Direktorat Penelitian dan Pengembangan Kamis, 4 Oktober 2012
Agenda A
Pendahuluan
B
Metode Pelaksanaan PIAK 2012
C
Hasil Penilaian Inisiatif Antikorupsi (PIAK) 2012
D
Kesimpulan
A.Pendahuluan 1. Latar Belakang 2. Tujuan
1. Latar Belakang Kewenangan KPK sesuai dengan amanat UU No. 30
tahun 2002 dalam melaksanakan fungsi pencegahan korupsi
PIAK merupakan pengembangan/modifikasi dari Anti-
corruption Initiative Assessment (AIA) yang dibuat oleh lembaga antikorupsi Korea Selatan (Anti-corruption and the Civil Right Commission-ACRC) sejak tahun 2002
Kepesertaan PIAK bersifat voluntary basis, namun dari
tahun ke tahun cenderung meningkat menunjukkan antusiasme Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
2. Tujuan Mendorong Instansi Pusat/Pemerintah Daerah agar
bertanggung jawab terhadap upaya pencegahan korupsi di unit utamanya; Memastikan dan mendorong tiap unit utama memiliki inisiatif dan komitmen yang kuat terhadap upaya pencegahan korupsi yang berada di lingkungan dan kewenangannya; Menilai inisiatif antikorupsi yang telah dilakukan suatu instansi pemerintah; Mendorong instansi pemerintah mengembangkan inisiatif antikorupsi yang sudah dimulai dan upaya perbaikannya secara terus menerus.
B. Metode Pelaksanaan PIAK 2012 1. 2. 3. 4.
Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Indikator dan Bobot Penilaian Tata Cara Penilaian Peserta PIAK 2012
1. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Jan-Feb
Mempersiapkan TOR, Pembobotan, Kuesioner,
Feb-Apr
Self Assessment
Apr-Sept
Verifikasi Penilaian Pelaporan
Sept-Okt
Presentasi Internal, Pengumuman Eksternal
Sosialisasi
Penjelasan kegiatatan PIAK terhadap calon peserta: 15 Februari 2012
Pengisian kuesioner (self assessment) oleh setiap peserta: 16 Februari s.d. 27
April 2012 Verifikasi terhadap hasil pengisian kuesioner: 30 April s.d. 29 Juni 2012 Penilaian akhir: 30 Juni s.d. 15 Agustus 2012 Penyusunan laporan: 22 Agustus-21 September 2012 Pemaparan hasil PIAK : 4 Oktober 2012
2. Indikator dan Bobot Penilaian A. Indikator Utama (8 Indikator)
Subindikator (18 subindikator)
1. Kode Etik Khusus (0,202)
Ketersediaan Kode Etik Khusus (0,302), Ketersediaan Mekanisme Pelapornan dan Pelembagaan Kode Etik (0,317), Penegakan Kode Etik (termasuk reward & punishment) (0,381)
2. Transparansi dalam Manajemen SDM (0,159)
Tersedianya Proses Rekrutmen yang Terbuka dan Transparan (0,369), Tersedianya Sistem Penilaian Kinerja yang Objektif dan Terukur (0,334) , Tersedianya Proses Promosi dan Penempatan dalam Jabatan yang Terbuka dan Transparan (0,297)
3. Transparansi Penyelenggara Negara (0,124)
Mekanisme Pelaporan Gratifikasi (0,506), Persentase Kepatuhan LHKPN (0,494)
4. Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa (0,125)
Penerapan Pengadaan Secara Elektronik (0,575), Adanya Mekanisme Kontrol dari Eksternal (0,425)
5. Mekanisme Pengaduan Masyarakat (0,115)
Ketersediaan Sumberdaya Pengaduaan Masyarakat (0,450), Penanganan Tindak Lanjut Pengaduaan Masyarakat (0,550)
6. Aksek Publik dalam Memperoleh Informasi (0,951)
Keterbukaan Unit Utama dalam Menyebarkan Informasi (0,491), Tingkat Keaktifan Unit Utama dalam Menyebarkan Informasi (0,509)
7. Pelaksanaan Saran Perbaikan yang Diberikan oleh BPK/APIP/KPK (0,103)
Respon terhadap Rekomendasi dari KPK/BPK/APIP (0,428), Pelaksanaan Rekomendasi dari KPK/BPK/APIP (0,573)
8. Kegiatan Promosi Anti Korupsi (0,771)
Kegiatan Promosi Internal (0,575), Kegiatan Promosi Eksternal (0,425)
3. Tata Cara Penilaian Penetapan indikator utama
