Menata Rumitnya
Distribusi BBM 6
[kolom] Hindari Kelangkaan BBM PSO Pemerintah Gandeng Distributor Swasta
8
[sajian utama] Menata Rumitnya Distribusi BBM
22
[bisnis hilir] SPBU COCO Wujud Komitmen Pertamina pada Pelayanan
[sambutan]
Dari Redaksi, SETELAH SEMPAT VAKUM BEBERAPA EDISI, AKHIRNYA MAJALAH HILIR MIGAS KEMBALI HADIR DITENGAH-TENGAH KITA. TERBITNYA KEMBALI MAJALAH INI, TENTU TIDAK LEPAS DARI HASIL KERJASAMA SEMUA TIM PELAKSANA MAJALAH HILIR MIGAS YANG MASIH RELA MELUANGKAN WAKTUNYA DISELA-SELA KESIBUKAN.
Meski kini hadir dengan konsep yang berbeda, namun cita-cita dan harapan dari majalah ini tetap sama yaitu meningkatkan komunikasi serta pemahaman tentang kegiatan dan peran dari BPH (Badan Pengatur Hilir Migas) dilingkungan usaha Minyak dan Gas Bumi, selain itu harapannya majalah ini juga bisa menjadi forum informasi dan komunikasi yang dapat menjadi jembatan antara stakeholder dengan BPH. Pembaca yang budiman, pada edisi kali ini Majalah Hilir Migas kembali mengangkat tema tentang penataan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang hingga kini masih saja tetap menjadi isu hangat. Seperti sama-sama kita ketahui, subsidi BBM yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat tidak mampu, kadang pesan disalah artikan. Banyak pengguna BBM yang tak sepatutnya menerima malah ikut-ikutan menikmati subsidi BBM. Bahkan, ada yang memanfaatkan kesempatan itu untuk mengeruk keuntungan pribadi. Akibatnya, biaya subsidi harusnya menurun malah semakin membengkak. Mengatasi kondisi tersebut, BPH Migas selaku Badan yang dibentuk Presiden dan memiliki tugas melakukan fungsi pengaturan, pengawasan dan penyelesaian permasalahan di sektor hilir migas. Langkah cepat pun lalu dilakukan untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan, salah satunya adalah dengan menerapkan SIMTURWASVOL (Sistem Pengaturan dan Pengawasan Volume) bersubsidi dengan menggunakan kartu fasilitas.
Badan Pengatur Hilir Migas Menjamin Distribusi Bahan Bakar Minyak Hingga ke Pelosok Negeri...
Visi Misi
Terwujudnya penyediaan dan pendistribusian BBM di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan meningkatnya pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri melalui persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat
Melakukan pengaturan dan pengawasan secara independen dan transparan atas pelaksanaan kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian BBM dan peningkatan pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri
Untuk tahap awal, program ini baru diujicobakan di Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Bintan, Pulau Batam, Pulau Belitung dan beberapa daerah di Propinsi Kepulauan Riau. Menurut Kepala BPH Migas Tubagus Haryanto, “Dipilihnya daerah tersebut selain kendaraannya banyak juga merupakan daerah isolated dan relatif tidak terjadi mutasi kendaraan dari satu daerah ke daerah lain. Dengan demikian, melalui uji coba ini segera bisa diketahui kebutuhan ril BBM di setiap daerah.” Selain itu, pada edisi kali ini Majalah Hilir Migas juga memuat berbagai artikel salah satunya adalah profile atau sosok seorang Tubagus Haryanto yang menjabat sebagai ketua BPH Migas. Dedikasi dan loyalitasnya bisa menjadi panutan bagi pembaca, terutama dalam perannya mengembangkan lembaga yang tadinya dilihat sebelah mata menjadi sebuah lembaga yang kini diakui keberadaannya. Begitu juga dengan pandangan-pandangan anggota komite yang lain seperti misalnya, Ibrahim Hasyim yang merasa menjadi anggota komite merupakan suatu kehormatan bagi dirinya bisa berbagi pengalaman dan pengetahuan. Itu sebabnya, dalam bekerja, ia tak puas jika hanya mengkaji masalah yang dihadapi BPH Migas di atas kertas dan hanya mengandalkan pada pengalaman yang diperolehnya pada masa lalu. Ia lebih suka menangani persoalan yang berhubungan dengan BBM, termasuk BBM bersubsidi hingga turun langsung ke lapangan. Untuk melengkapi, Majalah Hilir Migas juga memuat berbagai kegiatan yang dilakukan di lingkungan BPH. Kegiatan ini merupakan sebuah bukti bahwa BPH Migas selalu berupaya memberikan pemikiran-pemikiran dalam upaya memajukan sekaligus mengawasi kegiatan di Hilir Migas. Dari beragam topik yang disajikan, diharapkan dapat menunjang pelaksanaan tugas serta pemahaman pembaca tentang kegiatan yang ada di sektor Hilir Migas. Pembaca, memang tidak ada yang lepas dari ketidaksempurnaan, demi mencapai kesempurnaan dan makin bermanfaatnya Majalah ini, redaksi sangat mengharapkan peran aktif dan kontribusi pembaca dalam mengembangkan media ini. Selamat membaca! Diterbitkan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi | Pembina Kepala BPH Migas | Pengarah Komite BPH Migas Pimpinan Umum Sekretaris BPH Migas | Redaktur Ahli Direktur BBM, Direktur Gas Bumi | Pimpinan Redaksi H. Hufron Asrofi | Sekretaris Redaksi Vanda Arsianti Puspitasari | Redaksi H. Hufron Asrofi, Vanda Arsianti Puspitasari, Putu Suwardana, Ougy Dayyantara, Dedi Wijaya, Hendry Ahmad, Edi Moh. Suhariadi, Sri Purnomo | Editor Anwar Rofiq, Kurnia Putri F. | Peliputan Akhmad Safei, Okto Berbudi | Desain Grafis Yogi | Dokumentasi Sudiro, Robby Ferdian | Sirkulasi Narcicy Makalew, Iqra Krasnaya | e-mail:
[email protected], website: www.bphmigas.go.id Redaksi menerima tulisan seputar kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi. Kirimkan ke: Redaksional Buletin Hilir Migas Gedung BPH MIGAS, Jl. Kapten P. Tendean No: 28 Jakarta Selatan 12710 – Indonesia, e-mail:
[email protected] Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, Telp : +62-21 5255500, +62-21 5212400, Fax : +62-21 5223210, +62-21 5255656
BPH Migas
3
[daftar isi]
edisi 01
- 2010
08 -11
[sajian utama] Menata Rumitnya Distribusi BBM Masalah subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) tampaknya akan sulit dihapuskan di negeri ini. Coba saja pemerintah menaikan harga bensin sesuai harga keekonomiannya, yang berarti subsidi dihapus, dijamin, gelombang protes pasti akan meledak.
14 -15
[sosok] Tubagus Haryono “Kita Telah Miskin...”
Membangun dari nol, apalagi yang dibangun adalah sebuah lembaga strategis yang menangani hajat hidup orang banyak, bukanlah perkara gampang.
22-23
[bisnis hilir] SPBU COCO Wujud Komitmen Pertamina pada Pelayanan
6
[kolom] Hindari Kelangkaan BBM PSO Pemerintah Gandeng Distributor Swasta
8
[sajian utama] Menata Rumitnya Distribusi BBM
Tak mau ketinggalan dengan para pesaingnya, PT PERTAMINA (Persero) makin gencar membangun sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Company Own Company Operated (SPBU COCO). Targetnya, pada 2010 ini, 50 SPBU COCO akan terbangun yang tersebar di seluruh indonesia.
12 [ruang hukum] Solusi di Tengah Keterbatasan 14 [sosok] Tubagus Haryono “Kita Telah Miskin...”
18 -19
[wacana] BPH Migas Pastikan BBM Subsidi Sampai ke Pelosok Negeri Di Kota Palembang dan Surabaya, ribuan rumah tangga tak sabar menunggu gas mengalir dari pipa yang dipasang di dekat rumahnya. Dengan harga gas pipa untuk rumah tangga yang ditetapkan lebih murah dibanding menggunakan LPG, mereka berharap dapat berhemat lebih banyak.
22 [bisnis hilir] SPBU COCO Wujud Komitmen Pertamina pada Pelayanan 24 [lensa] Peristiwa-peristiwa di BPH Migas 38 [regulasi] Pentingnya Neraca Gas, Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional
16 [komite] Ibrahim Hasyim, Saatnya Melayani Masyarakat
40 [teknologi] VI-GAS Formulasi Bahan Bakar Gas Ramah Lingkungan
18 [wacana] BPH Migas Pastikan BBM Subsidi Sampai ke Pelosok Negeri
42 [kata mereka] Dick Doank, Peduli Pemberdayaan Masyarakat Soraya Haque, Tips Sehat yang Simple
Jugi Prajogio, Anggota Komite BPH Migas: Semua Ada Dasarnya
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Jl. Kapten P. Tendean No. 28 Jakarta Selatan 12710 - Indonesia Telp : +62-21 5255500, +62-21 5212400 Fax : +62-21 5223210, +62-21 5255656 Hilir Migas | edisi 01 2010
BPH Migas
5
6
[kolom]
Hindari Kelangkaan BBM PSO
Pemerintah Gandeng Distributor Swasta DI 2010 INI, KELANGKAAN BBM DIHARAPKAN TAK TERJADI LAGI. TIDAK SEPERTI TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA, DI MANA KELANGKAAN BBM MEMBUAT MASYARAKAT PANIK, BELUM LAGI ANTRIAN PANJANG DI SPBU, ATAU MELAMBUNGNYA HARGA BBM SECARA TAK WAJAR. UNTUK MENGATASI HAL TERSEBUT, BERBAGAI UPAYA PEMBENAHAN PUN TERUS DILAKUKAN PEMERINTAH DALAM UPAYA PENYEDIAAN BBM UNTUK MASYARAKAT.
Itu dikarenakan pemerintah tidak ingin pasar BBM bersubsidi menjadi pasar yang kompetitif karena hal ini juga akan berdampak kepada masyarakat. Itu artinya, tetap boleh ada badan usaha lain yang menemani Pertamina, namun perusahaan ini tetap menjadi penentu pasar. “Dalam struktur pasar BBM bersubsidi, Pertamina diproyeksikan menguasai 7080 persen. Badan usaha lain diarahkan untuk mengisi pasar yang tidak dikelola dengan baik oleh Pertamina. Pendistribusian BBM bersubsidi dengan konsep penyediaan dan pendistribusian BBM berbasis wilayah yang lebih kecil,” terang Dirjen Migas Evita Legowo beberapa waktu lalu. Kesiapan Secara garis besar penilaian badan usaha yang akan mengikuti PSO paling tidak memiliki kesiapan pada tiga hal, yaitu aspek administratif, komersial, dan teknis. Aspek administratif menyangkut izin usaha, kemampuan finansial, keberadaan di minimal dua wilayah distribusi niaga.
Salah satu upaya yang kini ditempuh pemerintah di tahun 2010 adalah menggaet pihak swasta ikut serta dalam pendistribusian BBM bersubsidi Public Service Obligations (PSO). Selama ini, untuk urusan salur menyalurkan BBM pemerintah hanya mengandalkan Pertamina. Tapi tampaknya, hanya mengandalkan pada satu lembaga, kelangkaan masih saja kerap terjadi terutama di daerah-daerah yang secara geografis sulit dijangkau. Mengacu pada Undang-Undang Migas mengatur tentang, kewajiban pelayanan publik Public Service Obligations (PSO) BBM bersubsidi yang terbuka untuk semua badan usaha telah mulai diberlakukan pada 23 November 2005, bertepatan dengan selesainya PSO PT Pertamina. Namun karena kondisi keuangan pemerintah dan payung hukum yang belum siap maka penerapan PSO baru dimulai 1 Januari 2006. Hilir Migas | edisi 01 2010
Setelah PSO dengan pola baru diterapkan, saat itu belum ada badan usaha di luar Pertamina yang siap secara infrastruktur nasional. Alhasil, PSO BBM tetap mengandalkan Pertamina dan akhirnya terus berlanjut sampai di tahun 2009. Dalam pelayanannya Pertamina wajib menyalurkan tiga jenis bahan bakar yang harganya masih dalam kontrol pemerintah, yaitu premium, solar, dan minyak tanah. Memasuki akhir tahun 2009 masa transisi itupun akhirnya selesai, Pemerintah yang telah memberi cukup waktu kepada Pertamina untuk menyiapkan diri agar bisa bersaing dengan badan usaha niaga BBM yang masuk, baik lokal maupun multinasional. Kendati begitu pasar bebas ini tetap mengupayakan tidak terjadi persaingan yang timpang, apalagi sampai muncul persaingan yang saling mematikan.
Aspek komersial menyangkut besaran biaya pengadaan dan pendistribusian (yang dicerminkan dalam alpha) sampai ke titik serah. Aspek teknis, terutama ketersediaan fasilitas penyimpanan, transportasi, dan dukungan lembaga penyalur. Lembaga penyalur mencakup stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) maupun non-SPBU (agen minyak solar dan premium, solar packed dealer, nelayan, agen bungker). Berdasarkan evaluasi BPH Migas, seluruh badan usaha yang mengikuti seleksi akhir PSO 2009 telah memenuhi syarat administrasi dan komersial. Keikutsertaan pihak swasta dalam pendistribusian BBM PSO yang dimulai per 1 Januari 2010 lalu. Sebagaimana diketahui, dua distributor swasta itu adalah PT Aneka Kimia Raya (AKR) Corporindo Tbk dan PT Petronas Niaga Indonesia. Kedua distributor itu bisa terlibat setelah mengikuti proses tender yang diselenggarakan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) dan memenuhi persyaratan teknis sebagai penyalur BBM PSO.
Berdasarkan ketentuan Undang-undang APBN, volume distribusi BBM PSO tahun 2010 mencapai 36 juta kiloliter (kl), terdiri dari premium sebesar 21,4 juta kl, minyak tanah 3,8 juta kl dan Solar 11,25 juta kl. Dari jumlah itu, distribusi BBM yang menjadi tugas AKR Corporindo sebesar 56.500 kl untuk jenis solar dengan kuota 154,79 kl per hari. Sementara Petronas sebesar 20.440 kl atau 56 kl per hari untuk jenis premium dan sisanya menjadi tugas Pertamina. Adapun wilayah distribusi AKR Corporindo meliputi beberapa wilayah di Sumatera. Diantaranya Sumatera Utara, Deli Serdang, Medan, Lampung Tengah, Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Utara, Bandar Lampung, Banjar Masin dan Pontianak. AKR sendiri sudah memiliki beberapa lembaga penyalur seperti Stasiun Pengisian Diesel Nelayan (SPDN) dan beberapa Agen Penyalur Minyak Subsidi (APMS). Sedangkan Petronas memasok khusus wilayah Medan saja. Kepada ketiga distributor tersebut, pemerintah juga meminta agar mereka mengoptimalkan pemanfaatan produk BBM kilang dalam negeri. Menurut Dirjen Migas Evita H Legowo, ada beberapa kilang BBM dalam negeri yang bisa dioptimalkan. Di antaranya kilang PT TPPI, kilang Cepu dan kilang milik Pertamina. “Jangan sampai Pertamina minta izin ekspor BBM, malah AKR dan Petronas minta izin Impor. Makanya perlu koordinasi,” ujarnya. Kedua perusahaan ini juga siap bekerja sama dengan Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas). Hal ini sekaligus menjawab kekhawatiran bahwa keputusan BPH Migas yang menugaskan Petronas dan AKR mengakibatkan menurunnya volume penjualan penyalur BBM subsidi
yang telah ada jadi makin kecil, karena penyalur asing atau swasta yang ditunjuk itu akan mendirikan Outlet Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, Agen Penyalur Minyak Solar dan Solar Packed Dealer. Dalam sebuah kesempatan Presiden Direktur PT Petronas Niaga Indonesia Mohd Ibrahimnuddin Mohd Yunus mengatakan, “Kuota BBM bersubsidi sama sekali tidak membesar, tergantung siapa yang bisa mengambil porsinya,” katanya. Lebih lanjut ia mengatakan, BBM bersubsidi yang disalurkan Petronas relatif sangat kecil dibandingkan dengan total volume BBM bersubsidi yang disalurkan para pelaku usaha yang tergabung dalam Hiswana Migas. “Kita ingin bekerja sama dengan siapa pun, termasuk Hiswana Migas,” kata dia menambahkan. Sebenarnya pihaknya menyiapkan pembangunan 19 SPBU untuk menyalurkan BBM bersubsidi, tetapi hanya mendapat satu wilayah dengan empat SPBU. “Kami masih harus mengikuti tender pada 2010, yang dimulai BPH Migas Maret, kita harus melihat dulu hasilnya tetapi masih belum pasti, baru dipikirkan rencana membuka SPBU baru,” ujarnya menambahkan. Hal serupa disampaikan Direktur Utama PT AKR Corporindo, Haryanto Adikoesoemo yang menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk anggota Hiswana Migas dalam mendistribusikan BBM bersubsidi tahun ini. Pihaknya membuka mitra selebar-lebarnya untuk bekerja sama karena hal itu dibutuhkan untuk memperlancar distribusi BBM bersubsidi di wilayah penugasannya.
