DISKUSI KURIKULUM “ WAHANA PRAKTEK “
TIGA ISSUE 1. Klasifikasi Waha Praktek
KLASIFIKASI WAHANA PRAKTEK • Kesulitan wahana praktek tipe B--usulan tipe C • Usulan Penyelesaian : membedakan wahana untuk pre klinik dan profesi • Untuk wahana prakt Tipe B untuk mencapai unggulan, sedangkan untuk yang lain rs Tipe • penggunaan rs sesuai dengan kompetensi kasus yang akan dicapai
• Wahana praktek jiwa yang terbatas--- mengembangkan wahana jiwa komunitas • Mengembangkan sistem regulasi penggunaan rs Tipe B secara bersama • Memilah kompetensi yang bisa dicapai dirs C atau Tipe B • Tipe wahana RS Tipe C, namun kriteria pembimbing klinik adalah minimal Ners
USULAN • Kesesuaian wahana praktek berdasarkan kompetensi dan bukan lagi berdasarkan tipe RS
Wahana Praktek Mahal • Perlu Bantuan advokasi AIPNI , PPNI, Direktur RS dlm pengaturan PERDA Praktek dan Persyaratan akreditasi (B) diturunkan menjadi C • Meningkatkan hubungan mutualisme antara RS dan Lahan Praktek melalui pemberian beasiswa kepada pembb lahan praktek
PEMBIMBING PRAKTEK • Sharing pembimbing dengan institusi yang memiliki SDM diwilayah yang sama-- baseline Dosen sesuai dengan kepakaran
PERIZINAN PROFESI SDM S2 SEJALUR 4 DAN 2 SDM KESEHATAN diusulkan : 1. SDM S2 KESEHATAN 4 DAN 2 SDM S2 SEJALUR 2. Basic Pendidikan S2 Kesehatan adalah NERS
PERPINDAHAN MHS (Skep) KE INTITUSI YG MENYELENGGARA NERS . MoU . Usulan untuk memperpanjang waktu pemberlakuan batas wajib akreditasi (2012) .
KOMISI 2 KEBIJAKAN KURIKULUM
Issue a: Implementasi KBK N o
Permasalahan
Rekomendasi
Pihak terkait
Keterangan
1
Persepsi yang masih berbeda ttg implementasi KBK
•Persamaan persepsi melalui pembimbingan secara intensif
•AIPNI •DIKTI •Institusi pelayanan •PPNI
•Pembiayaan kegiatan bimbingan •Audiensi
2. Panduan kurikulum AIPNI masih menimbulkan salah tafsir
Penerbitan pedoman pembuatan dan pengembangan kurikulum
AIPNI Institusi Pendidikan
Melalui sosialisasi dan pelatihan yang intesif
3. Pelaksanaan praktik KBK
Perlu rumusan tentang Clinical Early Exposure Pembinaan fasilitator pelaksanaan KBK
AIPNI Institusi Pendidikan
REKOMENDASI ISU B
1. AIPNI perlu menetapkan pola Implemetasi Kurikulum KBK tahap Profesi dengan beban 36 SKS dalam bentuk Workshop atau lainnya yang diinisiasi dan dibiayai oleh AIPNI 2. Apabila kurikulum profesi di mulai pada semester 8 ,Setiap Institusi Pendidikan perlu mengantisipasi Sistem Administrasi Pendidikan di Perguruan Tinggi masing2 (termasuk kebijakan yang terkait dengan rencana implementasi kurikulum profesi) 3. AIPNI memfasilitasi penyusunan Standar Panduan dalam Pengelolaan Profesi dan Standar Penilaian kurikulum profesi
4. Apabila institusi sdh menerapkan kurikulum profesi sejumlah 36 SKS, maka diharapkan AIPNI bersama PPNI melakukan advokasi dengan BKN, Menpan, Menkes untuk mengakui Lulusan profesi Keperawatan setara golongan 3B, seperti profesi lain apoteker, kedokteran, dan kedokteran gigi, sesuai dengan ketentuan/dasar hukum yang berlaku 5. Untuk membantu lahan praktik yang belum memiliki Ners atau masih terbatas maka diusulkan agar AIPNI melakukan advokasi agar bisa mengikuti pendidikan D3 ke Ners (Usulkan agar PT yang layak dapat kembali menyelenggarakan jenjang tsb)
