KABUPATEN BADUNG
DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2015
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BADUNG
KATA PENGANTAR
Syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya Laporan Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung Tahun 2015 dapat kami selesaikan tepat waktu. Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini mengungkap seluruh program dan kegiatan yang dilakukan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung dalam kurun waktu setahun yakni Tahun
2015.
Penyusunan
Laporan
Perjanjian
Kinerja
ini
merupakan
bentuk
pertanggungjawaban dan sekaligus bahan evaluasi terhadap Kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung dalam melaksanakan Visi dan Misinya selama setahun. Disamping hal tersebut diatas, pembinaan dan peningkatan pelaksanaan kurikulum pendidikan juga memegang peranan penting, apalagi setiap saat mengalami perubahanperubahan sejalan dengan paradigma yang dihadapi secara nasional dan lokal. Kami berharap, mudah-mudahan Laporan Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung ini memberi manfaat sebagai dasar berpikir dan bertindak secara logik, demokratis dan akuntabilitas dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat yang mandiri.
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung
Drs. I Ketut Widia Astika, MM Pembina Utama Muda NIP. 19601011 198603 1 021
1
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA JALAN RAYA SEMPIDI MENGWI – BADUNG BALI TELP:0361-9009265-266 FAX:0361-9009267
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : Nama Jabatan
: Drs. I Ketut Widia Astika, MM : Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung
selanjutnya disebut pihak pertama Nama Jabatan
: Anak Agung Gde Agung : Bupati Badung
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Mangupura, 2 Januari 2015 Pihak Kedua, Bupati Badung
Pihak Pertama Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung
Anak Agung Gde Agung
Drs. I Ketut Widia Astika, MM Pembina Utama Muda NIP. 19601011 198603 1 021
2
DAFTAR ISI
Hal KATA PENGANTAR..................................................................................................
1
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA................................................ .................
2
DAFTAR ISI ............................................................................................ .................
3
BAB
4
I.
BAB II.
BAB III.
PENDAHULUAN................................................................................... A. Latar Belakang ......………………………………………………………
4
B. Struktur Organisasi ……............……………………………………...
4
C. Tujuan Perjanjian Kinerja……………………………………………...
12
PERJANJIAN KINERJA .....................................................................
13
A. Sasaran Strategis .........................................................................
13
B. Indikator Kinerja Utama dan Program ...........................................
13
C. Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran……………………………….
15
PENUTUP .............................................................................................
16
LAMPIRAN-LAMPIRAN
3
BAB. I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Perubahan
paradigma
penyelenggaraan
pemerintahan
dari
sentralisasi
ke
desentralisasi seperti yang tertuang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah : Provinsi, Kabupaten/Kota membawa dampak terhadap proses perencanaan pembangunan khususnya perencanaan pembangunan di bidang pendidikan, dimana daerah selama ini yang hanya sebagai pelaksana dari berbagai program pusat saat ini harus membuat perencanaan sendiri sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing. Demikian juga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional membawa implikasi
terhadap menguatnya kemandirian daerah
dalam
pengelolaan pendidikan. Dengan pemberian otonomi yang lebih luas diharapkan daerah mempunyai kewenangan yang lebih besar dalam mengelola pendidikan, lebih mandiri, lebih berdaya saing dalam pengembangan program yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah berdasarkan pengambilan keputusan bersama atau keputusan partisipatif seluruh stakeholder. Di sisi lain sangat disadari bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan di suatu daerah perlu dilakukan melalui perencanaan yang matang dan terarah sebagai pegangan dan strategi bagi pengelola pendidikan yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung ini, adalah merupakan perjanjian yang komprehensif untuk mengoptimalkan pemanfaatan segala sumberdaya pendidikan yang ada dan yang mungkin diperoleh guna mencapai tujuan yang diinginkan. Perjanjian Kinerja ini dibuat berorientasi kedepan dan secara jelas diupayakan untuk menjembatani antara kondisi riil saat ini dan harapan yang ingin dicapai di masa depan dengan memperhatikan peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal, memperhatikan kekuatan dan kelemahan internal, mencari dan menemukan strategi dan program-program untuk memanfaatkan peluang dan kekuatan yang dimiliki serta mengatasi tantangan dan kelemahan yang ada guna mencapai tujuan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan dengan tingkat kepastian yang tinggi dan resiko yang kecil.
