DOKUMEN REQUEST FOR QUOTATION (RFQ)

DOKUMEN REQUEST FOR QUOTATION (RFQ) Event Organiser Untuk Logistik Peserta dan Pendamping Kegiatan Pelatihan Bahasa Inggris Untuk Staf LPNK

METODA SHOPPING DENGAN POST REVIEW Loan IBRD 8245-ID

Oktober 2015

KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA RESEARCH AND INNOVATION IN SCIENCE AND TECHNOLOGYPROJECT (Loan IBRD No.8245-ID) Jl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta 10340, Gedung 2 BPPT, Lantai 19 Telp. (021) 316-9748,Fax. (021) 310-1902, Email: [email protected]

Nomor Lampiran Perihal

: 012 /SHP/RFQ/RISET PRO/X/2015 : 1 (satu) berkas : Undangan Penawaran Event Organiser Untuk Logistik Peserta dan Pendamping Kegiatan Pelatihan Bahasa Inggris Untuk Staf LPNK

Kepada Yth. Calon Peserta lelang Pengadaan Jasa Event Organiser Untuk Logistik Peserta dan Pendamping Kegiatan Pelatihan Bahasa Inggris Untuk Staf LPNK

Sekretariat Kementerian Riset dan Teknologi, melalui RISET Project (Loan IBRD 8245-ID bermaksud melaksanakan pengadaan Jasa Event Organiser Untuk Logistik Peserta dan Pendamping Kegiatan Pelatihan Bahasa Inggris Untuk Staf LPNK. Panitia pengadaan mengundang penawaran-penawaran dari Peserta Lelang yang memenuhi syarat untuk mengajukan penawaran dalam bentuk surat atau fax untuk pengadaan jasa tersebut di atas. Peserta Lelang yang berminat dapat memperoleh informasi lebih lanjut pada Panitia Lelang yang berkantor di : Jl. M. H. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat 10340 – Gedung II BPPT Lantai 19 Telepon : 021-3169748, Faksimile : 021-3101902, Email : [email protected] Surat Penawaran harus diserahkan pada alamat kantor di atas paling lambat pukul 14.30 WIB pada tanggal 26 Oktober 2015 Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kamu ucapkan terima kasih.

Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa

Panitia Pengadaan

Term of Reference Event Organiser Untuk Logistik Peserta dan Pendamping Kegiatan Pelatihan Bahasa Inggris Untuk Staf LPNK 1. Gambaran Umum Program Research and Innovation in Science and Technology Project atau lazim disebut RISET-Pro merupakan kerjasama Pemerintah Indonesia c.q. Kemenristekdikti dan Bank Dunia dalam bentuk Pinjaman Luar Negeri senilai $95 juta, RISET-Pro bertujuan untuk dapat meningkatkan daya saing Indonesia dalam pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan. Peningkatan yang dimaksud tersebut bertujuan untuk terbentuknya suatu lingkungan yang kondusif bagi kegiatan litbang Iptek dan penguatan kinerja insentif serta SDM Iptek. RISET-Pro memiliki empat komponen yang saling berkaitan satu dengan lainnya, komponen 1 berfokus pada peningkatan kerangka kerja kebijakan inovasi dan kinerja lembaga litbang Iptek yang erat kaitannya dengan pengembangan kapasitas SDM Iptek (Komponen 3) dan penguatan insentif riset (Komponen 2) serta manajemen program (Komponen 4). Pada tahun 2015, agar calon peserta seleksi beasiswa gelar peningkatan kemampuan bahasa Inggris nya lebih cepat, maka telah di rencanakan adanya kegiatan pelatihan bahasa Inggris sebanyak 200 jam untuk 65 orang di Kota Denpasar. Agar kegiatan pelatihan tersebut bisa berjalan, maka selain seleksi lembaga pelaksana EAP, juga diperlukan adanya Event Organiser (EO) yang mengelola kegiatan terkait logistic bagi peserta dan pendamping pelatihan bahasa Inggris.

2. Tujuan pengadaan EO Pengadaan EO ditujukan untuk keefektifan implementasi kegiatan sesuai dengan hasil yang diharapkan dan tepat waktu tanpa adanya keterlambatan pembiayaan.

3. Hasil yang diharapkan Hasil yang diharapkan berupa terfasilitasinya logistic peserta dan pendamping pelatihan bahasa Inggris, sehingga peserta pelatihan hanya

fokus pada materi pelatihannya tanpa terganggu oleh hal lain yang bersifat administrative.