Agar pelayanan lebih baik Masuknya swasta sebagai distributor tentu saja diharapkan distribusi BBM PSO ke depan akan lebih baik dari sebelumnya. Itu dimungkinkan lantaran Pertamina yang selama ini menjadi distributor tunggal kini memiliki pesaing. Adanya persaingan ini diharapkan akan berdampak pada pelayanan yang lebih baik dan transparan. Berhasilkah upaya pemerintah mengatasi kelangkaan BBM PSO dengan melibatkan pihak swasta? Sejauh ini tampaknya akan berjalan mulus. Tapi yang pasti, saat ini BPH Migas tengah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan distribusi BBM bersubsidi yang ditugaskan kepada PT Pertamina (Persero) dan dua pendampingnya yaitu PT Petronas Niaga Indonesia dan PT AKR Corporindo Tbk. Sehubungan dengan itu, rencananya pemerintah kembali akan membuka tender distribusi BBM tersebut untuk periode 2011, yang akan berlangsung pada awal April mendatang. “Kita akan kembali membuka tender dan menerima pengajuan penawaran untuk distribusi BBM PSO pada April mendatang,” kata Anggota Komite BPH Migas Jugi Prajogio, di Jakarta, beberapa waktu lalu. Menurutnya, mekanisme tender yang akan diterapkan hampir sama dengan tender 2010. “namun nantinya ada tahap verifikasi terhadap kesiapan teknis, infrastruktur dan finansial dari peserta tender,” ujar Jugi. Dengan dibuka kembali tender itu, tentu peluang bagi swasta untuk bermain di sektor distribusi ini. Apalagi seperti 2010, BPH Migas juga membuka seluas-luasnya keterlibatan perusahaan migas nasional dan asing dalam tender ini.
BPH Migas
7
8
[sajian utama]
Jalin Kerjasama Lintas Sektoral Mengatasi kondisi tersebut, BPH Migas selaku Badan yang dibentuk Presiden kini ditugasi melakukan fungsi pengaturan, pengawasan dan penyelesaian permasalahan di sektor hilir migas. Langkah cepat pun lalu dilakukan BPH Migas untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan itu. Tapi tentu saja, BPH Migas tak mungkin bekerja sendirian mengingat kompleksnya soal pengawasan distribusi BBM ini.
Menata Rumitnya
Distribusi BBM MASALAH SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) TAMPAKNYA AKAN SULIT DIHAPUSKAN DI NEGERI INI. COBA SAJA PEMERINTAH MENAIKAN HARGA BENSIN SESUAI HARGA KEEKONOMIANNYA, YANG BERARTI SUBSIDI DIHAPUS, DIJAMIN, GELOMBANG PROTES PASTI AKAN MELEDAK. Pemerintah sempat menargetkan, tahun 2004 subsidi BBM di negeri ini bakal bisa diakhiri. Komitmen itu tertuang dalam UU No 20 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas). Tapi faktanya, hingga kini subsidi BBM masih saja berlangsung. Bahkan, di 2010 ini cenderung meningkat.
Barangkali, kita sudah telalu lama dimanjakan oleh murahnya harga BBM. Maka jika naik sedikit saja, kita akan langsung teriak. Padahal, murahnya BBM itu karena disubsidi. Dan subsidi, jelas-jelas sangat mengganggu keuangan negara. Anggaran belanja negara yang mestinya bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan yang lain, seperti peningkatan
pendidikan misalnya, malah tersedot untuk menutupi biaya subsidi BBM itu.
Mungkin, subsidi BBM memang masih diperlukan. Pertimbangannya, karena daya beli masyarakat kita yang masih sangat lemah. Tapi sayangnya, banyak kalangan menilai, kebijakan subsidi BBM yang diberlakukan pemerintah selama ini tidak tepat sasaran. Banyak pengguna BBM yang tak sepatutnya malah ikutikutan menikmati subsidi BBM. Bahkan, ada yang memanfaatkan kesempatan itu untuk mengeruk keuntungan pribadi. Akibatnya, biaya subsidi bukannya menurun malah makin membengkak. Berdasarkan kajian Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas, tidak tepatnya sasaran subsidi BBM itu akar masalahnya lantaran belum optimalnya fungsi pengawasan dalam proses pendistribusian baik BBM bersubsidi maupun yang non subsidi. Lemahnya proses pengawasan itu karena selama ini tidak terjalin koordinasi lintas sektoral antara pemerintah pusat dan daerah. Akibatnya dapat menimbulkan isu kelangkaan BBM dan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Dan kondisi itu, pada gilirannya juga menciptakan masalahmasalah baru di sektor BBM yang menghambat pertumbuhan ekonomi lintas sektoral.
Hilir Migas | edisi 01 2010
Maka mengacu pada hasil kajiannya, BPH Migas menggandeng pemerintah daerah (Pemda) dan pihak kepolisian, bekerjasama dalam mengembangkan Sistem Pengaturan dan Pengawasan Volume (SIMTURWASVOL) penggunaan BBM lintas sektoral. “Sistem pengawasan multisektor ini telah dikaji secara mendalam oleh BPH Migas dengan mempertimbangkan sistem yang telah berjalan di sektor lain,” kata Kepala BPH Migas, Tubagus Haryono. Menurutnya, sistem ini akan berjalan berkesinambungan, membiayai dirinya sendiri atau dibiayai oleh sistem (Self Financing System) serta dapat meningkatkan pendapatan daerah tanpa harus membebani masyarakat. Selain itu, sistem ini juga dapat terintegrasi dengan infrastruktur teknologi yang sudah ada di kepolisian, Pemda dan sektor investasi. Pada 2008, sistem tersebut telah diujicobakan BPH Migas bekerjasama dengan Pemda setempat dalam mengimplementasikan sistem pengawasan terhadap penggunaan Minyak Tanah Bersubsidi dengan Kartu Kendali. Dari penerapan di beberapa daerah, upaya tersebut tampaknya cukup berhasil hingga sekarang. Dan optimalisasi pengawasan distribusi minyak tanah bersubsidi dengan Kartu Kendali menjadi tak diperlukan lagi sejalan dengan dikeluarkannya kebijakan konversi minyak tanah dengan elpiji dalam skala nasional. Implementasi Kartu Fasilitas Yang jadi masalah sekarang, lebih berkaitan dengan optimalisasi pengawasan BBM bersubsdi untuk bensin dan solar. Maka belajar dari keberhasilan pengawasan distribusi minyak tanah bersubsidi itulah BPH Migas kembali melakukan uji coba
mengimplementasikan SIMTURWASVOL (Sistem Pengaturan dan Pengawasan Volume) BBM bersubsidi untuk bensin dan solar. “Untuk tahap pertama kita coba pada kebutuhan transportasi darat. Kedepan, akan kita kembangkan kebutuhan bahan bakar untuk transportasi laut,” kata Tubagus. Kongkritnya, pada Oktober 2009 lalu, BPH Migas menandatangani MoU kerjasama dalam pengawasan pendistribusian BBM dan uji coba sistem informasi Manajemen SIMTURWASVOL dengan seluruh Kepala Daerah di tingkat propinsi dan kota madya. Cuma, dalam implementasi SIMTURWASVOL BBM bersubsidi itu, BPH Migas tak lagi menerapkan sistem Kartu Kendali melainkan menggunakan Kartu Fasilitas. Kelebihan menggunakan kartu ini, kata Tubagus, karena secara teknologi terintegrasi dengan sistem pencatatan transaksi perbankan serta memanfaatkan Sistem Informasi Manajemen SAMSAT yang telah dikembangkan POLRI. Ada beberapa keuntungan yang bisa diperoleh dengan diimplementasikannya sistem Kartu Fasilitas ini. Pertama, dengan sistem pengaturan seperti itu pemerintah (BPH Migas) menjadi tahu persis berapa jumlah BBM terutama bensin dan solar yang didistribusikan melalui SPBU di suatu daerah. Kedua, bisa mengidentifikasi jumlah kendaraan bermotor yang mengisi BBM dalam satu hari, termasuk mengetahui lokasi
SPBU dan volume BBM yang digunakan pengendara motor. Dan ketiga, pemda bisa mengidentifikasi apakah kendaraan tersebut sudah membayar pajak atau belum, dan bagi kepolisian bisa memantau keberadaan kendaraan yang bersangkutan. Namun dari beberapa keuntungan tadi, “Yang penting bagi masyarakat, dengan menggunakan sistem tersebut masyarakat bisa membeli BBM tanpa harus membawa uang,” jelas Tubagus. Saat ini, implementasi SIMTURWASVOL BBM bersubsidi itu tengah diujicobakan di Pulau Bintan. Tepatnya di Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan. Sebanyak 12.300 Kartu Fasilitas telah dibagikan di daerah tersebut. Jika uji coba ini berhasil, menurut Tubagus, akan diperluas di daerah lain, seperti di Pulau Belitung, Batam dan wilayah lain di Propinsi Kepulauan Riau. Dalam tahap uji coba, ada beberapa alasan mengapa Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Bintan, Pulau Batam, Pulau Belitung dan beberpa daerah di Propinsi Kepulauan Riau dipilih. Menurut Tubagus, lantaran di daerah itu selain kendaraannya banyak juga merupakan daerah isolated dan relatif tidak terjadi mutasi kendaraan dari satu daerah ke daerah lain. Dengan demikian, melalui ujicoba ini segera bisa diketahui kebutuhan ril BBM di daerah tersebut. Kerjasama dalam SIMTURWASVOL BBM bersubsidi itu nantinya, untuk pengelolaan dan pengawasan distribusi BPH Migas
9
10
[sajian utama]
BBM bersdubsidi, sepenuhnya akan diserahkan kepada perusahaan daerah yang dibentuk oleh Pemda setempat, sementara BPH Migas hanya sebatas pemegang software-nya saja. Perusahaan daerah inilah nantinya bekerjasama dengan bank dalam menerbitkan Kartu Fasilitas. Tubagus Haryono mengatakan, kegiatan pengawasan mengarah pada mekanisme pengawasan BBM di sektor transportasi darat yang berbasis teknologi informasi dengan menggunakan kartu fasilitas dalam setiap transaksi pembeliaan BBM, oleh seluruh masyarakat serta bidang industri. “Upaya ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah pusat beserta pengambil kebijakan lintas sektoral dalam pemanfaatan dan pendistribusian BBM, yang menjadi salah satu kebutuhan vital dalam menggerakkan roda pembangunan di tingkat pusat dan daerah,” jelasnya. Permasalahan inti dari BBM, kata Tubagus, adalah belum optimalnya proses pengawasan pendistribusiaan BBM di seluruh NKRI, hingga berdampak pada timbulnya kelangkaan BBM di sejumlah daerah. “Disamping itu, penyalahgunaan BBM bersubsidi juga
disebabkan belum jelasnya alokasi kelompok penggunaan BBM bersubsidi pada sejumlah daerah,” jelasnya. Oleh sebab itu, BPH sebagai badan pengaturan dan pengawasan serta penyelesaian masalah disektor hilir migas, dengan dilaksanakannya kerja sama SIMTURWASVOL dengan sejumlah provinsi dan kabupaten termasuk Provinsi Kepri serta tiga kabupaten lainnya di Kepri. Beberapa tahun ke depan diharapkan dapat melaksanakan pengawasan yang optimal, volume penggunaan BBM, lintas sektoral antar pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, sistim pengawasan multi sektoral melalui SIMTURWASVOL ini akan berjalan secara berkesinambungan membiayai dirinya sendiri, atau sistim yang nantinya dapat meningkatkan PAD daerah tanpa harus membebani masyakat. “Sistim ini juga nantinya, akan dapat digunakan dalam pengawasan multi fungsi penggunaan komoditas BBM, melalui pelacakan identitas dan pergerakan kendaraan bermotor dalam membantu kepolisian,”ujarnya. Selain itu, pengawasan dengan SIMTURWASVOL multi fungsi ini nantinya juga dapat memutakhirkan data pencatatan Pajak Kendaraan Bermotor
sebagaimana dikembangkan Direktorat Lalu Lintas. Sebagai penunjang data dan Infromasi pada sistim one Line Stop Service (Pelayanan Administrasi Satu Atap). Pemutahiran sistim pencatatan pajak penjualan BBM, meningkatkan kesadaran masyarakat dalam tertib administrasi. Payung Hukum Terkait dalam upaya menekan subsdi BBM, masalah payung hukum, perlu mendapat perhatian pemerintah. “Kalau aturan hukumnya sudah kuat, masyarakat tak boleh lagi membeli BBM bersubsidi. Ini sejalan dengan road map pemerintah yang secara gradual berupaya mengurangi bahkan menghilangkan subsidi BBM,” ujar Tubagus. BPH Migas sendiri, berencana akan membuat market rule. Nantinya, kepada badan pelaksana PSO diminta untuk mengurangi jumlah BBM bersubsidi dan beralih ke non subsidi. Misalnya, pertamax lebih diperbanyak ketimbang premium. Dengan begitu masyarakat digiring untuk lebih banyak menggunakan pertamax ketimbang premium. Sehingga pada saatnya nanti kebijakan ini bisa mengurangi subsidi BBM. Namun sebenarnya, dalam pengamatan Tubagus, salah satu energi yang belum dioptimalkan pemanfaatannya di Indonesia adalah gas. Cadangan gas Indonesia sekitar 1,7% dari cadangan dunia. Cadangan sebesar itu bisa dimanfaatkan hingga 60 tahun ke depan. Namun masalah yang paling akut dalam soal pemanfaatan gas, kendala utamanya adalah infrastruktur, yang hingga kini belum terbangun secara memadai. “Ironis kan, kita sebagai penghasil gas tapi impor gas. Sebenarnya itu tak perlu terjadi kalau infrastruktur di sini terbangun,” tegasnya. Sejauh ini, BPH Migas telah berupaya meningkatkan pemanfaatan gas untuk keperluan dalam negeri. Yang dilakukan BPH Migas adalah dengan melelang ruas transmisi dari Kalimantan ke Jawa, dari Gresik ke Semarang dan dari Semarang ke Cirebon. Tapi faktanya gas yang dialirkan belum berjalan optimal. Kondisi alam dan ketidakseimbangan konsumen juga menjadi soal dalam
Hilir Migas | edisi 01 2010
pendistribusian. Tubagus melukiskan, konsumen BBM di Indonesia terbesar sekitar 62% berada di pulau Jawa, 20% di Sumatera dan sisanya berada kepulauan lainnya seperti Kalimantan, Maluku Sulwesi dan sebagainya.
dimungkinkan. Sebab di Indonesia ada beberapa kota yang cukup ideal untuk dijadikan Kota Gas. Misalnya kota Tarahan, Bontang dan Sengkang. Kotakota tersebut sangat memungkinkan untuk dibangun Kota Gas. Di sana tinggal dibangun infrastrukturnya. Hanya masalahnya, untuk membangun infrastruktur Kota Gas biayanya tidak murah. Diperlukan keberanian politik untuk mewujudkan Kota Gas ini.
Terkait dengan soal gas, dengan kondisi semacam itu tentu akan menyulitkan. Sebab sumber gasnya ada di Donggi, Natuna dan Papua, sementara konsumen terbesarnya ada di Jawa dan Sumatera. Untuk memenuhi caranya hanya dua, melalui pipa atau LNG. Nah belum terbangunnya infrastruktur inilah masalah pendistribusian gas menjadi terkendala. Sebenarnya, kalau infrastrukturnya sudah terbangun kebutuhan energi di Indonesia bisa teratasi.
ada pembedaan antar daerah,” ujar Tubagus.
Kendala lain adalah soal wilayah Indonesia yang tersebar. Betapa sulitnya mendistribusikan BBM ke daerah terpencil, seperti Wamena misalnya. Padahal BPH Migas harus menjamin BBM sampai ke sana. “Mereka punya hak yang sama. Ini kan tidak sederhana. Sementara kita punya keterbatasan personil dan sarana. Tidak boleh
Terkait dengan gas, BPH Migas punya ide. Yaitu membangun satu daerah yang seluruhnya menjadikan gas sebagai sumber bahan bakarnya, baik untuk kebutuhan rumah tangga atau industri. Ide inilah yang disebut dengan pembentukan Kota Gas. Berdasarkan kajian BPH Migas, pembentukan Kota Gas ini sangat
Barangkali di tengah kerumitan dan kompleksnya masalah energi di negeri ini yang perlu dikembangkan adalah menggeser paradigma masyarakat, bahwa Indonesia bukan lagi negara kaya. “Kita dimanjakan alam bahwa kita negara kaya. Karenanya, perlu terobosan-terobosan baru untuk merubah paradigma masyarakat ini. Kita seyogyanya menjadi masyarakat yang hemat,” tegas Tubagus.
Kini, masyarakat pun bisa membeli bensin tanpa uang... Ke depan, masyarakat akan semakin dimanjakan pemerintah. Ini berkaitan dengan akan diberlakukannya Kartu Fasilitas untuk transaksi pembelian BBM. Melalui kartu itu, meskipun kita tak membawa uang, kita bisa membeli BBM di setiap SPBU yang sudah mengimplementasikan penggunaan Kartu Fasilitas tersebut. Kartu Fasilitas dalam kerjanya mirip dengan kartu pra baya pada ponsel, atau kartu BCA Flazz. Jadi untuk bisa menggunakan kartu tersebut untuk membeli BBM, masyarakat harus melakukan isi ulang terlebih dahulu di ATM-ATM Bank terdekat, yang telah bekerjasama dalam pengoperasian Kartu Fasilitas ini. Tubagus mencontohkan penggunaan Kartu Fasilitas dalam pengisian BBM. Selain menerima Kartu Fasilitas sebagai
identifikasi konsumen BBM bersubsidi yang nantinya dapat digunakan sebagai alat pembayaran cashless, kendaraan bermotor yang telah teregistrasi diberikan identifikasi berupa stiker barcode yang ditempelkan pada body kendaraan. Setiap kendaraan yang akan membeli premium maupun minyak solar akan dimintai identifikasi barcode oleh petugas dan dilakukan pemindaian menggunakan Barcode Scanner sekaligus melakukan pelayanan pembelian. Apabila pembeli menggunakan Kartu Fasilitas, maka akan dilakukan pengurangan saldo yang ada di dalam kartu menggunakan alat EDC yang telah terinstal di SPBU, namun apabila pembeli membeli secara cash petugas hanya akan melakukan input volume pada alat yang telah terpasang di SPBU. Pengisian kartu ini dilakukan dengan menggunakan sistem voucher/isi ulang
yang telah disiapkan pada lokasilokasi tertentu. Masyarakat yang memiliki kartu bisa menggunakan kartunya apabila telah diisi terlebih dahulu. Penggunaan Kartu Fasilitas merupakan implementasi sistem pemantauan penggunaan volume BBM bersubsidi untuk transportasi darat yang bermanfaat untuk melakukan pemantauan pendistribusian BBM bersubsidi (premium dan minyak solar). Tentu saja kita berharap ujicoba ini akan berhasil. Dan kalau uji coba ini berhasil, tentunya masyarakat juga yang akan menikmati kemudahan, bisa beli bensin tanpa harus menggunakan uang. Praktis kan!!!
