Disusun Oleh: Muhammad Rizky

“POLA KOMUNIKASI PANITIA PENGAWAS PEMILU (PANWASLU) KECAMATAN MAMPANG PRAPATAN DALAM PENGAWASAN PEMILU LEGISLATIF 2014.” Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Komunikasi Islam (S.Kom.I)

Disusun Oleh: Muhammad Rizky 108051000149

JURUSAN KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1436 H / 2014 M

ABSTRAK Muhammad Rizky Pola Komunikasi Panitia Pengawas Pemilu (panwaslu) Kecamatan Mampang Prapatan Dalam Pengawasan Pemilu Legislatif 2014. Sebagai orang yang baru mengetahui pemilu sangat penting untuk mengetahui dan mempelajari serta memahami apa yang harus dilakukan ketika mengawasi pemilu. Semakin banyak ilmu pengetahuan tentang pemilu yang diperoleh maka akan banyak juga manfaat yang akan diraih. Oleh karena itu, para ppl dapat mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh panwas kota agar dapat membantu memperkenalkan tentang pemilu. Panitia pengawas pemilu tingkat kecamatan pertama kali ada pada tahun 2004 dan awalnya hanya ada satu orang panitia pengawas pemilu yang dibantu oleh kapolsek diwilayah kecamatan mampang prapatan, namun pada pemilu selanjutnya baru mulai ada 2 anggota panwascam dan pengawas pemilu disetiap kelurahan 1 orang dan sekarang pengawas pemilu disetiap kelurahan ada lebih dari 1 orang pada setiap kelurahan. Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah pertama, mengetahui pola komunikasi panitia pengawas pemilu. Kedua, mengetahui metode yang dilakukan oleh panwaslu dalam melakukan pengawasan. Sedangkan pertanyaan peneliti adalah pertama, bagaimana pola komunikasi yang dilakukan dalam pengawasn pemilu? Kedua, metode apa saja yang dilakukan panwaslu dalam melakukan pengawasan? Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu memaparkan seluruh data yang diperoleh dari hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penulis mengadakan observasi langsung kelapangan dan mewawancarai panwascam dan ppl serta mengumpulkan file-file dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini guna memperoleh data yang lebih akurat. Proses pengawasan panwascam dan ppl di kecamatan mampang prapatan, pola roda ini berlaku pada sesi rapat koordiasi mingguan yang merupakan suatu komunikasi tatap muka, di mana panwascam memberikan materi kepada ppl dalam jumlah yang besar, dengan materinya mengenai pemilu.sedangkan pada sesi sharing-sharing yang sering dilakukan secara berkelompok di rumah ketua panwascam, menggunakan pola bintang dimana semua anggota berkomunikasi dengan semua anggota (panwascam-ppl, ppl-panwascam, ppl-ppl). Hubungan ini merupakan hubungan paling efektif. Ppl dapat mengadakan hubungan yang tidak terbatas. Pembina dapat mengetahui apakah materi-materi yang telah disampaikan dapat dimengerti dan diterima oleh ppl. Metode yang digunakan panitia pengawas pemilu kecamatan mampang prapatan dalam mengawasi pemilu yakni ATM (awasi, teliti, dan mencatat) jadi setiap temuan yang didapat dilapangan ketika pengawasan dijadikan laporan A1 yang dilaporkan setiap minggunya ketika rapat koordinasi mingguan akan tetapi jika temuan tersebut berupa pelanggaran pidana maka pada saat itu juga harus dilaporkan kepada panwascam berupa bukti-bukti yang didapat.

i

KATA PENGANTAR

Bismillah al rahman al rahim Dengan perasaan senang dan bangga atas selesainya skripsi ini, penulis memanjatkan untaian kalimat puja dan puji beriring syukur secara tulus hanya pantas dipersembahkan kepada Allah Subhanah wa Ta’ala. Dialah zat Maha agung yang telah menciptakan manusia dan seluruh ciptaan-Nya baik di bumi maupun di langit, menjadikan agama sebagai cahaya untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada-Nya. Dan yang selalu ada ketika manusia fana. Sholawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada manusia terbaik yang dengan segenap daya dan upaya-Nya sukses menunjukan manusia pada cahaya Ilahi dan menyelamatkan mereka dari kegelapan serta meletakkan pondasi yang kuat bagi peradaban manusia. Perjalanan menempuh sarjana bagi penulis memang tidak semudah yang dibayangkan. Berbagai halangan yang merintangi baik selama perkuliahan maupun dalam penyelesaian skripsi ini selalu ada. Namun dengan kekuasaannya, Allah memperlihatkan kasih sayangnya dengan caranya sendiri sehingga penulis diberikan kekuatan fisik dan psikis untuk mampu menyelesaikan skripsi ini sesuai ketentuan tradisi akademik. Dalam hal ini penulis mengangkat tema tentang “Pola Komunikasi Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU) Kecamatan Mampang Prapatan Dalam Pengawasan Pemilu Legislatif 2014”. Skripsi ini disusun untuk menambah khazanah keilmuan dan pengembangan wacana politik di Indonesia

ii

khusus-Nya dalam momentum yang diadakan 5 tahun satu kali yaitu pemilu, baik pemilu gubernur, pemilu legislatif dan pemilu presiden. Atas selesainya skripsi ini, penulis sangat berterimaksih kepada semua pihak yang telah memberikan peranan penting dan kontribusi berharga terhadap penulis, baik selama penyusunan skripsi ini maupun ketika menjalani masa perjuangan di kampus tercinta sampai menempuh jenjang pendidikan sarjana. Dengan segala kerendahan hati, penulis menghanturkan rasa terimaksih dari lubuk hati terdalam atas kerjasama yang manis ini kepada mereka: Akhirnya penulis sadar betul berhutang budi kepada mereka yang telah memberikan kontribusi yang berharga selama penulis menempuh jenjang pendidikan sarjana dan penyelesaian skripsi ini. Mereka adalah: 1. Kedua orang tuaku tercinta, Baba Amsir dan Nyak Amsanih, yang telah merelakan diri dijadikan Tuhan sebagai tempat untuk melahirkan dan membesarkan hambanya ini. Dengan tanpa terkecuali ini merupakan sebuah kado pertama yang bisa diberikan kepada orang tua tercinta. Tanpa mereka penulis mustahil bisa mengenyam pendidikan setinggi ini. Merekalah sesungguhnya yang telah berhasil melewati masa-masa sulit dengan segala kesabarannya. Abangku, Kakakku dan Adikku satu-satunya yang sangat aku sayangi yang selalu dan tidak pernah bosan memberikan dukungan agar dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai tanggung jawab moral bagi penulis. Penulis berharap skripsi ini menjadi salah satu batu loncatan untuk meraih kesuksesan akademik yang lebih tinggi lagi sebagaimana selalu diimpikan keduanya.

iii

2. Guru-guruku, KH. Hamim Djazuli (Gus Miek), KH. Saymsul Ma’arif Hamzah (Gus Arif), dan Muhammad Fatih Farha Lubbi (Gus Lubi). Terimakasih

telah

memberikan

dukungan

untuk

penulis

dalam

menyelesaikan Tugas Akhir ini. 3. Dr. H. Arief Subhan M.A, Selaku Dekan Fakultas Ilmu Dakhwah dan Ilmu Komunikasi, Dr. Suparto, M,Ed, Ph.D. Selaku Wadek I bidang akademik, Drs. Jumroni, M.Si, Selaku Wadek II bidang administrasi umum, dan Dr. Sunandar, M.Ag, Selaku Wadek III bidang kemahasiswaan, beliaubeliaulah yang telah berusaha memberikan dan menciptakan lingkungan intelektual yang kondusif serta menyediakan sarana berikut fasilitas memadai yang memungkinkan penulis khususnya, dan mahasiswa Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi umumnya mampu mengembangkan kreatifitas berfikir hingga taraf yang maksimal. 4. Bapak Rachmat Baihaki M.A, selaku Ketua Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) dan Ibu Fita Fathurokhmah, M.Si selaku Sekertaris jurusan yang telah memberikan masukan dan saran yang berharga pada draft awal pengajuan skripsi ini. Semoga kerja kerasnya bisa membantu Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam menjadi salah satu jurusan terfavorit di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini. 5. Drs. Cecep Castra Wijaya, M.A, selaku dosen pembimbing akademik serta pembimbing skripsi yang sudi meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan waktu berkonsultasi, pengarahan kepada penulis serta menyumbangkan ide-idenya yang brilian dalam penulisan skripsi ini.

iv

6. Semua Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan pelayanan pengetahuan dengan profesional, memberikan ruang diskusi yang dialogis, terbuka dan meberikan kebebasan berfikir pada setiap pokok bahasan yang disampaikan, telah memberikan sengatan intelektual dengan penuh rasa saling menghargai, terbuka, dan menjunjung tinggi kebebasan intelektual, dengan tetap bertumpu pada kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku. Mereka juga telah memberikan apresiasi terhadap aneka ragam pikiran yang muncul sehingga memungkinkan terjadinya pendewasan intelektual dan bisa mengetahui serta mamahami bagaimana menjadikan hidup ini lebih bermakna. 7. Ketua Panwascam Kecamatan Mampang Prapatan Ust Anas Kurdi M.A, Ust Munawir M.A dan H. Abdul Rofiq sebagai Anggota Panwascam, yang telah memberikan izin melakukan penelitian skripsi dan untuk seluruh ppl disetiap Kelurahan di Kecamatan Mampang Prapatan yang telah membantu peneliti dalam penyelesaian skripsi. 8. Segenap pimpinan dan karyawan Perpustakaan Utama dan Perpustakaan Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang telah melayani penulis dalam mempergunakan buku-buku dan literatut yang penulis butuhkan selama penyusunan skripsi ini. 9. Teman-teman super keren Bang Akbar Soge, Opank, Eky, Mas Aziz, Bang Syarif, Kak Hens, Rolan, Slash, Petruk, Sendi, Akmal, Bonte, Zikok, Renita,

Keluarga

Kafa

House

v

Management.

Terimakasih

atas

kebersamaan dan canda tawa kita selama ini. Kerja sama serta kebersamaan hanya bisa penulis gambarkan dengan satu kata, kalian memang Oke... 10. Teman-temanku seangkatan di program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI 2008) dan kawan-kawan HMI Komfakda yang selalu menemani dan berdiskusi dalam belajar. Semoga segala partisipasi, dukungan dan motivasi serta doa kepada penulis dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang berlipat ganda. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat berguna bagi wacana keilmuan. Akhirnya kepadanyalah segala urusan akan kembali dan kepadanyalah kita memohon hidayah dan taufiq serta ampunan.

Jakarta, 29 November 2014

Muhammad Rizky

vi

DAFTAR ISI ABSTRAK ................................................................................................ KATA PENGANTAR............................................................................... DAFTAR ISI.............................................................................................. BAB I

BAB II

i ii vii

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ....................................................... B. Pembatasan dan Perumusan Masalah ................................... C. Tujuan dan Manfaat Penelitian............................................. D. Metodologi Penelitian .......................................................... 1. Pendekatan Penelitian..................................................... 2. Subjek dan Objek Penelitian........................................... 3. Teknik Pengumpulan Data ............................................. 4. Teknik Analisa Data ....................................................... 5. Tempat Penelitian dan Waktu Penelitian........................ E. Tinjauan Pustaka .................................................................. F. Sistematika Penulisan ...........................................................

1 5 6 7 7 8 8 9 10 11 12

TINJAUAN TEORITIS A. Ruang Lingkup Komunikasi................................................. 1. Pengertian Pola Komunikasi .......................................... 2. Unsur-Unsur Komunikasi............................................... 3. Bentuk-bentuk Komunkasi ............................................. 4. Tekhnik Komunikasi ...................................................... 5. Jenis-jenis Pola Komunikasi........................................... B. Panwaslu .............................................................................. 1. Pengertian Panwaslu....................................................... 2. Tugas dan Wewenang Panwaslu .................................... 3. Kewajiban Panwaslu....................................................... C. Pemilu................................................................................... 1. Pengertian pemilu ........................................................... 2. Tahapan-tahapan dalam pemilu...................................... 3. Penyelenggara-penyelenggara Pemilu............................

14 14 17 19 22 22 26 26 27 30 31 31 33 35

BAB III GAMBARAN UMUM PANITIA PENGAWAS PEMILU A. Profile Panitia Pengawas Pemilu.......................................... 1. Latar Belakang Panitia Pengawas Pemilu ...................... 2. Visi dan Misi Panitia Pengawas Pemilu ......................... 3. Struktur Organisasi Panitia Pengawas Pemilu................ 4. Program Kegiatan Panitia Pengawas Pemilu ................. B. Gambaran Pemilih Kecamatan Mampang Prapatan Dalam Pemilihan Legislatif 2014..................................................... 1. Pemilih Berdasarkan Geografis Wilayah ....................... 2. Pemilih Berdasarkan Demografis Wilayah ....................

vii

40 40 43 48 51 52 52 53

BAB IV TEMUAN DAN ANALISIS DATA A. Pola Komunikasi Panwaslu Kecamatan Mampang Prapatan Dalam Pengawasan Pemilu Legislatif 2014..................................... 55 B. Metode Panwaslu Kecamatan Mampang Prapatan Dalam Pengawasan Pemilu Legislatif 2014..................................... 66 BAB V PENUTUP A. Kesimpulan ..................................................................................... 70 B. Saran................................................................................................ 72 DAFTAR PUSTAKA ................................................................................ DAFTAR LAMPIRAN

viii

74

BAB I PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang Masalah Manusia adalah makhluk sosial yang hanya dapat hidup, berkembang, dan

berperan sebagai manusia dengan berhubungan dengan manusia lain. Salah satu cara terpenting untuk berhubungan dan bekerja sama dengan manusia lain adalah menggunakan komunikasi. Komunikasi merupakan aktifitas dasar manusia. Melalui komunikasi manusia dapat saling berhubungan satu sama lain dalam kehidupan sehari-sehari, di rumah, tempat kerja, pasar, masyarakat atau dimanapun manusia berada. Tidak ada manusia yang tidak terlibat dalam komunikasi. Menurut perspektif agama, komunikasi sangat penting peranannya bagi kehidupan manusia dalam bersosisal. Manusia dituntut agar pandai dalam berkomunikasi. Hal ini dijelaskan dalam al-qur’an surat Ar-Rahman ayat 1-4 :

(4) َ‫( ﻋَ ﻠﱠ َﻣ ُﮫ ا ْﻟ َﺑﯾَﺎن‬3) َ‫( ﺧَ ﻠَقَ ْاﻹِﻧْﺳَﺎن‬2) َ‫( ﻋَ ﻠﱠ َم ا ْﻟﻘُرْ آن‬1) ُ‫اﻟرﱠ ﺣْ ﻣَن‬ Artinya : “(Tuhan) yang maha pemurah, yang telah mengajarkan Al Qur’an. Dia menciptakan manusia. Mengajarnya pandai berbicara.” Komunikasi dalam kehidupan manusia semakin dirasakan urgensinya, bukan saja disebabkan kemajuan teknologi, tetapi hasrat sosial yang terdapat dalam diri manusia, karena komunikasi merupakan hal yang mendalam di kehidupan manusia. Manusia tidak bisa berinteraksi jika tidak berkomunikasi. Komunikasi merupakan aktivitas yang tidak terpisahkan dari keseharian manusia di berbagai bidang, termasuk dalam aktivitas politik. Berbagai fenomena

1

2

modern menunjukan kepada kita, peran dan fungsi komunikasi politik yang semakin penting.1 Politik merupakan salah satu kegiatan penting bagi manusia, karena suatu negara yang memiliki masyarakat yang beragam atau bermacammacam kebudayaan, suku, dan bahasa seperti indonesia ini, dituntut untuk memiliki struktur organisasi kepemimpinan yang langsung. Pemilihan umum telah dilakukan berulang kali di Indonesia, Tetapi proses yang dilaluinya dalam rentang waktu sejak orde lama, orde baru, hingga orde reformasi, tampak memperlihatkan kualitas komunikasi politik yang bervariasi.2 Pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam negara kesatuan republik indonesia, diharapkan menjaring para wakil rakyat serta presiden dan wakilnya yang memiliki integritas, kompeten, memegang amanah dan visioner sehingga bangsa Indonesia menemukan kembali harkat dan martabatnya sebagai bangsa yang disegani masyarakat dunia. Ketika mantan presiden BJ. Habibie pertama kali mengeluarkan gagasan agar bangsa Indonesia perlu melakukan pemilihan presiden secara langsung, disusul pemilihan gubernur dan kepala daerah, disitulah kelak rakyat benar-benar akan memepergunakan hak dan kedaulatanya. Kini pemilihan secara langsung presiden, calon legislatif, gubernur, bupati dan walikota benar-benar sudah terjadi.

1

Heryanto. Gun Gun, Komunikasi Politik di Era Indoneia Citra, (Jakarta: PT Lasswell Vistiama, 2010), H.3. 2 Asep Saefuloh Muhtadi, Komunikasi Politik Indonesia, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2008), h. 145.

