216
IX.
9.1
DISAIN MODEL DINAMIK PENGELOLAAN PARIWISATA DI KAWASAN PUNCAK
Sintesis Analisis Pariwisata Kawasan Puncak Pada bab ini dilakukan sintesis dari keseluruhan alat analisis yang sudah
diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Kompilasi alat analisis beserta hasil dan penjelasan lainnya dicantumkan pada tabel 80 berikut ini. Tabel 80. Keterkaitan tujuan, alat analisis dan hasil analisis dengan rumusan black box No.
TUJUAN
ALAT ANALISIS
HASIL ANALISIS
• Wisatawan bersedia mengeluarkan INPUT : biaya yang lebih tinggi terhadap lokasi- • Laju pertumbuhan lokasi obyek wisata yang terpelihara ekonomi dan mampu memberikan pelayanan • Aktivitas penertiban wisata yang baik. • Tarif wisata • Pariwisata di Kawasan Puncak memiliki • Jml penduduk daya saing yang cukup tetapi bila • Kapasitas jalan dibandingkan dengan Lembang Kabupaten Bandung Barat yang OUTPUT : memiliki karakteristik alam yang hampir • Meningkatnya daya sama, posisi tingkat daya saing saing Puncak Kawasan Puncak masih berada • Meningkatnya dibawah Lembang. Pendapatan masyarakat • Peningkatan PAD • Peningkatan kamtibmas • Meningkatnya kualitas lingkungan • Lalu lintas lancar
1
Mengukur travel cost methode daya saing (TCM) kegiatan pariwisata di indeks daya Kawasan saing Puncak Pariwisata
2
Menghasilkan analisis daya analisis daya dukung (PCC, dukung obyek RCC, ECC) wisata di Kawasan Puncak.
Berdasarkan perhitungan daya dukung sebenarnya (real carrying capacity) kondisi ke-7 obyek tujuan wisata (OTW) yang diamati masih memadai untuk menampung jumlah kunjungan wisatawan saat ini. Namun setelah mempertimbangkan aspek manajemen yang dilakukan pihak pengelola OTW, maka kemampuan daya dukung OTW menjadi lebih rendah. Dari tujuh OTW yang diamati, obyek agrowisata Gn Mas dan Curug Cilember kondisi daya dukung efektifnya (ECC) sudah terlampaui.
Menghasilkan kajian kondisi kelembagaan pengelolaan pariwisata di Kawasan Puncak.
• Tujuan pengelolaan pariwisata di Kawasan Puncak adalah terwujudnya pengelolaan pariwisata puncak yang terpadu, terintegrasi dan berkelanjutan.
3
ISM
RUMUSAN BLACK BOX
• Lembaga yang berperan sebagai faktor kunci dalam pengelolaan pariwisata di Kawasan Puncak adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
INPUT : • Kualitas SDM • Kapasitas infrastruktur • Jml wisatawan • Luas areal obyek wisata • Anggaran pemeliharaan lingkungan OUTPUT : Meningkatnya daya dukung pariwisata INPUT : • • • • •
Peran Lembaga Anggaran Regulasi Kualitas SDM Sarana dan prasarana
217
No.
TUJUAN
ALAT ANALISIS
RUMUSAN BLACK BOX
HASIL ANALISIS
(Disbudpar). serta • Peran masyarakat • Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan kawasan Puncak adalah • Kerjasama lintas sektoral tidak adanya manajemen yang terintegrasi serta belum adanya Standar OUTPUT: Operasional Prosedur dalam • Pengelolaan pengelolaan pariwisata di Kawasan pariwisata puncak Puncak. yang terintegrasi • Untuk mengatasi kendala serta mencapai tujuan yang diharapkan, maka program prioritasnya adalah membentuk institusi/forum khusus, evaluasi kebijakan/peraturan dan integrasi regulasi. 4
Menghasilkan Analisis RAPanalisis tourism (MDS) tingkat keberlanjutan kegiatan pariwisata di Kawasan Puncak.
Secara umum kondisi Pariwisata di Kawasan Puncak memiliki status tidak berkelanjutan, terutama pada dimensi hukum kelembagaan, ekologi, sosial budaya dan sarana prasarana. Atributatribut sensitif yang muncul dalam analisis ini dijadikan masukan/input dalam sistem.
INPUT: • • • •
Jumlah penduduk Kelembagaan Kebijakan/regulasi Jumlah akomodasi wisata • Kapasitas jalan • Timbulan sampah • Pelayanan air bersih OUTPUT: • Perluasan lapangan kerja • Lalu lintas lancar • Pariwisata yang berkelanjutan
5
Menghasilkan analisis kebijakan pemanfaatan ruang dan perizinan pariwisata di Kawasan Puncak.
content analysis (Analisis Isi)
-
-
Kawasan Puncak dalam PP dan Perpres dinyatakan sebagai kawasan strategis nasional, dalam Perda Provinsi dinyatakan sebagai Kawasan Strategis Provinsi begitu pula dalam Perda Kab.Bogor dinyatakan sbg KS kabupaten, namun arahannya masih bersifat makro dan tidak ditindaklanjuti dengan rencana detail yang lebih operasional. Amanat mengenai kelembagaan dan koordinasi jabodetabekpunjur tidak diatur kembali dalam RTRW Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten.
INPUT: • Kebijakan/regulasi • Kerjasama lintas sektoral • Kelembagaan OUTPUT : Tersusunnya RDTR Kawasan Puncak • Meningkatnya kualitas lingkungan
Hasil analisis pada tabel diatas merupakan data dan informasi yang sangat berguna sebagai variabel input dan output yang diperhitungkan dalam black box sebagai suatu sistem. Dijelaskan bahwa untuk memperbaiki output nilai indeks daya saing pariwisata Kawasan Puncak, maka 8 (delapan) indikator pembentuk daya saing
menjadi input yang dikendalikan dalam sistem
218
pengelolaan pariwisata Puncak. Input tersebut antara lain belanja wisatawan yang dinyatakan dengan tarif wisata, jumlah penduduk, jumlah wisatawan, kapasitas jalan dan Kualitas SDM. Berdasarkan hasil analisis daya dukung wisata didapatkan fakta bahwa walaupun secara umum kapasitas daya dukung di tempat-tempat obyek wisata masih memadai, namun dalam jangka waktu kedepan, kapasitas ini sudah tidak memadai lagi, bahkan saat ini untuk obyek wisata Gunung Mas dan Curug Cilember
sudah
melampaui
daya
dukung
efektifnya.
Harapan
untuk
meningkatkan daya dukung wisata di tempat-tempat obyek wisata harus dilakukan dengan mengendalikan variabel input antara lain jumlah wisatawan, luas areal obyek wisata, kualitas SDM, anggaran pemeliharaan lingkungan dan kapasitas infrastruktur. Kondisi iklim berupa curah hujan menjadi faktor pembatas daya dukung wisata, namun dalam sistem ini variabel curah hujan dikategorikan sebagai input lingkungan diluar sistem. Kelembagaan selalu menjadi isu penting dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan. Kejadian kerusakan alam dan degradasi lingkungan seringkali terjadi karena konflik kepentingan antar lembaga, tumpang tindih kewenangan, koordinasi yang tidak berjalan dan komitmen yang lemah. Melalui alat analisis ISM (Interpretive Structural Modelling) dihasilkan kelembagaan, kendala, tujuan
strukturisasi
dan aktivitas/program yang diperlukan dalam
pengelolaan pariwisata di Kawasan Puncak. Elemen tujuan yang menjadi faktor kunci
yaitu
terwujudnya
pengelolaan
pariwisata Puncak
yang
terpadu,
terintegrasi dan berkelanjutan; terlaksananya pengelolaan pariwisata di kawasan puncak yang efisien dan efektif dan terlaksananya penegakan hukum secara tegas dan jelas. Output yang dikehendaki dalam black box merupakan manifestasi dari elemen tujuan yang diinginkan sekaligus penyelesaian atau solusi atas kendala yang dihadapi. Berdasarkan faktor kunci elemen tujuan serta elemen kendala
maka
variabel outputnya adalah terwujudnya pengelolaan pariwisata yang terintegrasi. Variabel input yang dimasukan dalam sistem diperoleh dari elemen program dan elemen lembaga antara lain; peningkatan peran lembaga, ketersediaan anggaran, penyusunan regulasi, peningkatan kualitas SDM, penyediaan sarana dan prasarana, sektoral.
peningkatan peran serta masyarakat serta kerjasama lintas
219
Konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan adalah pengelolaan seluruh sumberdaya sedemikian rupa hingga kita dapat memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, estetika dan ekologi. Output yang diharapkan dari aktivitas pariwisata pada dasarnya adalah pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan artinya tidak terjadinya degradasi sumberdaya alam dan lingkungan, ditandai dengan empat kondisi yaitu: (1) anggota masyarakat harus berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pembangunan pariwisata; (2) pendidikan bagi tuan rumah, pelaku industri dan wisatawan; (3) kualitas habitat kehidupan liar, penggunaan energi dan iklim mikro harus dimengerti dan didukung; (4) investasi pada bentuk–bentuk transportasi alternatif (Yaman dan Mohd 2004). Status keberlanjutan pariwisata di Kawasan Puncak berdasarkan analisis Rap-tourism Multi Dimensional Scaling (MDS) menunjukkan nilai indeks keberlanjutan sebesar 34,74 yang berarti status Kawasan Puncak untuk pengembangan pariwisata adalah tidak berkelanjutan. Status tidak berkelanjutan tersebut dicerminkan oleh nilai indeks keberlanjutan pada setiap dimensi yaitu untuk dimensi hukum dan kelembagaan sebesar 31,86 dengan status tidak berkelanjutan, dimensi ekologi sebesar 31,38 dengan status tidak berkelanjutan, dimensi ekonomi sebesar 67,87 dengan status berkelanjutan, dimensi sosial budaya sebesar 32,43 dengan status tidak berkelanjutan dan dimensi sarana prasarana sebesar 27,73 dengan status tidak berkelanjutan. Untuk mencapai status berkelanjutan, maka kinerja pariwisata di Kawasan Puncak harus dibenahi dari berbagai dimensi dengan cara menentukan atribut-atribut yang paling sensitif untuk dijadikan variabel input dalam sistem pengelolaan pariwisata di Kawasan Puncak. Variabel input diantaranya adalah kelembagaan, pertumbuhan penduduk, kesempatan kerja, kebijakan/regulasi, kapasitas jalan, cakupan pelayanan air bersih dan timbulan sampah. 9.2
Penyusunan Black Box (Kotak Gelap) Secara garis besar ada enam kelompok variabel yang mempengaruhi
kinerja sistem yang digambarkan dalam bentuk diagram input-output (Manetch dan Park,1977). Diagram input-output atau dikenal dengan sebutan diagram I-O tersebut meliputi: (1) variabel output yang dikehendaki, yang ditentukan berdasarkan hasil analisis kebutuhan; (2) variabel output yang tidak dikehendaki, (3) variabel input yang terkendali; (4) variabel input yang tak terkendali; (5) variabel input lingkungan; dan (6) variabel umpan balik sistem.
220
Sistem pengelolaan pariwisata di Kawasan Puncak digambarkan dalam diagram input-output, yang terdiri dari input terkontrol, input tidak terkontrol, output
dikehendaki
dan
output
tidak
dikehendaki.
Melalui
mekanisme
pengelolaan pariwisata output yang tidak dikehendaki diubah menjadi input terkontrol yang masuk ke dalam sistem pengelolaan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan. Input merupakan masukan yang diberikan pada sistem pengelolaan pariwisata untuk mempengaruhi kinerja sistem secara langsung maupun tidak langsung dalam mencapai tujuan.
INPUT TAK TERKENDALI
INPUT LINGKUNGAN
• Perubahan Sosial-budaya • Kebijakan Nasional dan Regional • Dinamika perubahan ekonomi global
Kondisi geografis, Kondisi iklim cuaca, Bencana alam, Peraturan pemerintah
INPUT TERKENDALI • • • • • • • • • • • • • • • • •
MODEL PENGELOLAAN PARIWISATA YANG BERDAYA SAING DAN BERKELANJUTAN
Jumlah penduduk Jumlah kendaraan Jumlah akomodasi wisata Kapasitas jalan Laju pertumbuhan ekonomi Jml wisatawan Aktivitas penertiban Kelembagaan Anggaran Tarif wisata Kualitas SDM Kebijakan pemerintah daerah Kesempatan kerja Timbulan sampah Pelayanan air bersih Kerjasama lintas sektoral Peran serta masyarakat
OUTPUT YANG DIKEHENDAKI • • • • • • • • • •
Peningkatan Pendapatan masyarakat Peningkatan PAD Perluasan lapangan kerja Lalu lintas lancar Peningkatan kualitas lingkungan Peningkatan kamtibmas Berkurangnya jml bangli dan PKL Penanganan puncak yang terintegrasi Meningkatnya daya saing kawasan Pariwisata berkelanjutan
OUTPUT TAK DIKEHENDAKI • • • • • • •
Peningkatan jumlah sampah Penurunan jumlah investasi Penurunan kesehatan masyarakat Meningkatnya kriminalitas Kerusakan tata nilai budaya Meningkatnya tutupan lahan menurunnya daya dukung lingkungan
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PARIWISATA DI KAWASAN PUNCAK
Gambar 43.
Diagram input-output (black box) pengelolaan pariwisata di Kawasan Puncak.
221
Input
tidak terkendali pada sistem ini merupakan input yang sulit
dikendalikan langsung sehingga tidak dimasukan atau diikutsertakan dalam sistem, perannya dianggap tidak terlalu mempengaruhi kinerja sistem, seperti halnya, perubahan sosial-budaya, dinamika perubahan informasi dan ekonomi global. Sedangkan input terkendali seperti halnya jumlah penduduk, wisatawan, kendaraan, akomodasi, jalan dan sebagainya merupakan input yang penting diatur dan dikendalikan karena sangat besar pengaruhnya pada kinerja sistem pengelolaan pariwisata di Kawasan Puncak. yang mempengaruhi sistem
Input lingkungan adalah peubah
akan tetapi sistem itu sendiri tidak dapat
mempengaruhinya, seperti halnya
kondisi cuaca dan iklim serta kebijakan
Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2008
tentang Penataan Ruang Kawasan
Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur dan Peraturan Pemerintah 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Dalam perancangan model diagram black box perlu ditentukan suatu parameter rancangan sistem. Seperti yang diungkapkan oleh Eriyatno (2003), parameter rancangan sistem digunakan untuk menetapkan struktur sistem yang merupakan peubah keputusan penting bagi kemampuan sistem menghasilkan keluaran yang dikehendaki secara efisien dalam memenuhi kepuasan bagi kebutuhan yang ditetapkan. Peubah ini dapat dirubah selama pengoperasian sistem untuk membuat kemampuan sistem bekerja lebih baik dalam keadaan lingkungan yang berubah-ubah.
Parameter rancangan sistem dapat berupa
lokasi fisik, ukuran fisik dari sistem dan komponen sistem. Sebagai contoh, dalam suatu sistem pabrik teh, yang dimaksud parameter perancangan sistem adalah sebuah SOP (Standar Operasional Prosedur) yang dibuat oleh pihak manajemen sebagai acuan bagi pekerja dalam rangka mewujudkan tujuan dari sistem produksi (Tindao 2009). Namun untuk pengelolaan pariwisata di Kawasan Puncak karena belum dikelola dalam manajemen terpadu sehingga melibatkan banyak sektor dan lembaga dengan berbagai kewenangan, maka parameter rancangan sistem dimaksud berasal dari beberapa kebijakan yang terkait langsung dan sangat intensif mengatur pengelolaan pariwisata di Kawasan Puncak dari mulai kebijakan umum, tujuan sampai kepada program-program dan target kinerja. Pengukuran produktifitas atau pencapaian target dan sasaran merupakan cara terbaik dalam menilai kemampuan atau kinerja pengelolaan pariwisata di
222
Kawasan Puncak. Proses transformasi input dan parameter rancangan sistem akan menghasilkan output. Output terdiri dari output yang dikehendaki dan output yang tidak dikehendaki. Output yang dikehendaki adalah peningkatan pendapatan PAD dan masyarakat, perluasan lapangan kerja, lalu lintas lancar, peningkatan kualitas lingkungan dan kamtibmas, berkurangnya PKL dan bangunan liar, penanganan Kawasan Puncak yang terintegrasi, peningkatan daya saing Kawasan Puncak serta mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan. Output yang tidak dikehendaki dari sistem ini merupakan hasil sampingan yang tidak dapat dihindarkan dari sistem yang berfungsi dalam menghasilkan output yang dikehendaki dan sering merupakan kebalikan dari output yang dikehendaki. Output yang tidak dikehendaki dalam sistem pengelolaan pariwisata di Kawasan Puncak adalah peningkatan jumlah sampah, tutupan lahan dan kriminalitas, menurunnya daya dukung lingkungan, kesehatan masyarakat dan jumlah investasi serta kerusakan tata nilai budaya. Manajemen pengawasan dan pengendalian merupakan umpan balik dalam jalannya sistem. Proses transformasi dari input menjadi output sering terdapat perbedaan harapan yang tidak sesuai dengan yang telah direncanakan. Oleh karena itu, diperlukan umpan balik agar hal-hal yang menimbulkan perbedaan harapan yang tidak sesuai dapat ditangani dan disesuaikan dengan harapan dan tujuan semula (Tindao ,2009). Berdasarkan hasil identifikasi sistem dan sintesis analisis terhadap beberapa dimensi yang berpengaruh terhadap pengelolaan pariwisata di Kawasan Puncak, maka dapat digambarkan dalam diagram lingkar sebab-akibat dan kotak gelap.
