Disusun oleh: Agung Rakhmat. Dosen Pembimbing: Dr. Erwin Saraswati, Ak., CPMA. ABSTRAK

Jurnal Skripsi/ Agung Rakhmat/ FEB UB/ 2013

GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) SEBAGAI PRINSIP IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) (Studi Kasus pada Community Development Center PT Telkom Malang) Disusun oleh: Agung Rakhmat Dosen Pembimbing: Dr. Erwin Saraswati, Ak., CPMA. ABSTRAK Penelitian ini dilakukan di PT TELKOM INDONESIA yang bergerak di bidang jasa telekomunikasi di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik/good corporate governance (GCG) terhadap pelaksanaan praktik Tanggungjawab Sosial Perusahaan/Corporate Social Responsibility (CSR). Pada Prinsip tata kelola perusahaan yang baik, di dalamnya terdapat prinsip-prinsip yang diimplementasikan dalam bentuk pelaksanaan program CSR. Hasil penelitian menunjukan adanya peranan penting prinsip GCG dalam pelaksanaan praktik CSR. Penerapan prinsip GCG secara utuh, menjadikan implementasinya terhadap pelaksanaan program CSR menjadi terarah dan lebih terfokus. Kata kunci: tata kelola perusahaan, Tanggungjawab Sosial Perusahaan, penerapan, prinsip, GCG.

PENDAHULUAN Perkembangan usaha dewasa ini telah sampai pada tahap persaingan global dengan dinamika perubahan yang demikian cepat. Dalam situasi kompetisi global seperti ini, Good Corporate Governance (GCG) merupakan suatu keharusan dalam rangka membangun kondisi perusahaan yang tangguh dan berkelanjutan. Penerapan konsep GCG diharapkan dapat menjadi pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi semua pihak yang berkepentingan. Pengaturan dan pengimplementasian good corporate governance memerlukan komitmen dari seluruh jajaran organisasi dari penetapan kebijakan dasar tata tertib yang harus dianut oleh top manajemen dan penerapan kode etik yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang ada didalamnya. Prinsip GCG yang dianut oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dan beberapa lembaga lain menempatkan prinsip tanggungjawab (responsibility) sebagai pilar tegaknya GCG. Salah satu implementasi prinsip responsibility diterapkan dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang disebut dengan Corporate Social Responsibility (CSR). Corporate social responsibility (CSR) merupakan klaim agar perusahaan tak hanya beroperasi untuk kepentingan para pemegang saham, tapi juga untuk

1


kesejahteraan pihak pemangku kepentingan dalam praktik bisnis, yaitu para pekerja, komunitas lokal, pemerintah, LSM, konsumen, dan lingkungan. Global Compact Initiative (2002) menyebut pemahaman ini dengan 3P (profit, people, planet), yaitu tujuan bisnis tidak hanya mencari laba (profit), tetapi juga menyejahterakan orang (people), dan menjamin keberlanjutan hidup planet ini. Dalam perkembangannya, terdapat terobosan baru mengenai gagasan CSR yang terkenal dengan sebutan The Triple Botton Line. Perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggungjawab yang berpijak pada singgle botton line, yaitu nilai perusahaan yang direfleksikan dalam kondisi keuangan saja. Tanggungjawab perusahaan harus berpijak pada triple botton line, yaitu tidak hanya pada aspek keuangan saja melainkan juga pada sosial dan lingkungan. Kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan (Eklington 2004). Pelaksanaan CSR telah menjadi strategi jangka panjang manajemen perusahaan dalam menciptakan nama baik perusahaan. Namun pada kenyataannya tidak semua perusahaan mampu melaksanakan CSR, karena CSR merupakan salah satu topik yang berkaitan dengan moral dan etika bisnis. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip GCG diharapkan dapat membantu mewujudkan praktek CSR, karena implementasi dari tanggungjawab sosial perusahaan tidaklah terlepas dari penerapan GCG di dalam perusahaan tersebut yang akan mendorong manajemen untuk mengelola perusahaan secara benar termasuk mengimplementasikan tanggungjawab sosialnya. Tujuan penelitian ini adalah; (1) Untuk menjelaskan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dalam perusahaan dan penerapannya pada praktik CSR. (2) Untuk menjelaskan prinsip-prinsip dan dasar hukum CSR yang diterapkan dalam praktik. (3) Untuk menjelaskan program-program CSR yang dilaksanakan oleh PT. TELKOM. Kontribusi dalam penelitian ini sebagai kajian bagi perusahaan untuk mengetahui prinsip-prinsip GCG, sehingga bisa diimplementasikan ke dalam praktikpraktik terbaik CSR dalam perusahaan BUMN. Sehingga kedepannya TELKOM bisa menerapkan prinsip GCG lebih baik lagi.