3

Ada orang yang kecewa dan ada orang yang gembira, itu wajar. Tetapi yang penting bangsa Indonesia sudah selangkah lebih maju dalam praktek demokrasi.3 Pesta demokrasi yang dilakuakan setiap lima tahun sekali kini kita rasakan kembali, semua elemen masyarakat berlomba-lomba untuk menilai pemimpin yang pantas untuk menjadi wakil rakyat yang siap menampung aspirasi rakyatnya, mulai dari masyarakat yang berkecimpung langsung dalam pesta demokrasi ini maupaun yang ikut serta menilai melalui media sosial. Paratai-partai politik menyiapkan calon-calonnya yang akan diusung untuk menjadi wakil rakyat, baik calon legislatif DPR-RI, DPRD serta DPD-RI yang mengusungkan dirinya sebagai calon tanpa dukungan dari partai politik manapun. Semua calon legislatif pun menyiapkan persiapan-persiapan untuk menghadapi pesta demokrasi ini. mulai dari menyiapkan visi, misi, serta logistik-logistik guna kelancaran dalam bersosialisasi kepada masyarakat. Warna warni bendera, sepanduk serta baliho yang menempel di pepohonan dan tiang listrik pinggir jalan maupun di dalam gang seakan menjadi pemandangan yang wajar pada pesta demokrasi yang diadakan setiap lima tahun sekali ini. Namun dibalik kemeriahan pesta demokrasi ini ada beberapa hal yang harus dipatuhi oleh setiap calon legislatif dalam melakukan kampanye, baik dalam bidang administratif maupun kode etik. Karena setiap calon legislatif yang melakukan kampanye di setiap daerah, ada panitia pengawas pemilu yang ikut serta mengawasi jalannya pemilu. Oleh karena itu baiknya calon legislatif maupun

3

R. Siti Zuhro. Dkk, jurnal demokrasi dan HAM, Demokrasi dan pilkada, h.3.

4

panitia pengawas pemilu harus adanya komunikasi yang baik agar tidak terjadi kesalah pahaman antara ke dua belah pihak. Sebagai institusi negara, pengawas pemilu memiliki peran yang vital untuk ikut serta mendorong bagi berlangsungnya proses pemilu yang adil, karena lembaga ini memiliki legalitas untuk memproses berbagai bentuk pelanggaran pemilu, namun untuk mengoptimalkan peran pengawas pemilu membutuhkan peran serta masyarakat, yaitu keberanian dan kesediaan masyarakat untuk melapor pada pengawas pemilu jika terjadinya pelanggaran, oleh karena itu perlu menjalin kerjasama dengan semua elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawasi jalannya pemilu ini, sehingga terhindar dari hal-hal yang merusak jalannya pemilu. Mencermati konfigurasi dan konstelasi politik menjelang dan saat pemilu 2014, semua pihak dituntut untuk mempersiapkan diri secara lebih baik, dan berkompetisi secara sehat, elegan, dan sportif yang harus diwujudkan dalam sikap “siap kalah dan siap menang dengan terhormat dan bermartabat”. Tampaknya seluruh steakholder pemilu, khususnya masyarakat sangat mengharapkan pemilu berlangsung dalam suasana kondusif dan sehat, meskipun terjadi kompetisi yang ketat. Oleh karenanya, segala tindakan atau manuver politik yang hendak mengotori dan mencederai pemilu 2014 dengan cara-cara tidak terpuji untuk meraih dukungan politik, dipastikan tidak akan mendapat simpati dari masyarakat luas. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pola komunikasi yang dilakukan

5

oleh panitia pengawas pemilu dalam mengawasi pemilu lagislatif dan peneliti memberi judul “POLA KOMUNIKASI PANITIA PENGAWAS PEMILU (PANWASLU)

KECAMATAN

MAMPANG

PRAPATAN

DALAM

PENGAWASAN PEMILU LEGISLATIF 2014.” Sebagai syarat menyandang Gelar Strata satu (S1) di Universitas Islam Negri (UIN) Syarif Hidayatullah, Ciputat, Jakarta.

B.

Pembatasan dan Perumusan Masalah 1. Pembatasan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penilitaian ini difokuskan hanya pada pola komunikasi yang di lakukan panitia pengawas pemilu Kecamatan Mampang Prapatan dalam pengawasan pemilu legislatif sebelum pelaksanaan, ketika pelaksanaan, dan setelah pelaksanaan. 2. PerumusanMasalah Memberikan kejelasan batasan masalah yang telah diuraikan di atas maka perlu untuk menyusun perumusan masalah dalam penelitian karena hal ini merupakan penentu dalam penelitian kualitatif. Maka penulis merumuskan menjadi beberapa pertanyaan sebagai berikut: a. Bagaimana pola komunikasi yang diterapkan panitia pengawas pemilu Kecamatan Mampang Prapatan dalam pengawasan pemilu legislatif 09 April 2014?

6

b. Bagaimana metode yang di lakukan panitia pengawas pemilu Kecamatan Mampang Prapatan dalam pengawasan pemilu legislatif 09 April 2014?

C.

Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian a. Mengetahui pola komunikasi apa yang diterapkan oleh Panitia Pengawas

Pemilu

Kecamatan

Mampang

Prapatan

dalam

pengawasan pemilu legislatif 09 April 2014. b. Mengetahui metode apa saja yang di lakukan oleh panitia pengawas pemilu Kecamatan Mampang Prapatan dalam pengawasan pemilu legislatif 09 April 2014. 2. Manfaat Penelitian a. Manfaat Akademis Diharapkan

penelitian

ini

dapat

memperkaya

dan

mengembangkan ilmu pengetahuan yang diterapkan di bidang Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Khususnya jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Dalam hal pola komunikasi panitia pengawas pemilu dalam mengawasi pemilu. b. Manfaat Praktis 1) Sebagai sarana dalam sumbangan khususnya pemikiran, curah ide dan rujukan alternatif secara ilmiah bagi para akademisi yang

7

membutuhkan rujukan serta bagi khalayak yang hendak mendapatkan informasi mengenai pola komunikasi secara tepat. 2) Dibukukan menjadi sebuah karya ilmiah yang menghimpun datadata akurat dan spesifik agar dipergunakan sebagaimana lazimnya, tanpa mengandung unsur-unsur yang dapat merugikan siapapun.

D.

Metodologi Penelitian 1. Pendekatan Penelitian Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif yaitu : “Metode yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Penelitian kualitatif lebih ditekankan pada persoalan kedalaman (kualitas)

data

bukan

banyaknya

(kuantitas)

data.”4

Sehingga

memungkinkan peneliti untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat mengenai pola komunikasi yang dilakukan panitia pengawas pemilu pada calon legislatif dalam pengawasan tahapan pemilu di wilayah Kecamatan Mampang Prapatan. Bogdan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai “mekanisme penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa katakata, baik itu tertulis atau lisan dan perilaku yang dapat diamati oleh 4

Rachmat Kriyanto, Teknik Praktis Riset Komunikasi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h.58-59.

8

peneliti. Penelitian kualitatif menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat diperoleh dengan menggunakan prosedur statistik atau cara pengukuran.”5 Penerapannya, “pendekatan kualitatif menggunakan metode pengumpulan data dan metode analisis isi yang bersifat non kuantitatif, seperti penggunaan instrumen wawancara mendalam dan pengamatan. “6 Metode yang digunakan dalam penelitian adalah “analisis deskriptif yang berfokus pada penelitian nonhipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis. “7 2. Subjek dan Objek Penelitian Subjek penelitian adalah pengawasan pemilu legislatif 09 April 2014 di wilayah Kecamatan Mampang Prapatan. Sedangkan objek penelitian adalah panitia pengawas pemilu Kecamatan Mampang Prapatan. 3. Teknik Pengumpulan Data Memperoleh data dari penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik sebagai berikut : a. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sitematik terhadap fenomena-fenomena yang sedang diselidiki.8 Pengamatan yang dilakukan yakni penulis langsung mendatangi dan ikut serta

5

Lexy J. Moeloeng, Metodologi Penelitian Komunikasi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009). h. 4. 6 Antonius Birowo, Metode Penelitian Komunikasi (Yogyakarta: Gintanyali, 2004).h 2. 7 Suharisme Arikonto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: PT. Bina Aksara,1898),h. 194. 8 Dedy Mulyana, Metode Penelitian Kualitatif, h. 81.

9

dalam pengawasan tahapan pemilu, guna memperoleh data yang lebih akurat tentang hal-hal yang menjadi objek penelitian. b. Wawancara adalah suatu tekhnik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab antara penanya dengan responden.9 Peneliti mengadakan wawancara langsung kepada seluruh komisioner panitia pengawas pemilu Kecamatan Mampang Prapatan, pengawas pemilu lapangan, panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, dan panitia pengawas pemilu tingkat kota (panwas kota) guna mendapatkan informasi yang akurat. c. Dokumentasi yakni dalam hal ini dikumpulkan file-file dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini, guna untuk melengkapi teori yang digunakan dalam penyususnan skripsi ini dan juga dilakukan melalui buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini. 4. Teknik Analisa Data Data yang diperoleh melalui pengamatan, observasi dan wawancara dijadikan sebagai bahan untuk menggambarkan objektifitas dari pengawasan pemilu legislatif di wilayah Kecamatan Mampang Prapatan, kemudian diolah menjadi uraian pembahasan. Dokumentasi,

sebagai

bahan

kerangka

analisis

menimbang dan memperkuat hasil penelitian.

9

Dewa Ketut Sukardi, Bimbingan dan Konseling, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998).

dalam

10

Setelah data terkumpul dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, maka data-data tersebut kemudian diolah menjadi bentuk verbal (kata-kata) sehingga kata-kata tersebut menjadi bermakna dan dapat dipertanggungjawabkan. Analisis

data

merupakan

proses

mengatur

urutan

data

mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerjanya. Teknik yang digunakan peneliti adalah analisis deskriptif, dengan jalan ini dari data yang terkumpul, peneliti jabarkan dengan memberikan analisa-analisa berupa paparan yang didapat dari hasil penelitian dan wawancara ke beberapa panitia pengawas pemilu, berkaitan dengan pola komunikasi yang terjadi selama pengawasan pemilu diwilayah Kecamatan Mampang Prapatan. 5. Tempat Penelitian dan Waktu Penelitian Tempat penelitian di wilayah Kecamatan Mampang Prapatan dengan alamat Jl. Mampang Prapatan XIII, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Sedangkan waktu penelitian dimulai sejak April 2014 - Juli 2014.

11

E.

Tinjauan Pustaka Penulis meninjau beberapa tulisan, buku dan skripsi yang membahas

tentang pola komunikasi. Beberapa skripsi yang penulis temukan diantaranya: 1.

Pola komunikasi Kyai dan Santri di Pondok Pesantren Al-Asmaniyah Kampung Dukuhpinang, Tangerang, Banten. Skripsi tersebut ditulis oleh Fajar Adzananda Siregar (104051001783) mahasiswa fakultas ilmu dakwah dan ilmu komunikasi jurusan komunikasi penyiaran islam.

2.

Pola komunikasi Santri dan Kyai di Pondok Pesantren Salafiyah Daarul Istiqomah Desa Kalang Gunung Cipeucang Pandeglang. Skripsi tersebut ditulis oleh Anna Lestari Anwari (108051000148) mahasiswi fakultas ilmu dakwah dan ilmu komunikasi jurusan komunikasi penyiaran islam.

3.

Pola komunikasi Antar Umat Beragama (studi komunikasi antarbudaya tionghoa dengan muslim pribumi di RW 04 Kelurahan Mekar Sari Tangerang). Skripsi tersebut ditulis oleh Siti Asiyah (108051000157) mahasiswi fakultas ilmu dakwah dan ilmu komunikasi jurusan komunikasi penyiaran islam.

Ketiga skripsi diatas perbedaannya adalah dari subjek dan objek penelitian, sedangkan penulis mengambil judul Pola Komunikasi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Mampang Prapatan Dalam Pengawasan Pemilu Legislatif 09 April 2014.

12

F.

Sistematika Penulisan Sistematika penulisan sebagai berikut : Bab I : Pendahuluan adalah penjelasan tentang latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat akademis dan praktis, metodologi penelitian, tinjauan pustaka dan sistematika penulisan. Bab II : Tinjauan Teoritis Membahas ruang lingkup komunikasi, pengertian pola komunikasi, unsur-unsur komunikasi, bentukbentuk dan media komunikasi, tekhnik komunikasi, serta jenisjenis pola komunikasi. pengertian panwaslu, tugas dan wewenang serta kewajiban panwaslu dan pengertian pemilu, tahapan-tahapan dalam pemilu serta penyelenggara-penyelenggara pemilu. Bab III : Gambaran Umum Panitia Pengawas Pemilu Menjelaskan sejarah berdirinya panitia pengawas pemilu, visi dan misinya, struktur

organisasi

serta

program-program

panwaslu

dan

menjelaskan kondisi pemilih berdasarkan geografis dan demografis di wilayah Kecamatan Mampang Prapatan. Bab IV : Temuan dan Analisis Data Merupakan inti dari penelitian ini, dimana penulis menjelaskan pola komunikasi panwaslu kecamatan mampang prapatan dalam pengawsan pemilu, mengetahui metode yang digunakan panwaslu kecamatan mampang prapatan dalam mengawasi pemilu, sebelum pelaksanaan, ketika pelaksanan, dan setelah pelaksanaan.

13

Bab V : penutup Bab ini memaparkan kesimpulan dari hasil penelitian, saran setelah penulis menganalisa hasil penelitian. di bagian akhir setelah bab ini memuat daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB II TINJAUAN TEORITIS

A. Ruang Lingkup Komunikasi 1. Pengertian Pola Komunikasi Pola komunikasi merupakan penggabungan dua suku kata yaitu pola dan komunikasi keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Kita harus memahami terlebih dahulu, arti dari kedua suku kata ini apa itu pola dan apa itu komunikasi ini menjadi penting agar kita dapat lebih mudah memahami pengertian dari pola komunikasi. Syaiful Bahri Djamrah mengatakan bahwa “pola komunikasi dapat dipahami sebagai pola hubungan antara dua orang tua atau lebih dalam pengiriman dan penerimaan pesan dengan cara yang tepat sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami”. Pola menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti sebagai “bentuk atau struktur”.1 Sedangkan dalam Kamus Besar Ilmiah Populer pola diartikan sebagai “model atau rancangan”.2 Sedangkan pengertian komunikasi secara etimologis atau menurut asal katanya, berasal dari bahasa latin communicatio, kata ini berasal dari kata communis yang berarti “sama”, dalam arti kata sama makna, yaitu

1

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai pustaka, 2005), cet. Ke-3, h. 585. 2 Puis A. Purtanto dan M. Dahlan Al-Barty, Kamus Besar Ilmiah Populer (Surabaya: Arloka, 1994), h. 605.

14

15

sama makna mengenai suatu hal.3 Sedangkan secara terminologis berarti “proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Pengertian itu jelas bahwa komunikasi melibatkan sejumlah orang, dimana seseorang menyatakan sesuatu kepada orang lain”.4 Menurut Onong Uchajana Effendy dalam Kamus Komunikasi, komunikasi berarti “proses penyampaian suatu pesan dalam bentuk lambang bermakna sebagai panduan pikiran dan perasaan berupa ide, informasi, kepercayaan, harapan, himbauan, dan sebagainya, yang dilakukan seseorang kepada orang lain, baik secara tatap muka maupun tak langsung melalui media, dengan tujuan mengubah sikap pandangan atau perilaku”.5 Menurut Everett M. Rogers yang dikutip oleh Roudhonah mengemukakan bahwa komunikasi adalah “proses dimana suatu ide dialihkan dari sumber kepada satu penerima atau lebih, dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka.”6 Menurut James komunikasi ialah “perbuatan atau proses penyampaian suatu gagasan dan informasi dari seseorang kepada orang lain.”7 Menurut Gunadi komunikasi adalah “proses kegiatan manusia yang diungkapkan melalui bahasa lisan dan tulisan, gambar-gambar, isyarat,

3

Onong Uchajana Effendy, Dinamika Komunikasi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), cet. Ke-6, h. 3. 4 Onong Uchajana Effendy, Dinamika Komunikasi, h. 4. 5 Onong Uchajana Effendy, Kamus Komunikasi, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1998), cet. Ke-1, h. 69. 6 Roudhonah, Ilmu Komunikasi, (Jakarta: UIN Jakarta Press), h. 21. 7 James G. Robbin, Komunikasi Yang Efektif, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1995), h. 1.

16

bunyi-bunyi, dan bentuk kode lain yang mengandung arti dan dimengerti oleh orang lain”.8 Komunikasi yang baik dan efektif tentunya memiliki ciri-ciri tersendiri. Menurut Stewart L. Tubbs dan Silvia Mass, yang dikutip oleh Jalaluddin Rakhmat, dalam bukunya “Psikologi Komunikasi” beliau menguraikan ciri-ciri komunikasi yang baik dan efektif dapat dilihat dari beberapa hal diantaranya : a. Pengertian yaitu komunikator dapat memahami mengenai pesan-pesan yang disampaikan kepada komunikan. b. Kesenangan yaitu menjadikan hubungan yang hangat dan akrab serta menyenangkan. c. Mempengaruhi sikap yaitu dapat mengubah sikap orang lain sehingga bertindak sesuai dengan kehendak komunikator tanpa merasa terpaksa. d. Hubungan sosial yang baik yaitu menumbuhkan dan mempertahankan hubungan yang memuaskan dengan orang lain dalam hal interaksi. e. Tindakan yaitu membuat komunikasi melakukan suatu tindakan yang sesuai dengan pesan yang diinginkan”.9 Semua pengertian yang telah dijelaskan, penulis menyimpulkan pengertian dari pola komunikasi bahwa pola komunikasi adalah suatu bentuk atau rancangan seorang komunikator agar dapat menyampaikan pesan kepada seorang komunikan sehingga komunikan memahami setiap

8

Gunadi, Himpunan Istilah Komunikasi, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1998), cet. Ke-1, h. 69. 9 Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Komunikasi, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), cet. Ke-15, h. 13-15.

