Disusun oleh: Zulfakhry Nashby NIM:

ANALISIS PENGARUH PENERAPAN SENSUS PAJAK, SOSIALISASI PAJAK DAN PERSEPSI EFEKTIFITAS SISTEM PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP WILAYAH JAKARTA SELATAN SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

Disusun oleh: Zulfakhry Nashby NIM: 207082000702

JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1435 H / 2014 M

i

ii

iii

iv

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi 1. Nama

: Zulfakhry Nashby

2. Tempat Tanggal Lahir

: Jakarta, 27 Januari 1990

3. Alamat

: Jl. Pos Giro III No. 21 RT. 02/03 Serpong, Tangerang Selatan, Banten

4. Agama

: Islam

5. Nama Ayah

: Drs. HM. Nasharuddin Syarbini, MA

6. Nama Ibu

: Hj. Nazah Ma’mun (alm)

7. Nomor Telepon

: 0812 8719 7642

8. E-mail

: [email protected]

B. Data Pendidikan Formal 1. 1993 - 1995

: TK. Puspa Indah, Pamulang

2. 1995 - 2000

: MI Al-Istiqomah Tangerang

3. 2000 - 2001

: SDN 6 Serpong, Tangerang

4. 2001 - 2004

: SMPN 1 Serpong, Tangerang

5. 2004 - 2007

: SMAN 1 Cisauk, Tangerang

6. 2007 - 2014

: Fakultas

Ekonomi

dan

Bisnis

Jurusan

Akuntansi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (Perpajakan). v

ANALYZE EFFECT VARIABLE APPLICATION OF TAX CENCUS, TAX SOCIALIZATION, AND PERCEPTION OF EFFECTIVENESS ON TAX SYSTEM TO THE LEVEL OF AN INDIVIDUAL TAXPAYER COMPLIANCE IN TAX OFFICE SOUTH JAKARTA

ABSTRACT

This study has two main objectives. First, to analyze effect variable application of tax cencus, tax socialization, and perceptions of effectiveness on tax system to the level of an individual taxpayer compliance. Second analyzed (the application of tax cencus, tax socialization, and perceptions the effectiveness on tax system) the most dominant effect on dependent variable (the level of an individual taxpayers compliance), this study has done at taxpayer's tax office in South Jakarta. The sample method used convenience sampling. The hypothesis test used multiple regression. The result showed that the application of tax cencus, tax socialization, and perceptions of effectiveness on system and significant positive effect on the level of an individual taxpayer compliance. The result of this research was found that the most dominant variable is application of tax cencus, based on the beta value of 0,464.

Keywords: the application of tax cencus, tax socialization, and perceptions of effectiveness on tax system, individual taxpayer compliance

vi

ANALISIS PENGARUH PENERAPAN SENSUS PAJAK, SOSIALISASI PAJAK DAN PERSEPSI EFEKTIFITAS SISTEM PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP WILAYAH JAKARTA SELATAN

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki dua tujuan utama; yaitu pertama, menganalisis pengaruh penerapan sensus pajak, sosialisasi pajak dan persepsi efektifitas sistem perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi , kedua menganalisis variabel independen (penerapan sensus pajak, sosialisasi pajak, dan persepsi efektifitas sistem perpajakan) yang paling dominan mempengaruhi variabel dependen (kepatuhan wajib pajak orang pribadi), Penelitian ini dilakukan pada wajib pajak pada kantor pajak di wilayah Jakarta Selatan. Metode pengambilan sampel dengan menggunakan tekhnik convenience sampling. Uji yang digunakan adalah regresi berganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan sensus pajak, sosialisasi pajak, dan persepsi efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda ditemukan bahwa variabel yang paling dominan adalah variabel penerapan sensus pajak, berdasarkan nilai beta sebesar 0,464.

Kata kunci: penerapan sensus pajak, sosialisasi pajak, dan persepsi efektifitas sistem perpajakan, kepatuhan wajib pajak orang pribadi

vii

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb. Alhamdulillahirobbil’alamin, puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas nikmat iman, islam dan karunia-Nya yang telah diberikan Allah SWT serta tetap menuntun peneliti dijalan yang benar sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Pengaruh Penerapan Sensus Pajak, Sosialisasi Pajak dan Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Wilayah Jakarta Selatan”. Shalawat beserta salam semoga terus tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat. Peneliti sangat bersyukur atas selesainya penyusunan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Selama proses penyusunan skripsi ini peneliti banyak mendapatkan bimbingan, arahan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada: 1. Almarhumah Ibunda tercinta Hj. Nazah Ma’mun yang telah memberikan do’a, semangat, perhatian, nasihat dan kasih sayangnya yang tulus semasa hidupnya. Suatu anugerah mempunyai Ibunda seperti beliau, terima kasih banyak. 2. Ayahanda Drs. H.M. Nasharuddin Syarbini, M.Ag., dan Ibunda dr. Hj. Yumelda Ismawir yang selalu memberikan limpahan kasih sayang, perhatian, dan do’a yang tak pernah putus-putusnya untuk penulis, serta kakak-kakakku, Zulfan Nashby, S.H., M.Kn beserta isteri, Shofa Mayasari Safitri, S.E., dan Dzulfadli Nashby, S.E, Sy beserta isteri, Anggraeni Wahyu Ikasari S.Kom., dan adik-adikku Naila Yaumagina, Haikal Azma Gunawan, dan Zulfa Cintya Nashby, dan seluruh keluarga yang telah menyemangati, memberikan keceriaan, do’a dan semangat untuk terus berusaha memberikan yang terbaik.

viii

3. Bapak Prof. Dr. Abdul Hamid, MS, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dan juga selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberi bimbingan, arahan, dan ilmu pengetahuannya kepada peneliti selama penyusunan skripsi hingga akhirnya skripsi ini bisa terselesaikan. 4. Ibu Fitri Damayanti, SE.,M.Si, selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberi bimbingan, arahan, semangat, dan ilmu pengetahuannya kepada peneliti selama penyusunan skripsi hingga akhirnya skripsi ini bisa terselesaikan. Terima kasih atas segala bimbingan dan konsultasi yang telah diberikan selama ini. 5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang sangat luas kepada peneliti selama perkuliahan. 6. Seluruh Staff Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah membantu peneliti dalam mengurus segala kebutuhan administrasi dan lain-lain. 7. Teman-teman seperjuangan khususnya Indra Syahputra yang memberikan banyak bantuan dan tenaga untuk penulis, juga untuk M. Ash Shiddiq, Yulia Rahmah, Ririn Risnawati, dan Nadia Dessarlin, yang sama-sama berjuang dan saling membantu dalam menyelesaikan tugas-tugas akhir kuliah. Seluruh sahabat terbaik terima kasih atas bantuan, semangat dan do’anya. Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan, oleh karena itu kritik dan saran sangat peneliti harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan pengetahuan bagi semua pihak yang membutuhkan. Wassalamu’alaikum Wr. Wb. Jakarta, 06 Juli 2014

(Zulfakhry Nashby)

ix

DAFTAR ISI

Halaman

Lembar Pengesahan Skripsi ......................................................................... i Lembar Pengesahan Ujian Komprehensif .................................................. ii Lembar Pengesahan Ujian Skripsi .............................................................. iii Lembar Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah .............................................. iv Daftar Riwayat Hidup .................................................................................. v Abstract ........................................................................................................... vi Abstrak ........................................................................................................... vii Kata Pengantar .............................................................................................. viii Daftar Isi ........................................................................................................ x Daftar Tabel.................................................................................................... xiv Daftar Gambar ............................................................................................... xv Daftar Lampiran ........................................................................................... xvi BAB I

PENDAHULUAN ....................................................................... 1 A. Latar Belakang Masalah .......................................................... 1 B. Perumusan Masalah ................................................................. 13 C. Tujuan Penelitian ..................................................................... 13 D. Manfaat Penelitian ................................................................... 14

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA ............................................................. 15 A. Landasan Teori ........................................................................ 15 1. Pajak ................................................................................... 15 a. Pengertian Pajak .......................................................... 15 b. Fungsi Pajak ................................................................ 18 c. Jenis Pajak ................................................................... 18 d. Tata Cara Pemungutan Pajak ...................................... 19 2. Wajib Pajak ......................................................................... 21 a. Kewajiban Wajib Pajak ............................................... 22 x

b. Hak-hak Wajib Pajak .................................................. 23 3. Surat Pemberitahuan (SPT) ................................................ 25 4. Kepatuhan Wajib Pajak ...................................................... 26 a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak ............................. 26 b. Jenis-jenis Kepatuhan Wajib Pajak ............................. 29 5. Sensus Pajak Nasional (SPN) ............................................. 30 6. Sosialisasi Pajak .................................................................. 36 a. Pengertian Sosialisasi Pajak ........................................ 36 b. Bentuk Sosialisasi Perpajakan .................................... 38 7. Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan ............................... 39 B. Penelitian Terdahulu ................................................................ 42 C. Keterkaitan Penerapan Sensus Pajak, Sosialisasi Pajak dan Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak ........................................................... 45 1. Pengaruh Penerapan Sensus Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak ...................................................... 45 2. Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak ......................................................................... 47 3. Pengaruh Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak .......................................... 48 D. Kerangka Pemikiran ................................................................ 50 BAB III

METODOLOGI PENELITIAN ............................................... 52 A. Ruang Lingkup Penelitian ....................................................... 52 B. Metode Penentuan Sampel ...................................................... 52 C. Metode Pengumpulan Data ...................................................... 53 D. Metode Analisis Data .............................................................. 54 1. Statistik Deskriptif .............................................................. 54 2. Uji Kualitas Data ................................................................ 54 3. Uji Asumsi Klasik ............................................................... 56 4. Analisis Regresi Berganda .................................................. 58

xi

a. Persamaan Regresi Linier Berganda .............................. 58 b. Uji Koefisien Determinasi ............................................. 59 5. Pengujian Hipotesis ............................................................ 60 a. Uji Parsial (Uji t) ............................................................ 60 b. Uji Simultan (Uji F) ....................................................... 61 E. Definisi Operasional Variabel ................................................. 62 1. Variabel Independen ........................................................... 62 2. Variabel Dependen ............................................................. 64 BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN .................................................. 67 A. Sekilas Gambaran Umum Objek Penelitian ............................ 67 1. Tempat dan Waktu Penelitian ............................................. 67 2. Karakteristik Responden ..................................................... 69 B. Hasil Dan Pembahasan ............................................................ 71 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif .............................................. 71 2. Hasil Uji Kualitas data ........................................................ 72 a. Hasil Uji Validitas .......................................................... 72 b. Uji Reliabilitas ............................................................... 74 3. Hasil Uji Asumsi Klasik ..................................................... 75 a. Hasil Uji Normalitas Data .............................................. 75 b. Hasil Uji Multikolinieritas ............................................. 78 c. Hasil Uji Heteroskedastisitas .......................................... 79 4. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda ............................. 80 a. Hasil Uji Determinasi (Adjusted R2) .............................. 80 b. Hasil Uji Persamaan Regresi Linier Berganda .............. 81 5. Hasil Uji Hipotesis Penelitian ............................................. 82 a. Hasil Uji Secara Simultan (Uji F) ................................... 82 b. Hasil Uji Secara Parsial (Uji t) ....................................... 83

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN .................................................. 89 A. Kesimpulan .............................................................................. 89 B. Implikasi .................................................................................. 90

xii

C. Saran ....................................................................................... 91 DAFTAR PUSTAKA .................................................................................... 92 LAMPIRAN .................................................................................................. 95

xiii

DAFTAR TABEL

Nomor

Keterangan

Halaman

1.1

Realisasi Penerimaan Negara Periode 2007 - 2012 ................. 5

2.1

Penelitian Terdahulu ............................................................... 42

2.2

Kerangka Pemikiran ................................................................ 51

3.1

Metode Skala Dan Pengukurannya ......................................... 55

3.2

Operasional Variabel Penelitian .............................................. 65

4.1

Data Distribusi Sampel Penelitian ........................................... 68

4.2

Deskripsi Penyebaran Kuesioner Yang Diterima Dan Dapat Diolah ....................................................................................... 69

4.3

Distribusi Kuesioner ................................................................ 69

4.4

Data Statistik Responden ......................................................... 70

4.5

Statistik Deskriptif .................................................................... 71

4.6

Hasil Uji Validitas Variabel Penerapan Sensus Pajak ............. 72

4.7

Hasil Uji Validitas Variabel Sosialisasi Pajak ......................... 73

4.8

Hasil Uji Validitas Variabel Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan ............................................................................... 73

4.9

Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak ............. 74

4.10

Hasil Uji Reliabilitas ............................................................... 74

4.11

Hasil Uji Normalitas Secara Statistik ...................................... 78

4.12

Hasil Uji Multikolonieritas ...................................................... 78

4.13

Hasil Uji Determinasi (Adjusted R2) ....................................... 80

4.14

Hasil Uji Regresi Linier Berganda .......................................... 81

4.15

Hasil Uji F (Simultan) ............................................................. 83

4.16

Hasil Uji t (Parsial) .................................................................. 83

xiv

DAFTAR GAMBAR

Nomor

Keterangan

Halaman

2.1

Kerangka Pemikiran Penelitian ............................................... 51

4.1

Hasil Uji Normalitas Data Secara Grafik ................................ 77

4.2

Hasil Uji Heteroskedastisitas ................................................... 79

xv

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor

Keterangan

Halaman

1

Kuesioner Penelitian ................................................................ 95

2

Data Mentah Jawaban Responden ........................................... 100

3

Hasil Pengolahan Data SPSS 20.0 ........................................... 108

4

Surat Keterangan Penelitian ..................................................... 115

xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak sebagai salah satu sumber pembiayaan yang masih dimungkinkan dan terbuka luas, didasarkan pada jumlah pembayaran pajak dari tahun ke tahun yang diharapkan semakin banyak seiring dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk dan kesejahteraan masyarakat. Pajak merupakan iuran wajib bagi seluruh rakyat yang harus dibayarkan kepada kas negara menurut ketentuan undang-undang yang belaku sehingga dapat dipaksakan dan tanpa adanya imbal jasa (kontraprestasi)

secara

langsung,

yang

digunakan

untuk

membiayai

pengeluaran umum Negara (Soemitro, 2003:1). Pajak memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi budgetair dan fungsi mengatur. Dalam fungsinya yang budgetair pajak lebih berkaitan dengan fungsinya sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang nantinya akan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan administrasi pemerintahan, sedang dalam fungsinya yang mengatur (regulerend) pajak lebih berkaitan dengan upaya pemerintah untuk mengatur: perekonomian, alokasi sumber-sumber ekonomi, redistribusi pendapatan dan konsumsi. Dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan nasional, Pemerintah terus berusaha meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri khususnya sektor non migas. Dari sektor ini, Pemerintah terus meningkatkan penerimaan Negara dimana

1

yang menjadi andalan adalah penerimaan dari sektor pajak. Oleh karena itu, semua rakyat yang menurut undang-undang termasuk sebagai wajib pajak harus membayar pajak sesuai dengan kewajibannya (Suminarsasi, 2011:1). Ciri-ciri yang yang melekat pada pengertian pajak adalah: 1) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaan yang sifatnya dapat dipaksakan; 2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah; 3) Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah; 4) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment dan; 5) Pajak mempunyai tujuan selain budgetair, yaitu mengatur (Waluyo, 2010:5). Fungsi mengatur pajak ini akan semakin nampak dengan semakin majunya perekonomian suatu negara. Semakain kompleks perekonomian suatu negara, pajak akan semakin diperlukan sebagai salah satu kebijakan fiskal yang dapat digunakan untuk mengatur irama perekonomian. Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor utama mempengaruhi realisasi penerimaan pajak (Dewi, 2011:19). Dalam upaya meningkatkan kualitas kepatuhan pajak masyarakat, saat ini Ditjen Pajak bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) mengadakan program Sensus Pajak Nasional. Sensus Pajak Nasional (SPN) merupakan kegiatan pengumpulan data mengenai kewajiban perpajakan dalam rangka penggalian potensi Wajib Pajak. Selain itu, SPN memiliki tugas yang berat yaitu mengamankan target penerimaan pajak dan penerimaan Negara. Tugas ini tidaklah mudah karena adanya kemungkinan hambatan atau masalah

2

seperti respon negatif dari responden dengan menghindari petugas sensus, menjawab pertanyaan dengan asal, tidak bersedia menandatangani formulir sampai

dengan

tindakan

konfrontatif

terhadap

petugas

sensus

(www.pajak.go.id). Jika kondisi ini terjadi Ditjen Pajak akan sangat dirugikan karena tidak akan memperoleh data yang diperlukan (Dewinta, 2012:6). Disamping dapat dipergunakan untuk mengatur irama perekonomian, pajak dapat juga digunakan untuk mengatur alokasi sumber-sumber ekonomi ke arah yang dikehendaki. Pemberian fasilitas perpajakan pada daerah-daerah atau sektor-sektor tertentu dapat mendorong alokasi sumber-sumber ekonomi pada daerah-daerah atau sektor-sektor tersebut. Demikian juga sebaliknya pengenaan pajak yang tinggi terhadap hasil yang diperoleh oleh suatu daerah atau sektor akan cenderung menimbulkan relokasi sumber dari sektor tersebut ke arah sektor lain. Sektor pajak merupakan pilihan yang tepat untuk mencari alternatif sumber penerimaan negara dari sektor non migas, karena pajak relatif lebih stabil terhadap perubahan kondisi perekonomian dunia, disamping sebagai wujud nyata partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat, untuk meningkatkan kemandirian dalam pembiayaan nasional (Dewinta, 2012:11). Dengan adanya landasan tersebut diharapkan pajak dapat dijadikan sebagai perwujudan dari kemampuan sendiri dalam membiayai kegiatan pembangunan dari seluruh komponen bangsa. Hal ini sesuai dengan program pemerintah untuk dapat lebih mandiri dalam membiayai pembangunan, mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri dan penjualan

3

minyak bumi yang rentan terhadap faktor-faktor eksternal. Sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan didalam negeri khususnya dibidang penerimaan pajak, maka mulai tahun 1983 pemerintah telah mengadakan Tax Perform/pembaharuan di bidang perpajakan, yaitu dengan dikeluarkannya tiga undang-undang (UU) Pajak baru, yang masing-masing adalah: 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 1983, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; 2. Undang-undang Nomor 7 tahun 1983, tentang pajak penghasilan. Keduanya berlaku pada tanggal 1 Januari 1984, dan 3. Undang-undang Nomor 8 tahun 1983, tentang Pajak Pertambahan Nilai dan pajak Penjualan Atas Barang Mewah, yang mulai berlaku 1 April 1985. Kemudian dalam tahun 1985 dikeluarkan lagi dua Undang-undang Pajak baru, yaitu Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, dan Undang-undang Nomor 13 tahun 1985, tentang Bea Materai yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 1986. Pajak merupakan pendapatan negara yang semakin hari semakin penting karena pajak tidak akan pernah habis, berbeda dengan minyak dan gas bumi yang mempunyai keterbatasan. Oleh karena itu pemerintah selalu berusaha untuk terus-menerus meningkatkan pendapatan negaranya dari sektor pajak. Berikut data penerimaan negara dari sektor pajak dapat dilihat dari tabel 1.1 dibawah ini.