TINJAUAN PUSTAKA Teori pemangku kepentingan (Stakeholders theory) pertama kali diperkenalkan oleh Freeman (1984), yang menyatakan bahwa perusahaan adalah organ yang berhubungan dengan pihak lain yang berkepentingan, baik yang ada di dalam maupun di luar perusahaan. Penjelasan yang lain tentang teori pemangku kepentingan mengatakan bahwa, perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi pemangku kepentingannya. Keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh pemangku kepentingan kepada perusahaan tersebut (Ghozali dan Anis, 2007). Fenomena seperti ini terjadi, karena adanya tuntutan dari masyarakat akibat negative externalities yang timbul, serta ketimpangan sosial yang terjadi (Harahap, 2002). Dalam 2


hal ini, tanggungjawab perusahaan yang semula hanya diukur sebatas indikator ekonomi (economics focused) dalam laporan keuangan, kini harus bergeser dengan memperhitungkan faktor-faktor sosial (social dimentions) terhadap stakeholders, baik internal maupun eksternal. Bentuk kepedulian perusahaan terhadap pemangku kepentingan ditunjukkan dengan penerapan Good Corporate Governance (GCG) dalam perusahaan. GCG merupakan tata kelola perusahaan yang memiliki agenda yang lebih luas lagi di masa yang akan datang. Fokus akuntabilitas perusahaan yang semula masih terkonsentrasi atau berorientasi pada para pemegang saham (stockholder), sekarang menjadi lebih luas dan untuk tata kelola perusahaan harus memperhatikan kepentingan stakeholder. Oleh karena pergeseran paradigma ini, maka tata kelola perusahaan harus mempertimbangkan masalah corporate social responsibility (CSR). Beberapa prinsip GCG yang perlu diperhatikan menurut KNKG adalah; (1) Keterbukaan (Transparency), yaitu perusahaan harus menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, serta menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan; (2) Akuntabilitas (Accountability), perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar; (3) Responsibilitas (Responsibility), perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan; (4) Independensi (Independency), perusahaan harus dikelola secara independen, sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain; (5) Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness), dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Fenomena yang terjadi pada saat ini terdapat kecenderungan meningkatnya tuntutan publik atas transparansi dan akuntabilitas perusahaan sebagai wujud implementasi GCG. Salah satu implementasi dari penerapan GCG di perusahaan adalah penerapan CSR. CSR adalah sebuah konsep yang telah menarik perhatian dunia dan mendapat perhatian dalam ekonomi global. Namun demikian, konsep CSR masih belum seragam dengan pandangan yang masih beragam tentang kegunaan dan aplikabilitas potensialnya (Jamali dan Mirshak, 2006).

METODA PENELITIAN Objek penelitian ini adalah divisi Community Development Center (CDC) pada PT. TELKOM Malang yang bertugas sebagai pelaksana corporate social responsibility (CSR). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan strategi atau pendekatan studi kasus, yaitu metode yang memiliki tujuan untuk memahami gejala yang tampak

