DOKUMEN REQUEST FOR QUOTATION (RFQ) JASA LOGISTIK SERVICE PROVIDER PELATIHAN NON GELAR BATCH 1
METODA SHOPPING DENGAN POST REVIEW Loan IBRD 8245-ID
September 2015
KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA RESEARCH AND INNOVATION IN SCIENCE AND TECHNOLOGYPROJECT (Loan IBRD No.8245-ID) Jl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta 10340, Gedung 2 BPPT, Lantai 19 Telp. (021) 316-9748,Fax. (021) 310-1902, Email:
[email protected]
Nomor Lampiran Perihal
: 009/SHP/RFQ/RISET PRO/IX/2015 : 1 (satu) berkas : Undangan Penawaran Jasa Logistik Service Provider Pelatihan Non Gelar Batch 1
Kepada Yth. Calon Peserta lelang Pengadaan Jasa Logistik Service Provider Pelatihan Non Gelar Batch 1 Sekretariat Kementerian Riset dan Teknologi, melalui RISET Project (Loan IBRD 8245-ID bermaksud melaksanakan pengadaan Jasa Logistik Service Provider Pelatihan Non Gelar Batch 1. Panitia pengadaan mengundang penawaran-penawaran dari Peserta Lelang yang memenuhi syarat untuk mengajukan penawaran dalam bentuk surat atau fax untuk pengadaan jasa tersebut di atas. Peserta Lelang yang berminat dapat memperoleh informasi lebih lanjut pada Panitia Lelang yang berkantor di : Jl. M. H. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat 10340 – Gedung II BPPT Lantai 19 Telepon : 021-3169748, Faksimile : 021-3101902, Email :
[email protected] Surat Penawaran harus diserahkan pada alamat kantor di atas paling lambat pukul 14.30 WIB pada tanggal 2 Oktober 2015 Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kamu ucapkan terima kasih.
Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa
Panitia Pengadaan
Term of Reference
LOGISTIK SERVICE PROVIDER PELATIHAN NON GELAR BATCH 1
1.
LATAR BELAKANG Dalam rangka untuk meningkatkan nilai kompetitif Indonesia di bidang teknologi dan ekonomi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, dengan dukungan Bank Dunia, telah dan sedang melaksanakan program Research and Innovation in Science and Technology Project (RISET-Pro). Salah satu kegiatan RISET-Pro adalah melaksanakan kegiatan pelatihan non gelar yang terdiri dari off the self, tailor made, individual immersion, visiting scholar. Khusus untuk visiting scholar, program ini hanya akan dilaksanakan di Indonesia, sedangkan program yang lain dapat dilaksanakan baik di dalam maupun di luar negeri. Pada tahun 2015 ini, akan dilaksanakan sejumlah kegiatan pelatihan di Eropa, Australia, Asia dan Amerika. Untuk dapat mengakomodasi rencana pelatihan tersebut dengan baik tanpa ada hambatan proses pembiayaan kegiatan dan pengadministrasian dokumen yang lebih baik lagi, dirasa perlu adanya Logistik Service Provider (LSP).
2.
DASAR PELAKSANAAN a. Financing Agreement Number 8245-ID b. Annual Work Plan 2015 c. Procurement Plan 2015
3.
TUJUAN PENGADAAN LSP Pengadaan LSP ditujukan untuk mendukung agar proses persiapan keberangkatan, akomodasi selama di lokasi pelatihan dan administrasi keuangan tidak mengganggu kosentrasi peserta pelatihan selama mengikuti pelatihan, dan juga agar pertanggung jawaban keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku.
4.
RUANG LINGKUP TUGAS LSP Adapun rincian ruang lingkup kegiatan LSP ini adalah sebagai berikut : a.
Setelah pemberitahuan tertulis dari pemberi kerja atau PMO RISET-Pro, LSP mengontak dan melakukan koordinasi dengan koordinator peserta, dan/ atau peserta pelatihan.
b.
Membantu peserta mencarikan agen asuransi perjalanan
c.
Mencari dan mendata jadwal penerbangan yang tersedia langsung ke maskapai penerbangan dengan route tercepat ke kota tujuan.
d.
Apabila penerbangan tidak tersedia, maka penyedia jasa, mencari dan alternatif sarana transportasi sampai ke kota tujuan. Jika alternatif transportasi tidak dapat dibayarkan langsung ke operator transportasi karena berada di Negara yang berbeda, maka biaya dapat dititipkan kepada peserta dan peserta wajib menyerahkan bukti pembayaran yang sah dari operator transportasi yng dipakai. Uang yang dititipkan kepada peserta harus didukung dengan Kuitansi tanda terima dan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh peserta.
e.
Meminta persetujuan jadwal penerbangan dari peserta dan PMO RISET-Pro sebelum melakukan booking tiket pesawat kelas ekonomi.
f.