BPH Migas
11
12
[ruang hukum]
Solusi
di Tengah Keterbatasan
ISI BENSIN KINI TERASA MUDAH. KEMUDAHAN ITU SEKURANGKURANGNYA BISA KITA RASAKAN DI WILAYAH JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG DAN BEKASI (JABODETABEK). TIDAK ANTRI LAMA. PELAYANANNYA PUN LEBIH CEPAT DAN RAMAH.
Kita pun menjadi tak khawatir berkendaraan melintasi kota-kota tersebut jika kehabisan bensin. Ini lantaran, di sepanjang jalan kota-kota itu SPBU banyak tersedia. Ada SPBU Pertamina, Shell, Petronas, Total dan sebagainya. Dengan banyak pilihan, kita juga bisa memilih SPBU mana saja yang menyediakan layanan terbaik buat konsumennya dengan harga bersaing. Setidaknya, itulah salah satu berkah yang bisa kita rasakan sejak sektor bisnis hilir Migas di buka pada lima tahun silam. Yaitu, sejak disahkannya Rancangan Undang-undang (RUU) Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas) sebagai Undang-Undang (UU) oleh DPR. Sejak itu Pertamina yang dulu dikenal sebagai pemegang kendali tunggal penyedia BBM nasional kini tidak lagi. Melalui PP No 31/2003, status Pertamina berubah menjadi perusahaan perseroan (Persero). UU No 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dengan tegas menyatakan tujuan pendirian perusahaan persero adalah untuk mengejar laba guna meningkatkan nilai perusahaan bukan menjalankan fungsi sosial. Sebagai gantinya, jika dulu pengadaan BBM nasional dibawah komando Pertamina, kegiatan itu sekarang di bawah koordinasi Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Badan inilah, yang dibentuk dengan PP No 67/2002, yang kini memiliki kewenangan mengatur dan menetapkan ketersediaan, pengawasan,
Hilir Migas | edisi 01 2010
dan distribusi BBM, cadangan BBM nasional, dan pemanfaatan fasilitas pengangkutan dan penyimpanan BBM. Di sektor hulu perubahan pun terjadi. Seiring dengan terbitnya UU No 22 Tahun 2001 kegiatan hulu Migas dikelola Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas). Terbuka bagi Persaingan Salah satu semangat pasar terbuka seperti yang diamanatkan UU Migas No 22/2001 adalah membuat industri hilir migas Indonesia lebih terbuka bagi persaingan. Ini artinya, usaha pengilangan, penyimpanan, eksporimpor dan transportasi BBM yang dulu didominasi Pertamina mesti dipecah ke dalam beberapa bagian dan dibuka untuk perusahaan swasta masuk, termasuk asing. Dan kini dengan telah dibukanya kran keterbukaan pasar, itu sebabnya banyak perusahaan asing bermunculan di negeri ini. Yang paling berkembang terutam di bisnis ritel BBM. Tak heran jika sekarang ini, selain Pertamina, jalan-jalan raya Indonesia, terutama kota besar seperti di wilayah Jabodetabek tadi turut diramaikan oleh Shell, Petronas dan Total.
produksinya anjlok secara drastis. Dan ironisnya, di tengah terus menurunnya produksi migas nasional, Indonesia harus menanggung subsidi energi yang jumlahnya sangat fantastis, hingga mencapai Rp 200 triliun. Banyak hal memang yang melatar belakangi terjadinya penurunan Migas nasional. Antara lain, iklim politik yang tak menentu turut mempengaruhi kegiatan eksplorasi migas. Belum lagi ditambah persoalan teknologi metoda eksplorasi yang selalu berkembang. Hal itu hingga kini masih menjadi pertimbangan yang panjang dalam pemanfaatan sumber daya migas di Indonesia secara ekspansif. Memang, banyak kalangan meragukan dengan UU Migas yang baru itu akan berpihak kepada rakyat Indonesia. Sebagian kalangan menganggap, keterbukaan pasar yang diberlakukan di sektor Migas hanya memberi keuntungan kepada pihak asing. Apalagi diketahui, ketika UU Migas dibuat, Indonesia berada dalam tekanan IMF.
Solusi di Tengah Keterbatasan Seperti diiketahui, Indonesia merupakan sebagai negara yang memiliki sumber energi cukup besar. Tercatat sumber daya minyak Indonesia mencapai 86,9 miliar barel dan cadangan terbukti (proven reserves) 90,1 miliar barel, atau cukup untuk 23 tahun. Sementara, sumber daya gas mencapai 384,7 triliun kaki kubik dengan cadangan terbukti 185,8 tscf atau cukup untuk 62 tahun.
Indonesia dikenal sebagai negeri yang cukup tinggi mengkonsumsi BBM. Data 2003 memperlihatkan, konsumsi BBM Indonesia per tahun melebihi 60 miliar liter. Dengan kondisi itu tak heran jika pasar Migas Indonesia banyak diincar kalangan investor. Buat mereka, bisnis di sektor Migas di tanah air menjanjikan masa depan cerah. Dan peluang itu terbuka lebar sejak sektor Migas diliberalisasi. “Sejak ada deregulasi pasar ritel BBM akhir 2005, kami menilai Indonesia sebagai pasar potensial,” ujar Thierry Pflimlin, Senior Vice President Refining and Marketing Total Oil Asia Pacific, Senin
Tapi sayangnya, Indonesia yang pernah mampu memproduksi minyak mentah sebanyak 1,4 juta barel per hari (bph) kini
Kendati kontroversial, sebenarnya kehadiran UU Migas yang baru adalah momentum bagi Indonesia untuk lebih
banyak menarik investasi. Sejauh ini, untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, pemerintah melalui Departemen ESDM terus berupaya memperbaiki aspek regulasi dalam upaya menciptakan kepastian berusaha, pemberian insentif bagi daerah-daerah frontier, cadangan marginal, dan kegiatan peningkatan perolehan minyak. Melihat kondisi saat ini, keterlibatan swasta dalam bisnis Migas merupakan solusi yang paling memungkinkan untuk mengatasi keterbatasan berbagai kendala yang dihadapi pemerintah. Terutama dalam peningkatan produksi Migas dan penyediaan infrastruktur BBM (seperti pengilangan, transmisi, penyimpanan dan distribusi) yang kondisinya masih minim dibandingkan dengan potensi permintaan BBM di Tanah Air. Pembangunan infrastruktur BBM sebagaimana diketahui, selain waktunya panjang juga membutuhkan biaya mahal. Disadari atau tidak, adanya UU baru Migas yang membuka kran liberalisasi pasar, disatu pihak memang menyebabkan Pertamina akan mempunyai pesaing dan dapat menggerus pasar Pertamina tetapi di pihak lain masyarakat memperoleh keuntungan karena tidak harus selalu tergantung pada Pertamina. Namun yang pasti, liberalisasi tak harus menjadi momok yang menakutkan. Dengan diliberalisasi pasar Migas sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan karena pemerintah masih memegang kendali utama yaitu sebagai regulator. Harapannya tentu saja peluang ini akan mampu dimanfaatkan oleh perusahaan BUMN maupun swasta nasional untuk lebih berperan sebagai pelaku usaha di negeri sendiri dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat.
BPH Migas
13
14
[sosok]
MEMBANGUN DARI NOL, APALAGI YANG DIBANGUN ADALAH SEBUAH LEMBAGA STRATEGIS YANG MENANGANI HAJAT HIDUP ORANG BANYAK, BUKANLAH PERKARA GAMPANG. ORANG YANG DIMINTA UNTUK BISA MEMBANGUN DAN MEMBENTUK LEMBAGA TERSEBUT TENTU HARUS PUNYA KUALIFIKASI KHUSUS. SELAIN KEMAMPUAN, JAM TERBANG PENGALAMAN, PENGUASAAN TERHADAP MASALAH YANG DIHADAPI, SUDAH PASTI DIBUTUHKAN JUGA KOMITMEN DAN TEKAD YANG KUAT UNTUK BENAR-BENAR BISA MEWUJUDKANNYA.
“Sekarang makin membaik, mulai tertata. Walaupun saya akui belum tertata seideal seperti yang saya bayangkan. Karena memang membangun suatu organisasi dari nol tidak mudah. Organisasi yang baik seyogyanya sesuai kebutuhan. Karyawan saja sampai sekarang belum mencukupi. Karyawan BPH idealnya 200-300 orang,” ujar pria yang pernah menjadi Board of Administration Member AVC (Asian Volleyball Confederation). Ungkapan Tubagus itu memang cukup beralasan. Pasalnya, Indonesia sangat luas. Belum lagi kondisi geografis Indonesia yang rumit. Sementara, BPH Migas punya kewajiban mampu mendistribusi BBM harus merata keseluruh Indonesia. Termasuk kepada warga Indonesia yang bermukin di daerah pelosok sekalipun, seperti di Papua
beli mobil. Semua saya lalui dalam waktu tidak lama. Yang paling lama ketika menjadi karyawan Pertamina,” ujarnya. Lantas apa yang dilihat pemerintah sehingga ia dipercaya memimpin BPH Migas? Boleh jadi, pria yang kini tengah menyelesaikan program doktor nya di IPB itu, lantaran background-nya yang pernah bekerja di Pertamina. Memang, disinilah karir profesional pertamanya sejak tahun 1985 dimulai. Menurutnya, selama bekerja di perusahaan minyak milik pemerintah itu, banyak belajar tentang dunia minyak, terutama ketika menangani masalah arus minyak. “Waktu di Pertamina saya jarang pulang cepat. Saya tekuni kerjaan ini. Saya baca semuanya, saya buat review review-nya hingga saya ngerti dan bermanfaat hingga
Tubagus Haryono
“Kita Telah Miskin...” Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) adalah lembaga baru yang dibentuk oleh Presiden, sebagai implementasi dari UU N0. 22 Tahun 2001 tentang Migas. Lembaga ini ditugasi antara lain, untuk melakukan pengaturan dan pengawasan pendistribusian BBM ke seluruh Indonesia. Padahal ketika BPH Migas didirikan, republik ini tengah menghadapi carut marutnya masalah distribusi BBM, isu kelangkaan, subsidi BBM yang tidak tepat sasaran dan masih banyak lagi. Nah, kondisi itulah yang dihadapi Tubagus Haryono, ketika ia diminta negara untuk memimpin BPH Migas tujuh tahun silam. “Saya melihatnya sebagai amanah. Sebagai orang yang dipercaya, saya akan berupaya memberikan yang terbaik dari kemampuan yang saya miliki,” ujar lulusan sarjana Fisika Murni UI 1984, Hilir Migas | edisi 01 2010
mengomentari perihal penugasannya untuk menangani BPH Migas. Pria kelahiran Jakarta, 16 Januari 1956 ini mengakui, memang tak mudah ketika awal-awal membangun BPH Migas. Tak banyak fasilitas yang diberikan. Boleh dibilang semua serba diusahakan sendiri. “Untuk rapat kita sering berpindah-pindah. Waktu itu kita memang belum punya kantor. Sekretariat kita ada di kantong kresek, stempel di situ semua,” kelakar ayah tiga anak, sambil menunjukkan stempel kantor yang setiap saat harus dibawa kemana-mana ketika rapat. Setelah beberapa bulan berjalan, BPH Migas barulah memiliki kantor. Itu pun belum menjadi kantor tetap, alias masih numpang di kantor lain. Setelah bernomaden beberapa kali, barulah pada 2005 BPH Migas menempati kantor permanennya di kawasan Kapten Tendean
hingga sekarang. “Luar biasa semangat teman-teman (komite) sembilan orang yang membantu saya membangun BPH Migas. Mungkin nggak banyak yang tahu, sembilan orang itu semua mengumpulkan uang untuk membiayai operasional BHP Migas ketika awal perjalanannya. Memang diganti. Itupun setelah empat tahun bekerja, bareng dengan gajian pertama kami,” ungkap mantan Deputy President Youth Council (1998-2003) ini menceritakan sambil senyum. Bagi Tubagus, mengelola BPH Migas, membuat keberadaan organisasi ini dari tidak ada menjadi ada, menimbulkan tantangan tersendiri. Sebab, tuturnya, organisasi ini marjinal. Artinya, ketentuan peraturan perundangan belum sepenuhnya mendukung BPH Migas ketika itu. Banyak peraturan yang mesti diperbaiki.
misalnya. “Kita tidak boleh membedakan. Masyarakat di pusat maupun di daerah terpencil punya hak yang sama untuk menikmati BBM. Makanya kalau ada kegiatan, kantor langsung kosong. Karyawannya pada ke lapangan semua,” kata pria yang pernah menjadi anggota Lembaga Sensor Film (1994-1998). Yang jelas, bisa menjadi orang nomor satu di BPH Migas memang bukan impiannya. Ia tidak pernah membayangkan berada dalam posisi seperti ini. Apalagi jika melihat pada perjalanan karirnya. “Tak ada yang linier,” ungkap pria yang ketika mahasiswa semester dua mulai hidup mandiri dengan menjadi guru private ini. Pria yang memiliki hobi berkebun dan olah raga ini mengaku, bahwa dirinya tak pernah bekerja dalam waktu lama. “Saya pernah kerja di catering, di bank, di jual
sekarang,” jelas mantan anggota Badan Pekerja MPR tahun 1998-1999 ini. Kenyataannya, atas ketekunannya itu memang tidak sia-sia. Setidaknya, manfaat itu mulai dirasakan ketika ia meniti karir di jalur politik. Pada 1997, Tubagus yang juga pernah menjadi Ketua Umum KNPI periode 1993-1996, masuk menjadi anggota DPR. Dua periode ia menjadi wakil rakyat. Di Senayan, pertama menangani bidang lingkungan hidup dan kedua bidang energi. Ketika berada di Komisi VIII sebagai Wakil Ketua, yang membawahi bidang energi inilah manfaat itu sangat dirasakannya. Atas penguasaannya yang luas dan dalam tentang dunia migas itu, ia terpilih sebagai salah satu anggota dewan yang menyusun draft UU Migas yang kini menjadi salah satu acuan kerjanya ketika memimpin BPH Migas.
Masa jabatannya di DPR sebenarnya baru berakhir pada 2004. Tapi sebelum usai masa jabatannya itu, pada 2003 Tubagus diangkat Presiden untuk menahkodai BPH Migas, sebuah lembaga yang sebenarnya masih bersinggungan dengan Komisi VIII yang membawahi bidang energi. “Jadi dasar saya di oil and gas kembali ke oil and gas,” jelasnya. Setelah di BPH Migas, seluruh atribut politiknya ia tinggalkan. Meski begitu, ia tetap menjalin silaturahmi dengan temantemannya di DPR. “Saya sebatas jaga pergaulan. Kalau tidak akan kerepotan juga menjaga turbulensi politik,” ujar Tubagus, yang mengaku senang bergaul dengan semua kalangan tanpa memilih orang dan status sosialnya. Kini, setelah dua periode memimpin BPH Migas, tentu banyak hal yang telah dialaminya. Ia tentu juga tak ingin berlama-lama di BPH Migas. Pasca kepemimpinannya, harapannya tak muluk. Ia hanya ingin BPH Migas ke depan, punya integritas yang tinggi untuk melakukan pengaturan supaya BBM terdistribusi dengan lancar dan merata, serta terjangkau ke seluruh Indonesia. Dan yang terpenting, terjadinya peningkatan pemanfaatan gas di dalam negeri. “Dengan adanya optimalisasi pemanfaat gas ini terjadi peningkatan kegiatan perekonomian yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat, sehingga terdorong menjadi negara yang lebih maju. Nah sekarang ini masih jauh dari harapan,” ujarnya. Namun, yang paling memprihatinkan dirinya, ketika masyarakat tak juga menyadari bahwa Indonesia telah jatuh miskin dalam minyak bumi. Cadangan yang tersedia tak banyak lagi. Dan terbukti, produksi minyak kita makin lama makin menurun. Oleh karenanya, tak ada alasan lagi bagi bangsa ini kecuali untuk segera melakukan tindakan hemat energi, membangun energi alternatif dan memanfaatkannya. Karena itulah, menurutnya, paradigma masyrakat yang menganggap bahwa kita negara kaya minyak perlu diubah. Lalu ia mengutip pendapat pakar lingkungan Emil Salim yang layak menjadi bahan renungan: “Kekayaan ini titipan anak cucu kita. Karenanya, tidak adil kalau kita habiskan sekarang”.
BPH Migas
15
16
[komite]
Itu sebabnya, ia ingin jika ada pemain baru (swasta) yang mau masuk ke sektor distribusi mereka juga bersedia membangun infrastruktur di sana. “Itu yang jadi concern kita ke depan. Pemain-pemain baru mengisi yang bolong-bolong seperti di Indonesia Timur. Itu jauh bernilai guna dalam membangun hilir migas di Indonesia” ujarnya. Sebelum di BPH Migas, Ibrahim memang sudah dikenal sangat concern terhadap masalah pengembangan energi Indonesia di masa depan. Kepeduliannya itu, setidaknya, bisa dibaca pada tulisantulisannya sejak tahun 1980 sampai sekarang yang pernah dimuat di beberapa media seperti Kompas, Suara Karya, Merdeka, Investor Daily, Seputar Indonesia dan Tempo. Ibrahim Hasyim juga telah menerbitkan 4 buah buku, Bunga Rampai Subsidi BBM, dari dulu sampai sekarang dan Mengapa Pertamina ada di Timor Timur di terbitkan tahun 2000, Siklus Krisis di Sekitar Energi di tahun 2005 dan pada tahun 2009
belakangan membuat ayah satu anak ini meraih penghargaan tanda jasa Karya Patra Utama dari Dirut Pertamina (2000) dan Satya Lencana Wira Karya dari Presiden RI (2002). Bisa seperti itu, tentu tak diperolehnya dengan mudah. Semua itu, berkat kerja keras dan ketekunannya dalam belajar serta upayanya dalam menguasai bidang pekerjaan yang digelutinya selama ini. Pria yang akrab dengan panggilan “Pak Ibrahim” itu, perkenalannya dengan dunia energi berlangsung cukup lama. Pengetahuannya tentang Migas, diperolehnya sejak selepas SLTA ia diterima bekerja di Pertamina dan melanjutkan pendidikan di Akademi Minyak dan Gas Bumi di Cepu tahun 1973. Di perusahaan yang dulu dikenal dengan logo berlambang dua kuda laut itu, Ibrahim merintisnya dari bawah. Dimulai sebagai pekerja pengecat pipa minyak di belakang kilang minyak Pangkalan Brandan, Sumatera Utara. Dari situ kemudian setelah tamat AKAMIGAS, karirnya menanjak
Tak sampai di situ, ia pun berhasil merampungkan S3-nya hingga meraih gelar Doktor dengan predikat cum laude dari Institut Teknologi Surabaya (ITS). Hebatnya lagi, di sela-sela kesibukannya, ia juga menyempatkan diri menuangkan gagasan-gagasannya seputar masa depan energi di Indonesia di komunitas energi dalam bentuk tulisan dan dikirim ke berbagai media massa itu. Salah satu pikiran yang dilontarkannya pada Kursus Regular Lemhannas tahun 2000 tentang Kota Gas dan diulang kembali di majalah Tempo desember 2004 , impian itu kini sudah menjadi kenyataan.
