Editorial Reformasi birokrasi, sepenggal kata majemuk namun memiliki energi maha dahsyat untuk memperbaiki sebuah institusi, memiliki sebuah dimensi tersendiri, dimensi yang hanya dapat dimasuki oleh orangorang yang siap dan terpilih, untuk mentransformasikan dirinya menjadi lebih baik, Reformasi Birokrasi tidak pernah pandang bulu. untuk masuk dalam area reformasi birokrasi adalah orangorang yang memang bersedia untuk di install ulang mindset berpikir, tata kerja, sikap dan profesionalisme dalam bekerja, Itulah aksioma pada diri seorang aparat BPS. Tidak bisa ditolak, tidak dapat dipungkiri, bahkan berdiam diri pun kita tidak dapat, karena kita akan melaju bersama kereta perubahan BPS. Semangat dan inspirasi dalam bekerja menuntun seseorang pada profesionalisme yang handal. Etos kerja sudah lumrah di jalankan dalam setiap ruang pekerjaan, siapapun Mereka dan apapun jabatan Mereka sangat diperlukan Etos kerja sebagai sebuah mesin kendali yang luar biasa, tanpa etos kerja yang memadai
Salah satu indikator akuntabilitas reformasi birokrasi di BPS dalam hal peningkatan kualitas pelayanan publik menuntut adanya outcome yaitu pemangku kepentingan (stakeholder) semakin percaya, terlayani dengan berbagi jenis kebutuhan data statistik termasuk masalah inflasi, sebagai contoh belum optimalnya pemanfaatan data hasil survei di Bidang Statistik Distribusi adalah belum ada pemanfaatan data hasil survei Harga Perdagangan Besar (HPBS) dan survei Harga Perdagangan Besar Konstruksi (HPBK) atau kedua survei tersebut lebih dikenal dengan istilah survei harga perdagangan besar. Maka dari itu sangat mungkin untuk melakukan pengembangan sajian data statistik pada level harga perdagangan besar. Harapannya adalah adanya Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) Provinsi Kepulauan Riau, mampu menjadi suatu early warning system untuk mendeteksi lebih awal fenomena inflasi di Provinsi Kepulauan Riau (khususnya Kota Batam dan Tanjungpinang). Data penduduk merupakan suatu data yang banyak
1
sekali digunakan baik dalam penentuan jumlah anggota DPRD, Besaran DAU, penentuan PDRB, dan penentuan beberapa indikator sosial lainnya, Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai penyedia data untuk memberikan informasi yang lebih akurat terkait data, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau dan kabupaten/kota di dalamnya. Dalam lingkup yang sangat luas, bukan hanya data IHPB ataupun jumlah penduduk, seluruh data sangat diperlukan dalam pembangunan sehingga data yang disajikan harus terpercaya untuk semua.
2
Diterbitkan Oleh: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Riau Pembina: Drs Dumangar Hutauruk, M.Si Pengarah: Kabid dan Kabag BPS Provinsi Kepulauan Riau Pemimpin Redaksi: Agus Muslim Penyunting: Eling Kusnandar
Reformasi Birokrasi Tak Sekedar Remunerasi
R
eformasi
Birokrasi.
Sepenggal kata majemuk namun memiliki energi
maha dahsyat untuk memperbaiki sebuah
institusi.
Ia
memiliki
dimensi tersendiri. Sebuah dimensi yang hanya dapat dimasuki oleh orang-orang yang siap dan terpilih, untuk mentransformasikan dirinya menjadi lebih baik.
Reformasi
Birokrasi tidak pernah pandang bulu,
tidak
memihak
kepada
golongan dan juga tidak berpaling pada hubungan famili ataupun sahabat dekat. Orang yang terpilih
(Nur Ikhlas, SST---BPS Kab. Natuna)
untuk masuk dalam area reformasi birokrasi adalah orang-orang yang memang bersedia untuk di install ulang mindset berpikir, tata kerja, sikap dan profesionalisme dalam bekerja. Reformasi Birokrasi adalah sebuah sistem baru yang sangat
3
cocok untuk iklim bekerja di era
lama untuk sebuah perubahan
globalisasi saat ini.
fundamental.
Saat ini, di tubuh Badan
STATCAP CERDAS adalah
Pusat Statistik RI termasuk BPS
wujud nyata keseriusan Badan
Propinsi Kepulauan Riau sedang
Pusat Statistik RI dalam menjawab
mengambil
tantangan
melakukan
momentum
Birokrasi.
STATCAP CERDAS di bangun atas
Hal ini bukan sekedar lagi wacana,
empat pilar utama, yaitu : Kualitas
namun sudah di implementasikan
Data Statistik, Teknologi Informasi
dalam bentuk program nyata yaitu
dan
STATCAP
Sumber
CERDAS Building
(Statistical Change
and
Komunikasi, Daya
Penataaan
Manajemen Manusia
dan
Kelembagaan.
Jika
Reform for the Development of
sejenak kita mencermati empat
Statistics).
gejolak
pilar pembentuk STATCAP CERDAS,
Reformasi Birokrasi di BPS telah
maka akan terbayang dimasa yang
dimulai sejak tahun 2009, saat
akan
pertama
organisasi
Bahkan
kalinya
dicetuskan
datang
sebuah
desain
modern,
yang
pembentukan tim untuk STATCAP
mengedepankan produktifitas dan
CERDAS. Sehingga jika kita tarik
kesempurnaan. Bagaimana tidak!
mundur dari tahun 2014 hingga
dengan dirumuskannya empat pilar
2009, maka perjalanan reformasi
tersebut,
birokrasi
di tubuh BPS, telah
mereformasi
berjalan
setengah
dasawarsa.
aspek pada setiap sudut pandang
Bukan waktu yang dapat dibilang
dirinya. Dari segi pekerja, dari segi instrumen,
4
Reformasi
Birokrasi.
Capacity
Reformasi
untuk
maka
BPS
total
dari
akan
keseluruhan
segi
kekuatan
hukum institusi, yang kesemuanya
Jikalau boleh menilai, maka saya
akan bermuara pada peningkatan
akan menjawab 75 persen efektif.
kualitas data atau output.
Saya berani untuk menilai dengan
Bahasa
sederhananya,
ibarat orang mencari ikan dilaut maka BPS bukanlah lagi nelayan yang menggunakan perahu dayung atau
sampan,
dengan
kail
sederhana dan wilayah pancingan hanya di bibir pantai, sehingga ikan yang didapatkan pun sesuai dengan keterbatasannya. Akan tetapi BPS kekinian adalah seorang nelayan modern,
terdidik
yang
menggunakan kapal besi dengan
standar tersebut bukan karena over estimate, namun saya memiliki alasan tersendiri akan hal tersebut. Perlu kita sadari bersama bahwa dalam usianya yang masih dapat dikatakan balita, STATCAP CERDAS telah mampu memberikan dampak yang
nyata
untuk
reformasi
birokrasi di BPS RI. Hanya dalam tempo lima tahun, BPS dapat mentransformasikan
dirinya
menjadi sebuah organisasi modern.
mesin turbo, alat tangkap sistem
Pertama,
dari
segi
automatically machine dan wilayah
manajemen sumber daya manusia.
pancingan berada di lautan lepas,
BPS mulai berbenah dalam tataran
yang tentunya hasil tangkapan jauh
produktifitas
berkali lipat dibandingkan nelayan
Aparatur Sipil Negara (ASN). Mesin
di bibir pantai.
handkey dan CCTV yang terpasang
Pertanyaan berikutnya adalah sudah seefektif apakah perjalanan reformasi
birokrasi
dengan
STATCAP CERDAS-nya di BPS ??.
dan
kedisiplinan
di seluruh satker BPS se-Indonesia, sudah
cukup
pembenahan
untuk menjawab ini.
Mekanisme
punishment untuk ketidaksiplinan,
5
peningkatan kualitas dan kuantitas
dalam diri aparatnya. Yups..itulah
fungsional BPS RI, Capaian kinerja
dia, nilai inti perilaku insan BPS
pegawai (CKP), Analisis Beban Kerja
atau sering dikenal dengan istilah
(ABK), Sasaran Kinerja Pegawai
Core Value BPS.
(SKP), Standar Kompetensi Jabatan (SKJ), jenjang karir yang tertata dan jelas alurnya, beasiswa untuk studi lanjutan baik S2 bahkan S3, pola
BPS memiliki 14 core value yang
sering
disebut
Profesional, Integritas dan Amanah. Adapun
penerimaan
Profesional
pegawai
terdiri
yang
Kompeten,
transparan
Efektif,
dengan
Efisien,
mengutama
Inovatif, dan
kan kualitas
Sistemik.
pendaftar,
Kemudian
dan
Integritas
peningkatan kesejahteraan ASN BPS dengan remunerasi,
telah
menjawab
BPS sedang melakukan
reformasi di sisi aparatnya. Belum berhenti sampai disitu, seyogyanya BPS juga memiliki jargon utama
6
atas
nilai-nilai
modern,
bahwa
--PIA--
yang diwajibkan tertanam kuat
memiliki nilai-nilai
Dedikasi,
Disiplin,
Konsisten, Terbuka dan Akuntabel. Sedangkan Amanah memiliki nilainilai Terpercaya, Jujur, Tulus dan Adil. Jika setiap insan BPS dapat menyulingkan ke-14 core value ini
ke dalam karakternya, maka dapat
Meminimalkan penggunaan kertas
dipastikan ia akan menjadi aparat
dan memaksimalkan penggunaan
paripurna, aparat yang terpilih
email juga menadai perubahan
untuk masuk ke dalam gerbong
teknologi pada BPS, dari teknologi
kereta perubahan BPS. Itu pertama
klasik menjadi teknologi modern.
dari sisi manajemen sumber daya manusia.
Hal
ini
mencerminkan
bahwa secara tersirat, BPS sedang
Kedua dari segi teknologi
berusaha
untuk
mengentaskan
Informasi dan Komunikasi. Boleh
buta teknologi bagi setiap ASN BPS.
dikatakan bahwa dalam 5 tahun
One man one PC sudah mulai
terakhir ini, BPS mulai menerapkan
terealisasi, meskipun belum 100
high-teknologi
persen. Pengadaan laptop untuk
kegiatannya. ketika
dalam Contoh
sederhana
Penduduk
pemberian
tablet
untuk
kantor
ataupun Sensus Pertanian 2013,
mencacah,
pembuatan
BPS sudah mulai menggunakan
dengan perangkat Global Position
pelaporan dengan sistem short
System (GPS), serta pengadaan
message service (SMS) agar lebih
jaringan
satelit
cepat
daerah
remote
terupdate
perkembangan
survey/sensus
Penggunaan
2010
KSK,
operasional
hasil
Sensus
setiap
fasilitas
dilapangan. internet
untuk
dalam peta
daerah-
area
juga
mengindikasikan bahwa BPS tidak menginginkan
lagi
excuse
bagi
sebagai media untuk monitoring
satker tertentu hanya di karenakan
kualitas, baik kegiatan Susenas
kendala geografis. Dengan adanya
ataupun kegiatan survey lainnya
satelit, tidak ada lagi alasan untuk
juga
tidak
mulai
kerap
digunakan.
tepat
waktu
dalam
7
pengiriman hasil pengolahan via
untuk melihat perubahan pada BPS
email,
tertinggal
adalah pada sisi gedungnya. Karena
perkembangan terbaru dari BPS RI.
ini yang tampak dari luar secara
Seluruh satker BPS se-Indonesia
kasat mata. Penyediaan kendaraan
juga diwajibkan memiliki website
dinas baik di tingkat KSK maupun
sebagai
tataran
ataupun
salah
satu
jendela
komunikasi
BPS
dengan
para
pengguna
data.