Diagram lingkar sebab-akibat
dapat dilihat pada gambar 44. +
Pembangunan Daerah
+
Kualitas Lingkungan
-
Tutupan Lahan
Pendapatan Daerah +
+ +
Pendapatan Masyarakat
Sarana Akomodasi
Pengembangan Pariwisata
+ +
+ +
Kenyaman + +
Jumlah Wisatawan
-
Jumlah Kendaraan
Kemacetan Lalin +
+
Stabililtas Keamanan
Perubahan Sosbud -
Gambar 44.
Kerawanan Sosbud
+
Diagram lingkar sebab akibat (causal loop) pengembangan pariwisata di Kawasan Puncak Kabupaten Bogor.
223
Pengembangan pariwisata akan meningkatkan jumlah kunjungan wisata, yang kemudian diikuti dengan penambahan sarana akomodasi wisata seperti restoran, vila, hotel. Penambahan sarana dan prasarana tersebut akan membutuhkan lahan. Jika tidak dilakukan pengendalian pertumbuhan tutupan lahan yang baik maka akan mengakibatkan terlampauinya daya dukung lingkungan sehingga pada akhirnya akan menurunkan kualitas lingkungan. Selain itu, penambahan wisatawan akan diikuti dengan penambahan jumlah kendaraan dan fasilitas jalan yang pada akhirnya sering menimbulkan kemacetan sebagai akibat terlampuinya kapasitas jalan yang ada. Kondisi ini akan menurunkan kenyamanan wisatawan dalam berwisata yang pada akhirnya akan berpengaruh negatif terhadap pengembangan pariwisata di kawasan puncak. Demikian pula dengan perubahan kondisi sosial budaya akan dipengaruhi oleh kehadiran wisatawan dengan segala budaya yang dimilikinya. Apabila tidak dilakukan penanganan yang baik maka dihawatirkan terjadi konflik sosial atau kerawanan sosial budaya yang akan mengganggu stabilitas keamanan di wilayah tersebut. Kondisi ini akan menurunkan kenyamanan dan pada akhirnya berpengaruh negatif terhadap pengembangan pariwisata. Disisi lain pengembangan pariwisata berdampak positif
terhadap
peningkatan pendapatan masyarakat, yang pada akhirnya akan berkontribusi positif terhadap peningkatan pendapatan daerah dan pembangunan daerah, termasuk pendanaan untuk memperbaiki kualitas lingkungan. 9.3
Model Dinamik Pengelolaan Pariwisata Pemodelan merupakan alat bantu dalam pengambilan keputusan. Model
didefinisikan sebagai suatu penggambaran dari suatu sistem yang telah dibatasi. Struktur model dinamik yang dikembangkan merupakan gambaran dari interaksi antara elemen-elemen dalam sistem. Model dinamik mampu menelusuri jalur waktu dari peubah-peubah model dan dapat memberikan kekuatan yang lebih tinggi pada analisis dunia nyata, untuk memudahkan proses perancangan model, maka dilakukan pembagian sistem secara keseluruhan menjadi beberapa sub sistem yaitu sub sistem: (1) Submodel Penduduk; (2) Submodel Transportasi dan Akomodasi; (3) Submodel Fisik Lingkungan dan (4). Submodel Hukum dan kelembagaan.
Setiap struktur dari masing-masing sub sistem menunjukkan
ketergantungan sebab akibat dari
perilaku masing-masing sub sistem.
224
Penyusunan model dinamik pengelolaan pariwisata di Kawasan Puncak menggunakan asumsi : (1)
Pertambahan penduduk dihitung berdasarkan kelahiran dan migrasi masuk serta kematian dan migrasi keluar per tahun
(2) Jumlah wisatawan yang menginap/bermalam di Kawasan Puncak adalah sebesar 20% dari seluruh jumlah wisatawan. (3) Komitmen pemerintah diperhitungkan berdasarkan frekuensi penertiban bangunan tidak berizin, jumlah aparatur pelaksana penertiban dan frekuensi sosialisasi. (4) Kebijakan perangkutan dan aksesibilitas tidak mengalami perubahan. (5) Laju pertumbuhan ekonomi Kawasan Puncak menggunakan angka laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bogor. (6) Laju pertumbuhan penduduk Kawasan Puncak menggunakan laju pertumbuhan penduduk Kecamatan Ciawi, Megamendung dan Cisarua. (7) Perkembangan ekonomi diwakili oleh kondisi retribusi dan pajak serta Laju Pertumbuhan Ekonomi. (8) Perkembangan
lingkungan
diwakili oleh
kondisi timbulan sampah,
pertambahan kendaraan, pertambahan CO2, tutupan lahan dan daya dukung lingkungan di obyek wisata. (9) Perkembangan sosial budaya diwakili oleh kondisi penyediaan lapangan pekerjaan, pengangguran, penertiban bangunan, komitmen pemerintah, laju pertumbuhan penduduk. (10) Pengelolaan pariwisata di masa yang akan datang masih tetap seperti pengelolaan saat ini. (11) Tidak terjadi upaya secara besar-besaran dalam penertiban bangunan PKL dan bangunan tanpa izin lainnya. (12) Asumsi lain berkaitan dengan penyusunan model dinamik dicantumkan dalam lampiran. 9.3.1 Submodel Penduduk Penduduk merupakan salah satu aset pembangunan yang paling dominan yang dimiliki banyak negara berkembang pada umumnya. Berdasarkan hasil Registrasi dari Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, pada Tahun 2009 tercatat bahwa penduduk Kabupaten Bogor yaitu 4.340.520 jiwa dengan komposisi penduduk laki-laki berjumlah 2.230.314 jiwa
225
dan perempuan 2.110.206 jiwa dengan ratio jenis kelamin 106. Pertimbangan untuk
memasukkan
kecenderungan
variabel
pertumbuhan
penduduk penduduk
disebabkan yang
karena
selalu
fenomena
bertambah
akan
mempengaruhi terhadap pertambahan tutupan lahan karena pertambahan pemukiman, infrastruktur dan fasilitas perkotaan lainnya. Pertambahan penduduk yang berdasarkan deret ukur tersebut, menjadi dasar
pertimbangan
diberlakukannya
berbagai
mengendalikan atau mengurangi jumlah penduduk.
macam
kebijakan
untuk
Pertambahan penduduk
dipengaruhi oleh kelahiran (natalitas) dan migrasi masuk
sedangkan yang
mengurangi jumlah penduduk adalah karena adanya kematian (mortalitas) dan migrasi keluar (emigrasi).
Pertambahan penduduk merupakan selisih antara
kelahiran ditambah migrasi masuk dikurangi kematian ditambah migrasi keluar. Hubungan antara laju pertumbuhan penduduk dengan jumlah penduduk membentuk loop positif (reinforcing) saling menguatkan artinya dengan semakin tingginya laju pertambahan penduduk maka akan meningkatkan jumlah penduduk. Sebaliknya, pengurangan jumlah penduduk membentuk loop negatif (balancing), artinya semakin tinggi laju pengurangan penduduk maka jumlah penduduk akan semakin menurun. Besarnya jumlah penduduk akan membawa implikasi tertentu, terutama terhadap persebaran dan densitas (kepadatan). Pada tahun 2009 kecamatan yang mempunyai kepadatan penduduk di atas 2.000 jiwa/km2 sebanyak 20 kecamatan, termasuk didalamnya adalah kecamatan Ciawi dan Megamendung di Kawasan Puncak. Kabupaten Bogor mempunyai struktur penduduk umur muda, hal ini akan membawa akibat semakin besarnya jumlah angkatan kerja. Perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan penduduk berumur 15 tahun lebih disebut dengan partisipasi angkatan kerja. Tahun 2008 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Bogor secara total adalah 55,24%. Peningkatan
TPAK
tidak
terlepas
karena
adanya
peningkatan
kinerja
perekonomian daerah yang diperlihatkan dari peningkatan laju Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
226
+
Kelahiran
Migrasi Keluar -
Kematian
Penduduk +
+ +
Migrasi Masuk
Gambar 45. Diagram lingkar sebab akibat (causal loop) sub model penduduk. Komponen penduduk dalam model ini dianggap sebagai suatu level (akumulasi) yang bisa bertambah dan berkurang karena dinamika angka kelahiran dan kematian. Dinamika aliran yang menyebabkan bertambah atau berkurangnya suatu level disebut flow atau rate. Pada model ini faktor kelahiran dan migrasi masuk (inmigration) adalah unsur rate penambah. Rate pengurang jumlah penduduk disebabkan oleh faktor kematian dan migrasi keluar (outmigration). Konstruksi sub model penduduk disajikan pada gambar 46.
Gambar 46.
Struktur Model Dinamik sub model penduduk
Faktor penambah jumlah penduduk pada tiga kecamatan di Kawasan Puncak berasal dari laju migrasi masuk (inmigration) yaitu rata-rata sebesar 1,5% per tahun sementara itu, kelahiran alamiah (natalitas) menyumbang sekitar
227
2,5% per tahun. Faktor pengurang pertambahan penduduk berasal dari migrasi penduduk keluar sebesar 0,4% per tahun dan mortalitas sebesar 0,3% per tahun. Simulasi model dinamik pada sub model penduduk seperti gambar 38. berawal dari jumlah penduduk di wilayah studi sebesar 295.340 jiwa pada tahun 2009 dengan tingkat natalitas sebesar 2,5% dan tingkat mortalitas sebesar 0,3% maka diperkirakan jumlah penduduk di tiga kecamatan pada tahun 2029 akan mencapai 465.409 jiwa. Jumlah penduduk pada awalnya menunjukkan pertumbuhan akibat proses reinforcing oleh karena adanya positif feedback atau loop positive akan tetapi dengan semakin bertambahnya waktu, terjadi proses balancing oleh loop negative sehingga diperoleh keseimbangan. Faktor pembatas yang menahan pertambahan penduduk adalah karena keterbatasan lahan. Pertambahan jumlah penduduk mempunyai hubungan timbal balik negatif (negative feedback) dengan ketersediaan
lahan
artinya
semakin
tinggi
jumlah
penduduk
maka
kecenderungannya akan mengurangi ketersediaan lahan yang kosong atau memiliki hubungan positif (positive feedback) dengan peningkatan tutupan lahan terbangun.
Namun
demikian,
karena
keterbatasan
ketersediaan
lahan,
sedangkan penduduk pertambahannya cukup cepat, maka pada suatu saat akan terjadi pertumbuhan yang melambat sampai pada suatu titik keseimbangan tertentu (stable equilibrium) dan selanjutnya mengalami penurunan. Fenomena model ini mengikuti pola dasar (archetype) “limit to growth” dalam sistem dinamik. Pada tahun 2009 terdapat jumlah penduduk sebanyak 295.340 jiwa, dari jumlah penduduk tersebut, didapatkan penduduk yang tidak bekerja sebanyak 41.348 jiwa. Berdasarkan asumsi jumlah penduduk tidak bekerja adalah 14% dari jumlah penduduk, maka diperkirakan pada tahun 2029 penduduk yang tidak bekerja bertambah menjadi 65.157 jiwa. Pola penambahan jumlah penduduk tidak bekerja mengikuti pola pertambahan penduduk dengan loop positif yang saling
memperkuat.
Namun
perubahan
angka
pengangguran
sangat
dipengaruhi oleh kondisi ekonomi daerah yang diindikasikan dengan perubahan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
berdasarkan kinerja sektor dalam Produk
Domestik Regional Bruto ( PDRB). Asumsinya dengan peningkatan LPE akan memicu peningkatan penyediaan lapangan pekerjaan yang dapat disediakan
228
untuk penduduk angkatan kerja. LPE disini berperan sebagai faktor koreksi untuk mengendalikan pertambahan jumlah pengangguran. Jika terjadi perkembangan ekonomi yang baik disertai pengendalian penduduk terutama dari kelahiran yang ketat, maka jumlah penduduk yang tidak bekerja akan berkurang atau sebagian besar penduduk mendapatkan pekerjaan sehingga kinerja pembangunan daerah akan semakin baik dan masyarakat semakin sejahtera.
Perkembangan sektor pariwisata memberikan pengaruh
yang baik terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja atau penyediaan kesempatan kerja. Penyerapan tenaga kerja pada sektor pariwisata diperoleh dari kegiatan akomodasi baik hotel/wisma/vila/resort, juga kegiatan hiburan dan restoran. Pada tahun 2009 kesempatan kerja pada sektor pariwisata di Kawasan Puncak dapat menyerap 1.483 tenaga kerja, diperkirakan pada tahun 2029 akan tersedia kesempatan kerja di sektor pariwisata untuk 2.337 tenaga kerja. Namun demikian, bila dibandingkan antara jumlah pengangguran dengan kesempatan kerja yang dapat disediakan dari aktivitas pariwisata, masih sangat kecil yaitu baru sekitar 3,6%. Tabel 81. Simulasi sub model penduduk
229
Gambar 47. Grafik hasil simulasi jumlah penduduk periode 2009-2029 9.3.2
Submodel Transportasi dan Akomodasi Peningkatan jumlah penduduk dan wisatawan akan meningkatkan
kebutuhan akan transportasi berupa kendaraan, baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum, demikian pula dengan peningkatan jumlah kendaraan akan membutuhkan penyediaan fasilitas jalan yang memadai.
Pemeliharaan,
peningkatan, pembangunan jalan baru maupun manajemen lalu lintas akan meningkatkan kapasitas jalan terhadap pengguna jalan khususnya kendaraan. Peningkatan jumlah kendaraan yang diikuti dengan penambahan ruas jalan baru akan membutuhkan lahan-lahan baru untuk membangun jalan-jalan alternatif. Demikian pula dengan penambahan obyek wisata dan akomodasi, baik berupa hotel, villa maupun wisma akan menambah kebutuhan
lahan-lahan baru.
Apabila tidak dilakukan pengendalian berdasarkan peruntukan ruang, maka dapat menjadi ancaman bagi penyediaan ruang terbuka hijau atau areal-areal yang harus dikonservasi.
Jumlah Wisatawan
+
+ +
Kendaraan
+
Akomodasi
+
Objek Wisata +
+ +
Jalan
Gambar 48.
+
Kebutuhan Lahan
+
Diagram lingkar sebab akibat (causal loop) transportasi dan akomodasi.
sub model
230
Berdasarkan konstelasi regional, sistem jaringan jalan di Kawasan Puncak, yaitu mulai dari Kota Bogor sampai dengan Kota Cianjur melalui Ciawi, Cisarua dan Cipanas ditetapkan sebagai jaringan jalan kolektor primer. Volume lalu lintas akan meningkat dengan cepat pada waktu akhir minggu (week end), terutama pada hari jum’at, sabtu dan minggu. Pergerakan lalu lintas di Kawasan Puncak sangat
tinggi, sering terjadi kemacetan dalam bentuk antrian yang
sangat panjang.
Kondisi ini sangat merugikan bagi masyarakat yang akan
melakukan pergerakan menerus tanpa harus melakukan maksud kegiatan pariwisata. Pengaturan lalu-lintas yang dilakukan aparat kepolisian dan DLLAJ adalah dalam bentuk pengaturan sistem pergerakan satu arah pada jam-jam tertentu dan sistem pengalihan arus lalu-lintas, terutama untuk kendaraan besar (seperti bus dan truk) untuk tidak melalui Kawasan Puncak melainkan melalui jalur Sukabumi.
Gambar 49. Struktur model dinamik sub model transportasi dan akomodasi. Pada sub-model transportasi dan akomodasi, variabel yang ditentukan sebagai variabel level terdiri dari, jumlah kendaraan, jumlah akomodasi dan jumlah penduduk.
Jumlah lalu lintas harian kendaraan di kawasan puncak
berdasarkan data dari DLLAJ adalah 10.000 kendaraan/hari dan jumlah kendaraan yang melintasi Kawasan Puncak yang dihitung dari pos pengamatan Ciawi pada saat week end diperoleh jumlah kendaraan adalah 39.564 kendaraan.