Sebagai lembaga strategis yang mengurusi kebutuhan hidup orang banyak, BPH Migas tentu membutuhkan sentuhan tangan dari orang-orang yang berkomitmen seperti dirinya, yang memiliki pengalaman panjang sebagai orang yang pernah berkecimpung di dunia perminyakan. Dengan begitu, BPH Migas bisa diharapkan berperan optimal
Saatnya Melayani Masyarakat TERIK MATAHARI YANG MENYENGAT SENTRA NELAYAN DI PASURUAN JAWA TIMUR SIANG ITU, TAK MENYURUTKAN NIATNYA UNTUK MENGUNJUNGI WILAYAH ITU. MESKI PERJALANAN DARAT YANG MELELAHKAN, IA TETAP TAMPAK BERSEMANGAT BERTEMU DAN BERDIALOG DENGAN PARA NELAYAN DI SANA. Itulah Ibrahim Hasyim salah seorang Anggota BPH Migas, yang pada pertengahan Maret 2010 lalu, selama dua hari, ia mengunjungi sentra nelayan di Lekok, Pasuruan dan Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur. Kunjungannya ke wilayah ini, untuk melihat dan menilai langsung kebutuhan BBM di sana, mengecek kebutuhan Minyak Tanah serta untuk meninjau sistem penyediaan BBM untuk nelayan di Jawa Timur bagian Timur serta meninjau sistem distribusi BBM yang seringkali diberitakan mengalami kelangkaan atau gangguan pasok di Jawa Timur bagian Selatan. Bulan sebelumnya, dengan tujuan yang sama, ia juga melakukan kunjungan kerja ke sentra nelayan di Muara Angke, Jakarta Utara dan Desa Kronjo, Kabupaten Tangerang. Pria kelahiran Aceh, 15 Maret 1950 ini sikapnya memang tak pernah berubah. Ia tetap konsisten sejak di Pertamina Hilir Migas | edisi 01 2010
dulu. Dalam bekerja, ia tak puas mengkaji masalah sebatas di atas kertas dan hanya mengandalkan pada pengalaman yang diperolehnya pada masa lalu. Menurutnya, pengalaman masa lalu tak sepenuhnya bisa diandalkan. “Masalah yang dihadapi dulu telah berbeda dengan sekarang,” ungkap pria yang ketika sebagai Pimpinan di Pertamina pernah bertugas hampir di seluruh Indonesia. Sebagai Anggota Komite BPH Migas, ia sadar betul bahwa tanggungjawab yang berada di pundaknya cukup besar. Itu sebabnya, Ibrahim yang menangani persoalan yang berhubungan dengan BBM, termasuk BBM bersubsidi, sering terlihat turun ke lapangan mulai dari Sabang sampai ke Merauke telah dijalaninya. “Dengan kita jalan kita bisa lihat kehidupan masyarakat dan bisa tahu dari mana mereka dapat minyak. Banyak hal yang tidak kita perkirakan bisa kita lihat di sana.
Menurut saya itulah tujuan kita. Melayani masyarakat kita harus tahu apa yang mereka butuhkan. Itu hanya dapat kita lakukan kalau kita berinteraksi dengan mereka langsung di lapangan,” ungkapnya. Anak didik yang ada di Pertamina sering ngeledek, “kok pak Ibrahim tidak bosan bosan nya ngurus minyak tanah, dulu sampai sekarang itu itu lagi…,” Ibrahim menjawab, jika dulu untuk Perusahaan, kini saatnya untuk melayani masyarakat. Dari hasil pengamatannya langsung di lapangan itu, ia menyimpulkan, ke depan, masalah berat yang kini dihadapi BPH Migas, antara lain berkaitan dengan bagaimana menjamin ketersediaan BBM hingga merata ke seluruh wilayah NKRI. Soal ini, kata sarjana ekonomi UI itu, disebabkan masih terkendala dengan infrastruktur yang belum memadai di wilayah yang baru berkembang dan semakin tua nya infrastruktur yang telah ada terutama di wilayah Timur Indonesia .
dengan judul “40 Tahun Bergelut Energi: BBM Kapan Selesai?” (Penerbit Bintang Satu Publishing, Jakarta: Cetakan I, Mei 2009)”. Buku terakhir ini adalah bentuk kegalauan pikiran Ibrahim yang melihat masalah BBM di Indonesia. Mantan Staf Ahli Dirut Pertamina Bidang Hilir tahun 2005 ini, juga dikenal sebagai orang yang pemikirannya melampaui jamannya. Itu dibuktikan dengan pendiriannya tentang perlunya Pertamina mempertahankan eksistensinya di (Negara) Timor Leste, pasca propinsi Indonesia ke 27 itu melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Atas keberhasilannya mempertahankan eksistensi Pertamina di Timor Leste itu
sebagai Supervisor, kepala Internal Auditor, kepala Cabang , kepala Penjualan dan Pimpinan Unit Pemasaran di beberapa wilayah pemasaran, juga sebagai Kepala Seksi BBM, Kepala Dinas Pengkajian Pengembangan, Kepala Divisi Pemasaran, Deputi Direktur Perkapalan dan Staf Ahli Dirut Pertamina Bidang Hilir di kantor pusat Pertamina serta Komisaris Utama di dua anak perusahaan. Di sela-sela kesibukannya dalam bekerja, Ibrahim menyempatkan diri menambah wawasannya di pendidikan tinggi formal. Usai menyelesaikan kesarjanaanya dari Fakultas Ekonomi UI, kemudian Ibrahim melanjutkan Magister Manajemennya di Sekolah Tinggi Manajemen Labora.
dalam memberi solusi atas masalah yang dihadapi relevan dengan tugas dan fungsinya. Bagi Ibrahim sendiri, atas kepercayaan masyarakat yang diberikan kepadanya, memiliki nilai tersendiri. Adalah suatu kehormatan bagi dirinya bisa berbagi pengalaman dan pengetahuan. “Saya sudah cukup lama berkecimpung di perminyakan sampai posisi pimpinan perusahaan, sekolah sampai jenjang strata tertinggi dan sebagai anak bangsa dipilih DPR dan diangkat Presiden untuk Komite BPH Migas. Saya merasa berterima kasih kepada negara ini, saya harus memberi pengalaman dan pengetahuan saya untuk Negara ini,” pungkasnya. BPH Migas
17
18
[wacana]
BPH Migas Pastikan BBM Subsidi Sampai ke Pelosok Negeri BAGI MASYARAKAT YANG TINGGAL DIPELOSOK INDONESIA, KINI TAK PERLU LAGI MEMBELI BBM BERSUBSIDI DENGAN HARGA MAHAL KARENA SEJAK TAHUN 2010, PEMERINTAH TELAH MENETAPKAN BBM BERSUBSIDI DI SELURUH PELOSOK NEGERI DAPAT DIBELI KONSUMEN DENGAN HARGA YANG SAMA. IA PUN TAK PERLU MENGANTRI JIKA INGIN MEMBELI BBM KARENA PASOKAN YANG TERSEDIA MENCUKUPI.
Tak hanya itu, para pedagang kecil yang masih menggunakan minyak tanah untuk menyambung hidupnya kembali dapat bernafas lega. Karena pemerintah telah menetapkan siapa saja anggota masyarakat miskin yang berhak membeli minyak tanah bersubsidi. Sementara bagi masyarakat yang ada di Kota Palembang dan Surabaya, mereka sudah tak sabar menunggu gas bumi yang mengalir dari pipa yang dipasang di dekat rumahnya. Mereka begitu menanti karena memang harga gas pipa untuk rumah tangga yang ditetapkan lebih murah dibanding menggunakan LPG, mereka berharap dapat berhemat lebih banyak. Sebaliknya, tak sedikit juga yang mendekam dibalik terali besi karena terlibat penggelapan alias menyalahgunakan BBM bersubsidi. Modus operasinya pun masih tetap yaitu dengan cara menjualnya ke industri. Alih-alih berharap memperoleh keuntungan yang besar, mereka malah mendekam di hotel prodeo.
Hilir Migas | edisi 01 2010
dan distribusi BBM dapat terjamin di seluruh NKRI serta meningkatkan pemanfaatan gas bumi di dalam negeri. Agar pengawasan yang dilakukan dapat maksimal, BPH Migas menjalin kerja sama dengan instansi terkait seperti Kepolisian RI dan TNI AL. Dari hasil kerja sama dengan pihak kepolisian, selama tahun 2009 tercatat terdapat 200 kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi. Sejumlah barang bukti yang nilainya diperkirakan mencapai Rp 2,8 miliar, berhasil disita. Kerja sama dengan TNI AL dilakukan karena instansi itu memiliki kewenangan dalam pengawasan dan penegakan hukum di wilayah perairan yuridiksi nasional Indonesia serta memiliki fasilitas dan personil yang handal dalam rangka penugasan di laut. Sedangkan untuk meningkatkan pemanfaatan gas dalam negeri, BPH Migas mengembangkan pembentukan kota gas di daerah-daerah yang memiliki atau dekat dengan sumber gas.
Kasus-kasus di atas merupakan hanyalah segelintir hasil kerja Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (BPH Migas) yang dibentuk 30 Desember 2002, menyusul ditetapkannya Undangundang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Pemberlakuan UU tersebut menandai perubahan mendasar dalam industri migas nasional. Melalui aturan ini, pengusahaan dan pengusahaan migas yang sebelumnya dipegang Pertamina berdasarkan UU No. 8 tahun 1971, dicabut. Pengusahaan minyak dan gas bumi kembali diserahkan ke Pemerintah. Struktur pasar pun berubah dari yang bersifat monopolistik, menjadi terbuka, transparan dan persaingan sehat. Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan, kemudian membentuk Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Migas (BP Migas) dan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha
Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (BPH Migas). Sekilas BPH Migas Kerapkali, masyarakat sulit membedakan tugas dan fungsi BP Migas dan BPH Migas. Padahal, keduanya memiliki perbedaan mendasar. BP Migas adalah suatu lembaga yang dibentuk untuk melakukan pengawasan pelaksanaan kontrak kerja sama oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada kegiatan usaha hulu migas. Sedangkan BPH Migas adalah badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) dan gas bumi serta pengangkutan gas bumi melalui pipa pada kegiatan usaha hilir migas. Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya, BPH Migas bersifat independen. Badan ini berfungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian BBM dan pengangkutan gas bumi melalui pipa, agar ketersediaan
Khusus mengenai penetapan badan usaha pelaksana penyediaan dan pendistribusian BBM bersubsidi, mulai tahun ini PT Pertamina (Persero) yang pada tahun-tahun sebelumnya menjadi ‘pemain tunggal’, ditetapkan BPH Migas didampingi dua badan usaha lainnya yaitu PT AKR Corporindo Tbk dan PT Petronas Niaga Indonesia. Lokasi penugasan dua pendamping tersebut berada di luar Pulau Jawa dan Bali, dengan tujuan mengisi daerahdaerah atau titik yang selama ini belum mendapat pelayanan pendistribusian BBM bersubsidi.
Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional. Ia pun dapat memberikan sanksi administratif bila ada badan usaha pemegang hak khusus yang melanggar aturan main.
Wewenang lain dari BPH Migas adalah menetapkan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa sesuai dengan prinsip teknoekonomi, menetapkan harga gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil dengan mempertimbangkan kemampuan dan daya beli masyarakat serta memberikan hak khusus pengangkutan gas bumi melalui pipa pada ruas tertentu dari transmisi gas bumi dan pada wilayah tertentu dari jaringan distribusi gas bumi melalui lelang, berdasarkan Rencana
BPH Migas bertanggung jawab kepada Presiden dan wajib memberikan laporannya tiap 6 bulan. Organisasi dipimpin Kepala BPH Migas/Ketua Komite, yang dalam mengambil keputusan berdasarkan hasil Sidang Komite.Anggota Komite terdiri dari 9 orang yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Kepala BPH Migas membawahi Direktur BBM, Direktur Gas Bumi dan Sekretaris BPH.
Badan Hukum milik Negara itu juga dapat mengusulkan kepada Menteri Keuangan mengenai besaran iuran badan usaha yang mempunyai kegiatan usaha di bidang penyediaan dan distribusi BBM serta pengangkutan melalui pipa dan menetapkan biaya hak khusus pengangkutan gas bumi melalui pipa.
BPH Migas juga bertugas mengatur dan menetapkan ketersediaan dan distribusi BBM, cadangan BBM nasional, pemanfaatan fasilitas pengangkutan dan penyimpanan BBM, tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa, harga gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil serta pengusahaan transmisi dan distribusi gas bumi. Untuk melaksanakan hal tersebut, sejumlah wewenang dipercayakan ke pundak BPH Migas, antara lain menetapkan kewajiban badan usaha yang akan atau telah melakukan penyediaan dan distribusi BBM di Indonesia untuk melakukan operasi di daerah yang mekanisme pasarnya belum berjalan dan daerah terpencil, menetapkan volume alokasi cadangan BBM untuk memenuhi cadangan nasional BBM yang ditetapkan Pemerintah dan menetapkan pemanfaatan bersama atas fasilitas pengangkutan dan penyimpanan BBM dalam kondisi yang sangat diperlukan atau untuk menunjang optimasi di daerah terpencil.