Mengembangakan indikator dari Anticorruption Initiative
Assessment (AIA) yang dilakukan oleh ACRC Korea Melibatkan pakar dan tim internal KPK dalam pembahasan indikator Pembobotan dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) Penyusunan dan penyebaran kuesioner : memberdayakan inspektorat
untuk koordinasi dan konsultasi bagi unit utama Penilaian sendiri (self-assessment) oleh peserta PIAK: pengisian kuesioner disertai dengan bukti pendukung Verifikasi lapang oleh KPK: terhadap beberapa peserta (khususnya peserta baru di tahun 2012: 7 instansi pusat dan 7 pemerintah daerah) Penilaian: kualitatif oleh tim ahli dan kuantitatif oleh tim KPK Pelaporan Akhir dan Diseminasi: 1 Laporan Kompilasi dan 36 Laporan Satuan (setiap peserta)
4. Peserta PIAK 2012 Instansi
Jumlah Peserta
1. Pemerintah Pusat
23 Kementerian/Lembaga Masing-masing diwakili 3 unit utama
2. Pemerintah Daerah
13 Pemerintah Kota Masing-masing diwakili 3 unit utama
Total Peserta
36 Kementerian/Lembaga/Pemerintah Kota Diikuti 108 unit utama
Peserta meningkat dari tahun ke tahun: 2009 (2 K/L); 2010 (26
K/L/Pemda ); 2011 (29 K/L/Pemda) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah antusias mengikuti PIAK Inspektorat/Badan Pengawas menjadi mitra utama KPK dalam penilaian
C. Hasil PIAK 2012 1. 2. 3. 4.
PIAK PIAK PIAK PIAK
Rata-rata Nasional Instansi Pusat Pemerintah Daerah Berdasarkan Indikator
Perkembangan Nilai PIAK 2009-2012 7
6.21
6.21
6
5.34 5
4.5
4.5
5.51 5.18
4.63 4.37
4
3.43
Nasional Pusat Daerah
3.33
3
2
1
0 0 Tahun 2009
Tahun 2010
Tahun 2011
Tahun 2012
1. PIAK Rata-rata Nasional Hasil PIAK 2012
Nasional : 5,34
Pusat : 5,51
Daerah: 5,18
A. Indikator Utama
5,85
6,01
5,68
1. Kode Etik Khusus (0,202)
5,24
5,24
5,24
2. Transparansi dalam Manajemen SDM (0,159)
4,89
5,11
4,66
3. Transparansi Penyelenggara Negara (0,124)
4,65
5,10
4,19
4. Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa (0,125)
5,24
5,70
4,78
5. Mekanisme Pengaduan Masyarakat (0,115)
5,72
5,75
5,68
6. Aksek Publik dalam Memperoleh Informasi (0,951)
8,97
8,99
8,96
7. Pelaksanaan Saran Perbaikan yang Diberikan oleh BPK/APIP/KPK (0,103)
8,88
8,87
8,90
8. Kegiatan Promosi Anti Korupsi (0,771)
4,63
4,73
4,54
B. Indikator Inovasi
2,45
2,64
2,26
Indikator Inovasi (0,149)
2,45
2,64
2,26
2. PIAK Instansi Pusat: Peringkat 5 Besar Peringkat
Kementerian/Lembaga
Nilai PIAK 2012
1
Kementerian Perhubungan
7,65
2
Kementerian Perdagangan
7,49
3
Kementerian ESDM
7,23
4
Kementerian Dalam Negeri
6,99
5
Kementerian Kehutanan
6,99
14 peserta instansi pusat memiliki PIAK di atas 6,00
14 peserta instansi pusat memiliki PIAK di atas rata-rata nasional
14 Peserta instansi pusat memiliki PIAK di atas rata-rata instansi pusat Unit utama tingkat pusat dengan nilai PIAK tertinggi adalah : Sekjen Kementerian Perhubungan (8,23) dan Sekjen Kementerian Perdagangan (7,93)
3. PIAK Pemerintah Daerah: Peringkat 3 Besar Peringkat
Pemerintah Daerah
Nilai PIAK 2012
1
Pemerintah Kota Palembang
7.38
2
Pemerintah Kota Manado
7.23
3
Pemerintah Kota Medan
7.15
Hanya 3 peserta pemda yang memiliki nilai PIAK di atas 6,00 4 Pemda dengan nilai PIAK di atas rata-rata nasional 5 Pemda dengan nilai PIAK di atas rata-rata pemerintah daerah
4. PIAK per Indikator: Kode Etik Indikator Kode Etik
Nasional: 5,24
Pusat : 5,24
Daerah: 5,24
1. Ketersediaan Kode Etik Khusus (0,302)
5,10
5,07
5,13
2. Ketersediaan Mekanisme Pelapornan dan Pelembagaan Kode Etik (0,317)
4,28
4,41
4,14
3. Penegakan Kode Etik (termasuk reward & punishment) (0,381)
