PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 2 Nomor 1, April 2013 http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id ; http://jurnalmhsfisipuntan.co.nr
DISIPLIN PEGAWAIPERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM(PDAM) KOTA PONTIANAK oleh : Wargo Toyetno Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
[email protected] Abstrak Permasalahan dalam penelitian ini adalah adanya pelanggaran jam kerja oleh pegawai yang dikenal dengan istilah 705, yaitu pegawai tersebut datang kekantor dan absen pada jam 7.00 wib, akan tetapi setelah absen pegawai yang bersangkutan meninggalkan pekerjaan tanpa ada keterangan atau perintah dinas, dan kembali lagi hanya untuk absen pada pukul 17.00 wib.Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum tentang disiplin dan hukuman disiplin pegawaidengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ditemukan bahwarendahnya pemahaman pegawai terhadap peraturan direktur masih terjadinya pelanggaran disiplin, misalnya datang kekantor terlambat, tidak absen, tidak masuk kantor lebih dari seminggu berturut-turut. Penegakan peraturan disiplin terutama penerapan sanksi bagi pelanggaran disiplin belum dilaksanakan secara konsisten, artinya tidak ada ketegasan dari pihak manajemen dalam pemberlakuan sanksi terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai.Menyikapi fenomena komunikasi iniyang diarahkan untuk penegakan disiplin.Hendaknya peraturan direktur tentang disiplin dan hukuman disiplin pegawai, disosialisasikan secara rutin dan menjelaskan secara rinci peraturan-peraturan yang sering dilanggar, berikut konsekwensinya dan diinformasikan kepada pegawai melalui diskusi aktif baik secara formal maupun informal atau dengan kata lain diperlukan sosialisasi interaktif.. Kata Kunci : Peraturan, Direktur, Disiplin. Abstract The problem in this research is a violation of hours worked by employees known as 705, ie the employees come to the office and absent at 7.00 pm, but after missing the employee left the job without any official statement or command, and back again just to absent at 17.00 pm. This study aims to describe Director Policy Implementation Regional Water Company of discipline and punishment discipline with a qualitative approach. The research found that lack of employee understanding of the rules is a violation of discipline director, for example, came to the office late, not absent, in the office for more than a week in a row. Enforcement of disciplinary rules, especially the application of disciplinary sanctions for violations have not been implemented consistently, meaning there is no firmness of the management in the application of disciplinary sanctions for violations committed by employees. Addressing the phenomenon of communication is directed to enforcement of regulations disiplin.Hendaknya director of discipline and punishment discipline, socialized regularly and describes in detail the rules are often broken, the following consequences and informed employees through active discussions both formally and informally or with other words needed interactive socialization. Keywords: Regulation, Director, Discipline.
kepada PENDAHULUAN. Disiplin merupakan
keadaan
yang
menyebabkan atau memberikan dorongan
karyawan
untuk
berbuat
dan
melakukan segala kegiatan sesuai dengan norma-norma atau aturan-aturan yang telah
Wargo Toyetno Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Tanjungpura
1
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 2 Nomor 1, April 2013 http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id ; http://jurnalmhsfisipuntan.co.nr ditetapkan.Menurut
Siagian
(2004:305),
adanya pelanggaran disiplin jam kerja oleh
disiplin merupakan tindakan manajemen
pegawai yang dikenal dengan istilah 705,
untuk mendorong para anggota organisasi
yaitu pegawai tersebut datang kekantor dan
memenuhi
tuntutan
absen pada jam 7.00 wib, akan tetapi setelah
tersebut.
Dengan
berbagai
ketentuan
perkataan
lain,
absen
pegawai
yang
pendisiplinan pegawai adalah suatu bentuk
meninggalkan
pelatihan yang berusaha memperbaiki dan
keterangan atau perintah dinas, dan kembali
membentuk
lagi hanya untuk absen pada pukul 17.00
pengetahuan,
sikap,
dan
perilaku pegawai sehingga para pegawai
pekerjaan
bersangkutan tanpa
ada
wib.
tersebut secara sukarela berusaha bekerja
Pelanggaran lainnya adalah pegawai
secara kooperatif dengan para pegawai yang
yang absen (tidak masukkantor) tanpa ada
lain serta meningkatkan prestasi kerjanya.