BPH Migas
19
20
[wacana]
Jugi Prajogio Anggota Komite BPH Migas
Semua Ada Dasarnya SEPERTI TAHUN SEBELUMNYA, PERTAMINA AKAN MENJADI DISTRIBUTOR UTAMA SEDANGKAN SWASTA SEBAGAI PENDAMPING. SEMENTARA PIHAK SWASTA YANG PERNAH TERLIBAT DALAM PROSES DIDTRIBUSI INI, SEPERTI PETRONAS DAN AKR, BPH MIGAS AKAN TETAP MEMAINTAINENYA SETELAH DILAKUKAN EVALUASI PSO 2010. “JADI MEREKA TETAP DAPAT MELANJUTKAN PSO 2011 SETELAH DIEVALUASI OLEH BPH MIGAS KARENA INVESTASI YANG MEREKA TANAMKAN TIDAKLAH SEDIKIT,” KATA JUGI PRAJOGIO, ANGGOTA KOMITE BPH MIGAS. Hanya untuk di 2011, BPH Migas akan mendorong, agar pihak swasta yang ikut serta dalam pendistribusian BBM bersubsidi itu berani memasuki daerahdaerah yang sering terjadi kelangkaan BBM. Saat ini BPH Migas telah menugasi Direktorat BBM untuk melakukan identifikasi daerah-daerah mana saja yang sering mengalami kelangkaan. “Ini yang kita tawarkan. Kalau mau menambah outlet silakan masuk ke daerah-daerah yang nanti akan disajikan oleh Direktorat BBM. Menurut saya itu yang terbaik. Baik untuk Pertamina, baik juga untuk yang sudah lebih dulu masuk serta baik juga untuk badan usaha yang akan masuk kemudian,” kata Jugi. Yang jadi masalah, dengan pola pembagian distribusi yang dibangun seperti itu, ada kesan BPH Migas masih melindungi Pertamina. Mestinya tidak ada pengistimewaan terhadap Pertamina sejak UU Migas diberlakukan. Lalu, kapan investor memiliki kesetaraan dengan Pertamina? Menurut Jugi, dalam kebijakan keterlibatan swasta di BBM non subsidi sebetulnya sudah terdapat kesetaraan luar biasa. Pasalnya, mereka saat ini dapat melakukan impor BBM dengan mudah tanpa bea masuk sama sekali. “Tapi kalau berbicara BBM subsidi negara punya standar aturan, jadi untuk yang non Pertamina mereka harus memaklumi”, ujarnya. Sebagai Badan Pengatur, BPH Migas tak ingin sembrono. Untuk itulah BPH Migas membuat mekanisme bagaimana caranya di satu sisi Pertamina sebagai pemain utama masih terlindungi kepentingannya. Hilir Migas | edisi 01 2010
Pemerintah tak ingin, infrastruktur Pertamina menjadi idle, gara-gara swasta dibiarkan bebas bermain di BBM bersubsidi. Maklumlah, bisnis BBM bersubsidi terbilang gurih. Keuntungannya pun besar. Itu sebabnya banyak pihak swasta yang memperebutkannya. Sebab, mereka tak perlu repot untuk memasarkannya. Pasarnya pasti selalu ada untuk barang murah. Dan bagi pihak swasta melihat ini sebagai kesempatan untuk menaikkan omset mereka serta menutup kerugian. Bagi BPH Migas, mekanisme pengaturan BBM bersubsidi dirancang seperti itu tentu ada dasarnya. Menurut Jugi, kebijakan yang menjadikan Pertamina sebagai pemain utama, tidak termasuk monopoli. Sebab dalam UU Monopoli pasal 51 dinyatakan, adalah hak negara untuk memberi kepada perusahaan milik negara atau badan yang dibentuk atau pihak ketiga yang penting terjamin efesiensi di distribusinya. Itu juga sesuai dengan UUD ’45 pasal 33. Dengan demikian, menjadikan Pertamina sebagai pemain utama dan pihak swasta sebagai pendamping, di satu sisi, apa yang dilakukan BPH Migas adalah bagaimana membuat iklim investasi kondusif dari waktu ke waktu. Investor makin banyak masuk untuk berbisnis. Dan di sisi lain, pemerintah juga sudah mulai membuka pasar di sektor Hilir Migas. Hanya, “Kita membukanya secara bertahap. Kita tetap mengatur, ada koridornya,” ucap Jugi. Lebih dari itu, saat ini jika membiarkan Pertamina untuk terjun langsung ke pasar bebas, termasuk dalam distribusi BBM bersubsidi, rasanya Pertamina tak akan cukup kuat. Soalnya selama ini, UU Migas lama telah menempatkan Pertamina sebagai regulator sekaligus player. Dengan kondisi itu, peran Pertamina sebagai pemain tentu tak cukup optimal. Kini dengan UU Migas baru diterbitkan, peran regulator dikendalikan BPH Migas sementara Pertamina sebagai pemain disupervisi oleh BPH Migas. Oleh karena itu, jika pasar bebas di sektor Migas akan diberlakukan pada 2014, Pertamina menjadi cukup punya waktu sekitar empat tahun untuk men-drive dirinya sebagai perusahaan milik negara
yang memiliki kemampuan setara dengan perusahaan internasional. Dan diharapkan pada 2014, Pertamina akan survive dalam kompetisi. “Saya melihat, membuka pasar secara serampangan berbahaya, menutup pasar terus menerus juga tidak baik. Jadi, perlu kombinasi yang cantik antara membuka secara bertahap dan memberi kesempatan pada BUMN Pertamina menjadi besar serta memberikan kesempatan investor untuk masuk,” kata Jugi. Yang dikhawatirkan adalah, jangan sampai Pertamina terlalu fokus pada penanganan BBM bersubsidi sehingga membuat Pertamina lupa untuk men-develop yang tidak bersubsidi. “Ini waktunya Pertamina untuk men-develop yang tidak bersubsidi supaya tetap terpakai dan tidak terninabobokan dengan fasilitas pemerintah”. Tentang diikutsertakannya swasta sebagai perusahaan pendamping, selain tuntutan UU, juga lantaran kelangkaan masih saja kerap terjadi di sejumlah daerah. Pertamina, mestinya tahu penyakitnya lantaran sudah puluhan tahun berkecimpung di distribusi BBM. Kalau saja Pertamina segera memperbaiki, barangkali kejadiannya tak seperti sekarang ini. Bagi BPH Migas, tugas pokoknya adalah menjamin ketersediaan BBM nasional baik
subsidi maupun tidak bersubsidi. Menjamin ketersediaan, itu artinya, bagaimana BPH migas mengukur setiap masyarakat dari Sabang sampai Merauke mendapat kesempatan yang sama untuk menikmati BBM dengan tepat harga, kualitas dan jumlah. Nah dengan kondisi seperti ini, oleh karenanya peran pendamping jadi diperlukan. Pertamina tampaknya harus legowo menerima pendampingan ini. Untuk 2011, meskipun pemerintah membuka seluas-luasnya keterlibatan swasta dalam distribusi BBM bersubsidi, tampaknya tetap tak akan banyak yang masuk. Soalnya, selain harus memenuhi persyaratan teknis yang ketat, mereka juga harus berkantong tebal. Sebab tak sedikit dana yang harus mereka talangi untuk menggelontorkan BBM bersubsidi. Kalau hanya perusahaan ecek-ecek, pasti akan kedodoran. Sementara, di perusahaan minyak yang memiliki kemampuan finansial tak banyak. Untuk mengoptimalkan pendistribusian BBM bersubsidi sehingga benar-benar tepat sasaran, BPH Migas setiap bulan akan melakukan verifikasi sampai di titik akhir. Sejauh ini badan usaha non Pertamina berani diverifikasi sampai di titik akhir. “Ini juga yang menjadi pembelajaran bagi Pertamina. Fungsi pengawasan inilah yang akan menentukan apakah ini tepat sasaran,” pungkas Jugi.
BPH Migas
21
22
[bisnis hilir]
TAK MAU KETINGGALAN DENGAN PARA PESAINGNYA, PT PERTAMINA (PERSERO) MAKIN GENCAR MEMBANGUN SEJUMLAH STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM COMPANY OWN COMPANY OPERATED (SPBU COCO). TARGETNYA, PADA 2010 INI, 50 SPBU COCO AKAN TERBANGUN YANG TERSEBAR DI SELURUH INDONESIA.
SPBU COCO
Wujud Komitmen Pertamina pada Pelayanan Seperti namanya, SPBU COCO merupakan SPBU milik dan dikelola langsung oleh Pertamina. Berbeda dengan SPBU sebelumnya yang telah dikenal selama ini. Meskipun menggunakan bendera atas nama Pertamina, namun SPBU tersebut bukan milik Pertamnina. Melainkan,
Hilir Migas | edisi 01 2010
milik pihak ketiga (pengusaha swasta) yang bekerjasama dengan Pertamina. Pembangunan SPBU-nya juga dibiayai pihak ketiga. SPBU COCO yang dimiliki Pertamina saat ini telah mencapai 46 buah, tersebar di
berbagai daerah. Antara lain di Medan, Batam, Padang, Palembang, Lampung, Jabodetabek, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Samarinda, Balikpapan dan Makasar. Siapkan 400 Juta Dolar Lantas, berapa banyak sebenarnya SPBU COCO yang akan dibangun Pertamina? Yang pasti, untuk lima tahun ke depan, Pertamina telah menyiapkan dana sekitar 400 juta dolar atau sekitar 3,8 triliun. Satu SPBU COCO yang dibangun Pertamina kabarnya menghabiskan dana antara 5 - 24 miliar rupiah. “Tergantung lahan dan perizinannya,” ujar Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina (persero) Ahmad Faisal. Sedangkan untuk SPBU-nya saja, di luar investasi lahan, diperkirakan menelan biaya sekitar dua miliar. SPBU COCO yang berlokasi di jalan raya MT Haryono, misalnya. Pembangunannya menghabiskan dana hingga 24 miliar rupiah. SPBU itu dibangun di areal seluas 4000 meter persegi, memiliki tujuh tangki timbun berkapasitas 125 kiloliter dan satu
tangki timbun Vigas berkapasitas delapan metrik ton. SPBU COCO MT Haryono ini merupakan SPBU COCO terlengkap dan termodern. Sebab SPBU COCO ini dilengkapi dengan fasilitas lain seperti cafe dan restoran, serta fasilitas pendukung lainnya. “SPBU ini yang paling komplit, makanya investasinya juga besar,” ungkap Faisal. Dengan investasi besar, Pertamina berupaya agar pembangunan SPBU COCO miliknya bisa didirikan di tempat-tempat strategis. Misalnya, seperti di jalan raya MT Haryono itu. Pertamina yakin, dengan cara itu, SPBU miliknya akan menjadi pilihan utama pemilik kendaraan yang melintas di jalan yang sangat strategis meskipun harus bersaing dengan SPBU-SPBU milik asing seperti Total dan Shell. Dari sisi harga BBM yang dijual memang tidak berbeda jauh perbedaan dengan kompetitor, namun Pertamina yakin mampu bersaing dari segi service. Saat ini rata-rata penjualan BBM SPBU COCO milik Pertamina itu mencapai 50 Kiloliter (KL) per hari. Tapi, untuk SPBU
COCO MT Haryono, Pertamina menargetkan, dalam satu bulan ke depan penjualan akan meningkat hingga 70 kiloliter per hari. “Pertamina akan berusaha penjualan di SPBU ini minimal di bulan pertama 30 kiloliter yang nantinya akan terus meningkat ke 50 sampai akhirnya 70 kiloliter per hari. Kita optimistis tercapai karena omzet ratarata SPBU COCO di kisaran 50 kiloliter per hari,” jelas Faisal. Selain itu, SPBU COCO milik Pertamina ini seluruhnya telah menerapkan standar bersertifikasi Pasti Pas. SPBU inilah nantinya yang menjadi acuan bagi pendirian SPBU-SPBU lain di bawah bendera Pertamina. Konsep “Pasti Pas” diterapkan Pertamina sejak tahun 2006. Tujuannya agar semua SPBU Pertamina dapat secara konsisten memberikan pelayanan terbaik bagi konsumen sesuai standar internasional, dan konsumen dapat menikmati kualitas bahan bakar yang terjamin, pelayanan yang ramah dan fasilitas yang nyaman.
BPH Migas
23
24
[lensa]
Dipa Kementerian ESDM Naik
Kasus Penyalahgunaan BBM Bersubsidi
Fokuskan 3 Program Utama
SELAMA TAHUN 2009, BPH MIGAS MENCATAT 200 KASUS PENYALAHGUNAAN BBM BERSUBSIDI. DARI 200 KASUS TERSEBUT, TERCATAT BARANG BUKTI PENYALAHGUNAAN MINYAK TANAH TERBESAR SEBANYAK 330.474 LITER. SEMENTARA KASUS TERENDAH MINYAK OPLOSAN 5.020 LITER. “Jika ditotal, maka nilai barang bukti dari penyelahgunaan bahan bakar bersubsidi ini bernilai sekitar Rp 2,842 miliar,” jelas Kepala BPH Migas Tubagus Haryono, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Senin (1/2) di Jakarta.
DIPA KEMENTERIAN 2010 MENGALAMI KENAIKAN SEBESAR RP 7,79 TRILIUN ATAU 16.3% DIBANDING DIPA KEMENTERIAN 2009 YANG HANYA SEBESAR RP 6,7 TRILIUN. SEMENTARA REALISASI DIPA KEMENTERIAN ESDM 2009 MENCAPAI 92%. HAL INI MEMBUKTIKAN PERAN KEMENTERIAN ESDM CUKUP BESAR DALAM MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN.
Tubagus menyatakan, selanjutnya barang bukti yang telah disita akan diproses menunggu keputusan pengadilan. Lebih jauh dia menjelaskan, 38 kasus telah dinyatakan lengkap, 47 perkara sudah di kejaksaan,12 kasus dalam tahap persidangan, 7 kasus tengah disidik dan 6 kasus dalam tahap penyidikan.
BPH Migas Siap Membantu PT PLN Untuk Pasokan Gas
Menurut Direktur Utama PT PLN (Persero) penambahan pasokan gas tidak dapat dielakan lagi. Hal ini berkaitan dengan misi PLN sendiri untuk mempertahankan dengan semaksimal mungkin agar PLTG itu tidak diubah menjadi PLTS, meskipun saat ini PLN masih kekurangan 1 juta MMBTU (Million Mile British Thermal Unit). Lebih jauh ujar Dahlan Iskan, dengan adanya tambahan gas dari Sumatera Selatan tersebut, dapat menghemat sebesar 15 triliun per tahun uang negara. Sementara itu, Direktur Gas Bumi BPH Migas, Indrayana Chaidir menjelaskan bahwa perlunya dilakukan koordinasi yang intens dengan pihak terkait, yaitu Menteri Energi Sumber Daya Mineral (MESDM), Meneg BUMN, dan Ditjen Migas. Oleh karena itu tidak bisa diselesaikan oleh BPH saja. Menyangkut ketersediaan gas bukan merupakan domainnya BPH tetapi menyangkut juga Ditjen Migas untuk selanjutnya diputuskan Menteri ESDM.
BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS (BPH MIGAS) AKAN SENANTIASA MEMBERIKAN DUKUNGAN KEPADA PT. PLN (PERSERO) UNTUK MENDAPATKAN TAMBAHAN PASOKAN GAS, MENGINGAT PENTINGNYA KETERSEDIAAN LISTRIK BAGI TANAH AIR. UNTUK ITU DIHARAPKAN PLN DAPAT MENGOPTIMALKANNYA SEBAIK MUNGKIN DALAM PENGGUNAANNYA. HAL TERSEBUT DIUNGKAPKAN KEPALA BPH MIGAS, TUBAGUS HARYONO KETIKA MENERIMA KUNJUNGAN JAJARAN DIREKSI PT PLN (PERSERO) BEBERAPA WAKTU LALU.
Hilir Migas | edisi 01 2010
16,3%
Dalam kunjungannya, jajaran direksi PT PLN (Persero) tersebut diterima oleh Kepala BPH Migas, Tubagus Haryono dan Anggota Komite lainnya. Selain itu, hadir juga Sekretaris BPH Migas, Agus Budi Wahyono, Direktur BBM, Erie Soedarmo, Direktur Gas Bumi, Indrayana Chaidir, serta Kapokja dari masing-masing Direktorat BPH Migas.
Dalam keterangannya, Menteri ESDM, Darwin Zahedy Saleh mengatakan kenaikan tersebut membuktikan peran kementerian ESDM cukup besar dalam melaksanakan pembangunan melalui belanja pemerintah. Ia menjelaskan, pada 2009 dengan Dipa kementerian Rp6,7 triliun, Kementerian mampu memberikan masukan ke kas negara mencapai Rp235 triliun. Walaupun perekonomian dunia lesu, tetapi sektor ESDM mampu memberikan pemasukan
bagi kas negara. “Dengan peningkatan Dipa, diharapkan besaran penerimaan negara dari ESDM 2010 juga meningkat,” imbuhnya. Sementara itu menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) kementerian ESDM, Waryono Karno Dipa Kementerian ESDM tahun ini akan fokus pada beberapa program di antaranya soal peningkatan rasio elektrifikasi serta program pengembangan gas kota.
Kemajuan Industri Hilir Butuh Dana Besar DALAM UPAYA MENDUKUNG KEMAJUAN INDUSTRI HILIR PADA 2010, SETIDAKNYA DIBUTUHKAN DANA INVESTASI KURANG LEBIH USD 10 MILIAR. PENDANAAN INVESTASI BISA BERASAL DARI DALAM MAUPUN LUAR NEGERI. Menurut Kepala Riset BNI Securities Norico Gaman, gairah investasi akan semakin menggeliat seiring dengan perbaikan ekonomi global dan meningkatnya harga komoditas sehingga menjanjikan prospek yang cerah. Sambung Norico, dengan harga komoditas yang menguat maka akan menarik investasi asing untuk masuk. Namun, dengan skema tersebut belum ada rumusan strategi yang dapat mendukung hal tersebut. Pengembangan industri hilir sendiri perlu dilakukan untuk memberikan nilai tambah bagi hasil produksi yang nantinya akan diekspor, sehingga dapat memberikan multiplier effect yang besar.
BPH Migas
25
26
[lensa]
BPH Migas Uji Coba Kartu Kendali Smart Card KARTU FASILITAS (SMARTCARD) BBM BERSUBSIDI YANG DIGUNAKAN SEBAGAI KARTU KENDALI PENGGUNAAN BBM BERSUBSIDI HASIL RANCANGAN TIM BPH MIGAS MERUPAKAN SEBUAH SISTEM PEMANTAUAN LINTAS SEKTORAL YANG JUGA DAPAT DIGUNAKAN PEMERINTAH DAERAH (PEMDA) DAN KEPOLISIAN DAERAH UNTUK MENETAPKAN PENDAPATAN DARI SEKTOR PAJAK DAN PELACAKAN SEBARAN KENDARAAN BERMOTOR YANG BEREDAR DI TIAP KABUPATEN/KOTA. ”Melalui pemantauan lintas sektoral ini dapat dilakukan pengawasan bersama dalam pendistribusian BBM bersubsidi ke masyarakat, juga untuk menetapkan pendapatan dari sektor pajak dan pelacakan sebaran kendaraan bermotor yang beredar di tiap kota,” demikian disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Waryono Karno mewakili Menteri ESDM pada “Pencanangan Implementasi Sistem Pemantauan Penggunaan Volume BBM Bersubsidi untuk Transportasi Darat” di Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Sekjen menuturkan, saat ini pemerintah masih menanggung beban subsidi BBM, dan beban subsidi yang paling besar menyerap anggaran subsidi BBM adalah sektor transportasi darat. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2009 yang diantaranya berisi amanat untuk diterapkannya pendistribusian jenis BBM tertentu atau BBM bersubsidi dengan sistem tertutup secara bertahap agar distribusi tepat sasaran. ”Menjadi tugas kita bersama untuk mendukung sistem ini agar dapat segera diimplementasikan di wilayah lain, yang akan mendorong peningkatan Hilir Migas | edisi 01 2010
pertumbuhan perekonomian daerah,” lanjut Sekjen. Oleh karena itu, kerjasama teknis lintas sektoral antara pemerintah pusat melalui BPH Migas dan Pemda/Kepolisian Daerah ini diharapkan dapat terus ditingkatkan agar sistem pemantauan yang telah diujicoba ini berkembang tanpa harus membebani anggaran APBN serta menunjang pertumbuhan perekonomian berbasis kewilayahan. Pada kesempatan yang sama, Kepala BPH Migas Tubagus Haryono memaparkan, sistem informasi manajemen pengaturan dan pengawasan volume penggunaan BBM di wilayah Provinsi Kepulauan Riau ini dibangun pada tahun 2009 dan merupakan yang pertama di Indonesia.