Berdasarkan data lalu lintas harian rata-rata dan hasil survey pada
saat week end kemudian dikonversi dalam satu tahun, maka jumlah kendaraan yang melintas kurang lebih adalah 6.144.000 kendaraan.
231
Berdasarkan hasil studi DLLAJ selama tiga tahun, diperoleh data penambahan jumlah kendaraan yang melintasi Kawasan Puncak yang dipantau dari pos pengamatan yang sama adalah 2,5%. Berdasarkan simulasi model dinamik, maka pada tahun 2029 penambahan kendaraan akan menjadi 12.860.098 kendaraan per tahun. Pertambahan jumlah kendaraan ini akan dibatasi oleh pengaturan lalu lintas karena kondisi jalan yang pertambahannya sangat lambat/sedikit, sehingga pada suatu saat akan terjadi penurunan jumlah kendaraan yang melintasi Kawasan Puncak. Demikian
pula
dengan
penambahan
jumlah
wisatawan
akan
meningkatkan jumlah akomodasi berupa penginapan dan sarana obyek wisata. Berdasarkan data dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada tahun 2009 luas total akomodasi yang tersedia saat ini adalah sekitar 250.000 m2. Diperkirakan pada saat tahun 2029 kebutuhan lahan untuk akomodasi berupa penginapan dan jalan menjadi 521.280 m2
Tabel 82.
Simulasi sub model transportasi dan akomodasi
232
Gambar 50.
Grafik hasil simulasi jumlah kendaraan dan luas akomodasi periode 2009-2029.
9.3.3 Submodel Fisik Lingkungan Jumlah penduduk yang semakin meningkat ditambah pula dengan kedatangan wisatawan yang berkunjung ke tempat-tempat obyek wisata dan bermalam di tempat-tempat akomodasi wisata seperti hotel, villa dan wisma, akan
semakin
memperbesar
beban
lingkungan
di
Kawasan
Puncak.
Penambahan jumlah penduduk dan wisatawan akan meningkatkan jumlah angkutan transportasi atau kendaraan. Peningkatan jumlah kendaraan akan menimbulkan kemacetan lalu lintas karena tidak memadainya antara kapasitas jalan dengan jumlah pengguna jalan. Peningkatan jumlah kendaraan akan menurunkan kualitas udara yang disebabkan emisi dari kendaraan bermotor dan kebisingan yang ditimbulkan dari suara kendaraan. Pencemaran udara tersebut selain
menyebabkan menurunnya kualitas
udara juga mengganggu kenyamanan dan menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan.
Dampak negatif
akibat menurunnya kualitas udara cukup berat
terhadap lingkungan terutama kesehatan manusia yaitu: menurunnya fungsi paru, peningkatan penyakit pernapasan, dampak karsinogen dan beberapa penyakit lainya. Selain itu pencemaran
udara dapat menimbulkan bau,
kerusakan materi, gangguan penglihatan, dan dapat menimbulkan hujan asam yang merusak lingkungan . Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, pada tahun 2010 jumlah penderita ISPA di Kecamatan Ciawi sebanyak 31.217 orang, Kecamatan Cisarua sebanyak 15.093 orang dan Kecamatan Megamendung sebanyak 6.032 orang.
233
Penambahan jumlah penduduk dan peningkatan kunjungan wisatawan akan meningkatkan volume sampah yang dihasilkan.
Keterbatasan sarana
prasarana pengelolaan sampah baik dalam bentuk tempat pembuangan sementara (TPS), maupun tempat pembuangan akhir (TPA) serta keterbatasan armada angkutan dan petugas kebersihan (pesapon) akan semakin menurunkan kondisi sanitasi lingkungan yang pada akhirnya akan menurunkan kesehatan masyarakat. Kondisi kesehatan masyarakat setempat dan sanitasi lingkungan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kunjungan wisatawan ke suatu destinasi. Informasi terjadinya wabah penyakit di suatu destinasi yang tersampaikan kepada wisatawan merupakan propaganda buruk bagi tempat destinasi tersebut. Penambahan jumlah wisatawan yang berkunjung ke suatu destinasi selain menimbulkan peningkatan penggunaan jalan dan kemacetan juga dapat menimbulkan kesesakan atau kepadatan wisatawan di suatu tempat obyek wisata. Peningkatan kunjungan wisatawan yang tidak mempertimbangkan daya dukung fisik, faktor pembatas dan kapasitas manajemen dapat melampaui kapasitas daya dukung efektifnya, sehingga kondisi berwisata di lokasi tersebut menjadi sesak (overcrowded) dan tidak nyaman. Kendaraan
+
Pengunjung / Wisatawan
+
Kemacetan Lalin
+
-
Kenyamanan Wisata
+
Daya Dukung OTW
Sampah
-
Kualitas Udara +
-
-
-
+
Kepadatan -
Sanitasi Lingkungan
Kesehatan Masyarakat +
Gambar 51. Diagram lingkar sebab akibat (causal loop) lingkungan
sub model fisik
234
Gambar 52.
Struktur Model Dinamik sub model fisik dan lingkungan
Simulasi model dinamik pada sub model fisik dan lingkungan seperti gambar 52, menjelaskan bahwa penambahan wisatawan ke Kawasan Puncak akan memberikan dampak negatif dan positif bagi daerah. Dampak positifnya adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pajak dan retribusi yang dibayarkan para pelaku wisata.
Pada tahun 2009, jumlah
wisatawan di Kawasan Puncak terdapat sebanyak 1.345.536 orang yang memberikan kontribusi terhadap PAD sebanyak Rp. 29.242.751.500. Perolehan PAD akan meningkat setiap tahunnya seiring dengan peningkatan jumlah wisatawan, namun peningkatan jumlah wisatawan juga memiliki konsekuensi terhadap penurunan kualitas udara dan penambahan sampah.
Pada tahun
2029 diperkirakan sampah di kawasan Puncak yang berasal dari penduduk maupun wisatawan terdapat sebanyak 3.698.248,21 kg atau sekitar 3.698 ton/thn. Penambahan jumah sampah ini membutuhkan peningkatan kapasitas layanan dan penanganan persampahan dari pemerintah. Tabel 83.
Simulasi sub model fisik lingkungan
235
Gambar 53.
Grafik
hasil simulasi jumlah wisatawan, dan
jumlah sampah
periode 2009-2029 9.3.4 Submodel Hukum dan Kelembagaan Industri pariwisata merupakan industri yang mengutamakan menjual citra lingkungan dan pelayanan. Untuk menciptakan lingkungan dan pelayanan yang baik di suatu destinasi akan sangat tergantung pada kualitas kelembagaan dan penegakan hukum. Aparatur dengan komitmen dan integritas yang tinggi akan ditunjukkan dengan sikap patuh dan taat terhadap regulasi yang telah ditetapkan. Penerapan perizinan yang sesuai aturan hukum disertai dengan pengawasan dan pengendalian yang terus menerus akan meningkatkan kualitas pengendalian tata ruang dan mengurangi jumlah bangunan yang tidak berizin atau bangunan berizin tetapi menyimpang dari ketentuan ruang yang ada. Kondisi ruang di Kawasan Puncak yang terkendali akan berkontribusi terhadap perbaikan kualitas lingkungan yang pada akhirnya akan menjadi faktor utama yang menjadi daya tarik wisata. Integritas dan komitmen aparatur akan tergantung dari kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang merupakan faktor penting untuk mengatasi beberapa permasalahan dalam pengelolaan pariwisata di Kawasan Puncak, seperti halnya persoalan koordinasi antar lembaga atau antar stakeholder. Apabila koordinasi stakeholder berjalan dengan baik, maka akan mengatasi persoalan tumpang tindih kewenangan, karena dari awal penentuan tugas pokok dan fungsi kelembagaan sudah dibicarakan secara bersama. Peningkatan SDM baik
aparatur pemerintah maupun pelaku pengelola wisata berkontribusi
terhadap perbaikan pelayanan di bidang pariwisata. Perbaikan pelayanan kepariwisataan akan memberikan kontribusi yang besar bagi peningkatan daya tarik wisata di Kawasan Puncak.
236
Penerapan Sanksi
Pengendalian Tata Ruang
+
+
+ +
Penerapan Regulasi
+
Kualitas Lingkungan
Bangunan Berizin
-
+
+ +
Tumpang Tindih Kewenangan
+
Pemberian Izin
D aya Tarik WIsata
+ +
-
+
Komitmen Aparatur
Pelayanan +
Koordinasi Stakeholders
Gambar 54.
+
SDM
+
Diagram lingkar sebab akibat (causal loop)
sub model hukum
dan kelembagaan
Gambar .55 Struktur model dinamik sub model hukum dan kelembagaan. Dinamika perubahan jumlah wisatawan ke Kawasan Puncak akan berpengaruh terhadap kondisi ekonomi dan sosial masyarakat setempat. Pertambahan jumlah wisatawan akan menarik masyarakat baik masyarakat lokal atau pendatang untuk berdagang menyediakan berbagai komoditi untuk dijual kepada para wisatawan.
Selain itu perkembangan
jumlah wisatawan dapat
memicu terjadinya bangunan tanpa izin, walaupun peningkatannya tidak terlalu drastis. Pada awal tahun simulasi jumlah bangunan tidak berizin terdapat sebanyak 1.368 bangunan diperkirakan akan meningkat menjadi 1.912
237
bangunan pada tahun 2029. Peningkatan ini selain disebabkan karena perilaku menyimpang masyarakat juga karena
kurangnya jumlah aparatur pengawas
lapangan yang bertugas menegur dan menertibkan bangunan tidak berizin tersebut. Tabel 84.
Simulasi sub model hukum dan kelembagaan
Gambar 56. Grafik hasil simulasi bangunan tidak berijin periode 2009-2029. Pada gambar 57, ditampilkan suatu tiruan perilaku sistem pengelolaan pariwisata di Kawasan Puncak secara keseluruhan yang merupakan hubungan antara sub model kependudukan, sub model fisik lingkungan, sub model transportasi dan akomodasi serta sub model hukum dan kelembagaan.
238
Gambar 57. Model pengelolaan pariwisata di Kawasan Puncak.
9.4
Validasi Model Validasi merupakan tahap terakhir dalam pengembangan model untuk
memeriksa model yang dirancang apakah keluaran model sesuai dengan sistem nyata.
Rancangan model harus memenuhi syarat kecukupan struktur model.
Karena itu, perlu dilakukan uji validasi terhadap perilaku yang dihasilkan oleh struktur model tersebut. Validasi perilaku dilakukan dengan membandingkan antara perilaku yang dihasilkan oleh model dengan perilaku sistem nyata. Validasi model dapat dilakukan melalui dua pengujian, yaitu uji validasi struktur dan uji validasi kinerja. Uji validasi struktur lebih menekankan pada keyakinan pada pemeriksaan kebenaran logika pemikiran. Uji ini dilakukan untuk mengetahui struktur model dengan konsep teori empirik. Uji validasi struktur bertujuan untuk memperoleh keyakinan sejauhmana keserupaan struktur model mendekati struktur nyata.
Uji ini dibedakan atas dua jenis yaitu validasi
konstruksi dan kestabilan struktur.
Validasi konstruksi adalah keyakinan
239
terhadap konstruksi model diterima secara akademis, sedangkan kestabilan struktur adalah keberlakuan atau kekuatan (robustness) struktur dalam dimensi waktu (Muhammadi et al. 2001). Uji validasi kinerja/output model
lebih menekankan pemeriksaan
kebenaran yang taat data empiris. Uji ini merupakan aspek pelengkap dalam metode berpikir sistem yang bertujuan untuk memperoleh keyakinan, sejauh mana kinerja model sesuai dengan kinerja sistem nyata sehingga memenuhi syarat sebagai model ilmiah yang taat fakta. Caranya adalah dengan membandingkan kinerja model dengan data empiris untuk melihat sejauh mana perilaku kinerja model sesuai dengan data empiris (Muhammadi et al 2001). Model yang baik adalah model yang memenuhi kedua syarat tersebut yaitu logis-empiris (logico-empirical). Uji validitas kinerja ini dilakukan untuk mengetahui apakah model yang dikembangkan dapat diterima secara akademik atau tidak. Pengujian dilakukan dengan cara memvalidasi output model, yaitu dengan membandingkan output model dengan data empirik.
Penyimpangan
terhadap output model dan dengan data empirik dapat diketahui dengan uji statistik yaitu menguji penyimpangan: (1) Absolute mean error (AME) yaitu penyimpangan (selisih) antara nilai rata-rata (mean) hasil simulasi terhadap nilai aktual; (2) Absolute variation error (AVE) yaitu penyimpangan nilai variasi (variance) simuasi terhadap aktual. Batas penyimpangan yang dapat diterima atau ditolelir adalah antara 5-10% (Muhammadi et al 2001). 9.4.1
Uji Validasi Struktur dan kinerja Uji validasi struktur lebih menekankan pada keyakinan pada pemeriksaan
kebenaran logika pemikiran. Uji ini dilakukan untuk mengetahui struktur model dengan konsep teori empirik dan
bertujuan untuk memperoleh keyakinan
sejauhmana keserupaan struktur model mendekati struktur nyata. Uji validasi kinerja dalam penelitian ini menggunakan uji AME dengan menggunakan data aktual perkembangan jumlah penduduk periode tahun 2006 2010. Adapun jumlah penduduk aktual dan hasil simulasi di Kawasan Puncak seperti pada tabel 81.
240
Tabel 85 . Data Validasi Model Berdasarkan Perkembangan Jumlah Penduduk TAHUN
PENDUDUK AKTUAL
PENDUDUK SIMULASI
2006
283.444
283.444
2007
278.965
289.963
2008
287.152
296.632
2009
296.340
303.455
2010
303.529
310.434
AME PENDUDUK
0,025
AVE PENDUDUK
0,089
Hasil uji validasi berdasarkan jumlah penduduk menunjukkan bahwa, AME menyimpang 2,5%
dan AVE 8,9% untuk penduduk simulasi dari data
aktual. Batas penyimpangan variabel tersebut pada parameter AME dan AVE adalah <10%, yang menunjukkan bahwa model ini mampu mensimulasikan perubahan-perubahan yang terjadi secara aktual di lapangan atau dapat disimpulkan bahwa model tersebut memiliki kinerja yang baik dan dapat diterima secara ilmiah. Secara visual kecenderungan model dengan dunia nyata atau fakta di lapangan dapat ditampilkan dalam bentuk grafis seperti tertera pada gambar 58.
Gambar 58. Grafik perbandingan penduduk aktual dan penduduk hasil simulasi. Demikian juga perilaku yang dihasilkan oleh model lainnya memiliki pola yang sama dengan perilaku sistem nyata maka model dapat dikatakan telah dapat digunakan. Berikut masing-masing sub model yang menjelaskan grafik
241
perbandingan perilaku berdasarkan hasil simulasi dan kondisi aktual pada masing-masing variabel. Tabel 86. Data validasi model berdasarkan perubahan jumlah kendaraan TAHUN
JML KENDARAAN AKTUAL
JML KENDARAAN SIMULASI
2006
5.511.703
5.511.703
2007
5.662.547
5.677.054
2008
5.758.711
5.847.365
2009
6.073.680
6.022.786
2010
6.215.619
6.203.470
AME KENDARAAN
0,001
AVE KENDARAAN
0,064
Hasil uji validasi menunjukkan bahwa, AME menyimpang 0,1% dan AVE 6,4%. Batas penyimpangan variabel tersebut pada parameter AME dan AVE adalah <10%, yang menunjukkan bahwa model ini mampu mensimulasikan perubahan-perubahan yang terjadi secara aktual di lapangan, seperti tertera secara visual pada gambar 59.
Gambar 59.
9.5
Grafik perbandingan jumlah kendaraan aktual dan jumlah kendaraan hasil simulasi.
Simulasi Skenario Model Pengelolaan Pariwisata di Kawasan Puncak Analisis kebijakan merupakan pekerjaan intelektual yang memilah dan
mengelompokkan upaya atau tindakan untuk memperoleh pengetahuan tentang cara-cara yang strategis dalam mempengaruhi sistem, untuk mencapai tujuan yang diinginkan atau dengan kata lain adalah sebagai pengetahuan tentang cara
242
mempengaruhi sistem.
Pengetahuan dengan menggunakan metode sistem
dinamis digunakan untuk menangani sistem yang rumit, berubah dan non linier. Analisis kebijakan juga dimaksudkan untuk memahami pola kebijakan ataupun perubahan faktor eksternal yang menjadi masukan sistem.