17

pesan yang disampaikan, agar dapat menghasilkan suatu persamaan makna antara komunikator dengan komunikan. 2. Unsur-unsur Komunikasi Pengertian komunikasi sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, dapat dilihat adanya sejumlah unsur-unsur komunikasi yang merupakan syarat terjadinya proses komunikasi. Unsur-unsur dalam komunikasi adalah sebagai berikut : a. Sender, yaitu komunikator yang menyampaikan pesan kepada seseorang atau sejumlah orang. Berperan sebagai encoding, yakni orang yang memformulasikan pesan atau informasi yang kemudian disampaikan kepada orang lain. Dalam perannya sebagai seorang komunikator tentunya

seorang komunikator

tersebut

memiliki

beberapa syarat yang diperlukan, berikut adalah syarat yang diperlukan: 1) Memiliki kredibilitas yang tinggi bagi komunikasinya. 2) Memiliki keterampilan dalam berkomunikasi. 3) Berpengalaman luas. 4) Dapat bersikap baik kepada komunikan. 5) Memiliki daya tarik, dalam arti komunikator memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan sikap atau penambahan pengetahuan bagi atau pada diri komunikan.10

10

H.A.W. Widjaja, Ilmu Komunikasi Pengantar Studi, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), cet. Ke-2, h. 93-94.

18

b. Massage, yaitu “sebuah gagasan atau ide, informasi, pengalaman yang telah dituangkan baik berupa kata-kata, lambang, isyarat, tanda-tanda atau gambar untuk disebarkan kepada pihak lain”.11 c. Media, yaitu “alat yang digunakan untuk berkomunikasi, agar hasil komunikasi dapat mencapai sasaran yang lebih banyak dan luas. Media ini ada yang bersifat nirmasi, seperti : telepon, HP, dan lainnya, dan ada pula yang bersifat media massa, seperti : televisi, radio, koran (pers) dan film”.12 d. Encoding, yaitu penyandian, yakni proses pengalihan pikiran ke dalam bentuk lambang/suatu usaha komunikator dalam menafsirkan pesan yang akan disampaikan kepada komunikan agar komunikan dapat memahaminya. e. feed back, yaitu umpan balik, yakni tanggapan komunikan apabila tersampaikan atau disampaikan kepada komunikator. feed back atau umpan balik adalah respon atau tanggapan dari komunikan atas apa yang telah disampaikan oleh komunikator. f. Efek berupa hasil akhir komunikasi, yaitu “sikap dan tingkah orang, sesuai atau tidak sesuai dengan yang kita inginkan”. 13 Keberhasilan suatu komunikasi dapat terlihat jika sikap dan tingkah laku seorang komunikan sesuai dengan pesan yang disampaikan.

11

Roudhonah, Ilmu Komuniklasi, h. 46. Ibid, h. 46 13 Onong Uchajana Effendy, Ilmu Komunikasi, Teori dan praktek (Jakarta: PT Remaja Rosdakarya, 2001), cet. Ke-1, h, 18-19. 12

19

3. Bentuk-bentuk Komunikasi Menurut Onong Uchajana Eeffendy “komunikasi memiliki empat macam bentuk yang berbeda keempat macam bentuk itu diantaranya adalah: komunikasi pribadi, komunikasi kelompok, komunikasi massa dan komunikasi media”.14 a. Komunikasi Pribadi (Personal Communication) Komunikasi pribadi ini dibagi menjadi dua jenis komunikasi yaitu komunikasi intrapersona dan komunikasi antarpersona keduanya memiliki pengertian sebagai berikut: 1) Komunikasi Intrapribadi (Intrapersona Communication) Komunikasi intrapersona dapat diartikan sebagai kegiatan komunikasi yang proses terjadinya dengan diri sendiri. Suatu proses pengolahan informasi yang melalui panca indra atau sistem syaraf yang ada di dalam diri seseorang. Dalam hal ini seorang memiliki peran ganda baik peran sebagai komunikator dan peran sebagai komunikan dalam dirinya sendiri. Menurut Ronald L. Applbaum di kutip oleh Onong Uchajan Effendy mendefinisikan bahwa “komunikasi intrapribadi sebagai komunikasi yang berlangsung didalam diri kita sendiri dan kegiatan-kegiatan mengamati dan memberi makna (intelektual dan emosional) kepada lingkungan kita”.15 Jika seseorang mampu melakukan komunikasi ini dengan baik itu berarti seseorang 14

Ibid, h. 18-19. Onong Uchajana Effendy, Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), h. 58. 15

20

tersebut telah mampu mengenal dirinya sendiri maka dapat dikatakan ia telah menjadi manusia yang seutuhnya. 2) Komunikasi Antarpribadi (Interpersona Communication) Komunikasi antarpersona adalah “komunikasi yang proses terjadinya melibatkan dua belah pihak atau lebih yaitu komunikator dan komunikan. Dibandingkan dengan komunikasi lain komunikasi ini dianggap yang paling efektif karena komunikasi terjadi secara langsung atau bertatap muka sehingga pesan yang disampaikan dapat langsung didiskusikan”.16 b. Komunikasi Kelompok (Group Communication) Komunikasi

kelompok

(group

communication)

adalah

komunikasi sekelompok orang yang jumlahnya lebih dari dua.17 Komunikasi kelompok dibedakan menjadi dua yaitu kelompok kecil dan kelompok besar. Kelompok kecil (small group) adalah “kelompok komunikan yang dalam situasi komunikasi terdapat kesempatan untuk memberikan tanggapan verbal, dengan kata lain komunikator dapat melakukan komunikasi antar pribadi dengan salah satu anggota”.18 Dibandingkan dengan komunikasi kelompok besar, komunikasi kelompok kecil lebih bersifat rasional. Ketika menerima suatu pesan

16

Onong Uchajana Effendy, Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), cet. Ke-3 , h. 60. 17 Onong Uchajana Effendy, Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi, h. 75. 18 Onong Uchajana Effendy, Dimensi-dimensi Komunikasi (Bandung: Rosdakarya, 2007), h. 55.

21

dari komunikator, komunikan menaggapinya dengan lebih banyak menggunakan pikiran dari pada perasaan. Kelompok besar (large group) dalam kelompok besar situasi yang ada sangat berbeda dengan situasi yang terjadi di dalam kelompok kecil. Komunikasi antar pribadi yang terjadi sangat kecil kemungkinannya. Hal ini terjadi karena begitu banyaknya individu yang berkumpul sehingga pertukaran informasi tersebut sulit berjalan. Memberikan tanggapan kepada komunikator, maka tanggapannya bersifat emosional.19 c. Komunikasi Massa Dalam bukunya “Dinamika Komunikasi” Onong Uchajana Effendy mengatakan komunikasi massa adalah “komunikasi yang terjadi melalui media massa modern seperti surat kabar, film, radio, dan televisi. Peneliti sudah dapat melihat bahwa komunikasi massa bersifat satu arah (one way traffic)”.20 d. Komunikasi Media Komunikasi pelaksanaannya

media

adalah

menggunakan

media

komunikasi sebagai

yang

pada

sarana

untuk

menyampaikan pesan seperti surat, telepon, poster, spanduk, pamflet, brosur, dan telegram.

19

Ibid, h. 55-56. Onong Uchajana Effendy, Dinamika Komunikasi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1992), cet. Ke-2, h. 8. 20

22

4. Teknik Komunikasi Berkomunikasi tentunya tidak hanya terjadi begitu saja. Diperlukan teknik-teknik yang tepat dalam berkomunikasi hal ini yang akan menjadi penunjang keberhasilan seseorang dalam berkomunikasi. Ada beberapa teknik komunikasi yang diklasifikasikan sebagai berikut: a. Komunikasi Persuasif Berisikan bujukan, yaitu membangkitkan pengertian dan kesadaran bahwa apa yang kita sampaikan akan memberikan perubahan sikap, perubahan sikap yang dimaksud adalah atas kehendak sendiri atau kesadaran diri. b. Komunikasi Koersif Penyampaian pesan yang bersifat memaksa menggunakan sanksi-sanksi yang akan dikenakan apabila tidak dilaksanakan. c. Komunikasi Informatif Bersifat memberikan ketegangan-ketegangan (fakta-fakta), kemudian komunikan mengambil keputusan atau kesimpulan sendiri. d. Hubungan Manusiawi (Human Relation) Hubungan ini dapat dilakukan untuk menghilangkan hambatanhambatan

komunikasi,

meniadakan

salah

pengertian,

dan

mengembangkan segi konstruktif sifat tabiat manusia. 5. Jenis-Jenis Pola Komunikasi Menurut H.A.W. Widjaja di dalam bukunya “Ilmu Komunikasi Pengantar Studi” ada empat pola komunikasi, yaitu komunikasi pola roda,

23

pola rantai, pola lingkaran, dan pola bintang. Berikut adalah gambar dari ke-empat pola tersebut. a. Pola Roda Pola roda adalah pola yang mengarahkan seluruh informasi kepada individu yang menduduki posisi sentral. Seseorang dalam posisi sentral menerima kontak, informasi dan memecahkan masalah dengan sasaran atau persetujuan anggota lain. B

E

A

C

D

Gambar 2.1: Gambar Pola Roda Menurut gambar dari pola roda ini dapat dijelaskan bahwa sesorang berkomunikasi dengan banyak orang, yaitu B, C, D dan E. Dalam pola komunikasi ini, komunikasi yang terjadi cendrung satu arah tanpa adanya reaksi ataupun timbal balik. b. Pola Rantai Dalam pola rantai jaringan komunikasi terdiri dari lima tingkatan dalam jaring hirarkinya dan hanya dikenal komunikasi sistem arus ke atas (upward) dan ke bawah (dawnward), yang artinya menganut hubungan komunikasi garis langsung (komando) balik ke atas

atau

ke

bawah

tanpa

terjadinya

suatu

penyimpangan.

24

Pengertiannya adalah seseorang berkomunikasi (A) dengan orang lain (B) dan seterusnya ke (C), ke (D), dan ke (E).

A

B

C

D

E

Gambar 2.2 : Gambar Pola Rantai Pola komunikasi ini dijelaskan bahwasannya seseorang berkomunikasi (A) dengan orang lain (B) dan seterusnya ke (C), ke (D), dan ke (E) dalam pola komunikasi ini, komunikasi yang terjadi ialah komunikasi garis langsung (komando) balik ke atas atau ke bawaha tanpa terjadinya suatu penyimpangan. c. Pola Lingkaran Pola lingkaran merupakan pola yang mempunyai kemiripan dengan pola rantai, akan tetapi orang terakhir yang berkomunikasi (E) berkomunikasi pula dengan orang pertama (A). A E

B

C

D

Gambar 2.3: Gambar Pola Lingkaran

25

Pola komunikasi ini tidak terdapat pemimpin. Semuanya berhak dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkomunikasi dengan orang yang berada disisi mereka. d. Pola Bintang Dalam pola ini semua anggota berkomunikasi dengan semua anggota.21 Hampir sama dengan pola sebelumnya yaitu pola lingkaran dimana semua anggotanya memiliki hak dan ketentuan. A B

E

C

D

Gambar 2.4: Gambar Pola Bintang Menurut gambar dari pola bintang ini dapat dijelaskan bahwa pola komunikasi ini tidak terdapat pemimpin. Semuanya berhak dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkomunikasi dengan orang yang berada disisi mereka hampir sama dengan pola lingkaran.

21

H.A.W Widjaja, Ilmu Komunikasi Pengantar studi, h. 102-103.

26

B. Panwaslu 1. Pengertian Panwaslu Panwaslu adalah singkatan dari panitia pengawas pemilu. yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu baik di tingkat provinsi, kabupaten / kota, kecamatan, dan desa / kelurahan. Pengawasan pemilu adalah kegiatan mengamati (melihat dan mencatat hasil amatan), mengkaji (melakukan sistematisasi hasil amatan ke dalam format 5 W + 1 H), memeriksa (kesesuaian aturan dengan pelaksanaan), menilai (benar atau salah serta konsekuensi) proses penyelenggaraan

pemilu,

menerima

dan

menindaklanjuti

laporan

pelanggara pemilu.22 Sedangkan tujuan umum dari pengawas pemilu adalah menegakan integritas, kredibilitas penyelenggara, transparansi penyelenggaraan serta akuntabilitas hasil pemilu. Mewujudkan pemilu yang demokratis, dan memastikan terselenggaranya pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas, serta dilaksanakannya peraturan perundang-undangan mengenai pemilu secara menyeluruh. Selain itu pengawas

pemilu

mempunyai

tugas

untuk

menemukan

dugaan

pelanggaran pemilu dari hasil pengawasan atau menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu berdasarkan tempat terjadinya pelanggaran pada setiap

22

Bawaslu DKI Jakarta, Undang-undang Pemilu, (Jakarta : 2011) h. 9.

27

tahapan penyelenggaraan pemilu. Pengawas pemilu menyampaikan temuan dan atau laporan kepada instasi yang berwenang.23 2. Tugas dan Wewenang Panwaslu Ada beberapa tugas serta wewenang panitia pengawas pemilu dalam mengawasi pemilu diantaranya : 1. Mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu 2. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu 3. Mengelola , memelihara, dan merawat arsip / dokumentasi 4. Memantau atas pelaksanaan tindak lanjut penanganan pelanggaran pidana Pemilu oleh instansi yang berwenang 5. Mengawasi atas pelaksanaan putusan pelanggaran pemilu 6. Evaluasi pengawasan pemilu 7. Menyusun laporan hasil pengawasan penyelenggaraan pemilu 8. Menerima

laporan

dugaan

pelanggaran

terhadap

pelaksanaan

ketentuan undang-undang mengenai pemilu 9. Menerima laporan adanya dugaan pelanggaran administrasi Pemilu dan mengkaji laporan dan temuan, serta merekomendasikannya kepada yang berwenang 10. Menyelesaikan sengketa pemilu 11. Menjalankan / melaksanakan : a. Tugas dan wewenang lain yang ditetapkan oleh undang-undang (Bawaslu, Bawaslu Provinsi /Panwaslu kab/kota) 23

Bawaslu DKI Jakarta, Kompilasi Perbawaslu Penanganan Pelanggaran Pemilu, (Jakarta : 2012) h. 16.

28

b. Tugas lain dari Panwaslu Kecamatan untuk PPL c. Tugas lain dari Bawaslu untuk PPLN.24 Uraian tugas dan hubungan kerja antara Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten / Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan diatur oleh Panitia Pengawas Pemilu. Guna

menunjang

pelaksanaan

pengawasan

Pemilu,

penyelenggaraan Pemilu dan pihak terkait lainnya harus memberikan kemudahan kepada pengawas Pemilu untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.25 Selain tugas dan wewenang diatas, ada beberapa tugas dan wewenang pula yang dimiliki oleh panitia pengawas Pemilu Kecamatan : a) Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya yang meliputi : 1. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan, penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT). 2. Pelaksanaan kampanye Yang dimaksud dengan “pelaksanaan kampanye”, terutama mengenai bentuk dan materi kampanye, waktu dan jadwal kampanye, serta dana kampanye.

24

Ibid, h. 134-135. CV. Eko Jaya Jakarta 1340, Partai Politik dan Pemilihan Umum, (Jakarta : Kiwi Mitra Utama, 2003), cet. Ke-1, h. 87. 25

29

3. Perlengkapan pemilu dan pendistribusiannya Yang dimaksud dengan “perlengkapan pemilu” terutama mengenai surat suara, kotak suara, tinta dan segel. 4. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu. 5. Pergerakan surat suara dari tingkat TPS sampai sampai ke PPK. 6. Prosese rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPK, dari seluruh TPS. 7. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, dan pemilu susulan. b) Menerima

laporan

dugaan

pelanggaran

terhadap

tahapan

penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. c) Menyampaikan temuan dan laporan kepada PPK untuk ditindak lanjuti. Temuan dan laporan yang disampaikan kepada PPK untuk ditindak lanjuti, antara lain temuan dan laporan mengenai masalah teknis

dan

administratif

yang

berkaitan

dengan

tahapan

penyelenggaraan Pemilu oleh penyelenggara Pemilu serta pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu. d) Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang. e) Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu.

30

f) Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan mengenai tindakan yang mengandung unsur pidana. g) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undangundang.26 3. Kewajiban Panwaslu Kewajiban pengawas pemilu secara umum meliputi : 1. Bersikap tidak diskriminatif dalam jalankan tugas dan wewenang 2. Melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan wewenang pengawas Pemilu pada setiap tingkatan 3. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkait dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilu 4. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu 5. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden, DPR, dan KPU sesuai tingkatan secara periodik dan atau berdasarka kebutuhan lain, dan 6. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perudangundangan.27

26

Abdullah Rozali, Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif), (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 111-113. 27 Abdullah Rozali, Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif), (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 102-103.

31

Sedangkan

pada

tigkat

kecamatan,

Panwaslu

Kecamatan

mempunyai kewajiban sebagai berikut : a. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenang. b. Menyampaikan laporan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan. c. Menyampaikan laporan pengawasan atas tahapan penyelenggaran Pemilu di wilayah kerjanya kepada Panwaslu Kabupaten/Kota. d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kecamatan. e. Melaksanakan kewajiban lain

yang diberikan oleh peraturan

perundang-undangan.28

C. Pemilu 1. Pengertian Pemilu Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara

28

Abdullah Rozali, Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif), (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 113.

32

Republik Indonesia Tahun 1945.29 Dengan kata lain pemilu harus dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali, dan ada beberapa kategori pemilu yang dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali : a. Pemilu Legislatif (Pileg) sebutan akrab di masyarakat, Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan rakyat daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daeah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. b. Pemilu Presiden (Pilpres) sebutan akrab di masyarakat, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. c. Pemilu Gubernur (Pilgub) sebutan akrab di masyarakat, Pemilu Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah Pemilihan untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis dalam Negara

29

Bawaslu DKI Jakarta, Undang-Undang Pemilu,(Jakarta : 2011), h. 7.

