuk PPN 10% yang dituangkan dalam Rincian Harga terlampir. Proposal penawaran ini kami sampaikan sebanyak 2 berkas yang terdiri dari 1 Asli dan 1 copy. Kami menyanggupi, apabila Penawaran kami diterima, untuk melaksanakan jasa sesuai dengan jadwal serta spesifikasi yang disebutkan dalam RFQ. Penawaran ini berlaku untuk jangka waktu 30 hari kalender sejak batas akhir pemasukan surat penawaran. Penawaran ini tetap mengikat kami sampai berakhirnya jangka waktu tersebut di atas. Terlampir: 1. 2. 3.

Penawaran biaya Pakta Integritas Data administrasi perusahaan a. Data pengalaman perusahaan b. Lain lain yang disebutkan dalam TOR

PT/CV. …………………………………

....................................................... DirektuR

Lampiran 2 Rincian Penawaran Harga NO

URAIAN

UNIT

SATUAN

HARGA

TOTAL

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

40 40 40

OK OK OK

-- bids -130.000 150.000

-- bids -5.200.000 6.000.000

30 30

OK OK

150.000 64.000

4.500.000 1.920.000

6400 80 40 4 1 1

lembar Eksemplar buah buah Paket Paket

250 20.000 122.400 750.000 2.000.000 1.500.000

1.600.000 1.600.000 4.896.000 3.000.000 2.000.000 1.500.000

I. FGD VISION FOR NASTIONAL INNOVATION SYSTEM A 1 2 3



BAHAN PENDUKUNG Penggandaan Materi (40 Eks x 2 materi x 80 lb) Jilid Materi (40 Eks x 2 materi) Seminar Kit Spanduk/Banner Alat Tulis Kantor Pendukung Penggandaan dan Jilid Pelaporan

D. 1 2 3 4


1 2 1 1

unit unit unit unit

-- bids --- bids --- bids --- bids --

E BIAYA PERJALANAN NARASUMBER 1 Jawa Barat - Jakarta PP - Uang Harian Gol IV/Setara (4 Org x 2 HR x 1 KL) - Hotel Es II/Setara (4 ORG x 1 HR x 1 KL) - Transport PP (4 ORG x 1 KL)

8 4 4

OH OH OK

530.000 1.000.000 300.000

4.240.000 4.000.000 1.200.000


2 1 1 1 1

OH OH OK OK OK

530.000 1.000.000 2.300.000 296.000 340.000

1.060.000 1.000.000 2.300.000 296.000 340.000


4 4

OH OK

530.000 300.000

2.120.000 1.200.000

F

LAIN-LAIN

-- bids --- bids --- bids --- bids --


1 1

Paket Paket

1.700.000 850.000

1.700.000 850.000

II. FGD DALAM RANGKA PEMANTAPAN/PENYUSUSNAN MODEL SINAS A 1 2 3

PAKET MEETING LUAR KOTA (FULLDAY) Paket Meeting Fullday (40 org x 2 kl) Uang Harian/Uang Saku (40 org x 2 kl) Transport Lokal Peserta (40 org x 2 kl)


BAHAN PENDUKUNG Penggandaan Materi (40 Eks x 2 materi x 80 lb x 2kl)) Jilid Materi (40 Eks x 2 materix 2kl) Seminar Kit Alat Tulis Kantor Pendukung Spanduk/Banner Penggandaan dan Jilid Pelaporan

D. PERALATAN PENDUKUNG

80 80 80

OK OK OK

--Bids-130.000 150.000

--bids-10.400.000 12.000.000

60 60

OK OK

150.000 64.000

9.000.000 3.840.000

12800 160 80 2 4 2


250 20.000 125.000 1.600.000 750.000 900.000

3.200.000 3.200.000 10.000.000 3.200.000 3.000.000 1.800.000

1 2 3 4

4 4 4 4

unit unit unit unit

--Bids---Bids---Bids---Bids--

--bids---bids---bids---bids--


40 20 20

OH OH OK

430.000 950.000 300.000

17.200.000 19.000.000 6.000.000

2 Palembang - Bandung (Via Jakarta) - Uang Harian Gol IV/Setara (1 Org x 3 HR x 2 KL) - Hotel Es II/Setara (1 ORG x2 HR x 2 KL) - Tiket Pesawat PP (1 ORG x 2 KL) - Transpot Asal - Bandara (1 ORG x 2 KL) - Transport Bandara Soeta - Tujuan (1 ORG x 2 KL) - Transport Jakarta - Bandung PP (1 Org x 2 KL)

6 4 2 2 2 2

OH OH OK OK OK OK

430.000 950.000 2.300.000 248.000 340.000 300.000

2.580.000 3.800.000 4.600.000 496.000 680.000 600.000

48

OK

1.500.000

72.000.000

F

Sewa LCD (1 BH x 2 HR x 2 kl) Sewa Laptop (I UNIT x 2 HR x 2 KL) Sewa Printer (1 UNIt x 2 HR x 2 KL) Sewa Kendaraan Operasional (2 unit x 2 kl)

BIAYA NARASUMSBER/JASA PROFESI - Pakar/Pembicara Khusus [8 ORG x 3 JAM x 2 KL] -

Eselon I/setara [1 ORG x 3 JAM x 2 KL]

