DISERTASI SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM RANGKA MENANGGULANGI PENYALAH GUNA NARKOTIKA

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DISERTASI SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM RANGKA MENANGGULANGI PENYALAH GUNA NARKOTIKA

OLEH MOHAMAD DOFIR 031217017339

PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA 2015

DISERTASI

SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM...

MOHAMAD DOFIR


LEMBARPENGESAIIAN

SISTEM PERAI}ILAII PIDAI\IA DALAM RANGKA MENATIGGULA}IGI PEI\TYALAII GT]NA NARKOTIKA

MOHAMAD DOf,'IR hrIM. 031217017339

PROMOTOR

Prof. Dn Muc.hammadZaidun. SJI..lVlSi.

ItrP. 19520529t97 4t2t00l KO PROMOTOR

Prof. Dr. DidikEndro Purwoleksono.SJL.MiL FrrP.1962032s198601 1001

Mengetahui Ketua Program Studi Doktor llmu llukum Fakultas Hukum Univenitas Airlangga

Prof, Dr. DidikEndro Purwoleksono"S"IL, l}{.IL NrP. 1962032519E6011001

DISERTASI


MOHAMAD DOFIR


UCAPAN TERIMA KASIH Puji Syukur patut penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkah, rahmat dan hidayahNya, penulis dapat menyusun dan menyelesaikan disertasi berjudul “SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM RANGKA MENANGGULANGI PENYALAH GUNA NARKOTIKA” sebagai syarat untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya ini. Penyalahgunaan narkotika saat ini telah menempatkan Indonesia dalam keadaaan bahaya yang mengancam generasi muda dan stabilitas ekonomi, politik dan keamanan negara Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkotika akan tetapi belum mampu untuk menekan atau mengurangi penyalahgunaan narkotika. Adanya kebijakan hukum dalam menempatkan penyalah guna narkotika sebagai pelaku tindak pidana tidak disertai dengan upaya untuk memulihkan penyalah guna narkotika yang sekaligus menjadi korban dalam tindak pidananya. Penulisan disertasi ini bertujuan untuk mencari landasan filosofi pengaturan rehabilitasi bagi penyalah guna narkotika dengan pendekatan viktimologi yang tetap mendukung adanya kriminalisasi serta menemukan sistem peradilan pidana yang tepat bagi penyalah guna narkotika. Penulis sepenuhnya menyadari disertasi ini hanya dapat diselesaikan berkat Tuhan Yang Maha Kuasa serta bimbingan dan arahan dari Tim Promotor dan Tim Penguji, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada

DISERTASI


MOHAMAD DOFIR


semua pihak yang telah membantu. Ucapan terima kasih pertama-tama saya haturkan kepada Tim Promotor yang sangat terpelajar dan saya hormati: 1. Prof. Dr. Muhammad Zaidun, S.H., M..Si., sebagai Promotor, yang dengan sikap arif dan bijaksana, sabar dan santun namun tegas telah banyak memberika arahan, bimbingan, dukungan literatur dan dorongan kepada saya untuk menyelesaikan disertasi ini. 2. Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H., sebagai Ko Promotor, dengan sikap arif dan bijaksana, sabar dan santun namun tegas telah banyak memberika arahan, bimbingan, dukungan literatur dan dorongan kepada saya untuk menyelesaikan disertasi ini 3. Tim Penguji dalam ujian kelayakan yang sangat terpelajar dan saya hormati, yang telah memberikan koreksi, saran dan evaluasi yang tajam dan sangat berharga untuk penyempurnaan disertasi ini, yaitu Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H., M.S., Prof. Dr. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H. dan Dr. Sarwirini, S.H., M.S. 4. Rektor Universitas Airlangga Prof. Dr. Moh. Nasih, S.E., M,T., Ak., CMA., beserta jajarannya; 5. Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Prof. Dr. Muhammad Zaidun, S.H., M,Si., beserta jajarannya;