6. Perlu telaah kembali draft finalisasi standar pendidikan ners: – Untuk hal tersebut agar AIPNI mensosialisasikan draft tersebut melalui website AIPNI untuk dikritisi semua anggota AIPNI. Asupan dari anggota diharapkan telah masuk ke AIPNI sebelum tanggal 17 November 2011. – Telaah mencakup antara lain: • tentang kualifikasi Ka Prodi diusulkan minimal S2 Kesehatan dengan latar belakang Ners • kualifikasi Pembimbing Klinik diusulkan minaimal Ners dengan pengalaman kompetensi khusus 2 tahun, dan • aspek/hal lain yang dipandang strategis
Issue c: USULAN • Kesesuaian wahana praktek berdasarkan kompetensi dan bukan lagi berdasarkan tipe RS
Wahana Praktek Mahal • Perlu Bantuan advokasi AIPNI , PPNI, Direktur RS dlm pengaturan PERDA Praktek dan Persyaratan akreditasi (B) diturunkan menjadi C • Meningkatkan hubungan mutualisme antara RS dan Lahan Praktek melalui pemberian beasiswa kepada pembb lahan praktek
PEMBIMBING PRAKTEK • Sharing pembimbing dengan institusi yang memiliki SDM diwilayah yang sama-- baseline Dosen sesuai dengan kepakaran
PERIZINAN PROFESI SDM S2 SEJALUR 4 DAN 2 SDM KESEHATAN diusulkan : 1. SDM S2 KESEHATAN 4 DAN 2 SDM S2 SEJALUR 2. Basic Pendidikan S2 Kesehatan adalah NERS
PERPINDAHAN MHS (Skep) KE INTITUSI YG MENYELENGGARA NERS . MoU . Usulan untuk memperpanjang waktu pemberlakuan batas wajib akreditasi (2012) .
Usulan Lain-lain 1. Masa studi pendidikan keperawatan (sarjana dan ner) dirasakan terlalu lama. Untuk itu agar masa studi tersebut dapat ditinjau kembali, mengingat munculnya kompetitor lain seperti D-IV dan Magister Sain Terapan. 2. Perlu dirumuskan ketentuan terkait boleh atau tidaknya pelimpahan lulusan sarjana keperawatan dari PT yang tidak menyelenggarakan program profesi ke PT lain yang menyelenggarakan program profesi.
Usulan Lain-lain 3. Iuran Anggota sudah termasuk: – Biaya Pembinaan – Modul, pedoman kurikulum – Sistem administrasi
4. sistem pembinaan Anggota – Mekanisme – Kewenangan – Peran
KOMISI II KEBIJAKAN KURIKULUM Identifikasi pengembangan kurikulum di Institusi terkait Visi Misi: •
Visi Misi sudah punya tetapi kesulitan menjabarkan dan mengaplikan visi dan misi yg riil, apa yg harus dimasukan ke dalam materi mata kuliah Ex: bali khas dari bali adalah Culture, tp masih kesulitan ketika ingin menyesuaikan dengan VISI dan MISI
•
Stikes Mercu Bakti Padang:mengplikasikan sulit d lapangan agar ada suatu penciri, misal menghasilkan lulusan yang berakhlak, ingin merubah metode krn terkait fasilitas, SDM dan pendanaan, jadi masih semiKBK, tp msh ada UTS, UAS
•
PSIK FK Udayana, Denpasar: Kesulitan ketika praktek klinik, krn blok sistem mhsw mencari kompetensi hanya 1 sistem sj di klinik
•
UNCEn:Kesulitan: sumber daya manusia yg sulit, jdwal harus mnyesuaikan dengan institusi yg lain terutama kedokteran misal: pengajar dokter, lab kedokteran, kelas besar, fasilitas masih sangat terbatas
•
Kelusiltan dalam menterjemahkan ke dalam praktek lab, SDM yg lebih banyak, ketika SDM adalah harus dosen tetap,krn dosen luar mengalami kesulitan dlm hal penjadwalan, ruangan kelas yg kurang, kesulitan ketika mhsw kehadirannya kurang, bagaimana caranya?