6

OK

1.400.000

8.400.000

-


12

OK

1.000.000

12.000.000

-


12

OK

900.000

10.800.000


III. A 1 2 3

Paket Paket

1.700.000 1.000.000

3.400.000 2.000.000

40 40 40

OK OK OK

--bids-100.000 150.000

--bids-4.000.000 6.000.000

30 30

OK OK

150.000 64.000

4.500.000 1.920.000

9600 120 40 1 2 1


250 20.000 120.000 2.000.000 750.000 800.000

2.400.000 2.400.000 4.800.000 2.000.000 1.500.000 800.000

SOSIALISASI MODEL SINAS DENGAN STKEHOLDER PAKET MEETING LUAR KOTA (FULLDAY) Paket Meeting Fullday (40 orang) Uang Harian/Uang Saku (40 Orang) Transport Lokal Peserta (40 Orang)


2 2

BAHAN PENDUKUNG Penggandaan Materi (40 Eks x 3 materi x 80 lb) Jilid Materi (40 Eks x 3 materi) Seminar Kit Alat Tulis Kantor Pendukung Spanduk/Banner Penggandaan dan Jilid Pelaporan

D. 1 2 3 4

PERALATAN PENDUKUNG Sewa LCD (1 BH x 2 HR) Sewa Laptop (2 UNIT x 2 HR) Sewa Printer (1 UNIt x 2 HR) Sewa Kendaraan Operasional

E BIAYA PERJALANAN PESERTA 1 Jakarta - Surabaya - Uang Harian Gol IV/Setara (6 Org x 3 HR x 1 KL) - Hotel Es II/Setara (6 ORG x2 HR x 1 KL) - Tiket Pesawat PP (6 ORG x 1 KL) - Transpot Asal - Bandara (6 ORG x 1 KL) - Transport Bandara Soeta - Tujuan (6 ORG x 1 KL)

F


2 4 2 2

unit unit unit unit



18 12 6 6 6

OH OH OK OK OK

410.000 1.000.000 2.500.000 296.000 340.000

7.380.000 12.000.000 15.000.000 1.776.000 2.040.000

18

OK

1.500.000

27.000.000

-


6

OK

1.000.000

6.000.000

-


6

OK

900.000

5.400.000 38.400.000

1 1

Paket Paket

1.000.000 800.000

1.000.000 800.000 1.800.000

Sub Total III.F G LAIN-LAIN 1 Dokumentasi (Film dan Foto) 2 Komunikasi Sub Total III.G

TOTAL III

130.976.000

IV. FGD DALAM RANGKA IMPLEMENTASI MODEL SINAS A 1 2 3

PAKET MEETING LUAR KOTA (FULLDAY) Paket Meeting Fullday (40 orang x 2 kl) Uang Harian/Uang Saku (40 orang x 2 kl) Transport Lokal Peserta (40 orang x 2 kl)


BAHAN PENDUKUNG Penggandaan Materi (40 Eks x 2 materi x 80 lb x 2 kl) Jilid Materi (40 Eks x 2 materi x 2 kl) Seminar Kit Alat Tulis Kantor Pendukung Spanduk/Banner Penggandaan dan Jilid Pelaporan

D. 1 2 3 4

PERALATAN PENDUKUNG Sewa LCD (1 BH x 2 HR x 2 kl) Sewa Laptop (I UNIT x 2 HRx 1 kl) Sewa Printer (1 UNIt x 2 HR x 1 kl) Sewa Kendaraan Operasional

80 80 80

OK OK OK

--bids-110.000 150.000

--bids-8.800.000 12.000.000

60 60

OK OK

150.000 64.000

9.000.000 3.840.000

12800 160 80 2 4 2


250 20.000 125.000 3.000.000 750.000 1.000.000

3.200.000 3.200.000 10.000.000 6.000.000 3.000.000 2.000.000

4 2 4 4

unit unit unit unit




24 12 12

OH OH OK

430.000 1.000.000 300.000

10.320.000 12.000.000 3.600.000

2 Jakarta - Surabaya - Uang Harian Gol IV/Setara (6 Org x 3 HR x 1 KL) - Hotel Es II/Setara (6 ORG x2 HR x 1 KL) - Tiket Pesawat PP (6 ORG x 1 KL) - Transpot Asal - Bandara (6 ORG x 1 KL) - Transport Bandara Soeta - Tujuan (6 ORG x 1 KL)

18 12 6 6 6

OH OH OK OK OK

410.000 1.000.000 2.500.000 296.000 340.000

7.380.000 12.000.000 15.000.000 1.776.000 2.040.000

36

OK

1.500.000

54.000.000

F

BIAYA NARASUMSBER/JASA PROFESI - Pakar/Pembicara Khusus [6 ORG x 3 JAM x 2 KL] -

Eselon I/setara [1 ORG x 3 JAM x 2 KL] Eselon II/setara [3 ORG x 3 JAM x 2 KL]