4. Rincian tugas EO Secara umum tugas EO merupakan lembaga penjamin ketersediaan biaya dan akomodasi lainnya untuk terselenggaranya implementasi kegiatan serta mampu membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan sesuai hasil yang diharapkan dengan tepat waktu. Rincian tugas EO sebagai berikut: a. Tahap Persiapan 1) Menyiapkan rapat koordinasi sebanyak 2 kali di Jakarta di hotel bintang 3 untuk masing masing 30 orang termasuk menyiapkan seluruh keperluan administrasi dan keuangan terkait rapat ini sebagaimana ketentuan yang berlaku. 2) Melakukan koordinasi teknis dengan tim pengelola minimal dua kali sebelum implementasi kegiatan dimulai. 3) Memastikan kelengkapan dokumen serta data dukung yang akan diperlukan (soft file atau Handout) 4) Memastikan ketersediaan keuangan untuk keperluan biaya yang sudah direncanakan. b. Tahap Implementasi Umum: 1) Menyediakan fasilitas terkait perjalanan dinas dan akomodasi untuk peserta dan pendamping dalam kegiatan pelatihan bahasa Inggris. 2) Melakukan pembayaran atas seluruh pengeluaran sesuai ketentuan yang berlaku. 3) Menyiapkan berkas administrasi pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku Khusus: a) Perjalanan Dinas a) Akomodasi a. Mencari, mengontrak, membayar dan memastikan ketersesiaan dan kesiapan hotel setara bintang 3 untuk 65 orang di kota Bogor yang jaraknya tidak terlalu jauh dari

lokasi pelatihan sesuai jadwal yg ditentukan. 1 kamar 2 orang.

b. Mencari, mengontrak, membayar dan memastikan ketersesiaan dan kesiapan hotel untuk semua pendamping di kota Bogor yang jaraknya tidak terlalu jauh dari lokasi pelatihan sesuai jadwal yg ditentukan. 1 kamar 1 orang. b) Transport Memesan dan membayar tiket pesawat/perjalanan lainnya untuk keberangkatan dan kepulangan yg terkait dgn kegiatan sesuai tanggal perjalanan yang ditentukan oleh Pihak Kemenristekdikti c.q. Pengelola Komponen 4 RISET-Pro. Memastikan tiket pesawat atau biaya perjalanan sudah diterima petugas yang melakukan perjalanan dinas sebelum keberangkatan setelah mendapat persetujuan dari Pihak Kemenristekdikti c.q. Pengelola Komponen 4 RISET-Pro. Mendokumentasikan seluruh berkas pembayaran tiket/perjalanan sesuai aturan. c) Allowance Membayar allowance sesuai ketentuan yang berlaku dan menyimpan tanda terima yang sah untuk dijadikan lampiran tagihan b) Pembukaan dan Penutupan Dalam persiapan kegiatan ini, beberapa hal yang harus dipersiapkan EO untuk terlaksananya kegiatan ini: - Menyebarluaskan undangan kepada peserta, narasumber, dan para undangan lainnya melalui surat/surel/ fax dan telephone. - Menyiapkan, membayar dan memastikan ketersediaan 1 tempat berkapasitas sekitar 70 orang sebagai tempat pembukaan dan penutupan lengkap dgn fasilitas audio standar seminars/workshop serta 1 buah LCD projector di hotel yang sama dgn hotel yang disediakan bagi peserta pelatihan (paket halfday 1 kali snack). - Menyiapkan 2 orang petugas yang bertanggung jawab dalam administasi dan pelaksanaan kegiatan pembukaan dan penutupan (absensi kehadiran, pembayaran pembayaran, dokumentasi kegiatan dan lain lain yang terkait dengan kegiatan pembukaan dan penutupan). c) Lain lain

-

Menyiapkan Biaya kesehatan bagi peserta maksimal sesuai yang ada dalam rencana pembiayaan.

-

Menyediakan kendaraan mobil termasuk sopir dan bensin dengan kualifikasi kendaraan minibus 2000 cc full AC kapasitas 6 penumpang 1 sopir minimal produksi tahun 2013 selama maksimal 2 bulan. Menyediakan 2 kendaraan bus termasuk sopir dan bensin dengan kualifikasi kendaraan bus kapasitas minimal 35 penumpang 1 sopir full AC selama maksimal 2 bulan. Bis untuk mengantar peserta dari hotel ke lokasi pelatihan Pulang Pergi (3 kali sehari PP) diwaktu pagi, siang dan sore. Menyediakan ticket pesawat untuk peserta yang menggunakan peswat terbang (karena kantornya terlalu jauh atau diluar jangkauan transportasi darat). Mengumpulkan ticket pesawat, boarding pass, spj peserta saat kedatangan peserta untuk peserta yang datang dengan pesawat. Melakukan scanning seluruh bukti tersebut Membayarkan seluruh transport darat sesuai ketentuan, dan airport tax untuk peserta yang menggunakan pesawat. Menyiapak paket konsumsi makan siang dan 1 kali snack untuk rapat koordinasi persiapan pelaksanaan kegiatan. Menyiapkan dan melaksanakan seluruh kegiatan yang tertera pada bagian rincian kegiatan dari Tor ini serta memastikan seluruh bukti butk pengeluaran yang sah dikumpulkan dan diserahkan kepada ristekdikti sebagai lampiran lampiran laporan.