•
Kesulitan ketika d klinik, misal d kardiovaskuler mhsw cm ditunggui 3 jam saja, jd disamakan dengan praktikan yg lain yg sudah lebih advance.
•
Program dosen magang dari DIKTI
•
Biaya penerapan KBK mahal, biaya yg dibebankan ke mahasiswa mahal, bagaimana cara menyiasati penerapan KBK yg efisien dan efektif
•
Stikes Binawan: KBK berproses, pengembangan mikrokurikulum, ttp mikro dan mesokurikulum harus tetap terkait, buat kompetensi MAP, sehingga di masing2 mata ajar tdk tumpang tindih, teaching learning method harus fleksibel, bisa berubah-ubah di setiap angkatan, mhsw yg bermasalah bisa kita adakan Semester Pendek utk mhsw tersebut. Pengembangan kurikulum interelated antara satu semester dgn semester yg lain. Kesulitan di lahan praktek disiasati dengan membagi mhsw membagi kelompok-kelompok kecil. Sebelum ke klinik ada kepaniteraan sehingga mhsw siap utk praktek di klinik
•
Ada perawat yg menjadi pembimbing klinik mempunyai SK dr DikTi, meyakinkan pembimbing klinik bahwa mereka memiliki tanggung jawab moral untuk membimbing generasi penerus, kontrak program harus jelas, apa yg mesti dicapai oleh mahasiswa sehingga mhsw tdk disuruh mengerjakan tugas lain di luar kompetensi.
Usulan untuk AIPNI: •
Mengusulkan pembimbingan dr AIPNI implementasi KBK dilaksanakan masing-masing regional dan institusi pelayanan
•
Perbedaan waktu mhsw terjun ke klinik (early exposure) , yang mana yang direkomendasikan oleh AIPNI?--> usulan minimal mulai smt 3, fleksibel sesuai kompetensi yg akan dicapai
•
Apakah bisa menggunakan yang berbeda selain pendekatan KDM dan system, menggunakan istilah lain,
•
Mengkonversi mata kuliah sehingga bisa diakui secara Internasional
Usulan khusus: Agar setiap informasi, modul, buku kurikulum dapat dikirimkan langsung ke anggota AIPNI dan dibebaskan dari biaya….
KEBIJAKAN KURIKULUM
MATERI DISKUSI PADA SIDANG KOMISI 2: IMPLEMENTASI KURIKULUM (KBK)
PENYELENGGARAAN PROFESI NERS PENDIDIKAN NERS DAN WAHANA PRAKTIK
N Permasalahan o
Rekomendasi
Pihak terkait
Keterangan
1
Persepsi yang masih berbeda ttg implementasi KBK
•Persamaan persepsi melalui pembimbingan secara intensif
•AIPNI •DIKTI •Institusi pelayanan •PPNI
•Pembiayaan kegiatan bimbingan •Audiensi
2 .
Panduan kurikulum AIPNI masih menimbulkan salah tafsir
Penerbitan pedoman pembuatan dan pengembangan kurikulum
AIPNI Institusi Pendidikan
Melalui sosialisasi dan pelatihan yang intesif
3 .
Pelaksanaan praktik KBK
Perlu rumusan tentang Clinical Early Exposure Pembinaan fasilitator pelaksanaan KBK
AIPNI Institusi Pendidikan
1.
2.
3.
AIPNI perlu menetapkan pola Implemetasi Kurikulum KBK tahap Profesi dengan beban 36 SKS dalam bentuk Workshop atau lainnya yang diinisiasi dan dibiayai oleh AIPNI Apabila kurikulum profesi di mulai pada semester 8 ,Setiap Institusi Pendidikan perlu mengantisipasi Sistem Administrasi Pendidikan di Perguruan Tinggi masing2 (termasuk kebijakan yang terkait dengan rencana implementasi kurikulum profesi) AIPNI memfasilitasi penyusunan Standar Panduan dalam Pengelolaan Profesi dan Standar Penilaian kurikulum profesi
4.