6

OK

1.400.000

8.400.000

18

OK

1.000.000

18.000.000

-


24

OK

900.000

21.600.000

2 2

Paket Paket

1.000.000 1.000.000

2.000.000 2.000.000


TOTAL IV

V. A 1 2 3

275.656.000

FGD DALAM RANGKA DISCUSSION ON INTERNATIONAL EXPERIENCE PAKET MEETING DALAM KOTA (FULLDAY) Paket Meeting Fullday (40 orang) Uang Harian/Uang Saku (40 Orang) Transport Lokal Peserta (40 Orang)



D. 1 2 3 4


40 40 40

OK OK OK

--bids-130.000 150.000

--bids-5.200.000 6.000.000

30 30

OK OK

150.000 64.000

4.500.000 1.920.000

7200 120 40 1 1


250 20.000 130.000 2.700.000 1.000.000

1.800.000 2.400.000 5.200.000 2.700.000 1.000.000

1 2 1 1

unit unit unit unit




6 6

OH OK

530.000 300.000

3.180.000 1.800.000


4 2 2 2 2

OH OH OK OK OK

530.000 1.086.000 2.682.000 296.000 340.000

2.120.000 2.172.000 5.364.000 592.000 680.000


4 4

OH OK

530.000 300.000

2.120.000 1.200.000

1 1

Paket Paket

1.000.000 1.000.000

1.000.000 1.000.000

F

LAIN-LAIN


VI. FGD DALAM RANGKA EVALUASTION, COORDINATION AND COOPERATION A PAKET MEETING DALAM KOTA (FULLDAY) 1 Paket Meeting Fullday (40 orang)

40

OK

--bids--

--bids--

2 Uang Harian/Uang Saku (40 Orang) 3 Transport Lokal Peserta (40 Orang)

40 40

OK OK

130.000 150.000

5.200.000 6.000.000

B RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN DAN AKHIR 1 Transpot (15 orang, 2 kali) 2 Konsumsi Rapat (Snack dan Makan, 15 org 2 kali)

30 30

OK OK

150.000 64.000

4.500.000 1.920.000

7200 120 40 1 1


250 20.000 130.000 2.500.000 1.000.000

1.800.000 2.400.000 5.200.000 2.500.000 1.000.000

1 2 1 1

unit unit unit unit

6 6

OH OK

C. 1 2 3 4 5


D. 1 2 3 4




530.000 300.000


3.180.000 1.800.000


4 2 2 2 2

OH OH OK OK OK

530.000 1.086.000 2.682.000 296.000 340.000

2.120.000 2.172.000 5.364.000 592.000 680.000


4 4

OH OK

530.000 300.000

2.120.000 1.200.000

1 1

Paket Paket

1.000.000 1.000.000

1.000.000 1.000.000

F

LAIN-LAIN


Jakarta, ......................... PT/CV...................................

.......................................................... Direktur

Lampiran 3

No . 1. 2. 3. 4.

Uraian

JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN Jadwal

Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pelaporan

Jakarta, ......................... PT/CV...................................

.......................................................... Direktur

………………….. …………………..

……………… ………………

…………………..

………………

Lampiran 4 PAKTA INTEGRITAS

PAKTA INTEGRITAS Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama

:

Jabatan

:

Bertindak untuk dan atas nama

:

Alamat

:

dalam rangka pengadaan __________ pada __________ dengan ini menyatakan bahwa: 1.

tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);

2.

akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;

3.

apabila melanggar hal-hal yangdinyatakandalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

__________[tempat], __[tanggal] __________[bulan] 20____[tahun]

[Nama Penyedia]

[tanda tangan], ____________ [nama lengkap]

Lampiran 5

Data Administrasi Perusahaan Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama

:

Jabatan

:

Bertindak untuk dan atas nama

:

Alamat

:

Telepon/Fax

:

Email

:

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 1. saya bukan sebagai pegawai executing agency yang sedang cuti diluar tanggungan executing agency 2. sayatidak sedang menjalani sanksi pidana; 3. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini; 4. badan usahayang saya wakilitidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan; 5. salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam; 6. Berkas badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut dan saya sertakan dalam dokumen penawaran ini: a. b. c. d. e. f.

Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya (jika ada) Surat Keterangan Domisili Perusahaan SIUP dan TDR yang berlaku dengan bidang yang sesuai dengan penugasan ini Susunan Direksi Bukti Setor Pajak Dokumen Penawaran

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksiadministratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/ataupelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[tempat],

[tanggal] [bulan]20 _____ [tahun]

PT/CV/Firma/Koperasi ____________________[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

(nama lengkap wakil sah badan usaha) [jabatan dalam badan usaha]

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA RESEARCH AND INNOVATION IN SCIENCE AND TECHNOLOGYPROJECT (Loan IBRD No.8245-ID)

Jl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta 10340, Gedung 2 BPPT, Lantai 19 Telp. (021) 316-9748,Fax. (021) 310-1902, Email: [email protected]

Lampiran 6

Perjanjian Kerja Logistic Service Provider (Lsp) For Focus Group Discussion (Fgd) Strategy Development And Action Plan For Coordination And Consensus National Innovation System In Component 1 Nomor: Tanggal: ..... ..................2015.

antara

Sekretariat Kementerian Riset dan Teknologi RISET-Pro dan

……………..