Quick
count
ditingkatkan
pun
mulai
kualitas
dan
kuantitasnya. Ini semua dilakukan
dengan teleconference juga sudah
untuk
menjadi hal yang rutin dilakukan.
data yang baik. Selain infrastruktur,
Ini menunjukan bahwa reformasi
BPS
birokrasi dengan STATCAP CERDAS
perangkat lunak berupa undang-
memberikan efek domino yang
undang dan Perka BPS RI untuk
baik bagi perkembangan teknologi
semakin memperkuat kelembagaan
dan komunikasi di BPS.
institusi BPS. Hal ini terlihat dari
Ketiga, kelembagaan. telah dengan
dari
penataan
STATCAP
CERDAS
melakukan
perubahan
adanya
revitalisasi
menunjang
juga
ketersediaan
mengembangkan
penerimaan pegawai BPS dengan spesifikasi
hukum
dan
tata
administrasi yang mulai di tambah kuotanya.
infrastruktur baik di Pusat maupun
8
eselon
Keempat
adalah
didaerah. Gedung kantor yang
peningkatan kualitas data statistik.
memiliki desain modernis, dan
Dari
serupa seluruh Indonesia menjadi
CERDAS, maka peningkatan kualitas
icon perubahan di tubuh BPS. Bagi
data statistik adalah pilar wajah
khalayak umum, hal paling mudah
BPS di mata masyarakat luas. SDM
keempat
pilar
STATCAP
boleh
ok,
teknologi
informasi
modern. Itu semua belum cukup
mantap, kekuatan kelembagaan
untuk mengubah cara pandang
cukup perkasa, namun ketika data
masyarakat kepada BPS
ataupun output yang dihasilkan
disertai bukti konkret. Pola pikir
jauh dari estimasi masyarakat luas,
masyarakat cukup sederhana saja,
maka
bahwa
jika data BPS sudah mendekati
STATCAP CERDAS masih terasa
akurat dengan kondisi sebenarnya,
pincang dan buta. Jika diibaratkan
maka masyarakat akan percaya
sebuah mobil, data statistik adalah
kredibilitas BPS. Mendekati saja
rute atau tujuan dari sebuah
sudah
perjalanan. Tanpa sebuah tujuan,
Pengakuan dari masyarakat, bukan
maka mobil yang dikendarai akan
berarti bahwa kita insan BPS harus
melaju tanpa arah, dan hanya akan
memenuhi seluruh keinginan dan
menghabiskan bahan bakar tanpa
persepsi
masyarakat.
Tetapi
mendapatkan
minimal,
sebagian
besar
dapat
dikatakan
sesuatu
apapun.
cukup
tanpa
bagi masyarakat.
Semuanya akan menjadi hal yang
masyarakat percaya dengan data
sia-sia.
BPS itu sudah cukup melegakan Masyarakat belum terlalu
mengerti tentang
jika
kita
mutakhirnya
sampaikan teknologi
kita. Pilar keempat ini menjadi icon utama perubahan
BPS
melalui
STATCAP CERDAS.
yang telah dipakai BPS, ataupun
Pada tahun 2014 ini, BPS RI
kita yakinkan masyarakat bahwa
mulai melakukan fokus khusus
aparat-aparat BPS telah memiliki
untuk
jiwa PIA, ataupun kita tunjukkan
pada pilar keempat. Dibandingkan
bahwa gedung kantor BPS telah
tiga pilar lainnya, pilar keempat ini
melakukan
pembenahan
9
memang dapat dikatakan sedikit
data untuk peningkatan Teknologi
tertinggal. Hal itu wajar dan dapat
dan
dimaklumi, karena pilar keempat
Kesejahteraan dan Pengembangan
ini adalah muara dari ketiga pilar
Pegawai untuk manajemen Sumber
lainnya. Jika ketiga pilar lainnya
Daya Manusia serta Bagian Hukum
berjalan baik dan maksimal, maka
dan Organisasi
hal
kelembagaan. Ini menandakan BPS
tersebut
akan
sangat
Komunikasi,
membantu untuk memaksimalkan
sudah
pilar yang keempat. SDM berjiwa
meningkatkan
PIA,
statistik.
teknologi
modern,
infrastruktur terpenuhi maka logika linear yang kita pakai, tentunya akan mengarahkan terwujudnya data yang berkualitas.
bersiaga
Propinsi
mencoba
Transformasi baru
ini,
bagaimana
Statistik. akan
kualitas
data
Kepulauan
Riau.
Dalam tiga tahun terakhir ini, BPS
Bina
bagian
untuk
jajaran insan BPS, tidak terkecuali
Propinsi
yaitu
satu
birokrasi telah menjalar diseluruh
satuan kerja baru dibawah Biro Program,
untuk penataan
Gelora semangat reformasi
BPS
Tahun ini, BPS menambah
Bagian
Kepulauan
Riau
melakukan
telah
beberapa
Segmen
pembenahan di berbagai sisi, baik
untuk
teknis maupun administrasi. Salah
pilar
satunya dari sisi Ketatausahaan. Ciri
fokus
meningkatkan
yang keempat yaitu peningkatan
perubahan
kualitas data statistik. Sedangkan
mekanisme
tiga pilar lainnya sudah terlebih
pendampingan. Laporan SPI, E-
dahulu
audit
ditangani
oleh
Subdirektorat Pengembangan basis
10
BPK,
adalah pengontrolan
Progress
adanya dan
report
kegiatan, rekap absensi dan CKP
selalu dimonitor setiap awal bulan,
Empat pilar yang berdiri
Pendampingan dari BPS Propinsi
tegap
Kepulauan
BPS
birokrasi di BPS, akan kembali
Kabupaten/Kota juga sangat terasa.
memperlihatkan magic nya untuk
Apalagi jika berhubungan dengan
lima tahun ke depan. Tentu, kita
keuangan. Hal ini menjadi sangat
sebagai insan BPS harus ikut ambil
baik dan efektif untuk mencegah
peran
sedini
perubahan di instansi kita. Jika
Riau
kepada
mungkin
terjadinya
kesalahan.
dapat terus di langgengkan oleh Propinsi
Meskipun
dalam
reformasi
perwujudan
diawal saya mengatakan, hanya
Semoga hal baik seperti ini
BPS
menyangga
Kepulauan awalnya
Riau. BPS
Kabupaten/kota merasa terpaksa dan tertekan untuk memenuhi tuntutan reformasi birokrasi BPS Propinsi Kepulauan Riau, namun semakin lama hal baik seperti itu
orang terpilihlah masuk
dalam
yang mampu area
reformasi
birokrasi, maka kita sebagai aparat BPS bukan lagi menjadi orang yang terpilih, namun mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan dipaksa untuk menjadikan diri kita, menjadi orang yang layak untuk masuk dalam gerbong perubahan BPS.
justru akan menjadi karakter bagi
Itulah aksioma pada diri
setiap aparat BPS Propinsi Kepri.
seorang aparat BPS. Tidak bisa
Ibarat
tresno
ditolak, tidak dapat dipungkiri,
jalarane seko kulino. Perubahan
bahkan berdiam diri pun kita tidak
memang membutuhkan waktu dan
dapat, karena kita akan melaju
kesabaran.
bersama kereta perubahan BPS.
pepatah
witing
Bukan lagi kereta kelas ekonomi,
11
namun kereta yang kita pakai saat ini adalah executive class. Apakah kita mampu ?? good question. Jawabannya mampu tanpa kita sadari, sekali lagi mampu tanpa kita sadari. Apakah kita termasuk yang mengundurkan diri dari BPS setelah di
gaungkannya
reformasi
pelaksanaan
birokrasi
di
BPS??
Ternyata hingga detik ini pun, kita masih berada didalam kereta ini, padahal
kereta
perubahan
ini
sudah berjalan lebih lima tahun. Kita tidak menyadarinya bukan? Ternyata kita mampu. Sebagai penutup. Selamat merayakan Hari Statistik Nasional, lanjutkan perjuangan merevolusi BPS untuk menjadi lebih baik, dan melesat secepat mata memandang. Jadi tidak salahkan, jika saya katakan Reformasi Birokrasi bukan sekedar remunerasi ?? ….. Sekian.
12
akuntabilitas reformasi birokrasi di BPS dalam hal peningkatan kualitas pelayanan publik menuntut adanya outcome yaitu pemangku kepentingan (stakeholder) semakin percaya, terlayani dengan berbagi jenis kebutuhan data statistik.
(Rahmad Iswanto)
D
alam era reformas i birokrasi sekarang ini, tentu saja tuntutan terhadap kinerja Badan Pusat Statistik (BPS) semakin meningkat sehingga produk yang dihasilkan BPS sedapat mungkin bisa diakses oleh pengguna data secara cepat, lebih baik, lebih mudah dan lebih murah. Salah satu indikator
Dalam rangka otonomi daerah, dimana potensi daerah benarbenar digali, tentunya kebutuhan akan data statistik semakin diperlukan dalam melakukan pembangunan. Dengan adanya pergeresan perencanaan pembangunan ke pemerintah daerah maka terjadilah format permintaan data dan indikatorindikator. Jika selama ini data dan indikator-indikator yang tersedia umumnya sampai dengan tingkat nasional, maka terjadilah peningkatan permintaan data dan indikator-
“Berharap
IHPB Menjadi
Early Warning
System Angka Inflasi Kepulauan Riau”
13
indikator yang menghendaki ketersediaan data sampai dengan tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan bahka sampai tingkat pemerintahan yang terkecil, sehingga pembangunan dapat direncanakan dengan berdaya guna dan berhasil guna. Disinilah kembali BPS dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan data yang semakin bermutu dan tepat waktu. BPS secara bertahap telah melakukan reformasi birokrasi yang dimulai sejak tahun 2010 BPS telah mencanangkan semangat perubahan melalui Statistical Capacity Building: Change and Reform for the Development of Statistical atau yang kita kenal sebagai Statcap Cerdas. Empat pilar dasar sebagai landasan perubahan yakni Sumber Daya Manusia (SDM), tehnologi informasi dan komunikasi, kelembagaan, dan bermuara pada pilar paripurna, yakni kualitas data. SDM sebagai pilar dasar tentunya memegang peran paling penting karena tata kelola dan kendali institusi menjadi tanggung-jawab para SDM-nya. SDM yang kompeten dan profesional
14
merupakan salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan Statcap Cerdas secara menyeluruh. Perubahan perilaku, pola pikir, dan budaya kerja setiap pegawai BPS haruslah mengikuti pola perubahan yang telah dicanangkan yang terangkum dalam nilai-nilai inti yakni Profesional, Integritas, dan Amanah (PIA). Khusus pada Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Kepulauan Riau, beberapa tugas dan fungsi pokok yang dilakukan adalah membantu Kepala BPS Provinsi dalam melaksanakan pembinaan penyusunan publikasi statistik distribusi dalam bentuk buku publikasi; serta melaksanakan, mengembangkan dan meningkatkan layanan statistik distribusi. Terkait dengan hal tersebut, Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Kepulauan Riau sejauh ini telah menghasilkan publikasipublikasi data terkait statistik distribusi dan Berita Resmi Statistik (BRS) dalam agenda pers rilis setiap bulan. Terkait tugas pokok untuk mengembangkan statistik distribusi, tentu saja masih banyak
program-program yang dirasakan belum optimal dalam memenuhi tuntutan permintaan data yang semakin kompleks. Sebagai gambaran belum optimalnya ketersediaan data statistik distribusi adalah pada penyediaan statistik harga sejauh ini baru mampu menyajikan statistik harga konsumen yang lebih dikenal dengan nama inflasi. Padahal selain statistik harga konsumen masih ada level statistik harga yang lain, yaitu statistik harga perdagangan besar dan statistik harga produsen. Tantangan untuk menyajikan data harga selain statistik harga konsumen (inflasi) tentu saja menjadi sangat penting guna menjawab dan memenuhi tuntutan stakeholder internal (Bidang Neraca Wilayah dan Analisis) maupun stakeholder eksternal (Pemerintah Daerah, kontraktor, dan lain-lain). Dengan latar belakang kondisi sekarang ini, kemudian muncul pertanyaan “apakah Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Kepulauan Riau sudah optimal dalam menggali dan memanfaat data hasil survei untuk disajikan
suatu produk yang lebih bermanfaat? Apakah Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Kepulauan Riau sudah mampu memberikan pelayanan prima dengan dengan berbagi jenis kebutuhan data statistik? Apakah Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Kepulauan Riau sudah memanfaatkan hasil survei harga untuk menjadi produk berupa indeks harga selain inflasi? Maka dari itu sangat mungkin untuk melakukan pengembangan sajian data statistik pada level harga perdagangan besar. Harapannya adalah produk baru yang nantinya dihasilkan dari proyek perubahan dengan mewujudkan suatu Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB), menjadi suatu Indeks harga dikenal luas oleh stakeholder sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja dan layanan data statistik, khususnya di Bidang Statistik Distribusi. Pertimbangan utama munculnya ide penyusunan IHPB Provinsi Kepulauan Riau didasarkan pada ketersediaan data dasar harga perdagangan besar yang lebih
15
memadahi dibandingkan dengan ketersediaan data harga produsen. Pertimbangan lainnya adalah IHPB juga merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk: a) Sebagai deflator dalam penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB); b) Eskalasi harga suatu proyek konstruksi; c) Menganalisa perkembangan perekonomian secara umum; d) Menganalisa tingkah laku harga lainnya yang ada hubungannya dengan harga perdagangan besar; e) Menganalisa situasi pasar dan situasi moneter.