4

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Negara Periode 2007 – 2012 (Milyaran Rupiah)

Sumber: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (2014)

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa penerimaan negara yang bersumber dari sektor pajak hampir setiap tahunnya mengalami peningkatan. Dalam sensus tersebut, pemerintah menggabungkan pendalaman dan penyisiran potensi-potensi pajak yang ada di seluruh Indonesia. Sensus pajak bersifat nasional atau dilakukan di seluruh Indonesia. Tujuannya tak lain memperluas basis data (database) perpajakan. Saat ini penyetor surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak di Indonesia berjumlah 9 juta wajib pajak atau meningkat 1,3 juta wajib pajak dari tahun lalu. Tetapi, jumlah 9 juta SPT itu kecil sekali dibandingkan dengan potensi Indonesia. Terlebih jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang kini mencapai 237,6 juta jiwa. Belum lagi di tambah jumlah perusahaan yang mempunyai tempat usaha terdaftar, jumlah pengusaha, ataupun orang yang bekerja di Indonesia. Maka itu, pemerintah akan memulai sensus pada kuartal ketiga tahun ini bekerjasama pula dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Nantinya, Ditjen Pajak akan mengerahkan seluruh 300 kantor pelayanan pajak guna melakukan

5

penyisiran wajib pajak, baik itu di daerah perkotaan maupun pemukiman, pusat perbelanjaan, perkantoran, apartemen, dan sentra-sentra ekonomi. Dengan harapan setelah sensus, jumlah nomor pokok wajib pajak (NPWP) segera meningkat. Dengan demikian, penerimaan negara dari pajak akan lebih besar di tahun mendatang. Adanya oknum yang melakukan tindakan pelanggaran pajak membuat Wajib Pajak enggan untuk membayar pajak yang akan mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak. Maka perlu adanya penanggulangan bagi pemerintah dalam memberantas pelanggaran pajak, sehingga kemauan Wajib Pajak dalam membayar pajak semakin meningkat. Kemauan membayar pajak yang timbul pada Wajib Pajak juga sangat diperlukan, sampai sejauh mana Wajib pajak akan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kemauan membayar merupakan suatu nilai dimana seseorang rela untuk membayar, mengorbankan atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang atau jasa (Widaningrum, 2007:22). Pada sebagian besar rakyat di seluruh Negara tidak akan pernah menikmati kewajibannya membayar pajak sehingga memenuhinya tidak ada yang tanpa menggerutu, sedikit saja yang merasa benar-benar rela dan merasa ikut bertanggungjawab membiayai pemerintahan suatu Negara (Devano dan Rahayu, 2006:113), maka tanpa adanya rasa kemauan dalam diri Wajib Pajak untuk rela membayar pajak, usaha untuk memaksimalkan pendapatan pada sektor pajak tidak dapat tercapai sempurna. Menurut Sanjaya dalam Tatiana dan Priyo (2009:4) menjelaskan bahwa kemauan membayar pajak dipengaruhi oleh pengetahuan tentang pajak,

6

persepsi terhadap sanksi pajak, kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, persepsi terhadap para petugas pajak, dan persepsi terhadap kemudahaan dalam pelaksanaan sistem pajak. Menurut Nurmantu (2003:148) kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Data yang dimiliki Dirjen Pajak tahun 2010 menunjukkan bahwa dari 240 juta penduduk Indonesia, sekitar 110 juta orang dianggap potensial membayar pajak. Tetapi fakta menunjukkan dari jumlah itu, hanya 8,5 juta orang atau sekitar 7,73% yang memenuhi kewajiban perpajakannya dengan melaporkan SPT Tahunan (www.kontan.co.id). Dari data tersebut terlihat bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak (tax compliance) dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih sangat rendah. Database yang lengkap dan akurat berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan penegakan hukum dan juga kepatuhan Wajib Pajak yang berdampak pada penerimaan pajak (Sofia, 2013:2). Menyadari hal tersebut, Dirjen Pajak membuat kebijakan baru yaitu, Sensus Pajak Nasional yang dikeluarkan dalam rangka memperluas basis pajak berupa kegiatan pengumpulan data mengenai kewajiban perpajakan, menggali potensi pajak yang dianggap potensial dan melindungi penerimaan negara dengan mendatangi subjek pajak (Orang Pribadi atau Badan) di seluruh wilayah Indonesia yang dilakukan secara serentak dan bertahap. Pendataan ulang semua Wajib Pajak potensial ini akan mulai berjalan pada kuartal ketiga 2011 atau sekitar bulan September. “Kementerian Keuangan bersama dengan

7

Ditjen Pajak akan melakukan yang kami sebut sebagai sensus perpajakan nasional,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo, Kamis (30/7) (www.kompas.com). Keberhasilan program Sensus Pajak Nasional tidak lepas dari persepsi masyarakat yang positif. Untuk mengatasi respon yang kurang baik dari para responden, selain teknik komunikasi yang baik petugas SPN juga diperlukan dukungan semua pihak terkait. Persepsi positif masyarakat terhadap SPN dan kesadaran perpajakan akan mendorong pada kepatuhan sukarela (Dewinta, 2012:2). Sensus Pajak Nasional adalah kegiatan pengumpulan data mengenai kewajiban perpajakan dalam rangka memperluas basis pajak, pencapaian target penerimaan

perpajakan

dan

pengamanan

penerimaan

negara

dengan

mendatangi subjek pajak di seluruh Indonesia, yang dilakukan oleh Dirjen Pajak bekerjasama dengan pihak lain (Sumarsan, 2012:1). Seluruh kantor yang ada di Indonesia sedang menggalangkan yang namanya Sensus Pajak Nasional guna upaya peningkatan penerimaan disektor perpajakan. Karena kegiatan Sensus Pajak Nasional sangatlah berpengaruh terhadap upaya peningkatan penerimaan pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak,” Ujar Bpk. Sony selaku staff Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung semua itu dikarenakan penerimaan disektor pajak mengalami penurunan. Kalau semua pengusaha dan instansi pemerintah memberikan data perpajakannya, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak optimistis, langkah ini bisa mendongkrak penerimaan pajak tahun ini. Semestinya, tak ada alasan buat

8

pengusaha dan instansi pemerintah untuk tidak menyerahkan data pajaknya. Sebab, ini merupakan perintah Peraturan Pemerintah (PP) No. 31/2012. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak Dedi Rudaedi mengatakan, jika semua data itu terkumpul, lembaganya bisa menekan angka kerugian penerimaan pajak akibat ada selisih dari ketidaksesuaian data. Jadi, "Langkah ini bisa meningkatkan penerimaan pajak,” katanya, Rabu (28/3). Seoalnya, sistem self assessment dalam pelaporan pajak selama ini membuat pemerintah tidak bisa mengetahui secara pasti, apakah pajak yang disetorkan sudah sesuai dengan ketentuan. Menurut Dedi, PP No. 31/2012 merupakan petunjuk pelaksanaan dari Pasal 35A Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang mengatur kewajiban wajib pajak dalam memberikan keterangan atau bukti terkait perpajakan (Surya, 2012:3). Pemerintah akan mulai mensosialisasikan aturan turunan itu dalam waktu dekat. Darussalam, pengamat perpajakan, menilai langkah pemerintah yang mewajibkan pengusaha melaporkan data perpajakannya adalah tepat, guna mengefektifkan pendapatan dari sektor ini. Kendati demikian, agar berjalan efektif, program ini harus mendapat dukungan dari semua pihak terkait dan kesadaran dalam membayar pajak (Surya, 2012:4). Kebijakan ini telah diamanatkan dalam Pidato Presiden pada tanggal 16 Agustus 2011 dalam penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan UndangUndang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2012. Sensus Pajak Nasional pada dasarnya merupakan kegiatan ekstensifikasi yang proaktif yakni dengan mendatangi subjek pajak secara

9

langsung di lokasi tempat usaha dan tempat tinggal mereka. Sasaran dari Sensus Pajak Nasional adalah Wajib Pajak (Orang Pribadi dan Badan) yang tergolong sebagai (Sofia, 2012:4): 1. Wajib Pajak yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 2. Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP tetapi belum memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak 3. Wajib Pajak yang memiliki tunggakan atau utang pajak kepada negara 4. Wajib Pajak yang belum optimal membayar pajak sesuai dengan ketentuan dan sistem yang berlaku. Dalam upaya meningkatkan kualitas kepatuhan pajak masyarakat, saat ini Ditjen Pajak bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) mengadakan program Sensus Pajak Nasional. Sensus Pajak Nasional (SPN) merupakan kegiatan pengumpulan data mengenai kewajiban perpajakan dalam rangka penggalian potensi Wajib Pajak. Selain itu, SPN memiliki tugas yang berat yaitu mengamankan target penerimaan pajak dan penerimaan Negara. Tugas ini tidaklah mudah karena adanya kemungkinan hambatan atau

masalah

seperti respon negatif dari responden dengan menghindari petugas sensus, menjawab pertanyaan dengan asal, tidak bersedia menandatangani formulir sampai dengan tindakan konfrontatif terhadap petugas sensus. Jika kondisi ini terjadi Ditjen Pajak akan sangat dirugikan karena tidak akan memperoleh data yang diperlukan. Untuk melakukan sensus pajak diperlukan suatu sosialisasi kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak tidak merasa terganggu dalam pelaksanaan

10

sensus pajak. Masalah yang terjadi dalam perpajakan adalah kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat, sehingga menyebabkan masyarakat masih awam dengan perpajakan, kurangnya minat masyarakat dalam membayar pajak, keterbatasan pengetahuan masyarakat akan pentingnya membayar pajak dan keterbatasan pengetahuan masyarakat akan manfaat dari pajak yang dibayarkan. Kebanyakan masih ada yang belum tahu akan pentingnya prosedur perpajakan dalam membayar pajak. Jika Wajib Pajak tidak tahu akan prosedur, tentunya akan mengalami kesulitan dalam alur pembayaran perpajakan dan hal ini akan berdampak pada penerimaan pendapatan (Nur, 2013:41). Sosialisasi perpajakan akan mudah dilaksanakan dengan sistem perpajakan yang efektif kepercayaan akan efektifitas perpajakan ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan membayar pajak, maka diperlukan perubahan atau penyempurnaan dan perbaikan dalam sistem administrasi modern yang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Intansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak mengenai peningkatan ketertiban administrasi, efektivitas dan kinerja organisasi instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang mencakup semua lini operasi organisasi secara nasional (Setyonugroho, 2012:6). Berdasarkan hal tersebut diharapakan sistem perpajakan yang sekarang sudah ada seperti e-SPT, e-filling, e-NPWP, e-registration, e-banking dan drop box dan lain-lain dapat lebih sempurna serta memberikan kemudahan kepada

11

Wajib Pajak dalam membayar atau melaporkan kewajiban perpajakan dan dapat memberikan pencitraan atau persepsi yang baik kepada hal yang terkait dengan pajak terutama pada sistem perpajakan (Setyonugroho, 2012:7). Penelitian mengenai sensus pajak terhadap kepatuhan wajib pajak telah dilakukan oleh Dewinta (2012) dalam penelitianya menghasilkan penelitian bahwa persepsi pelaksanaan Sensus Pajak Nasional dan kesadaran perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi persepsi Wajib Pajak tentang pelaksanaan Sensus Pajak Nasional dan semakin tinggi kesadaran perpajakan maka semakin tinggi pula kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian mengenai sosialisasi pajak dilakukan oleh Nur (2013) dalam penelitianya

menghasilkan

penelitian

bahwa

sosialisasi

perpajakan

berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, pemahaman prosedur perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan sosialisasi perpajakan dan pemahaman prosedur perpajakan secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian lain mengenai persepsi efektifitas sistem perpajakan dilakukan oleh Setyonugroho (2013) dalam penelitianya menghasilkan penelitian bahwa kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

12

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa besar pajak dapat dipengaruhi oleh kepatuhan Wajib Pajak dalam kewajiban perpajakannya dan dipengaruhi pula oleh pelaksanaan pajak. Hal tersebut menyebabkan ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Penerapan Sensus Pajak, Sosialisasi Pajak dan Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Wilayah Jakarta Selatan”.

B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang permasalahan maka penulis memberikan perumusan masalah sebagai berikut: 1. Apakah terdapat pengaruh positif secara parsial pada variabel penerapan sensus pajak, sosialisasi pajak dan persepsi efektifitas sistem perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak ? 2. Apakah terdapat pengaruh positif secara simultan pada variabel penerapan sensus pajak, sosialisasi pajak dan persepsi efektifitas sistem perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak ? 3. Manakah variabel independen (penerapan sensus pajak, sosialisasi pajak dan persepsi efektifitas sistem perpajakan) yang paling mempengaruhi variabel dependen (tingkat kepatuhan wajib pajak) ?

C. Tujuan Penelitian Sesuai dengan perumusan masalah yang di ajukan dalam penelitian ini maka tujuan penelitian adalah:

13

1. Untuk menganalisis pengaruh positif secara parsial pada variabel penerapan sensus pajak, sosialisasi pajak dan persepsi efektifitas sistem perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak 2. Untuk menganalisis pengaruh positif secara simultan pada variabel penerapan sensus pajak, sosialisasi pajak dan persepsi efektifitas sistem perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak 3. Untuk menganalisis variabel independen (penerapan sensus pajak, sosialisasi pajak dan persepsi efektifitas sistem perpajakan) manakah yang paling mempengaruhi variabel dependen (tingkat kepatuhan wajib pajak) D. Manfaat Penelitian Penelitian ini akan bermanfaat kepada beberapa pihak dimana manfaatnya adalah sebagai berikut : 1. Manfaat penelitian bagi pemerintah, diharapkan nantinya pemerintah tahu bagaimana cara melakukan sensus pajak yang efektif sehingga apa yang menjadi tujuan sensus pajak dapat tercapai secara maksimal. 2. Manfaat penelitian bagi pendidikan, diharapkan penelitian ini bisa menjadi acuan dan untuk melakukan penelitian yang lebih spesifik dan dengan variabel-variabel berbeda, sehingga diperoleh pemahaman baru yang baik bagi pengetahuan mahasiswa. 3. Manfaat penelitian ini bagi peneliti adalah, untuk mengetahui pengaruh sensus pajak, sosialisasi pajak dan persepsi efektifitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak serta masalah dalam sensus pajak. Selain itu penelitian ini juga sebagai prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi. 14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori 1. Pajak a. Pengertian Pajak Sejak jaman dahulu sebelum perkembangan masyarakat seperti sekarang ini, telah dikenal adanya pemungutan pajak. Dimana dalam masyarakat

yang

sangat

sederhana

tersebut,

penyelenggaraan

kepentingan bersama diurus dan diatur oleh orang yang sangat dituakan dalam

masyarakat

disebut

kepala

kelompok/suku/marga.

Dalam

pembiayaan penyelenggaraan kepentingan bersama anggota kelompok memberikan sebagian waktu, tenaga, dan sebagian harta miliknya kepada ketua kelompok. Pemberian dalam bentuk natura ini dapat dianggap sebagai pajak dalam bentuk yang sangat sederhana. Sektor pajak merupakan pilihan yang tepat untuk mencari alternatif sumber penerimaan negara dari sektor non migas, karena pajak relatif lebih stabil terhadap perubahan kondisi perekonomian dunia, disamping sebagai wujud nyata partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat, untuk meningkatkan kemandirian dalam pembiayaan nasional (Rahayu, 2010:139).

15

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran umum. Karena pajak merupakan prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukan dalam hal individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Pajak juga didefinisikan sebagai iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaranpengeluaran umum berhubungan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Pajak juga dikatakan sebagai suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proposional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan (Waluyo, 2010:3). Pajak juga didefinisikan sebagai iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum 16

berhubungan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang berlangsung

dapat

ditunjukan

dan

digunakan

untuk

membayar

pengeluaran umum Soemitro (2007:1). Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum (Resmi, 2009:1). Soemitro (2003:54) mengemukakan tentang Pajak sebagai berikut: “Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public invesment”. Dari definisi di atas terlihat ada beberapa hal pokok yang bisa disimpulkan, yaitu: 1) Pajak dipungut dari rakyat untuk membiayai program pemerintah. 2) Pajak dipungut secara paksa (compulsory), bukan secara sukarela (voluntary). 3) Tidak mendapatkan kontraprestasi, jadi rakyat yang membayar pajak tidak merasakan manfaatnya secara langsung. Manfaat yang diterima masyarakat adalah berupa pelayanan yang diberikan pemerintah secara umum ataupun menikmati hasil pembangunan yang dilakukan Pemerintah. 17

b. Fungsi Pajak Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan negara) dan fungsi regulerend (mengatur) dalam Resmi (2009:3), yaitu: 1) Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara) Pajak mempunyai fungi budgetair artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. 2) Fungsi Regulerend (Mengatur) Pajak mempunyai fungsi regulerend artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

c. Jenis Pajak Dalam Resmi (2009:7), di Indonesia pajak dikelompokkan menurut beberapa kategori, yaitu menurut golongannya, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutannya. 1) Menurut Golongannya a) Pajak Langsung, adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wjib Pajak dan tidak dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. b) Pajak Tidak Langsung, adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. 18

2) Menurut Sifatnya a) Pajak Subjektif, adalah pajak yang penggenaannya memperhatikan pada keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. b) Pajak Objektif, adalah pajak yang pengenaanya memperhatikan pada objeknya baik pada berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan subjek pajak maupun tempat tinggal. 3) Menurut Lembaga Pemungutannya a) Pajak Negara (Pajak Pusat), adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah daerah baik Daerah Tingkat I maupun Daerah Tingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah tanggan daerah masing-masing.

d. Tata Cara Pemungutan Pajak 1) Asas-asas Pemungutan Pajak Dalam

Waluyo

(2010:13)

terdapat

empat

asas-asas

pemungutan pajak yang dikemukan oleh Adam Smith yaitu: Equality, Certainty, Convenience dan Economy.