Memesan Biaya perjalanan dari Jakarta ke kota pelatihan dengan route terpendek yang tersedia. Biaya perjalanan yang bisa dibiayai berupa tiket pesawat, tiket kereta api, tiket bus atau lainnya sesuai ketersediaan untuk kebutuhan pulang pergi. Tiket diharapkan dibeli langsung dari operator transportasi, Namun apabila dibeli dari agen perjalanan, maka agen perjalanan tersebut harus sudah memiliki Memorandum
of
Understanding
dengan
operator
transportasi
dan
Kemenristekdikti untuk memastikan tidak terjadinya harga tiket yang tidak wajar. Pembelian melalui agen perjalanan tetap harus dibuktikan dengan ticket asli dari operator transportasi yang mencantumkan harga ticket retail resmi. g.
Melakukan perintah penerbitan tiket setelah adanya kepastian tanggal keberangkatan.
h.
Mengcopy seluruh tiket perjalanan yang sudah dibayar, termasuk boarding pass jika dimungkinkan.
i.
Meminta peserta menandatangani pernyataan akan menyerahkan tiket asli (jika bukan e-tiket) dan boarding pass setelah kembali ke Jakarta atau selesai pelatihan paling lambat 7 hari kalender setelah kembali di Jakarta dan bersedia bertanggung jawab sepenuhnya jika terjadi kehilangan boarding pass dan ticket asli (non eticket)
j.
Memastikan tidak ada kelebihan pembayaran kepada seluruh pihak dan LSP tidak diperbolehkan mengambil keuntungan atas harga yang dibayarkan, kecuali fee yang besarnya sudah ditentukan dalam kontrak perjanjian kerja.
k.
Mengumpulkan seluruh bukti perjalanan dan pembayaran (jika ada) saat peserta tiba kembali di Jakarta. Jika diperlukan, bukti bukti perjalanan tersebut dikumpulkan di airport saat kedatangan kembali peserta.
Tentatif waktu booking, penerbitan tiket, masa berlakunya tiket, kelas tiket: Perintah booking: minimal 10 hari kalender sebelum keberangkatan (untuk tanggal keberangkatan yg sudah pasti) Penerbitan tiket: maksimal 3 kalender sebelum tanggal keberangkatan (untuk tanggal keberangkatan yg sudah pasti) Penyerahan tiket ke peserta: 2 hari kalender sebelum keberangkatan (untuk tanggal keberangkatan yg sudah pasti) Masa berlaku tiket pesawat: tidak kurang dari 30 hari kalender
5.
HASIL YANG DIHARAPKAN a. Tidak ada penundaan pembiayaan akibat prosedur pencairan dana b. Pertanggung jawaban kegiatan dari segi administrasi dan keuangan memenuhi persyaratan, antara lain: dokumentasi pengeluaran biaya seperti: tiket & boarding pass, dan bukti-bukti lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan penegeluaran yang tertuang dalam rencana anggaran biaya.
6.
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN Waktu pelaksanaan kegiatan ini adalah 60 hari dengan perkiraan penandatanganan kontrak di bulan Oktober.
7.
PEMBIAYAAN Biaya kegiatan ini sepenuhnya dibebankan pada RISET-Pro komponen 3 melalui DIPA pada Kemenristekdikti.
8.
PELAPORAN Laporan penyelenggaraan kegiatan dibuat sesuai dengan tahapannya baik secara administrasi maupun teknis. Seluruh file laporan dan dokumentasi kegiatan disampaikan kepada Pihak Kemenristekdikti c.q. Pengelola Komponen 2 RISET-Pro paling lambat selama 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan kegiatan sebanyak 5 (lima) set.
9.
PEMBAYARAN Fee jasa penyelengaraan LSP sesuai presentase dalam kontrak dikali nilai nyata yang telah dibayarkan. Dibayarkan 2 kali selama masa kontrak dengan dilampiri laporan penyelenggaraan lengkap.
10.
JAMINAN PEMBAYARAN Apabila kontrak berakhir setelah batas akhir tanggal pembayaran tahun 2015 yang ditetapkan oleh Kemenkeu dan telah ditetapkan oleh kemenkeu, maka pembayaran terakhir akan dibayarkan sebelum berakhirnya pekerjaan dengan menyerahkan jaminan pembayaran yang sah sebesar nilai yang ditagihkan dan sesuai format jaminan yang ditetapkan oleh kemenkeu. Jika sisa pembayaran untuk sisa pekerjaan yg belum selesai tidak diatur tata cara pembayaraannya oleh kemenkeu, maka seluruh pekerjaan harus sdh diselesaikan sebelum batas akhir tanggal pembayaran akhir tahun yang ditetapkan oleh Kemenkeu.
11.
SUPERVISI Supervisi dapat dilakukan oleh pemberi kerja sewaktu waktu untuk memastikan tidak adanya kelalaian dari LSP.
12.
KUALIFIKASI PERUSAHAAN 1.
Liquid asset senilai Rp. 250.000.000 (Audited Financial Report as of December 31, 2014 atau letter of credit dari bank)
2.
Memiliki dan menugaskan tenaga penghubung yang berpengalaman
3.
Memiliki surat perijinan (Tanda Daftar Perusahaan, SIUP) even organizer atau logistic service provider atau yang sejenis
4.