-

-

-

-

5. Kualifikasi EO Diharapkan kualifikasi EO terpenuhi, mencakup:  Memiliki bidang kerja yang sesuai dengan penugasan dilihat dari surat Tanda Daftar Perusahaan, Surat Ijin Usaha Perdagangan yang dikeluarkan oleh pemerintah serta berdomisili di Jakarta.  Calon EO Memiliki pengalaman pada pekerjaan EO atau sejenis berupa pekerjaan EO/Training/Workshop dalam 5 tahun terakhir;  Telah melunasi kewajiban (SPT/PPh) tahun 2015/tahun terakhir.  Memiliki personnel yg ditugaskan dengan pengalaman di bidangnya  Memiliki likuiditas Rp. 250 juta yang dibuktikan dgn laporan keuangan teraudit tahun 2014 atau letter of credit dari bank devisa.

6. Pelaporan

Laporan penyelenggaraan kegiatan dibuat sesuai dengan tahapannya baik secara administrasi maupun teknis. Seluruh file laporan dan dokumentasi kegiatan disampaikan kepada Pihak Kemenristekdikti c.q. Pengelola Komponen 2 RISET-Pro paling lambat selama 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan kegiatan sebanyak 5 (lima) set.

7. Pembayaran Jasa pekerjaan ini dibayarkan 1 kali selama masa kontrak dengan dilampiri laporan dan bukti bukti pengeluaran yang sah. Masa kontrak 60 hari kalender sejak tanggal penanda tanganan kontrak.

8. Jaminan Pembayaran Apabila kontrak berakhir setelah batas akhir tanggal pembayaran tahun 2015 yang ditetapkan oleh Kemenkeu dan telah ditetapkan oleh kemenkeu, maka pembayaran terakhir akan dibayarkan sebelum berakhirnya pekerjaan dengan menyerahkan jaminan pembayaran yang sah sebesar nilai yang ditagihkan dan sesuai format jaminan yang ditetapkan oleh kemenkeu. Jika sisa pembayaran untuk sisa pekerjaan yg belum selesai tidak diatur tata cara pembayaraannya oleh kemenkeu, maka seluruh pekerjaan harus sdh diselesaikan sebelum batas akhir tanggal pembayaran akhir tahun yang ditetapkan oleh Kemenkeu.

9. Kuantitas Kegiatan Jasa Logistik Untuk Peserta Pelatihan dan Pendamping 1. Perjalanan Dinas a. Transportasi i. Peserta

65 org

x

1 Kl

ii. Pendamping

5 org

x

4 Kl

65 org

x

60 Hari

1 org 4 org

x x

4 Kl 4 Kl

x x

2 2

65 org 5 org

x x

2 Bln 4 Kl

x

3

b. Akomodasi & Konsumsi i. Peserta akomodasi ii. Pendamping setara eselon 2 setara eselon 3 c. Allowance i. Peserta (uang saku) ii. Pendamping 2. Pembukaan dan Penutupan

a. Paket Half day b. honor narasumber

75 org 2 org

x x

2 Kali 2 Kali

3. Rapat Koordinasi a. Konsumsi

30 org

x

2 Kali

4. Biaya Kesehatan

1 pkt

5. Sewa Kendaraan Operasional termasuk sopir dan bensin a. Mobil kapasitas 6 orang b. Bus Kapasitas minimal 35 orang

1 mob 2 bus

2 bln 2 Bln

Lampiran 1 KOP PERUSAHAAN Surat PenawaranHarga Jakarta ………….. No. : Perihal : Penawaran Harga Jasa Kepada yth: Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Di Tempat Dengan hormat, Berkenaan dengan RFQ yang disampaikan pada kami dan setelah kami pelajari tugas yang ada di dalam RFQ, maka kami menawarkan harga pelaksanaan pekerjaan Jasa JASA KURSUS BAHASA INGGRIS UNTUK TENAGA AHLI LPNK TAHUN 2015 BATCH 1 sesuai persyaratan di dalam RFQ tersebut sebesar Rp. ……………………..[dalam huruf] tidak termasuk PPN 10% yang dituangkan dalam Rincian Harga terlampir. Proposal penawaran ini kami sampaikan sebanyak 2 berkas yang terdiri dari 1 Asli dan 1 copy. Kami menyanggupi, apabila Penawaran kami diterima, untuk melaksanakan jasa sesuai dengan jadwal serta spesifikasi yang disebutkan dalam RFQ. Penawaran ini berlaku untuk jangka waktu 30 hari kalender sejak batas akhir pemasukan surat penawaran. Penawaran ini tetap mengikat kami sampai berakhirnya jangka waktu tersebut di atas. Terlampir: 1. 2. 3.