KONTRAK antara

Sekretariat Kementerian Riset dan Teknologi dan

…………………………………. Pejabat Pembuat Komitmen : Nomor kontrak : ________________________ tanggal kontrak : ________________________

Pages1from _____

Contract’s Title:.................................. Sumber pembiayaan : DIPA Sekretariat Kementerian Tahun Anggaran 2015 Masa Kontrak : sesuai TOR

Nilai Kontrak No.

Uraian Kontrak

1 Logistic Service Provider (Lsp) For Focus Group Discussion (Fgd) Strategy Development And Action Plan For Coordination And Consensus National Innovation System In Component 1 Sesuai spesifikasi teknis terlampir dalam kontrak ( sebagaimana tertera di dalam RFQ)

Kuantitas

Unit

...........

……..

Harga satuan

Total Biaya

……… ….

……………

Total PPN 10% (Tidak dipungut dan tidak dibayarkan) Total

………….. _________ ………………. .

Said :………………………… Batasan Training Provider: Tagihan dibayarkan sesuai tahapan yg disebutkan dalam SKK setelah lembaga penyedia pelatihan menyelesaikan tugas tugasnya. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan akan mengakibatkan denda sebesar 1 permil per hari kalender keterlambatan dari nilai kontrak dengan jumlah denda maksimum 5 persen dari nilai kontrak. Kontrak ini terdiri dari Badan Kontrak, Syarat Umum Kontrak, Syarat Khusus Konrak, Kerangka Acuan Kerja, Proposal Teknis, dan Bank’s Policy.

Untuk dan atas nama Sekretariat Kementerian Riset Dan Teknologi Pejabat Pembuat Komitmen

Untuk dan atas nama

[..........................] NIP. ......................................

[.............Name.............]

………………..

Position

Syarat Umum Kontrak

1. LINGKUP PEKERJAAN Penyedia jasa wajib menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, kerangka acuan kerja, kurikulum dan harga yang tercantum dalam kontrak. 2. HUKUM YANG BERLAKU Validitas, interpretasi, dan pelaksanaan kontrak berdasarkan hokum yang berlaku. 3. NIAT BAIK a. Pihak-pihak yang bertindak atas prinsip saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terkandung dalam Kontrak. b. Para pihak setuju untuk melakukan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. 4. INDEPENDEN PENYEDIA Penyedia berdasarkan kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap personil dan pekerjaan yang dilakukan. 5. HARGA KONTRAK a. Sekretariat Menristek akan membayar kepada penyedia untuk pelaksanaan pekerjaan sebagai harga kontrak. b. Kontrak telah memperhitungkan keuntungan Harga, dan biaya overhead dan negara pajak penyedia pelatihan ini. c. Rincian harga kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam kuantitas dan harga 6. KUALITAS Sekretariat Menristek akan memeriksa hasil penyedia pelatihan dan memberitahu penyedia secara tertulis atas setiap cacat mutu yang ditemukan. Sekretariat Menristek dapat memberi instruksi kepada penyedia pelatihan untuk memperbaiki cacat mutu, 7. PERPAJAKAN Penyedia Pelatihan wajib membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dikenakan berdasarkan undang-undang tentang pelaksanaan kontrak sehubungan dengan kontrak ini. 8. TRANSFER DAN/ATAU SUB KONTRAK PEKERJAAN Penyedia Pelatihan dilarang mengalihkan atau melakukan subkontrak dari bagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan pekerjaan hanya diperbolehkan dalam kasus perubahan nama penyedia pelatihan, baik sebagai akibat dari penggabungan (merger), konsolidasi, pemisahan, atau akibat lainnya. 9. JADWAL a. Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak. b. Waktu pelaksanaan kontrak adalah dari tanggal dimulainya pekerjaan yang tercantum dalam kontrak. c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal d. Jika penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan di luar kendali dan Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut ke Sekretariat Menristek, Sekretariat Menristek dapat melakukan penjadwalan ulang pelaksanaan tugas dengan addendum kontrak.

10. TANGGUNG JAWAB DAN RISIKO a. Penyedia wajib melindungi, Sekretariat Menristek dan seluruh peserta terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kerugian, kerusakan, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses hukum, dan biaya yang dibebankan ke Sekretariat Menristek dan staf (kecuali untuk kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian dari Sekretariat Menristek) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir. b. Dari penandatanganan tanggal sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir, semua risiko kehilangan atau kerusakan pada Pekerjaan, bahan dan peralatan penyedia risiko, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Sekretariat Menristek. 11.PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN Sekretariat Menristek memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia. Bila perlu, Sekretariat Menristek dapat memerintahkan pihak ketiga untuk melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh penyedia pelatihan. 12.PELAPORAN a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pembayaran untuk pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan pekerjaan. b. Untuk keperluan kontrol dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, semua kegiatan aktivitas kerja di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai laporan harian yang berisi rencana kerja dan realisasi pekerjaan sehari-hari. c. Catatan harian berisi: 1) jenis dan kuantitas kegiatan; 2) catatan lain yang berkaitan dengan latihan. d. Catatan Harian yang dibuat oleh penyelenggara pelatihan, jika perlu diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh perwakilan dari Sekretariat Menristek. e. Untuk merekam kegiatan, penyedia membuat dokumentasi foto-foto pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan. 13.PENYELESAIAN PEKERJAAN a. Penyedia pelatihan wajib untuk memulai pelaksanaan pekerjaan di Tanggal yg ditetappkan dalam kontrak, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kualitas, serta jumlah pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian ditentukan dalam kontrak ini. b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan karena Force Majeure, atau disebabkan dari perubahan yg dilakukan oleh Sekretariat Kementristekdan terjadi karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia didenda sebesar 1 mil per hari keterlambatan penyelesaian dengan nilai maksimal denda 5 % dari nilai kontrak.

c.