Kegiatan survei pada Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Kepulauan Riau sekarang ini semakin kompleks dan beragam dengan deadline yang ketat. Bidang Statistik Distribusi dituntut untuk menghasilkan publikasi-publikasi data terkait statistik distribusi dan Berita Resmi Statistik (BRS) dalam
16
agenda pers rilis setiap seperti: BRS inflasi, statistik impor, statistik wisatawan negara, dan Nilai Tukar (NTP).
bulan, ekspor manca Petani
Dengan rutinitas pekerjaan pencacahan dan pengolahan survei yang padat serta jadwal penyelesaian publisitas yang ketat, telah mengakibatkan berkurangnya kreatifitas dan inovasi untuk menghasilkan produk-produk statistik baru dari hasil kegiatan survei. Dengan kata lain bahwa masih ada data dasar yang dihasilkan dari kegiatan survei yang belum dimanfaatkan secara optimal. Sebagai contoh belum optimalnya pemanfaatan data hasil survei di Bidang Statistik Distribusi adalah belum ada pemanfaatan data hasil survei Harga Perdagangan Besar (HPBS) dan survei Harga Perdagangan Besar Konstruksi (HPBK) atau kedua survei tersebut lebih dikenal dengan istilah survei harga perdagangan besar. Maka dari itu sangat mungkin untuk melakukan pengembangan sajian data statistik pada level harga perdagangan besar.
Harapannya adalah adanya Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) Provinsi Kepulauan Riau, mampu menjadi suatu early warning system untuk mendeteksi lebih awal fenomena inflasi di Provinsi Kepulauan Riau (khususnya Kota Batam dan Tanjungpinang). Apabila fenomena inflasi dapat dideteksi secara lebih dini maka Pemerintah Daerah dapat menentukan langkah-langkah strategis pengendalian inflasi di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya Kota Batam dan Tanjungpinang sebagai dua kota di Kepulauan Riau yang masuk dalam penghitungan inflasi nasional. Semoga dengan ide dan pemikiran kecil/sederhana, yaitu dengan menjadikan dan menerbitkan IHPB Provinsi Kepulauan Riau sebagai corong awal deteksi nilai inflasi, dengan harapan fenomena kenaikan harga-harga secara umum (inflasi) di Provinsi Kepulauan Riau (khususnya Kota Batam dan Tanjungpinang) dapat terjelaskan penyebab-penyebabnya. Penulis menyadari bahwa pemikiran ini tidaklah sesederhana seperti membalikan sebuah tangan.
Namun dengan semangat perubahan tentunya akan menjadi lebih mudah untuk dijalankan manakala dilakukan dengan fokus, bersama-sama, dan penuh komitmen. Satu tekad yang harus diyakini bahwa semangat perubahan harus lakukan secara bersama-sama, saling mengingatkan, sehingga semangat perubahan selalu melekat kuat pada setiap insan BPS dimanapun berada. Semoga visi BPS sebagai pelopor data statistik terpercaya untuk semua dapat terwujud, dan BPS benar-benar menjadi satusatunya institusi yang menghasilkan: “Data Mencerdaskan Bangsa”.
17
S
emangat
dan
inspirasi
dalam bekerja
menuntun seseorang pada profesionalisme
yang handal. Dengan adanya semangat maka akan terinspirasi kajian kajian dan
analisa
pekerjaan
untuk
Etos Kerja Menuju
menjadikan hasil pekerjaan itu sebagai sesuatu yang patut di banggakan dihadapan publik. Etos
kerja
sudah
jalankan
dalam
pekerjaan,
siapapun
apapun
jabatan
lumrah
setiap
ruang
Mereka
Mereka
di
dan
sangat
Data Terbarukan
diperlukan Etos kerja sebagai sebuah mesin kendali yang luar biasa, tanpa etos kerja yang memadai dipastikan kualitas suatu pekerjaan akan sia – sia dan prestasi kerja akan menuai ejekan. Sebagai lembaga pemerintah yang khusus
menangani
pekerjaan
–
pekerjaan sensus dan survei yang
18
(Sudarmanto KSK Kec Tanjungpinang Timur)
independent untuk kajian pemerintah
utama dibalik aktualnya data menjadi
dalam
rujukan khusus untuk menghasilkan
mengambil
kebijakan
pembangunan, Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau kedepan akan semakin berat tugas dan tanggung jawabnya dalam menyajikan data – data yang akurat dan transparan kepada publik. Pengguna data yang semakin meningkat dan kesadaran masyarakat luas akan pentingnya data
data – data yang berkualitas. BPS menjadi pelopor utama dalam menyajikan data yang berkualitas untuk semua dan diharapkan mampu menyumbangkan karya – karya terbaik untuk perencanaan pembangunan di masa depan.
diharapkan akan semakin memacu
Perjuangan akan sangat panjang
kenerja dan Etos kerja di lingkungan
untuk menghasilkan data – data yang
Badan
up to date dan kaitannya dengan
Pusat
Statistik
provinsi
semangat Etos kerja insan – insan
Kepulauan Riau. Data
akan
semakin
luas
pengaruhnya jika dibarengi dengan kualitas data itu sendiri yang semakin
statistik
dalam
menjalankan
kewajibannya terhadap bangsa dan negara.
up to date dan bukan data yang limit.
Prinsip dasarnya sederhana sekali
Kualitas data diatas segalanya yang
untuk menghasilkan ukuran – ukuran
akan mampu mendongkrak pola pikir
pekerjaan yang menghasilkan data
masyarakat untuk percaya dengan
terbarukan sebagai berikut :
data – data yang di publikasikan BPS.
1. Pengabdian
Menuju data yang terbarukan
2. Kualitas
tidak semudah merancang metodologi
3. Prestasi
survei atau sensus, bahkan lebih sulit dari konsep – konsep dan definisi dalam suatu teori ilmiah. Peran pelaku
Coba andai saja kita sepelekan ke 3 (tiga) hal diatas dan menjadi
19
rangkuman
–
rangkuman
sebagai
Tidak semua kebijakan – kebijakan
berikut : Pengabdiannya meragukan,
yang
Kualitasnya buruk dan Prestasinya
dilingkungan BPS
memalukan. Siapapun Mereka akan
nilai – nilai keadilan dan kemanusiaan,
sangat tidak punya nilai apa –apa
bahkan beberapa pegawai kita masih
ketika publik berpandangan seperti
resah menunggu mutasi – mutasi yang
diatas.
tidak bisa diprediksi.
Sebagai abdi negara dan Abdi perilaku
insan
–insan
statistik di wujudkan dengan semangat dan tanggung jawab penuh terhadap negara.
Semangat
harus
sesuai
yang dibangun dengan
sistim
pemerintahan yang ada, dan disiplin dalam menjalankan kewajiban adalah nafas yang utama insan – insan BPS. Sebagai abdi negara juga dituntut untuk terus mempunyai inofasi – inofasi dalam berkarir. Pemangku kebijakan mulai dari pejabat eselon 4 sampai
eselon
mempunyai
pejabat
–
pejabat
sudah memenuhi
Nilai – nilai kesepahaman dan
1. Pengabdian
masyarakat
diambil
1
harus
pola
pikir
kemampuan berkomunikasi yang baik pegawai BPS umumnya dan pejabat BPS khususnya mutlak di sinergikan untuk menghindari konflik – konflik intern
yang
nota
bene
akan
berpengaruh pada kemampuan dan kualitas pekerjaan. Hal – hal yang dirasa kurang pas dan tidak pada tempatnya sudah seharusnya di masukan ke keranjang sampah, kebijakan yang manusiawi dan mempunyai kualitas dan pengaruh yang tinggi akan semakin di hormati.
mampu
Menjadi abdi negara bukanlah
yang
suatu hal yang harus di banggakan,
membangun dan bukan berdasarkan
bekerja
asumsi kebijakan emosi.
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
dengan
semangat
penuh
akan semakin berarti jika semua
20
pegawai
BPS
dapat
mencermati
dengan hati. Semangat pengabdian inilah yang akan menjadi embrio dalam menyusun pola –pola pekerjaan untuk kualitas data yang terpercaya dan terbarukan.
1.
Kualitas Ukuran – ukuran kualitas data
yang disajikan tentunya harus sesuai dengan keadaan yang umum terjadi, semisal saja pada bulan – bulan perayaan Idul Fitri dimana banyak arus
maksimal,
cobalah
pengawasan
tersebut dilakukan dengan berlapis lapis dan dilaksanakan dilapangan ketika survei berlangsung, sehingga pengawas memahami kendala dan kesulitan dilapangan bukan di meja kerja. Beberapa survei ada yang serius pengawasannya, tetapi di bagian lain hanya numpang lewat saja. Hal seperti ini harus diluruskan agar tidak terlalu jauh dalam melakukan pengawasan – pengawasan yang dampaknya akan berpengaruh pada kualitas data.
uang dan barang yang berputar di
Banyak cara – cara lain untuk
masyarakat tentunya sedikit banyak
menjadikan kualitas data semakin
akan mendongkrak nilai inflasi di suatu
baik,
kota.
dokumen
Konsep kualitasnya sudah jelas kemana trend data tersebut akan berbunyi, hanya saja akar masalahnya adalah pelaku – pelaku data tersebut apakah sudah bekerja sesuai kaidah – kaidah yang digariskan atau dalam bahasa birokrasinya SOP (standard operating procedur). Pengawasan –pengawasan yang selama ini dilakukan BPS belum
keterlambatan
memerlukan
pemasukan
dibeberapa
sektor
perhatian
serius.
Solusinya adalah menjadikan tanggal – tanggal tertentu sebagai hari khusus untuk menyelesaikan atau membantu tugas – tugas yang masih mangkrak ( terlambat), misal saja setiap tanggal 10 dijadikan hari Industri yang artinya semua kegiatan survei di bidang industri akan dibantu oleh seluruh pegawai BPS Kab/Kota untuk dapat
21
menyelesaikan pada hari itu, minimal
tingkat
pada hari itu ada respon massal dari
waktunya terlalu lama setahun hanya
pegawai untuk kegiatan industri dan
sekali.
keperdulian
sesama
pegawai
terwujud, begitu juga untuk tanggal – tanggal lain di jadikan hari distribusi, neraca dll.
KSK,
walaupun
rentang
Pemberian reward juga tidaklah menutup
kemungkinan
diberikan
kepada semua lapisan dan tingkatan pegawai dilingkungan BPS Kepulaun
Sementara untuk kepala BPS
Riau khususnya, taktik semacam ini
(Kab/kota) jadikanlah satu hari dari
akan mampu merubah sikap sebagian
setiap bulannya untuk berkunjung ke
besar pegawai dengan mengikat pada
perusahaan/lembaga
Psikology Mereka atas prestasi yang
lain
yang
menjadi responden dan memastikan
pernah dicapai.
dokumen survei tidak terlambat, hal ini untuk menyandingkan dengan kewajiban kepala BPS propinsi setiap bulannya harus melakukan pers rilis.