19

a) Equality Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau ability to pay dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap Wajib Pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang diminta. b) Certainty Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus bayar, serta batas waktu pembayaran. c) Convenience Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak. Sistem pemungutan ini disebut Pay as You Earn. d) Economy Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul Wajib Pajak. 2) Sistem Pemungutan Pajak Dalam Resmi (2009:11) dikemukakan beberapa sistem pemungutan pajak, yaitu antara lain:

20

a) Official Assessment System Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. b) Self Assessment System Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. c) With Holding System Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.

2. Wajib Pajak Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemungut pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

21

Sebagaimana telah diketahui banyak Wajib Pajak terdaftar yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu ada beberapa istilah seperti Wajib Pajak Efektif dan Wajib Pajak Non Efektif. Adapun pengertian Wajib Pajak Efektif adalah Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya, berupa memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan atau Tahunan sebagaimana mestinya. Sedangkan Wajib Pajak Non Efektif adalah Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan Surat Edaran SE01/PJ.9/20 tentang Pengawasan Penyampaian SPT Tahunan disebutkan bahwa Jumlah Wajib Pajak efektif adalah selisih antara jumlah Wajib Pajak terdaftar dengan jumlah Wajib Pajak non efektif. a. Kewajiban Wajib Pajak: Menurut Resmi (2009:24) berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2007, kewajiban wajib pajak yaitu: 1) Mendaftarkan diri dan meminta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) apabila belum mempunyai NPWP. 2) Mengambil sendiri blangko Surat Pemberitahuan (SPT) dan blangko perpajakan lainnya di tempat-tempat yang ditentukan oleh DJP. 3) Mengisi dengan lengkap, jelas dan benar dan menandatangani sendiri SPT dan kemudian mengembalikan SPT itu kepada kantor inspeksi pajak dilengkapi dengan lampiran-lampiran. 4) Melakukan pelunasan dan melakukan pembayaran pajak yang ditentukan oleh Undang-Undang.

22

5) Menghitung sendiri, menetapkan besarnya jumlah dan membayar pajak dalam tahun yang sedang berjalan, sesuai dengan pajak dari tahun terakhir atau sesuai dengan SKP yang dikeluarkan oleh DJP. 6) Menghitung dan menetapkan sendiri pajak yang terutang menurut cara yang ditentukan. 7) Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan-pencatatan. 8) Dalam hal terjadi pemeriksaan pajak, Wajib Pajak wajib: a) Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak atau objek yang terutang pajak. b) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang

perlu

dan

memberi

bantuan

guna

kelancaran

pemeriksaan. c) Memberikan keterangan yang diperlukan. 9) Apabila

dalam

mengungkapkan

pembukuan,

pencatatan,

atau

dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

b. Hak-hak Wajib Pajak Menurut Resmi (2009:24) berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2007, adapun hak-hak dari wajib pajak adalah sebagai berikut:

23

1) Menerima tanda bukti pemasukan SPT. 2) Mengajukan permohonan dan penundaan penyampaian SPT. 3) Melakukan pembetulan sendiri SPT yang telah dimasukkan ke KPP. 4) Mengajukan permohonan penundaan dan pengangsuran pembayaran pajak sesuai dengan kemampuannya. 5) Mengajukan permohonan perhitungan atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak serta berhak memperoleh kepastian terbitnya surat keputusan

kelebihan

pembayaran

pajak,

surat

keputusan

pengembalian kelebihan pembayaran pajak. 6) Mendapatkan kepastian batas ketetapan pajak yang terutang dan penerbitan Surat Pemberitaan. 7) Mengajukan permohonan pembetulan salah tulis atau salah hitung atau kekeliruan yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP) dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan. 8) Mengajukan surat keberatan dan mohon kepastian terbitnya surat keputusan atas surat keberatannya. 9) Mengajukan permohonan banding atas surat keputusan keberatan yang diterbitkan oleh DJP. 10) Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan pengenaan sanksi perpajakan serta pembetulan ketetapan pajak yang salah atau keliru. 11) Memberikan kuasa khusus kepada orang yang dipercaya untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

24

3. Surat Pemberitahuan (SPT) Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang digunakan oleh pemotong untuk melaporkan pemotongan, perhitungan, dan Penyetoran Pajak atas penghasilan orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan. Surat Pemberitahuan (SPT) diterima adalah SPT yang dilaporkan setiap tahunnya dan diterima oleh KPP setempat. Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau objek bukan pajak dan/atau harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan (Waluyo, 2011:31). Menurut Mardiasmo (2011:29) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban yang terhutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penciptaan iklim kepatuhan dan kesadaran membayar utang pajak tercermin dari keadaan: a. WP Paham atau berusaha untuk memahami Undang-undang pajak; b. Mengisi formulir pajak dengan tepat; c. Menghitung pajak dengan jumlah benar; d. Membayar pajak tepat pada waktunya. Sedangkan menurut Direktorat Jenderal Pajak yang dimaksud Wajib Pajak patuh adalah: a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;

25

b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperleh ijin mengangsur atau menunda pembayaran pajak; c. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

4. Kepatuhan Wajib Pajak a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak Adanya sanksi administrasi maupun sanksi hukum pidana bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dilakukan supaya masyarakat selaku wajib pajak mau memenuhi kewajibannya. Hal ini terkait dengan ikhwal kepatuhan perpajakan atau tax compliance. Kepatuhan adalah ketaatan atau berdisiplin, dalam hal ini kepatuhan pajak diartikan secara bebas adalah ketaatan dalam menjalankan semua peraturan perpajakan. Menurut Nurmantu yang dikutip oleh Rahayu (2009:148) kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan juga perilaku yang taat hukum. Secara konsep, kepatuhan diartikan dengan adanya usaha dalam mematuhi peraturan hukum oleh seseorang atau organisasi. 26

Menurut Surjoputro dan Widodo (2004:117-130), tingkat kepatuhan wajib pajak biasanya diukur dengan tingkat ketidakpatuhan yang pada umumnya diukur dengan menggunakan tax gap yaitu perbedaan antara pajak yang diterima berdasarkan pelaporan wajib pajak secara sukarela dengan jumlah yang ditentukan oleh pemeriksa pajak. Menurut Surjoputro dan Widodo (2004:41-45), pada hakikatnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kondisi sistem pelayanan (tax services) dan sistem penegakan hukum (tax enforcement). Langkahlangkah perbaikan pelayanan dan penegakan hukum diharapkan dapat mendorong meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Pelayanan (tax service) yang prima akan mendorong wajib pajak untuk secara sukarela memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya. Disisi lain, penegakan hukum (tax enforcement) yang berwibawa akan membuat Wajib Pajak berpikir bahwa mereka akan mendapat sanksi yang berat jika pajak yang tidak mereka laporkan terdeteksi oleh sistem informasi dan administrasi perpajakan serta kemampuan untuk crosschecking informasi dengan instansi lain. Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Nasucha yang dikutip oleh Rahayu (2010:139), menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan dari: 1) Kewajiban wajib pajak dalam mendaftarkan diri; 2) Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat pemberitahuan; 3) Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang; dan

27

4) Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Sedangkan

menurut

Keputusan

Menteri

Keuangan

No.

544/KMK.04/2000 dalam Devano dan Rahayu (2006:112), menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Pengertian wajib pajak menurut Resmi (2009:21) dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007, menjelaskan bahwa badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan usaha yang meliputi: perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan suatu tindakan patuh dan sadar terhadap ketertiban pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak yang berbentuk sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

28

b. Jenis-Jenis Kepatuhan Wajib Pajak Adapun jenis-jenis kepatuhan wajib pajak menurut Devano dan Rahayu (2006:110) adalah: 1) Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang perpajakan, seperti ketepatan waktu pembayaran pajak.

Misalnya

ketentuan

batas

waktu

penyampaian

Surat

Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak secara subtantive memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. 2) Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantive / hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa Undang - undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan, tidak memiliki tunggakan, tidak pernah di pidana.

29

5. Sensus Pajak Nasional (SPN) Sensus Pajak Nasional (SPN) telah resmi digelar pada Tanggal 30 September 2011 lalu oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Rencananya program yang digagas oleh Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Fuad Rahmany ini akan dilaksanakan sampai akhir Tahun 2012. Sensus pajak ini merupakan kegiatan penyisiran dan pencacahan terhadap potensi pajak (wajib pajak dan objek pajak) yang dilakukan oleh DJP dalam rangka ekstensifikasi (menjaring wajib pajak yang belum terdaftar dan objek pajak yang belum dipajaki) serta intensifikasi (optimalisasi pemajakan atas objek pajak yang belum sepenuhnya dipajaki) pada tahun 2011 s.d 2012. Kegiatan sensus pajak ini merupakan perluasan/pengembangan ke arah yang lebih komprehensif dari kegiatan canvassing pajak yang telah dilakukan DJP selama ini. Hal yang melatarbelakangi kegiatan SPN adalah dikarenakannya tingkat kepatuhan masyarakat Indonesia (wajib pajak orang pribadi maupun badan) yang melaporkan SPT masih sangat rendah bila dibandingkan dengan populasi orang pribadi maupun badan usaha. DJP sendiri menargetkan hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan SPN ini berupa: pertama, perluasan basis pajak (WP dan objek pajak). Kedua, peningkatan penerimaan pajak. ketiga, peningkatan jumlah pelaporan SPT Tahunan PPh dan SPT Masa. Keempat, pemutakhiran dan pertukaran data WP. Ada beberapa hal yang menjadi sasaran SPN, yaitu yang belum ber-NPWP, diberikan NPWP. Yang belum menyerahkan SPT, dihimbau untuk menyerahkan SPT (membayar pajak). Yang sudah

30

membayar namun belum optimal, agar membayar sesuai dengan ketentuan. Tentunya yang utama adalah memperluas basis pemajakan (semua lapisan kelompok dan bidang usaha). Kepatuhan mendaftarkan diri sebagai WP, melaporkan jumlah pajak yang terhutang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan membayar pajak yang seharusnya terhutang secara tepat waktu, sebenarnya tidak hanya tergantung kepada masalah-masalah teknis saja yang menyangkut metodemetode pemungutan, tata cara pemeriksaan/perhitungan dan sebagainya sebagai perwujudan pelaksanaan Undang-undang pajak dan peraturanperaturan pelaksanaannya, akan tetapi terutama tergantung dalam sanubari masing-masing WP sampai sejauh mana ia mematuhi Undang-undang pajak. Kepatuhan sukarela dalam membayar pajak perlu diwujudkan antara lain dengan melakukan proses pemungutan pajak yang mudah, penggunaan atau alokasi penerimaan pajak yang transparan, sehingga diperlukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai UU dan peraturan yang terkait, kinerja aparat pajak, agar timbul kepercayaan dari wajib pajak. Dalam kaitannya dengan upaya menciptakan kepatuhan wajib pajak maka pemerintah diantaranya telah megeluarkan suatu kebijakan yang disebut dengan Sensus Pajak Nasional, yaitu suatu kegiatan pengumpulan data mengenai kewajiban perpajakan dalam rangka memperluas basis pajak dengan mendatangi subjek pajak (orang pribadi atau badan) diseluruh wilayah Indonesia yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

31

Sebagai kegiatan pemerintah dalam pengumpulan data mengenai kewajiban perpajakan merupakan sesuatu yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan, yang ditetapkan secara jelas dalam peraturan perudangundangan dan bagaimana tindakan-tindakan tersebut akan dilakukan. Kebijakan perpajakan merupakan sesuatu yang akan dituju, sedangkan Undang-undang perpajakan sebagai sarana untuk mencapai sarana tersebut, dan administrasi perpajakan merupakan sarana mengimplementasikan kebijakan perpajakan dalam bentuk Undang-undang. Oleh karena itu kebijakan tersebut selanjutnya harus ditetapkan dalam bentuk Undangundang. Adapun dasar hukum Sensus Pajak Nasional antara lain: a. Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan undangundang Nomor 16 tahun 2009. b. Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 36 tahun 2008. c. Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 42 tahun 2009. d. Pasal 19 ayat (3) Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan sebagaimana diubah dengan undang-undnag Nomor 12 tahun 1994. e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.03/2011 tanggal 12 September 2011 tentang Pajak Nasional. 32

Sensus pajak dilakukan berdasarkan peraturan menteri keuangan sebagai peraturan dalam pelaksanaan sensus pajak, dalam peraturan tersebut ditentukan mengenai pelaksanaan dan tata cara pelaksanaannya. Peraturan yang dibuat menteri keuangan mengenai sensus pajak diatur dalam peraturan mentri keuangan no 149/PMK.03/2011 tanggal 12 september 2011 tentang pajak nasional. Adapun Peraturan Menteri Keuangan tentang Sensus Pajak Nasional tersebut adalah sebagai berikut: a. Pasal 1 1) Sensus pajak nasional diselenggarakan melalui kegiatan pendataan objek pajak dalam rangka pengumpulan data perpajakan. 2) Sensus pajak nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu program penggalian potensi perpajakan dalam rangka memperluas basis pajak, pencapaian target penerimaan perpajakan dan pengamanan penerimaan negara. 3) Penyelenggaraan sensus pajak nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan dapat bekerja sama dengan pihak lain. b. Pasal 2 1) Penyelenggaraan sensus pajak nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilakukan dengan cara mendatangi subjek pajak di lokasi subjek pajak. 2) Subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi dan badan.

33

3) Lokasi subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah domisili, tempat tinggal, tempat usaha, atau tempat kedudukan dari subjek pajak. 4) Penyelenggaraan sensus pajak nasional dilakukan di seluruh wilayah Indonesia yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. c. Pasal 3 1) Dalam rangka penyelenggaraan sensus pajak nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Menteri Keuangan membentuk tim sensus pajak nasional yang terdiri dari: a) Tim pada tingkat pusat, b) Tim pada tingkat kantor wilayah, c) Tim pada tingkat kantor pelayanan pajak. 2) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak dapat menggunakan tenaga non Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak untuk jangka waktu tertentu. d. Pasal 4 Data perpajakan yang diperoleh dari hasil penyelenggaraan sensus pajak

nasional,

ditindaklanjuti

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan di bidang perpajakan. e. Pasal 5 Ketentuan mengenai pedoman teknis dalam rangka penyelenggaraan sensus pajak nasional diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

34

f. Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2012. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Berdasarkan peraturan perpajakan Dewinta (2012:23) menyatakan bahwa terdapat proses penerapan sensus pajak berdasarkan peraturan mentri keuangan no 149/PMK.03/2011 tanggal 12 september 2011 tentang pajak nasional yaitu: a. Kegiatan Pendataan Wajib Pajak Kegiatan pendataan wajib pajak dilakukan oleh pegawai pajak, adapun proses pendataan bagi wajib pajak adalah sebagai berikut: 1) Petugas ramah dalam melakukan pendataan 2) Petugas teliti dalam melakukan pendataan 3) Petugas memiliki kemampuan yang baik dalam melakukan pendataan 4) Pendataan mengingatkan dalam pembayaran pajak 5) Informasi peraturan pajak 6) Informasi manfaat pajak 7) Informasi penghasilan 8) Informasi laporan keuangan b. Penggalian Potensi Penggalian potensi perpajakan pada kegiatan sensus pajak yang dilakukan pegawai pajak adalah sebagai berikut: 1) Informasi penghasilan 2) Informasi laporan keuangan 35

6. Sosialisasi Pajak a. Pengertian Sosialisasi Pajak Kegiatan penyuluhan pajak memiliki andil besar dalam mensukseskan sosialisasi pajak keseluruh wajib pajak. Berbagai media diharapkan mampu menggugah kesadaran masyarakat untuk patuh terhadap pajak dan membawa pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi negara. Sedangkan Basamalah (2004:196) “Sosialisasi adalah sebagai suatu proses dimana orang-orang mempelajari sistem nilai, norma dan pola perilaku yang diharapkan oleh kelompok sebagai bentuk transformasi dari orang tersebut sebagai orang luar menjadi organisasi yang efektif”. Menurut Samudera (2004:6) bahwa dalam melakukan sosialisasi perlu adanya strategi dan metode yang tepat yang dapat diaplikasikan dengan baik yaitu: publikasi, kegiatan, pemberitahuan, keterlibatan komunitas, pencantuman identitas, dan pendekatan pribadi. 1) Publikasi Adalah aktivitas publikasi yang dilakukan melalui media komunikasi, baik media cetak melalui surat kabar, majalah maupun media audiovisual seperti radio ataupun televisi. 2) Kegiatan Institusi pajak dapat melibatkan diri pada penyelenggaraan aktifitas-aktifitas

tertentu

yang

dihubungkan

dengan

program

peningkatan kesadaran masyarakat akan perpajakan pada momen-

36

momen tertentu. Misalnya: kegiatan olahraga, hari-hari libur nasional, dan lain sebagainya. 3) Pemberitaan Pemberitaan dalam hal ini mempunyai pengertian khusus yaitu menjadi bahan berita dalam arti positif, sehingga menjadi sarana promosi yang efektif. Pajak dapat disosialisasikan dalam bentuk berita kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat lebih cepat menerima informasi tentang pajak. 4) Keterlibatan komunitas Melibatkan komunitas pada dasarnya adalah cara untuk mendekatkan institusi pajak dengan masyarakat, dimana iklim budaya Indonesia masih menghendaki adat ketimuran untuk bersilaturrahmi dengan tokoh-tokoh setempat sebelum sebelum istitusi pajak dibuka. 5) Pencantuman identitas Berkaitan dengan pancantuman logo otoritas pajak pada berbagai media yang ditujukan sebagai sarana promosi. 6) Pendekatan pribadi Pengertian lobbying adalah pendekatan pribadi yang dilakukan secara informal untuk mencapai tujuan tertentu. Dari pengertian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya dari Dirjen Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada

37

umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan.

b. Bentuk Sosialisasi Perpajakan Kegiatan penyuluhan dan pelayanan pajak memegang peran penting dalam upaya memasyarakatkan pajak sebagai bagian penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara dalam hal ini memberikan mandat kepada pemerintah untuk menjalankan kewajiban pemungutan pajak kepada masyarakat. Namun proses pemungutan pajak ini tidak mudah tanpa kesadaran dari masyarakat akan pentingnya pajak bagi pembiayaan negara khususnya pembangunan sarana publik. Salah satu faktor yang bisa ditekankan oleh aparat dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak adalah dengan cara mensosialisasikan peraturan pajak baik itu melalui penyuluhan, seruan moral baik dengan media billboard, baliho, maupun membuka situs peraturan pajak yang setiap saat bisa diakses oleh wajib pajak (Witono, 2008:197). Program-program yang telah dilakukan Direktorat Jenderal Pajak berkaitan dengan kegiatan penyuluhan tersebut antara lain dengan mengadakanvseminar-seminar ke berbagai profesi, dan pelatihan baik untuk pemerintah maupun swasta, memasang spanduk yang bertemakan pajak, memasang iklan layanan masyarakat di berbagai stasiun televisi, mengadakan acara tax goes to campus yang diisi dengan berbagai acara yang menarik mulai dari debat pajak sampai dengan seminar pajak dimana acara tersebut bertujuan guna menimbulkan pemahaman tentang 38

pajak ke mahasiswa yang dinilai sangat kritis, selain mahasiswa pelajar juga perlu dibekali tentang dasar-dasar pajak melalui acara tax aducation road show, serta memberikan penghargaan terhadap wajib pajak patuh pada setiap Kantor Pelayanan Pajak. Berbagai program tersebut juga ditunjang

dengan

sarana-sarana

yang

mengakomodasi

harapan

masyarakat agar merasa mudah, cepat, dan benar dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sosialisasi perpajakan merupakan upaya dari Dirjen Pajak khususnya KPP untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan dan perundangundangan perpajakan (Hendarsyah, 2009:19).

7. Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan membayar pajak, maka diperlukan perubahan atau penyempurnaan dan perbaikan dalam sistem administrasi modern yang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Intansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak mengenai peningkatan ketertiban administrasi, efektivitas, dan kinerja organisasi instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang mencakup semua lini operasi organisasi secara nasional. Berdasarkan hal tersebut diharapakan sistem perpajakan yang sekarang sudah ada seperti e-SPT, e-filling, e-NPWP, e-registration, ebanking dan drop box, dan lain-lain dapat lebih sempurna serta memberikan 39

kemudahan kepada wajib pajak dalam membayar atau melaporkan kewajiban perpajakan dan dapat memberikan pencitraan atau persepsi yang baik kepada hal yang terkait dengan pajak terutama pada sistem perpajakan. Menurut Widayati dan Nurlis (2010:24) hal-hal yang mengindikasikan efektifitas sistem perpajakan yang saat ini dapat dirasakan oleh wajib pajak antara lain : (1) Adanya sistem pelaporan melalui e-SPT dan e-filling. Wajib pajak dapat melaporkan pajak secara lebih mudah dan cepat. 2) Pembayaran melalui e-banking yang memudahkan wajib pajak dapat melakukan pembayaran dimana saja dan kapan saja. 3) Penyampaian SPT melalui drop box yang dapat dilakukan di berbagai tempat, tidak harus di KPP tempat wajib pajak terdaftar. 4) Peraturan perpajakan dapat diakses secara lebih cepat melalui internet, tanpa harus menunggu adanya pemberitahuan dari KPP tempat wajib pajak terdatar. 5) Pendaftaran NPWP yang dapat dilakukan secara online melalui e-registration dari website pajak. Hal ini akan memudahkan wajib pajak untuk memperoleh NPWP secara lebih cepat. Persepsi wajib pajak terhadap sistem perpajakan di Indonesia berkaitan dengan media yang digunakan dalam membayar pajak. Jika wajib pajak merasa bahwa sistem parpajakan yang ada adalah terpercaya, handal dan akurat, maka wajib pajak akan memiliki pandangan yang positif untuk sadar membayar pajak. Namun jika sistem perpajakan yang ada tidak memuaskan bagi wajib pajak, maka hal itu dapat turut mempengaruhi kesadaran wajib pajak.

40

Persepsi dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengorganisasian, penginteprestasian terhadap stimulus oleh organisasi atau individu sehingga merupakan suatu yang berarti dan merupakan aktifitas integrated dalam diri individu. Sedangkan efektifitas memiliki pengertian suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah tercapai. Persepsi wajib pajak terhadap kinerja penerimaan pajak dilakukan oleh Karanta,et,al (2000 dalam Suryadi 2006:17). Hal-hal yang mengindikasikan efektifitas sistem perpajakan dan saat ini dapat dirasakan oleh wajib pajak antara lain (Rahmawati, 2011:5) adalah sebagai berikut: a. Adanya sistem pelaporan melalui e-SPT dan e-filling wajib pajak dapat melaporkan pajak secara lebih mudah dan cepat. b. Pembayaran melalui e-banking yang memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran dimana dan kapan saja. c. Penyampaian SPT melalui drop box yang dapat dilakukan di berbagai tempat, tidak harus di KPP tempat wajib pajak terdaftar. d. Peraturan perpajakan dapat diakses dengan lebih cepat melalui internet tanpa harus menunggu adanya pemberitahuan dari KPP. e. Pendaftaran NPWP yang dapat dilakukan secara online melalui eregistration dari website pajak untuk memudahkan wajib pajak memperoleh NPWP.

41

B. Penelitian Terdahulu Dalam

sebuah

penelitian

bertujuan

melakukan

suatu

analisa

berdasarkan teori dan aturan serta penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu sebagai pertimbangan dan perbandingan dalam suatu analisis yang akan dilakukan, adapun penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu adalah sebagai berikut: Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu No. 1.

2

Nama Peneliti Judul Hutagaol, et, al Strategi (2007) Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Metode Regresi Linier Berganda

Adiyati (2009)

Regresi Linier Berganda

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Lama

Hasil Penelitian Berdasarkan hasil penelitian terdapat variabel-variabel yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu besarnya penghasilan, sanksi perpajakan, persepsi penggunaan uang pajak secara transparan dan akuntabilitas, perlakuan perpajakan yang adil, penegakan hukum, dart Database. Selanjutnya, kepatuhan wajib pajak berpengaruh atas penerimaan negara dari sektor pajak. Dari hasil perhitungan SPSS pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai Fhitung 64,781 > nilai Ftable 2,52 dengan tingkat signifikan 0,000 maka Ho ditolak. Ini berarti bahwa variabel sosialisasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Bersambung pada halaman berikutnya. 42

Tabel 2.1 (Lanjutan) No. 3

Nama Peneliti Judul Setyonugroho Faktor-faktor yang (2012) mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surabaya Tegal Sari


4

Handayani (2012)

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas


5

Dewinta (2012)

Pengaruh Persepsi Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta


Hasil Penelitian Kesadaran Membayar Pajak tidak berpengaruh terhadap Kemauan Membayar Pajak. Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Pajak berpengaruh terhadap Kemauan Membayar Pajak. Persepsi yang Baik atas Efektifitas Sistem Perpajakan berpengaruh terhadap Kemauan Membayar Pajak. Kualitas Pelayanan berpengaruh terhadap Kemauan Membayar Pajak. Kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan dan tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum secara simultan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak Hasil penelitian menyatakan bahwa Persepsi Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional Dan Kesadaran Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

43

Tabel 2.1 (Lanjutan) No. 6

7

8

9

Nama Peneliti Judul Putri (2012) Apakah Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Keadilan Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Shofia (2013) Pengaruh Program Sensus Pajak Nasional Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Malang Nur (2013) Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Pemahaman Prosedur Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB


Hasil Penelitian Hasil penelitian menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bangkalan.


Hasil penelitian menyatakan bahwa sensus pajak terdapat pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak


Puspitasari (2013)

Analisis Deskriptif

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Pemahaman Prosedur Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Prosedur Perpajakansecara bersama-sama berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hasil penelitian menyatakan bahwa sosialisasi peraturan perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak

Analisis Sosialisasi Peraturan Perpajakan Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Jurnal Penelitian Terdahulu 44

C. Keterkaitan Penerapan Sensus Pajak, Sosialisasi Pajak dan Persepsi efektifitas sistem perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak 1. Pengaruh Penerapan Sensus Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak merupakan faktor terpenting dari pelaksanaan sistem tersebut. Dianutnya sistem self assessment membawa misi dan konsekuensi perubahan sikap (kesadaran) warga masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela (voluntary compliance) Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung sistem self assessment. Wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajak tersebut. Dengan di terapkannya sistem perpajakan tersebut di harapkan kepatuhan wajib pajak dapat meningkat sehingga pendapatan pajak negara dapat meningkat juga. Oleh karena itu agar pendapatan pajak meningkat wajib pajak harus patuh akan kewajibannya. Seperti yang dinyatakan oleh Summers et. Al dalam Nasucha (2004) bahwa dalam sistem self assessment, administrasi

perpajakan

adalah

untuk

mengawasi

kepatuhan

dan

meyakinkan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pendaftaran wajib pajak, penilaian, menjalankan prosedur pemungutan dan pembayaran dengan tidak melakukan penghindaran dan penggelapan pajak.

45

Untuk mendukung dan mengevaluasi fungsi administrasi perpajakan, pemerintah mengadakan sensus pajak. Sensus pajak Menurut buku panduan sensus pajak yang dikeluarkan Kemeneterian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Pajak, adalah “kegiatan pengumpulan data mengenai kewajiban perpajakan dalam rangka memperluas wajib pajak dengan mendatangi subjek pajak baik perorangan maupun badan hukum, di seluruh wilayah Indonesia yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak”. Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor utama mempengaruhi realisasi penerimaan pajak (Dewi, 2011:23). Dalam upaya meningkatkan kualitas kepatuhan pajak masyarakat, saat ini Ditjen Pajak bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) mengadakan program Sensus Pajak Nasional. Sensus Pajak Nasional (SPN) merupakan kegiatan pengumpulan data mengenai kewajiban perpajakan dalam rangka penggalian potensi wajib pajak. Selain itu, SPN memiliki tugas yang berat yaitu mengamankan target penerimaan pajak dan penerimaan negara. Tugas ini tidaklah mudah karena adanya kemungkinan hambatan atau

masalah seperti respon negatif dari responden dengan

menghindari petugas sensus, menjawab pertanyaan dengan asal, tidak bersedia menandatangani formulir sampai dengan tindakan konfrontatif terhadap petugas sensus (www.pajak.go.id). Jika kondisi ini terjadi Ditjen Pajak akan sangat dirugikan karena tidak akan memperoleh data yang diperlukan (Dewinta, 2012:2).

46

Dalam peroses pengukuran kepatuhan pajak ini pemerintah melakukan sensus untuk mengetahui sejauh mana tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan pengaruh sensus tersebut terhadap kepatuhan pajak itu sendiri. Adapun ruang lingkup dari penelitian ini adalah membahas variabel bebas sensus pajak dan variabel terikat yaitu kepatuhan pajak serta hubungan dari kedua variabel tersebut. H1 : Penerapan Sensus Pajak berpengaruh positif terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

2. Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Salah satu faktor yang bisa ditekankan oleh aparat dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak adalah dengan cara mensosialisasikan peraturan pajak baik itu melalui penyuluhan, seruan moral baik dengan media billboard, baliho, maupun membuka situs peraturan pajak yang setiap saat bisa diakses oleh wajib pajak (Witono, 2008:197). Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya dari Dirjen Pajak untuk memberikan pengertian, penjelasan, informasi terbaru, serta pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan maupun sistem pelayanan pajak yang baru. Kita dapat memperoleh informasi tersebut melalui media cetak seperti Koran, bulletin, majalah berita pajak, surat edaran, jurnal dan lain sebagainya. Juga melalui media elektronik seperti televisi, radio, dan

47

dapat mengakses melalui browsing melalui internet dengan melihat dari berbagai situs pajak seperti: www.pajak.go.id, www.klikpajak.com, www.layananpajak.com, www.infopajak.com, www.pajakku.com dan lainlain. Sosialisasi perpajakan merupakan upaya dari Dirjen Pajak khususnya KPP untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan dan perundangundangan perpajakan (Hendarsyah, 2009:19) Upaya sosialisasi pajak ini dapat berpengaruh untuk menambah jumlah wajib pajak dan dapat menimbulkan kepatuhan dari wajib pajak sehingga secara otomatis penerimaan pajak juga akan meningkat. H2 : Sosialisai Pajak berpengaruh positif terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak 3. Pengaruh Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Persepsi dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengorganisasian, penginteprestasian terhadap stimulus oleh organisasi atau individu sehingga merupakan suatu yang berarti dan merupakan aktifitas integrated dalam diri individu. Sedangkan efektifitas memiliki pengertian suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah tercapai (Hardiningsih, 2011:5). Persepsi Wajib Pajak terhadap kinerja penerimaan pajak dilakukan oleh Maria Karanta,et al (2000 dalam Suryadi 2006:17) menyatakan bahwa persepsi masyarakat terhadap kinerja Badan Perpajakan Nasional Swedia, 48

ini dilihat dari: kesadaran prosedur yang bermanfaat bagi wajib pajak, kebutuhan bagi wajib pajak, perlakuan yang adil, keahlian aparat dalam mendeteksi kesalahan, serta dalam mengoreksi laporan pajak. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa persepsi wajib pajak yang positif dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam membayar pajak. Hal-hal yang mengindikasikan efektifitas sistem perpajakan yang saat ini dapat dirasakan oleh wajib pajak antara lain: (1) Adanya sistem pelaporan melalui e-SPT dan e-filling. Wajib pajak dapat melaporkan pajak secara lebih mudah dan cepat. 2) Pembayaran melalui e-banking yang memudahkan wajib pajak dapat melakukan pembayaran dimana saja dan kapan saja. 3) Penyampaian SPT melalui drop box yang dapat dilakukan di berbagai tempat, tidak harus di KPP tempat wajib pajak terdaftar. 4) Peraturan perpajakan dapat diakses secara lebih cepat melalui internet, tanpa harus menunggu adanya pemberitahuan dari KPP tempat wajib pajak terdatar. 5) Pendaftaran NPWP yang dapat dilakukan secara online melalui eregistration dari website pajak (Widayati dan Nurlis, 2010:24). Selama ini banyak wajib pajak yang telah terdaftar sebagai wajib pajak, dan telah memiliki NPWP belum mau melaksanakan kewajiban pajak dengan baik. Hal ini disebabkan oleh asas perpajakan bahwa hasil pemungutan pajak tidak langsung dinikmati oleh pembayar pajak. Persepsi dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengorganisasian, penginteprestasian terhadap stimulus oleh organisasi atau individu sehingga merupakan suatu yang berarti dan merupakan aktifitas integrated dalam diri individu. Sedangkan efektifitas merupakan ukuran seberapa jauh target kualitas, kuantitas dan waktu telah tercapai. Berdasarkan uraian tersebut dapat 49

dikatakan bahwa persepsi efektifitas sistem perpajakan diduga akan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Adapun Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: H3 : Persepsi efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak D. Kerangka Pemikiran Dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut dikumpulkan dari segenap potensi sumber daya yang dimiliki suatu negara, baik berupa hasil kekayaan alam maupun iuran dari masyarakat. Salah satu bentuk iuran masyarakat tersebut adalah pajak. Kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak merupakan faktor terpenting dari pelaksanaan sistem tersebut. Dianutnya sistem self assessment membawa misi dan konsekuensi perubahan sikap (kesadaran) warga masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela (voluntary compliance). Intensifikasi merupakan upaya peningkatan penerimaan pajak dengan memaksimalkan pembayaran pajak dari wajib pajak yang sudah ada, sedangkan ekstensifikasi merupakan upaya peningkatan pajak dengan mencari wajib pajak baru. Upaya sosialisasi pajak dan persepsi efektifitas sistem perpajakan ini dapat berpengaruh untuk menambah jumlah wajib pajak dan dapat menimbulkan kepatuhan dari wajib pajak sehingga secara otomatis penerimaan pajak juga akan meningkat. Berdasarkan telaah yang telah dilakukan penulis menggambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut :

50

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Analisis Pengaruh Penerapan Sensus Pajak, Sosialisasi Pajak Dan Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Wilayah Jakarta Selatan

KPP JAKARTA SELATAN

Penerapan Sensus Pajak (X1)

Sosialisasi Pajak (X2)

Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan (X3)

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji Asumsi Klasik

Uji Regresi Linier Berganda

Uji t

Uji Determinasi (R2)

Uji F

Kesimpulan dan Saran

51

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian Pada penelitian ini yang dijadikan tempat penelitian adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Wilayah Jakarta dan penelitian dilakukan pada tahun 2014. Adapun yang akan dibahas terbatas hanya pada seberapa besar pengaruh sensus pajak, sosialisasi pajak dan persepsi efektifitas sistem perpajakan terhadap variabel dependen, yaitu kepatuhan wajib pajak. Sebagai variabel independen pada penelitian ini adalah yang diberi sensus pajak (X1), sosialisasi pajak (X2) dan persepsi efektifitas sistem perpajakan (X3). Sedangkan variabel dependen pada penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak yang diberi lambang (Y).

B. Metode Penentuan Sampel Populasi adalah semua nilai baik hasil perhitungan maupun pengukuran, baik kuantitatif maupun kualitatif, dari pada karakteristik tertentu mengenai sekelompok obyek yang lengkap dan jelas (Usman, 2003:181). Adapun populasi dalam penelitian ini adalah objek pajak yang ada di KPP Jakarta selatan. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode convenience sampling, yaitu anggota sampel yang dipilih atau diambil berdasarkan kemudahan memperoleh data yang dibutuhkan, atau unit sampel yang ditarik mudah untuk diukurnya dan bersifat kooperatif (Hamid, 2010). Teknik pemilihan sampel ini dipilih karena pertimbangan lokasi yang mudah untuk dijangkau sehingga 52

dapat memudahkan peneliti dalam pengumpulan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini. C. Metode Pengumpulan Data Data-data dalam penelitian ini peneliti dapatkan dengan cara sebagai berikut : 1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) Penelitian ini dilakukan melalui perpustakaan ataupun buku-buku ilmiah artikel majalah dan koran dan tulisan-tulisan (jurnal) yang berhubungan dengan pembahasan yang dilakukan. 2. Browsing Internet Internet digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dan informasi-informasi tambahan yang menjadi objek penelitian. Dalam pengumpulan data pada penelitian ini digunakan data sekunder yang diperoleh dari website. 3. Metode Dokumentasi Metode Dokumentasi yang digunakan bagi metode pengumpul data dengan jalan melihat dan mempelajari peraturan-peraturan tentang sensus, dokumen

kementerian

keuangan

direktorat

jenderal

pajak,

buku-

buku/literatur, jurnal-jurnal penelitian yang berkaitan penelitian. 4. Metode Kuesioner dan wawancara Prosedur pengumpulan data dengan menyampaikan kuesioner penelitian kepada wajib pajak sebagai objek penelitian, dengan memberikan alternatif jawaban (responden memilih jawaban yang sesuai dengan kondisi

53

usahanya). Teknik wawancara juga dibutuhkan untuk mengimbangi data metode kuesioner agar data yang diperoleh lebih akurat.