Tanggal Penyelesaian dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

14.PENERIMAAN PELAKSANAAN JASA PEKERJAAN Sekretariat Menristek berhak untuk memeriksa layanan purna penyerahan jasa atau menolak penerimaan layanan yang tidak memenuhi spesifikasi dalam kontrak ini. 15.PENYERAHAN PEKERJAAN a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), permintaan penyedia secara tertulis kepada Sekretariat Menristek. b. Dalam rangka untuk penilaian hasil, SEKRETARIAT Kemenristek dapat menugaskan Petugas Penerima Hasil.

c.

d.

Penerima hasil Pekerjaan menilai hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia pelatihan. Jika ada kekurangan dan / atau cacat dalam pekerjaan, penyedia pelatihan harus memperbaiki / finish, atas perintah Sekretariat Menristek. Pelatihan Penyedia menerima penyerahan reslut pekerjaan setelah semua pekerjaan dilakukan sesuai dengan ketentuan kontrak dan diterima oleh petugas resmi.

16.PERUBAHAN KONTRAK a. Kontrak hanya dapat diubah melalui amandemen kontrak. b. Amandemen Kontrak dapat diterapkan hanya jika disetujui oleh para pihak, meliputi: 1) perubahan dalam pekerjaan disebabkan oleh sesuatu yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak dapat mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak; 2) perubahan dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan karena revisi lingkup pekerjaan; 3) perubahan harga Kontrak karena perubahan dalam pekerjaan dan / atau perubahan dalam pelaksanaan pekerjaan. c. Untuk tujuan Kontrak amandemen, Sekteratiat Kemenristek dapat menunjuk petugas penilai. 17.KEJADIAN YG DAPAT DIKOMPENSASI a. Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia jika: 1) Sekretariat Menristek merevisi jadwal yg dapat mempengaruhi kinerja pekerjaan; 2) penyedia pelatihan tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal; 3)Sekretariat Menristek menginstruksikan penyedia untuk melakukan kegiatan tambahan; 4)Sekretariat Menristek memerintahkan untuk menunda pekerjaan; 5)Sekretariat Menristek memerintahkan untuk menyelesaikan kondisi tertentu yang tidak dapat diduga dan disebabkan oleh Sekretariat Menristek; b. Kompensasi hanya dapat dibayar jika data pendukung dan perhitungan kompensasi diajukan oleh penyedia kepada Sekretariat Menristek, dapat membuktikan kerugian nyata karena peristiwa kompensasi. c. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika data pendukung dan perhitungan kompensasi berbasis disampaikan oleh penyedia kepada Sekretariat Menristek, dapat dibuktikan perlunya waktu tambahan karena peristiwa kompensasi.

e. Penyedia tidak berhak atas kompensasi dan / atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi atau mengatasi dampak Kompensasi Events. 18.PEMUTUSAN KONTRAK a. Penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan selesai atau Force Majeure terjadi. b. Dalam kasus kontrak dihentikan, Sekretariat Menristek harus membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai c. pemberitahuan tertulis tentang berakhirnya kontrak dapat dilakukan jika: 1) Penyedia lalai/ melanggarkontrak untuk melakukan kewajibannya dan tidak memperbaiki dalam jangka waktu yang telah ditentukan; 2) tanpa persetujuan dari Supervisor / Sekretariat Menristek, tidak mulai pelaksanaan pekerjaan; 3) penyedia menunda pekerjaan selama 1 minggu atau (tujuh) hari kalender dan penghentian program pelatihan tanpa persetujuan; 4) penyedia berada dalam keadaan pailit; 5) selama periode kontrak, penyedia gagal memperbaiki cacat mutu dalam waktu yang ditentukan oleh Sekretariat Menristek; 6) hukuman untuk eksekusi penundaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia melebihi 5% (lima persen) dari harga kontrak dan Sekretariat Menristek menganggap bahwa penyedia tidak akan dapat menyelesaikan pekerjaan yang tersisa; 7) penyedia terbukti korupsi, penipuan dan / atau pemalsuan dalam proses pengadaan akan diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan / atau keluhan tentang penyimpangan, tuduhan korupsi dan / atau pelanggaran persaingan yang dinyatakan oleh pihak yang berwenang. d. Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan dengan kesalahan penyelenggara pelatihan: 1) penyedia pelatihan membayar denda; dan 2) penyedia pelatihan termasuk dalam Daftar Hitam. 19.PEMBAYARAN a. Hasil prestasi Pembayaran disepakati kerja yang dilakukan oleh Sekretariat Menristek, dengan ketentuan sebagai berikut: 1) penyedia telah mengajukan tagihan setelah kontrak ditandatangani oleh kedua belah pihak; 2) pembayaran yang dilakukan dalam waktu dua kali tahap pembayaran 3) pembayaran harus dikurangi nilai denda (jika ada) b. Sekretariat Menristek, setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus mengajukan permohonan pembayaran ke Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar. c. Jika ada perbedaan dalam perhitungan angsuran, Sekretariat Menristek dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang diperdebatkan. 20.PENYELESAIAN SENGKETA Sekretariat Menristek dan penyedia pelatihan wajib berusaha sungguh-sungguh untuk menyelesaikan secara damai semua sengketa yang timbul dari atau terkait dengan kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara damai maka sengketa akan diselesaikan melalui mediasi, atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