Pemberian
reward
dibeberapa
perusahaan besar dengan rentang waktu hanya 3 (tiga) bulan saja, setiap tiga bulan itu akan lahir pegawai
Kualitas pekerjaan juga tentunya
dengan prestasi baru pada priode
harus dibarengi dengan nilai – nilai
tersebut. Bukanlah hadiahnya yang
semangat Profesionalisme, Integritas
diharapkan tetapi perhatian istimewa
dan Amanah
dan
memicu
2. Prestasi
data yang terbarukan bisa di rumuskan memberikan
reward
bagi
setiap pegawai BPS yang berprestasi. Sudah dilakukan selama ini hanya pada
22
dari
pegawai
pimpinan untuk
yang
berbuat
maksimal demi nama baik organisasi
Poin terakhir dari ukuran – ukuran
dengan
khusus
dan mewujudkan etos kerja yang berkepanjangan. Sepertinya
tidak
cukup untuk
memberikan reward hanya kepada
pegawai saja. BPS punya banyak
terbaru yang akan dirilis BPS setiap
sampel
–
bulannya, hal ini merupakan signal
perusahaan di semua sektor, bagi
kuat bagi BPS bahwa masyarakat
perusahaan yang bijak dan memahami
sudah mulai merasa ketergantungan
permintaan
seta
dengan data – data yang dihimpun
menyampaikannya tepat waktu perlu
BPS. Tinggal lagi insan – insan BPS
kiranya
tempat
harus mencermati dengan seksama
berupa
keadaan seperti ini yang artinya Kita
mampu
harus kerja lebih keras lagi untuk
terhadap
perusahaan
data
dari
BPS
mendapatkan
tersendiri.
Penghargaan
Piagam
saja
mempererat
sudah
hubungan
kerja
dan
menghasilkan produk – produk data
kemitraan antara BPS dan perusahaan.
BPS yang berkualitas dan up to date
Dari uraian ke tiga ukuran – ukuran
untuk
menghasilkan
data
terbarukan di atas dapat dipahami bahwa penyajian data yang aktual tidaklah
mudah
adanya
semangat
pengabdian
dilakukan
yang
tanpa
–
semangat
tinggi
terhadap
negara, pengabdian tersebut akan memicu etos kerja yang tinggi, dengan etos kerja yang tinggi akan terwujud capaian
–
capaian
data
yang
data
yang
dengan cara – cara dan ukuran ukuran yang telah disampaiakn diatas tadi sebagai
pedoman
menghasilkan
data
sederhana –
data
yang
TERBARUKAN.
Semoga opini yang sangat sederhana ini dapat menjadi inspirasi seluruh pegawai BPS Propinsi Kepulauan Riau untuk bekerja lebih maksimal lagi sebagai wujud pengabdian dan kewajiban terhadap Nusa dan Bangsa.
berkualitas. Permintaan
akan
disajikan BPS semakin meningkat, bahkan beberepa pengambil kebijakan sudah menanti nantikan data - data
23
Menyikapi Perubahan Data Penduduk
P
enduduk, atau yang biasa disebut masyarakat oleh sosiolog,
atau
biasa
disebut rakyat oleh orang politik,
Umum),
atau disebut massa oleh para
salah satu pertimbangannya.
aktivis, atau disebut umat oleh tokoh
agama,
namanya
atau
menurut
bidangnya,
apapun versi
merupakan
di
sesuatu
penduduk
merupakan
Tidak berhenti sampai di situ, perencanaan
pada
berbagai
kepentingan
dalam
suatu
pembangunan juga tidak terlepas
yang penting bagi suatu daerah.
dari
Suatu negara yang mau berdiri
dengan komposisinya. Di bidang
ataupun wilayah yang mau mekar
pendidikan,
selalu
adanya
gedung sekolah di suatu daerah,
penduduk, bahkan pada jumlah
pertimbangan jumlah penduduk
tertentu. Jumlah anggota DPRD di
usia sekolah akan menjadi sebuah
suatu
acuan.
mensyaratkan
daerah
pun
sangat
jumlah
Di
penduduk
untuk
sesuai
membangun
bidang
kesehatan,
tergantung pada berapa jumlah
fasilitas kesehatan akan didirikan
penduduknya.
juga
untuk bernama
24
membagi DAU
Sampai-sampai "kue" (Dana
yang Alokasi
menimbang
penduduknya. transportasi
Di pun
kepadatan bidang demikian,
kebutuhan
sarana
transportasi
Oleh karena itu, penting bagi
akan disesuaikan dengan muatan
kita sebagai penyedia data untuk
penduduk di suatu daerah. Masih
memberikan informasi yang lebih
banyak
akurat
lagi
memerlukan
hal-hal
yang
penduduk
sebagai
bahan pertimbangannya.
penduduk
jumlah
Riau
dan
kabupaten/kota di dalamnya. Hal
akan
ini bukan berarti bahwa selama ini
mengevaluasi
kita tidak pernah akurat dalam
suatu capaian. Sebagai contoh
menyampaikan jumlah penduduk
yaitu
dalam berbagai kesempatan. Yang
digunakan
juga
dengan
penduduk, khususnya di Provinsi Kepulauan
Selain untuk perencanaan, jumlah
terkait
untuk
segala
indikator
pembangunan yang di belakangnya
terjadi
dalam
menggunakan kata "per kapita",
terakhir
ini
seperti
ubahnya
PDRB
per
kapita,
beberapa adalah
jumlah
tahun
berubahpenduduk
pendapatan per kapita, konsumsi
kabupaten/kota,
per kapita, luas lantai per kapita,
perubahan
dan sebagainya. Suatu capaian
maupun berubahnya hasil akhir
pembangunan
dari
yang
melibatkan
karena
metode
proyeksi
yang
proyeksi
dilakukan.
indikator sosial biasanya juga tidak
Kondisi
terpisahkan
dengan
jumlah
ketiadaannya sikap resmi dari induk
penduduk,
yaitu
untuk
mendapatkan
persentase
dari
BPS
ini
baik
diperparah
Kabupaten/Kota
dengan
terkait
perbedaan ini serta belum adanya
capaian tersebut, yang dalam hal
petunjuk
ini
perubahan jumlah penduduk ini.
akan
dibandingkan
dengan
jumlah penduduk terpapar.
dalam
menyikapi
Untuk memperjelas riwayat dari
perkembangan
jumlah
25
penduduk yang pernah muncul ke permukaan
pasca
hasil Sensus
Penduduk 2010 (SP2010), tabel berikut perlu untuk dipelajari. Tabel 1. Jumlah Penduduk Hasil SP2010 dan Jumlah Penduduk Peruntukan DAU 2011-2013 Penduduk DAU
SP2010 (Mei 2010)
Kabupaten/Kota (1)
2011
(2)
2012
(3)
2013
(4)
(5)
Karimun
212.561
223.397
225.861
229.574
Bintan
142.300
149.554
151.510
154.616
Natuna
69.003
72.521
74.615
76.393
Lingga
86.244
90.641
91.054
91.378
Kep. Anambas
37.411
39.318
39.784
40.504
Batam
944.285
992.425
1.065.036
1.137.350
Tanjungpinang
187.359
196.910
199.618
203.981
1.679.163
1.764.766
1.847.478
1.933.796
KEPRI
Tabel 2. Perbandingan Dua Hasil Rilis Jumlah Penduduk, 2010-2013
Kabupaten/ Kota (1)
Rilis Proyeksi (kelompok umur)
2011
2012
(3)
(4)
2013 (5)
Juni 2010 (6)
2011 (7)
2012 (8)
2013 (9)
Karimun
213.486
216.055
218.524
220.884
213.479
216.146
218.475
220.882
Bintan
142.991
145.125
147.187
149.176
143.020
145.057
147.212
149.120
Natuna
69.348
70.440
71.498
72.519
69.416
70.423
71.454
72.527
Lingga
86.518
87.009
87.465
87.887
86.513
87.026
87.482
87.867
Kep. Anambas
37.600
38.199
38.781
39.342
37.629
38.210
38.833
39.374
Batam
954.565
1.000.691
1.047.445
1.094.579
954.450
1.000.661
1.047.534
1.094.623
Tanjungpinang
188.308
191.291
194.189
196.986
188.309
191.287
194.099
196.980
1.692.816
1.748.810
1.805.089
1.861.373
1.692.816
1.748.810
1.805.089
1.861.373
KEPRI
26
Rilis Proyeksi Juni 2010 (2)
Data Statistik Terpercaya Untuk Semua
K dari
etika disinggung akan
maupun
pentingnya
data
untuk memberikan data. Belum lagi
statistik, semua orang
ditemukannya beberapa series data
berbagai
institusi
akan
swasta
berkeberatan
dari
suatu
mengangguk tanda setuju. Ketika
instansi/lembaga/perusahaan yang
dipaparkan bahwa pembangunan
tidak konsisten antar waktu. Ada
yang benar harus berpijak pada
pula
data yang benar, rasanya tak akan
bahwa soal data itu urusan BPS
ada yang membantahnya. Namun
tanpa menyadari bahwa data yang
fenomena
pihak
yang
yang
menganggap
dihasilkan oleh BPS
terjadi ketika Badan
bersumber
dari
Pusat
Statistik
pihak
sebagai
instansi
bersangkutan.
dengan tugas dan
Mungkin apa yang
tanggung
jawab
disampaikan
besar
untuk
atas bukan sesuatu
yang
di
mengkuantitatifkan hal-hal yang
yang terjadi secara “masif dan
kualitatif pada berbagai bidang
terstruktur” di seluruh wilayah
dirasakan
kendala
Indonesia namun setidaknya itu
eksternal terjadi terutama pada
ditemui dan menjadi permasalahan
tahapan pengumpulan data. Sudah
dalam
menjadi hal klasik ketika sebuah
pelopor data statistik terpercaya
perusahaan
untuk
berbagai
terutama
yang
mewujudkan
semua.
visi
Kesadaran
BPS
akan
berskala besar atau rumahtangga
pentingnya data belum merata di
elit atau instansi baik pemerintah
semua komponen bangsa namun
27
disisi
lain
BPS
harus
mampu
bagi
pegawai
BPS.
Berbagai
menyediakan data untuk semua.
perlombaan dan kegiatan dari skala
Harus ada upaya untuk menjadikan
serius sampai skala gembira ria
data statistik sebagai kebutuhan
pelepas penat di sela-sela tugas
dan bukan sekedar
diselenggarakan di BPS seluruh
kewajiban
apalagi beban. Sebagai proses
pelaku
dalam
menghasilkan
data
Indonesia.
Hari
Statistik
bertujuan
untuk
yang
mewujudkan
masyarakat sadar statistik yang
berkualitas harus diakui tantangan
mestinya
internal yang dihadapi BPS jauh
menjadi menyempit hanya menjadi
lebih
berat.
permasalahan
jangkauannya
Mulai
dari
milik satu instansi. Tengoklah pada
sumber
daya
bulan September ini ada beberapa
manusia baik jumlah, persebaran,
hari nasional diantaranya
maupun
Olahraga
kualitas.
permasalahan
luas
Belum
lagi
teknis
dalam
pada
tanggal
Hari 9
September. Kita bisa merasakan
penyelenggaraan kegiatan statistik
bahwa geliat
hari nasional ini
yang masih menyisakan kendala.
terekam di beberapa berita televisi dan terkabarkan di beberapa surat
Hari Statistik untuk semua.... Tanggal
September
berita besar. Hari Statistik bisa
ditetapkan sebagai hari statistik
dijadikan momentum memberikan
dan
pencerahan bagi masyarakat luas,
selalu
26
kabar, meskipun bukan sebuah
diperingati
secara
meriah oleh setiap insan BPS.
maupun
Namun ada yang terasa kurang dari
instansi/lembaga/perusahaan
setiap tahun perayaannya. Hari
untuk mampu sebagi penyedia
Statistik seolah hanya menjadi hari
data/reponden dan pengguna data
28
yang baik. (MOU)
Nota Kesepahaman
bisa
dibangun
berbagai
dengan
Berharap
data
memudahkan
agar dalam
pengumpulan pengorganisasian
data.
lebih proses
STATCAP
CERDAS....
instansi/lembaga
penyedia
pada
STATCAP (Statistical
CERDAS
Capacity
Change
and
Building
Reform
for
dan
Development of Statistics) menjadi
Menjadi
pintu masuk bagi perubahan secara
sebuah sejarah emas jika suatu saat
menyeluruh
nanti
Statistik
internal BPS. Kehadiran Bagian
dihadiri bapak presiden beserta
Transformasi Statistik yang lebih
jajarannya di tingkat pusat dan
berkonsentrasi pada penanganan
para kepala daerah di tingkat
pilar ketiga STATCAP CERDAS yaitu
provinsi
kabupaten/kota.
peningkatan kualitas data statistik
Nasionalisasi Hari Statistik akan
sangat diharapkan mempercepat
membentuk kesadaran global dan
upaya
bukan kesadaran komunal terbatas
Sayangnya, implementasi STATCAP
pada
tertentu.