keterangan selama lebih 10 hari kerja
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
berturut-turut dalam 1 (satu) bulan. Kedua
sebagai salah satu diantara organisasi publik
tindakan di atas berbunyi “pegawai wajib
yang bergerak di bidang pelayanan dasar,
melaksanakan ketentuan waktu kerja 8
yaitu penyediaan dan pelayanan air bersih,
(delapan) jam dalam 1 (satu) hari atau 40
secara normatif memiliki berbagai aturan
jam dalam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima)
yang
diatur
hari kerja dalam 1(satu) minggu.Hal lainnya
Peraturan Direktur Utama PDAM Kota
adalah adanya pegawai yang bekerja tidak
Pontianak
146/KEP-
sesuai dengan tupoksi atau tidak sesuai
VI/PDAM/2005 tanggal 26 Juni 2005 BAB
dengan Surat Keputusan Direktur Utama
VII tentang disiplin dan hukuman disiplin
PDAM Kota Pontianak.
disebut
disiplin
pegawai
Nomor:
pegawai. Bentuk anjuran normatif dimaksud,
Berdasarkan paparan permasalahan di
diantaranya adalah : 1) Memperhatikan dan
atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk
melaksanakan segala ketentuan perusahaan,
untuk mendiskripsikan penegakan disiplin
baik yang langsung menyangkut tugas
pegawai PDAM
kedinasan maupun yang berlaku secara
Pontianak.
Tirta Khatulistiwa Kota
umum. 2) Mentaati ketentuan jam kerja yang telah ditetapkan. 3) Melaksanakan tugas kedinasan
sesuai
dengan
ketentuan
perundang-undangan yang berlaku. Dan 4) Tidak melalaikan tugas kedinasan dan tidak masuk
kerja
tanpa
alasan
yang
sah
(mangkir). Tampaknya
METODE Dalam
penelitian
ini
penulis
menggunakan jenis penelitian kualitatif, jenis
penelitian
ini
mencoba
untuk
mendeskripsikan obyek yang diteliti dengan mengeksplorasi fakta dan data yang ada sesuai dengan sasaran atau bidang tertentu
terdapat
fenomena
penegakan disiplin kerja pegawai masih belum dilakukan sesuai dengan ketentuan tersebut. Diantara fenomena itu adalah
serta berusaha menggambarkan situasi atau kejadian secara nyata.Dengan demikian dikatakan bahwa penelitian deskriptif yang dipertegas dengan ekploratif pada pada
Wargo Toyetno Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Tanjungpura
2
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 2 Nomor 1, April 2013 http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id ; http://jurnalmhsfisipuntan.co.nr objek
dengan
mengeksplorasi
dan
menganalisis fakta.
PDAM Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak
Informan dalam penelitian ini adalah pegawai
pada
pada peraturan tersbut”. Kasi Kepegawaian
Perusahaan
Daerah
Air
lebih lanjut menjelaskan bahwa “Rendahnya pemahaman pegawai terhadap peraturan
Minum (PDAM) Tirta Khatulistiwa Kota
Direktur
Pontianak. Penunjukkan informan dilakukan
terjadinya
menggunakan
yaitu
dilakukan oleh pegawai, misalnya datang
secara
kekantor terlambat, tidak absen, tidak masuk
penentuan
teknik
purposive,
informan
ditujukan
langsung terhadap pegawai yang peneliti
Utama
terlihat
pelanggaran
dari
masih
disiplin
yang
kantor lebih dari seminggu berturut-turut”
anggap mengetahui dan memahami masalah
Dari penjelasan direktur dan kasi di atas,
yang diteliti. Informan kunci yang dipilih
pemahaman pegawai terhadap disiplin masih
adalah: Direktur Umum bidang keuangan
kurang dan bahkan pengetahuan terhadap
dan kepegawaianPDAM, Kabag.
peraturan atau kebijakan yang ada, sehingga
Umum
Tata UsahaPDAM Tirta Khatulistiwa Kota
pemahaman
Pontianak, Kasi Kepegawaian PDAM Tirta
penyebab banyak tindakan indisipliner.