Penawaran biaya Pakta Integritas Data administrasi perusahaan a. Data pengalaman perusahaan b. Lain lain yang disebutkan dalam TOR

PT/CV. …………………………………

....................................................... DirektuR

Lampiran 2 Rincian Penawaran Harga

No Kegiatan 1. Perjalanan Dinas a. Transportasi i. Peserta

ii. Pendamping

Rincian Volume

Unit Harga

Total Harga

Keterangan

65 org

x

1 Kl

Rp 1,500,000

Rp 97,500,000

at cost

5 org

x

4 Kl

Rp 500,000

Rp 10,000,000

at cost

-Bids-

Quoted fix price at cost

b. Akomodasi & Konsumsi i. Peserta Hotel ii. Pendamping

65 org

x

60 hari

setara eselon 2

1 org

x

4 Kl

x

setara eselon 3

4 org

x

4 Kl

x

c. Allowance

-BidsRp 2 700,000 Rp 2 500,000

Rp 5,600,000 Rp 16,000,000

at cost at cost

i. Peserta (uang saku) ii. Pendamping

65 org

x

2 bln

5 org

x

4 Kl

75 org

x

2 Kali

2 org

x

30 org

x

x

Rp 1,750,000 Rp 3 480,000

Rp 227,500,000 Rp 28,800,000

fix price at cost fix price at cost

2. Pembukaan dan Penutupan a. paket halfday (1 kali snack) b. honor narasumber

Quoted fix price at cost

2 Kali

-BidsRp 1,200,000

-BidsRp 4,800,000

2 Kali

Rp 50,000

Rp 3,000,000

fix price at cost

Rp 10,000,000

Rp 10,000,000

at cost

-Bids-

-Bids-

at cost

3. Rapat Koordinasi a. konsumsi

4. Biaya Kesehatan

1 pkt

5. Sewa Kendaraan Operasional termasuk sopir dan bensin 1 mob

2 bln

2 Bus

2 bln

-Bids-BidsTotal Biaya sebelum Fee fee (max 20%) Total

Quoted fix price at cost Quoted fix price at cost

Jakarta, ......................... PT/CV...................................

.......................................................... Direktur

Lampiran 3

No . 1. 2. 3. 4.

Uraian

JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN Jadwal

Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pelaporan

Jakarta, ......................... PT/CV...................................

.......................................................... Direktur

………………….. …………………..

……………… ………………

…………………..

………………

Lampiran 4 PAKTA INTEGRITAS

PAKTA INTEGRITAS Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama

:

Jabatan

:

Bertindak untuk dan atas nama

:

Alamat

:

dalam rangka pengadaan __________ pada __________ dengan ini menyatakan bahwa: 1.

tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);

2.

akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

3.

apabila melanggar hal-hal yangdinyatakandalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

__________[tempat], __[tanggal] __________[bulan] 20____[tahun]

[Nama Penyedia]

[tanda tangan], ____________ [nama lengkap]

Lampiran 5

Data Administrasi Perusahaan Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama

:

Jabatan

:

Bertindak untuk dan atas nama

:

Alamat

:

Telepon/Fax

:

Email

:

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 1. saya bukan sebagai pegawai executing agency yang sedang cuti diluar tanggungan executing agency 2. sayatidak sedang menjalani sanksi pidana; 3. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini; 4. badan usahayang saya wakilitidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan; 5. salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam; 6. Berkas badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut: a. b. c. d. e. f.

Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya (jika ada) Surat Keterangan Domisili Perusahaan SIUP dan TDR yang berlaku dengan bidang yang sesuai dengan penugasan ini Susunan Direksi Bukti Setor Pajak Dokumen Penawaran

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksiadministratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/ataupelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[tempat],

[tanggal] [bulan]20 _____ [tahun]

PT/CV/Firma/Koperasi ____________________[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

(nama lengkap wakil sah badan usaha) [jabatan dalam badan usaha]

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA RESEARCH AND INNOVATION IN SCIENCE AND TECHNOLOGYPROJECT (Loan IBRD No.8245-ID)

Jl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta 10340, Gedung 2 BPPT, Lantai 19 Telp. (021) 316-9748,Fax. (021) 310-1902, Email: [email protected]

Lampiran 6

Perjanjian Kerja

Event Organiser Untuk Logistik Peserta dan Pendamping Kegiatan Pelatihan Bahasa Inggris Untuk Staf LPNK Nomor: Tanggal: ..... ..................2015.

antara

Sekretariat Kementerian Riset dan Teknologi RISET-Pro dan

……………..