3


dalam objek penelitian dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data yang ada, sehingga menemukan hasil berupa kesimpulan yang dapat dijadikan saran di masa yang akan datang bagi objek penelitian terkait. Metode penelitian yang digunakan yaitu studi deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah metode analisis yang menggambarkan suatu keadaan secara objektif, sehingga memperoleh penyelesaian dari suatu masalah yang dihadapi oleh perusahaan (Eni 2009). Dalam penelitian ini, jenis data yang dipakai adalah data primer dan sekunder yang berupa dokumen-dokumen, keterangan-keterangan baik lisan maupun tertulis, pemikiran, hasil interpretasi, dan lain-lain. Dalam proses pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa metode, yaitu; (1) Observasi Langsung, Observasi merupakan teknik atau pendekatan dalam mendapatkan data primer dengan cara mengamati langsung obyek datanya. Pendekatan ini baik untuk mengamati suatu proses , kondisi, kejadian-kejadian atau perilaku manusia (Jogiyanto, 2007). (2) Wawancara, Wawancara adalah proses komunikasi dua arah untuk mendapatkan data dari responden. Wawancara dapat berupa wawancara personal, wawancara intersep dan wawancara telepon (Jogiyanto, 2007). (3) Dokumentasi, Informasi diperoleh melalui fakta yang tersimpan di dalam perusahaan yang biasanya berbentuk arsip, peraturan direksi dan sebagainya. Hasil dokumen tersebut harus diolah oleh peneliti agar menjadi berguna dan dapat menjadi informasi penting mengenai gambaran perusahaan. HASIL DAN PEMBAHASAN Perusahaan menerapkan GCG dan menjalankan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). KNKG merupakan komite yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menko Bidang Perekonomian Nomor: KEP/49/M.EKON/11/2004 yang bertugas sebagai pembuat pedoman penerapan GCG di Indonesia kususnya pada sektor publik. Tidak hanya terbatas sampai peraturan peraturan KKNG, PT. TELKOM juga menjalankan GCG sesuai kebijakan penerapan GCG yaitu Keputusan Direksi No.29 Tahun 2007. Tabel 1 akan menjelaskan bagaimana perusahaan mengimplementasikan prinsip GCG pada perusahaan, dan penjelasan tersebut akan dibandingkan dengan prinsip GCG yang telah didefinisikan oleh KNKG.

4


Tabel 4.1 Implementasi Prinsip GCG Menurut KNKG Pedoman KNKG Transparansi: Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Akuntabilitas: Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain.

Responsibilitas: Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang.

Fairness: Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Independensi: Untuk melancarkan penerapan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

Implementasi di dalam Perusahaan Kebijakan akuntansi perusahaan telah tersaji di dalam laporan keuangan dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan. Pelaporan biaya sosial telah disajikan oleh perusahaan di dalam laporan keuangan. Perusahaan telah menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing lini perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ perusahaan dan semua karyawan telah berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku yang telah disepakati, seperti, peraturan mengenai tata cara pelayanan terhadap pelanggan. Perusahaan setiap tahunnya telah menetapkan biaya sosial dan program PKBL yang biayanya bersumber dari penyisihan laba Perusahaan bagian pemerintah. Perusahaan selalu berpedoman dengan peraturan Pemerintah dan keputusan direksi PT TELKOM dalam menjalankan setiap kegiatan operasionalnya. Perusahaan tidak pernah membeda-bedakan karyawan atau seluruh komponen yang ada di dalam perusahaan berdasarkan etnis, latar belakang, agama dan lain sebagainya untuk berkarir dan menduduki jabatan-jabatan yang ada di dalam perusahaan. Tidak ada satupun bagian di dalam PT TELKOM yang dapat di intervensi oleh pihak lain. Tidak ada keluarga jajaran direktur atau atasan PT TELKOM yang memiliki jabatan penting di PT TELKOM.

Penjelasan prinsip pertama yaitu transparansi. Bukti dari implementasi prinsip GCG yaitu transparansi bisa dilihat pada laporan tahunan PKBL TELKOM tahun 2011 5


dan Laporan Keberlanjutan TELKOM yang menjelaskan tentang kebijakan akuntansi dan melaporkan semua biaya sosial sebagai penerapan program CSR perusahaan. Lapaoran tersebut secara resmi bisa diakses oleh semua pihak yang berkepentingan pada laporan keuangan tersebut. Prinsip yang kedua yaitu Akuntabilitas. Dalam implementasi prinsip Akuntabilitas ini, TELKOM menentukan tugas dan tanggungjawab setiap lini perusahaan secara jelas dalam bagan organisasi pada gambar.1 di bawah. Bagan struktur organisasi tersebut Sejalan dengan pelaksanaan visi, misi maupun inisiatif strategis TELKOM dalam rangka perwujudan transformasi bisnis Perusahaan sebagai penyedia layanan TIME. Gambar 1. Struktur Organisasi PT TELKOM