D. Metode Analisis Data 1. Statistik Deskriptif Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan informasi deskripsi mengenai karakteristik variabel penelitian dan demografi responden. Statistik deskriptif menjelaskan skala jawaban responden pada setiap variabel yang diukur dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, minimum maksimum, kurtosis, dan swekness. Disamping itu juga untuk mengetahui demografi responden yang terdiri dari kategori jenis kelamin, pendidikan, umur (Ghozali, 2009:19). 2. Uji Kualitas Data Metode analisis data yang digunakan di penelitian ini adalah metode analisis statistik yang perhitungannya dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 20.0. Analisis ini bertujuan untuk menentukan pengaruh antara variabel penerapan sensus pajak (X1), variabel sosialisasi pajak (X2) dan variabel sunset policy (X3) terhadap variabel tingkat kepatuhan wajib pajak (Y) a. Uji Validitas Validitas adalah untuk melihat kecermatan alat ukur yaitu mengukur apa yang akan diukur. Dalam penelitian ini, suatu kuesioner dinyatakan valid, jika pertanyaan maupun pernyataan pada kuesioner

54

mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Person Correlation yang terdapat dalam program SPSS 20.0. suatu pertanyaan dikatakan valid jika tingkat signifikasinya dibawah 0,05. Menurut Ghozali (2009:49) uji validitas digunakan utnuk mengulur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Uji Validitas dilakukan dengan membandingkan nilai rhitung dengan rtabel, Dengan membandingkan nilai rhitung dari hasil output (Corrected Item- Total Correlation) dengan rtabel, jika rhitung lebih besar dari rtabel maka butir pertanyaan tersebut adalah valid, tetapi jika rhitung lebih kecil dari pada rtabel maka butir pertanyaan tersebut tidak valid (Ghozali, 2009:45). Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert, atau skala lima tingkatan yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, kondisi dan persepsi tentang fenomena sosial. Metode yang sering digunakan ini dikembangkan oleh Rensis Likert. Dalam penelitian ini pengukurannya akan digolongkan ke dalam lima kategori, yaitu: Tabel 3.1 Metode Skala dan Pengukurannya Sangat Setuju (SS) (5)

Setuju (S)

Netral (N)

(4)

(3)

Tidak Setuju (TS) (2)

Sangat Tidak Setuju (STS) (1)

Sumber: Sugiyono, 2005:52

55

b. Uji Reliabilitas Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk diinginkan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Instrumen yang tidak baik akan bersifat tendensius mengarahkan responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu. Instrumen yang sudah dapat dipercaya, yang realibel akan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga. Reliabilitas adalah alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Uji reliabilitas ini digunakan untuk menguji konsistensi data dalam jangka waktu tertentu, yaitu untuk mengetahui sejauh mana pengukuran yang digunakan dapat dipercaya atau diandalkan. Variabel-variabel tersebut dikatakan cronbach alpha nya memiliki nilai lebih besar 0,60 yang berarti bahwa instrumen tersebut dapat dipergunakan sebagai pengumpul data yng handal yaitu hasil pengukuran relatif koefisien jika dilakukan pengukuran ulang. Uji realibilitas ini bertujuan untuk melihat konsistensi alat ukur yang akan. (Ghozali, 2009:46).

3. Uji Asumsi Klasik Adapun pengujian yang dilakukan sebagai berikut: a. Uji Normalitas Data Menurut Ghozali (2009:147) uji normalitas bertujuan apakah dalam model regresi variabel dependen (terikat) dan variabel independen 56

(bebas) mempunyai kontribusi atau tidak. Penelitian yang menggunakan metode yang lebih handal untuk menguji data mempunyai distribusi normal atau tidak yaitu dengan melihat Normal Probability Plot. Model Regresi yang baik adalah data distribusi normal atau mendekati normal, untuk mendeteksi normalitas dapat dilakukan dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal grafik. Terdapat dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik (uji Kolmogorov – smirnov), adapun penjelasan mengenai uji normalitas data adalah sebagai berikut (Ghozali, 2009:147).

b. Uji Multikolinieritas Uji Multikolinearitas ini bertujuan untuk menguji apakah suatu model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas (independen). Pengujian multikolinearitas dilihat dari besaran VIF (variance inflation factor) dan tolerance. Tolerance mengukur variabilitas variabel independen terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF = 1/tolerance. Nilai cut off yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai tolerance < 0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10 (Ghozali, 2009:96).

57

c. Uji Heterokedastisitas Uji heteroksiditas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke satu pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroksiditas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas

atau

jika

terjadi

heteroskedastisitas

(Ghozali,

2009:125). Pada saat mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat ditentukan dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residual (SRESID). Jika grafik plot menunjukkan suatu pola titik yang bergelombang atau melebar kemudian menyempit, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi heteroskedastisitas. Namun, jika tidak ada pola yang jelas, serat titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2009:125). 4. Analisis Regresi Berganda a. Persamaan Regresi Linier Berganda Pada penelitian ini penulis menggunakan dua variabel independen dan satu variabel dependen. Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah metode regresi berganda (multiple regression), yaitu regresi yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, dengan pendekatan

58

interaksi yang bertujuan untuk memenuhi ekspektasi peneliti mengenai pengaruh penerapan sensus pajak dan sosialisasi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

Y = a + β1 X1 + β 2 X2 + β 3 X3+ e

Keterangan: Y

: Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

a

: konstanta

β 1, β2

: koefisien regresi

X1

: Penerapan Sensus Pajak

X2

: Sosialisasi Pajak

X3

: Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan

e

: error

b. Uji Koefisien Determinasi Koefisien determinasi (adjusted R2) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen. Dalam output SPSS, koefisien determinasi terletak pada tabel model summaryb dan tertulis adjusted R square. Nilai adjusted R2 sebesar 1, berarti fluktuasi variabel dependen seluruhnya dapat dijelaskan oleh variabel independen dan tidak ada faktor lain yang menyebabkan fluktuasi variabel dependen. Jika nilai adjusted R2 berkisar antara 0 sampai dengan 1, berarti semakin kuat

59

kemampuan variabel independen dapat menjelaskan fluktuasi variabel dependen (Ghozali, 2009:45).

5. Pengujian Hipotesis a. Uji Parsial (Uji t) Untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial (individual) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel individu independen secara individu dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2009:88). Uji t digunakan untuk mengetahui apakah pengaruh variabel independen berpengaruh secara parsial

terhadap variabel

dependen

bersifat

menentukan

(significant) atau tidak (Santoso, 2007:168). Dalam penelitian ini menggunakan uji signifikan dua arah atau two tailed test, yaitu suatu uji yang mempunyai dua daerah penolakan Ho yaitu terletak di ujung sebelah kanan dan kiri. Dalam pengujian dua arah, biasa digunakan untuk tanda sama dengan (=) pada hipotesis nol dan tanda tidak sama dengan (≠) pada hipotesis alternatif. Tanda (=) dan (≠) ini tidak menunjukan satu arah, sehingga pengujian dilakukan untuk dua arah (Purwanto, 2009:8889). Kriteria dalam uji parsial (Uji t) dapat dilihat sebagai berikut: Uji Hipotesis dengan membandingkan thitung dengan ttabel 1) Apabila - thitung < - ttabel atau thitung > ttabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya variabel independen secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. 60

2) Apabila thitung ≤ ttabel atau - thitung ≥ - ttabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya variabel independen secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Uji Hipotesis berdasarkan Signifikansi 1) Jika angka sig. > 0,05, maka Ho diterima 2) Jika angka sig. < 0,05, maka Ho ditolak

b. Uji Simultan (Uji F) Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel independen secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel dependen. Hasil uji F pada output SPSS dapat dilihat pada tabel ANOVA. Pengujian ini bertujuan untuk membuktikan apakah variabel-variabel independen (X) secara simultan (bersama-sama) mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen (Y) (Ghozali, 2009:88). Apabila Fhitung > Ftabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima, yang berarti variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen dengan menggunakan tingkat signifikan sebesar 0,05 jika nilai Fhitung > Ftabel maka secara bersama-sama seluruh variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Selain itu, dapat juga dengan melihat nilai probabilitas. Jika nilai probabilitas lebih kecil daripada 0,05 (untuk tingkat signifikansi = 0,05), maka variabel independen

secara

bersama-sama

berpengaruh

terhadap

variabel

dependen. Sedangkan jika nilai probabilitas lebih besar daripada 0,05

61

maka variabel independen secara serentak tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

E. Definisi Operasional Variabel Penelitian ini bertujuan ingin menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, adapun variabel - variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1. Variabel Independen a. Penerapan Sensus pajak Berdasarkan

peraturan

perpajakan

Dewinta

(2012:23)

menyatakan bahwa terdapat proses penerapan sensus pajak berdasarkan peraturan menteri keuangan no 149/PMK.03/2011 tanggal 12 September 2011 tentang pajak nasional yaitu: 1) Kegiatan Pendataan Wajib Pajak Kegiatan pendataan wajib pajak dilakukan oleh pegawai pajak, adapun proses pendataan bagi wajib pajak adalah sebagai berikut: a) Petugas ramah dalam melakukan pendataan b) Petugas teliti dalam melakukan pendataan c) Petugas memiliki kemampuan yang baik dalam melakukan pendataan d) Pendataan mengingatkan dalam pembayaran pajak e) Informasi peraturan pajak f) Informasi manfaat pajak g) Informasi penghasilan

62

h) Informasi laporan keuangan 2) Penggalian Potensi Penggalian potensi perpajakan pada kegiatan sensus pajak yang dilakukan pegawai pajak adalah sebagai berikut: a) Informasi penghasilan b) Informasi laporan keuangan b. Sosialisasi Pajak Menurut Samudera (2004:6) bahwa dalam melakukan sosialisasi perlu adanya strategi dan metode yang tepat yang dapat diaplikasikan dengan baik yaitu: publikasi, kegiatan, pemberitahuan, keterlibatan komunitas, pencantuman identitas, dan pendekatan pribadi.

c. Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan Hal-hal yang mengindikasikan efektifitas sistem perpajakan dan saat ini dapat dirasakan oleh wajib pajak antara lain (Rahmawati, 2011:5) adalah sebagai berikut: 1) Adanya sistem pelaporan melalui e-SPT dan e-Filling. Wajib pajak dapat melaporkan pajak secara lebih mudah dan cepat. 2) Pembayaran melalui e-Banking yang memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran dimana dan kapan saja. 3) Penyampaian SPT melalui drop box yang dapat dilakukan di berbagai tempat, tidak harus di KPP tempat wajib pajak terdaftar. 4) Peraturan perpajakan dapat diakses dengan lebih cepat melalui internet tanpa harus menunggu adanya pemberitahuan dari KPP.

63

5) Pendaftaran NPWP yang dapat dilakukan secara online melalui eRegister dari website pajak untuk memudahkan wajib pajak memperoleh NPWP dan dapat mempersingkat waktu.

2. Kepatuhan pajak Pengelompokkan perilaku kepatuhan pajak ini menggunakan dua kriteria kepatuhan, yaitu (1) tidak pernah mengalami keterlambatan membayar dan melapor pajak dalam 2 tahun terakhir dan (2) tidak pernah dikenakan sanksi/denda dalam 2 tahun terakhir. Adapun jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak menurut Devano dan Rahayu (2006:110) adalah: a. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang perpajakan, seperti ketepatan waktu pembayaran pajak. b. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantive / hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa Undang - undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal.

64

Tabel 3.2 Operasional Variabel Penelitian Variabel

Sub Variabel Kegiatan Pendataan Wajib Pajak

Penerapan Sensus Pajak (X1) Dewinta (2012:23)

Penggalian Potensi Publikasi Kegiatan

Sosialisasi Pajak (X2) Samudera (2004:6)

Pemberitaan Keterlibatan Komunitas Pencantuman Identitas Pendekatan Pribadi

Indikator a. Petugas ramah dalam melakukan pendataan b. Petugas teliti dalam melakukan pendataan c. Petugas memiliki kemampuan yang baik dalam melakukan pendataan d. Pendataan mengingatkan dalam pembayaran pajak e. Informasi peraturan pajak f. Informasi manfaat pajak a. Informasi penghasilan a. Media cetak dan elektronik a. Peningkatan Kesadaran melalui kegiatan olah raga b. Seminar dan penyuluhan pada saat libur nasional a. Pemberitaan mengenai informasi pajak a. Pendekatan dengan masyarakat a. Pengenalan pajak melalui logo a. Pendekatan dengan individu

Skala Pengukuran

Ordinal

Ordinal Ordinal

Ordinal

Ordinal Ordinal Ordinal Ordinal

Bersambung pada halaman berikutnya. 65

Tabel 3.2 (Lanjutan) Variabel

Sub Variabel

Indikator

Adanya sistem pelaporan melalui e-SPT dan e-Filling

1. Melaporkan pajak lebih mudah 2. Melaporkan pajak lebih cepat 3. Memudahkan wajib pajak melakukan pembayaran pajak dimana saja 4. Memudahkan wajib pajak melakukan pembayaran pajak kapan saja 5. Penyampaian SPT di berbagai tempat tidak harus di KPP 6. Peraturan yang diakses melalui internet

Pembayaran melalui e-Banking

Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan (Rahmawati, 2011:5)

Penyampaian SPT melalui drop box Peraturan perpajakan dapat diakses dengan lebih cepat melalui internet Pendaftaran NPWP

Kepatuhan Formal Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Devano dan Rahayu (2006:110)

Kepatuhan Material

7. Pendaftran NPWP dilakukan secara online 8. Mempersingkat waktu a. Ketepatan waktu Pembayaran Pajak b. Penyampaian SPT tepat waktu a. Pengisian SPT dengan jujur dan lengkap b. Tidak memiliki tunggakan c. Tidak pernah di pidana

Skala Pengukuran Ordinal

Ordinal

Ordinal

Ordinal

Ordinal

66

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sekilas Gambaran Umum Objek Penelitian 1. Tempat dan Waktu Penelitian Penelitian menggunakan instrumen angket atau kuesioner yang telah disebar, dengan objek penelitian adalah wajib pajak pada wilayah jakarta yang terdiri dari tiga KPP yaitu, Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Jakarta Pancoran yang beralamat Jalan T.B. Simatupang Kav. 5, Kebagusan, Jakarta Selatan 12520, Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Jakarta Kebayoran Baru Dua yang beralamat Jalan Ciputat Raya No. 2, Pondok Pinang Jakarta Selatan 12310, Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Pratama Kebayoran Baru Tiga yang beralamat Jalan K.H. Ahmad Dahlan No. 14 A, Jakarta Selatan 12310. Sampel diambil dengan metode convenience sampling, yaitu anggota sampel yang dipilih atau diambil berdasarkan kemudahan memperoleh data yang dibutuhkan, atau unit sampel yang ditarik mudah untuk diukurnya dan bersifat kooperatif (Hamid, 2010). Teknik pemilihan sampel ini dipilih karena pertimbangan lokasi yang mudah untuk dijangkau sehingga dapat memudahkan peneliti dalam penggumpulan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini, penulis menyebarkan kuesioner ke 3 KPP di wilayah Jakarta sejak bulan Februari 2014 sampai Maret 2014. Penyebaran kuesioner diberikan kepada responden, responden yang diberikan adalah

92

wajib pajak pada KPP yang berada di wilayah jakarta dengan harapan memberikan jawaban yang baik dan akurat, sehingga menghasilkan suatu penelitian yang lebih baik lagi. Penyebaran kuesioner penelitian yang diterima dan dapat diolah dideskripsikan pada tabel berikut: Tabel 4.1 Data Distribusi Sampel Penelitian No.

Nama KPP

1

KPP Pratama Jakarta Pancoran

2

KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru II

3

KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru III

Alamat Jl. T.B. Simatupang Kav. 5, Kebagusan, Jakarta Selatan 12520 Jl Ciputat Raya No. 2, Pondok Pinang Jakarta Selatan 12310 Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 14 A, Jakarta Selatan12310

Jumlah Kuisioner 35

22

30

Total Sumber: data primer yang diolah, 2014

87

Berdasarkan tabel di atas di atas terlihat bahwa responden yang disebar sebanyak 87 responden, dari 87 responden berasal dari 3 KPP di wilayah Jakarta. Pada KPP Pratama Jakarta Pancoran sebanyak 35 responden, pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru II sebanyak 22 responden dan pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru III sebanyak 30 responden.