Khatulistiwa Kota Pontianak.
adalah
observasi
dan
kurang
menjadi
Salah satu upaya untuk mengatasi hal
Tehnik pengumpulan data yang penulis gunakan
pegawai
dengan
wawancara,
pihak
memberikan
pimpinan
program
sebaiknya
orientasi
atau
Sedangkan
pemahaman kepada para pegawai, karena
pedoman
tidak semua pegawai mempunyai tingkat
observasi, pedoman wawancara dan alat
pemahaman yang sama terhadap peratutan
dokumentasi.
tersebut.
untuk
dokumentasi.
tersebut
instrumennya
adalah
IMPLEMENTASI PENEGAKAN DISIPLINPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA KHATULISTIWA KOTA PONTIANAK. 1. Pemahaman Pegawai tentang Disiplin
Berkenaan dengan pemahaman pegawai terhadap peraturan Direktur Utama PDAM Pontianak
Nomor:
146/KEP-
VI/PDAM/2005 sebagaimana dikemukakan oleh
Kasi
Kepegawaian
Khatulistiwa
Kota
PDAM
Pontianak
Tirta bahwa
“sosialisasi baik melalui pertemuan langsung maupun
berupa
akan
patuh,
apabila
peraturan atau kebijakan yang ada diketahui dengan
jelas,
atau
dijalankan
secara
konsisten. Selain
memberikan
pemahaman,
orientasi
pimpinan
atau
diharapkan
memberikan penjelasan secara rinci, masing-
dan Upaya Sosialisasi
Kota
Pegawai
pembagian
fotocopy
peraturan, akan tetapi belum semua pegawai dapat memahami informasi yang terdapat
masing berbagai peraturan yang sering dilanggar,
berikut
konsekwensinya
dan
diinformasikan kepada pegawai melalui diskusi aktif. Penegakan memerlukan
peraturan
disiplin
konsistensi
dalam
pelaksanaannya.Berkaitan
dengan
konsistensi penegakan peraturan disiplin pegawai pada PDAM Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak, dikemukakan olehKabag.
Wargo Toyetno Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Tanjungpura
3
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 2 Nomor 1, April 2013 http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id ; http://jurnalmhsfisipuntan.co.nr Umum Tata UsahaPDAM Tirta Khatulistiwa
Kota Pontianak. BP2KP maupun Direktur
Kota Pontianak. bahwa:Penegakan peraturan
Umum bidang keuangan dan kepegawaian
disiplin terutama penerapan sanksi terhadap
hanya
pelanggaran disiplin belum dilaksanakan
pemberian
secara konsisten, artinya tidak ada ketegasan
keputusan berada ditangan Direktur Utama.
dari pihak manajemen dalam pemberlakuan
mempunyai
kewenangan
rekomendasi,
Selanjutnya
sebatas
sedangkan
dikemukakan
oleh Kasi
sanksi terhadap pelanggaran disiplin yang
Kepegawaian PDAM Tirta Khatulistiwa
dilakukan oleh pegawai.
Kota Pontianak, bahwa: terkait dengan
Mengenai dalam
ketidaktegasan
pelaksanaan
terhadap
pelanggaran
manajemen
pemberian
sanksi
disiplin
yang
hukuman
disiplin
skorsing
atau
berupa
pemberian
pemberhentian
kewenangannya
memang
berada
Direktur
Kasi
Tirta
pemberian sanksi berupa pemotongan uang
Khatulistiwa Kota Pontianak, bahwa:Untuk
makan dan tidak diberikan hak uang cuti
menjatuhkan sanksi kepada pegawai tidak
tahunan
mudah.
skorsing
melakukanpelanggarandisiplin,kewenangann
kepada pegawai. Pemberian skorsing kepada
ya berada pada Direktur Umum bidang
pegawai sudah dilakukan sesuai dengan
keuangan dan kepegawaian, akan tetapi
mekanisme,
yaitu
memberikan
pemberian sanksi berupa pemotongan uang
peringatan
secara
kemudian
makan dan tidak diberikan hak uang cuti
menerbitkan
surat
Setelah
tahunan tidak memberikan efek jera kepada
pemberian
skorsing
Contohnya
PDAM
pemberian
dengan lisan,
peringatan. disetujui
dan
Sedangkan
pada
dilakukan oleh pegawai, dikemukakan oleh Kepegawaian
Utama.
pegawai,
kepada
pegawai
untuk
yang
pegawai PDAM.
ditandatangani oleh BP2KP selaku badan
Pendapat yang sama dikemukakan oleh
pengawas dan Direktur Umum bidang
beberapa pegawai PDAM, bahwa:Pemberian
keuangan dan kepegawaian PDAM Tirta
sanksi kepada pegawai yang melakukan
Khatulistiwa Kota Pontianak. Akan tetapi
pelanggaran tidak dilakukan secara tegas,
pemberian skorsing tidak dilaksanakan.