CERDAS dan Bagian Transformasi
Pengelolaan dan pengorganisasian
Statistik di daerah kurang terasa
data tidak hanya kewajiban BPS
gaungnya.
tapi
peringatan
dan
Hari
kalangan
perlu
menjadi
sebuah
terhadap
reformasi
Harapan
kinerja
birokrasi.
akan
suksesnya
CERDAS
begitu
kesadaran bersama. Hal ini akan
STATCAP
membawa dampak pada efiesien
membumbung tinggi apalagi jika
dan
dikaitkan
dengan
melaksanakan tugas pokok dan
berupa
kenaikan
fungsinya.
remunerasi. Namun harus kita akui
efektivitas
BPS
dalam
imbal
balik
tunjangan
sebagai insan BPS, masih banyak
29
perubahan pola pikir,perilaku dan
di dunia nyata namun di dunia
budaya
maya.
kerja
yang
penyesuaian.
perlu
Pendeknya
Pendek
kata,
berbagai
gebrakan dilakukan untuk mampu
profesional, integritas dan amanah
menyediakan
kita perlu senantiasa diperbarui.
untuk semua.
data
berkualitas
Sebagaimana batere HP yang harus
Dibalik berbagai terobosan
dicharger secara berkala, batere
yang dilakukan dalam Pelayanan
PIA kita pun demikian. Program
Statistik Terpadu ternyata masih
STATCAP
terasa adanya disparitas antara
program
CERDAS yang
bukanlah
berbatas
waktu
layanan di level BPS pusat dan
namun suatu proses yang akan
provinsi dengan kabupaten/kota.
terus dilakukan sepanjang BPS
Masih ditemui adanya tampilan
masih ada demi tujuan mulia
ruang perpustakaan yang kurang
menghasilkan
representatif, penataan buku yang
data
statistik
terpercaya untuk semua.
tidak sesuai standar kepustakaan, website yang belum terupdate dan
Pelayanan Statistik Terpadu ......
sebagainya.
Beberapa tahun belakangan
untuk
Agaknya kesadaran
melayani
dengan
hati
BPS mencoba mengembangkan diri
memberikan layanan data untuk
dalam hal pelayanan prima dengan
semua kalangan perlu ditekankan
motto yang cukup memikat
“
di semua level. Paradigma untuk
hati”.
pelayanan prima bagi pengguna
garda
data merupakan hal yang relatif
melayani Perpustakaan
dengan sebagai
terdepan dalam Pelayanan Statistik
baru
Terpadu (PST) mulai mempercantik
pekerjaan BPS yang demikian padat
diri. Layanan tidak hanya diberikan
dengan
30
bagi BPS. Apalagi ritme
tumpuan
tahapan
pengumpulan data dan pengolahan
sekedar naik- turun dan kurang
beberapa
di
mengeksplor makna di balik angka-
menyebabkan
angka tersebut, penyebab, akibat
survei/sensus
kabupaten/kota perhatian
terhadap
kualitas
serta
keterkaitan
antar
data..
Pelayanan Statistik Terpadu sedikit
Akibatnya kita kesulitan untuk
terabaikan. Sekali lagi hal ini tidak
menjawab pertanyaan pengguna
terjadi
dan
data yang semakin ke kini semakin
tetapi tetap perlu
kritis. Seringkali rutinitas dalam
secara
terstruktur”
“masif
mendapatkan perhatian.
menghasilkan data melupakan kita untuk
Kemampuan
Membunyikan
Data.....
belajar
nada-nada
data
secara mendalam. Mengacu pada semangat
Sebagaimana
memaknai
menghasilkan
data
terpercaya untuk semua diperlukan
yang terdiri dari nada do sampai
terobosan
dengan si dengan tinggi rendah
pencerahan atau bahkan sedikit
nada yang beragam, tidak akan
“pemaksaan” untuk meningkatkan
bermakna
kapasitas diri dalam membaca dan
ketika
sendiri-sendiri.
dibunyikan
Namun
akan
untuk
memberikan
memaknai data.
terdengar indah ketika seorang komposer
mampu
meramunya
secara apik. Data yang dihasilkan
Manajemen Input, Proses, Output dan Outcome....
BPS begitu lengkap dan beragam
Keberhasilan
BPS
namun harus kita akui masih ada
menghasilkan
kelemahan
terpercaya untuk semua melalui
dalam
hal
tahapan
data
dalam
input,
statistik
membunyikankannya. Kita masih
empat
proses,
terjebak dengan analisa angkot
ouput dan outcome yang satu sama
31
lain saling bersinergi. Kemampuan
masyarakat, pemerintah, maupun
dalam manajemen keempat hal
swasta.
tersebut mutlak diperlukan. Input yang
menunjang
adalah
Sumber
(SDM),
kegiatan Daya
responden,
BPS
Manusia perangkat
Sinergi tahapan
di
antara atas
keempat
memerlukan
dukungan dari setiap insan BPS. Pemahaman
sampai
dimana
pendataan, sarana dan prasarana
tahapan yang sedang berlangsung
perkantoran
dan
Sedangkan mulai
dari
dan
sebagainya.
aktivitas
pendataan
pengumpulan
data
sebagai
tahapan
apa
tersebut
membantu
kita
dalam
akan
sangat
kesuksesan kegiatan
hingga pengolahan dan analisa
BPS. Misalnya, ketika tahapan input
termasuk
kita
tahapan
proses.
berusaha
menjadi
Sementara data yang dihasilkan
administrator dan manajer handal
baik berupa data yang sifatnya
dalam mengelola sumber daya BPS.
nominal,
indeks,
Kejelian
adalah
menjadi apa akan menentukan
tahapan output. Tahapan outcome
kesuksesan tahapan berikutnya.
dapat
Ketika
indikator,
termasuk
publikasi
dilihat
dari
pengunjung
jumlah
perpustakaan,
untuk
melihat
tahapan
berusaha
siapa
proses
menjadi
kita
pencacah,
pengunjung website, penerimaan
pengentry, validator, analis yang
negara bukan pajak (PNPB) dari
terbaik. Kepatuhan
hasil penjualan publikasi atau hal-
dalam
hal lain yang bisa menunjukkan
proses sesuai konsep dan definisi
seberapa besar penerimaan dan
yang
kemanfaatan
menentukan kualitas data yang
32
data
BPS
bagi
kita semua
melaksanakan
disepakati
akan
tahapan
sangat
dihasilkan. Ibarat dalam sebuah
cerita dongeng, ketika seorang raja
mampu membunyikan data BPS
memerintahkan untuk membawa
dengan irama yang indah untuk
sesendok madu ke atas bukit di
dapat
tengah
yang
malam
menuangkannya
dan
kepahaman
menyeluruh.
Fenomena
sebuah
“gagal paham” terhadap data BPS
tempayan. Salah satu penduduk
seringkali menimbulkan persepsi
berpikiran untuk melanggar konsep
yang salah. Misalnya, kegagalan
dan
memahami
definisi
pada
memberikan
yang
ditentukan
data
pendapatan
dengan
mengatakan
dengan membawa sesendok air,
perkapita
toh tidak akan terlihat karena
bahwa jika pendapatan perkapita
malam, dan tak akan terdeteksi
sekian
karena akan bercampur dalam satu
miskin berkurang. Anggapan ini
tempayan. Sesendok air dalam
tidak salah tapi tidak sepenuhnya
tempayan besar berisi madu tidak
benar. Pendapatan perkapita hanya
akan
mencerminkan rata-rata dan tidak
“signifikan”.
Keesokan
seharusnya
penduduk
harinya tempayan penuh berisi air
menggambarkam
karena semua penduduk berpikiran
apalagi jika besarnya pendapatan
sama.
perkapita ditopang oleh sektor Di
saat
tahapan
pemerataan,
ouput
yang padat modal bukan padat
jadilah insan BPS yang mampu
karya tentunya tidak serta merta
menampilkan
dirasakan
data
BPS
secara
masyarakat
banyak.
berkulitas yang memenuhi seluruh
Masih banyak data BPS yang perlu
dimensi yaitu accuracy, timeliness,
dieksplorasi
relevance,
menambah kemanfaatannya.
accessibility.
coherence, Ketika
dan
lebih
jauh
guna
tahapan
Pada akhirnya mewujudkan
outcome jadilah insan BPS yang
data statistik terpercaya untuk
33
semua
sebagaimana
memerlukan
visi
BPS
sumbangsih
kita
bersama tak peduli posisi yang kita emban saat ini. Sudah saatnya untuk tidak memikirkan apa yang kita dapat tapi mencoba memberi yang terbaik sesuai amanah yang diemban. Selamat Hari Statistik.... Jayalah BPS !!!
34
Aldizah Dajustia Hutami Plt. Kepala Seksi Neraca Konsumsi BPS Provinsi Kepulauan Riau
[email protected]
Tim Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Provinsi Kepulauan Riau
Abstrak. IPM Provinsi Kepulauan Riau menempati peringkat keenam secara nasional. Namun tingginya IPM yang diraih Provinsi Kepulauan Riau menyisakan beberapa permasalahan. Diantaranya adalah kesenjangan IPM antar kabupaten/kota masih tinggi dan AHH (sebagai salah satu komponen pembentuk IPM) masih rendah yakni menempati posisi kelima terbawah dan berada di bawah level nasional.
KAJIAN DAN ANALISIS SUMBER DAYA MANUSIA (TINJAUAN IPM) PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2005-2013
Kata Kunci: IPM, Kepulauaan Riau
1
Pendahuluan
1.1
Latar Belakang
Tujuan utama pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah mencapai pembangunan manusia Kepulauan Riau seutuhnya dan pembangunan masyarakat Kepulauan Riau seluruhnya. Hal ini diwujudkan dengan memfokuskan perhatian pembangunan daerah Kepulauan Riau pada manusia sebagai titik sentral yang bercorak dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dengan kata lain, rakyat harus diikutsertakan dalam seluruh proses pembangunan. Artinya, rakyat bukan hanya
35
sebagai alat untuk mencapai hasil akhir pembangunan, tetapi sebagai tujuan akhir dari pembangunan itu sendiri. Sebelum tahun 1970-an, keberhasilan pembangunan semata-mata hanya diukur dari tingkat pertumbuhan GDP/GNP, baik secara keseluruhan maupun perkapita. Namun, fakta menunjukkan banyak negara-negara Dunia Ketiga berhasil mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi gagal memperbaiki taraf hidup penduduknya. Oleh karena itu, para pakar merumuskan konsep baru dalam mengukur pembangunan suatu negara yang berorientasi pada manusia. Konsep ini mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara tidak hanya ditandai oleh tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi tetapi mencakup pula kualitas manusianya. lnilah tantangan yang harus dihadapi, yaitu bagaimana pertumbuhan ekonomi mampu dirasakan seluruh lapisan masyarakat dan mampu meningkatkan kualitas mereka sebagai manusia. Keberhasilan pembangunan khususnya pembangunan manusia dapat dinilai secara parsial dengan melihat seberapa besar permasalahan yang paling mendasar di masyarakat tersebut dapat teratasi. Permasalahan-
36
permasalahan tersebut diantaranya adalah kemiskinan, pengangguran, buta huruf, ketahanan pangan, dan penegakan demokrasi. Namun persoalannya adalah capaian pembangunan manusia secara parsial sangat bervariasi dimana beberapa aspek pembangunan tertentu berhasil dan beberapa aspek pembangunan lainnya gagal. Dewasa ini persoalan mengenai capaian pembangunan manusia telah menjadi perhatian para penyelenggara pemerintahan. Berbagai ukuran pembangunan manusia dibuat namun tidak semuanya dapat digunakan sebagai ukuran standar yang dapat dibandingkan antar wilayah atau daerah. Badan Perserikatan BangsaBangsa (PBB) menetapkan suatu ukuran standar pembangunan manusia yaitu Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index (HDI). Indeks ini dibentuk berdasarkan empat indikator yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan kemampuan daya beli. Saat ini tampaknya pemerintah daerah sangat perhatian dengan issue pembangunan manusia. Hal ini ditandai dengan diikutkannya IPM sebagai salah satu alokator dana alokasi umum regional bruto dan
indeks kemahalan konstruksi. Seyogianya, wilayah dengan IPM rendah secara perlahan dapat mengejar ketertinggalannya karena
memperoleh alokasi dana yang berlebih. Meskipun demikian, hal itu masih sangat tergantung dengan strategi pembangunan yang
dijalankan oleh wilayah tersebut. Dengan demikian, cukup menarik untuk melihat pencapaian pembangunan manusia yang telah dilakukan selama ini khususnya selama
tahun 2005-2013. Selain itu, menarik pula untuk dilihat perkembangan masing-masing komponen IPM dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan IPM.