“Dari hasil pelaksanaan pilot project di Pulau Bintan dan Pulau Batam, piranti sistem pengawasan di SPBU berbasis teknologi informasi ini cukup efektif dan efisien guna menjalankan fungsi pengawasan BPH Migas,” ujar Kepala BPH Migas. Sementara itu, Gubernur Kepulauan Riau, Ismeth Abdullah menyampaikan rasa terimakasihnya atas kepercayaan Pemerintah pusat yang menjadikan Kepulauan Riau sebagai proyek percontohan penggunaan Smartcard di Indonesia. Ia juga berharap bahwa hal ini bisa membantu Pemerintah pusat untuk mengendalikan subsidi dan dapat segera diterapkan di daerah lain. Pada acara tersebut Turut hadir Dirjen Migas Evita
H Legowo, Gubernur Kepulauan Riau, serta Bupati dan Walikota se-Provinsi Kepulauan Riau. Kartu Kendali BBM Bersubsidi Berhasil Didistribusikan Hingga saat ini, sebanyak 12.300 Kartu Fasilitas BBM bersubsidi telah didistribusikan kepada masyarakat Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. “Dari 300.000 Kartu Fasilitas yang akan dibagikan di Provinsi Kepulauan Riau, sebanyak 12.300 telah didistribusikan kepada masyarakat dan siap digunakan,” ujar Tubagus. Saat melakukan uji coba, Kepala BPH Migas mencontohkan penggunaan Kartu Fasilitas dalam pengisian BBM.
Selain menerima Kartu Fasilitas sebagai identifikasi konsumen BBM bersubsidi yang nantinya dapat digunakan sebagai alat pembayaran cashless, kendaraan bermotor yang telah teregistrasi diberikan identifikasi berupa stiker barcode yang ditempelkan pada body kendaraan. Setiap kendaraan yang akan membeli premium maupun minyak solar akan dimintai identifikasi barcode oleh petugas dan dilakukan pemindaian menggunakan Barcode Scanner sekaligus melakukan pelayanan pembelian. Apabila pembeli menggunakan Smartcard, maka akan dilakukan pengurangan saldo yang ada di dalam kartu menggunakan alat EDC yang telah terinstal di SPBU, namun apabila
pembeli membeli secara cash petugas hanya akan melakukan input volume pada alat yang telah terpasang di SPBU. Pengisian Smartcard dilakukan dengan menggunakan sistem voucher/isi ulang yang telah disiapkan pada lokasi-lokasi tertentu. Masyarakat yang memiliki kartu bisa menggunakan kartunya apabila telah diisi terlebih dahulu. Menurut Kepala BPH Migas, Penggunaan Kartu Fasilitas merupakan implementasi sistem pemantauan penggunaan volume BBM bersubsidi untuk transportasi darat yang bermanfaat untuk melakukan pemantauan pendistribusian BBM bersubsidi (premium dan minyak solar).
2014-2015 BBM Capai Harga Keekonomian BPH MIGAS MENGHARAPKAN PADA 2014-2015 MENDATANG MASYARAKAT SUDAH BISA MENERIMA PEMBERLAKUAN HARGA BBM SESUAI HARGA KEEKONOMIANNYA ATAU NON SUBSIDI. “Sebenarnya dalam Rencana Strategis (Renstra) BPH Migas, pemberlakuan penjualan BBM pakai harga keekonomiannya bisa diberlakukan sejak 2010 ini. Tetapi berhubung pertimbangan kemampuan serta daya beli masyarakat maka akhirnya ditunda,” kata Kepala BPH Migas Tubagus Haryono di Jakarta.
Ia menjelaskan, sebenarnya dalam renstra yang sudah dibuat hanya tinggal dijalankan saja, karena semua perhitungan sudah dilakukan. Tetapi kembali lagi bergantung kemampuan masyarakat. “Kalau 2014-2015 mendatang, pemerintah berharap tingkat ekonomi masyarakat lebih baik. Sehingga bisa secara perlahan harga jual BBM bisa sesuai harga keekonomiannya. Apalagi subsidi BBM itu sangat besar nilainya,” katanya. Bertempat di Gedung Kementerian ESDM, Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh mengatakan pemerintah
merencanakan pada 2014-2015 mendatang ketiga jenis energi, BBM, Gas dan Tarif Listrik diharapkan bisa dijual sesuai harga keekonomiannya.
BPH Migas
27
28
[lensa]
BPH Migas Peringati MAULID NABI MUHAMMAD SAW 1431 H
Orientasi Bagi Personil BPH Migas GUNA MENINGKATKAN PENGETAHUAN TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI BPH MIGAS BAGI PERSONIL CPNS DAN PNS PERBANTUAN YANG BARU BERGABUNG, DIADAKAN PELATIHAN DAN PENINGKATAN KOMPETENSI PADA 18-20 FEBRUARI 2010 LALU. Pelatihan selama tiga hari tersebut, para personil yang baru bergabung dikenalkan sekaligus untuk bertujuan meningkatkan pengetahuan di lingkungan hilir migas. Adapun pelatihan yang diberikan adalah, pengetahuan mengenai teknologi pengolahan minyak bumi, BBM, distribusi dan penyimpanan, eksploitasi minyak dan gas bumi serta konfigurasi kilang minyak di Indonesia. Selain dilakukan orientasi oleh pengajar yang berpengalaman, peserta juga melakukan kunjungan ke PT Pertamina Gas (Pertagas) dan PT Pertamina (Persero) unit Pengolahan VI, Balongan.
KENDATI SELALU DIRAYAKAN TIAP TAHUNNYA, MAULID NABI MUHAMMAD SAW TETAP MENGUNDANG POLEMIK DIANTARA UMAT ISLAM SENDIRI. KENYATAAN INI MERUPAKAN BAGIAN KEPRIHATINAN UMAT DARI ZAMAN DAHULU HINGGA SEKARANG. Demikian diungkapkan Ustadz Zen Rofik pada acara Maulid Nabi Muhammad SAW yang diselenggarakan Majelis Ta’lim dan Binroh Islam BPH Migas. Untuk itu ia mengharapkan agar polemik ini tidak lagi dimunculkan. Sebaliknya mengusahakan bagaimana agar acara perayaan seperti ini dapat membangkitkan manusia agar lebih cinta pada Nabi Muhammad. Dengan begitu bukan hal yang tidak mungkin akan menjauhkan umat dari fitnah di kalangan sendiri dan semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Kepala BPH Migas, Tubagus Haryono menjelaskan, bahwa Rasul yang diutus oleh Allah SWT ke muka bumi adalah untuk menyempurnakan akhlak. Dimana, menurut Tubagus, akhlak tersebut merupakan bagian dari perilaku yang tentunya harus dilakukan kontemplasi yang dalam apakah sudah bersikap sesuai dengan ajaran yang diturunkan Nabi.
Hilir Migas | edisi 01 2010
BPH Migas-TNI AL Tandatangani Kerja Sama Pengawasan Distribusi BBM UNTUK MENINGKATKAN PENGAWASAN DAN PENANGGULANGAN PELANGGARAN HUKUM DALAM KEGIATAN PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BBM DI WILAYAH PERAIRAN YURIDIKSI NASIONAL INDONESIA, KEMARIN KEPALA BPH MIGAS TUBAGUS HARYONO DAN KEPALA STAF AL LAKSAMANA MADYA AGUS SUHARTONO MENANDATANGANI KESEPAKATAN BERSAMA DI ATAS KAPAL KRI TANJUNG NUSANIVE973 YANG SANDAR DI PELABUHAN TANJUNG PRIOK.
Tubagus Haryono mengemukakan, BPH Migas memandang perlu untuk melakukan kerjasama dengan TNI AL karena instansi tersebut memiliki kewenangan dalam pengawasan dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia serta memiliki kemampuan fasilitas dan personil yang handal dalam rangka penugasan di laut.
“Banyak kapal-kapal yang kencing (menjual BBM bersubsidi di tengah laut). Tapi kalau (jaraknya) di atas 12 mil laut, kita sudah tidak bisa apa-apa. Kalau tidak kerja sama seperti ini, nggak sanggup,” kata Tubagus. Lingkup kerja sama, antara lain melaksanakan pelatihan secara terpadu untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan pengawasan, penyelidikan dan penyidikan yang terkait dengan kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian BBM di wilayah yuridiksi nasional Indonesia secara terkoordinasi. Selain itu, melaksanakan kegiatan pertukaran data dan informasi untuk kepentingan bersama dengan tetap memperhatikan kerahasiaan kepentingan nasional dan menyiapkan sarana dan prasarana sesuai dengan peraturan perundang-undangan “Diharapkan dengan penandatanganan piagam kesepakatan bersama ini, terjadi kerjasama yang sinergi dalam pengawasan distribusi BBM di wilayah
perairan. Sehingga dapat mengurangi penyelewengan distribusi BBM, yang tujuannya dapat menyelamatkan keuangan negara,” ujar Tubagus. Kesepakatan kerja sama antara TNI AL-BPH Migas tersebut berlaku selama tiga tahun terhitung mulai 3 Februari 2010 hingga 02 Februari 2013. Evaluasi dilakukan setiap tahun dalam rangka menilai kinerja masing-masing.
BPH Migas
29
30
[lensa]
BPH Migas Janji Umumkan Pemenang Distributor BBM bersubsidi BPH MIGAS BERJANJI AKAN MENGUMUMKAN PEMENANG TENDER DISTRIBUTOR BBM BERSUBSIDI 2011 PADA AGUSTUS MENDATANG. DIHARAPKAN DENGAN ADANYA WAKTU TERSEBUT PESERTA PEMENANG TENDER MEMILIKI WAKTU PERSIAPAN UNTUK MEMPERSIAPKAN INFRASTRUKTURNYA.
2011 “Kita tidak bisa lebih cepat dari pidato Presiden, yang biasa dilaksanakan pada 16-17 Agustus. Jadi setelah pidato presiden baru bisa diumumkan pemenangnya,” kata Kepala BPH Migas Tubagus Haryono di Jakarta. Dia menambahkan, dengan pengumuman tersebut diharapkan peserta pemenang tender memiliki waktu persiapan dari September hingga Desember sehingga cukup untuk mempersiapkan infrastruktur. Sebelumnya anggota pemenang tender distributor BBM PSO, Petronas dan AKR meminta kepada BPH Migas untuk sesegera mungkin mengumumkan pemenang tender pada awal Juli sehingga memberikan waktu kepada pemenang untuk bisa mempersiapkan diri.
Memotivasi Etos Kerja Lewat Coffee Morning
Harga Jual Gas Hambat
GUNA MEMANTAPKAN KOMITMEN SERTA TEKAD AGAR LEBIH
Pengembangan Gas Kota
MENINGKATKAN SINERGI DEMI TERWUJUDNYA KELANCARAN DAN KESINAMBUNGAN DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA HILIR MIGAS, BPH MIGAS
KOMITE BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HILIR MIGAS (BPH MIGAS) MENGAKUI MASIH SULIT BAGI SWASTA UNTUK IKUT AMBIL BAGIAN DALAM PEMBANGUNAN JARINGAN GAS KOTA (CITY GAS) SELAMA HARGA JUAL GAS KE MASYARAKAT BELUM KOMPETITIF.
MENYELENGGARAKAN COFFEE MORNING DI AULA GEDUNG BPH MIGAS, JAKARTA BEBERAPA WAKTU LALU.
Dalam acara tersebut juga dilakukan penandatanganan Pakta Integritas Pengelolaan Keuangan di lingkungan BPH Migas. Coffee morning sendiri dihadiri Sekretaris Kementerian ESDM, Inspektur Jenderal Kementerian ESDM, Anggota Komite, Pejabat Eselon II di lingkungan BPH Migas dan Kementerian ESDM, dan Direksi Badan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.
Hilir Migas | edisi 01 2010
Dalam kesempatan tersebut hadir pula ustadz Wijayanto sebagai motivator bagaimana cara etika berbisnis yang baik. Ia menjelaskan bahwa dalam berbisnis penting untuk membangun etos kerja yang baik, karena menurutnya dari pekerjaan dapat mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat yang luar biasa. Penandatanganan Pakta Integritas di lingkungan BPH Migas anatara lain : 1. Teddy Roostandi sebagai Pejabat
Penerbit Surat Perintah Membayar. 2. Amin sebagai bendahara penerimaan. 3. Umar Rukhyat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) Fisik dan Penunjang. 4. Agung Gunarto sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) Non Fisik Direktorat Gas Bumi. 5. Deddy Wijaya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen P2K Non Fisik BBM. 6. Daman sebagai Bendahara Pengeluaran. 7. Sri Purnomo sebagai Pejabat Pengadaan.
“Selama bisnis ini tidak kompetitif, sulit bagi pengusaha swasta untuk bisa masuk dan terlibat langsung dalam pengembangan gas kota di Tanah Air,” kata Anggota Komite BPH Migas, Hanggono T Nugroho.
masyarakat bahkan sangat rendah dari harga pembelian gas dari produsen gas. “Saat ini harga jual gas ke masyarakat sekitar US$1-2 per mmbtu, padahal harga beli gas dari konsumen sekitar US$4-5 per mmbtu,” jelasnya.
Hanggono menambahkan, adapun bisnis ini tidak kompetitif bagi swasta mengingat harga gas yang dijual ke
Untuk diketahui, selama ini pengembangan jaringan gas kota masih mengandalkan dana pemerintah dan
menggunakan dana APBN. Namun, menurut Hanggono ketersediaan dana APBN sangat tidak cukup, kalau Indonesia ingin segera merealisasikan banyaknya proyek gas kota.
BPH Migas
31
32
[lensa]
Raker BPH Migas, Evaluasi Tugas Pelaksanaan Kegiatan BPH Migas
Workshop Karyawan BPH,
Upaya Meningkatkan Pengetahuan Tentang Gas Bumi SURABAYA, DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN DI BIDANG GAS BUMI, BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI (BPH) MEMBERIKAN PELATIHAN KEPADA PARA PEGAWAI DI LINGKUNGNAN BPH MIGAS. PELATIHAN YANG BERLANGSUNG SELAMA TIGA HARI, TANGGAL 22 HINGGA 24 MARET 2010, DI HOTEL INA SIMPANG, SURABAYA MEMBAHAS TENTANG “GAS TRANSPORTATION AND UTILIZATION”. Kepala BPH Migas Tubagus Haryono dalam sambutan tertulisnya, yang dibacakan oleh Edy Muhamad Suhariadi, Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian berpesan, “Bahwa kemajuan ilmu dan teknologi semakin pesat, oleh karena itu setiap Pegawai BPH Migas dituntut untuk bisa mengikuti perkembangan kemajuan teknologi, terutama di bidang Gas Bumi”. Hal ini juga sangat terkait dengan peran BPH Migas selaku badan pengatur yang diberi wewenang oleh Pemerintah
DALAM UPAYA MEMPERDALAM PEMBAHASAN MENGENAI PERSIAPAN
“Hal terpenting dalam reformasi birokrasi adalah perubahan mind-set dan cultureset serta pengembangan budaya kerja,” kata Tubagus dalam sambutan pembukaan Rapat kerja, Senin (08/03) di Bandung, Jawa barat. Melalui Raker tersebut, Tubagus berharap, nantinya akan muncul berbagai gagasan baru
Hilir Migas | edisi 01 2010
dalam pengawasan dan pengaturan sektor Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagai muatan kebijakkan. Kepada seluruh jajaran di lingkungan BPH Migas, Tubagus menghimbau agar terus bekerja keras dalam melaksanakan tugas. Ini, lanjut Tubagus, dimaksudkan supaya BPH Migas dapat menjadi lembaga yang profesional. “Saya harap seluruh jajaran BPH Migas agar terus bekerja keras di dalam melaksanakan tugas agar BPH Migas menjadi lembaga yang profesional,” harap Tubagus tegas. Raker tersebut dihadiri oleh Kepala BPH Migas, Anggota komite, Sekretaris BPH Migas, Direktur BBM, Direktur Gas Bumi,
Workshop yang berlangsung selama 3 hari tersebut terbagi menjadi dua segmen, segmen pertama berlangsung selama 2 (dua) hari yaitu membahas
Di harapkan dengan adanya pelatihan semacam ini, semakin menambah wawasan dan pengetahuan bagi para peserta workshop tentang seluk beluk transportasi gas dan pemanfaatannya.
BPH MIGAS Menerima Kunjungan Kerja Bupati Belitung
BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI (BPH MIGAS), TELAH SELESAI MENYELENGGARAKAN RAPAT KERJA (RAKER) TAHUN 2010. RAKER YANG DISELENGGARAKAN SELAMA TIGA HARI, SENIN HINGGA RABU ITU BERTUJUAN UNTUK MENGEVALUASI TUGAS PELAKSANAAN KEGIATAN BPH MIGAS TAHUN 2009 DAN RENCANA KERJA TAHUN 2010. Rapat Kerja kali ini mengusung tema “Peningkatan Kinerja Dalam Rangka Reformasi Birokrasi di Lingkungan BPH Migas.” Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Tubagus Haryono, menjelaskan Reformasi Birokrasi mustahil akan terwujud jika tata Pemerintahan masih memberikan peluang terhadap praktekpraktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).
dimana salah satu tugas pokoknya adalah mengatur pengangkutan dan pendistribusian gas melalui pipa, untuk itu pelatihan ini sangat tepat agar para peserta workshop dapat memahami dan mengetahui tentang transportasi gas dan pemanfaatannnya.
tentang tema-tema Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, Gas Properties, Gas Reservoar, Performance, Gas Piping System, Gas Compression, Total System Analisis, Flow Measuring, Gas Condensate, Field Operating dan Gas Processing. Sementara segmen kedua, selama 1 (satu) hari peserta workshop melakukan kungjungan ke lapangan Gas PT Pertamina.
KONVERSI MITAN (MINYAK TANAH) KE LPG DI BELITUNG YANG RENCANANYA DIAGENDAKAN PT PERTAMINA PADA TAHUN 2011, KAMIS (11/03) BUPATI BELITUNG, DARMANSYAH HUSEIN, MELAKUKAN KUNJUNGAN KERJANYA KE BPH MIGAS.
para Pejabat eselon III, para Kapokja, eselon IV, serta staf terkait di lingkungan BPH Migas. Dari Pelaksanaan Raker telah dihasilkan beberapa rekomendasi atas beberapa permasalahan yang muncul dalam sidang pleno, dan akan ditindaklanjuti secepatnya.
Kunjungan Bupati Belitung, langsung diterima oleh Kepala BPH Migas, Tubagus Haryono, dan para Anggota Komite Jugi Prajogio, Heru Wahyudi, Agus Budi Hartono, dan Sekretaris BPH Migas, Agus Budi Wahyono. Sesuai dengan agenda, kunjungan Darmansyah membahas mengenai masalah konversi minyak tanah ke LPG yang di agendakan PT Pertamina berlangsung di Belitung pada tahun 2011.