Pernah mendapatkan kontrak pekerjaan sejenis minimal Rp. 1 milyar dalam 5 tahun terakhir
5.
Telah melunasi kewajiban (SPT/PPh) tahun 2015/tahun terakhir.
13.
KUANTITAS KEGIATAN Kuantitas Rincian Kegiatan
A. Biaya Ticket
Volume
Satuan
30
Org
At cost
KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA RESEARCH AND INNOVATION IN SCIENCE AND TECHNOLOGYPROJECT (Loan IBRD No.8245-ID)
Jl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta 10340, Gedung 2 BPPT, Lantai 19 Telp. (021) 316-9748,Fax. (021) 310-1902, Email:
[email protected]
Perjanjian Kerja Jasa Logistik Service Provider Pelatihan Non Gelar Batch 1 Nomor: Tanggal: ..... ..................2015.
antara
Sekretariat Kementerian Riset dan Teknologi RISET-Pro dan
……………..
KONTRAK antara
Sekretariat Kementerian Riset dan Teknologi dan
…………………………………. Pejabat Pembuat Komitmen : Nomor kontrak : ________________________ tanggal kontrak : ________________________
Pages1from _____
Contract’s Title:.................................. Sumber pembiayaan : DIPA Sekretariat Kementerian Tahun Anggaran 2015 Masa Kontrak : sesuai TOR
Nilai Kontrak No.
Uraian Kontrak
1 Jasa Logistik Service Provider Pelatihan Non Gelar Batch 1, Sesuai spesifikasi teknis terlampir dalam kontrak ( sebagaimana tertera di dalam RFQ)
Kuantitas
Unit
...........
……..
Harga satuan
Total Biaya
……… ….
……………
Total PPN 10% (Tidak dipungut dan tidak dibayarkan) Total
………….. _________ ………………. .
Said :………………………… Batasan Training Provider: Tagihan dibayarkan sesuai tahapan yg disebutkan dalam SKK setelah lembaga penyedia pelatihan menyelesaikan tugas tugasnya. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan akan mengakibatkan denda sebesar 1 permil per hari kalender keterlambatan dari nilai kontrak dengan jumlah denda maksimum 5 persen dari nilai kontrak. Kontrak ini terdiri dari Badan Kontrak, Syarat Umum Kontrak, Syarat Khusus Konrak, Kerangka Acuan Kerja, Proposal Teknis, dan Bank’s Policy.
Untuk dan atas nama Sekretariat Kementerian Riset Dan Teknologi Pejabat Pembuat Komitmen
Untuk dan atas nama
[..........................] NIP. ......................................
[.............Name.............]
………………..
Position
Syarat Umum Kontrak
1. LINGKUP PEKERJAAN Penyedia jasa wajib menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, kerangka acuan kerja, kurikulum dan harga yang tercantum dalam kontrak. 2. HUKUM YANG BERLAKU Validitas, interpretasi, dan pelaksanaan kontrak berdasarkan hokum yang berlaku. 3. NIAT BAIK a. Pihak-pihak yang bertindak atas prinsip saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terkandung dalam Kontrak. b. Para pihak setuju untuk melakukan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. 4. INDEPENDEN PENYEDIA Penyedia berdasarkan kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap personil dan pekerjaan yang dilakukan. 5. HARGA KONTRAK a. Sekretariat Menristek akan membayar kepada penyedia untuk pelaksanaan pekerjaan sebagai harga kontrak. b. Kontrak telah memperhitungkan keuntungan Harga, dan biaya overhead dan negara pajak penyedia pelatihan ini. c. Rincian harga kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam kuantitas dan harga 6. KUALITAS Sekretariat Menristek akan memeriksa hasil penyedia pelatihan dan memberitahu penyedia secara tertulis atas setiap cacat mutu yang ditemukan. Sekretariat Menristek dapat memberi instruksi kepada penyedia pelatihan untuk memperbaiki cacat mutu, 7. PERPAJAKAN Penyedia Pelatihan wajib membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dikenakan berdasarkan undang-undang tentang pelaksanaan kontrak sehubungan dengan kontrak ini. 8. TRANSFER DAN/ATAU SUB KONTRAK PEKERJAAN Penyedia Pelatihan dilarang mengalihkan atau melakukan subkontrak dari bagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan pekerjaan hanya diperbolehkan dalam kasus perubahan nama penyedia pelatihan, baik sebagai akibat dari penggabungan (merger), konsolidasi, pemisahan, atau akibat lainnya. 9. JADWAL a. Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak. b. Waktu pelaksanaan kontrak adalah dari tanggal dimulainya pekerjaan yang tercantum dalam kontrak. c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal d. Jika penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan di luar kendali dan Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut ke Sekretariat Menristek, Sekretariat Menristek dapat melakukan penjadwalan ulang pelaksanaan tugas dengan addendum kontrak.