1.2
Tujuan 1. Menyediakan data IPM dan komponennya untuk level provinsi dan kabupaten/kota untuk periode 2005-2013. 2. Mengidentifikasi capaian dan tantangan pembangunan sumber daya manusia dari aspek pendidikan. 3. Mengidentifikasi capaian dan tantangan pembangunan sumber daya manusia dari aspek kesehatan. 4. Mengidentifikasi capaian dan tantangan pembangunan sumber daya manusia dari aspek pembangunan ekonomi. 5. Menyediakan rekomendasi sebagai bahan kebijakan dan perencanaan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dalam rangka meningkatkan pemerataan
pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau.
2
Metodologi
2.1
Konsep dan definisi
di
Beberapa konsep dan definisi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:
Angka Harapan Hidup (AHH) adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka Melek Huruf (AMH) adalah Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin atau lainnya. Rata-rata lama sekolah (MYS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke
37
2.2
38
atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Purchasing Power Parity (PPP) dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai paritas daya beli yang memungkinkan dilakukannya perbandingan harga-harga riil antar propvinsi dan antar kabupaten/kota, mengingat nilai tukar yang biasa digunakan dapat menurunkan atau menaikkan nilai daya beli yang terukur dari konsumsi per kapita yang telah disesuiakan. Dalam konteks PPP untuk Indonesia, satu rupiah di provinsi memiliki daya beli yang sama dengan satu rupiah di Jakarta Selatan. PPP dihitung berdasarkan pengeluaran riil perkapita setelah disesuaikan dengan indeks harga konsumen dan penurunan kegunaan dengan rumus Atkinson. Reduksi Shortfall menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian yang harus ditempuh untuk mencapai titik IPM ideal reduksi shortfall, semakin cepat peningkatan IPM.
Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya bersumber dari hasil Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik serta data sekunder lainnya yang dikeluarkan oleh BPS.
2.3
Konsep Manusia
Pembangunan
“Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Tujuan
utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Hal ini tampaknya merupakan suatu kenyataan yang sederhana. Tetapi hal ini seringkali terlupakan oleh berbagai kesibukan jangka pendek untu mengumpulkan harta dan uang.” Kalimat pembuka pada Human Development Report (HDR) pertama dipublikasikan oleh UNDP tahun 1990 secara jelas menekankan arti pentingnya pembangunan yang berpusat pada manusia yang menempatkan manusia sebagai tujuan akhir, dan bukan sebagai alat pembangunan. Konsep ini terdengan berbeda dibanding konsep klasik pembangunan
yang memberikan perhatian utama pada pertumbuhan ekonomi. Pembangunan manusia memperluas pembahasan tentang konsep pembanginan dari diskusi tentang cara-cara (pertumbuhan PDB) ke diskusi tentang tujuan akhir dari pembangunan. Pembangunan manusia juga merupakan perwujudan jangka panjang, yang meletakkan pembangunan di sekeliling manusia, dan bukan manusia di sekeliling pembangunan. Mengutip isi HDR pertama tahun 1190, pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Diantara banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untu berumur panjang dan sehat. Untuk berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak. Untuk menghindari kekeliruan dalam memaknai konsep ini, perbedaan antara cara pandang pembangunan manusia terhadap pembangunan dengan pendekatan konvensional yang menekankan pertumbuhan ekonomi, pembentukan modal manusia, pembangunan sumber daya manusia, kesejahteraan rakyat, dan pemenuhan kebutuhan dasar, perlu diperjelas. Konsep pembangunan
manusia mempunyai cakupan yang lebih luas dari teori konvensional pembanguna ekonomi. Model pertumbuhan ekonomi lebih menekankan pada peningkatan PNB daripada memperbaiki kualitas hidup manusia. Pembangunan sumber daya manusia cenderung untuk memperlakukan manusia sebagai input dari proses produksi sebagai alat, bukan sebagai tujuan akhir. Pendekatan ‘kesejahteraan’ melihat manusia sebagai penerima dan bukan sebagai agen dari perubahan dalam proses pembangunan. Adapu pendekatan ‘kebutuhan dasar’ terfokus pada penyediaan barangbarang dan jasa-jasa untuk kelompok masyarakat tertinggal, bukannya memperluas pilihan yang dimiliki manusia di segala bidang. Pendekatan pembangunan manusia menggabungkan aspek produksi dan distribusi komoditas, serta peningkatan dan pemanfaatan kemampuan manusia. Pembangunan manusia melihat secara bersamaan semua isu dalam masyarakat pertumbuhan ekonomi, perdagangan, ketenagakerjaan, kebebasan politik ataupun nilai-nilai kultural dari sudut pandang manusia. Pembangunan manusia juga mencakup isu penting lainnya, yaitu gender. Dengan demikian, pembangunan manusia tidak hanya memperhatikan sektor
39
sosial, tetapi merupakan pendekatan yang komprehensif dari semua sektor.
2.4
Indeks Manusia
Pembangunan
Menurut UNDP, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut meimiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli. Kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Sumber data utama yang digunakan dalam penghitungan IPM adalah data Survei Sosial Ekonomi
40
Nasional (Susenas) Kor dan Susenas Modul Konsumsi, data Survei Penduduk Antar Sensus (Supas), Proyeksi Penduduk (Sensus Penduduk/SP 2000)n dan Indeks Harga Konsumen (IHK). Data Susenas Kor digunakan untuk menghitung dua indikator pembentuk IPM yaitu Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah (MYS). Sementara Angka Harapan Hidup (e0) dihitung menggunakan data Supas dan Proyeksi Penduduk. Sedangkan indikator daya beli dihitung menggunakan data Susenas modul konsumsi yang didasarkan pada 27 komoditi. Untuk mendapatkan pengeluaran pe kapita riil digunakan IHK sebagai deflator. Komponen Manusia: 1.
Indeks
Pembangunan
Angka Harapan Hidup (AHH) AHH merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Penghitungan angka harapan hidup melalui pendekatan tak langsung. Jenis data yang digunakan adalah Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). Paket program Mortpack digunakan untuk menghitung angka harapan hidup berdasarkan input data ALH dan AMH. Selanjutnya, dipilih metode Trussel dengan model West, yang disesuaikan dengan histori kependudukan dan
kondisi Indonesia dan neraga-negara Asia Tenggara umumnya (Preston, 2004).
rata lama sekolah memiliki batas maksimumnya 15 tahun dan batas minimumnya sebesar 0 tahun.
Indeks harapan hidup dihitung dengan menghitung nilai maksumum dan nilai minimum harapan hidup sesuai standar UNDP, yaitu angka tertinggi sebagai batas atas untuk penghitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah adalah 25 tahun.
Angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya. Seperti halnya rata-rata lama sekolah, AMH juga menggunakan batasan yang dipakai sesuai kesepakatan beberapa negara. Batas maksimum untuk AMH adalah 100, sedangkan batas minimumnya 0 (nol). Nilai 100 mnggambarkan kondisi 100 persen atau semua masyarakat mampu membaca dan menulis, sedangkan nilai 0 mencerminkan kondisi sebaliknya.
2.
Tingkat Pendidikan Salah satu komponen pembentuk IPM adalah dari dimensi pengetahuan yang diukur melalui tingkat pendidikan. Dalam hal ini, indikator yang digunakan adalah ratarata lama sekoah dan angka melek huruf. Pada proses pembentukan IPM, rata-rata sekolah memiliki bobot sepertiga dan angka melek huruf diberi bobot dua pertiga, kemudian penggabungan kedua indikator ini digunakan sebagai indeks pendidikan sebagai salah satu komponen pembentuk IPM. Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Penghitungan ratarata lama sekolah menggunakan dua batasan yang dipakai sesuai kesepakatan beberapa negara. RataC(I) = C(i)
3.
Standar Hidup Layak Dimensi lain dari ukuran kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak. Dalam cakupan lebih luas, standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) riil yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan formula Atkinson. Jika C(i) < Z
41
= Z + 2(C(i)-Z)1/2
Jika Z
= Z+ 2(Z)1/2 + 3(C(i) – 2Z)1/3
Jika 2Z< C(i) < 3Z
Dan seterusnya. Keterangan:
C(i)
= PPP dari nilai riil pengeluaran per kapita
Z = batas tingkat pengeluaran yang ditetapkan secara arbiter sebesar Rp549.500 per kapita per tahun atau Rp1.500 per kapita per hari.
Penghitungan indeks daya beli dilakukan berdasarkan 27 komoditas kebutuhan pokok seperti terlihat dalam Tabel A. batas maksimum dan minimum penghitungan daya beli digunakan seperti terlihat dalam tabel 2. Batas maksimum daya beli adalah
sebesar Rp732.720 sementara sampai dengan tahun 1996 batas minimumnya adalah Rp300.000. pada tahun 1996 dengan mengikuti kondisi pascakrisis ekonomi batas minimum penghitungan PPP diubah dan disepakati menjadi Rp360.000.
Tabel A. komoditi Kebutuhan Pokok sebagai Dasar Penghitungan Daya Beli (PPP) Komoditi Beras lokal Tepung terigu Singkong Tuna/cakalang Teri Daging sapi Ayam Telur Susu kental manis Bayam Kacang panjang Kacang tanah Tempe Jeruk
42
Unit Kg Kg Kg Kg Ons Kg Kg Butir 397 gram Kg Kg Kg Kg Kg
Komoditi Lanjutan Pepaya Kelapa Gula Kopi Garam Merica Mie Instan Rokok kretek Listrik Air minum Bensin Minyak tanah Sewa rumah
Unit Kg Butir Ons Ons Ons Ons 80 gram 10 batang Kwh M3 Liter Liter Unit
Penyusunan Indeks Sebelum penghitungann IPM, setiap komponen IPM harus dihitung indeksnya. Formula yang digunakan dalam penghitungan indeks komponen IPM adalah sebagai berikut:
Keterangan:
X(i)
= komponen IPM ke-i
X(min) = nilai minimum dari komponen IPM ke-i X(maks)= nilai maksimum dari komponen IPM Untuk menghitung indeks masing-masing komponen IPM digunakan batas maksimum dan minimum seperti terlihat dalam Tabel B.
Tabel B. Nilai Maksimum dan Minimum dari Setiap Komponen IPM Komponen IPM Angka Harapan Hidup (Tahun) Angka Melek Huruf (Persen) Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Daya Beli (Rupiah)
Maksimum 85 100 15 732.720a
Minimum 25 0 0 300.000 (1996) 360.000b (1999, dst)
Keterangan Standar UNDP Standar UNDP Pengeluaran kapita disesuaikan
per riil
Keterangan: a) Perkiraan maksimum pada akhir PJP II Tahun 2018 b) Penyesuaian garis kemiskinan lama dengan garis kemiskinan baru Selanjutnya nilai IPM dihitung sebagai:
43
Keterangan:
3 3.1.
indeks X(I,j)
= indeks komponen IPM ke-i untuk wilayah ke-j
i
= 1,2,3 (urutan komponen IPM)
i
= 1,2,… k (wilayah)
Hasil Pencapaian Pembangunan Manusia Provinsi Kepulauan Riau
Selama kurun waktu delapan tahun, dari tahun 2005-2013, IPM Provinsi Kepulauan Riau meningkat 4,33 persen. Posisi IPM terakhir tahun
2013 berada pada level 76,56; sedangkan level pada tahun 2005 adalah pada level 72,23. Peningkatan nilai IPM tersebut menandakan bahwa pembangunan manusia di Provinsi Kepulauan Riau dari segi kesehatan (umur harapan hidup), pendidikan dan ekonomi (pendapatan per kapita) semakin membaik dari waktu ke waktu.