5.
Apabila institusi sdh menerapkan kurikulum profesi sejumlah 36 SKS, maka diharapkan AIPNI bersama PPNI melakukan advokasi dengan BKN, Menpan, Menkes untuk mengakui Lulusan profesi Keperawatan setara golongan 3B, seperti profesi lain apoteker, kedokteran, dan kedokteran gigi, sesuai dengan ketentuan/dasar hukum yang berlaku Untuk membantu lahan praktik yang belum memiliki Ners atau masih terbatas maka diusulkan agar AIPNI melakukan advokasi agar bisa mengikuti pendidikan D3 ke Ners (Usulkan agar PT yang layak dapat kembali menyelenggarakan jenjang tsb)
Masa studi pendidikan keperawatan (sarjana dan ner) dirasakan terlalu lama. Untuk itu agar masa studi tersebut dapat ditinjau kembali, mengingat munculnya kompetitor lain seperti D-IV dan Magister Sain Terapan. 7. Perlu dirumuskan ketentuan terkait boleh atau tidaknya pelimpahan lulusan sarjana keperawatan dari PT yang tidak menyelenggarakan program profesi ke PT lain yang menyelenggarakan program profesi. 6.
6.
Perlu telaah kembali draft finalisasi standar pendidikan ners: ◦ Untuk hal tersebut agar AIPNI mensosialisasikan draft tersebut melalui website AIPNI untuk dikritisi semua anggota AIPNI. Asupan dari anggota diharapkan telah masuk ke AIPNI sebelum tanggal 17 November 2011. ◦ Telaah mencakup antara lain:
tentang kualifikasi Ka Prodi diusulkan minimal S2 Kesehatan dengan latar belakang Ners kualifikasi Pembimbing Klinik diusulkan minaimal Ners dengan pengalaman kompetensi khusus 2 tahun, dan aspek/hal lain yang dipandang strategis
Klasifikasi Wahana Praktek
• •
•
•
Kesulitan wahana praktek tipe B--usulan tipe C Usulan Penyelesaian : membedakan wahana untuk pre klinik dan profesi Untuk wahana prakt Tipe B untuk mencapai unggulan, sedangkan untuk yang lain rs Tipe penggunaan rs sesuai dengan kompetensi kasus yang akan dicapai
Wahana praktek jiwa yang terbatas--- mengembangkan wahana jiwa komunitas Mengembangkan sistem regulasi penggunaan rs Tipe B secara bersama Memilah kompetensi yang bisa dicapai dirs C atau Tipe B Tipe wahana RS Tipe C, namun kriteria pembimbing klinik adalah minimal Ners
Kesesuaian wahana praktek berdasarkan kompetensi dan bukan lagi berdasarkan tipe RS
Perlu Bantuan advokasi AIPNI , PPNI, Direktur RS dlm pengaturan PERDA Praktek dan Persyaratan akreditasi (B) diturunkan menjadi C Meningkatkan hubungan mutualisme antara RS dan Lahan Praktek melalui pemberian beasiswa kepada pembb lahan praktek
Sharing pembimbing dengan institusi yang memiliki SDM diwilayah yang sama-- baseline Dosen sesuai dengan kepakaran
SDM S2 SEJALUR 4 DAN 2 SDM KESEHATAN diusulkan : 1. 2.
SDM S2 KESEHATAN 4 DAN 2 SDM S2 SEJALUR Basic Pendidikan S2 Kesehatan adalah NERS
MoU . Usulan untuk memperpanjang waktu pemberlakuan batas wajib akreditasi (2012) .