B.
Struktur Organisasi Sesuai Perda Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung, susunan Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Badung, terdiri dari : 1. Kepala Dinas; 2. Sekretariat terdiri dari : 4
-
Sub Bagian Umum ;
-
Sub Bagian Kepegawaian ;
-
Sub Bagian Keuangan ;
3. Bidang Pendidikan terdiri dari : -
Seksi Pendidikan Dasar ;
-
Seksi Pendidikan Menengah ;
-
Seksi Pendataan/Pelaporan ;
4. Bidang Tenaga Kependidikan terdiri dari : -
Seksi Tenaga Pendidikan TK/SD/SDLB ;
-
Seksi Tenaga Pendidikan SLTP ;
-
Seksi Tenaga Pendidikan SMA/SMK ;
5. Bidang PLS, Pemuda dan Olah Raga terdiri dari : -
Seksi Pendidikan PLS/Masyarakat ;
-
Seksi Pembinaan Generasi Muda ;
-
Seksi Olah Raga ;
6. Bidang Gedung dan Sarana terdiri dari : -
Seksi Gedung dan Peralatan ;
-
Seksi Pengadaan dan Pendistribusian ;
-
Seksi Pembukuan dan Alat Pelajaran ;
7. Unit Pelaksana Teknis 8. Kelompok Jabatan Fungsional. Tugas dan Fungsi 1) Kepala Dinas mempunyai tugas : a. Menyusun program / rencana kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; b. Melakukan koordinasi yang diperlukan antar Bagian / Dinas / Instansi / Badan / Kantor / Lembaga terkait sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; c. Mengkoordinir penyusunan dan perumusan langkah-langkah strategis dan operasional Dinas bersama para Kepala Bidang
dan Sekretaris di
lingkungan Dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. Merumuskan
kebijaksanaan
operasional
dalam
bidang
Pendidikan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; f. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5
g. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; h. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan; i. Menyusun rencana kebijaksanaan di bidang Pendidikan dalam rangka penetapan kebijaksanaan oleh Bupati; j. Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya untuk bahan perbaikan ke depan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; k. Membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban kepada atasan; l. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan; Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda; 2) Sekretariat mempunyai tugas : a. Menyusun rencana kegiatan Sekretariat berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Mengkooordinir para Kepala Sub Bagian dalam merumuskan program dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. Melakukan koordinasi yang diperlukan antar Bagian / Dinas / Instansi / Kantor / Lembaga terkait melalui Kepala Dinas untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; d. Menyusun dan merumuskan langkah-langkah operasional sekretariat Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; f. Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan di bidang tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; g. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 6
h. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan; i. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana pelaksanaan Sub.Bagian Umum, Sub. Bagian Kepegawaian dan Sub. Bagian Keuangan; j. Melaksanakan penyusunan rencana, program dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana; k. Melaksanakan
pengelolaan
administrasi
Keuangan,
administrasi
Kepegawaian, administrasi Umum, Kerumah tanggaan serta Kehumasan; l. Mengumpulkan mensistimasikan dan menganalisa data hasil pelaksanaan tugas Kependidikan; m. Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; n. Membuat laporan terhadap pelaksanaan
kegiatan di bidang tugasnya
sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban kepada atasan; o. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan; Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga; 3). Bidang Pendidikan mempunyai tugas : a. Menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksnaan tugas dinas sesuai dengan kebutuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Mengkoordinir para Kepala Seksi dalam merumuskan program dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. Melakukan koordinasi yang diperlukan dengan bidang lainnya dalam hal kenyamanan dan keterpaduan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. Menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; e. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; f. Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7
g. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; h. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan dengan petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan; i. Mempersiapkan rencana dan program pengembangan TK, SD, SDLB, SLB, SMP, SMA/SMK; j. Menyebarluaskan dan membimbing penggunaan pedoman dan petunjuk pelaksanaan dna penyelenggaran TK, SD, SDLB, SLB, SMP, SMA/SMK yang meliputi kurikulum tata usaha sekolah dan hubungan antara sekolah dengan masyarakat; k. Melakukan pembinaan pelaksanaan penerimaan murid baru TK, SD, SDLB, SLB, SMP dan SMA/SMK; l. Melakukan bimbingan evaluasi belajar, pelaksanaan kurikulum dan kegiatan ekstra kurikulum di lingkungan TK, SD, SDLB, SLB, SMP dan SMA/SMK; m. Mempersiapkan bahan usul pembangunan unit gedung baru, rehabilitasi dan penambahan ruang kelas baru dan sarana pendidikan lainnya pada SMP serta usul kelembagaan SMP; n. Mempersiapkan bahan rekomendasi pemberian ijin, perubahan akreditasi dan pemberian bantuan kepada TK, SD, SDLB, SLB, SMP dan SMA/SMK; o. Melakukan penyusunan statistik dan perkembangan daya tampung TK, SD, SDLB, SLB, SMP dan SMA/SMK; p. Melakukan bimbingan terhadap lembaga pengelola TK, SD, SDLB, SLB, SMP dan SMA/SMK; q. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data pelaksanaan kegiatan pendidikan TK, SD, SDLB, SLB, SMP dan SMA/SMK; r. Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; s. Membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban kepada atasan; t. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan; Bidang Pendidikan di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
8
4) Bidang Tenaga Kependidikan mempunyai tugas : a. Menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Mengkoordinir para Kepala Seksi dalam merumuskan program dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. Melakukan koordinasi yang diperlukan dengan Bidang lainnya dalam hal kenyamanan dan keterpaduan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. Menyusun langkah teknis operasional di bidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; e. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; f. Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; g. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; h. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan; i. Melaksanakan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kenaikan pangkat, cuti, pensiun, perkisaran/pengaturan kesejahteraan dan pengadministrasian yang meliputi tenaga guru TK, SD, SMP, SLB,dan SMA/SMK, tenaga fungsional pengawas termasuk yang ada di UPT dan SKB; j. Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; k. Membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban kepada atasan; l. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan. Bidang Tenaga Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
9
5) Bidang PLS, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas : a. Menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaaan tugas Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Mengkoordinir para Kepala Seksi dalam merumuskan program dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. Melakukan koordinasi yang diperlukan dengan bidang lainnya dalam hal kenyamanan dan keterpaduan tugas untuk kelancaran pelaksanaaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. Menyusun langkah teknis operasional di bidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; e. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; f. Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; g. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; h. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan; i. Mengkoordinasikan tugas-tugas Bidang PLS, Pemuda dan Olah Raga antar seksi dan pihak-pihak terkait; j. Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; k. Membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban kepada atasan; l. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan. Bidang PLS, Pemuda dan Olah Raga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga. 6) Bidang Gedung dan Sarana mempunyai tugas : a. Menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 10
b. Mengkoordinir para Kepala Seksi dalam merumuskan program dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. Melakukan koordinasi yang diperlukan dengan Bidang lainnya dalam hal kenyamanan dan keterpaduan tugas untuk kelncaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. Menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; e. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan
berdasarkan
peraturan
dan
Perundang-undangan
yang
diperlukan; f. Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; g. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; h. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan; i. Melaksanakan urusan dibidang perencanaan, pengadaan, penyaluran, pemeliharaan dan pembinaan sarana gedung dan sarana TK, SD/SLB, SMP, SMA/SMK
meliputi
alat-alat
pelajaran,
pembukuan,
gedung
dan
perlengkapannya serta pengendalian Perpustakaan Sekolah; j. Mengkoordinasikan tugas-tugas Bidang Gedung dan Sarana dan antar seksi serta pihak – pihak terkait; k. Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; l. Membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban kepada atasan; m. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan; Bidang Gedung dan Sarana dipimpin oleh seortang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.
11
C.