DISERTASI


MOHAMAD DOFIR


6. Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H. beserta jajarannya; 7. Bapak Drs. H. Muhammad Prasetyo, S.H, M.H,

selaku Jaksa Agung

Republik Indonesia. 8. Kepada seluruh rekan seperjuangan peserta Program Doktor llmu Hukum angakatan 2012 Universitas Airlangga Di samping itu, secara khusus penulis sampaikan terima kasih tak terhingga kepada kedua orang tua saya yang telah mendidik, mengajari dengan sabar, memberikan kasih sayang, dukungan dan doa yang tulus serta istri tercinta dan anak-anak saya, yang telah dengan penuh cinta dan pengertian, memberikan doa dan dukungan tiada henti dalam menyelesaikan studi. Akhirnya, semoga disertasi ini dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi banyak pihak demi kemaslahatan bersama. Dan semoga Allah SWT membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu menyelesaikan disertasi ini.

Hormat saya,

Penulis

DISERTASI


MOHAMAD DOFIR


RINGKASAN SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM RANGKA MENANGGULANGI PENYALAH GUNA NARKOTIKA Tindak pidana narkotika khususnya tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu tindak pidana yang mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat Indonesia. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam perkembangannya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Narkotika yang sangat bermanfaat bagi kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi disatu sisi juga dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar apabila penggunaanya tidak dilakukan berdasarkan pengawasan yang ketat. Perkembangan ilmu pengetahuan dalam prakteknya justru membawa peredaran dan penyalahgunaan narkotika ke tahap atau tingkat yang lebih tinggi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mempermudah peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika akan tetapi mempersulit proses penegakan hukum untuk mencegah dan memberantas tindak pidana narkotika. Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika yang semakin sulit untuk dicegah maupun diberantas dikarenakan adanya kekeliruan maupun kesalahan dalam kebijakan hukum yang diterapkan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana narkotika khususnya mengenai kebijakan sanksi bagi penyalah guna narkotika. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dalam hukum positif maupun prakteknya masih cenderung untuk menempatkan penyalah guna narkotika hanya sebagai pelaku tindak pidana penyalah guna narkotika.

DISERTASI


MOHAMAD DOFIR


Pandangan demikian jelas keliru karena penyalah guna merupakan korban atas perbuatan yang dilakukannya sendiri. Adanya kekeliruan tersebut memang tidak dapat disalahkan kepada aparat penegak hukum karena dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menggunakan 3 (tiga) istilah yang berbeda sehingga menimbulkan kesalahan penafsiran. Adapun ketiga istilah yang digunakan dalam undangundang tersebut adalah pecandu narkotika, penyalah guna narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika. Dalam undang-undang yang berkaitan, yang diwajibkan

untuk

menjalani

rehabilitasi

hanya

pecandu

dan

korban

penyalahgunaan narkotika. Hal inilah yang menjadi kekeliruan karena pada dasarnya pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika merupakan bagian dari penyalah guna narkotika. Di samping permasalahan tersebut, terhadap penyalah guna narkotika masih sering dijumpai adanya penghukuman berupa pidana penjara bagi penyalah guna narkotika. Pidana penjara bagi penyalah guna narkotika jelas merupakan sebuah kekeliruan karena pidana penjara tidak akan memperbaiki penyalah guna narkotika. Penyalah guna mengalami ketergantungan akibat penggunaan narkotika tersebut sehingga solusi atau jalan keluar yang terbaik sebagai penghukuman bagi penyalah guna narkotika adalah rehabilitasi. Bahwa memang dalam beberapa putusan hakim maupun aturan kebijakan sudah mengedepankan rehabilitasi akan tetapi tidak memberikan jaminan penyalah guna narkotika akan direhabilitasi. Selain itu, proses penjatuhan sanksi rehabilitasi terhadap penyalah guna narkotika juga masih berlarut-larut sehingga

DISERTASI


MOHAMAD DOFIR


dibutuhkan suatu terobosan baru dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dengan menggunakan gabungan pendekatan keadilan restoratif dan plea bargaining. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka ada 2 (dua) isu hukum yang akan dibahas dalam penelitian ini yakni :

1. Landasan filosofi pengaturan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika. 2. Penerapan rehabilitasi dalam sistem peradilan pidana pada penyalah guna narkotika.