Sumber: laporan keberlanjutan Telkom tahun 2010 halaman 16

Prinsip yang ketiga yaitu prinsip Responsibilitas. Implementasi atas prinsip Responsibilitas. PT TELKOM dalam melaksanakan program CSR-nya berpedoman pada peraturan-peraturan yang ada, seperti Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara RI No PER-5/MBU/2007 tangal 27 april 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, serta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia. Pada keputusan RUPS bisa dilihat pada agenda 3 no.4 poin a dan b yang menjelaskan tentang anggaran PKBL. Dalam

6


keputusan RUPS tersebut ditentukan besaran dana untuk program PKBL yang masing-masing sebesar Rp115.369.993.906 (seratus lima belas miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus enam Rupiah). Hal ini seperti juga dijelaskan pada laporan PKBL TELKOM 2011 hal 18. Gambar 2. Diagram Penyaluran Program Kemitraan 2011 Berdasarkan Sektor (dalam jutaan rupiah)

Sumber: laporan PKBL TELKOM 2011 hal 18

Prinsip yang selanjutnya yaitu Fairness. Wujud implementasi TELKOM atas prinsip Fairness ini, perusahaan memperlakukan semua karyawan pada TELKOM dengan asas kewajaran dan kesetaraan, tidak membeda-bedakan antara karyawan lakilaki dan perempuan dalam hal posisi ataupun jabatan penting dalam perusahaan. Hal tersebut seperti yang dijelaskan pada gambar di bawah ini. Gambar 3. Daftar posisi karyawan berdasarkan gender

Sumber: laporan keberlanjutan tahun 2010 halaman 54

Pada data di atas menjelaskan bahwa TELKOM tidak membedakan gender dalam hal posisi atau jabatan penting dalam perusahaan. Semua mempunyai kesempatan

7


yang sama dalam mendapatkan posisi yang diinginkan sesua porsi dan kemampuan karyawan. Prinsip yang terakhir yaitu Independensi. Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa TELKOM dalam setiap melaksanakan setiap kegiatannya selalu berdasarkan pada peraturan pemerintah ataupun internal perusahaan itu sendiri yaitu seperti keputusan RUPS TELKOM. Implementasi prinsip Independensi pada perusahaan juga dibuktikan dengan tidak diperbolehkannya hubungan keluarga dalam satu jajaran atau posisiposisi tertentu dalam perusahaan, sehingga hal tersebut bisa mengurangi kecurangan atau moral hazard dalam melaksanakan setiap program dalam TELKOM. Hal tersebut bisa dilihat padagambar tabel di bawah ini: Gambar 4. Daftar karyawan keluar dari TELKOM

Sumber: laporan keberlanjutan TELKOM tahun 2010 halaman 54

Pada gambar tabel di atas menjelaskan bahwa karyawan yang menikah atau menjalin hubungan kekeluargaan dalam satu perusahaan, maka karyawan harus keluar dari TELKOM untuk menghindari moral hazard yang akan terjadi dalam internal perusahaan, misalnya juga intervensi antar karyawan. GCG Sebagia Pilar CSR TELKOM percaya bahwa implementasi program CSR, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan sangat mempengaruhi keberlanjutan usaha TELKOM. Pada bagian ini akan dibahas prinsip transparansi dan responsibilitas. Transparansi Dalam pedoman KNKG, Transparansi artinya, perusahaan harus mampu menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh peraturan perundangundangan, tetapi juga hal penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam implementasinya, prinsip Transparansi dalam perusahaan telah terimplementasikan dengan baik, seperti yang dijelaskan pada tabel 1 di atas.