Tujuan Perjanjian Kinerja Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang bersih, dapat dipertanggungjawabkan serta memunculkan pencitraan publik yang positif, dilakukan penguatan kapasitas dalam menyusun kebijakan, rencana strategis dan operasional, system informasi dan system pembiayaan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan publik, peningkatan kapasitas dan kompetensi aparat dalam perencanaan dan penganggaran, peningkatan kapasitas dan kompetensi pengelola pendidikan, peningkatan ketaatan aparat pada peraturan perundang-undangan, memperbaiki manajemen pelayanan pendidikan, peningkatan pengawasan dan akuntabilitas pengelola pendidikan untuk mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Adapun Tujuan Perjanjian Kinerja adalah : 1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur; 2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; 3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi; 4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; 5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.
12
BAB. II
PERJANJIAN KINERJA
A. Sasaran Strategis Sasaran strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung disusun berdasarkan analisis SWOT yang menghasilkan berbagai strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara internal, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung akan terkait langsung dengan kesiapan pegawai, ketersediaan sarana dan prasarana, teknologi dan sarana lainnya. Konsekuensi logis dari hal ini adalah diperlukannya peningkatan kemampuan pegawai sejalan dengan kemajuan teknologi dan tersedianya sarana dan prasarana lainnya yang memadai . Faktor-faktor kunci keberhasilan memberikan fokus pada penetapan tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 tahun dan sasaran tahunan serta cara pencapaian tujuan yang dirinci dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan. Sasaran strategis yang akan dicapai dalam prioritas peningkatan aksesbilitas dan kualitas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yaitu Tuntasnya Wajib Belajar 12 Tahun Bagi Anak-Anak Usia Sekolah di Kabupaten Badung
B. Indikator Kinerja Utama dan Program Kebijakan pembangunan pendidikan, pemuda dan olahraga Tahun 2010-2015 dirumuskan berdasarkan visi, misi, tujuan sasaran dan target serta arah strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung. Kebijakan pembangunan pendidikan, pemuda dan olahraga ini juga memperhatikan komitmen pemerintah Kabupaten Badung yang mengacu pada Renstra Kementerian Pendidikan Nasional dan Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2010-2014. Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta meningkatkan Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), karena dalam Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama (IKU) ini akan menjadi kunci utama di dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan melalui pencapaian target strategis dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung sehingga Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat ditetapkan. Penetapan indikator kinerja SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Indikator kinerja SKPD ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator sasaran SKPD setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat dicapai. Berikut ini memberikan informasi mengenai Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, dan target capaian selama lima tahun dari Tahun 2011 hingga Tahun 2015 sebagaimana Tabel berikut : 13
Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan melalui Renstra 2010-2015, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung dalam Tahun 2015 telah menetapkan 13 program antara lain Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Perencanaan dan penganggaran SKPD, Program Pendidikan Anak Usia Dini, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Program Pendidikan Menengah, Program Pendidikan Non Formal, Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dan Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga dengan 192 jenis kegiatan yang diukur berdasarkan indikator sasaran serta target pencapaiannya. Dengan demikian Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung Tahun 2015, telah dapat disusun sesuai dengan arahan dari Pemerintah Kabupaten Badung sebagai suatu syarat pertanggungjawaban pelaksaan tugas-tugas Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga selama kurun waktu satu tahun anggaran yakni Tahun 2015. C. Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Pemerintah Kabupaten Badung menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan daerah dengan mengalokasikan anggaran pendidikan mencapai 20,48% dari total APBD Kabupaten Badung Tahun 2015 dengan Anggaran Belanja sebesar Rp.684.950.976.606,00. Anggaran pendidikan yang besar tersebut diarahkan untuk pelaksanaan berbagai program dan kegiatan SKPD Dinas pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2014. Urusan Wajib Pendidikan dengan Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Badung dengan rincian alokasi anggaran sebagai berikut : 1. Belanja Tidak Langsung
: Rp. 502.946.219.530,00
2. Belanja Langsung
: Rp. 182.004.757.076,00
a. Belanja Pegawai
: Rp. 29.388.268.100,00
b. Belanja Barang dan Jasa
: Rp. 50.706.198.100,00
c. Belanja Modal
: Rp. 101.910.290.876,00
Akan tetapi untuk tidak mengurangi arti penting dari laporan ini secara keseluruhan dimana di dalam upaya melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ada, sudah pasti ada hambatan-hambatannya, namun kalau dilihat dari cakupan pekerjaan, karakteristik yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung sudah dapat kita selesaikan sesuai dengan yang direncanakan dan untuk dimasa yang akan dating kita akan berupaya terus untuk meningkatkan pencapaian kinerja SKPD.