93

Tabel 4.2 Deskripsi Penyebaran Kuesioner Yang Diterima Dan Dapat Diolah

No. Nama KPP 1

Wilayah

KPP Pratama Jakarta Pancoran

KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru II KPP Pratama Jakarta 3 Kebayoran Baru II Jumlah Sumber data: Data primer yang diolah 2

Jakarta Selatan Jakarta Selatan Jakarta Selatan

Jumlah Kuesioner Dikirim

Jumlah Kuesioner Diterima

50

35

50

22

50

30

150

87

Kuesioner yang tidak kembali sebanyak 63 buah atau 42%. Kuesioner yang dapat diolah berjumlah 87 buah atau 58%. Gambaran mengenai data sampe ini dapat dilihat pada tabel 4.2. Tabel 4.3 Distribusi Kuesioner Kuesioner Kuesioner yang dikirim Kuesioner yang dikembalikan Kuesioner yang tidak dikembalikan Total kuesioner yang dapat diuji Sumber data: Data primer yang diolah

Jumlah 150 87 63 87

Persentase (%) 100% 58% 42% 58%

2. Karakteristik Responden Karakteristik responden yang diukur dengan skala nominal yang menunjukkan besarnya frekuensi absolut dan persentase jenis kelamin, umur responden dan pendidikan terakhir responden. Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang berada pada wilayah jakarta. Kuisioner disebar dengan harapan dapat diisi berdasarkan wajib pajak, sehingga akan menghasilkan suatu penelitian yang balance. Pada karakteristik reponden, terdapat 87 responden yang terdiri dari para wajib 94

pajak yang dapat mewakili dan menjadi responden. Data mengenai karakteristik responden ditampilkan pada tabel berikut ini: Tabel 4.4 Data Statistik Responden Deskripsi Jumlah Responden Jenis Pria Kelamin Wanita Umur Jumlah Responden Responden 20 – 24 tahun 25 – 35 tahun > 35 tahun Pendidikan Jumlah Responden Terakhir SMA D3 S1 S2 Sumber: data primer yang diolah, 2014

Jumlah 87 54 33 87 24 36 27 87 38 19 29 1

Persentase (%) 100% 62% 38% 100% 28% 41% 31% 100% 44% 22% 33% 1%

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa jumlah responden yang berjenis kelamin pria sebanyak 54 responden atau sebesar 62%, sedangkan responden yang berjenis kelamin wanita sebanyak 33 responden atau sebesar 38%. Berdasarkan tabel di atas data responden berdasarkan umur responden terlihat bahwa jumlah responden yang memiliki umur 20 – 24 tahun sebanyak 24 responden atau sebesar 28%, sedangkan responden yang memiliki umur 25 – 35 tahun sebanyak 36 responden atau sebesar 41% dan responden yang memiliki umur di atas 35 tahun sebanyak 27 responden atau sebesar 31%. Berdasarkan table di atas data responden berdasarkan pendidikan terakhir responden terlihat bahwa jumlah responden yang berpendidikan terakhir SMA sebanyak 38 responden atau sebesar 44%, sedangkan

95

responden yang berpendidikan terakhir D3 sebanyak 19 responden atau sebesar 22%, sedangkan responden yang berpendidikan terakhir S1 sebanyak 29

responden atau sebesar 33% dan responden

yang

berpendidikan terakhir S2 sebanyak 1 responden atau sebesar 1%.

B. Hasil dan Pembahasan 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif Pengukuran statistik deskriptif variabel dilakukan untuk memberikan gambaran umum mengenai kisaran teoritis, kisaran aktual, rata-rata (mean) dan standar deviasi dari masing - masing variabel yaitu disajikan sebagai berikut: Tabel 4.5 Statistik Deskriptif PSP SP PES KWP Valid N (listwise)

Descriptive Statistics N Minimum Maximum 87 3.00 5.00 87 3.00 5.00 87 3.00 5.00 87 3.00 5.00 87

Mean Std. Deviation 4.1152 .48179 4.0152 .53470 4.1202 .47037 4.0989 .50474

Sumber: data primer yang diolah, 2014 Berdasarkan tabel di atas dapat didekripsikan bahwa jumlah responden (N) ada 120. Dari 87 responden ini variabel independen penerapan sensus pajak memiliki nilai minimum 3, nilai maksimum 5, nilai mean 4,1152, dengan standar deviasi 0,48179, sosialisasi pajak memiliki nilai minimum 3, nilai maksimum 5, nilai mean 4,0152, dengan standar deviasi 0,53470, persepsi efektifitas perpajakan memiliki nilai minimum 3, nilai maksimum 5, nilai mean 4,1202, dengan standar deviasi 0,47037.

96

Sedangkan pada variabel dependen (kepatuhan wajib pajak) nilai minimum 3, nilai maksimum 5, nilai mean 4,0989 dengan standar deviasi 0,50474.

2. Hasil Uji Kualitas Data a. Hasil Uji Validitas Pengujian validitas dari instrumen penelitian dilakukan dengan menghitung angka korelasional atau rhitung dari nilai jawaban tiap responden untuk tiap butir pertanyaan, kemudian dibandingkan dengan rtabel. Nilai rtabel 0,213, didapat dari jumlah kasus - 2, atau 87 – 2 = 85, tingkat signifikansi 5%, maka didapat rtabel 0,213. Setiap butir pertanyaan dikatakan valid bila angka korelasional yang diperoleh dari perhitungan lebih besar atau sama dengan rtabel (Ghozali, 2009:53). Berdasarkan hasil pengujian didapatkan bahwa semua pernyataan dikatakan valid, karena koefisien korelasi (rhitung) > rtabel. Tabel di bawah ini menunjukkan hasil uji validitas dari variabel penerapan sensus pajak dengan 87 sampel responden.

Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Variabel Penerapan Sensus Pajak Pertanyaan Nilai rhitung 0,660 PSP1 0,601 PSP2 0,491 PSP3 0,544 PSP4 0,570 PSP5 0,597 PSP6 0,680 PSP7 Sumber: data primer yang diolah, 2014

Nilai rtabel 0,213 0,213 0,213 0,213 0,213 0,213 0,213

Kriteria Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid

97

Variabel penerapan sensus pajak terdiri atas 7 butir pernyataan, dari ke-7 butir pernyataan adalah valid (rhitung > rtabel). Tabel di bawah ini menunjukkan hasil uji validitas dari variabel sosialisasi pajak dengan 87 sampel responden. Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas Variabel Sosialisasi Pajak Pertanyaan Nilai rhitung 0,434 SP1 0,844 SP2 0,518 SP3 0,723 SP4 0,649 SP5 0,792 SP6 0,526 SP7 Sumber: data primer yang diolah, 2014

Nilai rtabel 0,213 0,213 0,213 0,213 0,213 0,213 0,213

Kriteria Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid

Variabel sosialisasi pajak terdiri atas 7 butir pernyataan, dari ke 7 butir pernyataan adalah valid (rhitung > rtabel). Tabel di bawah ini menunjukkan hasil uji validitas dari variabel persepsi efektifitas system perpajakan dengan 87 sampel responden. Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas Variabel Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan Pertanyaan Nilai rhitung 0,710 KP1 0,620 KP2 0,577 KP3 0,699 KP4 0,561 KP5 0,629 KP6 0,557 KP7 0,474 KP8 Sumber: data primer yang diolah, 2014

Nilai rtabel 0,213 0,213 0,213 0,213 0,213 0,213 0,213 0,213

Kriteria Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid

Variabel persepsi efektifitas sistem perpajakan terdiri atas 8 butir pernyataan, dari ke-8 butir pernyataan adalah valid (rhitung > rtabel). Tabel di bawah ini menunjukkan hasil uji validitas dari variabel kepatuhan wajib pajak dengan 87 sampel responden. 98

Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Pertanyaan Nilai rhitung 0,720 KWP1 0,610 KWP2 0,611 KWP3 0,686 KWP4 0,482 KWP5 Sumber: data primer yang diolah, 2014

Nilai rtabel 0,213 0,213 0,213 0,213 0,213

Kriteria Valid Valid Valid Valid Valid

Variabel kepatuhan wajib pajak terdiri atas 5 butir pernyataan, dari ke-5 butir pernyataan adalah valid (rhitung > rtabel). b. Hasil Uji Reliabilitas Uji reliabilitas hanya dapat dilakukan setelah suatu instrumen telah dipastikan validitasnya. Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini untuk menunjukan tingkat reliabilitas konsistensi internal teknik yang digunakan adalah dengan mengukur koefisien Cronbach’s Alpha dengan bantuan program SPSS 20. Nilai alpha bervariasi dari 0 – 1, suatu pertanyaan dapat dikategorikan reliabel jika nilai cronbach alpha lebih besar dari 0,60 dalam (Ghozali, 2009:48). Tabel 4.10 Hasil Uji Reliabilitas Variabel

Cronbach's Alpha 0,839 0,866 0,858

Penerapan Sensus Pajak Sosialisasi Pajak Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan Kepatuhan Wajib Pajak 0,826 Sumber: Data primer yang diolah, 2014

N of Items 7 7 8

Keterangan

5

Reliabel

Reliabel Reliabel Reliabel

99

Tabel di atas menunjukkan nilai cronbach’s alpha atas variabel penerapan sensus pajak sebesar 0,839, variabel sosialisasi pajak sebesar 0,866, variabel persepsi efektifitas sistem perpajakan sebesar 0,858 dan variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 0,826. sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam kuesioner semua variabel ini reliabel karena mempunyai nilai cronbach’s alpha lebih besar dari 0,6. Hal ini menunjukkan bahwa setiap item pernyataan yang digunakan akan mampu memperoleh data yang konsisten yang berarti bila pernyataan itu diajukan kembali akan diperoleh jawaban yang relatif sama dengan jawaban sebelumnya. Uji validitas digunakan untuk mengetahui apakah item-item yang ada di dalam kuesioner mampu mengukur peubah yang didapatkan dalam penelitian ini (Ghozali, 2009: 45). Maksudnya untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner dilihat jika pertanyaan dalam kuesioner tersebut mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.

3. Hasil Uji Asumsi Klasik a. Hasil Uji Normalitas Data Data-data bertipe skala sebagai pada umumnya mengikuti asumsi distribusi normal. Namun, tidak mustahil suatu data tidak mengikuti asumsi normalitas. Untuk mengetahui kepastian sebaran data yang diperoleh

harus

dilakukan

uji

normalitas

terhadap

data

yang

bersangkutan. Dengan demikian, analisis statistika yang pertama harus

100

digunakan dalam rangka analisis data adalah analisis statistik berupa uji normalitas. Menurut Ghozali (2009:147) uji normalitas bertujuan apakah dalam model regresi variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas) mempunyai kontribusi atau tidak. Terdapat dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik (uji Kolmogorov – smirnov), adapun penjelasan mengenai uji normalitas data adalah sebagai berikut (Ghozali, 2009:147): 1) Hasil Uji Normalitas Secara Grafik Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendeteksi distribusi normal. Namun demikian hanya dengan melihat histogram hal ini dapat menyesatkan khususnya untuk jumlah sampel yang kecil. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk suatu garis lurus diagonal dan ploting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal (Imam Ghozali, 2009:147). Adapun hasil perhitungan uji normalitas dengan melihat dari segi grafik yang ditunjukan pada gambar grafik p-p plot berikut ini:

101

Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas Data Secara Grafik

Sumber: data primer yang diolah Pada grafik normal plot terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Kedua grafik ini menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena asumsi normalitas (Ghozali 2009:112).

2) Hasil Uji Normalitas Secara Statistik Uji normalitas secara grafik dapat menyesatkan kalau tidak hati-hati secara visual kelihatan normal, padahal secara statistik bisa sebaliknya. Oleh sebab itu dianjurkan disamping uji grafik dilengkapi dengan uji statistik (Ghozali, 2009:149). Adapun hasil perhitungan uji normalitas secara statistic yang dilihat berdasarkan uji kolmogorofsmirnov adalah sebagai berikut:

102

Tabel 4.11 Hasil Uji Normalitas Secara Statistik One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test PSP SP PES KWP N 87 87 87 87 Mean 4.1152 4.0152 4.1202 4.0989 a,b Normal Parameters Std. Deviation .48179 .53470 .47037 .50474 Absolute .141 .116 .149 .095 Most Extreme Differences Positive .084 .116 .093 .095 Negative -.141 -.087 -.149 -.081 Kolmogorov-Smirnov Z 1.317 1.082 1.389 .885 Asymp. Sig. (2-tailed) .062 .192 .042 .414 a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data.

Sumber: data primer yang diolah, 2014 Berdasarkan uji kolmogorov-smirnov dapat diketahui bahwa seluruh variabel memiliki nilai sig. > 0,05, ini mengartikan bahwa semua data terdistribusi dengan normal. b. Hasil Uji Multikolienaritas Pengujian multikolonieritas dilakukan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Untuk mendeteksi adanya problem multikol, maka dapat dilakukan dengan melihat nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF) serta besaran korelasi antar variabel independen. Tabel 4.12 Hasil Uji Multikolonieritas a

Coefficients Collinearity Statistics Tolerance

Model (Constant) PSP 1 SP PES a. Dependent Variable: KWP

.316 .419 .490

VIF 3.167 2.387 2.039

Sumber: data primer yang diolah, 2014 Tabel di atas menjelaskan bahwa data yang ada tidak terjadi gejala multikolinearitas antara masing-masing variabel independen yaitu dengan melihat nilai VIF. Nilai VIF yang diperbolehkan hanya mencapai 103

10

maka

data

di

atas

dapat

dipastikan

tidak

terjadi

gejala

multikolinearitas. Karena data di atas menunjukan bahwa nilai VIF lebih kecil dari 10 dan nilai tolerance lebih besar dari 0,10 keadaan seperti itu membuktikan tidak terjadinya multikolinearitas.

c. Hasil Uji Heteroskedastisitas Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan yang lain. Heteroskedastisitas menunjukan bahwa variasi variabel tidak sama untuk semua pengamatan. Pada heterokedastisitas kesalahan yang terjadi tidak secara acak tetapi menunjukan hubungan yang sistematis sesuai dengan besarnya satu atau lebih variabel. Berdasarkan hasil pengolahan data, maka hasil Scatterplot dapat dilihat pada gambar berikut: Gambar 4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber: data primer yang diolah, 2014 104

Dari grafik scatterplot yang ada pada gambar di atas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak, serta tersebar baik di atas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. (Ghozali 2009:107).

4. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda a. Hasil Uji Determinasi (Adjusted R2) Menurut Ghazali (2009:87) untuk menentukan seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen, maka perlu diketahui nilai koefisien determinasi (Adjusted R-Square). Adapun hasil uji determinasi Adjusted R2. Tabel 4.13 Hasil Uji Determinasi (Adjusted R2) b

Model

Model Summary R Square Adjusted R Square

R a

1 .856 .732 a. Predictors: (Constant), PES, SP, PSP b. Dependent Variable: KWP

.723

Std. Error of the Estimate .26574

Durbin-Watson 2.246

Sumber: data primer yang diolah, 2014 Hasil pengujian menunjukkan besarnya koefisien korelasi berganda (R), koefisien determinasi (Adj R Square), dan koefisien determinasi yang disesuaikan (Adjusted R Square). Berdasarkan tabel model summaryb di atas diperoleh bahwa nilai koefisien korelasi berganda (R) sebesar 0,856. Ini menunjukkan bahwa variabel penerapan sensus pajak, sosialisasi pajak dan persepsi efektifitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan yang sangat kuat. Hasil pada tabel di atas juga menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,732 dan nilai koefisien determinasi yang sudah disesuaikan (Adjusted R Square) adalah 0,723. Hal ini berarti 105

72,3% variasi dari kepatuhan wajib pajak bisa dijelaskan oleh variasi variabel independen (penerapan sensus pajak, sosialisasi pajak dan persepsi efektifitas sistem perpajakan). Sedangkan sisanya (100% 72,3% = 27,7%) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini, seperti pengetahuan, pemahaman (setyonugroho, 2012), kesadaran (Dewinta, 2012). b. Hasil Uji Persamaan Regresi Linier Berganda Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, adapun hasil uji regresi linier berganda adalah sebagai berikut: Tabel 4.14 Hasil Uji Regresi Linier Berganda a Coefficients Unstandardized Coefficients B Std. Error

Model (Constant)

PSP 1 SP PES a. Dependent Variable: KWP

.120

.272

.486 .244 .243

.106 .083 .087

Standardized Coefficients Beta .464 .258 .226

Sumber: data primer yang diolah, 2014 Berdasarkan hasil yang telah diperoleh dari koefisien regresi di atas, maka dapat dibuat suatu persamaan regresi sebagai berikut:

Y= 0,120 + 0,486 X1 + 0,244 X2+ 0,243 X3 Pada persamaan regresi di atas menunjukkan nilai konstanta sebesar 0,120. Hal ini menyatakan bahwa jika variabel penerapan sensus pajak, sosialisasi pajak dan penerapan efektifitas sistem perpajakan

106

dianggap konstan atau bernilai 0 (nol), maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,120 satuan atau 12%. Koefisien regresi pada variabel penerapan sensus pajak sebesar 0,486, hal ini berarti jika variabel penerapan sensus pajak bertambah satu satuan maka variabel kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,486 satuan atau 48,6 %, dengan catatan variabel lain dianggap konstan. Koefisien regresi pada variabel sosialisasi pajak sebesar 0,244, hal ini berarti jika variabel sosialisasi pajak bertambah satu satuan maka variabel kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,244 satuan atau 24,4 %, dengan catatan variabel lain dianggap konstan. Koefisien regresi pada variabel persepsi efektifitas sistem perpajakan sebesar 0,243, hal ini berarti jika variabel persepsi efektifitas sistem perpajakan bertambah satu satuan maka variabel kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,243 satuan atau 24,3%, dengan catatan variabel lain dianggap konstan.

5. Hasil Uji Hipotesis Penelitian a. Hasil Uji Secara Simultan (Uji F) Pengujian ini bertujuan untuk membuktikan apakah variabelvariabel independen secara simultan (bersama-sama) mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 2009:88). Hasil uji statistik F dapat dilihat pada tabel di bawah ini, jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka Ha diterima dan menolak Ho, sedangkan jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 maka Ho diterima dan menolak Ha. 107

Tabel 4.15 Hasil Uji Statistik F (Simultan) a

Model Regression 1

ANOVA Sum of Squares df Mean Square F Sig. b 16.049 3 5.350 75.757 .000

Residual

5.861 83

Total

.071

21.910 86

a. Dependent Variable: KWP b. Predictors: (Constant), PES, SP, PSP

Sumber: data primer yang diolah, 2014 Hasil uji F dapat dilihat pada tabel di atas nilai Fhitung diperoleh sebesar 75,757 > Ftabel sebesar 2,71 dengan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05. Karena tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka Ha diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa penerapan sensus pajak, sosialisasi pajak dan persepsi efektifitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh secara simultan (bersama-sama).

b. Hasil Uji Secara Parsial (Uji t) Uji t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen dan digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikansi 0,05 (Ghozali, 2009:88). Tabel 4.16 Hasil Uji t (Parsial) a

Coefficients Unstandardized Coefficients B Std. Error

Model

(Constant)

.120

.272

PSP 1 SP PES a. Dependent Variable: KWP

.486 .244 .243

.106 .083 .087

Standardized Coefficients Beta .464 .258 .226

t

Sig.