8


Peneliti memahami pengertian dari KNKG dengan mengelompokkan menjadi 2 bagian. Bagian pertama yaitu, “perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan”, dan yang kedua yaitu, “dengan cara yang mudah diakses dan dipahami”. Untuk pengertian yang pertama, TELKOM telah menyediakan informasi yang material dan relevan dengan semua kegiatan yang dilakukan oleh PT TELKOM. Informasi tersebut bisa dilihat pada laporan keberlanjutan dan laporan PKBL PT TELKOM dan web resmi TELKOM di www.telkom.co.id. Pengertian yang kedua, TELKOM telah menyediakan informasi tersebut dan mempublikasikannya melalui media cetak yaitu Laporan Keberlanjutan dan Laporan PKBL Telkom, serta media eloktronik yaitu melalui web resmi di www.telkom.co.id.

Responsibilitas Berdasarkan pedoman yang dikeluarkan oleh KNKG, responsibilitas berarti perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang. Prinsip Responsibilitas ini akan menjadi pedoman bagi TELKOM dalam pelaksanaan program CSR-nya. Dengan adanya pedoman tersebut akan sangat membantu bagi perusahaan terhadap semua kegiatankegiatan yang dilaksanakan terutama dalam menjalankan program CSR perusahaan. PT. TELKOM dalam melaksanakan program CSR-nya berdoman pada peraturan-peraturan yang ada, sperti Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara RI No PER-5/MBU/2007 tangal 27 april 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, serta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia tanggal tanggal 19 Mei 2011. RUPS tersebut menjelaskan bahwa penetapan besaran dana Program Kemitraan untuk tahun 2011, adalah sebesar 1% dari laba bersih Perseroan tahun buku 2010 atau sebesar Rp115.369.993.906. seperti yang telah dijelaskan pada gambar.2. RUPS telah menetapkan besaran alokasi dana Program Bina Lingkungan untuk tahun buku 2011 sebesar 1% atau sebesar Rp115.369.993.906 dari laba bersih Perseroan tahun buku 2010. seperti yang telah dijelaskan pada gambar diagram berikut:

9


Gambar 5. Diagram Penyaluran Program Bina Lingkungan 2011 Berdasarkan Obyek Bantuan (dalam jutaan rupiah)

Sumber: laporan PKBL TELKOM 2011 hal 18

Penjelasan di atas dijadikan dasar bagi peneliti bahwa, dalam melaksanakan setiap kegiatannya terutama menjalankan program CSR, TELKOM telah berpedoman dan mematuhi peraturan-peraturan yang ada, baik itu peraturan dari pemerintah sebagai regulator ataupun peraturan dari internal perusahaan seperti RUPS TELKOM, dan TELKOM telah menjalankan prinsip GCG yaitu responsibilitas dengan baik. Program CSR PT. TELKOM Implementasinya CSR PT. TELKOM adalah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang merupakan wujud kepedulian PT. TELKOM disekitar wilayah operasionalnya. Program Kemitraan Program kemitraan diimplementasikan dalam bentuk pinjaman dan pendidikan/pelatihan serta pendampingan usaha untuk meningkatkan produktivitas usaha kecil. Dalam program kemitraan ini, para pengusaha kecil disejajarkan sebagai mitra binaan PT. TELKOM. Pada laporan tahunan Usaha Mikro Kecil (UMK) tahun 2011 halaman vi sampai xxxi dijelaskan bahwa, melalui program kemitraan PT TELKOM, mitra binaan dipersiapkan untuk dapat membuat pembukuan dasar, manajemen sederhana, melakukan promosi dan pengemasan produk hasil produksinya. Pendidikan pada tahap selanjutnya diberikan untuk meningkatkan kemampuan produksi dan pemasaran produk mitra binaan PT. TELKOM. Dalam memperluas pemasaran produk, PT. TELKOM mengikutsertakan mitra binaan PT. TELKOM dalam berbagai pameran baik untuk skala lokal, nasional maupun internasional. Selain itu juga pemasarannya dibantu melalui media promosi dalam bentuk pemasangan profil mitra binaan di media massa, maupun internet. Total pinjaman yang di kucurkan pada tahun 2010 mencapai Rp 283.773.115.000,- dengan total 9.918 Mitra Binaan. Hal ini merupakan perkembangan yang sangat pesat dari pada tahun-tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2009 PT.