14
BAB. III PENUTUP
Laporan Perjanjian Kinerja bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung, RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2010-2015 merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2015. Laporan Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung Tahun 2015 telah mengakomodasi kebutuhan penyesuaian akan program dan kegiatan prioritas yang memungkinkan terlaksananya seluruh tugas, wewenang, dan tanggungjawab
Dinas
Pendidikan
Pemuda
dan
Olahraga
Kabupaten
Badung.
Restrukturisasi program dan kegiatan prioritas dimaksud telah menuangkan indikator pencapaian sasaran dan target secara jelas sehingga akuntabilitas kinerja pelaksana kegiatan prioritas dapat tercapai. Dokumen Perjanjian Kinerja ini diharapkan mampu mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan sehingga Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung dapat mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil.
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung
Drs. I Ketut Widia Astika, MM Pembina Utama Muda NIP. 19601011 198603 1 021
15
PERJANJIAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SKPD : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung Tahun : 2015 No.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
(1)
(2)
(3)
(4)
1
Tuntasnya wajib belajar 12 tahun bagi anak-anak usia sekolah
2
Mewujudkan pendidikan yang bermutu dan kompetitif
3
Mewujudkan tenaga pendidik, siswa yang bermutu dan kompetitif
1. Persentase anak usia sekolah yang tuntas wajib belajar 12 tahun 2. Persentase angka melek huruf Jumlah perolehan prestasi akademik dan non akademik 1. 2. 3. 4.
Persentase Kualifikasi Guru S1 Persentase angka lulusan Persentase angka kenaikan Persentase angka melanjutkan dari SD ke SMP 5. Persentase angka melanjutkan dari SMP ke SM
4
Mewujudkan pemuda maju, berkarakter, berkapasitas dan berdaya saing
Jumlah bidang kepeloporan yang mendapat prestasi di tingkat provinsi, nasional dan regional
5
Mewujudkan olahragawan yang berprestasi pada kompetisi di tingkat provinsi, nasional dan regional.
1. Jumlah atlit yang berprestasi di tingkat provinsi, nasional dan regional 2. Jumlah cabang olahraga yang mendapatkan juara di tingkat propinsi, nasional dan regional
Program
Anggaran Rp.
20.664.015.950
Dana APBD
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Rp.
638.110.000
Dana APBD
3 Peningkatan Disiplin Aparatur
Rp.
75.000.000
Dana APBD
4 Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5 Perencanaan dan penganggaran SKPD
Rp.
221.794.100
Dana APBD
Rp.
8.420.800
Dana APBD
6 Pendidikan Anak Usia Dini
Rp.
4.547.397.950
Dana APBD
7 Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Rp.
127.199.186.461
Dana APBD
8 Pendidikan Menengah
Rp.
14.996.040.015
Dana APBD
9 Pendidikan Non Formal
Rp.
1.987.110.800
Dana APBD
10 Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Rp.
4.021.108.350
Dana APBD
11 Manajemen Pelayanan Pendidikan
Rp.
219.521.300
Dana APBD
12 Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Rp.
801.210.350
Dana APBD
13 Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
Rp.
6.625.841.000
Dana APBD
JUMLAH Rp.
182.004.757.076
Dana APBD
ANAK AGUNG GDE AGUNG
100,00 % 12 Prestasi
100,00 100,00 100,00 100,00
5 Bidang
110 Atlit 16 Cabang
MANGUPURA, 2 JANUARI 2015 KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BADUNG
DRS. I KETUT WIDIA ASTIKA, MM PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19601011 198603 1 021
% % % %
100,00 %
Keterangan
1 Pelayanan Administrasi Perkantoran
BUPATI BADUNG,
100,00 %