33

Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Tahapan-tahapan Dalam Pemilu Ada beberapa tahapan dalam penyelenggaraan pemilu diantaranya : a. Perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu. b. Pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar pemilih. c. Pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu. d. Penetapan peseta pemilu e. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan. f. Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. g. Masa kampanye pemilu. h. Masa tenang. i. Pemungutan dan penghitungan suara. j. Penetapan hasil pemilu, dan k. Pengucapan sumpah / janji anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.30 Sedangkan menurut KPU Kota Administrasi Jakarta Selatan, tahapan-tahapan penyelenggaraan Pemilu 2014 meliputi : 1. Perencanaan program dan anggaran 2. Penyusunan peraturan KPU

30

Bawaslu DKI Jakarta, Undang-Undang Pemilu, (Jakarta : 2012), h. 15-16.

34

3. Pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu 4. Pemutakhiran Data Pemilih dan penyusunan daftar pemilih 5. Penyusunan Daftar Pemilih di Luar Negri 6. Penataan dan penetapan daerah pemilihan 7. Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota 8. Kampanye 9. Masa tenang 10. Pemungutan dan penghitungan suara 11. Rekapitulasi hasil penghitungan suara 12. Penetapan hasil Pemilu secara nasional 13. Penetapan partai politik memenuhi ambang batas 14. Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih 15. Peresmian keanggotaan 16. Pengucapan sumpah / janji anggota.31 Menurut Yusuf Satyanegara selaku ketua Panwaslu Kota Administrasi Jakarta Selatan, ada dua tahapan dalam Pemilu Legislatif : 1. Non Tahapan a. Regulasi KPU DKI b. Rekruitmen PPK dan Panwas c. Sertifikasi pemantau d. Sosialisasi 31

2014, h.1.

Muhammad Ikbal. Ketua KPU Kota Administrasi Jakarta Selatan, Sosialisasi Pemilu

35

2. Tahapan a. Pemutakhiran data pemilih b. Pencalonan c. Kampanye d. Pemungutan dan penghitungan e. Penetapan dan penyelesaian MK32 3. Penyelenggara-penyelenggara Pemilu Pemilu diselenggarakan oleh KPU yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. KPU bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu. Melaksanakan tugasnya, KPU menyampaikan laporan dalam tahap penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan DPR. Struktur organisasi penyelenggara Pemilu terdiri atas KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dengan tugasnya masing-masnig : 1. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah pelaksana Pemilu di provinsi dan kabupaten/kota yang merupakan bagia dari KPU. 2. Dalam menjalankan tugasnya, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai sekretariat. 3. Pola organisasi dan tata kerja KPU sebagaimana dimaksud pada diatas ditetapkan dengan keputusan Presiden berdasarkan usul KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Pelaksanaan Pemilu, KPU Kabupaten/Kota membentuk PPK dan PPS. 5. Melaksanakan pemungutan suara di TPS, PPS membentuk KPPS. 32

Yusuf Satyanegara. Ketua Panwaslu kota Administrasi Jakarta Selatan, Pengawasan Partisipatif Pemilu 2014, h.1.

36

6. Pelaksanaan Pemilu di luar negeri, KPU membentuk PPLN dan selanjutnya PPLN membentuk KPPLSN. 7. Mengawasi pelaksanaan Pemilu, KPU membentuk Pengawas Pemilu.33 Selanjutnya dalam Undang-Undang No.15 Tahun 2011 tentang penyelenggara

pemilihan

penyelenggara-penyelenggara

umum

dijelaskan

Pemilu

adalah

pula

bahwasannya,

lembaga

yang

menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis. Undang-Undang No.15 tahun 2011, dijelaskan pula tugas-tugas dari penyelengara pemilihan umum : a. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. b. Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disingkat KPU Provinsi, adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi.

33

CV. Eko Jaya Jakarta 1340, Partai Politik dan Pemilihan Umum, (Jakarta : Kiwi Mitra Utama, 2003), cet. Ke-1, h. 39-40.

37

c. Komisi Pmilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota,

adalah

penyelenggara

Pemilu

yang

bertugas

melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota. d. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain. e. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS , adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat desa atau nama lain / kelurahan. f. Panitia Pemilihan Luar Negeri selanjutnya disingkat PPLN, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri. g. Kelompok penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara. h. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disingkat KPPSLN, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara luar negeri. i. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara. j. Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disingkat TPSLN, adalah tempat dilaksanaknnya pemungutan suara di luar negeri.

38

k. Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disingkat Bawaslu, adalah lembaga

penyelenggara

Pemilu

yang

bertugas

mengawasi

penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. l. Badan Pengawas Pemilu Provinsi, selanjutrnya disingkat Bawaslu Provinsi, adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi. m. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah panitia yang di bentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota. n. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjtnya disingkat Panwaslu Kecamatan,

adalah

panitia

yang

dibentuk

oleh

Panwaslu

Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain. o. Pengawas Pemilui Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa atau nama lain/ kelurahan. p. Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri. q. Dewan Kehormatan penyelenggara Pemilu, selanjutnya disingkat DKPP, adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode

39

etik penyelenggaraan Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu. Para penyelenggara dan pengawas Pemilu berpedoman pada asas : 1. Mandiri 2. Jujur 3. Adil 4. Kepastian hukum 5. Tertib 6. Kepentingan umum 7. Keterbukaan 8. Proporsionalitas 9. Profesionalitas 10. Akuntabilitas 11. Efisiensi, dan 12. efektivitas34

34

Bawaslu DKI Jakarta, Undang-Undang Pemilu, (Jakarta : 2011), h. 9-13.

BAB III GAMBARAN UMUM PANITIA PENGAWAS PEMILU

A. Profile Panitia Pengawas Pemilu 1. Latar Belakang Panitia Pengawas Pemilu Panwaslu kota jakarta selatan merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pengawasan pemilu. Undang-Undang No. 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu, Panwaslu dipimpin oleh tiga orang anggota Panwaslu dari kalangan profesional yang memiliki kemampuan dalam pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilu di Indonesia. Terlebih, netral dan tidak menjadi anggota partai politik tertentu. Melaksanakan tugasnya, Panwaslu didukung oleh Kesekretariatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat. Kedudukan Kepala Sekretariat didukung oleh staff bendahara dan staff sekretariat.1 Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu, Panwaslu juga memiliki jajaran yang bersifat ad hoc (sementara) hingga tingkat kelurahan. Dalam jajaran tugasnya, Panwaslu memiliki dua tugas yakni ; melaksanakan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran. Dari kedua tugas tersebut, Panwaslu lebih mengedepankan pengawasan Pemilu berbasis pencegahan terhadap potensi pelanggaran dalam pemilu.

1

Data Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU) Jakarta Selatan.2013. h 2-3

40

41

Membicarakan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) di Indonesia tidak lengkap kalau tidak membahas pengawasan pemilu, atau Panitia Pengawas Pemilu Umum (Panwas Pemilu) atau dalam bahasa sehari-hari biasa cukup disebut Panwas. Menurut Undang-Undang pemilu, Panwas Pemilu sebetulnya adalah nama lembaga pengawas pemilu tingakat nasioanal atau pusat. Sedang di provinsi disebut Panwas Pemilu Provinsi, di kabupaten/kota disebut Panwas Pemilu Kabupaten/Kota, dan di kecamatan disebut Panwas Pemilu Kecamatan. Pengawas Pemilu adalah lembaga ad hoc yang dibentuk sebelum tahapan pertama pemilu (pendaftaran pemilih) dimulai dan dibubarkan setelah calon yang terpilih dalam pemilu dilantik. Lembaga pengawas pemilu adalah khas Indonesia. Pengawas Pemilu dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana pemilu.2 Proses pelaksanaan pemilu 1955 sama sekali tidak mengenal lembaga pengawas pemilu. Lembaga pengawas pemilu baru muncul pada Pemilu 1982, pembentukan panwaslak pemilu pada pemilu 1982 dilatari oleh

protes-protes

atas

banyaknya

pelanggaran

dan

manipulasi

penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada pemilu 1971.

2

Ibid

42

Pelanggaran dan kecurangan pemilu yang terjadi pada pemilu 1977 jauh lebih masif. Protes-protes ini lantas direspon pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI. Akhirnya menculah gagasan memperbaiki undang-undang yang bertujuan meningkatkan ‘kualitas’ Pemilu 1982. Memenuhi tuntutan PPP dan PDI, pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta pemilu ke dalam kepanitian pemilu. Selain itu, pemerintah juga mengintroduksi adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU). Badan baru ini bernama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum (Panwaslak Pemilu) yang bertugas mengawasi pelaksanaan pemilu. Struktur, fungsi, dan mekanisme kerja yang baru, pengawasan pemilu tetap diaktifkan untuk pemilu 1999. Namanya pun diubah dari Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu Umum (Panwaslak Pemilu) menjadi Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu). 3 Perubahan terhadap pengawas pemilu baru dilakukan lewat UU No. 12/2003. UU No.12/2003 menegaskan, untuk melakukan Pengawasan Pemilu, dibentuk Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. 2. Visi dan Misi Panitia Pengawas Pemilu a. Visi

3

Data Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU) Jakarta Selatan.2013. h 2-3

43

1) Tegaknya integritas penyelenggara, penyelenggaraan dan hasil pemilu

melalui

pengawasan

pemilu

berintegritas

dan

berkredibilitas untuk mewujudkan pemilu yang demokratis. Sesuai dengan pertimbangan dalam merumuskan visi bawaslu, penekanan pada aspek integritas dan kredebilitas menjadi substansi yang sangat penting untuk diwujudkan sebagai prasyarat dalam mewujudkan pemilu yang demokratis. Oleh karena kata integritas dan kredibilitas merupakan kata kunci dari visi bawaslu, perlu ada pemahaman bersama (common platform) mengenai substansi integritas dan kredibilitas yang menjadi tekanan penting dan menjadi bagian dari Visi Bawaslu.4 a) Integritas Pengertian integritas adalah sebuah konsep memiliki keterkaitan dengan konsistensi (consistency), tindakan (action), nilai-nilai (value), metode (methods), ukuran-ukuran (measures), prinsip-prinsip (prinsiciples), harapan (expectation) dan capaian (outcome). Pada umumnya terminologi integritas digunakan sebagai konsep yang holistik, memastikan (judging) integritas sebuah sistem dengan parameter yang dikembangkan sendiri mampu mencapai (ability to acvieve) tujuan (goal) yang dirumuskan sendiri. Ada juga yang melihat integritas sebagai kualitas (quality) dalam memiliki sense of honesty dan truthfulness

4

Data Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU) Jakarta Selatan.2013. h 4-5

44

yang memotivasi adanya sebuah sebuah tindakan. Kosa kata yang sering dikontraskan dengan integrity adalah hypocrisy (kepurapuraan). Sedangkan secara etimologis, kosa kata integritas berasal dari bahasa latin integer yang artinya whole atau complete (menyeluruh

atau

lengkap).

Konteks

ini

integritas

dapat

dibandingkan dengan personal inner sensi dari “wholeness” sebagai derivasi dari dari say (perkataan) yang honest (jujur) dan consistency (konsistensi) dari karakter. b) Kredibilitas Terminologi kredibilitas secara tradisional memiliki dua komponen kunci ; trustworthiness (dapat dipercaya) dan expertise (memiliki keahlian) yang keduanya memiliki komponen subyektif dan obyektif. Trustworthiness lebih pada faktor subyektif tetapi tetap meletakkan ukuran-ukuran (measurements) yang obyektif seperti establishes reliability. Expertise dapat berupa penerimaan secara subyektif akan tetapi juga termasuk karakteristik obyektif dari sumber daya (source) atau warta (massage), seperti mandat (credentials), keterangan (certification) atau informasi yang bekualitas. Komponen kedua dari kredibilitas adalah source dynamism (kharisma) and physical attractiveness. Menekankan pada upaya pengembangan integritas dan kredibilitas di bidang pengawasan, diyakini akan melahirkan kinerja pengawasan pemilu yang semakin dihormati semua pihak. Demikian akan mendorong semua pihak untuk menghormati semua

45

lembaga yang terlibat dalam proses penyelenggaraan dan menetapkan hasil pemilu. c) Pemilu yang dmokratis Pemilu adalah salah satu pilar negara demokrasi, selain pilar-pilar lainnya seperti adanya peradilan yang bebas dan indeendent dan dijalankannya trias politica yakni pemisahan antara kekuasaan anatara lembaga eksekutif, legislataif dan yudisial serta adanya check and balance. Tanpa adanya pemilu yang demokratis maka adanya negara demokratis sulit untuk diwujudkan. b. Misi Misi (mission statement) sebagai bentuk operasionalisasi dari Visi Bawaslu. Oleh karea itu substansi strategis yang menjadi kandungan dari visi harus menjadi pertimbangan dalam merumuskn misi. Substansi yang harus digarisbawahi dan diterjemahkan adalah integritas, kredibilitas dan ukuran-ukuran

terwjudnya

pemilu

yang

demokratis.

Berdasarkan

penjelasan yang ada pada Visi maka Misi Bawaslu yang relevan dan mendukung pencapaian Visi Bawaslu adalah : 1) Memastikan penyelenggaraan pemilu secara taat asas dan taat aturan. Ketaatan pada asas dan aturan pemilu menjadi kewajiban bagi semua pihak yang menggunakan haknya untuk berpartisipasi dalam pemilu. Baik sebagai penyelenggara, peserta pemilu dan bagi siapa saja yang menggunakan hak pilihnya serta semua instansi atau lembaga yang terlibat dalam proses penyelenggaraan dan penetapan hasil pemilu. Asas dan aturan pemilu adalah koridor yang akan menjadi pedoman

46

secara moral dan hukum untuk semua pihak untuk mendukung pelaksanaan Pemilu yang luber dan jurdil. 2) Memperkuat integritas pengawas pemilu. Ketika integritas diletakkan sebagai sebuah konsep yang memiliki keterkaitan dengan konsistensi tindakan, nilai-nilai, metode, ukuran-ukuran, prinsip-prinsip, harapan dan capaian, maka pengawasan pemilu yang dilakukan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penyelenggaraan dan hasil pemilu. 3) Mengawal integritas penegakan hukum pemilu. Pelanggaran Pemilu dapat terjadi karena sejak awal ada proses pembiaran tanpa ada upaya yang sungguh-sungguh untuk menyelesaikannya. Salah satu faktor penting yang ikut menyumbang terjadinya pelanggaran Pemilu adalah penegakkan hukum Pemilu yang masih bermasalah. Hukum dan kebijakan, serta aparat penegak hukum Pemilu harus sungguh-sungguh menjalankan fungsinya sesuai dengan kewenangan dan kapasitas yang dimilikinya. Penegakan hukum Pemilu memiliki urgensi secara politik, ekonomi dan sosial budaya. Penegakan hukum Pemilu memiliki korelasi yang kuat dengan kepercayaan masyarakat terhadap kekuasaan. Substansi dasarnya adalah kapasitas hukum Pemilu bisa berdiri tegak terhadap semua pihak (justice for all), serta kemandirian dan kapasitas penyelenggara pemilu dalam mendorong Pemilu yang luber dan jurdil. 4) Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengawas pemilu, didukung adanya kelembagaan yang kuat program Bawaslu akan bisa berjalan

47

on the right track. Lembaga yang kuat adalah organisasi yang secara manajerial memiliki kapasitas untuk menggerakkan roda organisasi, didukung oleh perangkat keras (hardwer) seperti struktur kelembagaan yang baku dan mengabdi pada program sebagai jembatan untuk mencapai Visi kelembagaan, dimana struktur organisasi dibangun dengan membagi habis pekerjaan kelembagaan. Sedangkan perangkat lunak (software) yang transparan, dimana software yang dianggap penting dan prioritas adalah standard operating procedure (SOP) dan job description yang berbasis pada masalah kontekstual. Dengan demikian dapat dimungkinkan semua bagian organisasi bisa bekerja maupun membuat turunan kebijakan yang lebih rendah seperti juklak dan juknis. Secara kelembagaan, Bawaslu yang diatur secara permanen juga harus mampu mengatasi masalah relasi secara struktural dengan kelembagaan Panwaslu yang ad hoc. 5) Mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat sipil. Keterlibatan masyarakat sipil dalam melakukan pengawasan tidak saja akan memperkuat kapasitas pengawasan Pemilu namun juga mendorong perluasan wilayah pengawasan. Bahkan akan memperkuat posisi pengawasan Pemilu sebagai lembaga pengawasan yang berkembang dengan anchor yang kuat karena ada representasi dari lembaga Negara dan masyarakat sipil. Sekaligus akan menjadi media komunikasi pendidikan politik bagi masyarakat tentang partisipasi

48

dalam pemilu terutama berkenaan dengan peran strategis pengawasan dalam mendorong terwujudnya Pemilu yang luber dan jurdil.5 Penetapan Visi dan Misi Bawaslu memberikan konsekuensi logis pada upaya bagaimana Bawaslu mengembangkan tujuan dan sasaran, strategi dan rumusan tujuan yang harus dicapai. Sesuai dengan kesepakatan, tujuan bawaslu yang harus dicapai adalah : “meningkatkan kualitas pengawasan Pemilu untuk mewujudkan Pemilu yang demokratis sebagai bagian dari konsolidasi demokrasi”. 3. Struktur Organisasi Panitia Pengawas Pemilu 6

PLENO

Panwas Kabupaten /Kota

SEKRETARIAT

Panitia Pengawas Kecamatan Sumber. Data Tertulis Pada Dokumen PANWASCAM tahun 2013

Panwaslu Kota Administrasi Jakarta Selatan 5

Data Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU) Jakarta Selatan.2013. h 7-8 Data Panitia Pengawas Pemilu Mampang Prapatan (PANWASCAM).2013. h 11-12

6

49

No

Nama

1.

Yusuf Satyanegara, SH

2. 3.