Melalui analisis
kebijakan ini akan dilihat bagaimana pengaruh perubahan-perubahan parameter atau kebijakan terhadap perkembangan variabel-variabel yang dikaji. Salah satu aspek penting dalam proses analisis kebijakan dengan metode sistem dinamis adalah simulasi model. Simulasi model adalah tiruan perilaku sistem nyata. Menirukan perilaku sistem nyata maka, proses analisis akan lebih cepat, bersifat menyeluruh, hemat dan dapat dipertanggungjawabkan (Muhammadi et al. 2001). Melalui analisis kebijakan ini akan dilihat bagaimana pengaruh
perubahan-perubahan
parameter
perkembangan variabel-variabel yang dikaji.
atau
kebijakan
terhadap
Selanjutnya dilakukan uji
sensitivitas model dengan membuat skenario-skenario model untuk menentukan agenda kebijakan kedepan.
Model yang telah dibentuk dan sah setelah
divalidasi, kemudian disimulasikan dimana tahun 2009 merupakan titik awal simulasi (t = 0). Simulasi ini memungkinkan kita untuk melihat situasi pada tahun yang diinginkan, untuk memudahkan menentukan bentuk perencanaan yang akan ditetapkan. Hasil simulasi tersebut digunakan dalam membuat peringkat skenario yang mencerminkan urutan skenario yang yang akan dipilih sebagai kebijakan lebih lanjut. Skenario bertujuan untuk memprediksi kemungkinan yang akan terjadi dimasa yang akan datang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Skenario kebijakan diterapkan mulai tahun 2009 dan dalam penelitian ini simulasi ditetapkan sampai tahun 2029. Untuk melihat perilaku model, dibuat beberapa skenario model dicobakan untuk sistem pengelolaan pariwisata di Kawasan Puncak. Skenario dikembangkan
dengan melakukan simulasi intervensi
terhadap
variabel
penduduk, transportasi dan akomodasi, fisik Lingkungan serta hukum dan kelembagaan.
Beberapa skenario kebijakan yang dicoba dalam simulasi ini
diharapkan menjadi masukan bagi
pemerintah Kabupaten Bogor
dalam
mengelola pariwisata di Kawasan Puncak agar memiliki daya saing dan berkelanjutan. Dalam memilih skenario kebijakan didasarkan pada parameter rancangan sistem dalam black box yang digunakan untuk menetapkan struktur sistem yang
243
merupakan peubah keputusan penting bagi kemampuan sistem menghasilkan keluaran yang dikehendaki secara efisien dalam memenuhi kepuasan bagi kebutuhan yang ditetapkan. Output yang diinginkan dari sistem Pengelolaan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan adalah (1). Peningkatan Pendapatan masyarakat, (2). Peningkatan PAD, (3). Perluasan lapangan kerja, (4). Lalu lintas lancar,
(5). Peningkatan kualitas lingkungan, (6).Peningkatan
kamtibmas, (7). Berkurangnya jumlah bangunan liar dan PKL, (8). Penanganan puncak yang terintegrasi, (9). Meningkatnya daya saing kawasan dan (10). Mewujudkan Pariwisata berkelanjutan. Skenario yang dipilih untuk mencapai output yang dikehendaki tersebut adalah dengan merancang tiga buah skenario: (1) skenario tanpa intervensi (TI), yaitu jika pemerintah tidak melakukan apa-apa; (2) skenario RP (rencana pemerintah), yaitu kebijakan yang telah dan akan dilakukan oleh pemerintah berupa; pengendalian penduduk, peningkatan ekonomi wilayah, membuka akses jalan baru serta pengendalian bangunan tidak berizin; serta (3) skenario Alt (Alternatif), yaitu skenario yang diusulkan berupa kebijakan pengendalian penduduk, pembatasan jumlah kendaraan, peningkatan perekonomian kawasan, pengendalian bangunan tidak berizin, serta pembiayaan lingkungan, (Skenario RP dan Alt disusun untuk memenuhi output seperti yang tertera pada black box). Tabel 87. Hubungan antara Output dalam Black Box dan Pemilihan Skenario NO
OUTPUT YANG DIKEHENDAKI
SKENARIO RP
SKENARIO ALT
1. 2. 3.
Peningkatan Pendapatan masyarakat Peningkatan PAD Perluasan lapangan kerja
- Meningkatkan ekonomi wilayah (Pajak dan retribusi, LPE)
- Meningkatkan ekonomi wilayah (Pajak dan retribusi, LPE)
4.
Lalu lintas lancar
Membuka akses jalan baru
- Membatasi kendaraan
5
Peningkatan kualitas lingkungan
- Pengendalian penduduk - penertiban bangunan liar
-
6.
Peningkatan kamtibmas
7.
Berkurangnya jml bangli dan PKL
penertiban liar penertiban liar
8. 9..
Meningkatnya daya saing kawasan Mewujudkan Pariwisata berkelanjutan
bangunan bangunan
Seluruh kebijakan Seluruh kebijakan
jumlah
Pengendalian penduduk - penertiban bangunan liar - internalisasi biaya lingkungan penertiban bangunan liar penertiban bangunan liar Seluruh kebijakan Seluruh kebijakan
244
9.5.1
Skenario Tanpa Intervensi (TI) Pada model ini tidak dilakukan intervensi apapun, perkembangan
pengelolaan pariwisata dibiarkan seperti kondisi awal (tahun 2009). Keadaan ini menunjukkan ketidakaktifan pemerintah dalam pengelolaan pariwisata di Kawasan Puncak. Pada kondisi ini diasumsikan tidak ada program pengendalian penduduk, tidak ada pembatasan kendaraan yang masuk/melintasi Kawasan Puncak, pertumbuhan ekonomi berjalan konstan, tidak dilakukan pengendalian pertumbuhan bangunan akomodasi wisata, tidak ada upaya untuk memperbaiki kualitas lingkungan serta tidak ada upaya untuk penertiban bangunan tidak berizin (bangunan liar). 9.5.2
Skenario Rencana Pemerintah (RP): Kebijakan Pengendalian penduduk, Meningkatkan perekonomian wilayah, pembangunan jalan alternatif serta meningkatkan frekuensi penertiban bangunan liar. Skenario RP (rencana pemerintah) adalah simulasi kebijakan yang telah
maupun akan direncanakan oleh pemerintah. Intervensi yang dilakukan pemerintah adalah dengan (1) Mengendalikan pertambahan penduduk dengan menekan angka kelahiran (natalitas) menjadi 2% per tahun; (2) Pemerintah menyusun kalkulasi pertumbuhan ekonomi ditingkatkan melalui berbagai program sehingga LPE meningkat sebesar 5,13%; (3) Seiring dengan pertumbuhan LPE maka pemerintah memandang perlu menaikan penerimaan pajak dan retribusi dari sektor pariwisata, sehingga berdampak pada peningkatan pengeluaran wisatawan; (4) Untuk mengatasi kemacetan lalu lintas diusulkan membuka akses jalan baru;
(5) penegakan hukum dan penertiban bangunan
liar, dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui program nobat (nongol babat) dengan frekuensi penertiban satu kali dalam setahun. Salah satu kebijakan yang diharapkan menjadi solusi dari kondisi kemacetan lalu lintas adalah dengan membuka akses jalan baru.
Tujuannya
adalah untuk mengurangi jumlah kendaraan yang akan melewati jalur utama jalan raya puncak yang berasal dari jalan Tol Jagorawi dan jalan raya Sukabumi. Potensi jalan alternatif yang diusulkan dibagi dalam 2 wilayah yaitu jalan alternatif utara dan jalur alternatif selatan. Alternatif akses jalan yang diharapkan dapat mengatasi kemacetan lalu lintas pada jalur Puncak antara lain melalui (FPS 2009):
245
1. Ruas jalan Jalur Utara: a.
Jalur Cilember – Batulayang – Tugu Selatan. Jalur Cilember-Batulayang-Tugu Selatan merupakan jalur yang saat ini
sudah dimanfaatkan oleh pengguna jalan untuk menghindari kemacetan di sekitar tanjakan Leuwimalang, Pasar Cisarua dan jalur masuk ke Taman Safari. Kondisi jalan ini umumnya merupakan perkerasan aspal kecuali sekitar persimpangan Ciburial yang memiliki perkerasan batu sepanjang 50 meter dengan lebar 3 meter. Di lokasi Ciburial ini pun hampir sepanjang 500 meter kondisi
sekitar jalan (samping kiri dan kanan) merupakan tembok rumah
penduduk sehingga kemungkinan lebih sulit untuk memperlebar jalan juga terdapat beberapa tanjakan dalam jalur jalan tersebut. Total panjang ruas jalan ini sampai dengan keluar ke Jalan Raya Puncak di sekitar Restoran Hegar (sebelum Green Garden) yaitu + 8 km.
b.
Jalur Bukit Sentul – Cijayanti – Megamendung – Cilember – Batulayang – TuguSelatan –PTP Gunung Mas. Jalur ini
menggunakan ruas tol Jagorawi melalui pintu keluar Sentul
Selatan, maka titik-titik rawan kemacetan seperti di Ciawi, Gadog dan Cibogo, Pasar Cisarua sampai dengan Taman Safari tidak dilalui sebagaimana lintasan saat ini.
Untuk jalur utara ini jalan yang sudah ada masih memerlukan
peningkatan
terutama
ruas
jalan
Cijayanti
menuju
Megamendung,
Megamendung – Cilember dan Tugu Selatan – PTP Gunung Mas. Peningkatan jalan ini dapat dilakukan melalui peningkatan perkerasan dan pelebaran jalan dan pembangunan jembatan.
Jalur Sentul ini akan bertemu dengan ruas jalan
Cilember tepatnya di sekitar Jalan Pesantren
dan mengikuti alternatif jalur
pertama. Namun untuk menghubungkan ke jalur Jalan Raya Puncak tidak keluar di Restoran Hegar tetapi di Sekitar Pabrik Teh Ciliwung Desa Tugu Selatan (kurang lebih 500 meter sebelum ex Kantor Diparda) dan masuk mengikuti jalur kebun teh dan keluar di sekitar Mesjid Attaawun. Kondisi
jalur
Sentul
sampai
dengan
Cijayanti
sebagian
berupa
perkerasan batu sedangkan antara Cijayanti dengan Cipayung (dekat Komplek Pertamina) berupa perkerasan batu dan tanah. Dari Cipayung ke Megamendung (Pusdikintel) berupa perkerasan aspal dengan lebar jalan 3 meter. Dari komplek Pertamina ke Ujung Jalan (Curug) sepanjang 7,2 km terdapat perkerasan jalan batu sepanjang sekitar 150 meter menjelang akhir ruas jalan. Dari Ujung jalan
246
tersebut untuk menembus ke jalan Pesantren terdapat jalan batu dengan lebar 2 meter dan melewati sungai. Saat ini jalan tersebut tidak dapat dilalui dengan kendaraan mobil sepanjang + 2 km. Kondisi jalur Megamendung – Jalan Pesantren ini disamping terjal juga jalanya kecil.
Untuk menghubungkan jalur
Tugu Selatan (Ciburial) ke lokasi pabrik Teh Ciliwung melalui komplek villa dan sekitar + 500 meter dihubungkan dengan jalan setapak dan melalui sungai (belum ada jembatan). Lebar jalan dalam komlpeks ini rata-rata 3 meter dan sekitarnya berupa tanaman tahunan.
2.
Ruas jalan Jalur Selatan: Jalur selatan terbagi menjadi 3 jalur utama:
a. Jalur Gadog (BPLP) – simpang Restoran Ibu Cirebon (Jalan raya puncak) sepanjang + 16,5 km b. Jalur Restoran Ibu Cirebon – simpang Paragajen (Cibeureum/Taman Safari) sepanjang + 3,6 km (Jalan Raya Puncak dan Jalan Raya Taman Safari) c. Jalur Simpang Paragajen – PTP Gunung Mas sepanjang + 5 km Beberapa gambar alternatif akses jalan adalah sebagai berikut .
Salah satu jalan masuk menuju Desa Cipayung yang dapat menghubungkan Wilayah Cijayanti – Bukit Sentul atau Desa Gunung Geulis dengan kondisi perkerasan batu dan tanah.
Bagian jalan dari arah akhir ruas jalan Megaindah atau Pusdikintel yang dapat menghubungkan/menuju Jalan Pesantren – Cilember dengan kondisi sebagian jalan batu dan terdapat jembatan yang tidak dapat dilalui kendaraan roda empat.
Kondisi jalan menuju Komplek Villa di Tugu Selatan, melalui Jembatan Sungai Citamiang.
Gambar 60. Ruas Jalan alternatif wisata di Kawasan Puncak
247
9.5.3
Skenario Alternatif (Alt): Kebijakan Pengendalian penduduk, Membatasi jumlah kendaraan, Meningkatkan perekonomian wilayah, meningkatkan penertiban
bangunan
tidak
berizin,
serta
frekuensi
internalisasi
biaya
lingkungan. Skenario AIt adalah skenario alternatif berupa modifikasi skenario RP dengan beberapa penambahan kebijakan secara komprehensif/holistik dari berbagai dimensi baik dari dimensi sosial, ekonomi, hukum dan kelembagaan serta lingkungan. Intervensi yang dilakukan
adalah: (1) Mengendalikan
pertambahan penduduk dengan menekan angka kelahiran (natalitas) menjadi 2% per tahun, angka kematian dianggap tetap dan migrasi keluar dianggap tetap; (2) Pemerintah menyusun kalkulasi pertumbuhan ekonomi ditingkatkan melalui berbagai program sehingga LPE meningkat sebesar 5,13%; (3) Seiring dengan pertumbuhan LPE dan dalam rangka pengendalian pembangunan maka pemerintah memandang perlu menaikan pajak dan retribusi ; (4) Peningkatan pajak dan retribusi tersebut dialokasikan sebesar 3% untuk membiayai perbaikan lingkungan; (5) penertiban PKL dan bangunan liar dengan frekuensi penertiban di Kawasan Puncak sebesar 2 kali/tahun; (6) Konsekuensinya perlu menambah jumlah aparatur dan sarana/prasarana;
(7)
Sebagai upaya menanggulangi
kemacetan maka pemerintah menerapkan regulasi pembatasan jumlah dan jenis kendaraan yang masuk/melintas pada setiap week end dan hari libur ke Kawasan Puncak. 9.6 Perbandingan Antara Ketiga Skenario Ketiga skenario tersebut selanjutnya dibandingkan untuk mengetahui skenario mana yang dapat memberikan kinerja terbaik. Perbandingan antara ketiga skenario pada tahun awal simulasi (tahun 2009) dan tahun akhir simulasi (2029) dapat dilihat selengkapnya pada tabel 88 berikut.
248
Tabel 88. Perbandingan berdasarkan skenario TI, RP dan Alt pada tahun 2009 dan 2029 Indikator Jumlah penduduk (jiwa) Jumlah wisatawan (jiwa) Jumlah kendaraan (unit) Kebutuhan jalan (km) Volume sampah (lt/th) Kebutuhan akomodasi wisata (m2) Tutupan lahan (m2) Perolehan pajak dan retribusi (Rp) Daya dukung wisata (jiwa) Biaya lingkungan ( Rp)
Tahun 2009 295.340 1.345.536 6.144.000 50.5 1.949.332 250.000 6.445.256 36.329.472.000 13.186.355 0
TI 465.409 2.816.361 12.860.098 105.7 3.698.248 521.280.71 9.582.031.5 76.041.757.708 10.785.734 0
Skenario tahun 2029 RP Alt 421.966 421.966 2.803.667 2.917.538 12.774.460 12.110.994 131.2 99.5 3.572.762 3.680.700 744.570 919.111 9.266.839.8 9.227.684 83.928.200.878 96.278.766.922 11.424.075 11.893.139 0 2.888.363.008
Keterangan : TI = Tanpa Intervensi, RP = Rencana Pemerintah, Alt = Alternatif
249
Gambar 61.
Perbandingan hasil simulasi pada ketiga skenario untuk Jml Penduduk, Jml wisatawan, Jml kendaraan, Kapasitas ECC, Biaya Lingkungan, Luas Akomodasi, Luas Tutupan Lahan, dan jml sampah.
Jumlah penduduk pada saat awal simulasi adalah 295.340 jiwa, apabila tidak dilakukan intervensi pengendalian penduduk, maka penduduk di kawasan puncak akan mencapai 465.409 jiwa pada tahun 2029. Sejalan dengan pertambahan
penduduk
maka
jumlah
penduduk
yang
tidak
bekerja
(menganggur) meningkat menjadi 65.157 jiwa pada tahun 2029 dari 41.438 jiwa pada tahun 2009. Pertambahan penduduk pada skenario RP dan Alt dikendalikan dengan menekan angka kelahiran sampai 2%. Angka pertambahan penduduk pada skenario RP dan Alt lebih rendah dari skenario TI. Perkiraan jumlah penduduk pada tahun 2029 sebesar 421.966 jiwa, terjadi peningkatan 42,87% dari kondisi tahun 2009. Peningkatan jumlah penduduk dan wisatawan akan meningkatkan jumlah kendaraan.