6,15
6,07
6,23
13 instansi pusat memiliki nilai PIAK di atas 6,00 dan di atas rata-
rata nasional/pusat 9 pemda memiliki nilai PIAK di atas 6,00 dan di atas rata-rata nasional/pemda Nilai tertinggi pusat : Kementerian Kehutanan Nilai tertinggi pemda: Pemerintah Kota Palembang
5. PIAK per Indikator : Transparansi Manajemen Sumberdaya Manusia Indikator Manajemen SDM
Nasional: 4,89
Pusat : Daerah: 5,11 4,66
1. Tersedianya Proses Rekrutmen yang Terbuka dan Transparan (0,369)
5,63
5,97
5,30
2. Tersedianya Sistem Penilaian Kinerja yang Objektif dan Terukur (0,334)
4,87
4,94
4,80
3. Tersedianya Proses Promosi dan Penempatan dalam Jabatan yang Terbuka dan Transparan (0,297)
3,98
4,26
3,69
10 instansi pusat memiliki nilai PIAK di atas 6,00, 14 di atas rata-rata
nasional, 13 di atas rata-rata pusat 1 pemda memiliki nilai PIAK di atas 6,00, 7 di atas rata-rata nasional, dan 8 di atas rata-rata pemda Nilai tertinggi pusat : Badan Koordinasi Penanaman Modal Nilai tertinggi pemda: Pemerintah Kota Ambon
6. PIAK per Indikator : Transparansi Penyelenggara Negara Indikator Transparansi Penyelenggara Negar
Nasional: 4,65
Pusat : 5,10
Daerah: 4,19
Mekanisme Pelaporan Gratifikasi (0,506)
4,64
4,62
4,67
Persentase Kepatuhan LHKPN (0,494)
4,65
5,60
3,71
9 instansi pusat memiliki nilai PIAK di atas 6,00, 13 di atas rata-
rata nasional, 12 di atas rata-rata pusat 5 pemda memiliki nilai PIAK di atas 6,00, 6 di atas rata-rata nasional, dan 6 di atas rata-rata pemda Nilai tertinggi pusat : Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral Nilai tertinggi pemda: Pemerintah Kota Manado
7. PIAK per Indikator : Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Indikator Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa
Nasional: 5,24
Pusat : 5,70
Daerah: 4,78
Penerapan Pengadaan Secara Elektronik (0,575)
5,83
6,02
5,63
Adanya Mekanisme Kontrol dari Eksternal (0,425)
4,45
5,26
3,64
12 instansi pusat memiliki nilai PIAK di atas 6,00, 13 di atas rata-
rata nasional, 13 di atas rata-rata pusat 5 pemda memiliki nilai PIAK di atas 6,00, 5 di atas rata-rata nasional, dan 5 di atas rata-rata pemda Nilai tertinggi pusat : Kementerian Pekerjaan Umum Nilai tertinggi pemda: Pemerintah Kota Palu
8. PIAK per Indikator : Mekanisme Pengaduan Masyarakat
Indikator Mekanisme Pengaduan Masyarakat
Nasional: 5,72
Pusat : 5,72
Daerah: 5,68
Ketersediaan Sumberdaya Pengaduan Masyarakat (0,450)
7,81
7,56
8,05
Penanganan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (0,550)
4,01
4,28
3,74
13 instansi pusat memiliki nilai PIAK di atas 6,00, 15 di atas rata-
rata nasional, 15 di atas rata-rata pusat 8 pemda memiliki nilai PIAK di atas 6,00, 8 di atas rata-rata nasional, dan 8 di atas rata-rata pemda Nilai tertinggi pusat : Kementerian Perhubungan Nilai tertinggi pemda: Pemerintah Kota Manado
9. PIAK per Indikator : Akses Publik dalam Memperoleh Informasi Indikator Akses Publik dalam Memperoleh Informasi
Nasional: 8,97
Pusat : 8,99
Daerah: 8,96
Keterbukaan Unit Utama dalam Menyebarkan Informasi (0,491)
8,60
8,32
8,87
Tingkat Keaktifan Unit Utama dalam Menyebarkan Informasi (0,509)
9,34
9,64
9,04
22 instansi pusat memiliki nilai PIAK di atas 6,00, 16 di atas rata-
rata nasional, 16 di atas rata-rata pusat 13 pemda memiliki nilai PIAK di atas 6,00, 10 di atas rata-rata nasional, dan 10 di atas rata-rata pemda Nilai tertinggi pusat : Kementerian Perhubungan Nilai tertinggi pemda: Pemerintah Kota Palembang