Seperti diketahui, saat ini tingkat konsumsi LPG di Belitung relative belum besar sehingga membuat investasi SPBE cukup riskan pada tingkat pengembaliannya. Sebagai alternative kebutuhan LPG di Belitung di pasok dari Pulau Bangka tetapi masih terkendala transportasi, karena transportasi dari Bangka ke Belitung tidak mudah dan ekonomis. Hingga kini beberapa penjual LPG di Belitung membawa tabung LPG tersebut dari Jakarta. Mengingat permasalahan konversi di Belitung cukup pelik, maka perlu dilakukan pengkajian lebih dalam untuk penarikan Minyak Tanah dan pengadaan LPG. Menindaklanjuti pertemuan tersebut, rencananya pada April Minggu pertama, BPH Migas akan melakukan kunjungan kerja ke Belitung. kunjungan dilakukan untuk mengetahui secara langsung seperti apa kondisi sebenarnya di daerah tersebut. BPH Migas
33
34
[lensa]
BPH Migas Yakin Lampaui Target di 2010 Sejumlah Rp345,3 miliar dipatok dari penerimaan iuran bahan bakar minyak (BBM) dan Rp87,9 miliar dari gas bumi. Hal ini berkaca dari realisasi 2009 dan perkembangan bisnis migas.
terkadang dicampur dengan minyak tanah non subsidi untuk memasak.
Nelayan Masih Enggan Menggunakan LPG DALAM RANGKA UNTUK MENGETAHUI KONDISI DAN PERILAKU NELAYAN MENGGUNAKAN BAHAN BAKAR SETELAH MINYAK TANAH SUBSIDI DITARIK PASCA KONVERSI LPG, BPH MIGAS BERSAMA PT PERTAMINA (PERSERO) KAMIS, (25/02) MELAKUKAN KUNJUNGAN KERJA KE SENTRA NELAYAN DI MUARA ANGKE, JAKARTA UTARA DAN DESA KRONJO, KABUPATEN TANGERANG. Dalam kunjungan tersebut BPH yang diwakili anggota Komite BPH Migas, Ibrahim Hasyim dan Agus Budi Hartono banyak menemukan hal yang baru.
Nelayan di Muara Angke nampak memang telah menggunakan LPG untuk kebutuhan memasak, namun masih banyak yang menggunakan Minyak Solar bahkan
Sementara itu di lokasi nelayan Kronjo, para nelayan masih menggunakan minyak solar untuk keperluan memasak. Hanya sedikit sekali yang menggunakan LPG untuk keperluan memasak. Para nelayan menggunakan kompor yang serupa dengan kompor minyak tanah bertekanan, yang menggunakan prinsip sebagaimana lampu petromax. Keengganan mereka menggunakan LPG terutama adanya ketakutan masalah kebakaran atau ledakan seperti yang diberitakan di media massa. Kiranya perlu dilakukan sosialisasi lebih intensif di sentra-sentra nelayan yang sudah terkonversi. Pada saat kunjungan tersebut, sebagian nelayan merasa kurangnya perhatian dari Dinas Kelautan dan Perikanan, seperti dukungan dalam masalah pengadaan Bahan Bakar untuk mesin kapal mereka.
Kunjungan Anggota Komite BPH MIGAS
KE NELAYAN di Lekok dan Muncar, Jawa Timur ANGGOTA KOMITE BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI (BPH MIGAS) IBRAHIM HASYIM DAN HANGGONO T. NUGROHO BESERTA ROMBONGAN, KEMBALI MELAKUKAN KUNJUNGAN KERJA SELAMA DUA HARI (22-24/023) KE SENTRA NELAYAN DI LEKOK, PASURUAN DAN MUNCAR, BANYUWANGI, JAWA TIMUR. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat dan menilai langsung mengenai kebutuhan BBM serta bagaimana kehidupan para nelayan yang tidak hanya harus ditingkatkan produktifitasnya, tetapi juga tersedianya kebutuhan BBM untuk para nelayan. Selain itu kunjungan ini juga dimaksudkan untuk meninjau sistem penyediaan BBM untuk para nelayan di Jawa Timur yang seringkali diberitakan mengalami kelangkaan atau gangguan pasok. Pada sentra nelayan di Lekok Pasuruan didapati bahwa nelayan memang Hilir Migas | edisi 01 2010
belum mendapatkan pelayanan sebaik pelayanan BBM untuk kendaraan darat melalui SPBU. Di Lekok, Pasuruan dan Situbondo terdapat SPDN namun tidak beroperasi karena berbagai hal. Terkait dengan ini, BPH Migas telah meminta kepada PT Pertamina untuk segera menyelesaikan masalah yang terjadi agar SPDN tersebut dapat segera beropersi kembali untuk melayani nelayan. Sedangkan pendistribusian di Muncar yang terjadi adalah sebaliknya, SPDN telah beroperasi dengan baik, Namun, alokasi BBM yang diberikan dirasa kurang mencukupi kebutuhan. SPDN di Muncar memiliki sistem pencatatan penjualan cukup baik dan dapat dikembangkan lebih lanjut sebagai salah satu bentuk model sistem tertutup.
“Target ini memang lebih kecil dari realisasi 2009 yang mencapai Rp 459,6 miliar (107,6%) dari target Rp 429,9 miliar, namu kita yakin mampu melampaui target itu” ujar Kepala BPH Migas Tubagus Haryono dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR di Jakarta. Sambung Tubagus, keyakinan itu semakin diperkuat dengan semakin besarnya antusias perusahaan migas nasional dan asing yang banyak mengajukan usulan berbisnis SPBU dan pengembangan kota gas. KENDATI MENARGETKAN PENERIMAAN NEGARA DARI IURAN BADAN USAHA MIGAS TAHUN INI LEBIH KECIL DIBANDING TAHUN LALU, NAMUN BPH MIGAS TETAP YAKIN AKAN MELAMPAUI TARGET.
“Kalau realisasinya bagus, maka penerimaan negara dari iuran migas ini akan naik,” ujar Tubagus.
Kesamaan Perlakuan dalam Pendistribusian BBM Non Subsidi ANGGOTA KOMITE BPH MIGAS JUGI PRAJOGIO MENGATAKAN SEHARUSNYA ADA KESAMAAN PERLAKUAN (EQUAL TREATMENT) DALAM PENDISTRIBUSIAN BBM NON SUBSIDI ANTARA PERTAMINA DENGAN BADAN USAHA LAINNYA.
Hal ini disampaikan Jugi Prajogio usai acara penandatangan pakta integritas pengelolaan keuangan di lingkungan BPH Migas, Jakarta, Rabu (10/2). “Saat ini pajak BBM non subsidi kendaraan bermotor untuk Pertamina sebesar 5%, tetapi badan usaha lain saya menduga masih di bawah 5%, makanya perlu persaingan yang sehat,” kata Jugi. Dia menjelaskan, mengenai usulan Pertamina ini, pihaknya akan menampung-
nya, kemudian akan menyurati Dispenda serta Departemen Dalam Negeri. Sebenarnya, lanjutnya, Pemerintah melalui Departemen Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri yang khusus mengatur soal penarikan tarif pajak. Di mana, akan ada perlakuan yang
sama di setiap daerah. Tetapi terkadang Pemda melalui Dispendanya menetapkan hal yang berbeda. “Itulah yang terjadi di Pertamina dan Badan Usaha lain dalam mendistribusikan BBM non subsidi,” katanya.
BPH Migas
35
36
[lensa]
Implementasi Sistem Pendistribusian Tertutup Jenis BBM Tertentu Ditandatangani KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI (BPH MIGAS) TUBAGUS HARYONO SERTA WALIKOTA TANJUNGPINANG, SURYATATI A. MANAN DAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN, AMIN MUCHTAR, JUM’AT (16/04) MELAKUKAN MOU MENGENAI IMPLEMENTASI SISTEM PENGATURAN DAN PENGAWASAN VOLUME (SIMTURWASVOL) BBM BERSUBSIDI JENIS SOLAR DAN PREMIUM. Dari MoU ini, Kepala BPH Migas berharap, pilot project yang telah dilakukan ini akan menjadi satu daerah percontohan di Republik Indonesian, sehingga pendistribusian BBM bersubsidi dengan sistem tertutup dapat mengacu pada pola pendistribusian yang telah dilakukan di Bintan dan Tanjung Pinang tersebut.
Kunjungan KEPALA BPH MIGAS ke Belitung DALAM RANGKA PENGAWASAN TERHADAP POLA DISTRIBUSI BBM DI KABUPATEN BELITUNG DAN BELITUNG TIMUR, KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI (BPH MIGAS), TUBAGUS HARYONO, SELASA, (13/04) MELAKUKAN KUNJUNGAN KERJA SEKALIGUS MENYAMPAIKAN RENCANA UJICOBA POLA DISTRIBUSI BBM UNTUK JENIS PREMIUM DAN SOLAR. Dalam kunjungannya kali ini, Kepala BPH Migas didampingi oleh empat anggota Komite,yaitu Ibrahim Hasyim, Jugi Prajogio, Agus Budi Hartono dan Heru Wahyudi. Turut mendampingi dari jajaran Sekretriat BPH Migas dan Direktorat BBM BPH Migas. Dalam kunjungan tersebut, Kepala BPH Migas beserta rombongan di terima oleh
Hilir Migas | edisi 01 2010
Bupati Belitung, Darmansyah Husein dan Wakil Bupati,Sahani Saleh beserta jajarannya. Kunjungan kerja tersebut, dalam upaya pengawasan terhadap pola distribusi BBM di Kabupaten Belitung dan Belitung Timur. Pada kesempatan tersebut Kepala BPH Migas, menyampaikan rencana Ujicoba pola distribusi BBM Jenis Premium dan Minyak Solar untuk transportasi darat di Belitung yang akan diterapkan dengan sistem tertutup menggunakan Kartu Fasilitas. Para pengguna BBM tertentu akan didata dan diberikan Kartu Fasilitas (electronic) untuk memudahkan pengawasan. Bila program ini berhasil, maka Belitung akan dijadikan sebagai salah satu percontohan bagi daerah-daerah lain setelah Kota Tanjung Pinang dan Kab. Bintan sebelumnya.
Sementara itu, Walikota Tanjungpinang menjelaskan, dengan adanya kerjasama ini diharapkan juga agar diberikan pembinaan. Dimana, tambah Suryatati, bahwa pemakaian BBM Subsidi juga harus hemat dan cermat. Dengan Kartu
Fasilitas itu, tentunya akan mengingatkan semua pihak bahwa energi ini terbatas sehingga perlu dipakai dengan cermat dan hemat. Sementara itu, menurut Sekda Bintan, terkait dengan pengaturan dan pengawasan kedepan diatur kepada pihak yang menandatangani bisa diserahkan pada pihak ketiga untuk melaksanakan pengaturan terutama dalam hal pengawasan. Melihat secara garis besar MoU tersebut, Sekda Pemkab Bintan menyetujui dengan Nota Kesepahaman yang ditandangani.
Menteri Air dan Irigasi, Tanzania Kunjungi BPH Migas KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI (BPH MIGAS), TUBAGUS HARYONO, JUM’AT (26/03) MENERIMA KUNJUNGAN KERJA MENTERI WATER AND IRRIGATION, TANZANIA, MARK J. MWANDOSYA DAN DUTA BESAR INDONESIA UNTUK TANZANIA, YUDHISTIRANTO SUNGADI DI GEDUNG BPH MIGAS, JAKARTA. Dalam kunjungannya, Menteri didampingi oleh Director of Urban Water, Samuel Lupimo, Principal Economist, Mwinyiheri Ndimbo juga Chairman Energy and Water Utilities Regulation Authority (EWURA) Simon F. Sayore yang didampingi oleh 4 (empat) direksi yaitu, Director General,
Director of Natural Gas, Director of Legal Service dan Coordinator EWURA. Kedatangan delegasi tersebut disambut langsung oleh Kepala BPH Migas, Tubagus Haryono beserta Anggota Komite yang terdiri dari Ibrahim Hasyim, Jugi Prajogio, Heru Wahyudi, dan Adi Subagyo. Hadir juga dalam pertemuan itu Sekretaris BPH Migas beserta jajarannya. Kunjungan ini merupakan study banding pemerintah Tanzania terhadap bagaimana Regulatory Body di Indonesia. Karena pada umumnya Indonesia memiliki banyak kesamaan dengan Tanzania. Hanya Bedanya di Tanzania ditambah dengan water dan electricity sedangkan di BPH hanya Minyak dan Gas Bumi. Semangat dari pertemuan adalah bagaimana membuat hubungan di antara kedua Regulatory Body ini menjadi lebih konstruktif, dimana BPH Migas dapat belajar dari mereka dan mereka dapat belajar dari BPH Migas.
BPH Migas
37
38
[regulasi]
Pentingnya Neraca Gas, Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional DUNIA INDUSTRI DI INDONESIA HINGGA SAAT INI MASIH MENGELUHKAN KURANGANNYA PASOKAN GAS SEBAGAI ENERGI MAUPUN SEBAGAI BAHAN BAKU DIDALAM PROSES PRODUKSI. DEFISIT GAS YANG AWALNYA DIPERKIRAKAN MUNGKIN TERJADI DALAM JANGKA WAKTU YANG LAMA, TERNYATA SAAT INI MULAI TERASA DAMPAKNYA.
Penerbitan neraca gas ini penting mengingat besarnya potensi gas di Indonesia, yang menurut Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi mencapai 334,5 triliyun kaki kubik (status 2008). Sementara itu, cadangan gas bumi Indonesia saat ini 170 triliyun kaki kubik. Dengan produksi gas bumi per tahun sekitar 2,87 triliyun kaki kubik menjamin Indonesia memiliki reserve to production (R/P) selama 59 tahun. Kurangan pasokan gas terjadi bukan tidak ada lagi sumber gas, namun lebih kepada menurunnya pasokan gas. Kekurangan pasokan gas tersebut mulai terjadi pada tahun 2010. Sementera sampai dengan 2009, produksi gas nasional masih cukup untuk memenuhi kebutuhan domestik dan ekspor. Bagaimana trend produksi berikut pemanfaatan gas per tahun sejak tahun 2000 sampai 2009 dapat dilihat pada grafik berikut:
Defisit ini adalah selisih antara produksi gas, baik yang telah berjalan maupun masih dalam proyek, dengan permintaan yang sudah terkontrak. Kurangnya pasokan gas tersebut disebabkan terbatasnya ketersediaan energi ini. Selain itu, melambungnya harga gas dan minyak bumi di pasar global menjadi kesulitan lain yang dihadapi kalangan industri dalam melakukan produksi. Neraca Gas Indonesia 2010-2025 Seperti diketahui, pemerintah telah menerbitkan Neraca Gas Indonesia 20102025 yang membagi neraca gas bumi Indonesia untuk 12 region atau wilayah. wilayah tersebut terdiri antara lain Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Bagian Selatan dan Tengah, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Papua dan Maluku. Berdasarkan pemutakhiran data supplydemand untuk 12 region dapat diketahui bahwa, data neraca gas Indonesia jangka pendek (2010), menunjukkan bahwa Hilir Migas | edisi 01 2010
contracted demand hanya dapat dipenuhi sebesar 88.9% dari existing supply dan project supply, hal tersebut disebabkan adanya penurunan produksi dari lapangan gas bumi serta terjadinya keterlambatan produksi dari lapangan gas bumi baru. Sedangkan dari contracted demand dan committed demand hanya dapat dipenuhi sebesar 75.7% dari existing supply dan project supply. Data Neraca Gas Indonesia jangka panjang (2010-2025), menunjukkan bahwa contracted demand dapat dipenuhi, bahkan mengalami over supply rata-rata sebesar 148% pertahun dari existing supply dan project supply, hal tersebut disebabkan adanya penambahan pasokan yang diperkirakan dari mulai berproduksinya lapangan gas bumi yang berstatus project supply dan menurunnya contracted demand pada masa-masa akhir kontraknya. Sedangkan dari sisi contracted demand dan committed demand hanya dapat dipenuhi rata-rata sebesar 73% pertahun dari existing supply dan project supply, hal tersebut disebabkan oleh menurunnya kemampuan produksi secara alamiah (natural decline) dan adanya kenaikan committed demand.
Untuk mengembangkan gas bumi, pemerintah juga telah menerbitkan Keputusan Menteri ESDM No. 0225.K/11/ MEM/2010 tentang Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional tahun 2010-2025. Diharapkan dengan tersedianya landasan kebijakan tersebut dapat memberikan kepastian hukum atas rencana pengembangan infrastruktur sarana transportasi gas bumi domestik. Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional Tahun 20102025 terdiri atas: pertama, peta ruas transmisi dan wilayah jaringan distribusi, ruas dedicated hulu, ruas dedicated hilir, ruas kepentingan sendiri dan wilayah distribusi gas kota. Kedua, matriks ruas transmisi dan wilayah jaringan distribusi, ruas dedicated hulu, ruas dedicated hilir, ruas kepentingan sendiri dan wilayah distribusi gas kota. Peta ruas transmisi dan wilayah jaringan distribusi, ruas dedicated hulu, ruas dedicated hilir, ruas kepentingan sendiri dan wilayah distribusi gas kota dibagi dalam 5 kategori terang Kepala BPH Migas Tubagus Haryono: Kategori satu yang sifatnya open acces dimana ruas transmisi atau wilayah jaringan distribusi gas bumi ditetapkan dengan
mempertimbangkan sumber gas berdasarkan rencana pembangunan Pemerintah atau usulan Badan Pengatur (BPH Migas) dan atau usulan badan usaha dalam kerangka kegiatan usaha pengangkutan gas bumi yang pembangunan dan pengoperasiannya dilaksanakan oleh badan usaha melalui mekanisme lelang oleh Badan Pengatur.
