diperjanjikan dan adanya suatu hubungan di peratas (dienstverhoeding), yaitu

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Perjanjian kerja merupakan awal dari lahirnya hubungan industrial antara pemilik modal dengan buruh. Namun seringkali perusahaan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perjanjian kerja yang diatur pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut dengan UU Ketenagakerjaan) dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP/100/MEN/VI/2004. Hukum positif yang berlaku di Indonesia terdapat dua macam perjanjian kerja yaitu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (selanjutnya disebut dengan PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (selanjutnya disebut dengan PKWTT). Keputusan

Menteri

Tenaga

Kerja

dan

Transmigrasi

Nomor

KEP/100/MEN/VI/2004 pasal 1 ayat 1, PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. Pasal 1 ayat 2, PKWTT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara seorang buruh dengan majikan, perjanjian mana ditandai oleh ciri-ciri adanya suatu upah atau gaji tertentu yang diperjanjikan dan adanya suatu hubungan di peratas (dienstverhoeding), yaitu

Universitas Sumatera Utara

suatu hubungan berdasarkan mana pihak yang satu (majikan) berhak memberikan perintah-perintah yang harus ditaati oleh pihak lain (buruh).1 Hamzah berpendapat, tenaga kerja adalah tenaga yang bekerja di dalam maupun luar hubungan kerja dengan alat produksi utama dalam proses produksi baik fisik maupun pikiran. Menurut Eeng Harman dan Epi Indriani, tenaga kerja adalah penduduk yang dianggap sanggup bekerja bila ada permintaan untuk bekerja.2 Pengertian hukum perburuhan menurut Molenaar, hukum perburuhan adalah bagian hukum yang berlaku, yang pokoknya mengatur hubungan kerja antara tenaga kerja dan pengusaha, antara tenaga kerja dan tenaga kerja. Menurut Soetikno, hukum perburuhan adalah keseluruhan peraturan hukum mengenai hubungan kerja yang mengakibatkan seseorang secara pribadi ditempatkan dibawah

perintah/pimpinan

orang

lain

dan

mengenai

keadaan-keadaan

penghidupan yang langsung bersangkutpaut dengan hubungan kerja tersebut.3 Hubungan industrial Pancasila adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang didasarkan atas nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila dari Pancasila dan UUD 1945, yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa dan kebudayaan nasional Indonesia.4

1

Subekti, Aneka Perjanjian, Bandung : Penerbit Alumni, 1977, hal. 63 Dilihatya.com : Pengertian Tenaga Kerja Menurut Para Ahli, http://www.dilihatya.com/1762/pengertian-tenaga-kerja-menurut-para-ahli, diakses pada tanggal 3 Februari 2015 pukul 23.44 3 Tesishukum.com : Pengertian Hukum Ketenagakerjaan Menurut Para Ahli, http://www.tesishukum.com/pengertian-hukum-ketenagakerjaan-menurut-para-ahli. diakses pada tanggal 3 Februari 2015 pukul 23.57 4 Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 23 2


Penulisan skripsi ini membahas mengenai perlindungan terhadap buruh yang bekerja dengan PKWT di PT. Perkebunan II Perkebunan Tanjung Jati,Kabupaten Langkat.

Seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 34 ayat 2 yaitu negara mengembangkan sistim jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Jaminan sosial inilah yang harus dipenuhi oleh setiap perusahaan terhadap pekerja terutama pekerja kontrak. Kebijakan dasar dalam Hukum Ketenagakerjaan adalah untuk melindungi pihak yang lemah, dalam hal ini adalah pekerja atau buruh dari kesewenangwenangan majikan atau pengusaha yang dapat timbul dalam hubungan kerja dengan tujuan memberikan perlindungan hukum dan mewujudkan keadilan sosial.5 Imam Soepomo membagi perlindungan pekerja menjadi tiga macam, yaitu : 1. Perlindungan ekonomis,yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang cukup memenuhi keperluan sehari-hari baginya beserta keluarganya, termasuk dalam hal pekerja tersebut tidak mampu bekerja karena sesuatu diluar kehendaknya. Perlindungan ini disebut dengan jaminan sosial. 2. Perlindungan sosial, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan, yang tujuannya memungkinkan pekerja itu mengenyam dan mengembangkan prikehidupannya sebagai manusia pada

