http://www.tempo.co/read/news/2013/10/28/078525397/Djoko-Pekik-Korban-1965-Diperlakukan-Tidak-Adil
Senin, 28 Oktober 2013 | 23:22 WIB
Djoko Pekik: Korban 1965 Diperlakukan Tidak Adil
Amaroso Katamsi, yang berperan sebagai Suharto, dalam film G30S/PKI. Dok. TEMPO. Maman Samanhudi.
TEMPO.CO, Yogakarta - Pelukis Djoko Pekik kembali mengecam penyerangan silaturahmi korban peristiwa 1965 di Wisma Santi Dharma, Godean, Kabupaten Sleman, DIY. Pekik menyebut korban peristiwa 1965 mendapat perlakuan tidak adil. Semua aktivitas korban peristiwa 1965 dipandang salah dan membahayakan. "Acara itu kan hanya membahas soal ekonomi kaum muda," katanya Pekik ketika dihubungi Tempo lewat ponselnya, Senin malam, 28 Oktober 2013. Menurut Pekik, pembubaran paksa acara di Godean seperti kasus yang menimpa jemaah Ahmadiyah. Mereka juga mendapat kekerasan dari organisasi masyarakat tertentu yang mengatasnamakan Islam. "Kasus ini sama karena sesama warga negara menyakiti," kata Pekik. Dia juga menyayangkan polisi dan pejabat di tingkat desa yang tidak sigap mencegah aksi pembubaran dan pemukulan peserta silaturahmi korban 1965. Peserta yang mendapat pukulan adalah peserta yang baru datang ke acara itu. "Pejabat desa itu kan harusnya melindungi. Kok ya dibiarkan," kata dia. Pekik mengatakan telah menghubungi panitia acara silaturahmi korban 1965, Irina Dayasih. Pekik menanyakan kasus itu kepada Iriani sebagai bentuk simpati. Menurut Pekik, Irina Dayasih adalah putri dari Njoto. Ayah Irina ini adalah Wakil Ketua
1
Central Comite Partai Komunis Indonesia. Pekik adalah anggota sanggar seni Bumi Tarung, bagian dari Lembaga Kebudayaan Rakyat atau Lekra. Ia pernah menjadi tahanan politik selama peristiwa 1965 pecah. Ia tidak ditahan di penjara Wirogunan, Yogyakarta, seperti yang Tempo beritakan pada Ahad, 27 Oktober 2013. Pekik ditahan di Benteng Vredeburg Yogyakarta pada 8 November 1965 hingga 1972. Benteng Vredeburg berada di depan Istana Kepresidenan Gedung Agung, Yogyakarta. Bangunan ini juga terletak di ujung Jalan Malioboro. SHINTA MAHARANI
http://www.tempo.co/read/news/2013/10/28/058525133/Pertemuan-Korban-1965-Bubar-FAKI-Tanggung-Jawab
Senin, 28 Oktober 2013 | 05:54 WIB
Pertemuan Korban 1965 Bubar, FAKI Tanggung Jawab
Warga berjalan-jalan di sekitar Lapang Tiananmen, dekat Gedung Agung Rakyat, ketika Kongres Partai Komunis Cina ke-18 digelar di Beijing. REUTERS/Carlos Barria
TEMPO.CO, Yogyakarta - Ketua Front Anti Komunis Indonesia (FAKI) Yogyakarta, Burhan Zainuddin Rusjiman, 73 tahun, menyatakan siap bertanggung-jawab atas aksi pembubaran diskusi korban 1965 di Wisma Santidharma Godean, Ahad, 27 Oktober 2013. yang dilakukan kelompoknya. (Baca: Acara Silaturahmi Korban 65 Diserang FAKI) "Kami melakukan aksi (pembubaran) itu karena diskusi tersebut kami anggap akan 2