sehingga menimbulkan kecemburuan sosial dikalangan pegawai. Sedangkan pemberian
2. Pelaksanaan
Sosialisasi
Peraturan
Disiplin
tidak diberikan hak uang cuti tahunan tidak
Dikemukakan
olehDirektur
Umum
bidang keuangan dan kepegawaian PDAM Tirta
Khatulistiwa
Kota
Pontianak,
bahwa:pihak yang mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi berupa pemberian skorsing
sanksi berupa pemotongan uang makan dan
atau
pemberhentian
kepada
pegawai yang melanggar aturan adalah Direktur Utama PDAM Tirta Khatulistiwa
memberikan penghasilan
pengaruh maupun
baik pada
pada
peningkatan
disiplin kerja pegawai. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan tentang
penegakan disiplin kerja pegawai
PDAM Tirta Kathulistiwa Kota Pontianak, didapatkan informasi bahwa pelaksanaan sosialisasi sudah dilakukan baik secara
Wargo Toyetno Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Tanjungpura
4
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 2 Nomor 1, April 2013 http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id ; http://jurnalmhsfisipuntan.co.nr langsung kepada pegawai antara lain melalui
pelaksana
pertemuan yang dilakukan oleh masing-
belum efektif. Hal tersebut dikarenakan para
masing unit kerja yang ada di PDAM Tirta
kepala bagian tidak mempunyai kewenangan
Khatulistiwa
untuk
Kota
Pontianak
maupun
dalam
menegakkan
menjatuhkan
sanksi
disiplin,
terutama
melalui pengumuman dan pembagian foto
pemberian sanksi hukuman berat, seperti
copy peraturan Direktur Utama kepada
pemberian
seluruh pegawai PDAM Tirta Khatulistiwa
pegawai.
Kota Pontianak.
skorsing
dan
pemberhentian
Sumberdaya yang juga penting adalah
Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak
kewenangan untuk menentukan bagaimana
PDAM belum efektif jika dikaitkan dengan
kebijakan dilakukan, dalam hal ini adalah
waktu
kewenangan
sosialisasi,
yang
dalam
untuk
menjatuhkan
sanksi
pelaksanaannya hanya dilakukan sekali,
kepada pegawai yang melakukan tindakan
dengan mengumpulkan pegawai dan dengan
indisipliner. Mengenai kewenanangan dalam
pemberian
peraturan.Untuk
pemberian sanksi kepada pegawai yang
mencapai sosialisasi yang efektif tentunya
indisipliner, dikemukakan oleh Direktur
harus dilakukan secara intensif dan melalui
Umum bidang keuangan dan kepegawaian
media
PDAM
fotocopy
yang
memadai
agar
tingkat
Kota
Pontianak,
bahwa:Ada
pemahaman pegawai terhadap peraturan
beberapa rekomendasi yang disampaikan
disiplin
harapan
kepada Direktur Utama untuk memberikan
yang
sanksi berupa skorsing dan pemberhentian
dilakukan tidak dapat menjamin bahwa
pegawai yang sudah melalui pertimbangan
sosialisasi
ditransmisikan.
BP2KP, karena pegawai tersebut alpa (tidak
Apabila sosialisasi informal yang digunakan
masuk kantor tanpa pemberitahuan) dalam 1
tidak didukung dengan sosialisasi formal
tahun sebanyak 133 hari disamping itu yang
maka sosialisasi yang dilakukan tidak akan
bersangkutan
dapat menyampaikan maksud dan tujuan
penggelapan dana operasional PDAM Kota
kebijakan
Pontianak, akan tetapi hasilnya adalah
sesuai
dengan
organisasi.Sosialisasi
telah
efektif
secara
memunculkan
informal
utuh
bahkan
persepsi
dapat
berbeda-beda
diantara penerima informasi. Berkenaan sumberdaya
dengan
pegawai
juga
melakukan
yang
tindakan
bersangkutan
dipindahtugaskan kebagian lain, dikarenakan kemampuan
manusiapelaksanadalam
keputusan berada pada Direktur Utama. Adanya
kejelasan
kewenangan
mengimplementasikan peraturan Direktur
merupakan salah satu faktor penting untuk
Utama PDAM Kota Pontianak Nomor:
mencapai
146/KEP-VI/PDAM/2005 tentang disiplin
kebijakan. Sumber daya kewenangan ini
dan
merupakan fasilitas atau prasarana yang
hukuman
disiplin
pegawai,
keberhasilan
implementasi
dikemukakan oleh pegawai PDAM Kota
digunakan
untuk
Pontianak, bahwa:Kemampuan para Kepala
kebijakan
sehingga
Bagian PDAM Kota Pontianak sebagai
implementasi mudah dilaksanakan. Edward
Wargo Toyetno Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Tanjungpura
mengoperasionalisasi dalam
proses
5
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 2 Nomor 1, April 2013 http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id ; http://jurnalmhsfisipuntan.co.nr III dalam Widodo (2008:102) menegaskan
pegawai yang melakukan pelanggaran yang
bahwa:
sama akan mendapatkan ganjaran disiplin
Terbatasnya
kewenangan
yang
diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan
yang
menyebabkan
pelaksanaan
terhadap pegawai yang melakukan tindakan
terbatasnya
indisipliner diberlakukan dalam cara yang
kebijakan,
gagalnya
karena
kewenangan
sulit
dengan untuk
mendapatkan
sama.