5

Agusmidah ,Dilematika Sofimedia,Jakarta,2011, Hal. 1

Hukum

Ketenagakerjaan,

Tinjauan

Politik

Hukum


umumnya, dan sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga atau yang biasa disebut kesehatan kerja. 3. Perlindungan teknis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga pekerja dari bahaya kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh pesawat-pesawat atau alat kerja lainnya atau oleh bahan yang diolah atau dikerjakan perusahaan. Perlindungan ini disebut dengan keselamatan kerja.6 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak buruh dan menjamin kesamaan kesempatan, serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Mengenai PKWT menjadi hal yang krusial dan mengemuka dewasa ini, padahal sesungguhnya praktek PKWT telah lama ada.Dalam UU Ketenagakerjaan pengaturan mengenai PKWT masih dapat dikatakan belum jelas dan masih menimbulkan pengertian ganda. Dalam UU Ketenagakerjaan mendapatkan landasan yuridisnya dalam Pasal 56 yang intinya berbunyi: 7 1. Perjanjian kerja yang dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu. 2. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas: a. Jangka waktu; atau 6

Agusmidah, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dinamika dan Kajian Teori,(Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 61 7 Ibid, hal 27


b. Selesainya suatu pekerjaan tertentu. Di bidang hukum ketenagakerjaan juga sangat mendapat perhatian untuk mewujudkan terciptanya perlindungan hukum bagi tenaga kerja. Beberapa pasal dalam UU Ketenagakerjaan yang mengatur mengenai perlindungan hukum, yaitu : 1.

Salah satu tujuan pembangunan ketenagakerjaan adalah memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan (Pasal 4 huruf c); 2. Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan (Pasal 5); 3. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha (pasal 6); 4. Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja (Pasal 11); 5. Setiap pekerja/buruh memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan kerja sesuai dengan bidang tugasnya (Pasal 12 ayat 3); 6. Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau luar negeri (Pasal 31); 7. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesejahteraan kerja, moral dari kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama (Pasal 86 ayat 1); 8. Setiap pekerja/buruh memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 88 ayat 1); 9. Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja (Pasal 99 ayat 1); 10. Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh (Pasal 104 ayat 1); Mengenai azas pemberlakuan ketentuan ketenagakerjaan terhadap semua pekerja, dimana disebutkan bahwa semua ketentuan ketenagakerjaan berlaku terhadap semua pekerja tanpa membedakan statusnya. Lingkup perlindungan terhadap pekerja/buruh meliputi :


1.

Perlindungan atas hak-hak dasar pekerja/buruh untuk berunding dengan pengusaha;

2.

Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja;

3.

Perlindungan khusus bagi pekerja/buruh perempuan, anak, dan penyandang cacat; dan

4.

Perlindungan tentang upah, kesejahteraan dan jaminan sosial tenaga kerja.

Perkembangan perjanjian kerja pada saat ini banyak pengusaha yang menggunakan PKWT. Hal ini dikarenakan terdapat berbagai faktor dan ketentuan yang terdapat dalam PKWT dipandang lebih menguntungkan bagi pengusaha tetapi di sisi lain tidak merugikan bagi pekerja sejauh tidak melanggar undangundang. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini diatur dalam Pasal 56

sampai

dengan Pasal 60 undang-undang nomor 13 tahun 2003. Mengacu pada Pasal 59 ayat 1 Undang-undang no. 13 tahun 2003, pengertian PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha yang hanya dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, pasal 59 ayat 4 menyatakan bahwa PKWT yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. Sebagai bentuk PKWT, buruh panen kelapa sawit tentu mempunyai hak yang dilindungi oleh undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia saat ini.


Hal inilah yang melatar belakangi penulis untuk mengulas PKWT secara mendalam dalam skripsi

yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM

TERHADAP PEKERJA/BURUH PKWT

DITINJAU DARI HUKUM

KETENAGAKERJAAN (STUDI KASUS DI DI PTPN II KEBUN TANJUNG JATI, KABUPATEN LANGKAT)” ini.