10. PIAK per Indikator : Pelaksanaan Saran Perbaikan BPK/KPK/APIP Indikator Pelaksanaan Saran Perbaikan BPK/KPK/APIP
Nasional: 8,88
Pusat : 8,87
Daerah: 8,90
Respon terhadap Rekomendasi dari KPK/BPK/APIP (0,428)
9,93
9,86
10,00
Pelaksanaan Rekomendasi dari KPK/BPK/APIP (0,573)
8,10
8,13
8,08
21 instansi pusat memiliki nilai PIAK di atas 6,00, 14 di atas rata-
rata nasional, 14 di atas rata-rata pusat 11 pemda memiliki nilai PIAK di atas 6,00, 8 di atas rata-rata nasional, dan 8 di atas rata-rata pemda Nilai tertinggi pusat : Kementerian Perhubungan Nilai tertinggi pemda: Pemerintah Kota Palembang
11. PIAK per Indikator : Promosi Antikorupsi Nasional: 4,63
Pusat : 4,73
Daerah: 4,54
Kegiatan Promosi Internal (0,575)
4,83
4,78
4,88
Kegiatan Promosi Eksternal (0,425)
4,36
4,65
4,08
Indikator Promosi Antikorupsi
8 instansi pusat memiliki nilai PIAK di atas 6,00, 13 di atas rata-
rata nasional, 13 di atas rata-rata pusat 3 pemda memiliki nilai PIAK di atas 6,00, 4 di atas rata-rata nasional, dan 4 di atas rata-rata pemda Nilai tertinggi pusat : Kementerian Perhubungan Nilai tertinggi pemda: Pemerintah Kota Medan
12. Indikator Inovasi: 5 Besar Peringkat
Kementerian/Lembaga
Nilai PIAK 2012
1
Sekretariat Negara
7.78
2
Kementerian PAN & RB
7.27
3
Kementerian Komunikasi dan Informatika
6.85
4
Pemerintah Kota Manado
6.08
5
Kementerian Pertahanan
6.05
Hanya 16 Peserta yang menyampaikan laporan inovasi/kualitatif 7 Laporan mendapatkan nilai di atas 6,00
D. Kesimpulan 1. Kesimpulan 2. Rekomendasi
1. Kesimpulan 1.
Nilai rata-rata PIAK tahun 2012 sebesar 5,34, lebih tinggi dibanding tahun 2010 yang sebesar 4,50 namun masih dibawah 6,00
2.
Masih terdapat 9 dari 23 peserta instansi pusat (39,13%) yang memiliki nilai PIAK dibawah 6,00
3.
Terdapat 10 dari 13 peserta pemerintah daerah (76,92%) yang memiliki nilai PIAK dibawah 6,00
4.
Berdasarkan indikator, 6 dari 8 indikator utama memiliki nilai PIAK dibawah 6,00 yakni : kode etik, transparansi MSDM, transparansi PN, transparansi PBJ, mekanisme pengaduan masyarakat dan promosi antikorupsi
2. Rekomendasi 1. Menyusun kode etik di lingkungan Kementerian/Lembaga/PNS
dilengkapi dengan mekanisme pelembagaan dan penegakan kode etik tersebut
2. Membangun sistem manajemen SDM yang transparan dan akuntabel
dengan membenahi proses rekrutmen, promosi/mutasi dan penilaian kinerja
3. Membangun sistem transparansi penyelenggara negara melalui
pengaturan gratifikasi dan pelaporan harta kekayaan pejabat negara
4. Membangun sistem pengadaan barang dan jasa yang bebas korupsi
melalui penerapan e-procurement dan pengawasan terhadap proses pengadaan
5. Membangun sistem pengelolaan pengaduan masyarakat yang efektif
antara lain melalui penyediaan sarana pengaduan, tata cara pengelolaan pengaduan dan perlindungan terhadap whistleblower
2. Rekomendasi 6. Membangun sistem pengelolaan informasi publik antara lain
melalui penyediaan saluran informasi dan pengoptimalan peran PPID
7. Melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan lembaga
pengawas (BPK/APIP)
8. Menyusun program promosi antikorupsi untuk internal dan
eksternal Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
9. Mengoptimalkan program-program perbaikan di setiap instansi
yang sejalan dengan upaya perbaikan sistem, perilaku dan budaya dalam rangka pencegahan korupsi
Jl. HR Rasuna Said Kav C1 Jakarta 12920 Po. Box 575, Jakarta 10120 E-mail:
[email protected] Telephone: 021-2557 8300 , 021-2557 8389 0811 959 575 atau 0855 8 575 575 Website: www.kpk.go.id