10. TANGGUNG JAWAB DAN RISIKO a. Penyedia wajib melindungi, Sekretariat Menristek dan seluruh peserta terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kerugian, kerusakan, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses hukum, dan biaya yang dibebankan ke Sekretariat Menristek dan staf (kecuali untuk kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian dari Sekretariat Menristek) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir. b. Dari penandatanganan tanggal sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir, semua risiko kehilangan atau kerusakan pada Pekerjaan, bahan dan peralatan penyedia risiko, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Sekretariat Menristek. 11.PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN Sekretariat Menristek memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia. Bila perlu, Sekretariat Menristek dapat memerintahkan pihak ketiga untuk melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh penyedia pelatihan. 12.PELAPORAN a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pembayaran untuk pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan pekerjaan. b. Untuk keperluan kontrol dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, semua kegiatan aktivitas kerja di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai laporan harian yang berisi rencana kerja dan realisasi pekerjaan sehari-hari. c. Catatan harian berisi: 1) jenis dan kuantitas kegiatan; 2) catatan lain yang berkaitan dengan latihan. d. Catatan Harian yang dibuat oleh penyelenggara pelatihan, jika perlu diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh perwakilan dari Sekretariat Menristek. e. Untuk merekam kegiatan, penyedia membuat dokumentasi foto-foto pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan. 13.PENYELESAIAN PEKERJAAN a. Penyedia pelatihan wajib untuk memulai pelaksanaan pekerjaan di Tanggal yg ditetappkan dalam kontrak, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kualitas, serta jumlah pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian ditentukan dalam kontrak ini. b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan karena Force Majeure, atau disebabkan dari perubahan yg dilakukan oleh Sekretariat Kementristekdan terjadi karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia didenda sebesar 1 mil per hari keterlambatan penyelesaian dengan nilai maksimal denda 5 % dari nilai kontrak.
c.
Tanggal Penyelesaian dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.
14.PENERIMAAN PELAKSANAAN JASA PEKERJAAN Sekretariat Menristek berhak untuk memeriksa layanan purna penyerahan jasa atau menolak penerimaan layanan yang tidak memenuhi spesifikasi dalam kontrak ini. 15.PENYERAHAN PEKERJAAN a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), permintaan penyedia secara tertulis kepada Sekretariat Menristek. b. Dalam rangka untuk penilaian hasil, SEKRETARIAT Kemenristek dapat menugaskan Petugas Penerima Hasil.
c.
d.
Penerima hasil Pekerjaan menilai hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia pelatihan. Jika ada kekurangan dan / atau cacat dalam pekerjaan, penyedia pelatihan harus memperbaiki / finish, atas perintah Sekretariat Menristek. Pelatihan Penyedia menerima penyerahan reslut pekerjaan setelah semua pekerjaan dilakukan sesuai dengan ketentuan kontrak dan diterima oleh petugas resmi.
16.PERUBAHAN KONTRAK a. Kontrak hanya dapat diubah melalui amandemen kontrak. b. Amandemen Kontrak dapat diterapkan hanya jika disetujui oleh para pihak, meliputi: 1) perubahan dalam pekerjaan disebabkan oleh sesuatu yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak dapat mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak; 2) perubahan dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan karena revisi lingkup pekerjaan; 3) perubahan harga Kontrak karena perubahan dalam pekerjaan dan / atau perubahan dalam pelaksanaan pekerjaan. c. Untuk tujuan Kontrak amandemen, Sekteratiat Kemenristek dapat menunjuk petugas penilai. 17.KEJADIAN YG DAPAT DIKOMPENSASI a. Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia jika: 1) Sekretariat Menristek merevisi jadwal yg dapat mempengaruhi kinerja pekerjaan; 2) penyedia pelatihan tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal; 3)Sekretariat Menristek menginstruksikan penyedia untuk melakukan kegiatan tambahan; 4)Sekretariat Menristek memerintahkan untuk menunda pekerjaan; 5)Sekretariat Menristek memerintahkan untuk menyelesaikan kondisi tertentu yang tidak dapat diduga dan disebabkan oleh Sekretariat Menristek; b. Kompensasi hanya dapat dibayar jika data pendukung dan perhitungan kompensasi diajukan oleh penyedia kepada Sekretariat Menristek, dapat membuktikan kerugian nyata karena peristiwa kompensasi. c. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika data pendukung dan perhitungan kompensasi berbasis disampaikan oleh penyedia kepada Sekretariat Menristek, dapat dibuktikan perlunya waktu tambahan karena peristiwa kompensasi.