membahas soal embrio gerakan Komunis baru," kata Burhan saat dihubungi Tempo. Burhan mengatakan, pihaknya menilai diskusi itu merupakan rencana yang ditunggangi putra dari Ketua Central Committee Partai Komunis Indonesia Dipa Nusantara Aidit, Ilham Aidit. "Itu gerakannya anak Aidit, sudah dimulai dari diskusi di Pacitan (Jawa Timur) 22 Oktober 2013 kemarin. Dan sekarang di Yogya," kata dia. FAKI juga menuding diskusi itu untuk membentuk sebuah gerakan yang dinamai Solidaritas Indonesia. Pria yang dijuluki Burhan Kampak, karena di masa hidupnya sempat menjadi jagal bagi para anggota PKI, itu menganggap Solidaritas Indonesia adalah upaya membangkitkan paham Komunisme baru di kalangan anak muda. "Kami tidak bisa tinggal diam, maka kami bubarkan sebelum menjalar," kata dia. Burhan mengaku tidak bersalah membubarkan diskusi yang sempat diwarnai aksi pemukulan itu. "Bagi kami halal untuk menghapuskan orang orang PKI. NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) harga mati," kata dia. Saat ditanya mengapa tidak melaporkan diskusi itu kepada pihak Kepolisian, ia pun mencibir. "Ah, buat apa. Kami punya massa yang siap membubarkan setiap gerakan pendukung Komunis," kata dia. Dari informasi yang dihimpun, dalam diskusi tersebut dilaporkan setidaknya tiga orang terluka akibat dianiaya. Padahal, diskusi sendiri belum berlangsung. Namun, Burhan mengatakan, sudah atau belum berlangsung diskusi itu pihaknya menganggap diskusi itu tetap tak boleh dibiarkan. PRIBADI WICAKSONO
http://www.tempo.co/read/news/2013/10/27/058525054/Acara-Silaturahmi-Korban-65-Diserang-FAKI
Minggu, 27 Oktober 2013 | 15:16 WIB
Acara Silaturahmi Korban 65 Diserang FAKI Korban pelanggaran HAM tahun 1965/66 melakukan aksi di pelataran gedung Komnas HAM, Jakarta Pusat, Senin (4/6). ANTARA/Fanny Octavianus
3
TEMPO.CO, Sleman - Acara silaturahmi korban 65 di Wisma Santidharma, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Ahad, 27 Oktober 2013, mendapat serangan dari Front Anti-Komunis Indonesia (FAKI). Sebanyak tiga orang mengalami luka akibat serangan tersebut. Mereka dikabarkan telah pulang ke rumah. "Mereka mengatakan dari FAKI, menyerang dari segala arah. Kami dikepung," kata panitia acara, Irina Dayasih, saat dihubungi Tempo hari ini. Irina menjelaskan, acara tersebut dihadiri sebagian keluarga korban tragedi 1965. Ada pula anak-anak muda yang mengalami kesulitan secara finansial. Acara tersebut baru pertama kali digelar. "Kami membicarakan soal bagaimana mengentaskan persoalan mereka," kata Irina. Acara direncanakan mulai pukul 11.00 WIB. Namun, hingga pukul 10.30 WIB, belum ada 10 orang yang hadir. Pada jam yang sama, tiga peserta yang baru tiba dengan mengendarai sepeda motor tiba-tiba diserang sejumlah orang FAKI di halaman gedung. Mereka mengalami luka. Sebelum penyerangan terjadi, sekitar pukul 08.00 WIB, dia didatangi aparat kepolisian, desa, dan kecamatan. Mereka memberitahukan bahwa ada kelompok masyarakat yang akan membubarkan acara yang digelarnya. Irina pun menjelaskan bahwa acaranya tidak membahayakan. "Silakan kalau mau duduk, melihat, dan mendengarkan apa yang akan kami bicarakan," kata Irina. Polisi, menurut Irina, menyatakan hanya akan menjaga. Namun kenyataannya, mereka tidak sigap mencegah saat penyerangan terjadi. Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta Syamsudin Nurseha menegaskan, negara telah gagal melindungi hak-hak warga negaranya. Mengingat Indonesia telah meratifikasi konvenan hak sipil politik yang di dalamnya ada perlindungan warga negara untuk berkumpul dan berbicara. "Polisi harus mengusut tuntas kasus itu dengan menangkap pelakunya. Jangan sampai kejadian yang sama berulang lagi," kata Syamsudin. PITO AGUSTIN RUDIANA