SIDANG KOMISI II TENTAN KEBIJAKAN KURIKULUM ASOSIASI PENDIDIKAN NERS INDONESAI
REKOMENDASI ISU B Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Ners 25 SKS > 36 SKS • AIPNI perlu menetapkan pola Implemetasi Kurikulum KBK tahap Profesi dengan beban 36 SKS dalam bentuk Workshop atau lainnya • Apabila kurikulum profesi di mulai pada semester 8 ,Setiap Institusi Pendidikan perlu mengantisipasi Sistem Administrasi Pendidikan di Perguruan Tinggi masing2 (termasuk kebijakan yang terkait dengan rencana implementasi kurikulum profesi) • AIPNI memfasilitasi penyusunan Standar Panduan dalam Pengelolaan Profesi dan Standar Penilaian kurikulum profesi • Apabila institusi sdh menerapkan kurikulum profesi sejumlah 36 SKS, maka diharapkan AIPNI bersama PPNI melakukan advokasi dengan BKN, Menpan, Menkes untuk mengakui Lulusan profesi Keperawatan setara golongan 3B, seperti profesi lain apoteker, kedokteran, dan kedokteran gigi.
Standar Pembimbing Klinik Pendidikan Ners • Meninjau kembali draf finalisasi standar pendidikan Ners tentang standar SDM Tentang kualifikasi Ka Prodi diusulkan minimal S2 Kesehatan dengan latar belakang Ners Kualifikasi Pembimbing Klinik diusulkan minimal Ners dengan pengalaman kompetensi khusus 2 tahun • Untuk membantu lahan praktik yang belum memiliki Ners atau masih terbatas maka diusulkan agar AIPNI melakukan advokasi agar bisa mengikuti pendidikan D3 ke Ners (Usulkan agar PT yang layak dapat kembali menyelenggarakan jenjang tsb)
SIDANG KOMISI II TENTANG KEBIJAKAN KURIKULUM ASOSIASI PENDIDIKAN NERS INDONESIA
REKOMENDASI ISU B
1. AIPNI perlu menetapkan pola Implemetasi Kurikulum KBK tahap Profesi dengan beban 36 SKS dalam bentuk Workshop atau lainnya yang diinisiasi dan dibiayai oleh AIPNI 2. Apabila kurikulum profesi di mulai pada semester 8 ,Setiap Institusi Pendidikan perlu mengantisipasi Sistem Administrasi Pendidikan di Perguruan Tinggi masing2 (termasuk kebijakan yang terkait dengan rencana implementasi kurikulum profesi) 3. AIPNI memfasilitasi penyusunan Standar Panduan dalam Pengelolaan Profesi dan Standar Penilaian kurikulum profesi
4. Apabila institusi sdh menerapkan kurikulum profesi sejumlah 36 SKS, maka diharapkan AIPNI bersama PPNI melakukan advokasi dengan BKN, Menpan, Menkes untuk mengakui Lulusan profesi Keperawatan setara golongan 3B, seperti profesi lain apoteker, kedokteran, dan kedokteran gigi, sesuai dengan ketentuan/dasar hukum yang berlaku 5. Untuk membantu lahan praktik yang belum memiliki Ners atau masih terbatas maka diusulkan agar AIPNI melakukan advokasi agar bisa mengikuti pendidikan D3 ke Ners (Usulkan agar PT yang layak dapat kembali menyelenggarakan jenjang tsb)
6. Masa studi pendidikan keperawatan (sarjana dan ner) dirasakan terlalu lama. Untuk itu agar masa studi tersebut dapat ditinjau kembali, mengingat munculnya kompetitor lain seperti D-IV dan Magister Sain Terapan. 7. Perlu dirumuskan ketentuan terkait boleh atau tidaknya pelimpahan lulusan sarjana keperawatan dari PT yang tidak menyelenggarakan program profesi ke PT lain yang menyelenggarakan program profesi.
6. Perlu telaah kembali draft finalisasi standar pendidikan ners: – Untuk hal tersebut agar AIPNI mensosialisasikan draft tersebut melalui website AIPNI untuk dikritisi semua anggota AIPNI. Asupan dari anggota diharapkan telah masuk ke AIPNI sebelum tanggal 17 November 2011. – Telaah mencakup antara lain: • tentang kualifikasi Ka Prodi diusulkan minimal S2 Kesehatan dengan latar belakang Ners • kualifikasi Pembimbing Klinik diusulkan minaimal Ners dengan pengalaman kompetensi khusus 2 tahun, dan • aspek/hal lain yang dipandang strategis
Terimakasih