10


TELKOM menyalurkan sebesar Rp 153.654.200.000,- dengan jumlah 3.548 Mitra Binaan, sehingga terdapat kenaikan 105% dibandingkan tahun sebelumnya. (lihat gambar 2). Program Bina Lingkungan Dalam laporan tahunan PKBL TELKOM dijelaskan bahwa, kegiatan program bina lingkungan (BL) PT.TELKOM secara umum mencakup enam bidang yaitu: (1) Pendidikan (Education), adalah kegiatan yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan baik skill, knowledge dan atitude bagi Stakeholder (masyarakat dan keluarga besar TELKOM Group). (2) Kesehatan (Health), adalah kegiatan yang bertujuan meningkatkan kualitas kesehatan Stakeholder (masyarakat dan keluarga besar TELKOM Group). (3) Kebudayaan dan Keadaban (Culture of Civility), adalah kegiatan kepedulian untuk melestarikan dan membina budaya, seni, olahraga, agama, dan kegiatan kemasyarakatan lainnya dalam upaya mendukung perusahaan mengimplementasikan nilai-nilai Good Corporate Citizenship. (4) Layanan Umum (Public Service Obligation) , adalah kegiatan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang sarana dan prasarana telekomunikasi. (5) Lingkungan (Environment), adalah kepedulian untuk meningkatkan kualitas lingkungan internal maupun eksternal perusahaan agar terjadi hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan lingkungannya. (6) Bantuan Kemanusiaan dan Bencana Alam (Disaster and Rescue), adalah kegiatan untuk memberikan bantuan didalam penanggulangan bencana alam dan bencana kemanusiaan. TELMOM secara terperinci menjelaskan kegiatan program bina lingkungan dalam laporan tahunan yang telah dilaksanakan pada satu periode. Hal tersebut menunjukkan bahwa TELKOM telah melaksanakan program bina lingkungan seperti yang telah dipaparkan oleh TELKOM. KESIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN Peneliti menyimpulkan bahwa TELKOM telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG dengan baik sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh KNKG, seperti prinsip transparansi, responsibilitas, akuntabilitas, fairness, dan prinsip independensi. TELKOM telah menggunakan prinsip GCG sebagai dasar implementasi pada praktek CSR, terbukti dengan perusahaan menerapkan prinsip transparansi dan responsibilitas sebagai prinsip atas penerapan CSR perusahaan, dan hal tersebut telah terlaksana dengan baik. Hasil penelitian yang hanya membahas GCG sebagai prinsip implementasi CSR dan tidak semua pemangku kepentingan dalam penelitian ini dibahas, melainkan hanya masyarakat yang bersangkutan dalam kegiatan CSR, menjadi keterbatasan dalam penelitian ini, sehingga peneliti hanya berkonsentrasi pada implementasi GCG pada CSR dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan. Terbatasnya waktu dan biaya dalam melaksanakan penelitian ini juga menjadi keterbatasan penelitian, sehingga mempengaruhi hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Keterbatasan penelitian selanjutnya adalah, jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang hasil dari 11