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah Untuk menemukan dan menganalisis ratio legis pengaturan rehabilitasi bagi penyalah guna narkotika serta Untuk menemukan dan menganalisasis asas-asas hukum baru dalam sistem peradilan pidana khususnya pada penyalah guna narkotika. Sedangkan manfaat penelitian ini adalah untuk pengembangan ilmu hukum khususnya berkaitan dengan konsep rehabilitasi dan sistem peradilan pidana dalam tindak pidana narkotika, memberikan pemahaman baru mengenai urgensi penerapan rehabilitasi terhadap pengguna narkotika dalam praktik penegakan hukum guna mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika dan memberikan masukan dalam penegakan hukum pidana terhadap penyelah guna narkotika melalui sistem peradilan pidana dengan pendekatan keadilan restoratif dan plea bargaining.

Tipe penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan undang-undang (statute approach),

DISERTASI


MOHAMAD DOFIR


Pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

Berdasarkan metode penilitian tersebut dan setelah dilakukan penelitian maka ditemukan kesimpulan sebagai berikut :

1) Filosofi pengaturan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika didasarkan pada 2 (dua) hal yaitu penyalah guna narkotika merupakan pelaku sekaligus korban penyalahgunaan narkotika dan penyalahguna narkotika mengalami ketergantungan sehingga harus menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi juga sejalan dengan pembentukan UU Narkotika yakni mencegah penyalahgunaan narkotika dan memberantas peredaran gelap narkotika. Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial akan membebaskan

atau

menyembuhkan

penyalah

guna

dari

ketergantungannya sehingga mengurangi permintaan narkotika yang akan berdampak langsung kepada penurunan peredaran gelap narkotika. 2) Penerapan rehabilitasi dalam sistem peradilan pidana harus dilakukan pembaharuan hukumnya. Pemberian sanksi rehabilitasi tidak lagi ditentukan melalui proses persidangan yang sangat lama sehingga dapat menghambat proses rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial penyalah guna narkotika. Penerapan rehabilitasi terhadap penyalah guna narkotika sebagai bentuk pemidanaan dilakukan dengan gabungan pendekatan keadilan

restoratif

dan

plea

bargaining.

Adapun

karakteristik

penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan gabungan

DISERTASI


MOHAMAD DOFIR


pendekatan keadilan restoratif dan plea bargaining adalah Penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika dilakukan melalui negosiasi antara Penuntut Umum dengan Penyalah guna maupun Penasihat Hukumnya, Proses penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika dilakukan dengan cepat, Hakim merupakan wasit atau penengah diantara kedua belah pihak yang harus berperan aktif selama negosiasi, Hakim mengeluarkan penetapan mengenai jangka waktu pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, Dalam hal tidak ada kata sepakat mengenai jangka waktu pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial maka Hakim dapat menetapkan jangka waktu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial secara sepihak. Penetapan secara sepihak ini semata-mata untuk kepentingan penyembuhan dan perawatan dari penyalah guna narkotika.

Sedangkan saran yang dikemukan dalam penelitian ini adalah :

1. Perlu dilakukan perubahan terhadap pengaturan sanksi bagi penyalah guna narkotika dengan pendekatan rehabilitasi. Pengaturan sanksi dalam UU Narkotika yang berlaku saat ini belum mampu untuk memberikan rasa keadilan bagi penyalah guna narkotika karena hanya memposisikan diri sebagai pelaku tindak pidana sedangkan penyalah guna narkotika sebagai korban penyalahgunaan narkotika tidak dipertimbangkan. Pengaturan sanksi dalam UU Narkotika yang demikian dilatarbelakangi adanya pembedaan pecandu narkotika, penyalah guna narkotika dan