Jumlah kendaraan eksisting
yang melintas di Kawasan Puncak
pada tahun 2009 terdapat sebanyak 6.144.000 setahun. yang tinggal
di Kawasan Puncak lebih sedikit dari jumlah
Jumlah penduduk wisatawan yang
berkunjung ke OTW di Kawasan Puncak. Jumlah wisatawan mencapai 1.235.965 jiwa sedangkan penduduk Kawasan Puncak hanya mencapai 295.340 jiwa atau hanya 23,9%. Dengan demikian walaupun telah dilakukan pengendalian jumlah penduduk melalui intervensi pada skenario RP dan Alt namun jumlah kendaraan yang melintas ke Kawasan Puncak, terus mengalami peningkatan. Jumlah lalu lintas harian kendaraan di kawasan puncak berdasarkan data dari DLLAJ adalah 10.000 kendaraan/hari dan pada hari minggu mencapai 39.564 kendaraan.
250
Jika tidak dilakukan intervensi apapun (TI) untuk mengurangi
jumlah
kendaraan yang ada, maka pada tahun 2029 jumlah kendaraan yang akan melintasi atau memasuki Kawasan Puncak akan mencapai
12.860.098
kendaraan per tahun. Setelah dilakukan intervensi dalam skenario RP maka jumlah kendaraan berkurang menjadi 12.802.131 kendaraan. Selanjutnya pada skenario Alt dibuat suatu kebijakan yang prinsipnya tidak terlalu mengurangi jumlah wisatawan sebagai sumber perekonomian daerah tetapi mengurangi atau membatasi kendaraan yang masuk/melintas ke jalur Puncak karena kondisi saat ini mengalami keterbatasan kapasitas jalan. Setelah intervensi program dalam skenario Alt, maka jumlah kendaraan
pada tahun 2029 adalah 12.110.994
kendaraan atau lebih rendah dari skenario TI dan RP. Konsekuensi penambahan jumlah kendaraan akan berakibat terhadap kebutuhan sarana infrastruktur jalan. Jika tidak dilakukan intervensi program (TI) maka pada akhir tahun simulasi diperkirakan kebutuhan infrastruktur jalan mencapai 528.497,17 m2 atau jika dikonversikan ke satuan panjang setelah dibagi luas jalan rata-rata sekitar 5 m, maka panjang jalan yang diperlukan adalah sekitar 105,7 km. Demikian pula setelah dilakukan skenario RP dengan membuat jalan alternatif, walaupun mungkin dapat mengurangi kemacetan lalu lintas, namun jumlah kendaraan masih mengalami peningkatan sehingga diperlukan penambahan jalan seluas 656.115 m2 atau sepanjang 131,2 km. Selanjutnya jika disimulasikan program pembatasan kendaraan pada skenario Alt, sehingga jumlah kendaraan berkurang, maka panjang jalan yang dibutuhkan adalah sekitar 99,5 km atau seluas 497.712,07 m2.
Ditinjau dari
segi efisiensi anggaran dan kelestarian lingkungan terhadap tutupan lahan, maka skenario Alt lebih baik dari skenario RP dan TI. Berdasarkan standar analisa belanja pemerintah Kabupaten Bogor, biaya pembuatan 1 m2 jalan hotmiks adalah Rp. 350.000.
Berdasarkan hal tersebut, maka dengan menggunakan
skenario Alt anggaran belanja pemerintah dapat dihemat antara 7 milyar sampai dengan 15 milyar rupiah setiap tahunnya. Sejalan dengan dinamika perubahan jumlah kendaraan yang memasuki Kawasan Puncak, maka akan berpengaruh terhadap sumbangan CO2 ke udara dari kendaraan. Berdasarkan hasil pengujian terhadap kendaraan bermotor jenis niaga (Buchari 2010), sebuah kendaraan mengeluarkan emisi CO2 sebesar 134 gr/km/kendaraan. Jumlah CO2 yang dilepaskan ke udara pada tahun 2009 yang
251
berasal dari kendaraan yang melintasi puncak adalah 82.329.600 gr. Apabila tidak dilakukan upaya-upaya pengurangan emisi, maka pada tahun 2029 penambahan jumlah emisi CO2 dari kendaraan yang dilepaskan ke udara di Kawasan Puncak akan mencapai 162.287.316 gr. Peningkatan wisatawan ke kawasan Puncak akan mendorong para pengusaha untuk menambah pembangunan akomodasi baik berupa hotel, vila, resort, maupun wisma. Selanjutnya berdasarkan hasil survey terhadap responden diperoleh data bahwa tidak semua wisatawan menginap di Kawasan Puncak,
kurang lebih sekitar 20% dari jumlah wisatawan yang menginap di
Kawasan Puncak. Berdasarkan data dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, luas obyek wisata yang ada saat ini yaitu seluas 1.416.000 m 2, setelah diakumulasikan dengan data luas tutupan jalan, akomodasi dan penduduk, maka total luas tutupan lahan pada tahun 2009 adalah 6.445.256 m 2. Tanpa intervensi pembatasan wisatawan dan penduduk, pengaturan ruang dan perizinan maka jumlah tutupan lahan akan terus bertambah, sehingga pada tahun 2029 luas tutupan lahan yang diperlukan mencapai 9.582.032 m 2 atau sekitar 7,4% dari luas Kawasan Puncak (129.780.000 m2). Jumlah tutupan lahan yang dibutuhkan akibat perkembangan akomodasi dan infrastruktur jalan pada skenario RP dan Alt lebih sedikit jika dibandingkan skenario TI yaitu 9.266.839,8 m 2
dan
2
9.227.684 m . Pengurangan tutupan lahan ini salah satunya sebagai dampak kebijakan penertiban bangunan liar yang dilaksanakan secara intensif. Selanjutnya penambahan jumlah wisatawan akan dibatasi oleh daya dukung lokasi obyek wisata. Pada tahun 2009, kondisi obyek wisata yang ada di Kawasan Puncak dapat menampung 13.186.355 wisatawan. Seiring dengan pertambahan waktu, kemampuan daya dukung obyek wisata untuk menampung jumlah wisatawan akan semakin berkurang/menurun. Pada tahun 2029 jumlah wisatawan yang dapat ditampung berkurang menjadi 10.785.734 wisatawan pada skenario TI dan 11.424.075 wisatawan pada skenario RP serta 11.893.139 wisatawan pada skenario Alt.
Penurunan daya dukung objek tempat wisata
dalam menampung kunjungan wisatawan dapat disebabkan oleh kondisi infrastruktur yang buruk, kondisi obyek wisata yang tidak terpelihara serta kapasitas manajemen atau pelayanan yang menurun. Pertambahan
penduduk
peningkatan timbulan sampah.
dan
wisatawan
akan
mengakibatkan
Berdasarkan data Dinas Pertamanan dan
252
Kebersihan (2009), sampah yang dihasilkan per orang di wilayah Kabupaten Bogor adalah sebesar 2,5 ltr. Selain penduduk setempat, sampah pun dihasilkan dari aktivitas wisatawan.
Asumsinya jika penduduk menghasilkan sampah
sebanyak 2,5 ltr/hari, maka jika wisatawan berada di kawasan wisata dari pukul 9 sampai dengan pukul 19.00 (10 jam), maka sampah yang dihasilkan wisatawan adalah 10/24 x 2.5 liter atau sekitar 0,9 liter/org/hari. Berdasarkan data jumlah penduduk dan wisatawan di Kecamatan Ciawi, Cisarua dan Megamendung akan diperoleh jumlah sampah sebanyak 1.949.332 lt
pada tahun 2009.
Apabila
pemerintah tidak melakukan intervensi apapun dalam pengendalian penduduk dan wisatawan maka pada tahun 2029 sampah yang berasal dari penduduk dan wisatawan mencapai 3.698.248 lt. Jumlah timbulan sampah akan berkurang pada saat dilakukan pengendalian jumlah penduduk dan wisatawan pada skenario RP dan Alt yaitu masing-masing
jumlah sampah pada tahun akhir
simulasi menjadi 3.572.762 lt dan 3.680.700 lt. Pertambahan jumlah wisatawan di Kawasan Puncak dapat memicu pertumbuhan pedagang kaki lima (PKL) dan vila atau bangunan akomodasi lainnya yang tidak berizin. Hal ini kerapkali menimbulkan kemacetan lalu lintas dan suasana kumuh menutupi keindahan pemandangan di Kawasan Puncak. Pertambahan atau pengurangan PKL dan bangunan tidak berizin salah satunya dipengaruhi seberapa intensif pengawasan bangunan
aktivitas sosialisasi, penertiban dan intensitas
yang dilakukan pemerintah.
Pada kondisi skenario
tanpa intervensi, bangunan PKL dan bangunan tidak berizin akan meningkat sekitar 3,98% menjadi 1.912 bangunan pada tahun 2029. Pada skenario RP, komitmen aparatur pemerintah dalam rangka penegakan hukum dilaksanakan melalui
pengawasan dan
penertiban bangunan
tidak
berizin
walaupun
pelaksanannya hanya satu kali dalam satu tahun, sehingga penambahan bangunan liar tersebut dapat sedikit dikendalikan walaupun diperkirakan masih terjadi kenaikan dari 1.368 bangunan pada tahun 2009 menjadi 1.707 bangunan pada tahun 2029 atau bertambah sekitar 2,5%.
Penertiban bangunan tidak
berizin, selain memerlukan kesiapan aparatur dari segi kecukupan jumlah petugas, juga kesiapan sarana dan prasarana serta penyediaan anggaran. Kegiatan penertiban bangunan tidak berizin berdasarkan standar anggaran belanja daerah Kabupaten Bogor, adalah Rp. 12.000.000 per bangunan. Jika pemerintah daerah mengalokasikan dana penertiban bangunan di Kawasan Puncak sebesar Rp 1 milyar per tahun maka melalui skenario alternative,
253
bangunan tidak berizin dapat ditertibkan seluruhnya pada tahun 2028. Percepatan penertiban bangunan tidak berizin dapat dilakukan dengan menambah frekuensi penertiban dan meningkatkan jumlah alokasi anggaran setiap tahunnya. Penertiban bangunan tidak berizin di Kawasan Puncak akan mengurangi tutupan lahan, namun dengan kebijakan membuka jalan baru diduga akan menambah tutupan lahan dan memicu tumbuhnya bangunan-bangunan lahan baru baik berizin maupun tidak berizin. Sehingga diperkirakan tutupan lahan pada tahun 2029 akan mencapai 9.266.840 m2. Pada skenario alternatif, frekuensi penertiban ditingkatkan sehingga diperkirakan sampai akhir tahun simulasi jumlah bangunan tidak berizin dapat ditekan sampai 1.633 bangunan atau pertambahannya bisa dikendalikan sampai 1,9%. Dampak positif peningkatan aktivitas wisata adalah meningkatkan penerimaan daerah berasal dari pajak dan retribusi. Peningkatkan penerimaan pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi dari sektor pariwisata dapat dilakukan melalui ekstensifikasi dan peningkatan tarif wisata di obyek wisata dan maksimalisasi pajak hotel dan restoran. Penerimaan pajak dan retribusi pada skenario TI diperkirakan akan meningkat dari Rp. 36.329.472.000 pada tahun awal simulasi menjadi Rp. 76.041.757.708 pada tahun 2029. Kebijakan peningkatan penerimaan pajak dan retribusi di Kawasan Puncak seperti yang diterapkan pada skenario RP dan Alt selain untuk meningkatkan penerimaan daerah sekaligus sebagai alat pengendalian pertambahan jumlah wisatawan. Disimulasikan pada skenario RP dan Alt penambahan penerimaan daerah pada tahun 2029 menjadi Rp. 83.928.200.878 dan Rp. 96.278.766.922. Pada skenario alternatif,
penerimaan daerah dari pajak dan retribusi
tidak seluruhnya digunakan pemerintah untuk membiayai belanja langsung dan tidak langsung tetapi dialokasikan sebesar 3% untuk membiayai perbaikan lingkungan, sehingga kelestarian Kawasan Puncak dapat terjaga. 9.7
Kebijakan dan Pendekatan Program Berdasarkan ketiga skenario model kebijakan pengelolaan pariwisata di
Kawasan Puncak, (Alt).
skenario dengan kinerja terbaik adalah skenario alternatif
Skenario alternatif dapat dilakukan melalui beberapa kebijakan dan
program seperti tercantum pada tabel 84.
254
Tabel 89. Rekomendasi kebijakan dan program pengelolaan pariwisata di Kawasan Puncak No 1.
2.
KEBIJAKAN Pengendalian penduduk
Peningkatan perekonomian kawasan
PROGRAM 1.
Optimalisasi Berencana
Operasi
yustisi
dan
2.
Pembatasan kawasan pemukiman
Keluarga
3. Peningkatan kualitas SDM tenaga kerja yang
siap pakai 4. Peningkatan
UKM di bidang pertanian dan industri rumah tangga (home industry)
5. Peningkatan penerimaan dari pajak dan retribusi
Penggunaan angkutan masal 3.
Pembatasan jumlah kendaraan
4.
Pengendalian bangunan tidak berizin
Optimalisasi pelaksanaan operasi wibawa praja
5.
Peningkatan pembiayaan lingkungan
Internalisasi/penambahan biaya lingkungan dalam pajak/retribusi
9.7.1 Kebijakan Pengendalian Penduduk Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap (BPS, 2009). Besarnya jumlah penduduk
akan membawa implikasi tertentu, utamanya terhadap persebaran
dan densitasnya (kepadatan). Kepadatan penduduk mencerminkan banyaknya penduduk tiap satuan luas wilayah. Berdasarkan hasil sensus penduduk 2010, kepadatan penduduk di Kabupaten Bogor adalah 18 orang per ha. Kepadatan penduduk yang tinggi cenderung memperlambat pendapatan per kapita melalui tiga cara, yaitu: (1) Memperberat beban penduduk pada lahan; (2) Menaikkan barang konsumsi karena kekurangan faktor pendukung untuk menaikkan penawaran mereka; (3) Menurunkan akumulasi modal, karena dengan tambah anggota keluarga maka akan meningkatkan pengeluaran/biaya (BPS 2010). Secara umum angka distribusi penduduk di Kabupaten Bogor lebih tinggi dari 4%, dengan angka beban tanggungan sebesar 53,75. Berdasarkan data-data kependudukan menunjukkan bahwa wilayah Kabupaten Bogor dengan potensi yang dimilikinya mampu menarik penduduk untuk tinggal atau datang ke wilayah ini.
Perkembangan usaha industri, pemukiman
dan wisata telah
menarik minat untuk bekerja, bertempat tinggal dan berwisata di Kabupaten
255
Bogor.
Kondisi tersebut mengakibatkan konsekuensi terhadap tingginya
kepadatan penduduk. 9.7.1.1 Program Keluarga Berencana dan Operasi Yustisi Pertambahan jumlah penduduk disebabkan karena pertambahan alamiah (kelahiran) dan pertambahan karena migrasi masuk. Pengendalian penduduk merupakan kegiatan membatasi pertumbuhan penduduk, umumnya dilakukan dengan mengurangi jumlah kelahiran yang dikenal dengan program keluarga berencana.
Berdasarkan data sensus ekonomi daerah (Suseda) tahun 2008,
angka kelahiran total (TFR) masih berkisar 2,51 dan rata-rata usia kawin pertama wanita adalah 17,9 tahun. Situasi kependudukan di Kabupaten Bogor tersebut merupakan fenomena yang memerlukan perhatian dan penanganan sungguhsungguh dan berkelanjutan. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah dengan mengendalikan jumlah penduduk dan meningkatkan kualitas penduduk. Hal ini antara lain dilakukan dengan menggalakan dan meneguhkan kembali Program operasi yustisi dan Keluarga Berencana Nasional di semua tingkatan.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yang dimaksud Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Kegiatan Program Keluarga Berencana di Kabupaten Bogor, diarahkan pada 5 (lima) kegiatan strategis yaitu: (1) program
Pemberdayaan Keluarga
(PK); (2) Program KB dan Kesehatan Reproduksi (KB-KR); (3) Program Kesehatan
Reproduksi
Remaja
(KRR)
dan
PUP
(Pendewasaan
Usia
Perkawinan); (4) Program Penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas; dan (5) Program pengembangan sistem informasi data mikro keluarga. Perkembangan pelaksanaan Keluarga Berencana di Kabupaten Bogor pada tahun 2010 menunjukan hasil yang baik yaitu pencapaian total peserta KB sebanyak 157.157 peserta atau 96,61% dari Perkiraan Permintaan Masyarakat (PPM) sebesar 162.666 peserta.