penelitian tersebut bersifat subjektif disertai dengan teori yang mendukung analisis penelitian. Peneliti melalui penelitian ini memberikan saran kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian tidak hanya berfokus pada GCG sebagai prinsip implementasi CSR, melainkan ada indikator yang lain seperti GCG sebagi prinsip pengendalian internal perusahaan ataupun sebagai prinsip kebijakan penggajian karyawan, sehingga hasil dari penelitian bisa semakin luas. Begitu juga dengan waktu yang digunakan dalam penelitian, hendaknya menggunakan waktu penelitian yang lebih panjang dan biaya yang memadai, sehingga data yang didapat akan lengkap dan validitasnya akan lebih terjamin. Peneliti selanjutnya juga dapat menggunakan metode penelitian kuantitaif, sehingga hasil yang diharapkan dapat digeneralisasi. DAFTAR PUSTAKA Andidolo, Margaretha Yuliana Putri. 2010. Hubungan antara Good Corporate Governance dengan Kinerja Perusahaan: Studi Kasus pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Skripsi. Malang: Program Strata 1 Universitas Brawijaya. Branco, Manuel Castelo dan Lúcia Lima Rodriguez, “Positioning Stakeholder Theory within the Debate on Corporate Social Responsibility”, EJBO (Electronic Journal of Business Ethics and Organization Studies), Vol. 12, No. 1 (2007), hlm. 5-15. Deegan, C dan M. Rankin, 1996. “The Materiality of Environmental Information to Users of Annual Report.” Accounting, Auditing and Accountibility Journal,Vol. 10, No. 4, Hal. 562-583 Dowling, J. and Pfeffer, J. 1975. “Organizational Legitimacy: Social Values and Organizational Behaviour.” Pacific Sociological Review. Vol. 18. pp. 122-136 Eklington, J.2004. “Enter The Triple Bottom Line.” http://www.johnelkington.com/. Diakses tanggal 25 mei 2012. Eni Ramayanti BR Jawak. 2009. Penerapan Tax Planning atas Pajak Penghasilan Badan pada PT. Agricon Putra Citra Optima Cabang Medan. Skripsi. Medan: Program Strata 1 Universitas Sumatera Utara. Febrianti, Diah. 2010. Good Corporate Governance sebagai Pilar Implementasi Corporate Social Responsibility.skripsi.semarang: Program Strata 1 Universitas Diponegoro. Freeman, R. Edward, “A Stakeholder Theory of the Modern Corporation”, dalam L.B. Pincus (ed.), Perspectives in Business Ethics, Singapore: McGraw Hill, 1998 , hlm. 171-181. Ghozali, I dan Anis, C. 2007. Teori Akuntansi. Badan Penerbitan Undip, Semarang Gray, R. H. Owen, D. dan Adam, C. 1996. Accounting and Accountability. Hemel Hempstead: Prentics Hall H.M, Jogiyanto. 2007. Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalamanpengalaman. Yogyakarta: BPFE. Harahap, Sofyan S, 2001. Menuju Perumusan Akuntansi Islam. Pustaka Quantum Jakarta

12


Juniarti dan Sentosa, Agnes Andriyani. 2009. Pengaruh Good Corporate Governance, Voluntary Disclosure terhadap Biaya Hutang (Costs of Debt). Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Volume II; 88-100. Kasali, Rhenald. 2005. Manajemen Public Relations. Jakarta. Ghalia Indonesia. Kriyantono, rachmat. 2008. Teknik Praktis Riset Komunikasi. Kencana: Jakarta. Miles, Matthew dan Huberman, Michael. 1992. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Universitas Indonesia. Moleong, J Lexy.2005. “Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi”. PT Remaja Rosdakarya: Bandung. Nasir, Mohammad dan Warisi, Darwin. 2008. “Penerapan Good Corporate Governance dalam Mewujudkan Corporate Social Responsibility”. Jurnal Akuntansi Keuangan dan Perpajakan. Vol. 1 no. 2 PT. TELKOM, Tbk. 2009. Laporan keberlanjutan Tahun 2009, Jakarta PT. TELKOM, Tbk. 2010. Laporan keberlanjutan Tahun 2010, Jakarta PT. TELKOM, Tbk. 2011. Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, 2011. Jakarta Supomo, sita. 2004. Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Prinsip GCG, dalam http://www.fegi.or.id. Diakses, tanggal 25 mei 2012 Trihapsari, Elisa. 2006. Analisis Korelasi antara Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance dengan Manajemen Laba pada Emiten di Bursa Efek Jakarta. Tesis. Semarang: Program Pascasarjana Universitas Diponegoro. Trihapsari, Elisa. 2006. Analisis Korelasi antara Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance dengan Manajemen Laba pada Emiten di Bursa Efek Jakarta. Tesis. Semarang: Program Pascasarjana Universitas Diponegoro. Wahyudi, Azheri. 2008. Corporate Social Responsibility, Pengaturan dan Implementasi. Setara perss. Malang. . 2006. Pedoman Umum Good Corporate Governance di Indonesia. Jakarta: Komite Nasional Kebijakan Governance. http://www.telkom.co.id/.

13

Disusun oleh: Agung Rakhmat. Dosen Pembimbing: Dr. Erwin Saraswati, Ak., CPMA. ABSTRAK

Recommend Documents