e. Penyedia tidak berhak atas kompensasi dan / atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi atau mengatasi dampak Kompensasi Events. 18.PEMUTUSAN KONTRAK a. Penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan selesai atau Force Majeure terjadi. b. Dalam kasus kontrak dihentikan, Sekretariat Menristek harus membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai c. pemberitahuan tertulis tentang berakhirnya kontrak dapat dilakukan jika: 1) Penyedia lalai/ melanggarkontrak untuk melakukan kewajibannya dan tidak memperbaiki dalam jangka waktu yang telah ditentukan; 2) tanpa persetujuan dari Supervisor / Sekretariat Menristek, tidak mulai pelaksanaan pekerjaan; 3) penyedia menunda pekerjaan selama 1 minggu atau (tujuh) hari kalender dan penghentian program pelatihan tanpa persetujuan; 4) penyedia berada dalam keadaan pailit; 5) selama periode kontrak, penyedia gagal memperbaiki cacat mutu dalam waktu yang ditentukan oleh Sekretariat Menristek; 6) hukuman untuk eksekusi penundaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia melebihi 5% (lima persen) dari harga kontrak dan Sekretariat Menristek menganggap bahwa penyedia tidak akan dapat menyelesaikan pekerjaan yang tersisa; 7) penyedia terbukti korupsi, penipuan dan / atau pemalsuan dalam proses pengadaan akan diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan / atau keluhan tentang penyimpangan, tuduhan korupsi dan / atau pelanggaran persaingan yang dinyatakan oleh pihak yang berwenang. d. Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan dengan kesalahan penyelenggara pelatihan: 1) penyedia pelatihan membayar denda; dan 2) penyedia pelatihan termasuk dalam Daftar Hitam. 19.PEMBAYARAN a. Hasil prestasi Pembayaran disepakati kerja yang dilakukan oleh Sekretariat Menristek, dengan ketentuan sebagai berikut: 1) penyedia telah mengajukan tagihan setelah kontrak ditandatangani oleh kedua belah pihak; 2) pembayaran yang dilakukan dalam waktu dua kali tahap pembayaran 3) pembayaran harus dikurangi nilai denda (jika ada) b. Sekretariat Menristek, setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus mengajukan permohonan pembayaran ke Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar. c. Jika ada perbedaan dalam perhitungan angsuran, Sekretariat Menristek dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang diperdebatkan. 20.PENYELESAIAN SENGKETA Sekretariat Menristek dan penyedia pelatihan wajib berusaha sungguh-sungguh untuk menyelesaikan secara damai semua sengketa yang timbul dari atau terkait dengan kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara damai maka sengketa akan diselesaikan melalui mediasi, atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
21.LARANGAN PEMBERIAN KOMISI Penyedia menjamin bahwa tidak ada unit personil Sekretariat Menristek telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari kontrak. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran aturan ini adalah pelanggaran yang mendasar terhadap Kontrak.
10. TANGGUNG JAWAB DAN RISIKO a. Penyedia wajib melindungi, Sekretariat Menristek dan seluruh peserta terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kerugian, kerusakan, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses hukum, dan biaya yang dibebankan ke Sekretariat Menristek dan staf (kecuali untuk kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian dari Sekretariat Menristek) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir. b. Dari penandatanganan tanggal sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir, semua risiko kehilangan atau kerusakan pada Pekerjaan, bahan dan peralatan penyedia risiko, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Sekretariat Menristek. 11.PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN Sekretariat Menristek memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia. Bila perlu, Sekretariat Menristek dapat memerintahkan pihak ketiga untuk melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh penyedia pelatihan. 12.PELAPORAN a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pembayaran untuk pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan pekerjaan. b. Untuk keperluan kontrol dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, semua kegiatan aktivitas kerja di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai laporan harian yang berisi rencana kerja dan realisasi pekerjaan sehari-hari. c. Catatan harian berisi: 1) jenis dan kuantitas kegiatan; 2) catatan lain yang berkaitan dengan latihan. d. Catatan Harian yang dibuat oleh penyelenggara pelatihan, jika perlu diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh perwakilan dari Sekretariat Menristek. e. Untuk merekam kegiatan, penyedia membuat dokumentasi foto-foto pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan. 13.PENYELESAIAN PEKERJAAN a. Penyedia pelatihan wajib untuk memulai pelaksanaan pekerjaan di Tanggal yg ditetapkan dalam kontrak, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kualitas, serta jumlah pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian ditentukan dalam kontrak ini. Pengecualian dari pasal ini diberikan untuk kontrak kontrak yang bersifat at cost dan menggunakan management fee untuk menghitung pembeyaran yang diterima oleh penyedia jasa dimana penyelesaian pekerjaan ditetapkan oleh pemberi kerja/pengguna jasa karena jadwal pelaksanaan kegiatan ditentukan oleh pemberi kerja. b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan karena Force Majeure, atau disebabkan dari perubahan yg dilakukan oleh Sekretariat Kementristekdan terjadi karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia didenda sebesar 1 mil per hari keterlambatan penyelesaian dengan nilai maksimal denda 5 % dari nilai kontrak.
c.
Tanggal Penyelesaian dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.
