Doc: JICA – UNESCO, 2008
PENGELOLAAN ANGGARAN BENCANA BERSUMBER DARI APBD
RPPKG
/i ka
Penyusunan RKPD
6 Musrenbang Kab/ Kota
7
Keputusan tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Penyusunan RKA-SKPD
8
Renja SKPD Forum SKPD
Rancangan 9Pembahasan APBD
Musrenbang Kecamatan
Musrenbang Desa
10 Penetapan Perda APBD
Alur Perencanaan dan Penganggaran Pedoman
Renja - KL
Pedoman
RPJP Nasional
Pedoman
RKA-KL
Rincian APBN
RAPBN
APBN
Diacu Dijabar kan
RPJM
Pedoman
RKP
Nasional
Pemerintah Pusat
Renstra KL
Pedoman
RENAS PB Diacu
Pedoman
RPJM Daerah
Diserasikan melalui Musrenbang Pedoman
Dijabark an
RKP Daerah
RAPBD
APBD
RKA SKPD
Rincian APBD
R PB Pedoman
Renstra SKPD
Diacu Pedoman
UU 25/2004 ttg SPPN
Renja SKPD
Pedoman
UU 17/2003 ttg KN
Pemerintah Daerah
RPJP Daerah
Diperhatikan
J : Perencanaan RPJMD
RKPD
PEDUM APBD o/ MDN KUA
PPAS
Nota Kesepakatan Pedoman Penyusunan RKA-SKPD o/ KDH RKA-SKPD
: c D : Cc
Pelaksanaan
Penatausahaan
Rancangan DPA-SKPD Verifikasi DPA-SKPD
Penatausahaan Pendapatan • Bendahara penerimaan wajib menyetor penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambatlambatnya 1 hari kerja
Penatausahaan Belanja
Pelaksanaan APBD Pendapatan Belanja
• Penerbitan SPM-UP, SPMGU, SPM-TU dan SPM-LS oleh Kepala SKPD • Penerbitan SP2D oleh PPKD
Pembiayaan Laporan Realisasi Semester Pertama
Penatausahaan Pembiayaan
Evaluasi Raperda APBD oleh Gubernur/ Mendagri
Perda APBD
Evaluasi R P-APBD Oleh Gbrnr/MDN Perda P-APBD
:
I
Pertgjwban
Pemeriksaan
Disusun dan disajikan Sesuai SAP Laporan Keuangan Pemerintah Daerah • • • •
LRA Neraca Lap. Arus Kas CaLK
Laporan Keuangan diperiksa oleh BPK
Raperda PJ Pel APBD Persetujuan Bersama (KDH + DPRD)
• Dilakukan oleh PPKD
setelah 3 hari
RAPBD R P-APBD
DA :
Kekayaan dan Kewajiban daerah • • • • • •
Kas Umum Piutang Investasi Barang Dana Cadangan Utang
Akuntansi Keuangan Daerah
Evaluasi o/ Gubernur/MDN 15 hari 7 hari penyesuaian o/ Pemda Perda PJ Pel APBD
DPRD melakukan pengawasan bukan pemeriksaan
PENDANAAN UNTUK PENANGGULANGAN BENCANA DALAM APBD
APBD PENDAPATAN
BELANJA LANGSUNG
PENDAPATAN DANA DARURAT
PROGRAM KEGIATAN SKPD TERKAIT
PENDAPATAN HIBAH
BELANJA TDK LANGSUNG
BELANJA TIDAK TERDUGA BELANJA BANTUAN KEUANGAN BELANJA HIBAH
PENDAPATAN BANTUAN KEUANGAN
BELANJA BANTUAN SOSIAL
BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai
• Merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Belanja Bunga
• Digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (principal outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
Belanja Subsidi
• Digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
Lanjutan …. Belanja Hibah
• Digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
Belanja Bantuan Sosial
• Digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat
Belanja Belanja Bagi Hasil
• Digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah Iainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Lanjutan ….
Belanja Bantuan Keuangan
• Digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa, dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan dan kepada partai politik.
Belanja Tidak Terduga
• Merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
BELANJA LANGSUNG
o: – o: I : C o: o
• Untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
:
• Digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah, termasuk barang yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga. • Digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.
ALOKASI ANGGARAN TAHAPAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM APBD
PENGANGGARAN TAHAP PRABENCANA
PENGANGGARAN TANGGAP DARURAT BENCANA
APBD
PENGANGGARAN PASCA BENCANA
PENGANGGARAN DALAM RANGKA TAHAP PRABENCANA
Tidak Terjadi Bencana a. fasilitasi penyusunan rencana penanggulanganbencana;
Potensi bencana a. kegiatan kesiapsiagaan;
b. Prog pengurangan risiko bencana;
c. program pencegahan bencana; d. pemaduan perencanaan pembangunan dgn perencanaan penanggulangan bencana; e. penyusunan analisis risiko bencana; f. fasilitasi pelaksanaan dan penegakan rencana tataruang; g. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana; h. penyusunan standar teknis penanggulangan bencana
b. pembangunan sistem peringatan dini; dan c. kegiatan mitigasi bencana.