DISERTASI


MOHAMAD DOFIR


korban penyalahgunaan narkotika. Perumusan pasal beberapa istilah dalam UU Narkotika tersebut justru menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga harus dirubah dengan menggunakan istilah penyalah guna dan korban peyalahgunaan narkotika. Korban penyalahgunaan narkotika adalah setiap orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. 2. Para pembentuk peraturan perundang-undangan harus melakukan pembaharuan hukum dalam tataran hukum positif untuk menjamin pelaksanaan proses pemidanaan yang memihak kepada penyalah guna narkotika. Sistem peradilan pidana yang memihak kepada penyalah guna narkotika adalah sistem peradilan dengan gabungan pendekatan keadilan restoratif dan plea bargaining. Perubahan peraturan perundang-undangan tersebut perlu dan harus dilakukan untuk mempositifkan penerapan sistem peradilan pidana tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut karena dalam sistem hukum Indonesia mengharuskan tindakan aparat penegak hukum didasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan.

DISERTASI


MOHAMAD DOFIR


SUMMARY CRIMINAL JUSTICE SYSTEM IN THE CONTEXT TACKLING NARCOTICS ABUSERS Narcotic crime, especially the crime of narcotics abuse is one crime that got serious attention from the government, law enforcement officials and Indonesian people. Criminal act of abuse of narcotics in development is increasing from year to year. Narcotics are very beneficial to the interests of the health and development of science and technology, however narcotics can also cause huge losses and bad impacts when it doesn’t use based on strict supervision. The development of science brings the distribution of narcotics to a stage or a higher level. It gives facilitation for the trafficking and narcotics abuse to get easier. However, it brings more difficulties for the process of law enforcement to prevent and exterminate narcotic crime. Trafficking and abuse of narcotics is becoming increasingly difficult to be prevented or exterminated due to a mistake or an error in the legal policies that are applied to prevent and exterminate narcotic crime, especially concerning punishments policy for abusers of narcotics. In accordance with the legislation in force both in the positive law and practice still tend to put narcotics abusers as criminals only abusers of narcotics. That opinion is clearly erroneous because the abusers were victims of the act of doing on their own. The existence of such a mistake can not be blamed for law enforcement officers because of the Law No. 35 Year 2009 on Narcotics use three (3) different terms, causing misinterpretation. As for the three terms used in the legislation is a

DISERTASI


MOHAMAD DOFIR


narcotics addict, narcotics abusers and victims of narcotics abuse. According to the law, those who are required to be rehabilitated just addicts and victims of narcotics abuse. The mistake can be occured because basically addicts and victims of narcotics abuse is part of the abusers of narcotics. In addition to these problems, to abusers of narcotics is often found in the form of a judgment of imprisonment for narcotics abusers. Imprisonment for narcotics abusers is clearly a mistake because it will not improve the imprisonment of narcotics abusers. Abusers are addicted as a result of narcotics use so that the solution or the best way out as punishment for abusers of narcotics is rehabilitation. That opinion is clearly erroneous because addicts and the victims of narcotics abuse are part of narcotic abuse. In addition, the process of rehabilitation punishment against abusers of narcotics is still protracted and so we need a new breakthrough in the criminal justice system in Indonesia by using a combined approach of restorative justice and plea bargaining. Based on this background, then there are two (2) legal issues that will be discussed in this study are: 1) The cornerstone of the philosophy of rehabilitation arrangements for abusers of narcotics. 2) Application of the process of rehabilitation in criminal justice system on narcotics abusers The benefits of this research is developing the law system specifically, relating to