21.LARANGAN PEMBERIAN KOMISI Penyedia menjamin bahwa tidak ada unit personil Sekretariat Menristek telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari kontrak. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran aturan ini adalah pelanggaran yang mendasar terhadap Kontrak.

10. TANGGUNG JAWAB DAN RISIKO a. Penyedia wajib melindungi, Sekretariat Menristek dan seluruh peserta terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kerugian, kerusakan, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses hukum, dan biaya yang dibebankan ke Sekretariat Menristek dan staf (kecuali untuk kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian dari Sekretariat Menristek) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir. b. Dari penandatanganan tanggal sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir, semua risiko kehilangan atau kerusakan pada Pekerjaan, bahan dan peralatan penyedia risiko, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Sekretariat Menristek. 11.PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN Sekretariat Menristek memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia. Bila perlu, Sekretariat Menristek dapat memerintahkan pihak ketiga untuk melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh penyedia pelatihan. 12.PELAPORAN a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pembayaran untuk pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan pekerjaan. b. Untuk keperluan kontrol dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, semua kegiatan aktivitas kerja di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai laporan harian yang berisi rencana kerja dan realisasi pekerjaan sehari-hari. c. Catatan harian berisi: 1) jenis dan kuantitas kegiatan; 2) catatan lain yang berkaitan dengan latihan. d. Catatan Harian yang dibuat oleh penyelenggara pelatihan, jika perlu diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh perwakilan dari Sekretariat Menristek. e. Untuk merekam kegiatan, penyedia membuat dokumentasi foto-foto pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan. 13.PENYELESAIAN PEKERJAAN a. Penyedia pelatihan wajib untuk memulai pelaksanaan pekerjaan di Tanggal yg ditetapkan dalam kontrak, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kualitas, serta jumlah pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian ditentukan dalam kontrak ini. Pengecualian dari pasal ini diberikan untuk kontrak kontrak yang bersifat at cost dan menggunakan management fee untuk menghitung pembeyaran yang diterima oleh penyedia jasa dimana penyelesaian pekerjaan ditetapkan oleh pemberi kerja/pengguna jasa karena jadwal pelaksanaan kegiatan ditentukan oleh pemberi kerja. b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan karena Force Majeure, atau disebabkan dari perubahan yg dilakukan oleh Sekretariat Kementristekdan terjadi karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia didenda sebesar 1 mil per hari keterlambatan penyelesaian dengan nilai maksimal denda 5 % dari nilai kontrak.

c.

Tanggal Penyelesaian dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

14.PENERIMAAN PELAKSANAAN JASA PEKERJAAN Sekretariat Menristek berhak untuk memeriksa layanan purna penyerahan jasa atau menolak penerimaan layanan yang tidak memenuhi spesifikasi dalam kontrak ini. 15.PENYERAHAN PEKERJAAN a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), permintaan penyedia secara tertulis kepada Sekretariat Menristek. b. Dalam rangka untuk penilaian hasil, SEKRETARIAT Kemenristek dapat menugaskan Petugas Penerima Hasil. c. Penerima hasil Pekerjaan menilai hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia pelatihan. Jika ada kekurangan dan / atau cacat dalam pekerjaan, penyedia pelatihan harus memperbaiki / finish, atas perintah Sekretariat Menristek. d. Pelatihan Penyedia menerima penyerahan reslut pekerjaan setelah semua pekerjaan dilakukan sesuai dengan ketentuan kontrak dan diterima oleh petugas resmi. 16.PERUBAHAN KONTRAK a. Kontrak hanya dapat diubah melalui amandemen kontrak. b. Amandemen Kontrak dapat diterapkan hanya jika disetujui oleh para pihak, meliputi: 1) perubahan dalam pekerjaan disebabkan oleh sesuatu yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak dapat mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak; 2) perubahan dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan karena revisi lingkup pekerjaan; 3) perubahan harga Kontrak karena perubahan dalam pekerjaan dan / atau perubahan dalam pelaksanaan pekerjaan. c. Untuk tujuan Kontrak amandemen, Sekteratiat Kemenristek dapat menunjuk petugas penilai. 17.KEJADIAN YG DAPAT DIKOMPENSASI a. Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia jika: 1) Sekretariat Menristek merevisi jadwal yg dapat mempengaruhi kinerja pekerjaan; 2) penyedia pelatihan tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal; 3)Sekretariat Menristek menginstruksikan penyedia untuk melakukan kegiatan tambahan; 4)Sekretariat Menristek memerintahkan untuk menunda pekerjaan; 5)Sekretariat Menristek memerintahkan untuk menyelesaikan kondisi tertentu yang tidak dapat diduga dan disebabkan oleh Sekretariat Menristek; b. Kompensasi hanya dapat dibayar jika data pendukung dan perhitungan kompensasi diajukan oleh penyedia kepada Sekretariat Menristek, dapat membuktikan kerugian nyata karena peristiwa kompensasi. c. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika data pendukung dan perhitungan kompensasi berbasis disampaikan oleh penyedia kepada Sekretariat Menristek, dapat dibuktikan perlunya waktu tambahan karena peristiwa kompensasi.