Jabatan

No. Handphone

Ketua

081398821234

Ahmad Ari Masyhuri, MA

Anggota

081269970469

Drs. Anwar Sanusi

Anggota

085217723956

Panwaslu Kecamatan Mampang Prapatan No Nama 1.

Drs. H. Anas Kurdi, M.A

2.

Jabatan

No.Handphone

Ketua

08128932534

Munawir, S.Ag.,M.Pd.

Anggota

08128203439

3.

H. Abd Rofiq, MA

Anggota

08159981128

4.

Ahdiani

Staff

085694912997

5.

Sutarman

Sekretaris

081510311363

6.

Nur Azhima

Bendahara

081380707371

Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) Se-Kecamatan Mampang Prapatan No Nama Kelurahan

No. Handphone

1.

Edy Latuheru

Kuningan Barat

0818174162

2.

A.Rizal Fahlevi

Kuningan Barat

08997424998

3.

H. Abdul Fatah

Mampang

081214482387

Prapatan 4.

A.Bustami

Mampang

081212231234

Prapatan 5.

H. Abdul Syakur, SE

Bangka

081311051248

6.

Muhammad Rizky

Bangka

081370152065

7.

H. Andi Fathuzzaman, SE

Tegal Parang

087776277355

8.

Amiruddin

Tegal Parang

083872402826

9.

Mahfuz

Tegal Parang

081381785634

10. Abdul Rozak, S.Ag

Pela Mampang

08551434215

11. Syahrul Irsyad

Pela Mampang

081510076310

50

12. Abdulloh

Pela Mampang

087881605817

13. Sumarni

Pela Mampang

085770017895

14

Pela Mampang

089631182782

Latifah

Sumber. Data Tertulis Pada Dokumen PANWASCAM tahun 2013

PLENO

PANWASCAM Ketua Anggota

SEKRETARIAT :

: H. Anas Kurdi, MA : 1. Munawir, M.Pd 2. H.Abdul Rofiq

Kepala Sekretariat Bendahara Staff Sekretariat

: Sutarman : Nur Azhima : Nur Ahdiyani

Panitia Pengawas Lapangan (PPL)

;

Kelurahan Bangka : 1. H. Abdul Syakur, SE 2. M. Rizky

Kelurahan Kuningan Barat : 1. Edy Latuheru 2. Ahmad Rizal Fahlevi

Kelurahan Tegal Parang : 1. H. Andi Fathuzzaman, SE 2. Amiruddin 3. Mahfuz

Kelurahan Mampang Prapatan : 1. H. Abdul Fattah 2. Ahmad Bustomi

Kelurahan Pela Mampang : 1. Abdul Rozak, S.Ag 2. Sahrul Irsyad 3. Abdulloh 4. Sumarni 5. Latifah Sumber. Data Tertulis Pada Dokumen PANWASCAM tahun 2013

51

4. Program Kegiatan Panitia Pengawas Pemilu 7 Kegiatan yang dilakukan oleh panwaslu antara lain : a. Melakukan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang peraturan perundang-undangan pemilu b. Melibatkan semua pihak untuk berperan aktif mengawasi semua tahapan pemilu c. Menyampaikan peringatan dini kepada KPU dan jajarannya, parpol dan pemerintah agar tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan pemilu d. Mengingatkan secara tegas kepada parpol peserta pemilu serta KPU dan jajarannya tentang aturan dan sanksi terhadap pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu e. Mempublikasikan

melalui

media

massa

tentang

adanya

kecendrungan/indikasi pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu f. Melakukan sosialisai langkah penindakan yang akan dilakukan oleh panwaslu kepada semua pihak yang terindikasi melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu g. Menyampaikan rekomendasi secara lisan dan atau tertulis kepada KPU dan jajarannya apabila terindikasi melakukan pelanggaran dan h. Melakukan kegiatan lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

7

Data Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU) Jakarta Selatan.2013. h 15

52

B. Gambaran Pemilih Kecamatan Mampang Prapatan Dalam Pileg 2014 1. Pemilih Berdasarkan Geografis Wilayah 8 Secara geografis Kecamatan Mampang Prapatan terbagi menjadi 5 wilayah atau 5 kelurahan dengan karakteristik wilayah yang berbeda-beda. Masyarakatnya yang agamis merupakan karakter utama pada masyarakat Kec. Mampang Prapatan, wilayah sepanjang kali Mampang dan krukut yang dijadikan industri tahu-tempe, rawan kemacetan sepanjang Jl. Mampang Raya dan perubahan fungsi hunian menjadi komersil dan kantor, kafe dan restoran koridor Jl. Kemang Raya dan Kemang Selatan dan berbatasan dengan wilayah : a. Sebelah Utara

: Jl. Jend. Gatot Subroto , Kec. Setiabudi

b. Sebelah Timur

: Kali Ciledug, Kali Mampang, Kec. Pancoran

c. Sebelah Selatan

: Jl. Mamp. Prapatan XV, XVI, Jl. Ampera Raya

d. Sebelah Barat

: Kali Krukut, Kec. Kebayoran Baru

Luas wilayah dan banyaknya Rt dan Rw di wilayah Kec. Mampang prapatan dapt dilihat ditabel :

KELURAHAN 1 2 3 4 5

Bangka Pela Mampang Mampang Prapatan Tegal Parang Kuningan Barat JUMLAH

JUMLAH Luas RW Wilayah 329,67 5 163,27 14 77,70 7 105,60 90,87 773,07

7 5 41

RT

KETERANGAN

66 157 74

-

66 48 411

-

Sumber. Data Tertulis Pada Dokumen Kec. Mampang Prapatan tahun 2013

8

Data Kecamatan Mampang Prapatan.2013. h 3-4

53

2. Pemilih Berdasarkan Demografis Wilayah 9 a. Jumlah Penduduk Populasi penduduk di Kec. Mampang Prapatan sebagian besar dihuni oleh laki-laki yang jumlahnya lebi banyak dibandingkan perempuan baik itu dari orang tua maupun anak-anak disetiap kelurahan. Untuk itu populasi penduduk di Kec. Mampang Prapatan dapat di lihat pada tabel di bawah ini : JUMLAH NO

KELURAHAN

PRIA

WANITA

KETERANGAN

1

BANGKA

11.980

9.114

-

2

PELA MAMPANG

27.664

21.257

-

3

MAMPANG

11.320

9.071

-

PRAPATAN 4

TEGAL PARANG

19.852

15.596

-

5

KUNINGAN BARAT

8.779

6.326

-

79.595

61.364

-

JUMLAH

Sumber. Data Tertulis Pada Dokumen Kec. Mampang Prapatan tahun 2013

b. Jumlah Pemilih Berdasarkan Dafar Pemilih Tetap (DPT) 10 Jumlah seluruh pemilih yang ada di Kec. Mampang Prapatan menurut Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah 112.763 orang. Yang terdiri dari pemilih yang suduh mempunyai hak suara dan pemilih pemula. Lakilaki sebanyak 58.008 dan perempuan sebanyak 54.755. dan jumlah tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

9

Data Kecamatan Mampang Prapatan.2013. h 7 Data Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Mampang Prapatan.2013. h 5

10

54

Jumlah No

Kelurahan

Rw

Tps

Daftar Pemilih Tetap Laki-

Perempuan

Jumlah

Laki 1

Bangka

5

42

9.772

9.385

19.157

2

Pela Mampang

14

90

19.426

18.546

37.972

3

Mampang

7

40

8.451

8.027

16.476

Prapatan 4

Tegal Parang

7

62

14.021

13.132

27.153

5

Kuningan Barat

5

31

6.338

5.665

12.003

38

265

58.008

54.755

112.763

Total

Sumber. Data Tertulis Pada Dokumen PPK Mampang Prapatan tahun 2013

Berdasarkan tabel diatas dapat dikatakan bahwa mayoritas pemilih di Kec.Mampang Prapatan adalah Laki-laki yang berjumlah 58.008 baik pemilih pemula maupun pemilih yang sudah mempunyai hak suara.

BAB IV TEMUAN DAN ANALISIS DATA

A.

Pola Komunikasi Panwaslu Kecamatan Mampang Dalam Pengawasan Pemilu Legislatif 2014 Pola komunikasi yang lebih dominan dilakukan dalam pegawasan yaitu Pola

Bintang dan Pola Roda dibandingkan dengan Pola Rantai dan Pola Lingkaran. Pola bintang yakni semua anggota berkomunikasi dengan semua anggota,1 maksudnya panwaslu kecamatan (panwascam)-pengawas pemilu lapangan (ppl), pengawas pemilu lapangan (ppl)-panwaslu kecamatan (panwascam), pengawas pemilu lapangan (ppl)-pengawas pemilu lapangan (ppl). Hubungan ini merupakan hubungan yang paling efektif. Pengawas pemilu lapangan (ppl) dapat mengadakan hubugan yang tidak terbatas. Panwaslu kecamatan (panwascam) dapat mengetahui apakah pola pengawasan yang dilakukan pada tingkat kelurahan berjalan dengan efektif. Kalau ada kendala-kendala di lapangan dapat didiskusikan. Pola bintang ini menjelaskan bahwa komunikasi terjadi dua arah dan semua pihak terlibat didalamnya. Komunikasi yang dilakukan oleh panwaslu kecamatan (panwascam) bersifat persuasif. Komunikasi di kelompok ini sudah bisa dikatakan efektif karena semua orang yang terlibat dalam pengawasan dapat menjadi komunikator maupun komunikan, meskipun tetap panwaslu kecamatan (panwascam) yang menjadi komunikator utama dalam hal memberikan keputusan. Serta panwaslu kecamatan (panwascam) menggunakan proses komunikasi bermedia yakni 1

H.A.W. Widjaja, Ilmu Komunikasi Pengantar Studi, h. 32

55

56

komunikasi yang menggunakan saluran atau sarana untuk meneruskan suatu pesan kepada komunikan yang banyak jumlahnya. Pola roda adalah seorang berkomunikasi dengan banyak orang, komunikasi ini lebih cenderung bersifat satu arah tanpa adanya feedback. Pola roda merupakan bentuk pertukaran informasi yang terpusat pada seseorang.2 Pola roda bersifat satu arah menyebebkan komunikasi antara komunikator (Panwaslu kecamatan) dan komunikan (pengawas pemilu lapangan) lebih didominasi oleh komunikator, sehingga komunikan hanya bersifat sebagai pendengar tanpa adanya umpan balik. Pentingnya komunikasi yang digunakan panwascam terhadap pengawas pemilu lapangan (ppl) sangat berpengaruh pada pola pengawasan dan adanya penambahan pengetahuan tentang pengawasan dalam pemilu. Interaksi yang berlangsung antara panwaslu kecamatan (panwascam) dan ppl dalam pelaksanakan pengawasan pemilu sangat perlu, dengan berkomunikasi maka pesan yang disampaikan panwaslu kecamatan (panwascam) kepada pengawas pemilu lapangan (ppl) dapat terealisasikan dengan baik. Serta terjadi interaksi dan pertukaran informasi dalam hal ini saling tanya jawab antara panwaslu kecamatan (panwascam) dengan pengawas pemilu lapangan (ppl) dan sebaliknya. Hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan serta penulis terjun berkecimpung langsung, didapat bahwa pola komunikasi yang digunakan pada program pengawasan dalam pemilu lagislatif 2014 adalah sebagai berikut.3

2 3

h.100

H.A.W. Widjaja, Ilmu Komunikasi Pengantar Studi, h. 30 H.A.W. Widjaja, Ilmu Komunikasi Pengantar Studi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000),

57

1. Pola Bintang (Panwascam-ppl, ppl-Pawascam, ppl-ppl) Pola komunikasi yang terjadi pada saat pengawasan pemilu adalah pola panwaslu kecamatan (panwascam)-pengawas pemilu lapangan (ppl), pengawas

pemilu

lapangan

(ppl)-panwaslu

kecamatan

(panwascam),

pengawas pemilu lapangan (ppl)-pengawas pemilu lapangan (ppl). Pola seperti ini menjelaskan bahwa komunikasi yang terjadi dua arah dan semua pihak terlibat di dalamnya. Komunikasi dua arah adalah komunikasi yang bersifat informatif dan persuasif dan memerlukan hasil (feedback).4 Pada kelompok ini dapat diketahui bahwa pengawas pemilu lapangan (ppl) memberikan feedback atau umpan balik kepada panwaslu kecamatan (panwascam) dengan baik. Sesama pengawas pemilu lapangan (ppl) juga dapat mengadakan hubungan yang tidak terbatas. Komunikasi yang dilakukan panwaslu kecamatan (panwascam) bersifat informatif dan persuasif. Komunikasi ini sudah bisa dikatakan efektif karena semua orang yang terlibat dalam pengawasan dapat menjadi komunikator maupun komunikan, meskipun tetap panwaslu kecamatan (panwascam) yang menjadi komunikator utama dalam hal memberikan materi maupun ketika rapat mingguan. Menurut panwaslu kecamatan (panwascam), feedback yang diberikan pengawas pemilu lapangan (ppl) sejauh ini, sangat respon dengan materi yang sudah diberikan oleh panwascam setiap rapat koordinasi mingguan.

4

Ibid

58

Panwascam selalu dalam meberikan materi, berupa teori maupun praktek lapangan.5 Berinteraksi panwaslu kecamatan (panwascam) dan pengawas pemilu lapangan (ppl), pengawas pemilu lapangan (ppl) tidak sungkan untuk bertanya dan menegur kepada panwaslu kecamatan (panwascam), jika ada sesuatu yang kurang nyaman, seperti, panwaslu kecamatan (panwascam) yang berbicara terlau cepat dan menurut mereka kurang jelas. Pendekatan secara partisipatif berlandaskan kepercayaan bahwa para pengawas pemilu lapangan (ppl) sendiri merupakan sumber pengawasan yang utama. Karena kurangnya pengalaman yang dimiliki oleh pengawas pemilu lapangan (ppl), maka dari itulah panwaslu kecamatan (panwascam) sering ikut brpartisipasi dalam pengawasan. Kalau ada hal yang tidak dapat dimengerti oleh pengawas pemilu lapangan (ppl) ketika dilapangan saat pengawasan dapat diselesaikan bersamasama. Pengawasan yang dilakukan ppl bersama dengan panwascam dan panwas kota pada saat kampanye terbuka atau kampanye gabungan yang diselenggarakan oleh partai dari caleg DPR, DPRD dan DPD. Seperti kampanye terbuka yang dilakukan oleh partai PKPI di gelanggang olahraga Kelurahan Pela Mampang Kecamatan Mampang Prapatan, kampanye yang dihadiri oleh ketua umum partai PKPI Bapak Sutioso (Bang Yos) dan seluruh caleg DPR, DPRD dan DPD Dapil 8 dari partai PKPI. Masyarakat yang hadir dalam kampenye tersebut lebih dari 300 orang, keterlibatan anak-anak

5

Wawancara pribadi dengan Ustadz Anas Kurdi, Ketua panwascam tanggal 15 Juli 2014.

59

dibawah umur yang mengenakan atribut kampanye menjadi pengawasan bagi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Pengawasan yang dilakukan secara bersama oleh panwaslu tingkat kelurahan, tingkat kecamatan dan tingkat kota memperlihatkan bahwa terjadinya komunikasi pola bintang, karena koordinasi yang dilakukan oleh setiap panwaslu memperlihatkan bahwa panwaslu disetiap tingkatan mempunyai hak dan wewenang sama saat pengawasan dilapangan dan semua panwaslu memiliki kesempatan yang sama untuk berkomunikasi dengan orang yang berada disisi mereka. Pola seperti ini menjelaskan bahwa komunikasi dua arah dan semua pihak terlibat di dalamnya. Komunikasi dua arah adalah komunikasi yang bersifat informatif dan persuasif dan memerlukan hasil (feedback). 6 Pada kelompok ini, dapat diketahui bahwa pengawas pemilu lapangan (ppl) memberikan feedback kepada panwaslu kecamatan (panwascam) dengan baik. Sesama pengawas pemilu lapangan (ppl) juga dapat mengadakan hubungan yang tidak terbatas.

2. Pola Rantai Pola rantai adalah jaringan komunikasi terdiri dari lima tingkatan dalam jaringan hirarkinya dan hanya dikenal komunikasi sistem arus ke atas (upward) dan kebawah (dawnward), yang artinya menganut hubungan komunikasi garis langsung (komando) balik ke atas atau ke bawah tanpa terjadinya suatu penyimpangan.

6

H.A.W. Widjaja, Ilmu Komunikasi Pengantar Studi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 100

60

Pola komunikasi ini jarang sekali terjadi pada pengawasan pemilu, karena pola komunikasi ini berupa laporan yang belum terealisasikan biasanya pola komunikasi ini dilakukan oleh warga yang mempunyai jabatan di lingkungan baik pada tingkatan Rt, Rw mapun Kelurahan. Keterlibatan warga dalam pola komunikasi ini sangat membantu panitia pengawas pemilu, karena keterbatasan kinerja yang dimiliki oleh panitia pengawas pemilu ditingkat kelurahan dan banyaknya sosialisasi yang dilakukan oleh calon legislatif. Laporan yang didapat dari warga mengenai sosialisasi yang akan dilakukan oleh calon legislatif di tanggapi oleh panwaslu serta melakukan pengawasan pada saat sosialisasi berlangsung dan dijadikan laporan A1 oleh panwas tingkat kelurahan yang dilaporkan ke panwas tingkat kecamatan lalu dilanjutkan laporan tersebut ketingkat kota. Sosialisasi yang dilakukan oleh calon legislatif DPRD dari partai Hanura No.5 Savitri Dian Damayanti dilaporkan oleh warga Kelurahan Mampang Prapatan dan diawasi oleh panitia pengawas lapangan (ppl), kagiatan yang berbentuk bakti soaial yang dilakukan oleh caleg dikelurahan mampang prapatan dijadikan laporan oleh panitia pengawas lapangan karena caleg tersebut melakukan kegiatan sosialisasi dengan membagikan sembako, kartu asuransi dan melakukan pengobatan terapi dan akupuntur serta mengumpulka foto copy ktp dan kk untuk mendapatkan kartu asuransi tersebut, kegiatan yang dilakukan di kelurahan mampang prapatan pada 30 Desember 2014 itu diawasi oleh panitia pengawas lapangan (ppl) dan panitia pengawas kecamatan (panwascam).