KONTRAK antara

Sekretariat Kementerian Riset dan Teknologi dan

…………………………………. Pejabat Pembuat Komitmen : Nomor kontrak : ________________________ tanggal kontrak : ________________________

Pages1from _____

Contract’s Title:.................................. Sumber pembiayaan : DIPA Sekretariat Kementerian Tahun Anggaran 2015 Masa Kontrak : sesuai TOR

Nilai Kontrak No.

Uraian Kontrak

1 Event Organiser Untuk Logistik Peserta dan Pendamping Kegiatan Pelatihan Bahasa Inggris Untuk Staf LPNK Sesuai spesifikasi teknis terlampir dalam kontrak ( sebagaimana tertera di dalam RFQ)

Kuantitas

Unit

...........

……..

Harga satuan

Total Biaya

……… ….

……………

Total PPN 10% (Tidak dipungut dan tidak dibayarkan) Total

………….. _________ ………………. .

Said :………………………… Batasan Training Provider: Tagihan dibayarkan sesuai tahapan yg disebutkan dalam SKK setelah lembaga penyedia pelatihan menyelesaikan tugas tugasnya. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan akan mengakibatkan denda sebesar 1 permil per hari kalender keterlambatan dari nilai kontrak dengan jumlah denda maksimum 5 persen dari nilai kontrak. Kontrak ini terdiri dari Badan Kontrak, Syarat Umum Kontrak, Syarat Khusus Konrak, Kerangka Acuan Kerja, Proposal Teknis, dan Bank’s Policy.

Untuk dan atas nama Sekretariat Kementerian Riset Dan Teknologi Pejabat Pembuat Komitmen

Untuk dan atas nama

[..........................] NIP. ......................................

[.............Name.............]

………………..

Position

Syarat Umum Kontrak

1. LINGKUP PEKERJAAN Penyedia jasa wajib menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, kerangka acuan kerja, kurikulum dan harga yang tercantum dalam kontrak. 2. HUKUM YANG BERLAKU Validitas, interpretasi, dan pelaksanaan kontrak berdasarkan hokum yang berlaku. 3. NIAT BAIK a. Pihak-pihak yang bertindak atas prinsip saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terkandung dalam Kontrak. b. Para pihak setuju untuk melakukan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. 4. INDEPENDEN PENYEDIA Penyedia berdasarkan kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap personil dan pekerjaan yang dilakukan. 5. HARGA KONTRAK a. Sekretariat Menristek akan membayar kepada penyedia untuk pelaksanaan pekerjaan sebagai harga kontrak. b. Kontrak telah memperhitungkan keuntungan Harga, dan biaya overhead dan negara pajak penyedia pelatihan ini. c. Rincian harga kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam kuantitas dan harga 6. KUALITAS Sekretariat Menristek akan memeriksa hasil penyedia pelatihan dan memberitahu penyedia secara tertulis atas setiap cacat mutu yang ditemukan. Sekretariat Menristek dapat memberi instruksi kepada penyedia pelatihan untuk memperbaiki cacat mutu, 7. PERPAJAKAN Penyedia Pelatihan wajib membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dikenakan berdasarkan undang-undang tentang pelaksanaan kontrak sehubungan dengan kontrak ini. 8. TRANSFER DAN/ATAU SUB KONTRAK PEKERJAAN Penyedia Pelatihan dilarang mengalihkan atau melakukan subkontrak dari bagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan pekerjaan hanya diperbolehkan dalam kasus perubahan nama penyedia pelatihan, baik sebagai akibat dari penggabungan (merger), konsolidasi, pemisahan, atau akibat lainnya. 9. JADWAL a. Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak. b. Waktu pelaksanaan kontrak adalah dari tanggal dimulainya pekerjaan yang tercantum dalam kontrak. c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal d. Jika penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan di luar kendali dan Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut ke Sekretariat Menristek, Sekretariat Menristek dapat melakukan penjadwalan ulang pelaksanaan tugas dengan addendum kontrak.