4
Jum'at, 01 Oktober 2010 | 20:47 WIB
Ini Kisah Anak DI Panjaitan dan Aidit
Putri mantan Presiden RI I Soekarno, Sukmawati Soekarnoputri dan putra mantan Presiden RI II Soeharto, Hutomo Mandala Putra, bersama putera-puteri pahlawan revolusi dan keluarga Tapol 1965 Sardjono Kartosuwiriyo, Ferry Oemar Dani, Svetlana Dayani, Katrin Panjaitan, dan Ilham Aidit, saat pembacaan ikrar Forum Silaturahmi Anak Bangsa, di Gedung MPR/DPR, Jakarta. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO Interaktif, Jakarta - Anak-anak para jenderal dan tokoh PKI melakukan pertemuan di Gedung MPR, Jumat (1/10) sore tadi. Dalam pertemuan yang bertajuk Silaturahmi Nasional di Gedung MPR itu mereka tampak akrab berbaur dan berbagi kisah. Catherine Panjaitan, putri Mayjen TNI Anumerta DI Panjaitan, dalam acara itu menuturkan bahwa dirinya butuh waktu 20 tahun untuk bisa menghilangkan rasa traumanya yang mendalam akibat kematian sang ayah yang terjadi di depan matanya. Bahkan, ia enggan menonton film G/30/S yang dulunya selalu diputar di layar kaca pada tanggal 30 September. "Saya tidak pernah menonton film itu karena tidak mau ulangi (ingatan) dalam film itu. Saya melihat dari jauh bagaimana ayah saya ditembak. Bagaimana dia..." kisah Catherine kepada para hadirin acara Silaturahmi Nasional. Namun Catherine meminta kepada semua pihak untuk saling memaafkan dan memandang semuanya dari segi kemanusiaan. "Kalau orang tua kita berbuat salah, jangan teruskan sampai ke anak cucu kita. Biar lah saya mengalah, saya meminta maaf kepada putera-putera yang dulu dianggap lawan." Kisah traumatis serupa juga diungkapkan oleh Ilham Aidit. Dia mengaku sejak
5
terjadinya Gerakan 30 September tersebut dirinya harus merelakan nama belakangnya tidak disandingkan dengan nama depannya. "Saya yang terbiasa menggunakan nama Ilham Aidit kini sudah tidak bisa lagi. Tangan saya berhenti lama sekali. Namun sejak saat itu saya tidak berani menambahkan nama Aidit." Selama puluhan tahun dia pun tidak lagi menuliskan Aidit dibelakang namanya. Hingga akhirnya tahun 2003 dia melihat namanya disandingkan dengan nama Aidit di dalam foto di sebuah media. "Pertama kali saya melihat itu saya terharu sekali. Saat itu saya memakai nama itu lagi dan saya tetap hidup." "Setelah G30S saya keluar rumah. Tiba-tiba saya melihat tulisan besar gantung Aidit, bubarkan PKI. Saya terkejut. Badan saya bergetar, jiwa saya bergetar," kisah Ilham dalam acara tersebut. Sejak itulah Ilham tahu bahwa kehidupannya akan sama sekali berbeda. Beruntung dia pun diangkat anak oleh beberapa keluarga. "Ayah saya didaulat sebagai musuh besar bangsa. Puluhan tahun itu terjadi. Namun ada tangan-tangan lain, saya diangkat anak. Masa sekolah saya sulit sekali, semua bilang PKI, saat itu saya punya reaksi melawan." Ilham mengatakan, apa pun upaya mereka merekonsiliasikan tragedi tersebut perlu banyak hal yang harus dicermati. Dia pun berharap agar rekonsiliasi ini tidak hanya rekonsiliasi semu. "Rekonsiliasi butuh sifat kesatria dan jiwa besar. No future without forgiveness," ungkap Ilham.
MUTIA RESTY
6