e. Penyedia tidak berhak atas kompensasi dan / atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi atau mengatasi dampak Kompensasi Events. 18.PEMUTUSAN KONTRAK a. Penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan selesai atau Force Majeure terjadi. b. Dalam kasus kontrak dihentikan, Sekretariat Menristek harus membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai c. pemberitahuan tertulis tentang berakhirnya kontrak dapat dilakukan jika: 1) Penyedia lalai/ melanggarkontrak untuk melakukan kewajibannya dan tidak memperbaiki dalam jangka waktu yang telah ditentukan; 2) Tanpa persetujuan dari Supervisor / Sekretariat Menristek, tidak mulai pelaksanaan pekerjaan; 3) Penyedia menunda pekerjaan selama 1 minggu atau (tujuh) hari kalender dan penghentian program pelatihan tanpa persetujuan; 4) Penyedia berada dalam keadaan pailit; 5) Selama periode kontrak, penyedia gagal memperbaiki cacat mutu dalam waktu yang ditentukan oleh Sekretariat Menristek; 6) Hukuman untuk eksekusi penundaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia melebihi 5% (lima persen) dari harga kontrak dan Sekretariat Menristek menganggap bahwa penyedia tidak akan dapat menyelesaikan pekerjaan yang tersisa; 7) Penyedia terbukti korupsi, penipuan dan / atau pemalsuan dalam proses pengadaan akan diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan / atau keluhan tentang penyimpangan, tuduhan korupsi dan / atau pelanggaran persaingan yang dinyatakan oleh pihak yang berwenang. d. Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan dengan kesalahan penyedia jasa : 1) penyedia jasa membayar denda; dan 2) penyedia jasa termasuk dalam Daftar Hitam. 19.PEMBAYARAN a. Hasil prestasi Pembayaran disepakati kerja yang dilakukan oleh Sekretariat Menristek, dengan ketentuan sebagai berikut: 1) penyedia telah mengajukan tagihan setelah kontrak ditandatangani oleh kedua belah pihak; 2) pembayaran harus dikurangi nilai denda (jika ada) b. Sekretariat Menristek, setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus mengajukan permohonan pembayaran ke Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar. c. Jika ada perbedaan dalam perhitungan angsuran, Sekretariat Menristek dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang diperdebatkan. 20.PENYELESAIAN SENGKETA Sekretariat Menristek dan penyedia pelatihan wajib berusaha sungguhsungguh untuk menyelesaikan secara damai semua sengketa yang timbul dari atau terkait dengan kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara damai maka sengketa akan diselesaikan melalui mediasi, atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

21.LARANGAN PEMBERIAN KOMISI Penyedia menjamin bahwa tidak ada unit personil Sekretariat Menristek telah SUK 1 sampai 22

SUK 19

Setiap komunikasi tertulis untuk Sekretariat Kemenristek dialamatkan kepada: UP: Alamat Kantor: Jl Mh Thamrin No 8, Jakarta Pusat Lantai: 19, Gedung 2 BBPT Kota: Jakarta Code Pos: 10340 Negara: Indonesia Telephone: (021) 316-9960/9963. Facsimile number: (021) 310-2674 Setiap catatan komunikasi tertulis untuk Sekretariat Kemenristek dialamatkan kepada: UP: ________________ Alamat Kantor: __________________ Lantai: _____________________ Kota: ____________________ Code Pos: ___________________ Negara: __________________ Telephone: _______________________ Facsimile number: ___________________ Payment for services: Dilakukan dalam dua kali pembayaran Pembayaran dibayarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah. Pembayaran dilakukan melalui transfer Bank dari KPPN: Nama akun: ………………….. Nama Bank: …………………….. Nomor akun: ………………….

Lain lain

A. Kewajiban Lembaga Pelatihan untuk menyerahkan ke RIstek, catatan tagihan biaya tuition untuk kegiatan beasiswa dari pemberi kerja dan melaksanakan proses pembayaran sesaui dengan regulasi yang ada pada Pedoman Anti Korupsi yang berlaku bagi penerima dana pinjaman. B.