Jumlah peserta KB Aktif (PA) sebanyak
660.676 akseptor, jika dibandingkan dengan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) sebanyak 913.344 PUS maka PA/PUS menjadi 72,34%. Sedangkan jika dilihat berdasarkan mix kontrasepsi maka persentase pencapaian peserta KB baru terhadap PPM per mix kontrasepsi adalah sebagai berikut: 3.026 akseptor IUD
256
(83,78% dari PPM), 1.117 peserta MOW (182,82% dari PPM), 6.159 peserta implant (127,49% dari PPM), dan 89.002 peserta suntikan (96,96% dari PPM). Pelaksanaan KB di Kawasan Puncak pada khususnya dan Kabupaten Bogor pada umumnya sudah dilaksanakan dengan baik. Realisasi peserta KB baru di Kawasan Puncak melebihi target yaitu masing-masing 106,14 % untuk Kecamatan Megamendung dan 113,86% untuk Kecamatan Cisarua, sedangkan Kecamatan Ciawi realisasinya adalah 93,68%. Prioritas kegiatan
yang perlu
dilanjutkan dan tingkatkan dimasa yang akan datang adalah: a. Rata-rata Usia Kawin di Kabupaten Bogor masih rendah yaitu 17,9 tahun, sedangkan Provinsi Jawa Barat 18,05 tahun dan Nasional sudah mencapai 20 tahun. Perlu upaya dan kerja keras untuk memberikan motivasi/dorongan agar para remaja mampu menunda usia perkawinannya hingga usia yang dapat dikatakan matang baik dari sisi kesehatan fisik, psikis, ekonomi maupun sosialnya.
Wahana atau forum yang dapat dimanfaatkan untuk
meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemauan remaja untuk dapat menunda perkawinan adalah dengan memberikan pengetahuan dan wawasan tentang kesehatan reproduksi melalui wadah konseling PIK KRR (Pusat Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja) yang telah dibentuk di masing-masing kecamatan; b. Menambah jumlah petugas lapangan pengelola KB, petugas lapangan merupakan ujung tombak dalam pencapaian keberhasilan program. Saat ini jumlah petugas lapangan KB baru 184 orang untuk melayani 428 desa/kelurahan, sehingga masih kekurangan petugas lapangan KB sebanyak 244 orang; c. Meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat terhadap KB melalui peningkatan peran serta Pos KB dan Sub Pos KB dalam pelaksanaan program KB; d. Meningkatkan frekuensi penyuluhan dan melaksanaan pembinaan untuk menekan angka drop out (DO) peserta KB, karena saat ini angka DO peserta KB untuk tingkat kabupaten termasuk tinggi yaitu 12,05%, bahkan untuk kecamatan di Kawasan Puncak memiliki angka DO yang lebih tinggi yaitu 12,34% (Kecamatan Ciawi), 14,05% (Kecamatan Cisarua) dan 19,32% (Kecamatan Megamendung);
257
e. Perlu penanganan yang komprehensif dan khusus serta berkesinambungan terhadap segmen remaja, mengingat kehidupan remaja yang sangat rawan terhadap resiko penyimpangan seksualitas, HIV/AIDS dan Narkoba; f. Meningkatkan pelembagaan dan pembudayaan KB, salah satunya dengan melanjutkan program “Kampung KB”; g. Peningkatan cakupan pelayanan KB gratis bagi keluarga miskin; h. Optimalisasi pelaksanaan operasi yustisi secara konsisten. 9.7.1.2 Program Pembatasan Kawasan Permukiman Peningkatan jumlah penduduk salah satu penyebabnya adalah terjadinya peningkatan pembangunan kawasan pemukiman. Berdasarkan penelitian Dewi (2010), sebelum tahun 2000 kenaikan tutupan lahan permukiman relatif lambat yaitu dari 3,96% (1992) menjadi 8,49% (2000), atau meningkat sebesar 4,53%, akan tetapi setelah tahun 2000 kenaikan tutupan lahan relative lebih cepat selama kurun waktu 2000-2006, tutupan lahan permukiman meningkat 12%. Demikian pula hasil penelitian Suwarno (2011), selama 9 tahun terakhir (20002009) mengalami kenaikan dari 1.261,62 ha menjadi 3.356,73 ha atau rata-rata 18,45% per tahun. Peningkatan luas lahan permukiman 18,45% ini berarti lebih tinggi daripada laju pertumbuhan
penduduk 3,28% per tahun.
Hal ini
menunjukkan bahwa permintaan lahan untuk diubah menjadi lahan terbangun sangat besar (laju permukiman lebih dari 5 kali laju pertumbuhan penduduk). Peningkatan
kawasan
pemukiman/terbangun
akan
meningkatkan
kepadatan penduduk. Berdasarkan arahan RTRW Kabupaten Bogor tahun 2008, kepadatan penduduk untuk kategori sustainable (rendah) adalah < 50 jiwa/ha, kepadatan sedang 50 – 100 jiwa/ha, kepadatan tinggi (kritis) adalah 100 – 150 jiwa/ha, serta destruktif > 200 jiwa/ha.
Pada tahun 2010, kepadatan penduduk
Kecamatan Ciawi adalah 41 jiwa/ha, Kecamatan Cisarua adalah 18 jiwa/ha dan Kecamatan Megamendung adalah 29 jiwa/ha.
Berdasarkan model simulasi
jumlah penduduk di Kawasan Puncak pada tahun 2029 diperkirakan mencapai 421.966
jiwa
dengan
kepadatan
sekitar
35
jiwa/ha.
Hal
tersebut
mengindikasikan bahwa kepadatan penduduk di wilayah Puncak dikategorikan kepadatan sedang. Namun
demikian
khusus
untuk
Kawasan
Puncak
tidak
hanya
berdasarkan kepadatan penduduk, tetapi harus mempertimbangkan kunjungan wisatawan yang jumlahnya dalam satu tahun melebihi angka jumlah penduduk
258
definitif di Kawasan Puncak, yaitu mencapai 1.345.536 jiwa atau berdasarkan skenario TI, diproyeksikan pada tahun 2029 wisatawan bertambah menjadi 2.816.361 jiwa. Jika dijumlahkan antara penduduk dengan wisatawan maka jumlahnya menjadi 3.238.327 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka kepadatan penduduk dan wisatawan menjadi 264 jiwa/ha atau termasuk dalam kepadatan tinggi dan mempunyai kecenderungan destruktif. Walaupun sifatnya tidak menetap, namun pada saat-saat tertentu kondisi ini akan menimbulkan suasana tidak nyaman dan dapat membebani serta merusak lingkungan. Berdasarkan PP no 26 Tahun 2008 tentang RTRWN terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya dapat dikenakan kebijakan disinsentif. Disinsentif
kepada pemerintah daerah
diberikan, antara lain, dalam bentuk: pembatasan penyediaan infrastruktur; pengenaan kompensasi; dan/atau penalti. Berdasarkan kondisi, permasalahan dan ketentuan yang mengatur Kawasan Puncak, maka implementasi pembatasan kawasan pemukiman terbangun dapat dilaksanakan melalui: 1)
Pengenaan pajak bumi dan bangunan yang tinggi secara selektif terutama terhadap bangunan-bangunan baru;
2)
Pembatasan penyediaan infrastruktur dan utilitas lain terutama terhadap daerah-daerah dengan peruntukan non pemukiman;
3)
Pengenaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang tinggi untuk setiap bangunan di Kawasan Puncak, sebagai upaya menurunkan animo masyarakat mendirikan bangunan di Kawasan Puncak;
4)
Perambahan kawasan hutan maupun lahan HGU perkebunan agar ditertibkan agar tidak berubah menjadi permukiman semi-permanen maupun permanen;
5)
Pengendalian yang ketat terhadap pemberian izin (IPPT/ILOK/IMB);
6)
Distribusi penduduk di dalam kawasan dan distribusi wisatawan didalam kawasan maupun keluar kawasan melalui pengembangan destinasi wisata alternatif selain Kawasan Puncak. Distribusi penduduk dalam kawasan dapat dilakukan dengan membuat
rencana zonasi yang membagi penduduk atas aktivitas ruang. penduduk
pada
masing-masing
Zona
ditujukan
agar
Pengaturan
dapat
dicapai
keseimbangan pemanfaatan ruang pada suatu kawasan. Pengaturan ini
259
ditentukan berdasarkan intensitas kegiatan struktur ruang dan fisik lahan yang dapat dikembangkan pada masing-masing Zona. Hal ini didasari pula oleh kecenderungan,
dimana
semakin
dekat
dengan
pusat
kegiatan,
maka
kecenderungan kepadatan penduduk semakin tinggi. Distribusi wisatawan didalam kawasan dapat dilakukan melalui pengaturan zonasi wisata dan manajemen wisata kawasan berdasarkan kemampuan daya dukung masingmasing Obyek Tujuan Wisata (OTW). Perencanaan zonasi wisata di Kawasan Puncak sudah disusun oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada tahun 2003. Zona wisata di Kawasan Puncak terbagi atas zona A, B, C, dan D dengan masing-masing fungsi, arahan pengembangan wisata yang diperbolehkan dan komponen penataannya. Kecamatan Ciawi termasuk dalam zona A, merupakan lokasi strategis menjadi pintu gerbang menuju objek wisata di jalur Bopunjur (kawasan wisata Puncak) dan objek wisata di jalur Bogor-Sukabumi. Sebagian besar Kecamatan Cisarua
dan
Megamendung
termasuk
pada
zona
C
dengan
arahan
pengembangan antara lain pengembangan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman perdesaan, fungsi pertanian lahan basah dan kawasan perkebunan, meningkatkan aksesibilitas objek wisata dengan pusat akomodasi wisata, membentuk keterkaitan antara aktifitas pariwisata dengan aktifitas masyarakat setempat, mempertahankan fungsi daerah resapan/ruang terbuka hijau pada daerah dengan kelerengan curam, pengembangan prasarana dan sarana pendukung pariwisata, pengaturan pemanfaatan villa/wisma yang disewakan, mengendalikan perkembangan villa pada daerah-daerah yang tidak sesuai peruntukkan dan menciptakan keterkaitan antara pusat akomodasi wisata dengan objek-objek wisata. Implementasi pengaturan wisata melalui zonasi wisata ini belum berjalan maksimal, salah satu kendalanya adalah karena produk perencanaan ini tidak mengikat masyarakat dan pemerintah karena tidak dituangkan dalam bentuk peraturan daerah. Disarankan perlu dilakukan review kembali dan dituangkan dalam bentuk peraturan daerah rencana detail dan zonasi Kawasan Puncak yang memiliki kekuatan hukum, sehingga dapat menjadi pedoman bagi pemerintah yang memiliki otoritas perizinan sekaligus sangsi bila terjadi pelanggaran. Distribusi wisatawan didalam Kawasan Puncak selain melalui pengaturan zonasi, juga dapat dilakukan melalui manajemen pariwisata secara
260
menyeluruh di Kawasan Puncak, salah satu alat pengendalinya adalah kapasitas atau daya dukung pada setiap OTW. Distribusi wisatawan keluar Kawasan Puncak perlu dilakukan setelah memperhatikan kondisi infrastruktur yang semakin terbatas serta terjadinya peningkatan tutupan lahan yang dapat mengancam konservasi lingkungan di DAS Ciliwung. Sesuai dengan PP no 26 Tahun 2008 tentang RTRWN, Kawasan Puncak termasuk kedalam kawasan strategis nasional (KSN). kebijakannya adalah
Salah satu
pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung
lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem,
melestarikan
keanekaragaman
hayati,
mempertahankan
dan
meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keunikan bentang alam,
dan
melestarikan
warisan
budaya
nasional.
Dengan
demikian
pengembangan pembangunan di Kawasan Puncak harus dibatasi
sehingga
untuk mengalihkan sebagian wisatawan terutama wisatawan repeater ke Kawasan Puncak perlu didistribusikan ke wilayah destinasi lainnya. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bogor yang saat ini sedang mempersiapkan alternatif puncak di wilayah Kabupaten Bogor sebelah Timur (Kawasan Puncak 2/Puncak Raya), merupakan langkah tepat sebagai salah satu upaya memecah arus wisatawan atau distribusi wisatawan keluar Kawasan Puncak, walaupun untuk mewujudkan rencana ini memerlukan pendanaan yang besar dan jangka waktu yang cukup lama. 9.7.2 Kebijakan Peningkatan Perekonomian Kawasan Kawasan Puncak walaupun termasuk wilayah konservasi alam, namun juga dikembangkan sebagai daerah tujuan wisata baik skala lokal kabupaten Bogor maupun skala regional Provinsi Jawa Barat.
Kebijakan peningkatan
ekonomi pendapatan daerah di Kawasan Puncak perlu direncanakan secara cermat dan hati-hati agar tidak bersifat eksploitatif yang dapat mengakibatkan kerusakan atau degradasi lingkungan.
Peningkatan ekonomi di Kawasan
Puncak yang merupakan kawasan wisata dapat dilaksanakan melalui (1) Peningkatan penerimaan daerah dari pajak dan retribusi; (2) Peningkatan kualitas SDM siap pakai; (3) Kemitraan antara pengusaha wisata dan masyarakat setempat; (4) kerjasama dan keterkaitan dari aktivitas hulu-hilir.
261
9.7.2.1 Peningkatan kualitas SDM tenaga kerja yang siap pakai Permasalahan ketenagakerjaan di Kabupaten Bogor adalah kelebihan pasokan tenaga kerja yang tidak seimbang dengan serapan tenaga kerja pada lapangan usaha. Bogor
Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) total Kabupaten
tahun 2010 sebesar 59,60 artinya 59,60% dari penduduk usia kerja
terlibat dan berusaha dalan kegiatan produktif menghasilkan barang dan jasa. Berdasarkan angka total angkatan kerja yang ada di Kabupaten Bogor pada tahun 2010, sebanyak 1.722.345 jiwa (89%) adalah mereka yang aktif bekerja, sedangkan sisanya 205.032 jiwa (11%) merupakan pengangguran terbuka. Penduduk angkatan kerja yang bekerja di Kawasan Puncak
sebagian besar
bekerja di sektor jasa (53%) serta perdagangan, hotel dan restoran (20%). Tingginya proporsi tenaga kerja yang bekerja di sektor tersebut sesuai dengan pengembangan Kawasan Puncak sebagai destinasi wisata. Namun demikian berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari pengusaha hotel dan restoran yang tergabung dalam PHRI, kualitas tenaga kerja di Kawasan Puncak masih belum memadai dan perlu ditingkatkan kualitasnya. Prioritas kegiatan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja di Kawasan Puncak adalah melalui: 1) Pelatihan keterampilan bagi para calon tenaga kerja di tempat-tempat balai latihan kerja (BLK) yang dilanjutkan dengan kegiatan magang; 2) Pelatihan customer service excelent bagi para pekerja wisata secara berkesinambungan; 3) Mendirikan sekolah pariwisata, untuk mencetak/menghasilkan tenaga-tenaga baru yang siap pakai; 4) Peningkatan jumlah aparatur dan pelaku wisata yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepariwisataan, termasuk keterampilan berbahasa asing. 9.7.2.2
Peningkatan UKM di bidang pertanian dan industri rumah tangga (home industry) Kawasan Puncak merupakan pusat kegiatan wisata di Kabupaten Bogor,
dimana sebagian besar potensi wisata, atraksi wisata dan fasilitas wisata berada pada kawasan ini. Berdasarkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor pada tahun 2008 terdapat 168 akomodasi yang terdiri dari 7 hotel bintang dan 161 hotel melati (termasuk wisma dan villa). Hotel bintang adalah Safari
262
Garden Hotel, Parama Hotel, Jayakarta Hotel, Grafika Mas Prioritas Hotel, Permata Alam Hotel, Cipayung Asri hotel dan Citra Cikopo. Pada tahun 2008, berdasarkan data Dispenda terdapat 121 rumah makan yang menawarkan menu tradisional dan lokal. Selain potensi berupa fasilitas wisata, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kawasan Puncak pada tahun 2009 adalah sebanyak 1.335.443. Potensi wisata Puncak yang demikian besar perlu dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhan wisata dari mulai kebutuhan konsumsi (pangan), akomodasi, transportasi, industri, kerajinan dan jasa. Permasalahan yang pada umumnya terjadi di daerah wisata adalah terjadinya “kebocoran wisata” sehingga terjadi capital flight ke daerah lain dan masyarakat setempat tidak menerima keuntungan dan manfaat dari aktivitas wisata. Prioritas kegiatan yang perlu dipersiapkan adalah: 1) Pendataan dan pemetaan UKM untuk mengetahui jumlah, lokasi, jenis usaha, kekuatan permodalan, permasalahan dan sebagainya; 2) Pelatihan keterampilan dan kewirausahaan para UKM di bidang pertanian, industri dan jasa; 3) Membentuk
forum
UKM di Kawasan
Puncak
dengan tujuan untuk
memudahkan koordinasi, pengorganisasian dan penyampaian informasi; 4) Meningkatkan kemitraan antara UKM dengan para pelaku usaha di Kawasan Puncak; 5) Menerapkan penggunaan teknologi informasi untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi antara UKM dan pengusaha wisata.