Gambar 1. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2013
77.00 75.78
76.00
76.56
75.07
75.00
74.18
74.54
73.68
74.00 73.00
76.20
72.79 72.23
72.00 71.00 70.00 2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Sumber: BPS, diolah.
Berdasarkan internasional, capaian
44
skala IPM
dikategorikan menjadi kategori tinggi (IPM ≥ 80), kategori menengah atas
(66 ≤ IPM ≤ 80), kategori menengah bawah (50 ≤ IPM ≤ 66), dan kategori rendah (IPM < 50). Angka IPM Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2013 termasuk dalam kategori menengah atas.
juga dihitung kecepatan pencapaian IPM atau biasa disebut reduksi shortfall. Reduksi shortfall menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian yang harus ditempuh untuk mencapai titik IPM ideal.
Pencapaian pembangunan manusia yang tercermin melalui IPM Selama periode tahun 2005-2013, bukan semata-mata hanya diukur dari seluruh komponen pembentuk IPM tingginya capaian IPM saja. Namun tumbuh positif (gambar 2). Komponen juga perlu dikaji lebih dalam lagi rata-rata lama sekolah (MYS) adalah sejauh mana kecepatan pembangunan komponen pembentuk IPM yang manusia pada suatu periode tertentu. pertumbuhannya paling tinggi diantara Proses pencapaian pembangunan komponen lainnya. Walaupun trend manusia inilah yang menjadi poin reduksi shortfall tumbuh positif, penting karena secara filosofi untuk namun perlu ditingkatkan lagi mencapai suatu rangking atau posisi terutama untuk komponen angka yang baik diperlukan effort lebih. Oleh harapan hidup (AHH) dan angka melek karena itu berkaitan dengan IPM, tidak huruf (AMH). hanya dihitung posisinya saja tetapi Gambar 2. Reduksi Shortfall per Komponen Pembentuk IPM Provinsi Kepulauan Riau
7.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 2005-2009
AHH 0.42
AMH 0.08
MYS 5.73
PPP 5.23
2009-2013
0.37
1.99
6.33
2.58
45
Sumber: BPS, diolah.
shortfall sebesar 15,60. Hal tersebut dapat diartikan bahwa pembangunan manusia yang meliputi bidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan penduduk semakin meningkat dari tahun 2005. Kecepatan peningkatan tersebut di atas kecepatan nasional dan paling tinggi di regional Sumatera.
Gambar 3. menunjukkan perbandingan kecepatan IPM selama kurun waktu tahun 2005-2013 provinsi-provinsi di Regional Sumatera. Provinsi Kepulauan Riau menempati posisi teratas untuk kecepatan pembangunan manusia di regional Sumatera dengan nilai reduksi
Gambar 3. Reduksi Shorfall IPM Provinsi di Regional Sumatera Selama Kurun Waktu 2005-2013 15.60
13.72 12.93 12.58 13.24
13.88 11.71
11.49
12.91 12.32
13.95
Sumber: BPS, diolah.
Dalam menganalisis IPM tidak dapat dipisahkan dari tiga komponen pembentuknya yaitu aspek kesehatan, aspek pendidikan dan aspek ekonomi.
46
Selama kurun waktu tahun 2005-2013, ketiga aspek pembentuk IPM Provinsi Kepulauan Riau tersebut terus meningkat dan akan terus meningkat
sampai kondisi idealnya tercapai. Capaian pembangunan manusia Provinsi Kepulauan Riau tahun 2013
dapat dilihat melalui indeks komposit pada gambar 4.
Gambar 4. Indeks Komposit Pembentuk Angka IPM Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013 (Persen)
Daya Beli (PPP)
Angka Harapan Hidup (AHH) 100.00 80.00 60.00 40.00 20.00 -
Angka Melek Huruf (AMH)
Rata-rata Lama Sekolah (MYS)
Sumber: BPS, diolah.
Dari gambar 4. dapat diketahui bahwa pembangunan manusia di bidang pendidikan yang direpresentasikan oleh komponen angka melek huruf (AMH) di Provinsi Kepulauan Riau sudah mendekati keadaan idealnya (indeks mendekati 100 persen). Namun di sisi lain, pembangunan di bidang pendidikan yang direpresentasikan oleh
komponen rata-rata lama sekolah masih cukup jauh dari keadaan idealnya. Untuk ke depannya, pemerintah daerah perlu lebih memperhatikan program-program yang berkaitan dengan bidang pendidikan terutama menyangkut lama sekolah peserta didik. Program tersebut dapat dilaksanakan dengan mengoptimalkan anggaran pendidikan
47
sebesar
20
persen
seperti
yang
Pembangunan di bidang ekonomi (daya beli) dan kesehatan (angka harapan hidup) cukup baik, terlihat dari capaian indeks komposit yang mendekati 80 persen. Namun masih bisa ditingkatkan lagi untuk periode selanjutnya dengan memusatkan perhatian pembangunan manusia pada bidang ekonomi dan kesehatan. Sehingga diharapkan pembangunan manusia Provinsi Kepulauan Riau dapat tercapai di segala bidang.
3.2.
Gambaran Capaian Pembangunan Manusia Level Kabupaten/Kota
Pembangunan manusia di level kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau bervariasi. Variasi tersebut tentunya disebabkan oleh faktor sumber daya (alam dan manusia) dan kebijakan pemerintah daerah yang
diarahkan oleh pemerintah pusat. berbeda. Capaian pembangunan manusia yang tercermin dari angka IPM perlu terus ditingkatkan dan diawasi agar pembangunan manusia dapat terlaksana dengan baik dan merata. IPM pada level kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau ditunjukkan pada tabel1. Secara kasat mata, IPM kabupaten/kota terus meningkat dalam kurum waktu tahun 2005-2013, namun peringkat IPM tetap sama dari tahun ke tahun. Kota Batam menempati peringkat pertama se-Provinsi Kepulauan Riau, sedangkan Kabupaten Kepulauan Anambas menempati peringkat terbawah. Sedangkan untuk peringkat kedua sampai peringkat keenam berturutturut diduduki oleh Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Natuna.
Tabel 1. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau Angka IPM
Peringkat IPM
Kabupaten
(1)
Karimun
48
2005
2009
2013
2005
2009
2013
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
71,71
73,15
74,95
3
4
4
Bintan
70,90
73,66
76,10
4
3
3
Natuna
68,40
70,11
72,25
6
6
6
Lingga
69,39
70,15
72,41
5
5
5
-
67,94
70,48
-
7
7
Kota Batam
76,55
77,51
78,73
1
1
1
Kota Tanjungpinang
72,69
74,31
76,19
2
2
2
KEPULAUAN RIAU
72,23
74,54
76,56
Kepulauan Anambas
Sumber: BPS, diolah.
Kota Batam merupakan kota terbesar di Provinsi Kepulauan Riau sekaligus sebagai motor penggerak utama roda perekonomian Provinsi Kepulauan Riau. Sedangkan Kabupaten Anambas adalah kabupaten termuda di Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan pecahan dari induk Kabupaten Natuna. Tidak
mengherankan jika Kota Batam menduduki peringkat teratas dan Kabupaten Kepulauan Anambas menempati posisi terbawah. Namun demikian, semua kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau terus berupaya meningkatkan pembangunan manusianya dari tahun ke tahun.
Gambar 5. Reduksi Shortfall IPM Kabupaten/Kota Selama Kurun Waktu 20052013
49
17.89 18.00 16.00 14.00 12.00 10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 -
15.60 11.45
12.83
12.19 9.85
9.33
9.30
Keterangan: *) Reduksi shortfall selama kurun waktu 2008-2013 Sumber: BPS, diolah.
Selain capaian IPM, keberhasilan pembangunan manusia di suatu wilayah juga dilihat berdasarkan kecepatan pergerakan IPM menuju nilai ideal yang direpresentasikan melalui reduksi shortfall. Reduksi shortfall IPM Provinsi Kepulauan Riau selama kurun waktu 2005-2013 secara rata-rata sebesar 15,60 persen atau 1,95 persen per tahunnya. Kecepatan pergerakan IPM selama kurun waktu 2005-2013 yang paling tinggi adalah Kabupaten Bintan yaitu sebesar 17,89 persen, diikuti oleh Kota Tanjungpinang, Kabupaten Natuna, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga,
50
Kabupaten Kepulauan Anambas dan yang terakhir adalah Kota Batam (gambar 5). Reduksi shortfall Kota Batam ternyata yang paling rendah jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Kepulauan Riau walaupun capaian angka IPM-nya yang paling tinggi. Capaian angka IPM yang sudah tinggi atau mendekati angka ideal membuat reduksi shortfall-nya semakin menurun. Namun demikian, reduksi shortfall yang bernilai positif perlu diapresiasi karena setidaknya ada upaya pemerintah untuk selalu meningkatkan pembangunan manusia di wilayahnya.
3.3.
Capaian dan Tantangan Pembangunan Sumber Daya Manusia dari Aspek Pendidikan
Indikator pendidikan yang menggambarkan dimensi pengetahuan dalam IPM adalah angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Kedua indikator ini dapat dimaknai sebagai ukuran kualitas sumber daya manusia dari aspek pendidikan. Angka melek huruf menggambarkan persentase penduduk umur 15 tahun keatas yang mampu baca tulis. Sedangkan indikator rata-rata lama sekolah menggambarkan rata-rata jumlah tahun yang dijalani oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal. Selama kurun waktu 20052013 AMH Provinsi Kepulauan Riau terus meningkat dari angka 96,00 pada tahun 2005 menjadi 98,07 pada tahun 2013. Hal tersebut patut dibanggakan
karena Provinsi Kepulauan Riau menempati posisi di atas rata-rata nasional. Selain itu, dilihat dari reduksi shortfall nya, AMH Provinsi Kepulauan Riau dan kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau mengalami percepatan yang cukup bagus. Kemudian untuk indikator rata-rata lama sekolah (MYS) Provinsi Kepulauan Riau juga terus mengalami peningkatan dimana rata-rata lama sekolah pada tahun 2005 adalah 8,10 tahun meningkat menjadi 9,91 tahun pada tahun 2013. Secara spasial, Kota Batam menduduki peringkat pertama di Provinsi Kepulauan Riau untuk ratarata lama sekolah. Di sisi lain, Provinsi Kepulauan Riau menghadapi sejumlah tantangan di bidang pendidikan yakni masih terdapat murid yang putus sekolah. Statistik menunjukkan bahwa pada tahun 2013 terdapat 543 murid yang putus sekolah dimana yang terbanyak terjadi di tingkat sekolah dasardan paling banyak kasus putus sekolah di Kota Batam.
51
Gambar 6. Persentase Angka Putus Sekolah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013 (Persen) 28.36 7.37
0.92
5.34
19.89
38.12
SD
SMP
MTs
SMA
SMK
MA
Sumber : Dinas Pendidikan Prov. Kepri, 2013
Selain angka putus sekolah, tantangan lain di bidang pendidikan adalah minimnya jumlah perguruan tinggi dan masih banyaknya fasilitas gedung sekolah yang rusak. Jumlah perguruan tinggi negeri hanya satu dan 36 perguruan tinggi swasta dengan akreditasi C. Jumlah bangunan sekolah yang rusak ringan di Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 517 gedung, dimana kerusakan terbanyak terdapat di Kota Batam (137 gedung), dan 197 gedung yang mengalami rusak berat dimana kerusakan terbanyak di Kota Batam juga (63 gedung).
52
3.4.