sama,
Artinya
tidak
pemberian
sanksi
membeda-bedakan
dan
informasi yang akurat, tepat, andal, dan
diberikan sesuai dengan tingkat pelanggaran
dapat dipercaya akan sangat merugikan
yang
pelaksanaan akuntabilitas.
segenap karyawan.
Berkenaan
dengan
Sumberdaya
manusia
tanggungjawab pelaksana
dalam
dilakukan
oleh
pegawai.
kepada
Dikemukakan oleh pegawai PDAM Titra Khatulistiwa
Kota
Pontianak,
penegakan disiplin pegawai di PDAM Kota
bahwa:Penegakan disiplin kerja pegawai
Pontianak,
dilingkungan
dikemukakan
oleh
Kasi
PDAM
Kota
Pontianak,
Kepegawaian PDAM Titra Khatulistiwa
memang sudah ada pemberian sanksi kepada
Kota Pontianak, bahwa: Tanggungjawab
pegawai. Misalnya untuk masalah yang
untuk menegakkan disiplin kerja pegawai di
berhubungan
PDAM
pegawai yang tidak absen, datang telat, dan
Kota
masing-masing
Pontianak, kepala
berada
bagian.
pada Seperti
tidak
dengan
masuk
kantor
absensi,
(alpa),
kepada
dilakukan
pemberian teguran lisan, pembinaan dan
pemotongan uang makan, apabila alpa dalam
pengawasannya
seminggu
dilakukan
oleh
kepala
berturut-turut
kepada
pegwai
bagian pada masing-masing bagian.Jika
tersebut tidak diberikan uang cuti tahunan.
pemberian teguran lisan tidak berjalan, maka
Akan tetapi sanksi yang diberikan
permasalahan pegawai tersebut dilimpahkan
konsisten , sehingga peraturan direktur
kepada Direktur Umum bidang keuangan
umum tersebut tidak mempunyai pengaruh
dan
Kota
terhadap
Pontianak”.Akan tetapi pemberian sanksi
PDAM.
kepegawaian
PDAM
berupa pemotongan uang makan, biasanya
peningkatan
disiplin
tidak
pegawai
Berdasarkan hasil wawancara mengenai
langsung dilakukan Kabag Umum Tata
sumber
daya,
meliputi
Usaha berdasarkan usulan dari kepala bagian
sumberdaya pelaksana dan tanggungjawab
masing-masing unit yang ada di PDAM.
dan
kewenangan
kemampuan
pelaksana
penegakan
Penegakan disiplin haruslah diterapkan
disiplin pada PDAM kota Pontianak, dapat
secara konsisten, dan kepada pegawai yang
disimpulkan bahwa sumber daya terutama
melakukan tindakan indisipliner hendaknya
mengenai kewenangan dalam penegakan
diberikan hukuman yang
sesuai dengan
disiplin
peraturn
Disiplin
yang
memadai, sehingga dalam pelaksanaannya
diterapkan secara konsisten berarti setiap
implementor mengalami kesulitan dalam
pegawai yang terkena hukuman disiplin
memberikan sanksi kepada pegawai karena
harus
keputusan akhir berada pada direktur umum
yang
berlaku.
menerimanya/menjalaninya.