9.7.2.3 Peningkatan Penerimaan Pajak dan Retribusi Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat sekaligus sebagai sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pungutan pajak mempunyai tiga fungsi atau tujuan, yaitu: (1) Fungsi penerimaan (budgetair), pajak dikenakan dengan tujuan untuk mengumpulkan penerimaan Negara dalam rangka membiayai kegiatan pemerintah; (2) Fungsi pengaturan (regulator), berkaitan dengan dikenakannya pajak untuk mengatur transaksi ekonomi yang terkait dengan obyek pajak; dan (3) Fungsi distribusi, pajak dikenakan dalam rangka menciptakan pemerataan pendapatan antar warga negara (Bappeda, 2007).
263
Kegiatan pariwisata yang dikenakan pajak adalah hotel, restoran dan hiburan. Pajak hotel adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran oleh pribadi atau badan. Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang diberikan konsumen kepada hotel (omzet). Besarnya tarif pajak hotel adalah 10 persen dengan cara menghitung pajak hotel yaitu: tarif pajak (10%) x dasar pengenaan. Demikian pula pajak restoran adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran oleh orang pribadi atau badan.
Cara penghitungannya
adalah: tarif pajak (10%) x dasar pengenaan (jumlah pembayaran yang dilakukan konsumen kepada restoran (omzet). Pajak hiburan adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi dikelompokan menjadi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Retribusi di sektor pariwisata seperti retribusi izin usaha sarana pariwisata, retribusi izin usaha obyek wisata dan retribusi izin jasa usaha wisata termasuk dalam kelompok retribusi perizinan tertentu. Ketiga retribusi tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2007 tentang Pengelolaan Usaha Pariwisata. Selain pajak dan retribusi yang berkaitan dengan pariwisata terdapat pajak dan retribusi lainnya seperti PBB, IMB dan sebagainya. Peningkatan penerimaan pajak dan retribusi dilaksanakan melalui prioritas kegiatan:
264
1) Pendataan objek pajak dan retribusi kepada seluruh wajib pajak dan retribusi di Kawasan Puncak; 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas petugas pemungut pajak dan retribusi pada lokasi-lokasi pemungutan pajak dan retribusi; 3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana berupa komputer, sarana mobilitas dsb. untuk pemungutan pajak dan retribusi; 4) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap para wajib pajak dan retribusi; 5) Meningkatkan pembinaan dan penyuluhan kepada para wajib pajak dan retribusi agar sadar dan tepat waktu dalam pembayaran pajak dan retribusi; 6) Meningkatkan biaya pajak dan retribusi 9.7.3
Kebijakan Pengendalian Bangunan tidak Berizin Bangunan tidak berizin terdiri atas beberapa katagori yaitu:(1) Bangunan
yang didirikan pada lahan yang tidak bermasalah dan sesuai dengan pengaturan ruang tetapi belum mengurus perizinan; (2) Bangunan didirikan di atas lahan yang bermasalah dan tidak sesuai dengan pengaturan ruang sehingga tidak dapat mengurus perizinan; (3) Bangunan yang sudah berizin namun melakukan perluasan bangunan yang tidak diurus izinnya; 4) Bangunan tidak permanen PKL (pedagang kaki lima). Jumlah bangunan tidak berizin terus bertambah tidak sebanding dengan ketersediaan aparatur yang bertugas mengawasi dan menertibkan bangunan tidak berizin. Selama pelaksanaan
penertiban, ditemukan berbagai kendala
sebagai berikut: (1) Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM) baik secara kualitas maupun kuantitas apabila dibandingkan dengan cakupan wilayah Kabupaten Bogor. Ditinjau dari luas wilayah dan banyaknya penduduk maka jumlah anggota Polisi Pamong Praja yang ideal berjumlah 500 orang dengan perbandingan 1 orang personil
berbanding 8.000 penduduk; (2) Masih
kurangnya sarana dan prasarana yang memadai apabila dibandingkan dengan banyaknya kegiatan serta luasnya Kabupaten Bogor; (3) Besarnya biaya untuk melaksanakan penertiban; (4) Masih lemahnya koordinasi antar intansi terkait serta (5) perlawanan yang sangat kuat dari pihak masyarakat luar. Masyarakat luar ini umumnya mantan pejabat tinggi, pengusaha menengah-besar atau mitra / kolega pejabat pemerintah lokal. Dalam pelaksanaan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor melakukan koordinasi lintas sektoral dengan
265
aparat
keamanan yang terdiri dari Polres Bogor, Kodim 0621, Polisi Militer,
Koramil dan Polsek setempat. Dengan melakukan koordinasi lintas sektoral dengan beberapa instansi tersebut maka diharapkan dapat membantu dan mempermudah pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Bogor. Program yang perlu dilakukan adalah optimalisasi operasi wibawa praja melalui kegiatan: 1. Penyuluhan/ sosialisasi kepada masyarakat; 2. Meningkatkan sarana, prasarana dan jumlah personil yang menangani penertiban; 3. Melaksanakan aktivitas pengawasan dan penertiban secara intensif, konsisten dan persisten; 4. Melaksanaan pendataan dan menyusun database bangunan tidak berizin; 5. Memberikan efek jera melalui penayangan pemilik bangunan tidak berizin di media massa sebagai sangsi sosial; 6. Bekerjasama dengan instansi lain untuk membatasi ketersediaan infrastruktur seperti akses jalan, listrik dan telekomunikasi bagi bangunan yang tidak berizin. 9.7.4
Kebijakan Pembatasan Jumlah Kendaraan Sebagai salah satu lintasan Bogor-Cianjur–Bandung, jalur jalan raya
Puncak memiliki beban yang cukup berat terutama karena lintasannya dimanfaatkan juga sebagai jalur wisata menuju beberapa obyek wisata di Kabupaten
Bogor
maupun
di
Kabupaten
Cianjur.
Kondisi
mengakibatkan volume kendaraan di jalur jalan raya Puncak
tersebut
sangat padat
dengan LHR (laju harian rata-rata) saat ini rata-rata 10.000 SMP/hari (SMP = satuan mobil penumpang) serta V/C (Volume/Capacity) >1,0, maka dapat dikategorikan sebagai jalur yang perlu diberikan alternatif penurunan volume lalu lintas (Disbudpar, 2003).
266
3
Gambar 62. Titik Rawan Macet di Wilayah Puncak Sumber : Kasat Lantas Polres Bogor
Kemacetan lalu lintas diakibatkan sebagian besar wisatawan bertujuan untuk mengunjungi daya tarik wisata Taman safari Indonesia, Taman wisata matahari, wana wisata Curug Cilember, dan lainnya yang semua akses jalurnya melewati jalan raya puncak. Hal ini mengakibatkan intensitas kendaraan yang melewati jalan raya Puncak semakin padat dan akhirnya mengakibatkan kemacetan. Selain itu diperparah juga dengan terdapatnya pasar di sisi jalan raya Puncak, Desa Cisarua, Kecamatan Cisarua, dimana badan jalan dipakai untuk parkir kendaraan dan angkutan umum serta bahu jalan di pakai pedagang kaki lima untuk tempat berdagang. Titik pusat kemacetan di jalan raya Puncak, Kabupaten Bogor berada pada Gadog, Pasar Cisarua, dan pertigaan tugu Taman Safari Indonesia. Solusi saat ini yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bogor dalam mengurangi tingkat kemacetan di jalan raya Puncak adalah dengan menerapkan sistem buka tutup. Sistem buka tutup
biasanya dilakukan pada
akhir pekan dan hari libur dimana pada jam-jam tertentu dilakukan jalan satu arah (one way) secara bergantian dari arah lampu merah keluar pintu tol Ciawi sampai pertigaan tugu Taman Safari Indonesia dan berganti dari arah sebaliknya. Jumlah kendaraan eksisting
yang melintas di Kawasan Puncak pada
tahun 2009 terdapat sebanyak 6.144.000 setahun. Apabila tidak dilakukan pembatasan jumlah kendaraan, maka diperkirakan pada tahun 2029 jumlah kendaraan menuju Kawasan Puncak akan mencapai 12.860.098 kendaraan per
267
tahun. Kapasitas jalan yang ada saat ini sangat tidak memadai untuk menampung jumlah kendaraan sebanyak itu, sehingga diperlukan penambahan panjang jalan sekitar 55,2 km. Melalui program pembatasan kendaraan menuju Kawasan Puncak dianggap lebih efektif dipandang dari segi keamanan, kenyamanan dan konservasi lingkungan. Pembatasan kendaraan dapat dilakukan melalui penggantian moda angkutan dari kendaraan pribadi menjadi kendaraan masal. Berdasarkan hasil diskusi melalui focus group discussion dan pendapat pakar baik eksekutif maupun legislatif (anggota DPRD), penanganan transportasi di Kawasan Puncak melalui pembatasan kendaraan dengan penggantian moda di masa yang akan datang, dapat dilakukan dengan menyediakan kendaraan bis wisata atau kendaraan monorail/sky train. Simulasi sketsa konsep pengaturan jalur wisata dapat dilihat pada gambar 63 berikut.
Gambar 63. Sketsa konsep pengaturan jalur angkutan wisata. Berdasarkan gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa penggantian moda (stop over) diusulkan untuk ditempatkan di sekitar wilayah Kecamatan Ciawi tidak jauh dari mulut pintu tol jagorawi.
Jalur wisata dibagi menjadi tiga buah
stasiun yaitu stasiun Taman Wisata Matahari, stasiun Taman Safari Indonesia serta Stasiun Gunung Mas.
Pengunjung atau wisatawan dapat memilih
268
perjalanan wisatanya menuju stasiun yang diinginkan.
Pada setiap
pemberhentian stasiun dapat disiapkan sebuah rest area dilengkapi dengan penjualan cinderamata dan kendaraan-kendaraan wisata yang dapat digunakan wisatawan menuju destinasi obyek wisata lainnya. Kendaraan yang melintasi jalur Puncak dapat dibagi dalam tiga ketegori yaitu 1) kendaraan bertujuan ke destinasi Cianjur dan Bandung, 2) kendaraan yang commuter atau kendaraan penduduk Kecamatan Ciawi, Cisarua dan Megamendung dan 3) kendaraan yang mengangkut wisatawan (temporer).
Perlakuan terhadap ketiga kategori
kendaraan tersebut dapat diatur dengan cara 1) kendaraan menuju Cianjur dan Bandung dapat diarahkan menuju jalur jalan Poros Tengah-Timur yang sedang disiapkan Pemerintah Kabupaten Bogor berawal dari sentul dan berakhir di Cipanas Kabupaten Cianjur, 2) kendaraan pribadi maupun umum yang mengangkut penduduk setempat dapat langsung menuju kawasan puncak dan 3) kendaraan wisata diberikan stiker khusus dengan membayar atau dapat parkir di stop over (terminal) untuk berganti moda menggunakan kendaraan wisata yang disediakan. Pendapat atau wacana dari para pakar dalam bentuk sketsa konsep jalur wisata ini perlu ditindaklanjuti secara mendalam dan komprehensif dari berbagai aspek yaitu aspek fisik wilayah, teknis, pembiayaan dan sebagainya. Hal-hal lainnya yang perlu dipersiapkan/dilakukan adalah : 1) Menyusun studi kelayakan meliputi studi penggantian moda angkutan, jumlah kendaraan yang dibatasi, kapasitas kendaraan pengganti, kelayakan pembiayaan, kondisi sosial, ekonomi dan sebagainya; 2) Melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat; 3) Pengembangan rest area atau tempat parkir (stop over) wisatawan maupun non wisatawan; 4) Penyediaan terminal/sub terminal untuk melayani kegiatan wisata dan transportasi perkotaan; 5) Penerapan tarif parkir yang tinggi atau larangan parkir di kawasan yang akan dibatasi lalu lintasnya, dan pengalihan moda dari kendaraan pribadi menjadi angkutan massal pada lokasi-lokasi tertentu; 6) Menyusun peraturan/kebijakan terkait pengaturan/manajemen lalu lintas; 7) Melakukan kerjasama pembiayaan infrastruktur dengan pihak pemerintah pusat, provinsi dan swasta.
269
9.7.5 Pembiayaan Lingkungan Kawasan Puncak Pengelolaan lingkungan di Kawasan Puncak
akan lebih optimal jika
dilakukan bersama-sama dengan stakeholder lainnya baik dari kalangan pemerintah, masyarakat maupun swasta.
Bentuk partisipasi dalam bentuk
kerjasama pembiayaan dapat dilakukan melalui kegiatan: 1) Bantuan atau subsidi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi
dan
Pemerintah Daerah lainnya di sekitar Jabodetabek untuk membiayai pengelolaan Kawasan Puncak; 2) Melibatkan peran serta swasta melalui dana CSR yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan; 3) Meminimalisasi kerusakan lingkungan dengan meningkatkan peran serta swasta dalam pembuatan sumur resapan, penghijauan, penataan drainase serta pengolahan sampah dan limbah; 4) Internalisasi biaya lingkungan dalam pajak dan retribusi yang dipungut dari wajib
pajak
dan
retribusi
serta
merumuskan
skema
pembiayaan
pembangunan melalui dana jaminan lingkungan.
9.8.
Simulasi Peningkatan Nilai Keberlanjutan Multi Dimensi Pariwisata Kawasan Puncak Pada bab VI telah diuraikan bahwa analisis multi dimensi terhadap status
keberlanjutan Kawasan Puncak untuk pengembangan pariwisata menunjukkan nilai indeks keberlanjutan sebesar 34,74 yang berarti status Kawasan Puncak untuk pengembangan pariwisata adalah tidak berkelanjutan. Pada bahasan ini akan
dilakukan simulasi untuk mengetahui status keberlanjutan setelah
diterapkannya kebijakan berdasarkan skenario alternatif. Berdasarkan simulasi MDS tersebut diperoleh hasil bahwa nilai keberlanjutan Kawasan Puncak sebesar 59,52, dimana dimensi hukum kelembagaan sebesar 64,54, dimensi ekologi sebesar 52,97, dimensi sosial budaya sebesar 51,47 dan dimensi sarana prasarana sebesar 58,64 sehingga semua dimensi sudah berkelanjutan, termasuk dimensi ekonomi yang sejak awal sudah berkelanjutan karena nilainya 67,87.
Perubahan nilai keberlanjutan
berdasarkan dimensi, atribut dan kebijakan dapat dilihat pada tabel 90 berikut.
270
Tabel 90 Perubahan Nilai Dimensi setelah Penerapan Kebijakan Skenario Alternatif. NO
DIMENSI
KEBIJAKAN
NILAI
NILAI
(SKENARIO ALTERNATIF)
AWAL
AKHIR
NAIK
1
DIMENSI HUKUM DAN KELEMBAGAAN
Kebijakan dimensi hukum dan kelembagaan dilaksanakan melalui penyusunan RDTR kawasan puncak, membentuk lembaga/forum wisata yang terintegrasi, pengendalian perizinan, peningkatan penertiban bangunan tidak berizin, meningkatkan koordinasi antar lembaga serta penerapan upaya insentif dan desinsentif.
31,86
64,54
2
DIMENSI EKOLOGI
31,38
52,97
21,59
3
DIMENSI EKONOMI
67,87
67,87
TETAP
4
DIMENSI BUDAYA
Kebijakan dimensi ekologi dilaksanakan melalui pengendalian jumlah penduduk, pengaturan zonasi, pembatasan pemukiman, pembatasan jumlah kendaraan, penerapan upaya desinsentif melalui peningkatan pajak dan retribusi serta pengembangan kawasan destinasi alternatif. Kebijakan dimensi ekonomi dilaksanakan melalui peningkatan kemitraan antara pelaku usaha wisata dengan masyarakat, mengembangkan UKM serta peningkatan penerimaan daerah dari pariwisata. Kebijakan dimensi sosial budaya dilaksanakan melalui, peningkatan kualitas SDM pekerja melalui kegiatan pendidikan dan magang,peningkatan atraksi budaya, pengendalian jumlah penduduk..
32,43
51,47
19,04
5
DIMENSI SARANA DAN PRASARANA
Kebijakan dimensi sarana dan prasarana dilaksanakan melalui upaya penyediaan sarana pendidikan sekolah pariwisata, penyediaan air bersih, penanganan persampahan dan pemeliharaan sarpras di setiap OTW.