10. TANGGUNG JAWAB DAN RISIKO a. Penyedia wajib melindungi, Sekretariat Menristek dan seluruh peserta terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kerugian, kerusakan, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses hukum, dan biaya yang dibebankan ke Sekretariat Menristek dan staf (kecuali untuk kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian dari Sekretariat Menristek) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir. b. Dari penandatanganan tanggal sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir, semua risiko kehilangan atau kerusakan pada Pekerjaan, bahan dan peralatan penyedia risiko, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Sekretariat Menristek. 11.PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN Sekretariat Menristek memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia. Bila perlu, Sekretariat Menristek dapat memerintahkan pihak ketiga untuk melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh penyedia pelatihan. 12.PELAPORAN a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pembayaran untuk pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan pekerjaan. b. Untuk keperluan kontrol dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, semua kegiatan aktivitas kerja di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai laporan harian yang berisi rencana kerja dan realisasi pekerjaan sehari-hari. c. Catatan harian berisi: 1) jenis dan kuantitas kegiatan; 2) catatan lain yang berkaitan dengan latihan. d. Catatan Harian yang dibuat oleh penyelenggara pelatihan, jika perlu diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh perwakilan dari Sekretariat Menristek. e. Untuk merekam kegiatan, penyedia membuat dokumentasi foto-foto pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan. 13.PENYELESAIAN PEKERJAAN a. Penyedia pelatihan wajib untuk memulai pelaksanaan pekerjaan di Tanggal yg ditetapkan dalam kontrak, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kualitas, serta jumlah pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian ditentukan dalam kontrak ini. Pengecualian dari pasal ini diberikan untuk kontrak kontrak yang bersifat at cost dan menggunakan management fee untuk menghitung pembeyaran yang diterima oleh penyedia jasa dimana penyelesaian pekerjaan ditetapkan oleh pemberi kerja/pengguna jasa karena jadwal pelaksanaan kegiatan ditentukan oleh pemberi kerja. b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan karena Force Majeure, atau disebabkan dari perubahan yg dilakukan oleh Sekretariat Kementristekdan terjadi karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia didenda sebesar 1 mil per hari keterlambatan penyelesaian dengan nilai maksimal denda 5 % dari nilai kontrak. c. Tanggal Penyelesaian dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan. 14.PENERIMAAN PELAKSANAAN JASA PEKERJAAN Sekretariat Menristek berhak untuk memeriksa layanan purna penyerahan jasa atau menolak penerimaan layanan yang tidak memenuhi spesifikasi dalam kontrak ini.

c. Penerima hasil Pekerjaan menilai hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia pelatihan. Jika ada kekurangan dan / atau cacat dalam pekerjaan, penyedia pelatihan harus memperbaiki / finish, atas perintah Sekretariat Menristek. d. Pelatihan Penyedia menerima penyerahan reslut pekerjaan setelah semua pekerjaan dilakukan sesuai dengan ketentuan kontrak dan diterima oleh petugas resmi. 16.PERUBAHAN KONTRAK a. Kontrak hanya dapat diubah melalui amandemen kontrak. b. Amandemen Kontrak dapat diterapkan hanya jika disetujui oleh para pihak, meliputi: 1) perubahan dalam pekerjaan disebabkan oleh sesuatu yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak dapat mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak; 2) perubahan dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan karena revisi lingkup pekerjaan; 3) perubahan harga Kontrak karena perubahan dalam pekerjaan dan / atau perubahan dalam pelaksanaan pekerjaan. c. Untuk tujuan Kontrak amandemen, Sekteratiat Kemenristek dapat menunjuk petugas penilai. 17.KEJADIAN YG DAPAT DIKOMPENSASI a. Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia jika: 1) Sekretariat Menristek merevisi jadwal yg dapat mempengaruhi kinerja pekerjaan; 2) penyedia pelatihan tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal; 3)Sekretariat Menristek menginstruksikan penyedia untuk melakukan kegiatan tambahan; 4)Sekretariat Menristek memerintahkan untuk menunda pekerjaan; 5)Sekretariat Menristek memerintahkan untuk menyelesaikan kondisi tertentu yang tidak dapat diduga dan disebabkan oleh Sekretariat Menristek; b. Kompensasi hanya dapat dibayar jika data pendukung dan perhitungan kompensasi diajukan oleh penyedia kepada Sekretariat Menristek, dapat membuktikan kerugian nyata karena peristiwa kompensasi. c. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika data pendukung dan perhitungan kompensasi berbasis disampaikan oleh penyedia kepada Sekretariat Menristek, dapat dibuktikan perlunya waktu tambahan karena peristiwa kompensasi. e. Penyedia tidak berhak atas kompensasi dan / atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi atau mengatasi dampak Kompensasi Events. 18.PEMUTUSAN KONTRAK a. Penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan selesai atau Force Majeure terjadi. b. Dalam kasus kontrak dihentikan, Sekretariat Menristek harus membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai c. pemberitahuan tertulis tentang berakhirnya kontrak dapat dilakukan jika:

1) Penyedia lalai/ melanggarkontrak untuk melakukan kewajibannya dan tidak memperbaiki dalam jangka waktu yang telah ditentukan; 2) Tanpa persetujuan dari Supervisor / Sekretariat Menristek, tidak mulai pelaksanaan pekerjaan; 3) Penyedia menunda pekerjaan selama 1 minggu atau (tujuh) hari kalender dan penghentian program pelatihan tanpa persetujuan; 4) Penyedia berada dalam keadaan pailit; 5) Selama periode kontrak, penyedia gagal memperbaiki cacat mutu dalam waktu yang ditentukan oleh Sekretariat Menristek; 6) Hukuman untuk eksekusi penundaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia melebihi 5% (lima persen) dari harga kontrak dan Sekretariat Menristek menganggap bahwa penyedia tidak akan dapat menyelesaikan pekerjaan yang tersisa; 7) Penyedia terbukti korupsi, penipuan dan / atau pemalsuan dalam proses pengadaan akan diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan / atau keluhan tentang penyimpangan, tuduhan korupsi dan / atau pelanggaran persaingan yang dinyatakan oleh pihak yang berwenang. d. Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan dengan kesalahan penyedia jasa : 1) penyedia jasa membayar denda; dan 2) penyedia jasa termasuk dalam Daftar Hitam. 19.PEMBAYARAN a. Hasil prestasi Pembayaran disepakati kerja yang dilakukan oleh Sekretariat Menristek, dengan ketentuan sebagai berikut: 1) penyedia telah mengajukan tagihan setelah kontrak ditandatangani oleh kedua belah pihak; 2) pembayaran harus dikurangi nilai denda (jika ada) b. Sekretariat Menristek, setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus mengajukan permohonan pembayaran ke Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar. c. Jika ada perbedaan dalam perhitungan angsuran, Sekretariat Menristek dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang diperdebatkan. 20.PENYELESAIAN SENGKETA Sekretariat Menristek dan penyedia pelatihan wajib berusaha sungguhsungguh untuk menyelesaikan secara damai semua sengketa yang timbul dari atau terkait dengan kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara damai maka sengketa akan diselesaikan melalui mediasi, atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia. 21.LARANGAN PEMBERIAN KOMISI Penyedia menjamin bahwa tidak ada unit personil Sekretariat Menristek telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari kontrak. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran aturan ini adalah pelanggaran yang mendasar terhadap Kontrak.

Syarat Khusus Kontrak SUK 1 sampai 22

SUK 19

Setiap komunikasi tertulis untuk Sekretariat Kemenristek dialamatkan kepada: UP: Alamat Kantor: Jl Mh Thamrin No 8, Jakarta Pusat Lantai: 19, Gedung 2 BBPT Kota: Jakarta Code Pos: 10340 Negara: Indonesia Telephone: (021) 316-9960/9963. Facsimile number: (021) 310-2674 Setiap catatan komunikasi tertulis untuk Sekretariat Kemenristek dialamatkan kepada: UP: ________________ Alamat Kantor: __________________ Lantai: _____________________ Kota: ____________________ Code Pos: ___________________ Negara: __________________ Telephone: _______________________ Facsimile number: ___________________ Payment for services: Dilakukan dalam dua kali pembayaran Pembayaran dibayarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah. Pembayaran dilakukan melalui transfer Bank dari KPPN: Nama akun: ………………….. Nama Bank: …………………….. Nomor akun: ………………….

Lain lain

A. Kewajiban Lembaga Pelatihan untuk menyerahkan ke RIstek, catatan tagihan biaya tuition untuk kegiatan beasiswa dari pemberi kerja dan melaksanakan proses pembayaran sesaui dengan regulasi yang ada pada Pedoman Anti Korupsi yang berlaku bagi penerima dana pinjaman. B.

Hak Ristek untuk mendapatkan seluruh informasi, ataupun Bank Dunia dapat meminta catatan catatan yang terkait dengan pemabayan tuition fee jika dana yang diterima tersebut digunakan bukan untuk tujuan tuition fee.