14.PENERIMAAN PELAKSANAAN JASA PEKERJAAN Sekretariat Menristek berhak untuk memeriksa layanan purna penyerahan jasa atau menolak penerimaan layanan yang tidak memenuhi spesifikasi dalam kontrak ini. 15.PENYERAHAN PEKERJAAN a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), permintaan penyedia secara tertulis kepada Sekretariat Menristek. b. Dalam rangka untuk penilaian hasil, SEKRETARIAT Kemenristek dapat menugaskan Petugas Penerima Hasil. c. Penerima hasil Pekerjaan menilai hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia pelatihan. Jika ada kekurangan dan / atau cacat dalam pekerjaan, penyedia pelatihan harus memperbaiki / finish, atas perintah Sekretariat Menristek. d. Pelatihan Penyedia menerima penyerahan reslut pekerjaan setelah semua pekerjaan dilakukan sesuai dengan ketentuan kontrak dan diterima oleh petugas resmi. 16.PERUBAHAN KONTRAK a. Kontrak hanya dapat diubah melalui amandemen kontrak. b. Amandemen Kontrak dapat diterapkan hanya jika disetujui oleh para pihak, meliputi: 1) perubahan dalam pekerjaan disebabkan oleh sesuatu yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak dapat mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak; 2) perubahan dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan karena revisi lingkup pekerjaan; 3) perubahan harga Kontrak karena perubahan dalam pekerjaan dan / atau perubahan dalam pelaksanaan pekerjaan. c. Untuk tujuan Kontrak amandemen, Sekteratiat Kemenristek dapat menunjuk petugas penilai. 17.KEJADIAN YG DAPAT DIKOMPENSASI a. Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia jika: 1) Sekretariat Menristek merevisi jadwal yg dapat mempengaruhi kinerja pekerjaan; 2) penyedia pelatihan tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal; 3)Sekretariat Menristek menginstruksikan penyedia untuk melakukan kegiatan tambahan; 4)Sekretariat Menristek memerintahkan untuk menunda pekerjaan; 5)Sekretariat Menristek memerintahkan untuk menyelesaikan kondisi tertentu yang tidak dapat diduga dan disebabkan oleh Sekretariat Menristek; b. Kompensasi hanya dapat dibayar jika data pendukung dan perhitungan kompensasi diajukan oleh penyedia kepada Sekretariat Menristek, dapat membuktikan kerugian nyata karena peristiwa kompensasi. c. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika data pendukung dan perhitungan kompensasi berbasis disampaikan oleh penyedia kepada Sekretariat Menristek, dapat dibuktikan perlunya waktu tambahan karena peristiwa kompensasi.
e. Penyedia tidak berhak atas kompensasi dan / atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi atau mengatasi dampak Kompensasi Events. 18.PEMUTUSAN KONTRAK a. Penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan selesai atau Force Majeure terjadi. b. Dalam kasus kontrak dihentikan, Sekretariat Menristek harus membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai c. pemberitahuan tertulis tentang berakhirnya kontrak dapat dilakukan jika: 1) Penyedia lalai/ melanggarkontrak untuk melakukan kewajibannya dan tidak memperbaiki dalam jangka waktu yang telah ditentukan; 2) Tanpa persetujuan dari Supervisor / Sekretariat Menristek, tidak mulai pelaksanaan pekerjaan; 3) Penyedia menunda pekerjaan selama 1 minggu atau (tujuh) hari kalender dan penghentian program pelatihan tanpa persetujuan; 4) Penyedia berada dalam keadaan pailit; 5) Selama periode kontrak, penyedia gagal memperbaiki cacat mutu dalam waktu yang ditentukan oleh Sekretariat Menristek; 6) Hukuman untuk eksekusi penundaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia melebihi 5% (lima persen) dari harga kontrak dan Sekretariat Menristek menganggap bahwa penyedia tidak akan dapat menyelesaikan pekerjaan yang tersisa; 7) Penyedia terbukti korupsi, penipuan dan / atau pemalsuan dalam proses pengadaan akan diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan / atau keluhan tentang penyimpangan, tuduhan korupsi dan / atau pelanggaran persaingan yang dinyatakan oleh pihak yang berwenang. d. Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan dengan kesalahan penyedia jasa : 1) penyedia jasa membayar denda; dan 2) penyedia jasa termasuk dalam Daftar Hitam. 19.PEMBAYARAN a. Hasil prestasi Pembayaran disepakati kerja yang dilakukan oleh Sekretariat Menristek, dengan ketentuan sebagai berikut: 1) penyedia telah mengajukan tagihan setelah kontrak ditandatangani oleh kedua belah pihak; 2) pembayaran harus dikurangi nilai denda (jika ada) b. Sekretariat Menristek, setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus mengajukan permohonan pembayaran ke Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar. c. Jika ada perbedaan dalam perhitungan angsuran, Sekretariat Menristek dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang diperdebatkan. 20.PENYELESAIAN SENGKETA Sekretariat Menristek dan penyedia pelatihan wajib berusaha sungguhsungguh untuk menyelesaikan secara damai semua sengketa yang timbul dari atau terkait dengan kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara damai maka sengketa akan diselesaikan melalui mediasi, atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
21.LARANGAN PEMBERIAN KOMISI Penyedia menjamin bahwa tidak ada unit personil Sekretariat Menristek telah SUK 1 sampai 22
SUK 19
Setiap komunikasi tertulis untuk Sekretariat Kemenristek dialamatkan kepada: UP: Alamat Kantor: Jl Mh Thamrin No 8, Jakarta Pusat Lantai: 19, Gedung 2 BBPT Kota: Jakarta Code Pos: 10340 Negara: Indonesia Telephone: (021) 316-9960/9963. Facsimile number: (021) 310-2674 Setiap catatan komunikasi tertulis untuk Sekretariat Kemenristek dialamatkan kepada: UP: ________________ Alamat Kantor: __________________ Lantai: _____________________ Kota: ____________________ Code Pos: ___________________ Negara: __________________ Telephone: _______________________ Facsimile number: ___________________ Payment for services: Dilakukan dalam dua kali pembayaran Pembayaran dibayarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah. Pembayaran dilakukan melalui transfer Bank dari KPPN: Nama akun: ………………….. Nama Bank: …………………….. Nomor akun: ………………….