Setiap
Wargo Toyetno Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Tanjungpura
kerja
pegawai
masih
kurang
6
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 2 Nomor 1, April 2013 http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id ; http://jurnalmhsfisipuntan.co.nr PDAM kota Pontianak. Sumberdaya yang
langsung pegawai (Kasi, Kabag), serta
berupa kewenangan merupakan sarana yang
rendahnya
dibutuhkan dalam rangka mempermudah
usulan/rekomendasi penjatuhan hukuman
operasionalisasi implementasi kebijakan.
terhadap
Berhubungan dengan sikap implementor
dukungan
pegawai
pelanggaran
direksi
yang
masih
menyebabkan
PDAM Kota Pontianak, di kemukakan oleh
melakukan pemberian sanksi.
PDAM
manajemen
sehingga
sulit
untuk
Pontianak,
Semua
tindakan
indisipliner
perlu
bahwa:Terhadap pelanggaran 705, meskipun
mengikuti
prosedur
minimum,
aturan
sudah diberikan teguran secara tertulis, akan
komunikasi
tetapi tidak ada tindaklanjutnya dan belum
pegawai dan manajemen perlu memahami
ada
kebijakan
perusahaan
prosedur
secara
ketegasan
khususnya
Kota
melakukan
rendah
dalam menegakkan disiplin kerja pegawai
pegawai
terhadap
dari
pihak
mengenai
manajemen
pemberian
sanksi
dan
ukuran
capaian.Tiap
serta
mengikuti
penuh.Pegawai
yang
kepada pegawai yang tidak mengenakan
melanggar aturan diberi kesempatan untuk
seragam.
direksi
memperbaiki perilaku mereka.Para manajer
menyebabkan rendahnya kesadaran pegawai
perlu mengumpulkan sejumlah bukti untuk
untuk melaksanakan peraturan tersebut.
membenarkan tindakan indisipliner yang
Ada
Ketidaktegasan
tiga
implementor kesadaran
bentuk
terhadap
sikap/respon
kebijakan,
pelaksana,
yaitu
petunjuk/arahan
dilakukan oleh pegawai.Bukti ini harus secara hati-hati didokumentasikan sehingga tidak bisa untuk diperdebatkan.
pelaksana untuk merespon kebijakan kearah
Dalam rangka pelaksanaan implementasi
penerimaan atau penolakan, dan intensitas
peraturan Direktur Utama PDAM Kota
dari respon tersebut.Para pelaksana mungkin
Pontianak
memahami maksud dan tujuan kebijakan,
VI/PDAM/2005
namun seringkali mengalami kegagalan
hukuman disiplin pegawai, keseriusan sikap
dalam melaksanakan program secara tepat
implementor dirasakan sangat kurang. Hal
karena mereka menolak tujuan yang ada
tersebut dapat dilihat dari kurang tegasnya
didalamnya
sembunyi
sikap manajemen dalam pemberian sanksi,
mengalihkan dan menghindari implementasi
dan tidak adanya kejelasan data mengenai
program.Disamping
para
jenis pelanggaran yang dilakukan pegawai
pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam
dari atasan langsung pegawai (Kasi, Kabag),
mencapai sasaran program.
serta rendahnya dukungan direksi terhadap
sehingga
secara
itu
dukungan
Sebagaimana dikemukakan oleh Kasi Kepegawaian
PDAM
Kota
Pontianak,
Nomor: tentang
terhadap
pegawai
dalam pemberian sanksi, dan tidak adanya
menyebabkan
kejelasan data mengenai jenis pelanggaran
melakukan pemberian sanksi.
pegawai
dari
masih
yang
pelanggaran
dilakukan
disiplin
dan
usulan/rekomendasi penjatuhan hukuman
bahwa:Kurang tegasnya sikap manajemen
yang
146/KEP-
melakukan
rendah
manajemen
sulit
sehingga untuk
atasan
Wargo Toyetno Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Tanjungpura
7
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 2 Nomor 1, April 2013 http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id ; http://jurnalmhsfisipuntan.co.nr Dalam
pelaksanaan
implementasi
Pontianak. Jadi pemberian hukuman berupa
peraturan Direktur Utama PDAM Kota
pemotongan uang makan dan uang cuti
Pontianak
harus direvisi karena sudah tidak sesuai
Nomor:
VI/PDAM/2005 hukuman
146/KEP-
tentang
disiplin
disiplin
pegawai,
dan
ketentuan-
dengan kondisi yang ada.Disamping itu perlu
dibentuk
bagian
khusus
yang
ketentuan yang diatur dalam pedoman teknis
independen untuk menangani pengawasan
tersebut
interen untuk menindaklanjuti rekomendasi
tidak
sepenuhnya
terlaksana.