APPENDIX 1 DAFTAR PEMBIAYAAN

APPENDIX 2 Bank’s Policy- Corrupt and Fraudulent Practices Guidelines for Procurement of Goods, Works, and Non-Consulting Services under IBRD Loans and IDA Credits & Grants by World Bank Borrowers, dated January 2011: “Fraud and Corruption: 1.16 It is the Bank’s policy to require that Borrowers (including beneficiaries of Bank loans), bidders, Training Providers, contractors and their agents (whether declared or not), subcontractors, sub-consultants, service providers or Training Providers, and any personnel thereof, observe the highest standard of ethics during the procurement and execution of Bank-financed contracts.1 In pursuance of this policy, the Bank: (a)

Defines, for the purposes of this provision, the terms set forth below as follows:

(i)

“Corrupt practice” is the offering, giving, receiving, or soliciting, directly or indirectly, of anything of value to influence improperly the actions of another party;2;

(ii)

“fraudulent practice” is any act or omission, including a misrepresentation, that knowingly or recklessly misleads, or attempts to mislead, a party to obtain a financial or other benefit or to avoid an obligation;3

(iii)

“Collusive practice” is an arrangement between two or more parties designed to achieve an improper purpose, including toinfluenceimproperly the actions of another party;4

(iv)

“Coercive practice” is impairing or harming, or threatening to impair or harm, directly or indirectly, any party or the property of the party to influence improperly the actions of a party;5

(v)

"Obstructive practice" is: (aa)

1

2

3

4

5

deliberately destroying, falsifying, altering, or concealing of evidence material to the investigation or

In this context, any action to influence the procurement process or contract execution for undue advantage is improper. For the purpose of this sub-paragraph, “another party” refers to a public official acting in relation to the procurement process or contract execution. In this context, “public official” includes World Bank staff and employees of other organizations taking or reviewing procurement decisions. For the purpose of this sub-paragraph, “party” refers to a public official; the terms “benefit” and “obligation” relate to the procurement process or contract execution; and the “act or omission” is intended to influence the procurement process or contract execution. For the purpose of this sub-paragraph, “parties” refers to participants in the procurement process (including public officials) attempting either themselves, or through another person or entity not participating in the procurement or selection process, to simulate competition or to establish bid prices at artificial, non-competitive levels, or are privy to each other’s bid prices or other conditions. For the purpose of this sub-paragraph, “party” refers to a participant in the procurement process or contract execution.

making false statements to investigators in order to materially impede a Bank investigation into allegations of a corrupt, fraudulent, coercive or collusive practice; and/or threatening, harassing or intimidating any party to prevent it from disclosing its knowledge of matters relevant to the investigation or from pursuing the investigation, or

(bb)

acts intended to materially impede the exercise of the Bank’s inspection and audit rights provided for under paragraph 1.16(e) below.

(b)

will reject a proposal for award if it determines that the bidder recommended for award, or any of its personnel, or its agents, or its sub-consultants, sub-contractors, service providers, Training Providers and/or their employees, has, directly or indirectly, engaged in corrupt, fraudulent, collusive, coercive, or obstructive practices in competing for the contract in question;

(c)

will declare mis-procurement and cancel the portion of the loan allocated to a contract if it determines at any time that representatives of the Borrower or of a recipient of any part of the proceeds of the loan engaged in corrupt, fraudulent, collusive, coercive, or obstructive practices during the procurement or the implementation of the contract in question, without the Borrower having taken timely and appropriate action satisfactory to the Bank to address such practices when

they occur, including by failing to inform the Bank in a timely manner at the time they knew of the practices;

6

7

(d)

will sanction a firm or individual, at any time, in accordance with the prevailing Bank’s sanctions procedures,6 including by publicly declaring such firm or individual ineligible, either indefinitely or for a stated period of time: (i) to be awarded a Bank-financed contract; and (ii) to be a nominated7;

(e)

will require that a clause be included in bidding documents and in contracts financed by a Bank loan, requiring bidders, Training Providers and contractors, and their sub-contractors, agents, personnel, consultants, service providers, or Training Providers, to permit the Bank to inspect all accounts, records, and other documents relating to the submission of bids and contract performance, and to have them audited by auditors appointed by the Bank.”

A firm or individual may be declared ineligible to be awarded a Bank financed contract upon: (i) completion of the Bank’s sanctions proceedings as per its sanctions procedures, including, inter alia, cross-debarment as agreed with other International Financial Institutions, including Multilateral Development Banks, and through the application the World Bank Group corporate administrative procurement sanctions procedures for fraud and corruption; and (ii) as a result of temporary suspension or early temporary suspension in connection with an ongoing sanctions proceeding. See footnote 14 and paragraph 8 of Appendix 1 of these Guidelines. A nominated sub-contractor, consultant, manufacturer or supplier, or service provider (different names are used depending on the particular bidding document) is one which has either been: (i) included by the bidder in its pre-qualification application or bid because it brings specific and critical experience and know-how that allow the bidder to meet the qualification requirements for the particular bid; or (ii) appointed by the Borrower.

APPENDIX 3 TOR

APPENDIX 4 Rincian Harga Kontrak