.441

.661

4.590 2.944 2.793

.000 .004 .006

Sumber: data primer yang diolah, 2014

108

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pengaruh penerapan sensus pajak, sosialisasi pajak dan persepsi efektifitas perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Berikut ini adalah hasil penjelasan mengenai pengaruh antar variabel independen terhadap kepatuhan wajib pajak: 1) Pengaruh Penerapan Sensus Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Variabel penerapan sensus pajak dengan nilai thitung sebesar 4,590 > 1,98 atau nilai sig. lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti penerapan sensus pajak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewinta (2012) dalam penelitianya yang berjudul “Pengaruh Persepsi Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta”, metode yang digunakan menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menyatakan bahwa persepsi pelaksanaan sensus pajak nasional dan kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat pengaruh secara parsial antara penerapan sensus pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dilihat berdasarkan nilai signifikan kurang dari 0,05. Hasil penelitian sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh. Dewinta (2012) dalam 109

penelitianya yang berjudul “Pengaruh Persepsi Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta”, metode yang digunakan menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menyatakan bahwa persepsi pelaksanaan sensus pajak nasional dan kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa jika penerapan sensus pajak dilakukan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena berdasarkan hasil berpengaruh positif yang berarti jika penerapan sensus pajak meningkat maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2) Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Variabel sosialisasi pajak dengan nilai thitung sebesar 2,944 > 1,98 atau nilai sig. lebih kecil dari 0,05 (0,004 < 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti sosialisasi pajak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur (2013) dalam penelitianya yang berjudul “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Pemahaman Prosedur Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB”, metode yang digunakan regresi linier berganda, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sosialisasi Perpajakan berpengaruh

110

positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Pemahaman Prosedur Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Prosedur Perpajakan secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat pengaruh secara parsial antara sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dilihat berdasarkan nilai signifikan kurang dari 0,05. Hasil penelitian sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur (2013) dalam penelitianya yang berjudul “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Pemahaman Prosedur Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB”, metode yang digunakan regresi linier berganda, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Pemahaman Prosedur Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Prosedur Perpajakansecara bersamasama berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil ini membuktikan bahwa

sosialisasi

pajak akan

meningkatkan kepatuhan wajib pajak, semakin tingginya penerapan sosialisasi pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena akan membuat wajib pajak merasa mengetahui perpajakan sehingga akan melakukan pembayaran pajak.

3) Pengaruh Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 111

Variabel persepsi efektifitas sistem perpajakan dengan nilai thitung sebesar 2,793 > 1,98 atau nilai sig. lebih kecil dari 0,05 (0,006 < 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti persepsi efektifitas sistem perpajakan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2012), dengan judul penelitian “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas”, metode yang digunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menyatakan bahwa kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan dan tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum secara simultan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat pengaruh secara parsial antara persepsi efektifitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dilihat berdasarkan nilai signifikan kurang dari 0,05. Hasil penelitian sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2012), dengan judul penelitian “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas”, metode yang digunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menyatakan bahwa kesadaran

112

membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan dan tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum secara simultan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

113

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa penerapan sensus pajak, sosialisasi pajak dan persepsi efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Responden penelitian ini berjumlah 87 orang wajib pajak pada 3 kantor pajak yang terletak di wilayah Jakarta. Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan terhadap permasalahan dengan menggunakan model regresi berganda, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda secara parsial ditemukan bahwa penerapan sensus pajak, sosialisasi pajak dan penerapan efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewinta (2012). 2. Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda secara simultan ditemukan bahwa penerapan sensus pajak, sosialisasi pajak dan penerapan efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Dalam penelitian ditemukan bahwa variabel penerapan sensus pajak memiliki pengaruh paling dominan mempengaruhi diantara variabel lainya terhadap kepatuhan wajib pajak dapat dilihat berdasarkan nilai beta standardized coefficient sebesar 0,464.

114

B. Implikasi Berdasarkan kesimpulan di atas maka implikasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Berdasarkan penelitian ditemukan bahwa penerapan sensus pajak memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan demikian semakin tingginya penerapan sensus pajak yang dilakukan kantor pajak yang dimiliki wajib pajak maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak. Hal ini membuktikan bahwa dengan penerapan sensus pajak yang lebih baik lagi, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena dengan penerapan sensus pajak yang teliti akan menyebabkan wajib pajak merasa diingatkan dan terdata sesuai dengan pendapatan atau penghasilan yang digunakan.

2. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa sosialisasi pajak memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan hasil ini maka dapat dilihat bahwa semakin tingginya sosialisasi yang dilakukan pemerintah maka akan semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, sehingga dengan sosialisasi yang lebih baik lagi oleh pemerintah akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Karena dengan sosialisasi yang lebih baik lagi, karena dengan sosialisasi yang baik akan mengingatkan wajib pajak serta menambah pengetahuan wajib pajak dalam hal perpajakan, baik sistem perpajakan.

115

3. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa penerapan efektifitas sistem perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan hasil ini maka dapat dilihat bahwa semakin tingginya penerapan efektifitas sistem perpajakan maka akan semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, hal ini membuktikan bahwa kepatuhan akan pembayaran pajak dipengaruhi persepsi efektifitas sistem perpajakan.

C. Saran Hasil menyatakan bahwa pemeriksaan pajak, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan sangat penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak maka perlu adanya peningkatan pemeriksaan pajak, sanksi pajak dan kualitas pelayanan yang lebih baik, dengan demikian peneliti akan memberikan beberapa saran untuk penelitian selanjutnya: 1. Melakukan wawancara kepada responden dengan cara menanyakan apakah responden merupakan wajib pajak atau bukan. Sehingga akan menghasilkan data yang valid dan sesuai dengan kebutuhan penelitian. 2. Menambahkan jumlah variabel yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, sehingga akan menghasilkan data yang lebih baik lagi. 3. Menggunakan alat uji yang lebih baik lagi agar menghasilkan data yang akurat 4. Lebih teliti lagi dalam pemilihan variabel dan dan jumlah penyebaran yang ditambah lagi agar menciptakan data yang baik dan normal. 5. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menyajikan hasil penelitian yang lebih berkualitas lagi dengan menggambarkan secara deskriptif variabel yang akan diteliti dan memperluas objek penelitian. 116

DAFTAR PUSTAKA

Adiyati, “Pengaruh sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”, Akuntansi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Vol. 4, No. 5. Hal. 1-4, Jakarta, 2009. Basalamah, Anies S, “Perilaku Organisasi Memahami dan Mengelola Aspek Humaniora dalam Organisasi”, Edisi Ke-3, Usaha Kami, Depok, 2004. Devano, Sony dan Rahayu, Siti Kurnia, “Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu”, Kencana, Jakarta, 2006. Dewi, Sri dan Lilis Puspitawati, “Sistem Informasi Akuntansi”, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011. Dewinta, Rinta Mulia, “Pengaruh Persepsi Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional Dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta”, Akuntansi Universitas Diponegoro Vol. 1, No. 2. Hal. 1-9. Semarang, 2012. Hendarsyah, Deni, “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayana, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”, Ekonomi Akuntansi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran Vol. 2, No. 4. Hal. 3-8, Jakarta, 2009. Hutagaol, et, al, “Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak”, Jurnal Akuntabilitas Vol 6 No. 2. Hal. 1-4, 2007. Mardiasmo, “Perpajakan”, Edisi Revisi, ANDI, Yogyakarta, 2011 Nur, “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Prosedur Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB, Jurnal Profita Vol. 1, No. 3. Hal. 41-50, 2013 Rahayu, Siti Kurnia, “Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal”, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009. Resmi, Siti, ”Perpajakan Teori dan Kasus”, Salemba Empat, Jakarta, 2009 Samudra, Azhari, A., “Tax Sosialization”, Indonesia Tax Review III. Edisi 41. 2004.

95

Setyonugroho, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surabaya Tegal Sari”, Akuntansi STIE Perbanas Vol. 1, No. 5. Hal. 1-5, Surabaya, 2012. Soemitro, Rachmat dan Mardiasmo, “Perpajakan”, Edisi Revisi Ravika Aditama, Jakarta, 2003 _______, “Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan”, Bandung: PT. Eresco, 2007. Sofia, “Pengaruh Program Sensus Pajak Nasional terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Malang”, Akuntansi Universitas Brawijaya Vol. 7, No. 3. Hal. 4-8, Surabaya, 2013 Sumarsan, Thomas, “Perpajakan Indonesia, PT. Index, Jakarta, 2012. Suminarsasi, Wahyu dan Supriyadi, “Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak”, PPJK 15 Universitas Gajah Mada Vol. 5, No. 3. Hal. 1-5, Yogyakarta, 2011. Surjoputro, Djoko Slamet dan Junaedi Eko Widodo, “Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak melalui Modernisasi Administrasi Perpajakan,” dalam Robert Pakpahan dan Toyomu Yuasa, peny., Menuju Sistem dan Administrasi Perpajakan Berkelas Dunia : Studi Perpajakan di Indonesia dengan Inspirasi Pengalaman Jepang”, Kharisma, Jakarta, 2004. Surya, Rachmat, “Tinjauan Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Melalui Sensus Pajak Nasional Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama BandungBojonagara”, Akuntansi Universitas Komputer Indonesia Vol. 2, No. 1. Hal. 2-7, Bandung, 2012. Suryadi, “Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Penerimaan Pajak:Suatu Survei di Wilayah Jawa Timur”, Keuangan Publik Universitas Negeri Malang Volume 4.No.1:105-121, Malang, 2006. Tatiana Rantung, Vanessa, dan Hari, Priyo Adi, “Dampak Program Sunset Policy Terhadap Faktor–faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku Usaha di Wilayah KPP Pratama Salatiga)”, Makalah Simposium Nasional Perpajakan II. 2009 Waluyo, “Perpajakan Indonesia”, Salemba Empat, Jakarta, 2010. _______,“Perpajakan Indonesia”, Salemba Empat, Jakarta, 2010.

96

Widaningrum, Dwi Indah, “Identifikasi Kemampuan dan Kemauan Membayar Masyarakat Berpenghasilan Menengah Rendah”, Akuntansi Vol. 7, No. 7, 2007. Widayati dan Nurlis. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus Pada KPP Pratama Gambir Tiga, Makalah Simposium Nasional Akuntansi XIII. Purwokerto, 2010 Widodo, Junaedi Eko,”Memanfaatkan Data Pemeriksaan untuk Menganalisis Kepatuhan Wajib Pajak.” dalam Robert Pakpahan dan Toyomu Yuasa, peny., Menuju Sistem dan Administrasi Perpajakan Berkelas Dunia: Studi Perpajakan di Indonesia dengan Inspirasi Pengalaman Jepang”, Kharisma, Jakarta, 2004. Witono, “Peranan Pengetahuan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak”, Akuntansi dan Keuangan Volume 7, Nomor 2, Hal. 196-208, Surakarta, 2008.

97

Lampiran 1: Kuesioner Penelitian

KUESIONER

ANALISIS PENGARUH PENERAPAN SENSUS PAJAK, SOSIALISASI PAJAK DAN PERSEPSI EFEKTIFITAS SISTEM PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP WILAYAH JAKARTA Sebagai Syarat Tugas Akhir Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi pada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Disusun Oleh: Zulfakhry Nashby NIM: 207082000702

JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1435 H / 2014 M 98

Hal : Responden Yth, Peneliti adalah mahasiswa Program Strata 1 (S1) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi (Perpajakan) yang sedang menyusun skripsi sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. Nama : Zulfahri Nashby NIM

: 207082000702 Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengukur seberapa besar

pengaruh penerapan sensus pajak, sosialisasi pajak dan persepsi efektifitas sistem perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini digunakan untuk kepentingan penelitian, dan diharapkan dapat menjadi informasi bagi instansi terkait. Penulis mengharapkan kesedian Bapak/Ibu/Saudara untuk membantu penulis dalam pengisian kuesioner ini. Kualitas penelitian ini tergantung dari pengisian kuesioner Bapak/Ibu/Saudara. Oleh karena itu, penulis mengharapkan bantuan dan kerjasama untuk mengisi jawaban dalam kuesioner. Terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara yang telah meluangkan waktu guna pengisian kuesioner ini. Jakarta, 17 Februari 2014

Pembimbing I,

Prof. Dr. Abdul Hamid, MS

Pembimbing II,

Fitri Damayanti, SE., M.Si

Penulis,

Zulfakhry Nashby 99

DAFTAR PERTANYAAN KUESIONER A. Pertanyaan Umum Beri tanda ( x ) atau ( √ ) pada identitas pengenal Bapak,/Ibu/Saudara 1. Nama

:

2. Jenis Kelamin

:

Pria

Wanita

3. Umur Responden

:

20 – 24

25 – 35

>35 Tahun

4. Pendidikan Terakhir

:

D3

S2

Lainnya:……..

S1

S3

B. Pernyatan Penelitian Data pada bagian ini akan digunakan untuk keperluan analisis. Pernyataan dibawah ini untuk mengetahui pendapat anda tentang pengaruh sistem administrasi perpajakan, motivasi pegawai pajak, disiplin kerja terhadap kinerja pegawai pajak. Pada setiap pertanyaan telah disediakan bagian lima poin skala disampingnya dengan keterangan sebagai berikut: 1. Sangat setuju

(SS)

2. Setuju

(S)

3. Netral

(N)

4. Tidak Setuju

(TS)

5. Sangat tidak setuju

(STS)

Anda diminta untuk memberikan jawaban yang tersedia di samping pertanyaan sesuai dengan jawaban/keadaan anda dengan cara memberi tanda cheklist (√).

100

Pertanyaan Yang Berhubungan Dengan Penerapan Sensus Pajak (X1)

1.

2. 3.

4.

5.

6.

7.

Pernyataan STS Petugas Sensus pajak ramah dalam melakukan tugas pendataan terhadap wajib pajak Petugas sensus pajak teliti dalam melakukan pendataan terhadap wajib pajak Petugas sensus pajak memiliki kemampuan yang baik dan profesional dalam melakukan pendataan wajib pajak Pendataan yang dilakukan petugas dapat mengingatkan wajib pajak untuk membayar pajak Petugas sensus pajak memberikan informasi peraturan pajak kepada wajib pajak dengan baik Petugas sensus pajak memberikan informasi manfaat pajak kepada wajib pajak dengan baik Petugas sensus pajak menanyakan informasi penghasilan dari wajib pajak

TS

N

S

SS

Pertanyaan Yang Berhubungan Dengan Sosialisasi Pajak (X2)

1.

2.

3.

4.

5. 6. 7.

Pernyataan Pemerintah dan kantor pelayanan pajak mensosialisasikan pajak melalui media cetak dan elektronik Pemerintah dan kantor pelayanan pajak melakukan kegiatan olah raga dalam upaya peningkatan kesadaran membayar pajak Sosialisasasi pajak dilakukan dengan mengadakan kegiatan seminardan penyuluhan pada saat libur nasional Pemberitaan mengenai informasi pajak dapat membuat wajib pajak ingin membayar pajak Pemerintah dan kantor pelayanan pajak melakukan pendekatan kepada masyarakat Pemerintah dan kantor pelayanan pajak mensosialisasikan pajak melalui logo Pegawai pajak melakukan pendekatan terhadap wajib pajak

STS

TS

N

S

SS

101

Pertanyaan Yang Berhubungan Dengan Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan (X3)

1.

2. 3.

4.

5. 6. 7. 8.

Pernyataan Sistem pelaporan pajak melalui e-SPT dan e-filing dapat mempermudah wajib pajak dalam proses perpajakan Sistem pelaporan pajak melalui e-SPT dan e-filing lebih cepat Pembayaran melalui e-banking memudahkan wajib pajak melakukan pembayaran pajak dimana saja Pembayaran melalui e-banking memudahkan wajib pajak melakukan pembayaran pajak kapan saja Penyampaian SPT dapat dilakukan di berbagai tempat melalui drop box Peraturan perpajakan dapat diakses melalui internet Pendaftaran NPWP dapat dilakukan secara online Pendaftaran NPWP secara online dapat mempersingkat waktu

STS

TS

N

S

SS

Pertanyaan Yang Berhubungan Dengan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) STS 1. 2. 3.

4. 5.