Capaian dan Tantangan Pembangunan Sumber Daya Manusia dari Aspek Kesehatan
Pembangunan kesehatan merupakan fokus utama pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat disamping pengembangan ekonomi kerakyatan dan pembangunan pendidikan. Tujuan pembangunan di bidang kesehatan adalah tercapainya masyarakat yang sehat, sejahtera, memiliki aksesbilitas dan memanfaatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata, berkeadilan, dan secara bertahap masyarakat diharapkan dapat mandiri
serta memiliki derajat kesehatan yang optimal. Selama periode tahun 2005 sampai dengan 2013 berbagai capaian yang menggambarkan derajat kesehatan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau dapat digambarkan melalui dua indikator yaitu indikator sehat dan indikator perilaku sehat. Indikator sehat diartikan sebagai variabel yang dapat digunakan untuk mengukur perubahan kualitas kesehatan masyarakat. Salah satu variabel yang dapat menggambarkan indikator sehat adalah Angka Harapan Hidup (AHH). Pada tahun 2005 angka harapan hidup Provinsi Kepulauan Riau sebesar 69,50 tahun dan secara gradual meningkat hingga mencapai 69,97 tahun pada tahun 2013. Angka 69,97 mengindikasikan bahwa secara rata-rata perkiraan umur penduduk Provinsi Kepulauan Riau sekitar 70 tahun. Tingkat harapan hidup Provinsi Kepulauan Riau berada di bawah ratarata nasional yang senilai 70,07 tahun. Capaian Angka Harapan Hidup Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2005 dan 2009 berada di posisi ke dua dibandingkan wilayah lain di Sumatera. Provinsi Riau menempati posisi angka harapan hidup tertinggi di seluruh Sumatera.Namun pada kurun waktu 2010-2013 terjadi percepatan
perubahan angka harapan hidup di Provinsi Bengkulu, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, dan Provinsi Kepulauan Riau berada di posisi ke empat. Perubahan posisi angka harapan hidup ini menunjukkan akselerasi provinsi lain dalam mempercepat perbaikan kualitas kesehatan penduduknya lebih tinggi dibanding Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan penghitungan reduksi shortfall angka harapan hidup, kecepatan Provinsi Kepulauan Riau dalam mencapai target ideal yaitu 85 tahun cenderung mengalami penurunan. Dalam jangka waktu tiga tahunan yaitu 2004-2007 reduksi shortfall mencapai 4,46 persen. Namun dalam periode tiga tahunan berikutnya yaitu 2007-2010 dan 20102013 besaran reduksi shortfall dibawah 1,50 persen. Kondisi ini menunjukkan telah terjadi perlambatan kecepatan dalam pencapaian angka harapan hidup ideal yang berimbas pada menurunnya peringkat angka harapan hidup Provinsi Kepulauan Riau. Indikator perilaku sehat diartikan sebagai variabel yang dapat digunakan untuk mengukur perilaku proaktif untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah resiko terjadinya penyakit, melindungi diri dari ancaman penyakit, serta
53
berperan aktif dalam kesehatan masyarakat.
gerakan
Berdasarkan data SUSENAS terlihat bahwa kondisi lingkungan masyarakat Kepulauan Riau semakin mengarah pada kondisi sehat. Persentase rumahtangga di Provinsi Kepulauan Riau yang mengkonsumsi air minum tidak layak sebesar 40,2 persen pada tahun 2005, kemudian menurun di tahun 2009 menjadi 15,3 persen namun sedikit meningkat pada tahun 2013 di level 18,0. Kondisi 2013 mengindikasikan bahwa dari 100 rumahtangga di Provinsi Kepulauan Riau 18 diantaranya masih mengkonsumsi air tidak layak. Tantangan di bidang kesehatan yang dihadapi oleh Provinsi Kepulauan Riau diantaranya adalah terjadinya disparitas status kesehatan. Meskipun secara umum kualitas kesehatan masyarakat telah meningkat, akan tetapi disparitas status kesehatan antar tingkat sosial ekonomi dan antar perkotaanperdesaan masih cukup tinggi. Kemiskinan adalah akar persoalan kesehatan. Masyarakat miskin identik dengan lingkungan tempat tinggal yang tidak sehat, perilaku dan kesadaran hidup sehat yang rendah, serta terbatasnya akses ke layanan kesehatan.
54
3.5.
Capaian dan Tantangan Pembangunan Sumber Daya Manusia dari Aspek Ekonomi
Berbagai usaha pembangunan yang dilakukan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berdampak pada perbaikan bidang ekonomi yang tercermin pada meningkatnya indikator moneter yaitu variabel yang menggambarkan uang atau tingkat pendapatan yang diterima masyarakat.Indikator moneter meliputi Purchasing Power Parity (PPP, paritas daya beli), PDRB perkapita dan pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2004 paritas daya beli di Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp. 621,87 ribu dan mengalami peningkatan secara bertahap hingga tahun 2013 mencapai Rp. 651,37 ribu, yang berarti meningkat sebesar Rp. 29,50 ribu. Sepanjang waktu tersebut peningkatan PPP tertinggi terjadi pada tahun 2007 (Rp. 6,4 ribu) dan terendah pada tahun 2010 (Rp. 1,4 ribu). Pada periode 2010 sampai dengan 2013 PDRB perkapita juga mengalami lonjakan cukup signifikan. Diawali pada tahun 2010 PDRB perkapita mencapai Rp. 42,30 juta dan pada tahun 2013 meningkat hingga
27,39 persen menjadi Rp. 53,89 juta. Peningkatan di kedua indikator di atas mengindikasikan adanya perbaikan taraf kehidupan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. Tantangan di bidang ekonomi yang dihadapi oleh Provinsi Kepulauan Riau diantaranya adalah tantangan geografis. Provinsi Kepulauan Riau merupakan daerah kepulauan dengan total jumlah pulau sebanyak 2.408 pulau besar dan kecil yang tersebar serta 96 persen wilayahnya adalah lautan tentu membutuhkan startegi pembangunan yang berbeda. Tantangan terbesar adalah memberikan perhatian yang sama terhadap seluruh wilayah dan sekaligus membangun keterkaitan antar wilayah pulau dalam satu kesatuan tata ruang wilayah pulau dan laut. Posisi kepulauan yang tersebar seringkali menyebabkan program pembangunan yang dibuat hanya difokuskan pada satu pulau tertentu dengan alokasi program sektoral tertentu tanpa memperhatikan keterpaduan progam. Kondisi ketimpangan dalam perekonomian terlihat jelas dari disparitas yang cukup tinggi dalam penciptaan Produk Domestik Regional Bruto yang sangat didominasi oleh Kota Batam lebih dari 60 persen dengan pergerakan PDRB yang lamban di kabupaten kota lainnya.
Selain itu Provinsi Kepulauan Riau menghadapi tantangan demografis. Dengan jumlah penduduk mencapai 1,7 juta jiwa pada tahun 2010 kemudian meningkat hingga 1,8 juta jiwa pada tahun 2013 dengan persebaran yang tidak merata menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan Provinsi Kepulauan Riau. Penduduk yang terkonsentrasi di Kota Batam hingga di atas 50 persen dari total penduduk menyebabkan ketimpangan pembangunan yang cukup terasa. Tantangan geografis dan demografis tersebut diperparah dengan penyediaan infrastruktur dasar yang belim memadai antara lain transportasi, air bersih, listrik dan telekomunikasi.
4
Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa: a. IPM di Provinsi Kepulauan Riau selama periode pengamatan terus mengalami peningkatan dan pada tahun 2013 mencapai 76,56. Secara nasional IPM Provinsi Kepulauan Riau menempati urutan ke 6, sedangkan di kawasan Pulau Sumatera menempati urutan kedua setelah Provinsi Riau. Jika ditinjau dari peningkatan pencapaian IPM selama kurun
55
waktu 2005-2013, Provinsi Kepulauan Riau adalah provinsi tercepat dalam peningkatan IPM ditandai dengan reduction shortfall IPM Provinsi Kepulauan Riau menempati urutan tertinggi di kawasan Pulau Sumatera yaitu mencapai 15,60 selama kurun waktu tersebut. Jika dilihat dari komponen penyusun IPM, pencapaian tertinggi terjadi pada angka melek huruf (AMH) dan terendah pada rata-rata lama sekolah (MYS). b. Ditinjau secara spasial, pada tahun 2013 IPM tertinggi dicapai oleh Kota Batam yaitu mencapai 78,73 dan yang terendah ditempati oleh Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu sebesar 70,48. Keadaan ini menunjukkan adanya ketidakmerataan keberhasilan pembangunan manusia antar kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau. Namun demikian, selama enam tahun terakhir disparitas pencapaian angka IPM antar kabupaten/kota ini semakin menyempit menandakan pemerataan pembangunan manusia di Provinsi Kepulauan Riau semakin baik. Dari sisi kecepatan peningkatan IPM,
56
Kabupaten Bintan; Kota Tanjungpinang; dan Kabupaten Natuna merupakan tiga kabupaten/kota tercepat dalam meningkatkan IPM. Sebaliknya, Kota Batam; Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kabupaten Lingga merupakan kabupaten/kota yang relatif lebih lambat dalam meningkatkan IPM. c. Capaian indikator pendidikan angka melek huruf untuk level provinsi mencapai 98,07 atau urutan kedua setelah Provinsi Riau. Sedangkan tantangan di bidang pendidikan yang dapat diidentifikasi antara lain belum meratanya sarana dan prasarana pendidikan, kesadaran penduduk akan pendidikan yang lebih tinggi belum memadai yang ditandai dengan APS yang semakin menurun dengan semakin tingginya kelompok umur, dan belum meratanya jumlah tenaga pendidik yang ditandai dengan variasi yang sangat besar rasio murid dan guru antar kabupaten/kota. d. Capaian indikator kesehatan angka harapan hidup (AHH) untuk level provinsi mencapai 69,97 tahun menempati
urutan lima terbawah dan sedikit berada di bawah angka nasional. Jika ditinjau secara spasial, terjadi ketidakmerataan pencapaian angka harapan hidup antar kabupaten/kota. e. Capaian indikator ekonomi yang berupa daya beli/purchasing power parity (PPP) untuk level provinsi mencapai 651,37 ribu atau urutan kedua setelah Provinsi
Riau. Tantangan dibidang ekonomi yang dapat diidentifikasi antara lain belum meratanya sarana dan prasarana penunjang pembangunan ekonomi, investasi yang bias ke wilayah perkotaan, akses yang terbatas untuk kabupaten tertentu seperti Lingga, Kepulauan Anambas, dan Natuna.
Daftar Pustaka
BPS. 2008. Indeks Pembangunan manusia 2006-2007. Jakarta BPS. 2013. Indeks Pembangunan manusia 2012. Jakarta BPS Provinsi Kepulauan Riau. 2008. Kepulauan Riau Dalam Angka. Tanjungpinang. BPS Provinsi Kepulauan Riau. 2013. Indikator Kesejahteraan Rakyat Kepulauan Riau 2012. Tanjungpinang. BPS Provinsi Kepulauan Riau. 2013. Profil Ketenagakerjaan Kepulauan Riau 2012. Tanjungpinang. BPS Provinsi Kepulauan Riau. 2013. Data dan Informasi Kemiskinan Kepulauan Riau Tahun 2012. Tanjungpinang. BPS Provinsi Kepulauan Riau. 2013. PDRB Kepulauan Riau Menurut Lapangan Usaha 20082012. Tanjungpinang. BPS Provinsi Kepulauan Riau. 2013. Statistik Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2013. Tanjungpinang. BPS Provinsi Kepulauan Riau. 2013. Indikator Ekonomi Kepulauan Riau tahun 2013. Tanjungpinang. BPS Provinsi Kepulauan Riau. 2014. Analisis Sektor Unggulan Kepulauan Riau 2013. Tanjungpinang. Glassburner B dan Chandra A, 1979: Teori dan Kebijaksanaan Ekonomi Makro, LP3ES, Jakarta Effendi DP, 1992. ICOR, Stok Kapital, dan ILOR, BPS, Jakarta. Tjokroamidjojo B, 1976, Perencanaan Pembangunan, Gunung Agung, Jakarta Widodo, Hg. Suseno Triyanto, 1990. Indikator Ekonomi Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia. Kanisius. Yogyakarta
57