Selanjutnya, jalur Batusangkar-Cerinti-Batam dengan sumber gas Southwest Bukit Barisan (PT Radyan Bukit Barisan), South CPP (Runhill Pamai Energi), Link II (PT Karya Inti Petroleum), South Central Sumatera (Medco), dan MFK (Chevron) dan Musi-Pagardewa 162 km berkapasitas 400-600 MMscfd dari Pertamina area Sumatra bagian selatan.
“BPH Migas juga menetapkan besaran biaya angkut (toll fee) yang dihitung berdasarkan tingkat pengembalian usaha (internal rate of return/IRR).” katanya. Sedangkan, harga gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil ditetapkan BPH Migas dengan memperhitungkan Indeks Harga Konsumen (IHK) di masing-masing wilayah distribusi.
Kategori dua (dedicated hilir) adalah ruas transmisi atau ruas distribusi gas bumi yang ditetapkan dengan mempertimbangkan pasokan gas bumi dan kondisi infrastruktur dalam kerangka kegiatan usaha niaga gas bumi yang pengusulan, pembangunan dan pengoperasiannya dilakukan oleh badan usaha sebagai kelanjutan kegiatan usaha niaga untuk keperluan mengangkut gas milik sendiri ke konsumen akhir tertentu.
Kemudian, jalur South Sumatera West Java (SSWJ)-Aurcina-Sekayu Kotabumi-Cilegon dari Blok Batu Gajah (Runhill Jambi), Tungkai (Pearl Oil), South East Tungkai (Gujarat State Petroleum), Merangin I (Medco), Merangin II (Seteraya), Meruap (Pertamina), Sekayu (Star Energy), Pendopo Raja (JOB Pertamina-Colden Spike), Sumbangsel Area II (Pertamina), dan West Air Komering (PT Tiara Bumi Petroleum).
Fungsi lainnya Neraca Gas menjadi juklak atau pemandu pada probabilitas pengembangan bisnis pada sektor hulu dan hilir lapangan gas. Misalnya untuk transmisi gas diperlukan pembangunan jaringan pipa. Sehingga bisnis pipa distribusi gas masih akan potensial berkembang. Demikian juga bagi investor yang membangun lapangan industri yang mengandalkan gas dapat memilih tipikal industri dan region yang potensial punya cadangan gas.
Kategori tiga (dedicated hulu) adalah ruas atau ruas distribusi gas bumi yang ditetapkan dengan mempertimbangkan sumber gas bumi dan keperluan operasi lapangan sebagai fasilitas pengangkutan gas bumi dalam kerangka kegiatan usaha hulu. Kategori empat (kepentingan sendiri) adalah ruas transmisi dan/atau ruas distribusi gas bumi yang ditetapkan dengan mempertimbangkan pasokan gas bumi dan ketersediaan infrastruktur yang dalam pengusulan, pembangunan dan pengoperasiannya dilakukan oleh konsumen gas bumi dalam rangka menyalurkan gas bumi untuk kepentingan konsumen. Kategori lima (gas kota) adalah wilayah jaringan distribusi yang ditetapkan dengan mempertimbangkan pasokan gas bumi dan kebutuhan konsumen rumah tangga pelanggan kecil berdasarkan rencana pembangunan pemerintah dalam rangka diversifikasi dan/atau konservasi energi. Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional digunakan sebagai acuan investasi dan pengembangan pasar domestik serta pembangunan ruas transmisi dan wilayah jaringan distribusi gas bumi bagi badan usaha dalam kerangka kegiatan usaha hilir. Sesuai dengan Kepmen Nomor 0225K/11/ MEM/2010, rencana pembangunan jaringan pipa transmisi gas yang masuk kategori open access, antara lain Natuna D Alpha-BatamDuri sepanjang 740 km berkapasitas 1.000 juta kaki kubik per hari (MMscfd) dengan sumber gas Blok Natuna D Alpha.
Rencana pembangunan jalur pipa transmisi di Kalimantan antara lain ruas NatunaKalimantan Barat dengan sumber gas Natuna D Alpha dan jalur Banjarmasin-PalangkarayaPontianak sepanjang 755 km 300 MMscfd dari Chevron, Total EP Indonesie, dan sumber lainnya. Di wilayah Natuna, jalur yang dibangun adalah East Natuna-Malay-sia sepanjang 614 km 600 MMscfd dari Blok East Natuna dan ruas Na-tuna-Batam dari Blok Natuna D Alpha. eJalur pipa transmisi yang akan dibangun di Sulawesi antara lain DonggiPomalaa sepanjang 580 km 200 MMscfd dari Blok Donggi dan ruas Sengkang-Parepare-Makassar 274 km 63-88 MMscfd dari Blok Sengkang, Tambun-Cikarang, dan Terang Sirasun-Pegerungan. Data neraca gas Indonesia 2010-2025 menyebutkan volume kebutuhan gas bumi terkontrak (contracted demand) yang dipasok berdasarkan perjanjian jual beli gas untuk jangka pendek selama 2010 hanya mampu dipenuhi 88,9% dari total volume produksi yang ada. Pedoman Neraca Gas Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengungkapkan, penyusunan tata niaga gas berpedoman pada Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional (RIJTDGBN) yang ditetapkan Menteri ESDM. Kepala BPH Migas Tubagus Haryono di Jakarta, Selasa mengatakan, berdasarkan RIJTDGBN itu maka BPH Migas memberikan hak khusus pengelolaan jaringan pipa transmisi dan distribusi gas melalui proses tender.
Penataan energi, khususnya gas menjadi kewajiban pemerintah pada sektor strategis. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri (permen) No 03 tahun 2010 yang mengatur kebijakan alokasi gas. Pemegang prioritas utama pemanfaatan gas masih diarahkan, pertama untuk menunjang produksi minyak bumi yang hasil ekspornya masih dinikmati secara merata untuk masyarakat seluruh Indonesia. Kedua ditujukan bagi industri pupuk untuk memunjang ketahanan pangan. Ketiga dikhususkan bagi suplai listrik (PLN) dan terakhir diberikan untuk jenis industri lainnya. Tetapi perlu juga diingat selain gas dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan domestik, nilai ekonomisnya masih diharapkan menambah pendapatan negara. Maka dari itu porsi gas untuk keperluan ekspor juga harus mendapat perhatian. Namun demikian, pemanfaatan energi gas memperhatikan beberapa faktor yakni kepentingan umum, kepentingan negara, kebijakan energi nasional (oleh dewan energi), cadangan dan pasar gas bumi, infrastruktur, harga keekonomian. Sehingga diharapkan pemanfaatan gas dapat digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia. Apalagi pemerintah mengkampanyekan penggunaan energi dari minyak tanah ke gas yang berarti banyak pihak bergantung pada energi bersumbe dari gas. Harapan sederhana masyarakat pada gas hanya tidak langka di pasaran dan berharga terjangkau.
BPH Migas
39
40
[teknologi]
Pertamina belum lama ini meluncurkan produk baru bahan bakar gas (BBG), yakni Vi-gas, yang khusus diformulasikan untuk kendaraan bermotor kecil. Angkutan umum kota (angkot), taksi, dan bajaj menjadi target utama yang bakal terkena konversi vi-gas. Vi-gas dikembangkan sebagai substitusi BBM guna mendukung program langit biru dan gasifikasi. Vi-gas adalah bahan bakar gas yang diformulasikan untuk kendaraan bermotor terdiri dari campuran Propane (C3) dan Butane (C4), dimana spesifikasinya disesuaikan untuk keperluan mesin kendaraan bermotor yang menggunakan Spark Iqnition Engine, terang Deputi Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya pada kunjungan Dirjen Migas Luluk Sumiarso ke SPBU Vi-Gas di Jakarta Timur, beberapa waktu pekan lalu. SPBU Pramuka merupakan SPBU yang dimiliki Pertamina. SPBU ini memiliki desain yang baru dan berbeda dengan SPBU-SPBU Pertamina lainnya. Setiap dispenser dapat mengeluarkan empat macam produk, sehingga kendaraan bisa berhenti di dispenser manapun. Yang paling baru dari SPBU Pramuka adalah dispenser khusus untuk Vigas, produk baru Pertamina, yang pertama kali.
VI-GAS Formulasi Bahan Bakar Gas Ramah Lingkungan PERTAMINA BELUM LAMA INI MELUNCURKAN PRODUK BARU BAHAN BAKAR GAS (BBG), YAKNI VI-GAS, YANG KHUSUS DIFORMULASIKAN UNTUK KENDARAAN BERMOTOR KECIL. ANGKUTAN UMUM KOTA (ANGKOT), TAKSI, DAN BAJAJ MENJADI TARGET UTAMA YANG BAKAL TERKENA KONVERSI VI-GAS.
Hilir Migas | edisi 01 2010
Hanung juga mengatakan, bahwa dalam dua atau tiga tahun ke depan, minimal 10% dari konsumsi premium di Jakarta diharapkan beralih ke vi-gas. Vi-gas, memang sengaja diformulasikan untuk kendaraan bermotor kecil. Angkutan umum kota (angkot), taksi, dan bajaj menjadi target utama yang bakal terkena konversi vi-gas. “Vi-gas ini sangat sesuai untuk digunakan pada kendaraan kecil. Tekanan dalam tangkinya rendah, hanya 8-12 bar. Ini berbeda dari CNG (Compressed Natural Gas) untuk bus yang tekanannya mencapai 2.000 bar,” tambahnya. Agar kendaraan bisa menggunakan bahan bakar ini, ada satu persyaratan yang harus dipenuhi pemilik kendaraan yaitu alat converter kit yang akan berfungsi memindahkan mode penggunaan bahan bakar dari BBM ke vi-gas. Dan ini salah
satu kendala yang paling krusial sehingga menyebabkan lambatnya pengalihan penggunaan BBG pada kendaraan umum. Selain itu terkait harga converter kit dan biaya pemasangannya, saat ini juga masih relatif mahal. Selain itu ia menjelaskan saat ini ketersediaan SPBU yang dapat melayani BBG juga masih sangat terbatas. Hingga kini baru ada lima SPBU milik Pertamina yang menyediakan vi-gas. Tapi, Pertamina berjanji akan meningkatkan fungsi dua SPBU lainnya untuk menyediakan vi-gas, yaitu di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan dan Jalan Abdul Muis, Jakarta Pusat.
Keunggulan Vi-Gas • Ramah lingkungan • Fleksibelitas pemakaian dua jenis bahan bakar • Biaya operasional kendaraan lebih murah • Kerja mesin lebih optimal • Memperpanjang umur mesin • Aman, karena tekanan di dalam tangki rendah • Bebas Timbal SPBU Pertamina yang sediakan Vi-Gas : 1. SPBU Jalan Pemuda 2. SPBU Jalan Raya Bogor 3. SPBU Jalan Pasar Minggu 4. SPBU Jalan Pramuka 5. SPBU Jalan Margonda, Depok 6. SPBU Jalan Abdul Muis (2008) 7. SPBU Jalan HR Rasuna Said (2008)
BPH Migas
41
42
[kata mereka]
Soraya Haque
Dick Doank
Peduli Pemberdayaan Masyarakat WAJAH DICK DOANK MUNGKIN SUDAH JARANG DITEMUI DI LAYAR GELAS. TAK HERAN LANTARAN KESIBUKANNYA MEMANG BERKURANG UNTUK JADI PRESENTER ACARA DI STASIUN TV. PADAHAL, SAAT TERHITUNG LARIS, WAJAH SUAMI MIRNA YUANITA INI BISA TAMPIL DI SEJUMLAH STASIUN TV.
Beberapa acara olahraga terutama sepak bola kerap dipandunya. Dari dunia sport, peruntungannya makin meroket. Sukses jadi presenter berlanjut dengan membintangi iklan minuman berenergi. Keberhasilan mengawal brand tersebut, membuatnya dipertahankan sebagai duta produk beberapa tahun. Bukan itu saja, malah berbarengan dengan penyelenggaraan FIFA World Cup 2002, Dick tampil bareng penggocek bola ternama Italia, Del Pierro. Dick juga yang dianggap melambungkan nama Ucok Baba salah satu komedian Indonesia yang bertubuh mini. Karir pria kelahiran 21 September 1968 ini awalnya malah dari ajang musik. Lirik lagu yang tak lazim plus permainan musik yang atraktif jadi sisi yang menarik dari pemunculannya. Tiga album terhitung dihasilkannya sejak awal debutnya “Pulang” (1997) , “Jangan Takut” (1999) dan 180 derajat (2004) plus single. Alumni IKJ ini juga dikenal sebagai perancang grafis. Beberapa sampul kaset musisi Indonesia pernah digarapnya. Antara lain Iwan Fals dan alm. Chrisye. Pria penyandang nama yang cukup panjang ini justru menyingkat panggilan namanya. Nama aslinya adalah Raden Rizki Mulyawan Kertanegara Hayang Denda Kusuma. Belakangan, media masih menyoroti kegiatannya. Terutama di bidang sosial
Hilir Migas | edisi 01 2010
dan pendidikkan. Dick menyumbangkan areal sekitar rumahnya yang luas untuk dijadikan Sekolah Alam. Ratusan anak terbilang tak mampu ditampung di sekolah yang dinamakannya “Kandang Jurang Doank” di kawasan Jurangmangu, Ciputat. Di sekolah ini Ayah dari Prata, Geddy dan Putty ini urun kepedulian di dunia pendidikan. Jaringannya yang luas memungkinkan anak didiknya diajar oleh pakar. Sebut saja Ridho Slank sempat membagikan ilmu memetik gitarnya. Kak Seto dan banyak tokoh serta seleb yang menyambangi sekolah binaannya. “Anak-anak harus diberi pelajaran tentang proses. Hidup adalah proses dan juga perubahan yang menandakan kita hidup,” jelasnya. Dari mempelajari kehidupan itu anak-anak dibebaskan untuk belajar menggambar, menari, melawak, membaca dongeng, berlatih olahraga dan outbond. “Hal itu untuk menstimulasi kreativitas mereka. Tanpa sikap kreatif mustahil muncul jadi pemimpin dan inovator,“ dalih pembawa obor Olimpiade Beijing sebagai duta Samsung. Tak salah jika menyebut sosok pria bersahaja ini sebagai insprator dalam memberdayakan masyarakat dimulai dari generasi belia. Belum lama ini, penggemar vespa ini juga datang ke daerah membantu program pemerintah. Tepatnya menyukseskan konversi minyak tanah ke gas. Selain terpilih menjadi bintang iklan program tersebut, Dick juga kerap ke pelosok Indonesia. Dalam tayangan iklan itu Dick mengajak masyarakat Indonesia tak ragu beralih ke gas. “Agar lebih hemat, bisa untuk pengeluaran lainnya serta mengurangi polusi,” himbaunya.
Tips Sehat yang Simple SORAYA HAQUE TETAP JADI MAGNET BAGI SEKUMPULAN MASSA DI KAWASAN THAMRIN YANG MERUBUNG JALAN PROTOKOL ITU SEJAK PAGI. SEBABNYA, KAWASAN SEKITAR PATUNG KUDA TENGAH JADI SENTRA ACARA PERINGATAN HARI JANTUNG SE-DUNIA PLUS PENYELENGGARAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR (CAR FREE DAY).
Car Free Day yang mulai digagas pada akhir 2007 jadi program pengendalian polusi. Pemprov DKI sendiri sudah menerapkan program pengurangan polusi tersebut dengan membebaskan beberapa ruas jalan dari kendaraan bermotor. Sebut saja jalan utama Thamrin- Bank Indonesia, kawasan Kota Tua, ruas jalan Pramuka – Pemuda. Moda transportasi yang diizinkan melintas hanya Busway yang kebetulan berbahan bakar gas. Tentu saja kesempatan itu dimanfaatkan oleh warga Jakarta untuk berolahraga, mulai dari lari, senam, jalan santai sampai bersepeda. Itu juga yang dilakukan Aya panggilan akrab Soraya Haque. Mantan model era 80’ yang datang ke kawasan Thamrin dengan ditemani putra bungsunya. “Saya sudah datang dari pagi, sudah ikut senam. Maunya ngajak semua anak dan suami. Sayang cuma si kecil yang ngawal maminya,” jawabnya ketika ditanya kehadiran keluarganya.
kehadiran Aya dan Haryo mampu menyedot perhatian masyarakat di sekitar stand. Soal kesehatan meski tak merasa punya resep jitu, Aya mau juga membagi tips sehatnya. “Makan tapi terkontrol dan tetap olahraga,” singkat istri drummer Ekki Sukarno ini. Olahraga rutinnya, cukup jalan atau lari bahkan bersepeda dengan diiringi anjing peliharaannya di sekitar rumah.
Untungya keluarga Aya termasuk yang gemar memasak. Tapi, ibu dari Valerie, Nadia dan Belmiro ini mengaku kalah gaya dengan suami. “Ekki itu jago masak dan bikin saya jarang ke dapur, dan itu menurun pada anak-anak saya. Yah, baguslah karena bisa masak berarti melatih kemandirian mereka,” ungkapnya senang. Dan tentu saja untuk hasil masakan terbaik, Aya mengandalkan kompor gas. “Cepat, bersih, minim polusi,” dalihnya. Makanya ia mengangguk mantap, setuju dengan program k o n v e r s i minyak tanah ke gas yang dikampanyekan pemerintah.
Kalau urusan makan, Aya dan keluarga tak punya pantang khusus. “Masalah buat anak adalah makanan cepat saji. Tapi, yah menyiasati harus kasih penyeimbang berupa sayur atau buah,” imbuhnya.
Bukan cuma ikutan berolahraga, Aya yang siang itu didaulat untuk jadi MC sebuah stand farmasi mengaku senang bisa berpartisipasi. “Kebetulan banget hari jantung berbarengan dengan car free day. Olahraga dan sehat itu kan dua hal penting tidak terpisah seperti koin,” papar wanita kelahiran Plaju 7 Februari 1965 ini. Putri kedua keluarga Haque ini tampil bareng Haryo Pramoe, chef dalam sebuah program variety show yang dipandunya. Berdua mereka membagi tips masak sehat terutama untuk mencegah penyakit jantung. Materi yang menarik, plus
BPH Migas
43
Pemanfaatan Energi secara Bijak, Langkah Pasti Menjaga Kelestarian Bumi