PENGANGGARAN TANGGAP DARURAT TANGGAP DARURAT BENCANA Dana Siap Pakai
APBD Belanja Tdk Langsung
BTT BUD
BNPP
SKPD
PEMDA
PP 58/2005 Pasal 27
KEPALA DAERAH
PERMENDAGRI NO 21 TAHUN 2011
/fia
/fia
PERNYATAAN TANGGAP DARURAT & KEPUTUSAN KEPALA DAERAH
n1(1
KEPALA BPBD
RKB Ø Pasal 162 Ayat (8.c) Permendagri No. 21/2011 Ø BUD mencairkan dana paling lambat 1 hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB Ø pencairan dana mekanisme TU Ø penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri Ø kepala BPBD bertanggungjawab secara fisik dan keuangan kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap
PPKD (BUD)
PP 58/2005 Pasal 27 Klasifikasi belanja menurut jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: • a. Belanja pegawai; • b. belanja barang dan jasa; • c. belanja modal; • d. bunga; • e. subsidi; • f. hibah; • g. bantuan sosial; • h. belanja bagi hasil dan bantuan keuangan; dan • i. belanja Pdak terduga.
PENGANGGARAN DALAM RANGKA TANGGAP DARURAT a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
e. pangan;
b. pertolongan darurat;
f. sandang;
c. evakuasi korban bencana;
d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
g. pelayanan kesehatan; dan h. penampungan serta tempat hunian sementara.
fiB
fiB
ARS P ( S E A O C A P C n S E 0 ONA ( (1P C A0 1A C A1 81 s kB S S E C A P C n SE 0 ONA s bB A (CNA0( P2E C A P C A0NSN ONA A1C ( e (A 0A (CNA0 (P A 0 uP Au1 A 0 1 C E SP O A E P nO B j B AS 0 u A1C C E SP 0 1 ( e C AS 0 K • / A S0 C A P C n SE 0 5 PE 1S n C 0 P SP 0A S P K( C0 1 N0uE ( O Au0S P0 E S Pu SE C1 ( 0 AuO SuSE C1u( (Nu C AS 0 C A P C n SE 0 O PSSP n n 0 AOP 0 C A P sB mB A S0 C A P C n SE 0 5 PE 1S n C 0 P( e S KC A 1 OA 0u ( 0u0 1 ( SE 5 NO(P S 0 A0 C 1O1 C A P C n S E 0 A0 SP n
kB A R( 5( e C AS 0 A 1A 00 AE ( 1OS 0 0A (CNA0 (P A 1A0 A 0 uS1 0u 1 A B • u u R( A1C C AS 0 0 1 ( A0 R( n PC AS1O 1 01OC E A(P C1P 5SN (NAuC A P O 0 1Su( A0 C A P O 5C AP 2( RS 5R E 0 5 AE 5 SPC A 1A0 C AS 0 SP n n A(P0 ( E 0A 2 O C AE B • A AO 2E 0 C A 1A0 B •
bB d M O1( PONA uC E O E u ( e (A 0A (CNA0( P A 0 uP Au 1 A u 0 1 C E SP O A E P nO B A 0A (CNA0 (P0 A( 10 PC AS1O 1 01OE NSN ONA n C AS1 PCP O O 0 E C0 n S P E B p S0 MO 1( Pu A1C C AS 0 0 1 MO 1( PB • PE O (1 C AS 0 MO 1( P 0A S P KO 0N E n 0 u0 1u0S P0 E S Pu(A 1 0 u( C0 1 N0u NAE S P uC AS 0 MO 1( PSP n B
4. AIR BERSIH DAN SANITASI pengadaan air bersih adalah mengambil dan atau membeli air bersih termasuk di dalamnya melakukan proses penyaringan. ① Pengadaan air bersih, baik pengadaan air bersih di lokasi bencana maupun mendatangkan dari luar daerah. ② Pengadaan/perbaikan sanitasi. ③ Alat dan bahan pembuatan air bersih, berupa peralatan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan sanitasi termasuk mobil toilet. ④ Sewa alat dan pembelian bahan sarana pendukung untuk pemulihan fungsi sumber air bersih ⑤ Transportasi, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian bahan bakar minyak untuk pengiriman air bersih, pengiriman peralatan dan bahan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih, dan peralatan sanitasi ke lokasi penampungan sementara.