Hak Ristek untuk mendapatkan seluruh informasi, ataupun Bank Dunia dapat meminta catatan catatan yang terkait dengan pemabayan tuition fee jika dana yang diterima tersebut digunakan bukan untuk tujuan tuition fee.

atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari kontrak. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran aturan ini adalah pelanggaran yang mendasar terhadap Kontrak. Syarat Khusus Kontrak

APPENDIX 1 DAFTAR PEMBIAYAAN

APPENDIX 2 Bank’s Policy- Corrupt and Fraudulent Practices Guidelines for Procurement of Goods, Works, and Non-Consulting Services under IBRD Loans and IDA Credits & Grants by World Bank Borrowers, dated January 2011: “Fraud and Corruption: 1.16 It is the Bank’s policy to require that Borrowers (including beneficiaries of Bank loans), bidders, Training Providers, contractors and their agents (whether declared or not), subcontractors, sub-consultants, service providers or Training Providers, and any personnel thereof, observe the highest standard of ethics during the procurement and execution of Bank-financed contracts.1 In pursuance of this policy, the Bank: (a)

Defines, for the purposes of this provision, the terms set forth below as follows:

(i)

“Corrupt practice” is the offering, giving, receiving, or soliciting, directly or indirectly, of anything of value to influence improperly the actions of another party;2;

(ii)

“fraudulent practice” is any act or omission, including a misrepresentation, that knowingly or recklessly misleads, or attempts to mislead, a party to obtain a financial or other benefit or to avoid an obligation;3

(iii)

“Collusive practice” is an arrangement between two or more parties designed to achieve an improper purpose, including toinfluenceimproperly the actions of another party;4

(iv)

“Coercive practice” is impairing or harming, or threatening to impair or harm, directly or indirectly, any party or the property of the party to influence improperly the actions of a party;5

(v)

"Obstructive practice" is: (aa)

1

2

3

4

5

deliberately destroying, falsifying, altering, or concealing of evidence material to the investigation or making false statements to investigators in order to

In this context, any action to influence the procurement process or contract execution for undue advantage is improper. For the purpose of this sub-paragraph, “another party” refers to a public official acting in relation to the procurement process or contract execution. In this context, “public official” includes World Bank staff and employees of other organizations taking or reviewing procurement decisions. For the purpose of this sub-paragraph, “party” refers to a public official; the terms “benefit” and “obligation” relate to the procurement process or contract execution; and the “act or omission” is intended to influence the procurement process or contract execution. For the purpose of this sub-paragraph, “parties” refers to participants in the procurement process (including public officials) attempting either themselves, or through another person or entity not participating in the procurement or selection process, to simulate competition or to establish bid prices at artificial, non-competitive levels, or are privy to each other’s bid prices or other conditions. For the purpose of this sub-paragraph, “party” refers to a participant in the procurement process or contract execution.

materially impede a Bank investigation into allegations of a corrupt, fraudulent, coercive or collusive practice; and/or threatening, harassing or intimidating any party to prevent it from disclosing its knowledge of matters relevant to the investigation or from pursuing the investigation, or (bb)

acts intended to materially impede the exercise of the Bank’s inspection and audit rights provided for under paragraph 1.16(e) below.

(b)

will reject a proposal for award if it determines that the bidder recommended for award, or any of its personnel, or its agents, or its sub-consultants, sub-contractors, service providers, Training Providers and/or their employees, has, directly or indirectly, engaged in corrupt, fraudulent, collusive, coercive, or obstructive practices in competing for the contract in question;

(c)

will declare mis-procurement and cancel the portion of the loan allocated to a contract if it determines at any time that representatives of the Borrower or of a recipient of any part of the proceeds of the loan engaged in corrupt, fraudulent, collusive, coercive, or obstructive practices during the procurement or the implementation of the contract in question, without the Borrower having taken timely and appropriate action satisfactory to the Bank to address such practices when

they occur, including by failing to inform the Bank in a timely manner at the time they knew of the practices; (d)

will sanction a firm or individual, at any time, in accordance with the prevailing Bank’s sanctions procedures,6 including by publicly declaring such firm or individual ineligible, either indefinitely or for a stated period of time: (i) to be awarded a Bank-financed contract; and (ii) to be a nominated 7;

(e)

will require that a clause be included in bidding documents and in contracts financed by a Bank loan, requiring bidders, Training Providers and contractors, and their subcontractors, agents, personnel, consultants, service providers, or Training Providers, to permit the Bank to inspect all accounts, records, and other documents relating to the submission of bids and contract performance, and to have them audited by auditors appointed by the Bank.”

APPENDIX 3 TOR

6

7

A firm or individual may be declared ineligible to be awarded a Bank financed contract upon: (i) completion of the Bank’s sanctions proceedings as per its sanctions procedures, including, inter alia, cross-debarment as agreed with other International Financial Institutions, including Multilateral Development Banks, and through the application the World Bank Group corporate administrative procurement sanctions procedures for fraud and corruption; and (ii) as a result of temporary suspension or early temporary suspension in connection with an ongoing sanctions proceeding. See footnote 14 and paragraph 8 of Appendix 1 of these Guidelines. A nominated sub-contractor, consultant, manufacturer or supplier, or service provider (different names are used depending on the particular bidding document) is one which has either been: (i) included by the bidder in its pre-qualification application or bid because it brings specific and critical experience and know-how that allow the bidder to meet the qualification requirements for the particular bid; or (ii) appointed by the Borrower.

APPENDIX 4 Rincian Harga Kontrak

DOKUMEN REQUEST FOR QUOTATION (RFQ)

Recommend Documents