K E M EN T ERI A N K E L AU T A N D AN P ERI K AN A N B A D AN P EN G E M B AN G A N S UM B E RD A Y A M AN U S I A K E L A U TA N D AN PE RI K A N A N
SEKOLAH USAHA PERIKAN AN MENENG AH NEGERI TEGAL JL MARTOLOYO KOTAK POS 22 TEGAL 52
TELPON (0283) 356246 / FAKSIMILE (0283) 320887
http://www.supmn-tegal.sch.id
Email:
[email protected]
BERITA ACARA ADDENDUM DOKUMEN PENGADAAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG ASRAMA PUTRA SUPM KUPANG TAHUN ANGGARAN 2014 Nomor : 1546/SUPM-TGL/PL.420/V/2014 Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh delapan bulan Mei tahun dua ribu empat belas (28-05-2014), Sehubungan dengan evaluasi dari konsultan perencana untuk pekerjaan pembangunan asrama putra pada SUMP Kupang Tahun Anggaran 2014 dan koordinasi dengan Pejabat Pembuat Komitmen, bahwa jenis kontrak diganti, yang sebelumnya KONTRAK LUMPSUM diganti menjadi KONTRAK HARGA SATUAN, sehingga terdapat beberapa perubahan pada dokumen lelang, yang dituangkan dalam addendum sebagai berikut :
Dokumen addendum terlampir Addendum ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Dokumen Pengadaan Nomor : 1208/SUPM-TGL/PL.420/V/2014 tanggal 24 Mei 2014. Ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Pengadaan Nomor : 1208/SUPM-TGL/PL.420/V/2014 tanggal 24 Mei 2014 tetap berlaku sepanjang tidak diubah dalam Dokumen Addendum.
Demikian Berita Acara Adendum Dokumen Pengadaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Tegal, 28 Mei 2014
Ttd Panitia Pengadaan Pembangunan Gedung SUPM Kupang Tahun Anggaran 2014
Lampiran BA.Addendum Dok.Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Asrama Putra SUPM Kupang Tahun Anggaran 2014 Nomor : 1546/SUPM-TGL/PL.420/V/2014
BAB III.INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) Semula tertulis : ……………………….. 16. Harga 16.1 Harga penawaran ditulis dengan jelas dalam angka dan Penawaran huruf. 16.2 Peserta mencantumkan harga satuan untuk tiap mata pembayaran/pekerjaan dalam Daftar Kuantitas dan Harga ( untuk kontrak lumpsum daftar kuantitas dan harga ini tidak dapat dijadikan dasar sebagai kerugian Negara). 16.3 Biaya overhead dan keuntungan serta semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain serta biaya asuransi yang harus dibayar oleh penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi ini diperhitungkan dalam total harga penawaran. Menjadi : 16. Harga Penawaran
16.1
Harga penawaran ditulis dengan jelas dalam angka dan huruf. 16.2 kontrak harga satuan, peserta mencantumkan harga satuan dan harga total untuk tiap mata pembayaran/pekerjaan dalam Daftar Kuantitas dan Harga. Jika harga satuan ditulis nol atau tidak dicantumkan maka pekerjaan dalam mata pembayaran tersebut dianggap telah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan pekerjaan tersebut tetap harus dilaksanakan. 16.3 Biaya overhead dan keuntungan serta semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah serta biaya asuransi yang harus dibayar oleh penyedia untuk pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi ini diperhitungkan dalam total harga penawaran. 16.4 Jenis kontrak yang akan dipergunakan kontrak harga satuan.