5. PANGAN ① Pengadaan pangan, berupa makanan siap saji dan penyediaan bahan makanan.(makanan siap saji seperP nasi bungkus, roP dan sejenisnya,Keperluan pangan khusus untuk bayi, ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia, seperP susu, makanan bayi, makanan ibu hamil, menyusui dan lansia) ② Pengadaan dapur umum, berupa dapur lapangan siap pakai, alat dan bahan pembuatan dapur umum seperP batu bata, semen, tenda, dan perlengkapan dapur umum lainnya, termasuk di dalamnya adalah pengadaan perlengkapan makan darurat;. ③ Transportasi untuk distribusi bantuan pangan, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian bahan bakar minyak. Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman pangan dari tempat lain ke lokasi kejadian, maupun dari dapur umum ke tempat pengungsian dan atau tempat terisolir, termasuk pengiriman alat dan bahan pengadan dapur umum.
rB d
( u A1C CO P 1E 1E e( O u C AS O C ( n PuO C AS1 2 1Au C AS OC O 1(1( e P0 e( B a PE O (1 CO P 1E 1E e( O 0A SP C OP S E u S u ( 0 AuON (u( A E uCO P 0 u( C0 1 O ( ONS uC AS OC ( S 0 5P u ( R P( n sB a PE O (1 ( n P 0A SP CNCNOu N u ( S u( SPE 10 n PuC ASO u( NuO SE 1 1 01O n P ( R P( n sB a PE O (1 O C AS1 2 1A 0A SP OP (A 1 uOP u ( SPE 10uCPnE u ( R P( n sB a PE O (1 C AS OC O 1(1( e P0 e( S C E S 10e P0 ( R P( n B d A (CNA0( P1 01O P(0AP 1(P
TE d
N 0 8N 0 1 01OONA O 1(1( n P0 E C0 C 1 (P sB p C A S0 n P ( C A2 ( 1 u ( E CNuu(PO0 P PuC( 0 P Pu P(P O0 ( R P( n sB : A (CNA0( P1 01O P(0AP 1(P 01 (
gB d
1 P ( E 0A u 0A SP u A O u 1 N C AE SP n s p 0 sB : S ( 2 1A 0A SP E 0 A( uM S u2OA u( SPE 10u O 01 2 1A ( R P( n sB . (A C A u 0A SP O SuSE C1u ( R P( n sB w S0 u A1C C AS 0 n PC AS1O 1 01OC E 10 0 E C0 C E C1 0 E C0 1 P ( E 0A u( C A2 S 0 C A01O ( A s ; A (CNA0( P S E A O P(0AP 1(P
PERPRES 70 TAHUN 2012 Pasal 38 Keadaan tertentu
APBD Belanja Langsung Program Kegiatan
PENGANGGARAN DALAM RANGKA TAHAP PASCABENCANA
a. perbaikan lingkungan daerah bencana; b. perbaikan prasarana dan sarana umum; c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat; d. pemulihan sosial psikologis; e. pelayanan kesehatan; f. rekonsiliasi dan resolusi konflik; g. pemulihan sosial ekonomi budaya; h. pemulihan keamanan dan ketertiban; i. pemulihan fungsi pemerintahan; j. pemulihan fungsi pelayanan publik.
a. pembangunan kembali prasarana dan sarana; b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat; c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat; d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana; e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat; f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya; g. peningkatan fungsi pelayanan publik; atau h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
PERPRES 70 TAHUN 2012 PASAL 38 KEADAAN
(
C A 1A0 n 2 O P( PA O S1E n e O 01 C n S (P C O AR n A 1( ( A 52 O C 0 P01 1 01OK
TERTENTU
a OP0 S E SE 50 1
50 1 (N(PS s
N
PASAL 90 PENUNJUKAN LANGSUNG
a SE
A
O C
s 50 1
a O P 0 O A1(O (A 5CA( A n C 0 E 2O O P0 C Sn C1 SP
ALOKASI ANGGARAN PASCA BENCANA DALAM APBD 1. Sebelum Penetapan APBD
8
2. Setelah Penetapan APBD
8 1. Menggunakan BTT Pergeseran ke Belanja Prog dan Kegiatan SKPD Terkait 2. Menggunakan dana hasil rasionalisasi/penjadwalan ulang program dan kegiatan yg krg prioritas
PERMENDAGRI NO 27 THN 2013 APBD TA 2014
PENYEDIAN ANGGARAN BENCANA
1. Program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer dan sudah jelas peruntukannya seperti Dana Darurat, Dana Bencana Alam, dan pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya, yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan mendahului penetapan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dengan cara: a. menetapkan peraturan kepala daerah tentang perubahan penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD; b. menyusun RKA-SKPD dan mengesahkan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan; c. ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD, atau dicantumkan dalam LRA, apabila pemerintah daerah telah menetapkan perubahan APBD atau tidak melakukan perubahan APBD.