Disposisi implementor tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam kebijakan yang
yang disampaikan oleh BP2KP. Karakteristik
implementor
berupa
dijalankan. Jika dikaji kembali mengenai
komitmen tidak ditunjukkan implementor
pengetahuan dan pemahaman implementor,
dalam pelaksanaan implementasi, hal ini
pada
telah
ditunjukkan dengan tidak adanya komitmen
mengetahui substansi dari kebijakan yang
dari implementor dalam hal ketegasan sikap
dijalankan, namun ternyata hanya dengan
implementor terhadap pemberian sanksi
bekal
terhadap pelanggaran disiplin kerja yang
umumnya
implementor
pengetahuan
dan
pemahaman
mengenai kebijakan yang dijalankan tidak
dilakukan oleh pegawai.
cukup untuk membentuk sikap atau disposisi implementor yang baik.
Berkaitan dengan mekanisme atau SOP
Berkenaan dengan efektivitas pemberian hukuman disiplin berupa pemotongan uang makan, dikemukakan oleh pegawai PDAM Kota Pontianak, bahwa:Pemotongan uang makan yang diberlakukan bagi pegawai yang indisipliner tidak memberikan efek jera, karena jumlahnya kecil/tidak seberapa sehingga
pegawai
mengabaikannya.
Sebenarnya yang diinginkan oleh para pegawai adalah adanya tindakan tegas dari jajaran direksi kepada pegawai yang sudah jelas-jelas melakukan pelanggaran, supaya tidak menular kepada pegawai lainnya dan sikap maneajemen tidak pilih kasih dalam memberikan hukuman.
bahwa:
PDAM
Pemberian
disiplin, dikemukakan oleh Direktur Umum bidang keuangan dan kepegawaian PDAM Kota Pontianak, bahwa:Mekanisme dalam pelaksanaan pemberian hukuman disiplin, berupa teguran lisan, kewenangannya berada pada kepala seksi pada masing-masing unit kerja. Untuk pemberian hukuman sedang dan kewenangannya berada pada kepala bagian yang kemudian diteruskan kepada Direktur Umum bidang keuangan dan kepegawaian PDAM Kota Pontianak, untuk kemudian dirapatkan dengan BP2KP selaku badan pengawas yang ada di PDAM untuk kemudian diusulkan atau direkomendasikan
Lebih lanjut dikemukakan oleh Kasi Kepegawaian
dalam pelaksanaan pemberian hukuman
Kota
Pontianak,
hukuman
berupa
pemotongan uang makan tidak memberikan
kepada Direktur Utama untuk membuat keputuasan.
Karena baik Direktur Umum
bidang keuangan dan kepegawaian maupun BP2KP tidak mempunyai kewenangan untuk
efek jera kepada pegawai PDAM Kota Wargo Toyetno Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Tanjungpura
8
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 2 Nomor 1, April 2013 http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id ; http://jurnalmhsfisipuntan.co.nr membuat keputusan pemberian hukuman
yang
disiplin.
diserahi tugas memimpin dalam organisasi
Pada
umumnya,
koordinasi
yang
semakin
besar
diperlukan
untuk
melaksanakan kebijakan, semakin berkurang kemungkinan
keberhasilan
kebijakan.Fragmentasi
suatu
mengakibatkan
pandangan-pandangan yang sempit dari banyak lembaga birokrasi. Hal ini akan menimbulkan
konsekuensi
pokok
yang
merugikan bagi keberhasilan implementasi kebijakan.
disiplin kerja pegawai, dikemukakan oleh Direktur Umum bidang keuangan dan kepegawaian
PDAM
Kota
Pontianak,
bahwa:Pengawasan terhadap disiplin kerja pegawai, dilakukan oleh masing-masing bagian yang ada di PDAM Kota Pontianak. PDAM
mempunyai
TIM
Kota
Pontianak
pengawas,
tetapi
pengawasan langsung tetap berada pada atasan langsung pegawai.