61

3. Pola Lingkaran Pola lingkaran merupakan pola komunikasi yang mempunyai kemiripan dengan pola rantai, akan tetapi orang terakhir yang berkomunikasi ikut berkomunikasi pula dengan orang pertama, pola komunikasi ini tidak terdapat pemimpin semuanya berhak dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkomunikasi dengan orang yang berada disisi mereka. Pola komunikasi seperti ini belum pernah terjadi pada panitia pengawas pemilu di kecamatan mampang prapatan, karena pola komunkasi ini melibatkan satu pihak atau satu kelompok dalam penyelesaiannya. Keterlibatan pihak yang bersangkutan dan pelapor, penyelesaiannya tidak sebentar karena laporan yang didapat tidak hanya berbentuk lisan ataupun tulisan melainkan laporan tersebut berupa bukti-bukti yang terlampir dan dokumentasi kegiatan berupa foto maupun video yang didapat dari pihak pelapor. Laporan yang didapat dari warga mengenai sosialisai yang dilakukan oleh salah satu calon legislatif beserta bukti-bukti yang terlampir dan dijadikan laporan A1 oleh panitia pengawas lapangan (ppl) yang akan dilaporkan ke panitia pengawas kecamatan (panwascam), jika pelanggaran tersebut berupa pelanggaran pidana maka pihak pelapor dipanggil ke kantor panitia pengawas kecamatan (panwascam) untuk menjadi saksi. Penyelesaian laporan tersebut dilakukan pertama kali dikantor panwascam jika pelanggaran tersebut tidak terselesaikan ditingkat kecamatan maka laporan tersebut dilanjutkan ditingkat kota (panwas kota) dalam waktu kurang dari 3 hari atau maksimal kurang dari 7 hari.

62

4. Pola Roda Pola roda adalah seseorang berkomunikasi dengan banyak orang,

7

komunikasi ini lebih cenderung bersifat satu arah tanpa adanya feedback. Pola roda merupakan bentuk pertukaran informasi yang terpusat pada seseorang. Pola roda bersifat satu arah menyebabkan komunikasi antara komunikator (panwaslu kecamatan) dan komunikan (pengawas pemilu lapangan) lebih didominasi oleh komunikator, sehingga komunikan hanya bersifat sebagai pendengar tanpa adanya umpan balik. Dalam proses ini panwaslu kecamatan (panwascam) pada pengawas pemilu lapangan (ppl) di kecamatan mampang prapatan, pola roda ini berlaku terutama pada saat rapat koordinasi mingguan yang merupakan suatu komunikasi tatap muka, dimana panwaslu kecamatan (panwascam) memberikan materi kepada pengawas pemilu lapangan (ppl) dalam jumlah yang besar. Pesan yang disampaikan oleh panwaslu kecamatan (panwascam) terlebih dahulu dipersiapkan sebelum rapat kordinasi mingguan. Proses komunikasi yang terjadi pada saat rapat koordinasi memang tidak langsung berjalan secara efektif, karena pengawas pemilu lapangan (ppl) tidak memberikan pertanyaan terhadap materi yang sudah diberikan oleh panwaslu

kecamatan

(panwascam).

Sehingga

panwaslu

kecamatan

(panwascam) tidak dapat mengetahui apakah materi yang telah disampaikan dapat dimengerti dan diterima oleh pengawas pemilu lapangan (ppl), karena

7

H.A.W. Widjaja, Ilmu Komunilkasi Pengantar Studi, h.32

63

materi yang telah disampaikan harus direalisasikan pada saat pengawasan dilapangan. Pola roda ini menjelaskan bahwa komunikasi ini terjadi satu arah. Panwaslu kecamatan (panwascam) berinteraksi dengan pengawas pemilu lapangan (ppl) menggunakan bahasa dan kata-kata yang lemah lembut, secara lisan maupun tulisan. Penyusunan pesan yang bersifat informatif lebih banyak ditujukan pada wawasan pengawas pemilu lapangan (ppl) tentang pengetahuan pemilu serta cara praktek dilapangan-nya. Secara garis besar pengawas pemilu lapangan (ppl) menyukai komunikasi verbal ini, karena dengan komunikasi verbal, pesan yang disampaikan dapat langsung dipahami. Berikut hal yang disampaikan pengawas pemilu lapangan (ppl), “materi yang disampaikan pak ketua saat rapat mingguan mengenai pemilu, sangat mudah dan sangat berkaitan erat dengan pola keseharian yang sering dilakukan.

8

dengan lisan maupun tulisan, para pengawas pemilu lapangan (ppl) lebih cepat menangkap dan mengerti apa yang disampaikan panwaslu kecamatan (panwascam). Proses interaksi panwaslu kecamatan (panwascam) dengan pengawas pemilu lapangan (ppl) menggunakan gerak kepala, postur tubuh, tatapan mata,canda tawa, ekspresi wajah. Sikap, perilaku dan tindakan seorang panwaslu kecamatan (panwascam) sering menjadi pusat perhatian bagi pengawas pemilu lapangan (ppl) khususnya ketika pengawasan dilapangan, karena pengawas pemilu lapangan (ppl) melihat langsung sikap yang

8

Abdul Syakur, Pengawas Pemilu Lapangan, (wawancara pribadi, Jakarta: 15 Juli 2014)

64

dilakukan panwaslu kecamatan (panwascam) dan bisa menjadi cerminan bagi pengawas pemilu lapangan (ppl) ketika melakukan pengawasan dilapangan. Komunikasi panwaslu kecamatan (panwascam) dan pengawas pemilu lapangan (ppl) tidak lepas dari komunikasi verbal dan komunikasi non verbal, karena merupakan dari suatu kesatuan pola komunikasi dalam proses penyampaian pesan dengan berkomunikasi. Ada pula komunikasi antarpribadi dilakukan oleh panwaslu kecamatan (panwascam) terhadap pengawas pemilu lapangan (ppl) secara pribadi biasanya dilakukan diluar rapat koordinasi mingguan, yaitu sesi sharingsharing, pengawas pemilu lapangan (ppl) bisa bertanya kepada panwaslu kecamatan (panwascam). Pada sesi sharing ini, pengawas pemilu lapangan (ppl) dapat mengutarakan permasalahan, keluhan tentang permasalahan pengawasan dilapangan, seperti yang disampaikan oleh panwaslu kecamatan (panwascam) bahwa ada seorang pengawas pemilu lapangan (ppl) yang menceritakan tentang bagaimana cara menghadapi para team pemenang calon legislatif saat dipertemukan ketika pengawasan dilapangan, “pak ketua, bagaimana sikap saya terhadap para team pemenang calon legislatif tersebut? 9 Kemudian pak ketua panwaslu kecamatan (panwascam) memberikan solusi jawaban bahwa, “Perlu diingat tugas dari pengawas pemilu (panwaslu) adalah ATM (awasi, teliti, mencatat) tanpa adanya kontak langsung dengan calon legislatif maupun team pemenang calon legislatif tersebut, tetapi bukan berarti ketika dalam pengawasan kita harus menghindar-hindar dari mereka 9

Andi Fathuzzaman, Pengawas Pemilu Lapangan (pengamatan langsung, Jakarta: selasa, 15 Juli 2014)

65

namun biasanya calon legislatif maupun team pemenang calon tersebut terkadang memberikan uang untuk pengawas pemilu lapangan (ppl) dengan harapan kegiatan sosialisasi mereka tidak dijadikan laporan yamg dilaporkan ke panwascam dan panwas kota. Justru ketika mendapatkan pelanggaran yang harus dilakukan oleh pengawas pemilu lapangan (ppl) adalah mencatat dan menjadikannya kedalam laporan A1 yang harus dilaporkan setiap minggunya dan jika itu merupakan pelanggaran kode etik maka harus disampaikan langsung kepada panwascam.10 Komunikasi ini dengan orang lain yang dampaknya dapat dirasakan pada waktu itu juga, oleh pihak pengawas pemilu lapangan (ppl) yang terlibat maupun yang mendengar. Hubungan langsung dengan kedua belah pihak ini menciptakan arus balik dimaksudkan reaksi sebagaimana diberikan oleh komunikan (pengawas pemilu lapangan) reaksi ini dapat berupa positif maupun negatif dan dapat diberikan atau dikirimkan kepada komunikator (panwaslu kecamatan) secara langsung maupun tidak langsung. Arus balik demikian akhirnya dapat pula mempengaruhi komunikator (panwaslu kecamatan) lagi, sehingga ia akan menyesuaikan diri dengan penyesuaian ini dengan harapan ada arus balik yang lebih positif. Hubungan antarpribadi, proses komunikasi semakin jelas dan dalam komunikasi antarpribadi, komunikan (pengawas pemilu lapangan) dapat memberi arus balik secara langsung kepada komunikator (panwaslu kecamatan). 10

2014)

Ustadz Anas Kurdi, Ketua Panwascam (pengamatan langsung, Jakarta: selasa, 15 juli

66

Pendekatan secara partisipatif berlandaskan kepercayaan bahwa semua pengawas pemilu (ppl) sendiri merupakan sumber pengawasan yang utama. Maka dalam pengawasan, pengalaman yang dimiliki pengawas pemilu lapangan (ppl) dalam bersosialisasi di masyarakat diceritakan kisahnya untuk berbagi, lebih merupakan situasi ketika pengawasan bersama di mana panwaslu kecamatan (panwascam) dan pengawas pemilu lapangan (ppl) mengawasi kampanye yang dilakukan oleh salah satu caleg dalam pertemuan yang terbuka. Penulis melihat satu kesamaan antara pola bintang dan pola roda, karena pada pola tersebut memiliki pengertian yang sama yaitu adanya interaksi langsung antara panwaslu kecamatan (panwascam) dan pengawas pemilu lapangan (ppl). Walaupun secara garis besar mempunyai pengertian yang sama tetapi terdapat perbedaan yang signifikan yaitu pada pola bintang mempunyai umpan balik (feedback) antara komunikator dengan komunikan, sedangkan pola roda tidak terjadi umpan balik dan cenderung satu arah. Proses pengawasan yang terjadi pada pengawas di Kecamatan Mampang Prapatan merupakan suatu komuniaksi tatap muka (face to face), komunikasi di dalam pengawasan di Kecamatan Mampang Prapatan mempunyai ciri-ciri komunikasi kelompok, jika dilihat dari segi sasaran pengawasan dan situasi yang terjadi. Ciri-ciri tersebut adalah: 1. Proses komunikasi, pesan-pesan yang disampaikan oleh seseorang panwaslu kecamatan (pembicara) kepada para pengawas pemilu lapangan (ppl) dan aparatur keamana di wilayah tersebut (satpol pp) dalam jumlah

67

yang lebih besar pada tatap muka ketika hendak penurunan atribut kampanyae. Hal tersebut menunjukan seoarang panwaslu kecamatan (pembicara) dalam hal ini adalah seorang yang menjelaskan kepada pengawas pemilu lapangan dan satpol pp dengan jumlah yang besar. 2. Pesan yang disampaikan terencana (dipersiapkan). Maksudnya adalah seorang komunikator harus mempunyai program yang terencana atau sudah disiapkan sebelumnya. Proses pengawasan yang terjadi di Kecamatan Mampang Prapatan sudah memenuhi unsur-unsur komunikasi. Unsur-unsur komunikasi tersebut adalah: 1. Komunikator (panwaslu kecamatan) sebagai pengirim pesan atau sumber informasi.

Dalam

hal

ini

panwaslu

kecamatan

(panwascam)

memformulasikan informasinya kepada pengawas pemilu lapangan (ppl) berupa pengetahuan tentang metode-metode pengawasan. 2. Pesan merupakan alat komunikasi dalam bentuk verbal berupa suara, lambang, tulisan dan lisan. Pada pemberian materi atau saat memberikan isi

pesannya,

pada

pelaksanaan

kegiatan

tersebut,

komunikator

menggunakan lisan, tulisan sehingga pengawas pemilu lapangan (ppl) lebih mudah mengerti dalam menerima pesan yang akan disampaikan. 3. Komunikan (pengawas pemilu lapangan) merupakan orang yang dituju oleh komunikator untuk menyampaikan pesannya agar komunikan (pengawas pemilu lapangan) bisa mengerti atau paham maksud dari isi pesan yang disampaikan oleh komunikator (panwaslu kecamatan).

68

4. Media merupakan saluran penyampai pesan kepada komunikan (pengawas pemilu lapangan). Komunikator (panwaslu kecamatan) menyampaikan pesannya melalui alat atau media berupa Infocus, papan tulis, spidol, penghapus dan buku-buku panduan yang di dapat dari panwas kota. 5. Efek

komunikasi

merupakan

pengaruh

yang

ditimbulkan

pesan

komunikator (panwaslu kecamatan) kepada komunikan (pengawas pemilu lapangan). Efek yang diharapkan komunikator (panwaslu kecamatan) kepada komunikan (pengawas pemilu lapangan) yaitu efek kognitif, afektif dan behavioral, dimana komunikator harus mampu merubah komunikan (pengawas pemilu lapangan)

agar komunikan (pengawas pemilu

lapangan) lebih mengetahui dan memahami metode apa yang harus dilakukan ketika melakukan pengawasan di lapangan sesuai dengan intruksi dari panwas kota. Pentingnya

komunikasi

yang

digunakan

panwaslu

kecamatan

(panwascam) terhadap pengawas pemilu lapangan (ppl) sangat berpengaruh pada metode pengawasan dilapangan dan adanya penambahan pengetahuan tentang pemilu. Interaksi yang berlangsung antara panwaslu kecamatan (panwascam) dan pengawas pemilu lapangan (ppl) dalam pelaksanaan pemberian materi tentang pengetahuan pemilu sangat perlu, dengan berkomunikasi

maka

pesan

yang

disampaikan

panwaslu

kecamatan

(panwascam) kepada pengawas pemilu lapangan (ppl) dapat terealisasikan dengan baik. Serta tejadi interaksi dan pertukaran informasi dalam hal ini

69

saling tanya jawab antara panwaslu kecamatan (panwascam) dengan pengawas pemilu lapangan (ppl) dan sebaliknya.

B.

Metode Panwaslu Kecamatan Mampang Prapatan Dalam Pengwasan Pemilu Legislatif 2014 Pengawasan pemilu di Kecamatan Mampang Prapatan, panwaslu kecamatan (panwascam) berusaha membangun komunikasi yang efektif agar pengawas pemilu lapangan (ppl) dapat mengawasi pemilu dengan semangat dan sungguh-sungguh. Hal ini metode yang dibangun oleh panwas kota dan panwascam di Kecamatan Mampang Prapatan antara lain : 1. Memberikan motivasi kepada pengawas pemilu lapangan (ppl) Motivasi adalah segala sesuatu yang menjadi pendorong timbulnya suatu tingkah laku atau perbuatan.11 Dalam agama islam ada sejenis motivasi yang arti dan fungsinya sama yaitu “niat” seperti yang dikemukakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, dalam sebuah hadist: “sesungguhnya amal itu tergantung dari niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuatu (balasan perbuatan) sesuai dengan niatnya. Dengan demikian niat itu sama dengan motivasi yang akan mendorong orang untuk bekerja atau melakukan perbuatan dengan sungguhsungguh (tekun).12

11 12

M. Alisuf Sabri, Psikologi Pendidikan, (Jakarta; Pedoman Ilmu Raya), 1996. h. 87 M. Alisuf Sabri, Psikologi Pendidikan, h. 86

70

Motivasi yang dilakukan oleh panwaslu kecamatan (panwascam) dalam membangun semangat pengawas pemilu lapangan (ppl) dalam mengawasi pemilu legislatif di kecamatan mampang prapatan yaitu dengan cara melakukan pendekatan personal kepada pengawas pemilu lapangan (ppl) yang sedang mengalami kejenuhan dalam pengawasan, dalam pendekatan personal yang dilakukan panwaslu kecamatan (panwascam) dengan cara mendekati pengawas pemilu lapangan (ppl) dan menanyakan permasalahan yang dihadapi oleh pengawas pemilu lapangan (ppl) dalam pengawasan di lapangan. Memotivasi

pengawas

pemilu

lapangan

(ppl)

panwaslu

kecamatan (panwascam) tidak melakukan pendekatan dengan bentuk memaksa atau dalam bahasa lainnya kalau tidak mau mengawasi kemudian dimarahi ataupun diberi hukuman. Hal itu tidak dilakukan sebagai panwaslu kecamatan (panwascam). Hal ini karena mengingat bahwa mereka adalah pengawas pemilu lapangan (ppl) baru yang memang harus diajarkan menggunakan metode pendewasaan. Selain itu ustadz Munawir selaku anggota panwaslu kecamatan (panwascam) juga memberikan contoh dengan cara ikut terjun kelapangan ikut mengawasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh caleg dengan upaya inilah yang dilakukan oleh panwascam sebagai bentuk

71

memotivasi para pengawas pemilu lapangan (ppl) agar mereka semangat dalam melakukan pengawasn dilapangan.13 Berdasarkan teori yang ada, pengawasan pemilu legislatif di Kecamatan Mampang Prapatan berjalan dengan efesien dan efektif. Hal ini dapat diketahui melalui upaya pengawasan yang maksimal dengan melakukan pendekatan personal terlebih dahulu sehingga menciptakan hubungan sosial yang baik antara panwaslu kecamatan (panwascam) dan pengawas pemilu lapangan (ppl), selain itu adanya suatu kesenangan, dalam hal ini kesenangan mempunyai arti bahwa hubungan antara panwaslu kecamatan (panwascam) dan pengawas pemilu lapangan (ppl) menjadi hangat dan akrab serta menyenangkan. 2. Memberikan metode-metode yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing individu (pengawas pemilu lapangan) Metode yang diberikan oleh ustadz Anas Kurdi selaku ketua panwaslu kecamatan (panwascam) beliau menyesuaikan dengan kondisi atau kemampuan pengawas pemilu lapangan (ppl) yang ada di Kecamatan Mampang Prapatan. Metode yang ustadz Anas Kurdi berikan kepada pengawas pemilu lapangan (ppl) yaitu dengan membangun pola komunikasi dengan menggunakan pola komunikasi kelompok kecil yang dilakukan diluar rapat koordinasi mingguan dalam hal ini dilakukan di kecamatan mampang prapatan dan dirumah ustadz

13

Wawancara Pribadi dengan Ustadz Munawir, Anggota Panwascam Kecamatan Mampang Prapatan

72

Anas Kurdi selaku ketua panwaslu kecamatan (panwascam) dan terbagi menjadi dua kelompok. Diberlakukannya

pengelompokan

ini

bertujuan

agar

mempermudah antara panwaslu kecamatan (panwascam) dan pengawas pemilu lapangan (ppl) dalam berinteraksi ataupun sebaliknya, selain itu juga untuk menciptakan komunikasi yang efektif. Kelompok tersebut yaitu kelompok pertama yaitu mereka yang mempunyai pengalama dalam pemilu (pernah menjadi ketua / anggota kpps), kelompok kedua yaitu kelompok yang belum mempunyai pengalaman dalam pemilu, yang baru mengetahui tata cara pemilu. mereka kebanyakan dari kalangan anak muda kelompok kedua ini lebih sering berkumpul untuk mengetahui metode-metode yang harus dilakukan dilapangan saat pengawasan.