DISERTASI

the concept of rehabilitation and the criminal justice system in


MOHAMAD DOFIR


narcotic crime, providing a new understanding of the urgency of implementing rehabilitation of drug users in the practice of law enforcement to prevent and exterminate drug abuse and giving some suggestions in criminal law enforcement against narcotic abusers through the criminal justice system with restorative justice approach and plea bargaining. Type of legal research that is used in this dissertation is a normative legal research. Case approach that is used in this research is the approach to the law (statute approach), case approach and conceptual approach. Based on the research method, we found the following conclusions: 1) The philosophy of rehabilitation arrangements for abusers of narcotics is based on two (2) things that abusers of narcotics is the perpetrator and victim of narcotics abuse and narcotics abusers are addicted and should have medical rehabilitation and social rehabilitation. Rehabilitation is also in line with the establishment of the Narcotics Act to prevent narcotics abuse and exterminate illegal trafficking. Medical rehabilitation and social rehabilitation will liberate abusers of dependency, thereby reducing the demand for narcotics that will have a direct impact to the decrease in illegal trafficking. 2) Implementation of rehabilitation in the criminal justice system should be reformed. Sanctions rehabilitation is no longer determined through a very long court process so as to hinder the process of medical rehabilitation and social rehabilitation of narcotics abusers. Implementation of rehabilitation of narcotics abusers as a form of punishment is done by a

DISERTASI


MOHAMAD DOFIR


combined approach of restorative justice and plea bargaining. As for the characteristics of the crime of abuse of narcotic settlement with the combined approach of restorative justice and plea bargaining is the completion of criminal cases narcotics abuse carried out through negotiations between the Public Prosecutor with the abusers and their Legal Counsel, process handling criminal cases of abuse of narcotic done quickly, Judge is the referee or mediator between the two sides which must play an active role during the negotiations, the judge issued a determination regarding the exercise period medical rehabilitation and social rehabilitation, in case no agreement on the exercise period medical rehabilitation and social rehabilitation, the judge may set a time period medical

rehabilitation

and

rehabilitation

Social

unilaterally.

Determination unilaterally solely in the interests of healing and the treatment of narcotics abusers. While suggestions that have been given in this study are: 1) It is necessary to amend the setting penalties for abusers of narcotics with the approach of rehabilitation. The setting of sanctions in the current Narcotics Law has not been able to provide a sense of justice for narcotics abusers because only positioning themselves as criminals while victims of abusers of narcotics as narcotics abuse are not considered. The setting of sanctions in such a Narcotics Act backdrop distinction narcotics addicts, narcotics abusers and victims of narcotics abuse. Formulation chapter some terms in the Narcotics Act would lead to legal uncertainty and

DISERTASI


MOHAMAD DOFIR


should be changed by using the term abusers and victims of narcotics abuse. Victims of narcotics abuse is any person who uses narcotics without rights or against the law. 2) The forming of legislation should have law reform at the level of positive law to ensure the implementation of the process of criminal prosecution in favor of the abusers of narcotics. The criminal justice system in favor of the narcotics abusers are the justice system with the combined approach of restorative justice and plea bargaining. Reformation of legislation are necessary and should be done to give positive impacts of the implementation of the criminal justice system for criminal acts such as narcotics abuse within the Indonesian legal system requires law enforcement action based on the rule of law.

DISERTASI


MOHAMAD DOFIR


ABSTRACT CRIMINAL JUSTICE SYSTEM IN THE CONTEXT TACKLING NARCOTICS ABUSERS This research is titled " Criminal Justice System in the Context Tackling Narcotics Abusers". The purpose of this research is to find and analyze the ratio legis of rehabilitation arrangements for narcotics abusers as well as to find and analyze new legal principles of criminal justice system, especially for narcotics abusers. While the advantages of this research is for developing the law system specifically, relating to the concept of rehabilitation and the criminal justice system in narcotic crime, providing a new understanding of the urgency of implementing rehabilitation of drug users in the practice of law enforcement to prevent and exterminate drug abuse and give some suggestions in criminal law enforcement against narcotic abusers through the criminal justice system with restorative justice approach and plea bargaining. Type of legal research that is used in this dissertation is a normative legal research. Case approach that is used in this research is the approach to the law (statute approach), case approach and conceptual approach. The conclusions of this research is the philosophy of rehabilitation arrangements for the narcotics abusers are based on two (2) things that narcotics abuser is the perpetrator and victim of drug abuse and drug abusers are addicted and should have been rehabilitated and having social rehabilitation and the application of rehabilitation of drug abusers as forms of punishment carried out by a combined approach of restorative justice and plea bargaining. The suggestions that can be given by writing this research are the urgency to reform the punishments for narcotics abusers using rehabilitation approach and legal drafter should reform some regulations at the level of positive law to ensure the implementation of the process of criminal prosecution in favor of the narcotics abusers.