Semula tertulis : ……………………… 27. Evaluasi Penawaran 27.1 Dokumen penawaran dengan 1 (satu) file (sampul) Sistem Gugur: 27.1.A) Dilakukan koreksi aritmatik sebelum evaluasi penawaran .Koreksi aritmatik untuk penawaran kontrak lump sum yang melampirkan daftar kuantitas dan harga hanya dilakukan untuk menyesuaikan volume pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga dengan yang tercantum dalam Dokumen pengadaan tanpa mengubah nilai penawaran. Menjadi : ………………………… 27. Evaluasi Penawaran 27.1 Dokumen penawaran dengan 1 (satu) file (sampul)Sistem Gugur: 27.1.A) Sebelum evaluasi harga,dilakukan koreksi aritmatik dengan ketentuan: a Kontrak Harga Satuan pada bagian Harga Satuan: 1) volume dan/atau jenis pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan; 2) apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan, dilakukan pembetulan, dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah; 3) jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan harga satuan pada daftar kuantitas dan harga tetap dibiarkan kosong; 4) jenis pekerjaan yang tidak tercantum dalam daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan dan harga satuan pekerjaan dimaksud dianggap nol; dan 5) hasil koreksi aritmatik pada bagian harga satuan dapat mengubah nilai total harga penawaran sehingga urutan peringkat dapat menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari urutan peringkat semula;
semula tertulis ………………………………………….. 27.5.A) 2) Untuk kontrak lump sum: a. apabila ada perbedaan antara penulisan nilai harga penawaran antara angka dan huruf maka nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan huruf; b. apabila penawaran dalam angka tertulis dengan jelas sedangkan dalam huruf tidak jelas, maka nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan angka; atau c. apabila penawaran dalam angka dan huruf tidak jelas, maka penawaran dinyatakan gugur. Menjadi ………………………………………… 27.5.A)2) Untuk Kontrak Harga Satuan: a. harga satuan penawaran yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh perseratus) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS, dilakukan klarifikasi. Apabila setelah dilakukan klarifikasi, ternyata harga satuan tersebut dinyatakan timpang maka harga satuan timpang hanya berlaku untuk volume sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga. Jika terjadi penambahan volume, harga satuan yang berlaku sesuai dengan harga dalam HPS; b. mata pembayaran yang harga satuannya nol atau tidak ditulis dilakukan klarifikasi dan kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan. Harganya dianggap termasuk dalam harga satuan pekerjaan lainnya;
BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)
Semula tertulis …………………. B. Persyaratan Kualifikasi
1. Peserta Kualifikasi yang berbadan usaha harus memiliki surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang sudah dikonversi sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 08/PRT/M/2011 Tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi ; kualifikasi grade 5 (usaha Non kecil) yang masih berlaku 2. Peserta Kualifikasi memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) sebagai berikut : a. Bidang Jasa Pelaksana Konstruksi bangunan gedung subkualifikasi jasa pelaksana konstruksi bangunan pendidikan yang sudah dikonversi sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 08/PRT/M/2011 Tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi ; 3. Perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya atau peserta perorangan, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya, dinyatakan dalam surat pernyataan disertai bukti dari instansi terkait; 4. NPWP dan PKP Perusahaan 5. Telah melunasi kewajiban PPh Badan Tahun terakhir, serta PPh Pasal 21/23 atau, Angsuran PPh Pasal 25Masa atau PPN Masa 3 bulan terakhir ( Januari, Februari dan Maret 2014) atau dapat digantikan dengan Surat Keterangan Fiskal (SKF) yang diterbitkan tahun 2013 . 6. Badan usaha/manajemen perusahaan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya. 7. Memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan pembangunan gedung minimal 2 (dua) lantai dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir; kecuali bagi penyedia yang berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun. 8. Memiliki pengalaman pada subbidang sebagaimana tertuang pada LDP. 9. Memiliki Tenaga Ahli dengan kualifikasi