Lain lain
A. Kewajiban Lembaga Pelatihan untuk menyerahkan ke RIstek, catatan tagihan biaya tuition untuk kegiatan beasiswa dari pemberi kerja dan melaksanakan proses pembayaran sesaui dengan regulasi yang ada pada Pedoman Anti Korupsi yang berlaku bagi penerima dana pinjaman. B.
Hak Ristek untuk mendapatkan seluruh informasi, ataupun Bank Dunia dapat meminta catatan catatan yang terkait dengan pemabayan tuition fee jika dana yang diterima tersebut digunakan bukan untuk tujuan tuition fee.
atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari kontrak. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran aturan ini adalah pelanggaran yang mendasar terhadap Kontrak. Syarat Khusus Kontrak
APPENDIX 1 DAFTAR PEMBIAYAAN
APPENDIX 2 Bank’s Policy- Corrupt and Fraudulent Practices Guidelines for Procurement of Goods, Works, and Non-Consulting Services under IBRD Loans and IDA Credits & Grants by World Bank Borrowers, dated January 2011: “Fraud and Corruption: 1.16 It is the Bank’s policy to require that Borrowers (including beneficiaries of Bank loans), bidders, Training Providers, contractors and their agents (whether declared or not), subcontractors, sub-consultants, service providers or Training Providers, and any personnel thereof, observe the highest standard of ethics during the procurement and execution of Bank-financed contracts.1 In pursuance of this policy, the Bank: (a)
Defines, for the purposes of this provision, the terms set forth below as follows:
(i)
“Corrupt practice” is the offering, giving, receiving, or soliciting, directly or indirectly, of anything of value to influence improperly the actions of another party;2;
(ii)
“fraudulent practice” is any act or omission, including a misrepresentation, that knowingly or recklessly misleads, or attempts to mislead, a party to obtain a financial or other benefit or to avoid an obligation;3
(iii)
“Collusive practice” is an arrangement between two or more parties designed to achieve an improper purpose, including toinfluenceimproperly the actions of another party;4
(iv)
“Coercive practice” is impairing or harming, or threatening to impair or harm, directly or indirectly, any party or the property of the party to influence improperly the actions of a party;5
(v)
"Obstructive practice" is: (aa)
1
2
3
4
5
deliberately destroying, falsifying, altering, or concealing of evidence material to the investigation or making false statements to investigators in order to
In this context, any action to influence the procurement process or contract execution for undue advantage is improper. For the purpose of this sub-paragraph, “another party” refers to a public official acting in relation to the procurement process or contract execution. In this context, “public official” includes World Bank staff and employees of other organizations taking or reviewing procurement decisions. For the purpose of this sub-paragraph, “party” refers to a public official; the terms “benefit” and “obligation” relate to the procurement process or contract execution; and the “act or omission” is intended to influence the procurement process or contract execution. For the purpose of this sub-paragraph, “parties” refers to participants in the procurement process (including public officials) attempting either themselves, or through another person or entity not participating in the procurement or selection process, to simulate competition or to establish bid prices at artificial, non-competitive levels, or are privy to each other’s bid prices or other conditions. For the purpose of this sub-paragraph, “party” refers to a participant in the procurement process or contract execution.
materially impede a Bank investigation into allegations of a corrupt, fraudulent, coercive or collusive practice; and/or threatening, harassing or intimidating any party to prevent it from disclosing its knowledge of matters relevant to the investigation or from pursuing the investigation, or
(bb)
acts intended to materially impede the exercise of the Bank’s inspection and audit rights provided for under paragraph 1.16(e) below.