Keywords : abusers, narcotics, rehabilitation, restorative justice, plea bargaining

DISERTASI


MOHAMAD DOFIR


DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana; Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 127); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209); Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5062); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5332); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3258); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5211); Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2415/MENKES/PER/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 825); Peraturan Menteri Sosial Nomor 03 Tahun 2012 tentang Standar Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya; Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;

DISERTASI


MOHAMAD DOFIR


Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi; Peraturan Bersama Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Kepala BNN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 465)

DISERTASI


MOHAMAD DOFIR


DAFTAR PUTUSAN Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 35/Pid/2012/PT. TK Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 92/Pid.Sus/2013/PN.Spt. Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 28/Pid.Sus /2015/PN.Krg

DISERTASI


MOHAMAD DOFIR


DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL LEMBAR PENGESAHAN………………………………………………………i UCAPAN TERIMA KASIH……………………………………………….……ii RINGKASAN…………………………………………………………………….v SUMMARY……………………………………………………………………...xi ABSTRACT ……………………………………………………………………xvi DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN……………………………………..xvii DAFTAR PUTUSAN………………………………………………………......xix DAFTAR ISI…………………………………………………………………….xx BAB I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Masalah ......................................................................1 2. Rumusan Masalah ................................................................................17 3. Orisinalitas ..........................................................................................17 4. Tujuan Penelitian ………....................................................................21 5. Manfaat Penelitian ……......................................................................21 6. Kerangka Pemikiran ……....................................................................21 7. Metode Penelitian ................................................................................49 8. Sistematika Penulisan …......................................................................57 BAB II FILOSOFI PENGATURAN REHABILITASI DALAM UNDANGUNDANG NARKOTIKA BAGI PENYALAH GUNA NARKOTIKA 1. Pengaturan Narkotika ……………………………………………….59

DISERTASI


MOHAMAD DOFIR


2. Akibat

Hukum

Berlakunya

UU

Narkotika

Terhadap

UU

Psikotropika………………………………………………………...103 3. Tindak Pidana Narkotika Yang Berkaitan Dengan Penyalahgunaan Narkotika……………………………………………………...……111 4. Filosofi Pengaturan Rehabilitasi Bagi Penyalah Guna Narkotika…121 BAB III PENERAPAN REHABILITASI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA PADA PENYALAH GUNA NARKOTIKA 1. Pertanggungjawaban Pidana dalam UU Narkotika………………...141 2. Proses Pemidanaan Pada Penyalah Guna Narkotika dalam KUHAP dan UU Narkotika …………………………………………….…...153 3. Karakteristik

Sistem

Peradilan

Yang

Menggunakan

plea

bargaining………………………………………………………….166 4. Penerapan Rehabilitasi dalam Sistem Peradilan Pidana (Khusus Penyalah Guna Narkotika) Prespektif Keadilan Restoratif…...…....173 5. Ratio

Decidendi

Dalam

Beberapa

Putusan

Pemidanaan

dan

Rehabilitasi Penyalah Guna Narkotika…………………………….198 BAB IV PENUTUP 1. Kesimpulan ……………………………..……………………………...218 2. Saran ……………………………………………………………………220 DAFTAR BACAAN

DISERTASI


MOHAMAD DOFIR

DISERTASI SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM RANGKA MENANGGULANGI PENYALAH GUNA NARKOTIKA

Recommend Documents