menerapkan perilaku kepemimpinan yang efektif sesuai dengan situasi dan kondisi organisasi dimana ia memimpin. Perilaku kepemimpinan
merupakan
sikap
mendorong
dalam dan
mempengaruhi para pegawai agar bekerja dengan tekun, rajin, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku menuju pencapaian tujuan
orang-orang
yang
yang bersangkutan. PENUTUP Bertitik tolak dari hasil penelitian yang telah
dikemukakan
sebelumnya,
dan
maka
diuraikan
dapat
diambil
kesimpulan sebagai berikut : Komunikasi dalam bentuk sosialisasi mengenai peraturan Direktur Utama PDAM Kota Pontianak Nomor: 146/KEP-VI/PDAM
organisasi.Demikian
pemahaman pegawai terhadap peraturan tersebut rendah, hal ini terlihat dari masih terjadinya
pentingnya
peran kepemimpinan dalam usaha mencapai tujuan suatu organisasi, sehingga dapat dikatakan bahwa sukses atau kegagalan yang dialami suatu organisasi sebagian besar
pelanggaran
disiplin
yang
dilakukan oleh pegawai, misalnya datang kekantor terlambat, tidak absen, tidak masuk kantor lebih dari seminggu berturut-turut. Penegakan penerapan disiplin
peraturan sanksi
disiplin
terhadap
belum
terutama
pelanggaran
dilaksanakan
secara
konsisten, artinya tidakada ketegasan dari pihak
Salah satu kemampuan pemimpin adalah
menggerakan,
oleh
kurang berjalan dengan baik, sehingga
Mengenai sistem pengawasan terhadap
Meskipun
dimiliki
manajemen
dalam
pemberlakuan
sanksi terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai. Untuk
itu
agar
komunikasi
dalam
penegakan disiplin kerja pegawai PDAM Tirta Kathulistiwa Kota Pontianak dapat dipahami oleh seluruh pegawai, hendaknya peraturan Direktur Utama PDAM Kota Pontianak
Nomor:
VI/PDAM/2005
tentang
146/KEPdisiplin
dan
hukuman disiplin pegawai, disosialisasikan secara
rutin
dan
implementor
harus
menjelaskan secara rinci peraturan-peraturan yang
sering
dilanggar,
berikut
konsekwensinya dan diinformasikan kepada
ditentukan oleh kualitas kepemimimpinan Wargo Toyetno Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Tanjungpura
9
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 2 Nomor 1, April 2013 http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id ; http://jurnalmhsfisipuntan.co.nr pegawai melalui diskusi aktif baik secara
disiplin
formal maupun informal.
artinya pemberian sanksi terhadap pegawai
Selanjutnya
tidak
adanya
kejelasan
yang
dilaksanakan
melakukan
secara
tindakan
konsisten,
indisipliner
kewenangan dalam pemberian hukuman
diberlakukan dalam cara yang sama, tidak
kepada pegawai yang melanggar disiplin
membeda-bedakan dan diberikan sesuai
kerja.
dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan
Tidak
kewenangan kebijakan,
tidak dalam
adanya
kejelasan
pelaksanaan
menyebabkan
suatu
implementor
mengalami kesulitan dalam memberikan sanksi kepada pegawai karena keputusan akhir berada pada direktur umum PDAM kota
Pontianak.
oleh pegawai.
Tanggungjawab
untuk
REFERENSI Dunn, William, N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Edisi Kedua, Yogyakarta : Gajah Mada University Press,
menegakkan disiplin kerja pegawai di PDAM
Kota
masing-masing
Pontianak, kepala
berada
bagian.
pada Seperti
pemberian teguran lisan, pembinaan dan pengawasannya
dilakukan
oleh
kepala
bagian pada masing-masing bagian. Akan tetapi sanksi yang diberikan tidak konsisten, sehingga peraturan direktur umum tersebut tidak
mempunyai
pengaruh
terhadap
peningkatan disiplin pegawai PDAM. Untuk itu penegakan peraturan disiplin memerlukan
konsistensi
pelaksanaannya. penerapan
sanksi
Untuk
itu
terhadap
dalam hendaknya pelanggaran
Moleong, Lexy J. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. Tacjan, H. 2008. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung : Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Bekerjasama Dengan Puslit KP2W Lembaga Penelitian Unpad. Widodo, Joko. 2008. Analisis Kebijakan Publik, Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang : Bayumedia. Peraturan Direktur Utama PDAM Kota Pontianak Nomor: 146/KEPVI/PDAM/2005 Tanggal 26 Juni 2005 BAB VII tentang disiplin dan hukuman disiplin pegawai
Wargo Toyetno Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Tanjungpura
10