(b)
will reject a proposal for award if it determines that the bidder recommended for award, or any of its personnel, or its agents, or its sub-consultants, sub-contractors, service providers, Training Providers and/or their employees, has, directly or indirectly, engaged in corrupt, fraudulent, collusive, coercive, or obstructive practices in competing for the contract in question;
(c)
will declare mis-procurement and cancel the portion of the loan allocated to a contract if it determines at any time that representatives of the Borrower or of a recipient of any part of the proceeds of the loan engaged in corrupt, fraudulent, collusive, coercive, or obstructive practices during the procurement or the implementation of the contract in question, without the Borrower having taken timely and appropriate action satisfactory to the Bank to address such practices when
they occur, including by failing to inform the Bank in a timely manner at the time they knew of the practices;
6
7
(d)
will sanction a firm or individual, at any time, in accordance with the prevailing Bank’s sanctions procedures,6 including by publicly declaring such firm or individual ineligible, either indefinitely or for a stated period of time: (i) to be awarded a Bank-financed contract; and (ii) to be a nominated7;
(e)
will require that a clause be included in bidding documents and in contracts financed by a Bank loan, requiring bidders, Training Providers and contractors, and their subcontractors, agents, personnel, consultants, service providers, or Training Providers, to permit the Bank to inspect all accounts, records, and other documents relating to the submission of bids and contract performance, and to have them audited by auditors appointed by the Bank.”
A firm or individual may be declared ineligible to be awarded a Bank financed contract upon: (i) completion of the Bank’s sanctions proceedings as per its sanctions procedures, including, inter alia, cross-debarment as agreed with other International Financial Institutions, including Multilateral Development Banks, and through the application the World Bank Group corporate administrative procurement sanctions procedures for fraud and corruption; and (ii) as a result of temporary suspension or early temporary suspension in connection with an ongoing sanctions proceeding. See footnote 14 and paragraph 8 of Appendix 1 of these Guidelines. A nominated sub-contractor, consultant, manufacturer or supplier, or service provider (different names are used depending on the particular bidding document) is one which has either been: (i) included by the bidder in its pre-qualification application or bid because it brings specific and critical experience and know-how that allow the bidder to meet the qualification requirements for the particular bid; or (ii) appointed by the Borrower.
APPENDIX 3 TOR
Appendix 4 KOP PERUSAHAAN Surat PenawaranHarga Jakarta ………….. No. : Perihal : Penawaran Harga Jasa Kepada yth: Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Di Tempat Dengan hormat, Berkenaan dengan RFQ yang disampaikan pada kami dan setelah kami pelajari tugas yang ada di dalam RFQ, maka kami menawarkan harga pelaksanaan pekerjaan Jasa Logistik Service Provider Pelatihan Non Gelar Batch 1 sesuai persyaratan di dalam RFQ tersebut sebesar Rp. ……………………..[dalam huruf] tidak termasuk PPN 10% yang dituangkan dalam Rincian Harga terlampir. Proposal penawaran ini kami sampaikan sebanyak 2 berkas yang terdiri dari 1 Asli dan 1 copy. Kami menyanggupi, apabila Penawaran kami diterima, untuk melaksanakan jasa sesuai dengan jadwal serta spesifikasi yang disebutkan dalam RFQ. Penawaran ini berlaku untuk jangka waktu 30 hari kalender sejak batas akhir pemasukan surat penawaran. Penawaran ini tetap mengikat kami sampai berakhirnya jangka waktu tersebut di atas. Terlampir: 1. 2. 3.
Penawaran biaya Pakta Integritas Data administrasi perusahaan a. Data pengalaman perusahaan b. Lain lain yang disebutkan dalam TOR
PT/CV. …………………………………
....................................................... DirektuR
Appendix 5
Kuantitas Rincian Kegiatan
Biaya Transport
Volume
Satuan
30
Org
Format Rincian Penawaran Harga Unit rates Total Rp.
35.000.000 1.050.000.000 Fee Total
-Bids-Bids-
Jakarta, ......................... PT/CV...................................
.......................................................... Direktur
At cost
Appendix 6
No . 1. 2. 3.
Uraian
JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN Jadwal
Koordinasi Persiapan Pelaporan
Jakarta, ......................... PT/CV...................................
.......................................................... Direktur
………………….. ………………….. …………………..
……………… ……………… ………………
Appendix 7 PAKTA INTEGRITAS
PAKTA INTEGRITAS Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama
:
Jabatan
:
Bertindak untuk dan atas nama
:
Alamat
:
dalam rangka pengadaan __________ pada __________ dengan ini menyatakan bahwa: 1.
tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2.
akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
3.
apabila melanggar hal-hal yangdinyatakandalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.
__________[tempat], __[tanggal] __________[bulan] 20____[tahun]
[Nama Penyedia]
[tanda tangan], ____________ [nama lengkap]
Appendix 8
Data Administrasi Perusahaan Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama
:
Jabatan
:
Bertindak untuk dan atas nama
:
Alamat
:
Telepon/Fax
:
Email
:
menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 1. saya bukan sebagai pegawai executing agency yang sedang cuti diluar tanggungan executing agency 2. sayatidak sedang menjalani sanksi pidana; 3. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini; 4. badan usahayang saya wakilitidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan; 5. salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam; 6. Berkas badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut: a. Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya (jika ada) b. Surat Keterangan Domisili Perusahaan c. Perijinan yang berlaku
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksiadministratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/ataupelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
[tempat],
[tanggal] [bulan]20 _____ [tahun]
PT/CV/Firma/Koperasi ____________________[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]
(nama lengkap wakil sah badan usaha) [jabatan dalam badan usaha]