BAB V PENUTUP

A.

Kesimpulan Kesimpulan dan pembahasan yang telah peneliti bahas mengenai “Pola

Komunikasi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Mampang Prapatan Dalam Pengawasan Pemilu Legislatif 2014” maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Pada saat rapat kordinasi (rakor) yang dilakukan setiap satu minggu satu kali, panwaslu kecamatan (panwascam) menggunakan pola roda, dimana panwaslu kecamatan (panwascam) berkomunikasi kepada para ppl, dan di dalam komunikasi tersebut tidak ada komunikasi dua arah, atau tidak ada yang bertanya melainkan panwaslu kecamatan (panwascam) hanya memberikan materi-materi saja. Komunikasi tersebut dinamakan komunikasi satu arah. Pola komunikasi yang ada diluar rapat kordinasi (rakor) atau bisa disebut sesi sharing-sharing yang biasa dilakukan diruma ketua panwaslu kecamatan (panwascam) dengan materi tentang pemilu yang terbagi menjadi dua kelompok, kelompok pertama mereka yang mempunyai pengalaman dalam pemilu (pernah menjadi ketua atau anggota kpps) dan kelompok kedua mereka yang belum mempunyai pengalaman dalam pemilu (dari kalangan anak muda) yaitu pola bintang yakni semua anggota berkomunikasi dengan semua anggota maksudnya

panwascam-ppl,

ppl-panwascam,

ppl-ppl.

Hubungan

ini

merupakan hubungan yang paling efektif. Ppl dapat mengadakan hubungan

73

74

yang tidak terbatas. Pembina dapat mengetahui apakah materi-materi yang disampaikan dapat dimengerti dan diterima oleh ppl. Kalau ada hal yang tidak diterima dan tidak dimengerti oleh ppl dapat didiskusikan. Pola bintang ini menjelaskan bahwa komunikasi terjadi dua arah dan semua pihak terlibat di dalamnya. Komunikasi yang dilakukan oleh pembina bersifat persuasif. Komunikasi di kelompok ini sudah bisa dikatakan efektif karena semua orang terlibat dalam kelompok pembinaan dapat menjadi komunikator maupun komunikan, meskipun tetap panwaslu kecamatan (panwascam) yang menjadi komunikator utama dalam hal memberikan materi. Bentuk pertanyaan melalui diskusi dan tanya jawab kepada panwaslu kecamatan (panwascam) dan langsung diberikan jawaban. Terkadang panwaslu kecamatan (panwascam) memberikan kesempatan kepada ppl untuk saling berbagi cerita serta pengalaman berkaitan pengawasan lapangan diwilayah masing-masing. Pengawasan pemilu ini juga menggunakan komunikasi antarpribadi (Interpersonal Communication), yaitu komunikasi yang terjadi antara seorang ppl dengan panwascam. Pada saat sharing-sharing yang dilakukan diluar rapt kordinasi (rakor) ini diberikan sesi konsultasi. Adapun permasalahan yang dibahas beragam dari masalah pribadi, keluarga, dan hal-hal yang berkaitan tentang pemilu. Komunikasi yang terbentuk dalam sesi konsultasi ini selain menceritakan permasalahan juga saling menemukan solusi yang terbaik untuk menghadapi kendala-kendala dalam pengawasan dilapangan. 2. Panwaslu kecamatan (panwascam) dengan kemampuan dan pengalamannya dalam pemilu memberikan metode-metode kepada para ppl ketika

75

menghadapi kendala-kendala dalam pengawasan dilapangan. Panwaslu kecamatan (panwascam) selalu mengingatkan kepada para ppl akan tugas dari pengawas pemilu yaitu hanya pada ranah awasi, teliti dan mencatat (ATM) dan dijadikan laporan kedalam form A1 yang dilaporkan setiap minggunya kepada panwaslu kecamatan (panwascam) pada saat rapat kordinasi (rakor) tanpa ada kontak langsung terhadap caleg maupun team dari caleg tersebut. Apabila pelanggaran yang ditemukan berupa pelanggaran kode etik maka laporan tersebut segera dilaporkan melalui form A1 beserta bukti-bukti yang didapat dan dilaporkan kepada panwaslu kecamatan (panwascam) pada hari itu juga, agar segera dikaji dan dilaporkan ketingkat kota jika temuan tersebut tidak terselesaikan pada tingkat kecamatan.

B.

Saran 1. Kepada lembaga pengawas pemilu tingkat pusat (Bawaslu) hendaklah untuk selalu menindak tegas para caleg yang melakukan pelanggaran khususnya pelanggaran kode etik agar pengawas pemilu lapangan (ppl) ditingkat bawah yang bekerja keras mengawasi dan mencatat serta menjadikan laporan kedalam form A1 setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh caleg dapat terselesaikan dengan tepat dan benar. 2. Kepada panwaslu tingkat kota dan panwaslu tingkat kecamatan hendaklah lebih memperhatikan ppl yang baru. Sebagai orang awam yang ingin mempelajari dan memahami tentang pemilu. Untuk ppl yang lama agar tidak bosan membimbing dan menemani dalam mengawasi

76

kegiatan

caleg dalam

bersosialisasi,

merupakan

bentuk

dalam

mengaplikasikan pengetahuan tentang pemilu dengan pengalamanpengalaman yang didapat pada pemilu-pemilu sebelumnya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN Rozali. Abdullah, Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif), (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009) Muhtadi. Asep Saefulloh, Komunikasi Politik Indonesia, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2008). Birowo. Antonius, Metode Penelitian Komunikasi (Yogyakarta: Gintanyali, 2004). Abdul Syakur. ppl, (Wawancara Pribadi, Jakarta: Selasa, 15 Juli 2014) Bawaslu DKI Jakarta, Undang-undang Pemilu, (Jakarta : 2011) Bawaslu DKI Jakarta, Kompilasi Perbawaslu Penanganan Pelanggaran Pemilu, (Jakarta : 2012) CV. Eko Jaya Jakarta 1340, Partai Politik dan Pemilihan Umum, (jakarta : Kiwi Mitra Utama, 2013), Cet, Ke-1 Mulyan. Dedy, Metode Penelitian Kualitatif. Sukardi. Dewa Ketut, Bimbingan dan Konseling, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998) Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai pustaka, 2005), cet. Ke-3. Data Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU) Jakarta Selatan 2013 Data Panitia Pengawas Pemilu Mampang Prapatan (PANWASCAM) 2013 Data Kecamatan Mampang Prapatan 2013 Data Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Mampang Prapatan 2013 Gunadi, Himpunan Istilah Komunikasi, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1998), cet. Ke-1. Heryanto. Gun Gun, Komunikasi politik di era indonesia citra, (jakarta: PT Lasswell Vistiama, 2010). H.A.W. Widjaja, Ilmu Komunikasi Pengantar Studi, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), cet. Ke-2.

77

78

James G. Robbin, Komunikasi Yang Efektif, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1995). Rakhmat. Jalaluddin, Psikologi Komunikasi, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), cet. Ke-15. Lexy J. Moeloeng, Metodologi Penelitian Komunikasi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009). Sabri. M. Alisuf, Psikologi Pendidikan, (Jakarta; Pedoman Ilmu Raya), 1996. Muhammad Iqbal, Ketua KPU Kota Administrasi Jakarta Selatan, Sosialisasi Pemilu 2014. Effendy. Onong Uchajana, Dinamika Komunikasi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), cet. Ke-6. Effendy, ..................... Kamus Komunikasi, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1998), cet. Ke-1. Effendy, ..................... Ilmu Komunikasi, Teori dan praktek (Jakarta: PT Remaja Rosdakarya, 2001), cet. Ke-1. Effendy, ..................... Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003). Puis A. Purtanto dan M. Dahlan Al-Barty, Kamus Besar Ilmiah Populer (Surabaya: Arloka, 1994). R. Siti Zuhro. Dkk, jurnal demokrasi dan HAM, Demokrasi dan pilkada. Kriyanto. Rachmat, Teknik Praktis Riset Komunikasi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006). Roudhonah, Ilmu Komunikasi, (Jakarta: UIN Jakarta Press). Arikonto. Suharisme, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: PT. Bina Aksara,1898). Ustadz Anas Kurdi, M.A (Wawancara Pribadi, Jakarta: Selasa, 15 Juli 2014) Ustadz Munawir, M.A (Wawancara Pribadi, Jakarta : Selasa, 15 Juli 2014) Yusuf Satyanegara, Ketua Panwaslu Kota Administrasi Jakarta Selatan, Pengawasan Partisipatif Pemilu 2014.

BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK) SERTA PEMBEKALAN BAGI KPPS YANG DIBERIKAN OLEH PANWASLU KECAMATAN DAN PPS DI KELURAHAN.

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI SETIAP TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) YANG DIAWASI OLEH SAKSI PARTAI, SAKSI CALEG DAN PENGAWAS PEMILU LAPANGAN (PPL).

PENELITI BERSAMA PANWASLU KECAMATAN (PANWASCAM) DAN PENGAWAS PEMILU LAPANGAN (PPL).

PENELITI BERSAMA PANWASCAM, PPL DAN KOPOLSEK MAMPANG SAAT SETELAH PENGHITUNGAN PADA TINGKAT KECAMATAN.

PENYERAHAN LOGISTIK KEPADA KETUA PPS DI SAKSIKAN CAMAT MAMPANG PRAPATAN, LURAH BANGKA DAN KETUA PPK YANG DIAWASI OLEH PENGAWAS PEMILU LAPANGAN (PPL)

PENELITI BERSAMA KETUA PPS DAN KETUA PPK SETELAH WAWANCARA

KEGIATAN-KEGIATAN SOSIALISASI YANG DI LAKUKAN OLEH CALEG DAN DIAWASI OLEH PAWASLU KECAMATAN (PANWASCAM) DAN PENGAWAS PEMILU LAPANGAN (PPL) KECAMATAN MAMPANG PRAPATAN.

PENYERAHAN KOTAK SUARA DARI KPPS KE PPS DI KELURAHAN YANG DI AWASI OLEH PENGAWAS PEMILU LAPANGAN (PPL)

PENYEGELAN KOTAK SUARA OLEH KETUA PPS DAN PENYERAHAN KOTAK SUARA KE KPPS DI AWASI OLEH PENGAWAS PEMILU LAPANGAN (PPL)

PENURUNAN ATRIBUT OLEH SATPOL PP YANG DIAWASI OLEH PANWASCAM DAN PPL

RAPAT KOORDINASI (RAKOR) YANG DILAKUKAN PANWASCAM DAN PPL SETIAP MINGGUNYA DI KECAMATAN MAMPANG PRAPATAN.

PENGAWASAN YANG DILAKUKAN PANWASCAM DAN PPL SAAT PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN.

HASIL WAWANCARA

Hari tanggal

: 15 juli 2014

Tempat

: Kantor Panwascam Mampang Prapatan

Nama

: H. Anas Kurdi, M.A

Jabatan

: Ketua Panwascam Mampang Prapatan

T :

Bagaimana sejarah berdirinya Panwascam Mampang Prapatan ?

J

panwas tingkat kecamatan pertama kali dibentuk pada tahun 2004 di awal

:

pemilu dilakukan secara terbuka, pada saat itu yang menjabat sebagai panwas hanya ada pada tingkat kecamatan dan itu pun hanya satu orang yang dibantu oleh kapolsek setempat. Pada pemilu selanjutnya yaitu pemilu tahun 2009 baru terbentuk beberapa anggota panwas di tingkat kecamatan diantaranya ketua dan dua anggota beserta panwas tingkat kelurahan atau disebut PPL. T :

apa visi dan misi Panwascam Mampang Prapatan ?

J

mengacu pada visi yang dimiliki oleh Bawaslu yakni integritas dan

:

kredibilitas, karena dengan bermodalkan inilah para pengawas pemilu baik ditingkat provinsi, kabupaten/kota maupun kecamatan mampu meyakini dirinya dalam pengawasan serta dapat menumbuhkan kinerja-kinerja pengawasan yang maksimal dan dapat menumbuhkan pula ke ikut sertaan masyarakat dalam pengawasan pemilu sehingga terciptanya pemilu yang damai dan demokratis dalam penyelenggaraannya. T :

apa pendapat anda tentang diadakannya panwas pemilu tingkat kecamatan yang awalnya pengawas pemilu hanya ada ditingkat kota ?

J

:

dikarenakan pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan yang terjadi pada pemilu-pemilu sebelumnya yang hampir terjadi di setiap kecamatan, oleh karena itu dibentuklah pengawas pemilu ditingkat kecamatan agar dapat mengantisipasi tindak kecurangan yang terjadi disetiap tps yang ada dikecamatan.

T :

metode apa yang sangat efektif untuk mengawasi tahapan pemilu legislatif di tingkat kecamatan mampang prapatan ?

J

:

ATM (awasi, teliti dan mencatat) inilah metode yang sangat efektif dalam pengawasan khususnya pada tingkat kecamatan dan kelurahan, guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan pada saat pengawasan. Karena melihat kondisi yang sangat memanas ketika masa sosialisai ditingkat kelurahan, oleh karena itu tugas pengawas hanya pada ranah pengawasan tanpa adanya kontak langsung dengan team pemenangan caleg dan caleg tersebut.

Narasumber

H. Anas Kurdi, M.A

HASIL WAWANCARA

Hari tanggal

: 15 Juli 2014

Tempat

: Kantor Panwascam Mampang Prapatan

Nama

: Ust. Munawir, M.A

Jabatan

: Anggota Panwascam

T :

apa fungsi dari panwaslu tingkat kecamatan?

J

panwaslu tingkat kecamatan berfungsi untuk mengawasi pemilu di tingkat

:

kecamatan dan kelurahan, guna mengurangi kecurangan-kecurangan yang terjadi pada tingkat bawah karena biasanya kecurangan itu lebih banyak terjadi pada tingkat bawah (kelurahan dan kecamatan). T :

berapa kali pertemuan yang diadakan oleh panwaslu kecamatan dalam seminggu bersama anggotanya ?

J

:

sekali setiap minggunya di setiap selasa siang jam 14.00-17.30

T :

apa materi dan pembahasan yang disampaikan setiap minggunya ?

J

membahas tentang temuan-temuan dilapangan dari setiap pengawas

:

pemilu lapangan baik berupa pelanggaran kode etik maupun pelanggaran pidana, yang akan dikaji oleh panwascam dan akan ditindak lanjuti ketingkat kota jika pelanggaran itu berupa pelanggaran pidana. serta membahas program-program satu minggu kedepan yang didapat panwascam dari hasil rapat kordinasi tingkat kota. T :

bagaimana strategi komunikasi Panwaslu Kecamatan Mampang Prapatan dalam menanggapi pelanggaran-pelanggaran dilapangan ?

J

:

dicatat melalui form A1 yang dibuat oleh panwas tingkat kota lalu dikaji oleh panwascam, jika pelanggaran tersebut masi bisa diselesaikan ditingkat kecamatan maka laporan tersebut tidak dinaikan ditingkat kota, namun jika pelanggaran tersebut tidak terselesaikan pada tingkat kecamatan maka laporan tersebut akan dikaji bersama panwas tingkat kota.

T :

apa bentuk komunikasi Panwaslu Kecamatan Mampang Prapatan terhadap pelanggaran yang dilaporkan oleh PPL?

J

:

bentuk komunikasi yang dilakukan yaitu melakukan pengkajian pada tingkat internal terlebih dahulu, mengumpulkan bukti-bukti dan saksi yang menemukan

pelanggaran

itu

lalu

kami

memanggil

pihak

yang

bersangkutan untuk datang ke kantor panwascam untuk menyelesaikan pelanggaran tersebut. T :

apa yang menghambat Panwaslu Kecamatan Mampang Prapatan dalam pengawasan pemilu ?