keahlian sebagaimana tertuang pada LDP. 10. Memiliki Tenaga Teknis dengan kualifikasi kemampuan sebagaimana tertuang pada LDP. 11. Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta paling kecil sebesar Rp. 427.020.000,- (10 % dari HPS) 12. Memiliki kemampuan untuk menyediakan fasilitas / peralatan / perlengkapan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi ini sebagaimana tertuang dalam LDP. 13. Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu ISO 9001: 2008, OHSAS 18001 dan Sertifikat Manajemen Lingkungan (ISO 14001:2004) 14. Memiliki Kemampuan Dasar (KD) pada pekerjaan yang sejenis dan kompleksitas yang setara sesuai dengan sub bidang pekerjaan dalam poin 2 di atas sebesar 3 NPt (NPt = Nilai pengalaman tertinggi pada sub bidang pekerjaan yang sesuai dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir); a. dalam hal kemitraan / KSO yang diperhitungkan adalah KD dari perusahaan yang mewakili kemitraan / KSO; b. KD sekurang-kurangnya sama dengan nilai total HPS; c. pengalaman perusahaan dinilai dari sub bidang pekerjaan, nilai kontrak dan status peserta pada saat menyelesaikan kontrak sebelumnya; 15. Mempunyai Sisa Kemampuan Paket (SKP), dengan ketentuan: SKP = KP – jumlah paket yang sedang dikerjakan KP = Kemampuan menangani paket pekerjaan KP = 6 atau KP = 1,2 N. N = Jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir; Menjadi ………………………………………. B. Persyaratan 1. Peserta Kualifikasi yang berbadan Kualifikasi usaha harus memiliki surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang sudah dikonversi sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 08/PRT/M/2011 Tentang Pembagian
Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi ; kualifikasi grade 5 (usaha Non kecil) yang masih berlaku 2. Peserta Kualifikasi memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) sebagai berikut : a. Bidang Jasa Pelaksana Konstruksi bangunan gedung subkualifikasi jasa pelaksana konstruksi bangunan pendidikan yang sudah dikonversi sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 08/PRT/M/2011 Tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi ; 3. Perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya atau peserta perorangan, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya, dinyatakan dalam surat pernyataan disertai bukti dari instansi terkait; 4. NPWP dan PKP Perusahaan 5. Telah melunasi kewajiban PPh Badan Tahun terakhir, serta PPh Pasal 21/23 atau, Angsuran PPh Pasal 25Masa atau PPN Masa 3 bulan terakhir ( Januari, Februari dan Maret 2014) atau dapat digantikan dengan Surat Keterangan Fiskal (SKF) yang diterbitkan tahun 2013 . 6. Badan usaha/manajemen perusahaan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya. 7. Memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan pembangunan gedung minimal 2 (dua) lantai dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir; kecuali bagi penyedia yang berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun. 8. Memiliki pengalaman pada subbidang sebagaimana tertuang pada LDP. 9. Memiliki Tenaga Ahli dengan kualifikasi keahlian sebagaimana tertuang pada LDP. 10. Memiliki Tenaga Teknis dengan kualifikasi kemampuan sebagaimana tertuang pada LDP. 11. Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta paling kecil sebesar Rp. 427.020.000,- (10 % dari HPS) 12. Memiliki kemampuan untuk menyediakan fasilitas / peralatan / perlengkapan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi ini sebagaimana tertuang dalam LDP.
13. Memiliki Kemampuan Dasar (KD) pada pekerjaan yang sejenis dan kompleksitas yang setara sesuai dengan sub bidang pekerjaan dalam poin 2 di atas sebesar 3 NPt (NPt = Nilai pengalaman tertinggi pada sub bidang pekerjaan yang sesuai dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir); a. dalam hal kemitraan / KSO yang diperhitungkan adalah KD dari perusahaan yang mewakili kemitraan / KSO; b. KD sekurang-kurangnya sama dengan nilai total HPS; c. pengalaman perusahaan dinilai dari sub bidang pekerjaan, nilai kontrak dan status peserta pada saat menyelesaikan kontrak sebelumnya; 14. Mempunyai Sisa Kemampuan Paket (SKP), dengan ketentuan: SKP = KP – jumlah paket yang sedang dikerjakan KP = Kemampuan menangani paket pekerjaan KP = 6 atau KP = 1,2 N. N = Jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir;