TS

N

S

SS

Saya selalu tepat waktu dalam membayar pajak Saya selalu tepat waktu dalam melaporkan SPT pada kantor pajak Saya melakukan pengisian SPT dengan jujur dan lengkap, sesuai dengan aturan yang berlaku Saya tidak memiliki tunggakan pada kantor pajak Saya tidak pernah di pidana karena masalah pembayaran pajak

102

Lampiran 2: Data Mentah Jawaban Responden Penerapan Sensus Pajak (X1) No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

PSP1 4 5 3 4 4 5 4 3 4 5 3 4 5 4 3 5 3 4 5 3 3 4 5 5 3 4 4 3 5 4 4 5 3 4 5 4 3 4 5 4 3 4 5 4 4 5 3 5 5 3 4 4 5 4 4 3 4 3

PSP2 4 5 3 4 4 5 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 4 5 4 3 4 4 5 4 3 4 5 4 4 3 4 5 3 4 5 4 3 4 5 4 4 4 5 5 3 4 4 5 4 3 4 4 5 4 4 4 5 4

PSP3 4 4 4 5 5 4 3 4 5 4 4 4 5 4 4 5 3 5 5 3 3 4 5 5 3 4 4 3 5 4 5 4 4 3 4 5 4 3 4 5 4 5 5 4 3 5 4 5 4 3 3 4 5 5 4 5 4 3

PSP4 5 4 4 3 5 4 3 4 5 4 4 4 5 4 4 5 3 5 5 3 3 4 5 5 3 4 4 3 5 4 4 5 3 4 5 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 3 4 5 5 4 4 5 4

PSP5 5 4 4 3 5 4 3 4 5 4 3 5 5 4 3 5 3 4 5 3 3 4 5 5 3 4 4 3 4 3 4 5 3 4 5 4 3 4 5 4 4 4 5 5 3 4 4 5 4 3 5 4 4 4 5 5 3 4

PSP6 4 5 3 4 5 4 3 4 3 4 4 3 4 5 4 4 4 5 4 3 3 4 5 5 3 4 4 3 5 4 4 5 3 4 5 4 3 4 5 4 3 4 5 4 4 5 3 5 5 3 4 4 5 4 4 3 4 3

PSP7 5 4 4 3 5 4 3 4 5 4 3 5 5 5 4 4 4 5 4 3 3 4 5 5 3 3 5 4 4 3 4 5 3 4 5 4 3 4 5 4 4 4 5 5 3 4 4 5 4 3 4 4 5 4 4 4 5 4

Total 31 31 25 26 33 30 23 26 31 30 24 29 34 31 26 32 24 33 32 21 22 28 35 34 21 27 30 23 32 25 29 34 22 27 34 29 22 27 34 29 26 29 34 31 24 31 26 35 30 21 27 28 34 30 29 28 30 25

Rata-Rata 4,43 4,43 3,57 3,71 4,71 4,29 3,29 3,71 4,43 4,29 3,43 4,14 4,86 4,43 3,71 4,57 3,43 4,71 4,57 3,00 3,14 4,00 5,00 4,86 3,00 3,86 4,29 3,29 4,57 3,57 4,14 4,86 3,14 3,86 4,86 4,14 3,14 3,86 4,86 4,14 3,71 4,14 4,86 4,43 3,43 4,43 3,71 5,00 4,29 3,00 3,86 4,00 4,86 4,29 4,14 4,00 4,29 3,57

103

No 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

PSP1 5 3 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 3 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5

PSP2 4 4 5 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4

PSP3 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5

PSP4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4

PSP5 4 5 4 3 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4

PSP6 5 3 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 3 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5

PSP7 4 4 5 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4

Total 31 28 29 30 28 30 29 29 28 27 29 29 29 31 29 28 31 32 30 28 29 29 30 30 28 29 31 30 31

Rata-rata 4,43 4,00 4,14 4,29 4,00 4,29 4,14 4,14 4,00 3,86 4,14 4,14 4,14 4,43 4,14 4,00 4,43 4,57 4,29 4,00 4,14 4,14 4,29 4,29 4,00 4,14 4,43 4,29 4,43

104

Sosialisasi Pajak (X2) No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

SP1 4 5 3 4 4 5 3 4 4 4 3 5 5 5 4 4 4 4 5 3 4 4 5 5 4 3 5 4 4 3 4 4 4 5 4 5 3 4 4 5 3 4 5 3 4 4 3 3 4 4 5 3 5 4 4 5 4 5 3 4 3 4

SP2 4 5 3 4 5 4 3 4 4 4 3 5 5 5 4 4 4 5 4 3 3 4 5 5 3 3 5 3 5 3 4 5 3 4 5 4 3 4 4 5 4 4 5 4 3 5 4 4 4 3 4 4 5 5 3 4 4 3 5 3 4 5

SP3 4 5 3 4 5 4 3 4 4 5 4 3 4 5 3 5 4 5 4 3 3 4 5 5 4 4 4 3 5 4 4 5 3 4 4 5 4 3 4 5 3 4 5 4 3 5 3 4 5 3 3 4 5 5 3 4 4 3 5 4 4 4

SP4 4 5 3 4 5 4 3 4 4 5 4 3 4 4 4 4 3 4 5 3 4 4 5 5 3 3 5 4 4 3 4 5 3 4 5 4 3 4 5 4 3 4 5 4 4 5 3 5 5 3 4 4 5 4 4 3 4 3 5 3 4 5

SP5 5 4 4 3 5 4 3 4 5 4 3 5 4 4 4 5 3 4 5 3 4 4 5 5 3 3 4 3 5 4 4 5 3 4 5 4 3 4 5 4 4 4 5 5 3 4 4 5 4 3 4 4 5 4 4 4 5 4 4 3 4 5

SP6 5 4 4 3 5 4 3 4 5 4 3 5 5 5 4 4 4 5 4 3 3 4 5 5 3 3 5 4 4 3 4 5 3 4 5 4 3 4 4 5 4 4 5 4 3 5 4 4 4 3 4 4 5 5 3 4 4 3 5 3 4 5

SP7 4 5 3 4 5 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 3 3 4 5 5 4 3 5 3 5 3 4 5 3 3 4 5 4 3 5 4 3 3 4 4 3 5 3 4 5 3 4 4 5 4 3 3 4 3 5 3 4 4

Total 30 33 23 26 34 29 21 28 31 30 24 30 31 32 27 30 25 31 32 21 24 28 35 35 24 22 33 24 32 23 28 34 22 28 32 31 23 26 31 32 24 27 34 28 23 33 24 29 31 22 28 27 35 31 24 27 29 24 32 23 27 32

Rata-Rata 4,29 4,71 3,29 3,71 4,86 4,14 3,00 4,00 4,43 4,29 3,43 4,29 4,43 4,57 3,86 4,29 3,57 4,43 4,57 3,00 3,43 4,00 5,00 5,00 3,43 3,14 4,71 3,43 4,57 3,29 4,00 4,86 3,14 4,00 4,57 4,43 3,29 3,71 4,43 4,57 3,43 3,86 4,86 4,00 3,29 4,71 3,43 4,14 4,43 3,14 4,00 3,86 5,00 4,43 3,43 3,86 4,14 3,43 4,57 3,29 3,86 4,57

105

No 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

SP1 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 3 5 4 5 4 3 3 4 5 3 4 4 3

SP2 3 4 5 4 3 4 4 5 4 4 5 4 3 5 4 4 4 3 4 4 5 3 4 4 3

SP3 4 4 4 4 5 4 3 4 3 4 5 4 4 3 4 3 4 4 4 4 5 5 4 4 4

SP4 3 4 5 4 3 4 5 4 3 4 5 4 4 5 3 5 5 3 4 4 5 3 4 4 3

SP5 3 4 5 4 3 4 5 4 4 4 5 5 3 4 4 5 4 3 4 4 5 3 4 3 4

SP6 3 4 5 4 3 4 4 5 4 4 5 4 3 5 4 4 4 3 4 4 5 3 4 4 3

SP7 4 4 3 5 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 5 4 3 3 3 4 4 4 5

Total 24 28 32 29 26 29 28 30 25 29 34 29 24 30 26 30 30 23 26 27 33 24 28 27 25

Rata-Rata 3,43 4,00 4,57 4,14 3,71 4,14 4,00 4,29 3,57 4,14 4,86 4,14 3,43 4,29 3,71 4,29 4,29 3,29 3,71 3,86 4,71 3,43 4,00 3,86 3,57

106

Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan (X3) No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

PES1 5 4 4 3 4 5 4 3 5 4 3 3 4 4 3 5 3 4 5 3 4 4 5 4 3 3 4 3 5 3 4 5 3 4 4 5 4 3 4 5 3 4 4 4 4 5 4 5 5 3 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5

PES2 5 4 4 3 4 5 4 3 4 5 4 5 5 4 3 5 4 5 4 3 3 4 5 5 4 5 4 3 5 3 4 5 3 4 4 5 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 4 4 5 3 5 5 4 5 3 5 4 4 3 3 4 4

PES3 5 4 4 3 4 5 4 3 4 5 3 5 4 5 4 4 4 4 5 3 4 4 5 4 3 5 5 4 4 4 4 5 3 4 4 5 4 3 5 5 4 5 5 4 3 5 3 4 4 3 4 5 4 5 3 5 4 4 3 3 4 5

PES4 5 4 4 3 4 5 4 3 5 4 3 3 4 4 3 5 3 4 5 3 4 4 5 4 3 3 4 3 5 3 4 5 3 4 4 5 4 3 5 4 4 5 5 5 3 4 3 5 4 3 5 4 4 5 3 4 3 4 3 4 5 4

PES5 4 5 3 4 4 5 4 3 5 4 3 3 4 5 4 4 3 5 4 3 3 4 5 4 4 3 5 4 4 4 5 4 4 3 4 5 4 3 4 5 4 5 5 4 3 5 4 5 4 3 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5

PES6 4 5 3 4 4 5 4 3 4 5 4 4 5 4 3 5 4 5 4 3 3 4 5 4 4 4 4 3 5 4 5 4 4 3 4 5 4 3 4 5 3 5 4 5 4 4 4 4 5 3 4 4 4 5 4 5 4 3 4 5 4 4

PES7 4 5 3 4 4 5 4 3 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 3 4 4 5 5 4 3 5 4 4 3 5 4 4 3 4 5 4 3 5 4 3 3 4 4 3 5 3 4 5 3 4 4 4 5 4 5 3 4 4 5 4 5

PES8 4 5 3 4 4 5 4 3 4 5 3 4 4 4 3 5 3 4 5 3 4 4 5 4 3 3 4 3 5 3 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 3 4 4 4 5 4 5 4

Total 36 36 28 28 32 40 32 24 35 37 27 31 35 35 27 37 28 35 37 24 29 32 40 34 28 29 35 27 37 27 35 37 27 29 32 39 32 25 35 37 28 35 37 35 28 36 29 35 36 26 34 37 34 39 28 36 30 31 30 34 34 36

Rata-Rata 4,50 4,50 3,50 3,50 4,00 5,00 4,00 3,00 4,38 4,63 3,38 3,88 4,38 4,38 3,38 4,63 3,50 4,38 4,63 3,00 3,63 4,00 5,00 4,25 3,50 3,63 4,38 3,38 4,63 3,38 4,38 4,63 3,38 3,63 4,00 4,88 4,00 3,13 4,38 4,63 3,50 4,38 4,63 4,38 3,50 4,50 3,63 4,38 4,50 3,25 4,25 4,63 4,25 4,88 3,50 4,50 3,75 3,88 3,75 4,25 4,25 4,50

107

No 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

PES1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5

PES2 4 5 5 5 4 4 4 3 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 3 5 5 5

PES3 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 3 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5

PES4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4

PES5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5

PES6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4

PES7 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4

PES8 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 3 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5

Total 32 36 33 34 32 33 31 32 33 36 34 33 34 34 36 32 33 36 35 36 34 31 36 35 37

Rata-Rata 4,00 4,50 4,13 4,25 4,00 4,13 3,88 4,00 4,13 4,50 4,25 4,13 4,25 4,25 4,50 4,00 4,13 4,50 4,38 4,50 4,25 3,88 4,50 4,38 4,63

108

Kepatuhan Wajib Pajak (Y) No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

KWP1 4 5 3 4 5 4 3 4 5 4 3 4 5 4 4 5 3 5 5 3 4 4 5 4 4 3 4 3 5 3 4 5 3 4 4 5 4 3 4 5 3 4 4 4 4 5 4 5 5 3 3 4 5 4 3 3 4 3 5 3 4 4

KWP2 4 5 3 4 5 4 3 4 5 4 4 4 5 5 3 4 4 5 4 3 4 4 5 4 4 4 5 4 4 3 4 5 3 4 4 5 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 4 4 5 3 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5

KWP3 5 4 4 3 5 4 3 4 5 4 4 4 5 4 4 5 3 5 5 3 3 4 5 5 3 4 4 3 5 4 4 5 3 4 4 5 4 3 5 5 4 5 5 4 3 5 3 4 4 3 4 4 5 5 4 3 4 3 5 3 4 4

KWP4 4 4 4 5 4 4 5 3 5 4 4 4 5 4 4 5 3 5 5 3 3 4 5 5 3 4 4 3 5 4 5 4 4 3 4 5 4 3 4 5 4 5 5 4 3 5 4 5 4 3 3 4 5 5 4 5 4 3 5 3 4 3

KWP5 5 4 4 3 5 4 3 4 5 4 4 4 5 4 4 5 3 5 5 3 3 4 5 5 3 4 4 3 5 4 4 5 3 4 5 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 3 4 5 5 4 4 5 4 4 4 3 4

Total 22 22 18 19 24 20 17 19 25 20 19 20 25 21 19 24 16 25 24 15 17 20 25 23 17 19 21 16 24 18 21 24 16 19 21 24 19 16 22 24 18 22 23 21 18 23 19 23 22 15 17 21 25 24 19 19 21 17 23 18 19 20

Rata-Rata 4,40 4,40 3,60 3,80 4,80 4,00 3,40 3,80 5,00 4,00 3,80 4,00 5,00 4,20 3,80 4,80 3,20 5,00 4,80 3,00 3,40 4,00 5,00 4,60 3,40 3,80 4,20 3,20 4,80 3,60 4,20 4,80 3,20 3,80 4,20 4,80 3,80 3,20 4,40 4,80 3,60 4,40 4,60 4,20 3,60 4,60 3,80 4,60 4,40 3,00 3,40 4,20 5,00 4,80 3,80 3,80 4,20 3,40 4,60 3,60 3,80 4,00

109

No 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

KWP1 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 3 5 4 4 4 4

KWP2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5

KWP3 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 3 4 4 3 4 4

KWP4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5

KWP5 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5

Total 20 23 20 19 21 21 20 18 20 20 21 20 20 22 21 20 23 21 22 18 22 20 20 21 23

Rata-Rata 4,00 4,60 4,00 3,80 4,20 4,20 4,00 3,60 4,00 4,00 4,20 4,00 4,00 4,40 4,20 4,00 4,60 4,20 4,40 3,60 4,40 4,00 4,00 4,20 4,60

110

Lampiran 3: Hasil Pengolahan Data SPSS 20.0 Penerapan Sensus Pajak (X1) Case Processing Summary N % Valid 87 100.0 a Cases Excluded 0 .0 Total 87 100.0 a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .839 7 Item Statistics Mean Std. Deviation 4.13 .728 4.14 .613 4.20 .662 4.00 .665 4.09 .693 4.11 .706 4.14 .650

PSP1 PSP2 PSP3 PSP4 PSP5 PSP6 PSP7

Scale Mean if Item Deleted PSP1 PSP2 PSP3 PSP4 PSP5 PSP6 PSP7

Mean 28.80

24.68 24.67 24.61 24.80 24.71 24.69 24.67

N 87 87 87 87 87 87 87

Item-Total Statistics Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Total Correlation 8.081 8.783 8.962 8.764 8.556 8.403 8.364

Scale Statistics Variance Std. Deviation 11.345 3.368

.660 .601 .491 .544 .570 .597 .680

Cronbach's Alpha if Item Deleted .805 .816 .832 .824 .820 .816 .803

N of Items 7

111

Sosialisasi Pajak (X2) Case Processing Summary N % Valid 87 100.0 a Cases Excluded 0 .0 Total 87 100.0 a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .866 7 Item Statistics Mean Std. Deviation 4.07 .712 4.02 .731 4.02 .698 4.01 .739 4.06 .705 4.03 .723 3.89 .722

SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 SP6 SP7

Scale Mean if Item Deleted SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 SP6 SP7

Mean 28.10

24.03 24.08 24.08 24.09 24.05 24.07 24.22

N 87 87 87 87 87 87 87

Item-Total Statistics Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Total Correlation 11.429 9.656 11.121 10.084 10.556 9.902 10.987


.434 .844 .518 .723 .649 .792 .526

Cronbach's Alpha if Item Deleted .874 .817 .863 .835 .845 .825 .862

N of Items 7

112

Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan (X3) Case Processing Summary N % Valid 87 100.0 a Cases Excluded 0 .0 Total 87 100.0 a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .858 8 Item Statistics Mean Std. Deviation 4.08 .669 4.17 .719 4.18 .691 4.03 .706 4.15 .638 4.11 .599 4.09 .640 4.11 .637

PES1 PES2 PES3 PES4 PES5 PES6 PES7 PES8

Scale Mean if Item Deleted PES1 PES2 PES3 PES4 PES5 PES6 PES7 PES8

Mean 32.94

28.86 28.77 28.76 28.91 28.79 28.83 28.85 28.83

N 87 87 87 87 87 87 87 87

Item-Total Statistics Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Total Correlation 10.609 10.714 11.022 10.457 11.329 11.261 11.338 11.679


.710 .620 .577 .699 .561 .629 .557 .474

Cronbach's Alpha if Item Deleted .829 .839 .844 .829 .846 .839 .847 .855

N of Items 8

113

Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Case Processing Summary N % Valid 87 100.0 a Cases Excluded 0 .0 Total 87 100.0 a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .826 5

KWP1 KWP2 KWP3 KWP4 KWP5

Item Statistics Mean Std. Deviation 4.08 .669 4.17 .719 4.18 .691 4.03 .706 4.15 .638

Scale Mean if Item Deleted KWP1 KWP2 KWP3 KWP4 KWP5

Mean 20.62

16.54 16.45 16.44 16.59 16.47

N 87 87 87 87 87

Item-Total Statistics Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Total Correlation 4.437 4.529 4.621 4.385 5.113


.720 .610 .611 .686 .482

Cronbach's Alpha if Item Deleted .762 .794 .794 .771 .827

N of Items 5

114

Hasil Uji Regresi Linier Berganda

PSP SP PES KWP Valid N (listwise)

Descriptive Statistics N Minimum Maximum 87 3.00 5.00 87 3.00 5.00 87 3.00 5.00 87 3.00 5.00 87

Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)

N

Mean Std. Deviation 4.1152 .48179 4.0152 .53470 4.1202 .47037 4.0989 .50474

KWP PSP SP PES KWP PSP SP PES KWP PSP SP PES

Correlations KWP 1.000 .821 .743 .707 . .000 .000 .000 87 87 87 87

R Square

Model Summary Adjusted R Square

PSP .821 1.000 .759 .710 .000 . .000 .000 87 87 87 87

SP .743 .759 1.000 .585 .000 .000 . .000 87 87 87 87

PES .707 .710 .585 1.000 .000 .000 .000 . 87 87 87 87

b

Model

R a

1 .856 .732 a. Predictors: (Constant), PES, SP, PSP b. Dependent Variable: KWP

Std. Error of the Estimate

.723

Durbin-Watson

.26574

2.246

a

Model Regression 1

Sum of Squares 16.049

Residual Total

ANOVA df

3

Mean Square 5.350

5.861

83

.071

21.910

86

F 75.757

Sig. b .000

a. Dependent Variable: KWP b. Predictors: (Constant), PES, SP, PSP a

Coefficients Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B Std. Error Beta

Model

1

(Constant)

.120

.272

PSP SP PES

.486 .244 .243

.106 .083 .087

.464 .258 .226

t

Sig.

Collinearity Statistics Tolerance

.441

.661

4.590 2.944 2.793

.000 .004 .006

.316 .419 .490

VIF 3.167 2.387 2.039

115

a. Dependent Variable: KWP

116

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test PSP SP N 87 87 Mean 4.1152 4.0152 a,b Normal Parameters Std. Deviation .48179 .53470 Absolute .141 .116 Most Extreme Differences Positive .084 .116 Negative -.141 -.087 Kolmogorov-Smirnov Z 1.317 1.082 Asymp. Sig. (2-tailed) .062 .192 a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data.

PES 87 4.1202 .47037 .149 .093 -.149 1.389 .042

KWP 87 4.0989 .50474 .095 .095 -.081 .885 .414

117

118

Disusun oleh: Zulfakhry Nashby NIM:

Recommend Documents