27,73
58,64
30,91
SOSIAL
32,68
Berikut ini adalah hasil simulasi berbagai dimensi sebagaimana ditunjukkan pada gambar ini.
271
Gambar 64. Dimensi Hukum dan Kelembagaan Hasil Simulasi
Pada dimensi hukum dan kelembagaan, atribut yang perlu mendapatkan perhatian untuk ditangani dengan baik adalah: 1). Ketersediaan lembaga yang menangani pengelolaan pariwisata Puncak secara terintegrasi, 2). ketersediaan pedoman teknis dan operasional dalam pengelolaan pariwisata Puncak, 3). jumlah bangunan tidak berizin yang ditertibkan di kawasan Puncak, 4). Frekuensi koordinasi antara berbagai instansi/stake holder dalam pengelolaan pariwisata di Kawasan Puncak.
Elemen yang berfungsi penting dalam sebuah sistem
kepariwisataan diantaranya adalah pengelolaan pelaku pariwisata, pelayanan pariwisata, pengendali dan daya tarik pariwisata.
Pelaku pariwisata dapat
berupa subyek maupun obyek yang perlu diperhatikan dari segi kualitas, kuantitas dan mobilitas. Berkenaan dengan hal tersebut maka harus dilakukan penelaahan dengan cermat untuk mengetahui perilaku wisatawan baik asal tempat wisatawan. maupun wisatawan di destinasi wisata, preferensi wisatawan, kualitas wisatawan, pencaran pasar wisatawan, sarana dan prasarana, perangkutan dan sebagainya. Jumlah lembaga yang terlibat dalam pengelolaan pariwisata di Kawasan Puncak sedikitnya terdapat 20 lembaga dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan
yang berbeda-beda, tetapi kadangkala terjadi tumpang tindih
kewenangan antara satu lembaga dengan lembaga lainnya.
Lemahnya
koordinasi, pembagian tugas yang jelas serta tidak adanya komando yang menyinergikan antara berbagai lembaga merupakan faktor utama yang menjadi
272
kendala dalam pengelolaan pariwisata.
Berdasarkan analisis ISM, para pakar
mengharapkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tampil sebagai leader yang mengkoordinasikan pengelolaan pariwisata khususnya di Kawasan Puncak, namun karena keterbatasan internal institusi seperti SDM, sarana prasarana, pendanaan dan pedoman kerja (SOP) menjadi kendala besar bagi aktivitas Disbudpar dalam meningkatkan kinerja pariwisata di Kabupaten Bogor pada umumnya dan Kawasan Puncak pada khususnya. Agar pengelolaan Kawasan Puncak lebih baik di masa depan para pakar mengharapkan adanya suatu lembaga yang menangani secara khusus pengelolaan pariwisata di Kawasan Puncak. Hasil wawancara dan diskusi dengan pimpinan daerah dan beberapa dinas/instansi menyampaikan wacana dibentuknya semacam BUMD wisata yang bertugas mengelola kawasan-kawasan wisata termasuk didalamnya Kawasan Puncak. BUMD ditangani oleh seorang profesional yang direkrut secara khusus melalui seleksi sedangkan badan pengawas BUMD dapat berasal dari unsur pemerintah dalam hal ini Disbudpar, swasta/asosiasi, masyarakat/LSM, dan perguruan tinggi.
Gambar 65. Analisis Monte Carlo Dimensi Hukum Kelembagaan Hasil Simulasi Berdasarkan kondisi, permasalahan dan ketentuan yang mengatur Kawasan Puncak, maka
implementasi peraturan, hukum dan kelembagaan
273
tentang pembatasan kawasan pemukiman terbangun dapat dilaksanakan melalui: 1)
Pengenaan pajak bumi dan bangunan yang tinggi secara selektif terutama terhadap bangunan-bangunan baru;
2)
Pembatasan penyediaan infrastruktur dan utilitas lain terutama terhadap daerah-daerah dengan peruntukan non pemukiman;
3)
Pengenaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang tinggi untuk setiap bangunan di Kawasan Puncak, sebagai upaya menurunkan animo masyarakat mendirikan bangunan di Kawasan Puncak;
4)
Perambahan kawasan hutan maupun lahan HGU perkebunan agar ditertibkan agar tidak berubah menjadi permukiman semi-permanen maupun permanen;
5)
Pengendalian yang ketat terhadap pemberian izin (IPPT/ILOK/IMB);
6)
Distribusi penduduk di dalam kawasan dan distribusi wisatawan didalam kawasan maupun keluar kawasan melalui pengembangan destinasi wisata alternatif selain Kawasan Puncak.
Gambar 66. Dimensi Ekologi Hasil Simulasi Daya tarik wisata adalah elemen yang dapat menjadi magnet suatu daerah,
tanpa adanya daya tarik wisata maka tidak akan terjadi aktivitas
pariwisata, karenanya untuk memelihara dan mengoptimalkan daya tarik wisata yang sebagian besar memperlihatkan keindahan alam, maka mutlak harus menjaga, memelihara dan menjamin kelestarian lingkungan.
274
Pada dimensi ekologi atribut yang diubah nilai keberlanjutannya adalah (1) kepadatan penduduk,
dan (2) luas tutupan lahan. Hal ini antara lain
dilakukan dengan menggalakkan dan meneguhkan kembali Program operasi yustisi dan Keluarga Berencana Nasional di semua tingkatan.
Berdasarkan
Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yang dimaksud Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Kegiatan Program Keluarga Berencana di Kabupaten Bogor, diarahkan pada 5 (lima) kegiatan strategis yaitu: (1) program
Pemberdayaan Keluarga
(PK); (2) Program KB dan Kesehatan Reproduksi (KB-KR); (3) Program Kesehatan
Reproduksi
Remaja
(KRR)
dan
PUP
(Pendewasaan
Usia
Perkawinan); (4) Program Penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas; dan (5) Program pengembangan sistem informasi data mikro keluarga.
Gambar 67. Analisis Monte Carlo Dimensi Ekologi Hasil Simulasi Pengendalian luas tutupan lahan dilakukan dengan berbagai upaya seperti pengaturan ruang, dengan membuat rencana zonasi yang membagi penduduk atas aktivitas ruang.
Pengaturan penduduk pada masing-masing
Zona ditujukan agar dapat dicapai keseimbangan pemanfaatan ruang pada suatu
275
kawasan, Zona wisata di Kawasan Puncak terbagi atas zona A, B, C, dan D dengan
masing-masing
fungsi,
arahan
pengembangan
wisata
yang
diperbolehkan dan komponen penataannya. Distribusi wisatawan didalam kawasan dapat dilakukan melalui pengaturan zonasi wisata dan manajemen wisata kawasan berdasarkan kemampuan daya dukung masing-masing Obyek Tujuan Wisata (OTW).
Selain itu aktivitas yang dilakukan untuk mengurangi
tutupan lahan oleh bangunan adalah dengan cara penertiban bangunan tidak berizin, memperketat perizinan, dan pengawasan terhadap penambahan bangunan.
Gambar 68. Dimensi Sarana Prasarana Hasil Simulasi Pada dimensi sarana dan prasarana, setelah dilakukan intervensi program maka diperkirakan atribut yang naik adalah: 1) Ketersediaan fasilitas penanganan persampahan , 2) Jumlah rumah tangga pelanggan air bersih dari PDAM, dan 3). Ketersediaan angkutan umum.
276
Gambar 69. Analisis Monte Carlo Dimensi Sarana Prasarana Hasil Simulasi Sarana dan prasarana adalah prasyarat bagi keberlangsungan proses pariwisata. Sarana pariwisata adalah segala sesuatu yang melengkapi dan atau memudahkan proses kegiatan pariwisata seperti; penginapan, rumah makan, perbelanjaan, biro perjalanan, lembaga keuangan dan lain-lain. Wisatawan pada saat mencapai destinasi maka hal yang akan dicari adalah 1) obyek yang menjadi daya tarik, 2) cinderamata apa yang akan diperoleh, 3) dengan apa menuju OTW, 4). dimana menginap, 5) fasilitas apa yang tersedia, 6) dimana informasi dapat diperoleh dengan mudan dan jelas. Pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana terutama bila berkaitan dengan alam, harus mempertimbangkan aspek lingkungan serta ekosistemnya agar pemanfaatan obyek wisata dapat berkelanjutan. Salah perangkutan.
satu
prasarana/utilitas
Keandalan
sistem
yang
dibutuhkan
perangkutan
secara
adalah
jaringan
langsung
akan
berpengaruh terhadap pola distribusi arus wisatawan menuju destinasi wisata dan selanjutnya menuju obyek wisata. Tanpa pelayanan jasa perangkutan maka kepariwisataan akan lumpuh (Warpani dan Warpani 2007). Keandalan layanan sistem perangkutan termasuk pengaturan moda angkutan menjadi hal yang vital bagi berlangsungnya aktivitas wisata, bukan saja penting bagi wisatawan untuk melakukan perjalanan tetapi juga bagi arus pasokan pangan, dan kelengkapan wisata lainnya seperti kebutuhan akan produk cinderamata, atraksi kesenian,
277
jasa boga dan sebagainya.
Akomodasi dan daya tarik wisata di Kawasan
Puncak sebaik dan semenarik apapun tidak akan banyak maknanya tanpa dukungan sistem perangkutan yang handal dari segi ketersediaan dan pelayanan angkutan. Saat ini angkutan umum yang dapat digunakan oleh masyarakat setempat maupun wisatawan di Kawasan Puncak adalah kendaraan bis, kendaraan pribadi, motor dan angkutan perkotaan sebanyak empat trayek dengan kode trayek nomor 20, 02 A, T 02 A dan T 02. Berdasarkan hasil survey lalu lintas tahun 2001, jenis kendaraan yang paling banyak melintas di Kawasan Puncak adalah kendaraan ringan (kendaraan penumpang pribadi dan angkutan kota) rata-rata setiap harinya adalah 21.531 kendaraaan per hari atau 897 kendaraan per jam, sedangkan bus atau truk besar jumlahnya tidak terlalu besar atau relatif kecil yaitu 2.094 kendaraan per hari atau sekitar 87 kendaraan per jam. Berdasarkan data tersebut maka perbandingan antara kendaraan pribadi dengan angkutan masal adalah 10 : 1 atau jumlah kendaraan pribadi dan angkutan kota jumlahnya sepuluh kali dari kendaraan bis/truk.
Alternatif
kebijakan transportasi atau perangkutan di masa yang akan datang adalah dengan melakukan pembatasan kendaraan khususnya kendaraan pribadi yang digantikan dengan angkutan wisata bagi masyarakat yang datang ke Kawasan Puncak untuk tujuan berwisata. Selain
perangkutan,
aksesibilitas
juga
berperan
penting
dalam
meningkatkan kinerja pariwisata di suatu destinasi. Aksesibilitas adalah daya hubung antarzone yakni jaringan jalan, ketersediaan dan kapasitas terminal, serta ketersediaan moda angkutan. Saat ini di Kawasan Puncak belum memiliki terminal,
sehingga
penggantian
moda
angkutan
dilaksanakan
dengan
menggunakan badan jalan yang ada. Dimasa yang akan datang perlu dibangun sebuah terminal. Terminal menyandang fungsi pokok yakni, menyediakan 1) akses ke kendaraan yang bergerak pada jalur khusus, 2) tempat dan kemudahan perpidahan/pergantian moda angkutan dari kendaraan yang bergerak pada jalur khusus ke kendaraan lain, 3) sarana simpul lalu lintas, tempat konsolidasi lalu lintas, 4). Tempat untuk menyimpan kendaraan, 5) memiliki fungsi penunjang sebaga tempat perbelanjaan.
278
Gambar 70. Dimensi Sosial Budaya Hasil Simulasi Pada dimensi sosial dan budaya, atribut
yang diperbaiki karena pendekatan
program adalah : 1) Jumlah tenaga kerja di sektor pariwisata, 2) Laju pertumbuhan penduduk
dan 3) Lama masa tinggal wisatawan.
Kualitas
sumberdaya manusia di suatu destinasi wisata sangat penting untuk menunjang pertumbuhan kegiatan pariwisata.
Berbagai ragam kegiatan kepariwisataan
mengandung makna terbukanya kesempatan kerja di berbagai bidang yang perlu diisi oleh tenaga kerja yang terampil. Dampak positif pengembangan pariwisata dapat dirasakan jika tenaga kerja setempat yang tersedia sesuai dengan kesempatan kerja, namun sebaliknya jika bila tenaga kerja yang ada tidak terampil dan terdidik maka kesempatan kerja yang ada akan diisi oleh tenaga kerja pendatang.
Pengangguran yang tinggi di suatu wilayah memiliki
kecenderungan tingginya kejadian gangguan keamanan dan ketertiban sehingga pada akhirnya akan menurunkan kenyamanan berwisata di suatu destinasi. Kualitas SDM perlu terus ditingkatkan melalui pendidikan formal maupun informal, kegiatan magang dan sebagainya. Lama tinggal wisatawan di suatu obyek wisata memilik makna ganda, yaitu sebagai tolok ukur pesona daya tarik wisata daerah yang bersangkutan juga sebagai indikator adanya kesan yang mendalam bagi wisatawan sehingga ingin tinggal lebih
lama lagi.
Tolok
ukur
lain keberhasilan
pembangunan
279
kepariwisataan adalah besarnya uang yang dibelanjakan oleh wisatawan (peneluaran). Besarnya belanja berbanding lurus dengan lama tinggal di suatu obyek tempat wisata (Warpani dan Warpani 2007). tersebut
pengelolaan
pariwisata
di
Kawasan
Berkenaan dengan hal Puncak
harus
mampu
meningkatkan rata-rata lama tinggal dua hari menjadi tiga hari atau lebih. Hal yang harus dilakukan adalah dengan 1) menciptakan sistem layanan yang prima untuk memberikan kesan mendalam bagi wisatawan, 2) menawarkan aneka ragam daya tarik dan atraksi wisata, 3) menyediakan outlet-outlet produk kerajinan/kriya, 4) meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban, 5) menyediakan sarana dan prasarana pariwisata yang optimal, 6) menciptakan kondisi lingkungan yang asri, aman dan nyaman.
Gambar 71. Analisis Monte Carlo Dimensi Sosial Budaya Hasil Simulasi
280
Tabel 91 Diagram layang-layang hasil simulasi kawasan pariwisata puncak No
DIMENSI
NILAI INDEKS
INDIKATOR
1
HUKUM DAN KELEMBAGAAN
64.54
BERKELANJUTAN
2
EKOLOGI
52.97
BERKELANJUTAN
3
EKONOMI
67.87
BERKELANJUTAN
4
SOSIAL BUDAYA
51.47
BERKELANJUTAN
6
SARANA PRASARANA
58.64
BERKELANJUTAN
Hasil analisis monte carlo menunjukkan bahwa nilai indeks keberlanjutan kawasan pariwisata Puncak Kabupaten Bogor pada taraf kepercayaan 95%, memperlihatkan hasil yang tidak banyak mengalami perbedaan dengan hasil analisis rap-tourism (multy dimensional scaling = MDS). Hal ini berarti bahwa kesalahan dalam analisis dapat diperkecil baik dalam hal pemberian skoring setiap atribut, variasi pemberian scoring karena perbedaan opini relatif kecil
(dibawah 2,5 poin) dan proses
analisis data yang dilakukan secara berulang-ulang stabil serta kesalahan dalam menginput data dan data hilang dapat dihindari. Perbedaan nilai indeks keberlanjutan analisis MDS dan Monte Carlo seperti pada tabel 92. Tabel 92.
Perbedaan nilai indeks keberlanjutan analisis Monte Carlo dengan analisis Rap-Tourism Kawasan Puncak Nilai Indeks Keberlanjutan (%)
Dimensi Keberlanjutan
Perbedaan MDS
Monte Carlo
HUKUM DAN KELEMBAGAAN
64,54
62,94
1,60
EKOLOGI
52,97
52,31
0,66
EKONOMI
67,87
65,90
1,93
SOSIAL BUDAYA
51,47
51,47
0
SARANA PRASARANA
58,64
57,73
0,91
Adapun gambar diagram layang-layang hasil analisis keberlanjutan setelah dilakukan perbaikan pada beberapa atribut adalah seperti pada gambar 71.
281
DIAGRAM LAYANG-LAYANG
HUKUM DAN KELEMBAGAAN 100 80 64.54 60 40 SARANA PRASARANA
EKOLOGI
58.64
20
52.97
0
51.47 67.87 SOSI AL BUDAYA
EKONOMI
Gambar 71. Diagram Layang-Layang Hasil Simulasi