2. Penyediaan anggaran untuk penanggulangan bencana alam/bencana sosial dan/atau pemberian bantuan kepada daerah lain dalam rangka penanggulangan bencana alam/bencana sosial dapat memanfaatkan saldo anggaran yang tersedia dalam Sisa Lebih Perhitungan APBD tahun anggaran sebelumnya dan/atau dengan melakukan penggeseran Belanja Tidak Terduga atau dengan melakukan penjadwalan ulang atas program dan kegiatan yang kurang mendesak, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1) Penyediaan anggaran untuk mobilisasi tenaga medis dan obat-obatan, logistik/ sandang dan pangan diformulasikan kedalam RKA-SKPD yang secara fungsional terkait dengan pelaksanaan kegiatan dimaksud. 2) Penyediaan anggaran untuk bantuan keuangan yang akan disalurkan kepada provinsi/kabupaten/kota yang dilanda bencana alam/bencana sosial dianggarkan pada Belanja Bantuan Keuangan. Sambil menunggu Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013, kegiatan atau pemberian bantuan keuangan tersebut di atas dapat dilaksanakan dengan cara melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran APBD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013. Apabila penyediaan anggaran untuk kegiatan atau bantuan keuangan dilakukan setelah Perubahan APBD agar dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran. 3) Pemanfaatan saldo anggaran yang tersedia dalam Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Anggaran sebelumnya dan/atau dengan melakukan penggeseran Belanja Tidak Terduga untuk bantuan penanggulangan bencana alam/bencana sosial diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan.
Belanja Bantuan Sosial KRITERIA DALAM PEMBERIAN BANSOS HANYA DIBERIKAN KPD CALON PENERIMA YANG DITUJUKAN UNTUK MELINDUNGI DARI KEMUNGKINAN RESIKO SOSIAL. MEMILIKI IDENTITAS YG JELAS DAN BERDOMISILI DALAM WIL ADMINISTRATIF PEMERINTAHAN DAERAH BERKENAAN. 8
TDK DIBERIKAN SETIAP TAHUN ANGGARAN, (KECUALI DLM KEADAAN TERTENTU DAPAT BERKELANJUTAN)
SESUAI DENGAN TUJUAN PENGGUNAANNYA
1. Rehabilitasi Sosial : Ditujukan utk memenuhi dan mengembangkan kemampuan sesorang yg mengalami disfungsi sosial agr dpt melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar 2. Perlindungan Sosial : ditujukan utk mencegah dan menangani resiko dr guncangan dan kerentanan sosial sesorang, keluarga, kel masyarakat agr kelangsungan hidupnya dpt dipenuhi sesuai dgn kebutuhan dasar minimal. 3. Pemberdayaan Sosial : ditujukan utk menjadikan sesorang atau kel masyarakat yg mengalami masalah sosial mempunyai daya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. 4. Jaminan Sosial : merupakan skema yg melembaga utk menjamin penerima bantuan agr dpt memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yg layak. 5. Penangulangan Kemiskinan : merupakan kebijakan program dan kegiatan yg dilakukan terhadap orang, keluarga, kel masyarakat yg tdk mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tdk dpt memenuhi kebutuhan yg layak bagi kemanusiaan 6. Penanggulangan Bencana : merupakan serangkaiaan upaya yg ditujukan utk rehabilitasi
PROSES PEMBERIAN BANSOS YANG DIRENCANAKAN
TDK DIRENCANAKAN
S
O
S
:
S
2
0
SEKIAN dan TERIMA KASIH
DUKUNGAN APBD UNTUK TANGGAP DARURAT
• DASAR : PERMENDAGRI NO 21 TAHUN 2011 Tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERMENDAGRI NO 13 TAHUN 2006 Tentang PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.
• Pasal 162 (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) huruf d sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut: a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya; b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. (2) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.
(3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan belanja tidak terduga. (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara: a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau b. memanfaatkan uang kas yang tersedia. (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD.
(6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup: a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat. (7) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD. (8) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana. (8a) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga.
(8b) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) digunakan hanya untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara. (8c) Tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (8b) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: a. setelah pernyataan tanggap darurat bencana oleh kepala daerah, kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) tanggap darurat bencana kepada PPKD selaku BUD; b. PPKD selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat bencana kepada Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB; c. pencairan dana tanggap darurat bencana dilakukan dengan mekanisme TU dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana; d. penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;
e. kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tanggap darurat bencana yang dikelolanya; dan f. pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat bencana disampaikan oleh kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja. (9) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. (10) Dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk dijadikan dasar pengesahan DPASKPD oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan sekretaris daerah. (11) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) terlebih dahulu diatur dengan peraturan kepala daerah.