J

:

kalau penghambat kadang-kadang terdapat pada team-team pemenangan calon yang masi suka melakukan pelanggaran dalam bersosialisasi, mereka masi melakukan sosialisasi di tempat ibadah di tempat pendidikan. Oleh karena itu butuhnya partisipasi masyarakat dalam hal pengawasan berupa laporan kepada ppl diwilayah tersebut.

T :

hal-hal apa yang mendukung Panwaslu Kecamatan Mampang Prapatan dalam pengawasan pemilu ?

J

:

komunikasi baik yang dilakukan terhadap warga sekitar itulah caranya, karena partispasi dari warga merupakan salah satu faktor pendukung agar ketika terdapat pelanggaran, masyarakat bisa melaporkannya langsung kepada panitia pengawas tingkat kelurahan / ppl.

T :

sarana

dan prasarana apa saja yang dimiliki Panwaslu Kecamatan

Mampang Prapatan ? J

:

kantor panwas yang disediakan oleh kecamatan, komputer, printer dan kamera digital untuk mendokumentasikan pelananggaran-pelanggaran.

Narasumber

Ust. Munawir, M.A

HASIL WAWANCARA Hari tanggal

: 15 Juli 2014

Tempat

: Kantor Panwascam Mampang Prapatan

Nama

: H. Abdul Rofiq, M.A

Jabatan

: Anggota Panwascam

T :

apa yang membuat anda mau ikut serta dalam bagian pengawas pemilu ?

J

awalnya saya bagian dari tim pemenang salah satu calon yang di usung

:

oleh partai politik, berbekal dari pengalaman saya menjadi tim pemenang salah satu calon disana saya menemukan banyak kejanggalan mulai dari tingkat atas sampai tingkat bawah. Oleh karena itulah saya mencoba mendaftar menjadi panwas tingkat kecamatan, diawal saya ingin mencari pengalaman namun ketika menjalani tugasnya saya merasakan banyak pelajaran yang saya dapat mulai dari menghadapi pelanggaran yang bersifat kode etik sampai pelanggaran yang menurut saya itu merupakan pelanggaran pidana. Dari pelajaran itulah saya merasa bahwasannya Panitia

Pengawas

Pemilu

merupakan

bagian

terpenting

dalam

keberlangsungan pemilu agar terciptanya pemilu yang damai seperti slogan pemilu pada tahun ini “Damai Dalam Pemilu Itu Indah” T :

apa yang terkesan oleh anda selama menjadi bagian dari panitia pengawas pemilu ?

J

:

kalo ngomongin kesan mungkin belum terlalu banyak, namun seperti yang saya katakan tadi panitia pengawas pemilu mempunyai peran penting dalam keberlangsungan pemilu. Pengalaman yang mengesankan bagi saya adalah ketika menghadapi tim-tim pemenang salah satu calon yang malakukan pelanggaran, apalagi ketika masa tenang kampanye disitulah banyak terjadi pelangaran mulai dari pelanggaran atribut sampai pelanggaran sosialisasi. Namun karena tugas panitia pengawas pemilu hanya ATM “awasi, teliti dan mencatat” maka tugas kami hanya sekedar pada ranah itu saja tidak bersentuhan langsung dengan calon maupun tim pemenangnya, setelah laporan dan bukti-bukti kami dapatkan lalu laporan itu kami kaji dan kami sampaikan pada tingkat kota agar ditindak lanjuti.

T :

apa metode yang menurut anda jitu dalam mengawasi pemilu khususnya dalam menghadapi pelanggaran-pelanggaran ditingkat kecamatan ?

J

:

menurut saya tidak ada metode jitu akan tetapi ada cara-cara agar calon beserta timnya bisa mengerti dan tidak melakukan pelanggaran, pendekatan merupakan salah satu cara yang efektif agar tidak terjadinya pelanggaran, karena lagi-lagi mengingat tugas panitia pengawas pemilu hanya pada pengawasan dan mencatat apa bila terdapat pelanggaran. Oleh karena itu kami sering melakukan komunikasi sebelumnya terhadap para tim pemenang calon baik dalam pemasangan atribut maupun dalam hal sosialisasi di masyarakat.

Narasumber

H. Abdul Rofiq, M.A

HASIL WAWANCARA Hari tanggal

: 15 Juli 2014

Tempat

: Kantor Panwascam Mampang Prapatan

Nama

: H. Abdul Syakur, S.E

Jabatan

: PPL Kel. Bangka

T :

apa yang membuat anda mau ikut serta dalam bagian pengawas pemilu ?

J

berawal dari kedekatan yang saya jalin melalui organisasi masyarakat

:

(ormas) Forkabi terhadap Ust. Anas Kurdi yang pada saat itu merupakan anggota Panwascam. Setelah itu baru saya mengetahui bahwa pengawas pemilu memiliki peran penting dalam pemilu. T :

apa yang terkesan oleh anda selama menjadi bagian dari panitia pengawas pemilu ?

J

:

menghadapi para team pemenangan calon ataupun calon itu sendiri, menurut saya itu merupakan kesan yang sangat berharga bagi saya karena pada saat itulah saya sebagai pengawas pemilu harus bersikap tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh team pemenang caleg tersebut.

T :

metode apa yang anda lakukan dalam menghadapi pelanggaranpelanggaran pada tingkat kelurahan ?

J

:

metode yang saya lakukan adalah dengan cara mengawasi, mencatat dan setelah itu saya jadikan laporan melalui kertas yang diberikan oleh panwascam yaitu kertas laporan A1, jika pelanggaran tersebut berbentuk pelanggaran kode etik maka segera saya sampaikan ke panwascam namun kalau masi berbentuk pelanggaran administratif maka saya jadikan laporan mingguan yang biasa saya laporkan setiap minggu.

T :

bagaimana komunikasi yang dilakukan panwascam terhadap ppl ?

J

komunikasi yang dilakukan oleh panwascam terhadap ppl sangat baik,

:

karena selain pertemuan mingguan saya beserta seluruh ppl sering berkumpul diruma ketua panwascam untuk sharing-sharing mengenai pembahasan pemilu maupun pembahasan pribadi.

T :

selain pertemuan rakor mingguan apa ada pertemuan lain yang melibatkan panwascam dan ppl ?

J

:

ada, saya dan seluruh anggota ppl sering berkumpul diruma pak ketua panwascam dan terkadang kami kumpul di warung makan untuk sharing dan berbagi pengalaman pribadi. Jadi pola yang diberikan oleh ketua panwascam kepada seluruh aggota ppl adalah pola kekeluargaan.

T :

menurut anda adakah kendala dalam melakukan pengawasan pada tingkat kelurahan ?

J

:

pasti, karena pelanggaran sering terjadi pada tingkat bawah. Seperti pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh caleg dirumah warga yang sering saya dengar dengan bahasa “blusukan” bahkan pertemuan yang diadakan caleg diluar jadwal kampanye mereka bahkan pada saat masa tenang (tidak boleh mengadakan sosialisai)

T :

bentuk pelanggaran seperti apa yang sering terjadi pada tingkat kelurahan?

J

pelanggaran yang sering terjadi adalah pelanggaran administratif yaitu,

:

pelanggaran berupa pemasangan alat peraga pada kawasan-kawasan yang dilarang (tempat ibadah, lembaga pendidikan dan jalan-jalan protokol) serta pertemuan caleg yang diadakan dirumah warga dan diluar jadwal kampanye atau pada saat masa tenang.

Narasumber

H. Abdul Syakur, S.E

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN MAMPANG PRAPATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

JL. Mampang Prapatan XIII, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan

SURAT PERNYATAAN Nomor : 014/Panwascam/MP/JS/VI/2014 Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : H. Anas Kurdi, MA Jabatan : Ketua PANWASCAM Kecamatan Mampang Prapatan Alamat : Jl. Mampang Prapatan VII RT 10/ RW 03 Menerangkan dengan sebenarnya bahwa Mahasiswa tersebut di bawah ini : Nama : Muhammad Rizky NIM : 108051000149 Fakultas : Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Program studi : Komunikasi Penyiaran Islam Semester/ Jenjang : XII / S-1 Benar-benar

telah

mengadakan

penelitian

skripsi

yang

berjudul

POLA

KOMUNIKASI PANITIA PENGAWAS PEMILU (PANWASLU) KECAMATAN MAMPANG PRAPATAN DALAM PENGAWASAN PEMILU LEGISLATIF 2014 pada bulan April sampai Juni 2014 di lembaga PANWASLU Kecamatan Mampang Prapatan Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam rangka menyelesaikan tugas akhir perkuliahan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Demikian surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, 23 Juni 2014 Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Mampang Prapatan Ketua,

H. Anas Kurdi, MA

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN MAMPANG PRAPATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

JL. Mampang Prapatan XIII, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan

I.Data Pengawas : Nama

: H. Anas, MA

Tempat/Tgl.Lahir

: Jakarta, 15 Oktober 1973

Jenis Kelamin

: Laki- Laki

Jabatan

: Ketua Di. Panwascam Kecamatan Mampang Prapatan

Alamat

: Jl. Mampang Prapatan VII RT 10/ RW 03

No.Tlp/Hp

: 08128932534

E-mail

:

II. Menerangkan Telah Melakukan Kegiatan Pengawasan yaitu : I.

Kegiatan I a. Bentuk : Pengawasan wilayah b. Tujuan : Mengawasi atribut caleg c. Sasaran : caleg DPR RI Herman Tji’din d. Waktu Dan Tempat : 16 Februari 2014, di sepanjang jl. Kemang Timur Raya II. Kegiatan II a. Bentuk : Pengawasan wilayah b. Tujuan : Mengawasi atribut caleg c. Sasaran : caleg Golkar M.Ikhsan.I, SE d. Waktu Dan Tempat : 16 Februari 2014, Di Kemang Selatan sampe Sajam dan Bangka 8 Kel. Pela Mampang III. Kegiatan III a. Bentuk : pengawasan b. Tujuan : mengawasi atribut CALEG c. Sasaran : Spanduk Indah Lutfiyanti SE CALEG dari partai PDIP ukuran 1,5x3mtr d. Waktu Dan Tempat : 00.30-01.20 sekolah SDN 04 gang manggis IV. Kegiatan IV a. Bentuk : PengawasanPemsangan Atribut b. Tujuan : Menyesuaikan dengan Undang – Undang

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN MAMPANG PRAPATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

JL. Mampang Prapatan XIII, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan

c. Sasaran : Caleg DPRD PAN No. 10 Fadjar Aries d. Waktu Dan Tempat : 13.00 WIB Di Poncol Jaya RW 04 Kuningan Barat V. Kegiatan V a. Bentuk : mengawasi sosialisasi caleg b. Tujuan : melihat Bentuk pelanggaran c. Sasaran : caleg DPRD HANURA No 1 d. Waktu Dan Tempat : 12 Februari 2014 di RT 02 RW 012 Pela Mampang VI. Kegiatan VI a. Bentuk : pengawasan b. Tujuan : memantau kegiatan para caleg dan relawan partai c. Sasaran : para caleg dan kegiatannya d. Waktu Dan Tempat : 16 Februari 2014 pukul 10.00-11.30 Jl. Bangka IX RW 010 Kel. Pela Mampang VII. Kegiatan VII a. Bentuk : pengawasan b. Tujuan : mengawasi atribut caleg c. Sasaran : caleg DPR RI PDIP Ngatino d. Waktu Dan Tempat : Senin, 17 Februari 2014 di RT 004/03 Jl. Bangka II E Kel. Pela Mampang VIII.Kegiatan VIII a. Bentuk : pengawasan b. Tujuan : mengawasi sosialisasi caleg c. Sasaran : caleg DPR RI dari PPP Okky Asokawati d. Waktu Dan Tempat : Kamis, 13 Februari 2014 di Majlis Taklim Al Rosyid RT 001/03 Kel. Pela Mampang IX. Kegiatan IX a. Bentuk : Pengawasan wilayah b. Tujuan : Mengawasi kegiatan c. Sasaran : caleg no 1 parpol PAN Drs.H.St.Ambia B.Boestam, M.Si d. Waktu Dan Tempat : 31 Februari 2014, pukul 15.00-selesai RT 12/01 Kelurahan Mampang Prapatan X. Kegiatan X a. Bentuk : Pengawasan b. Tujuan : pemantauan ada atau tidaknya pelanggaran c. Sasaran : caleg dan partai pemilu 2014 d. Waktu Dan Tempat : 16 Februari 2014 di Map. Prapatan Masjid Istiqmal Tegal Parang XI. Kegiatan XI

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN MAMPANG PRAPATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

JL. Mampang Prapatan XIII, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan

a. b. c. d.

Bentuk Tujuan Sasaran Waktu Dan Tempat Barat

: : : :

Keliling wilayah Kuningan Barat pemasangan atribut kampanye atribut Fajar Aries 16 Februari 2014, pukul 09.00- selesai di Poncol Jaya RW 04 Kuningan

Uraian Singkat Kejadian :   





  

 

Ada beberapa poster ukuran sedang terpasang di pinggir jalan yang ditempel di pohon dan tiang listrik Banyaknya terpasang bendera ukuran kecil dengan nama caleg M.Ikhsaningratubun di sepanjang jalan Kemang Selatan sampai pertigaan sajam Telah ditemukan spanduk CALEG DPRD dr partai PDIP Indah lutfiyanti SE. terpasang di tembok sekolah SDN 04 gang manggis Pela mampang. Diketahui pada jum’at malam jam 00.30-01.00.Ukuran spanduk 1,5 x 3 meter PPL melakukan Pemantauan dan Pengawasan RW 04 Kuningan Barat ditemukan pemasangan spanduk dan pemasangan stiker di warung yang berada di Rt 09 RW 05. Caleg DPRD HANURA No 1 melakukan sosialisasi di Masjid Al Ikhlas dan memohon dukungan kepada jamaah majlis taklim kaum ibu yang dihadiri oleh 250 orang dalam acara tersebut, caleg tersebut member bantuan 1 set hadrah dan uang pembinaan Ditemukannya baleho ukuran besar bergambar H.Tatang Hidayat, SH caleg DPRD dari PKB di Jl.Bangka IX RW 010 Depan mushola Sa’adatul Muta’alimin Adanya spanduk di wilayah RT 004/03 DI Jl. Bangka IIE Kelurahan Pela Mampang Kamis, 13 Februari 2014, CALEG DPR RI dari PPP Dra. Hj.Okky Asokawati mengunjungi majlis taklim Al Rosyid di RT 001/03 di rumah ibu Eni yang dihadiri ±60 ibu-ibu pengajian dari RT 01 dan 02 beliau memberikan kalender, stiker, dan tas berfoto caleg tersebut Adanya kegiatan di majlis taklim Al Ikhlas yang dihadiri oleh caleg no 1 parpol PAN Drs.H.St.Ambia B.Boestam, M.Si dan beliau meminta doa restu kepada ibu-ibu Pada tanggal 16 Februari 2014, di masjid Istiqmal di Jl.Mamp.Prapatan XVII dilaksanakan peringatan maulid Nabi Muhammad SAW yang dihadiri ±1000 jamaah, pada kegiatan tersebut tidak dihadiri caleg dari partai namun sembako dari caleg

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN MAMPANG PRAPATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

JL. Mampang Prapatan XIII, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan



HANURA atas nama Rahmatia Puspa Sari. Isi ceramah tersebut para ceramah tidak berisi kalimat ajakan salah satu caleg dari partai manapun Keliling wilayah Kuningan Barat di Jl. Poncol Jaya adanya pemasangan atribut kampanye dari caleg Fajar Aries di wilayah RW 04 yang mana ada 2 spanduk yang dipasang dalam satu lokasi dan satu RW 04

Jakarta, 19 Februari 2014 Pelaksana Tugas

H. Anas, MA

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN MAMPANG PRAPATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

JL. Mampang Prapatan XIII, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan

LAPORAN PENGAWASAN KAMPANYE PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA Berhubungan dengan adanya surat yang masuk ke sekretariat PANWASCAM Kecamatan Mampang Prapatan dengan maksud Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye dengan Nomor : STTTP/ 01/ III/ 2014/ RESTO. JAKSEL, maka kami sampaikan laporan pengawasan tersebut : Hari Tanggal Tempat Pukul

: Senin : 17 Maret 2014 : Gelanggang Olahraga Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan : 13.00 - 17.00 WIB

Isi Orasi Bang Yos (Sutiyoso, Ketua Umum Partai PKPI) : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Supaya jangan golput saat pemilu Mencari pemimpin yang tidak korupsi Jangan mengambil uang haram Akan memecat pegawai yang korupsi Menguber/ mengejar koruptor yang kabur Hancurkan korupsi Mengamalkan pancasila Memperjuangkan rakyat Mafia hukum harus diberantas Menegakkan hukum di Indonesia

Caleg yang hadir ( dapil 8) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Rubun Pasarebo Musa Ir. Erdy Sastra Saiyar Abdul Salam Syarif Hidayatulloh Selvi H.Maksum

Caleg yang hadir (dapil 2)

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN MAMPANG PRAPATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

JL. Mampang Prapatan XIII, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan

1. Danil Hutapea Caleg yang hadir (dapil 7) 1. 2. 3. 4.

Ampera Musdalifah Vivi Rudi Sujanto

Yang hadir dalam kampanye 1. Lelaki berjumlah sekitar ±170 orang 2. Perempuan berjumlah sekitar ± 110 Untuk jurkam 1. Pak Syarafuddin Arsyad, M.Ag (Ketua DPP Provinsi) 2. Pak Roy (Wakil)

Jakarta, 17 Maret 2014 Pelaksana Tugas

PPL Pela Mampang