B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini sebagai kerangka acuan dalam pembahasan selanjutnya sehingga diharapkan uraian dan kesimpulan yang diperoleh pada akhir penulisan dapat mudah dicerna dan dipahami. Adapun permasalahan yang diajukan oleh Penulis dalam pembahasan Skripsi

yang

berjudul

PEKERJA/BURUH

“PERLINDUNGAN PKWT

HUKUM

DITINJAU

DARI

TERHADAP HUKUM

KETENAGAKERJAAN (STUDI KASUS PKWT DI DI PTPN II KEBUN TANJUNG JATI, KABUPATEN LANGKAT)” ini sebagai berikut : 1. Bagaimana pengaturan perjanjian kerja waktu tertentu menurut undangundang ketenagakerjaan? 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja PKWT di Kebun Tanjung Jati, Kabupaten Langkat? 3. Bagaimana akibat hukum bagi buruh apabila melanggar ketentuan perjanjian kerja?


C. Tujuan Penulisan Adapun tujuan dalam penulisan skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui pengaturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menurut undang-undang ketenagakerjaan. 2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap upah pekerja PKWT di PTPN II Kebun Tanjung Jati, Kabupaten Langkat. 3. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pelaksanaan jaminan sosial bagi pekerja PKWT di PTPN II Kebun Tanjung Jati, Kabupaten Langkat.

D .Manfaat Penulisan 1. Secara Teoritis Pembahasan

terhadap

permasalahan-permasalahan

sebagaimana

diuraikan di atas akan memberikan informasi dan gambaran tentang perkembangan hukum ketenagakerjaan di Indonesia yaitu mengenai keberadaan buruh PKWT serta bagaimana perlindungan terhadap buruh PKWT baik perlindungan terhadap jaminan kesehatan dan keselamatan kerja serta bagaimana proses pemberian perlindungan hukum terhadap buruh PKWT di Kebun Tanjung Jati juga kepada penerapan dari berbagai undangundang ketenagakerjaan yang bertujuan memberikan perlindungan kepada buruh PKWT.


Penulisan skripsi ini bermanfaat memberi kontribusi pemikiran dan pandangan mengenai Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia terutama bagi kalangan akademisi di Perguruan Tinggi dan juga pemerintah sebagai pembuat kebijakan yang berkaitan dengan PKWT agar upaya terhadap pengurangan hak-hak buruh PKWT dapat dipertimbangkan demi kepentingan buruh dan keluarganya. 2. Secara Praktis Pembahasan terhadap permasalahan yang diangkat diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembaca, khususnya bagi buruh PKWT mengenai berbagai macam perlindungan hukum yang berhak diperolehnya dan juga mengenai hukum yang berlaku untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dan juga kepada pengusaha agar dapat memperlakukan buruh PKWT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap menjamin adanya perlindungan hukum bagi buruh PKWT. Penulisan skripsi ini juga diharapkan bermanfaat bagi pemerintah untuk lebih lagi meningkatkan kepeduliannya terhadap buruh PKWT terutama dalam memberikan kepastian hukum.Penulisan skripsi

ini

juga diharapkan

bermanfaat bagi masyarakat luas, selain pihak buruh dan pengusaha, yaitu kepada serikat buruh atau aktivis buruh yang berjuang untuk kepentingan buruh.Kiranya penulisan skripsi ini dapat menjadi pola upaya perlindungan terhadap buruh PKWT khususnya di Kebun Tanjung Jati dan di seluruh Indonesia pada umumnya.


E. Keaslian Penulisan Perlindungan Hukum Terhadap Buruh PKWT

ditinjau dari Hukum

Ketenagakerjaan (Studi Buruh PKWT didi PTPN II Kebun Tanjung Jati, Kabupaten Langkat) yang diangkat menjadi judul skripsi ini merupakan hasil karya yang ditulis secara objektif, ilmiah melalui data-data referensi dari buku-buku, bantuan dari para narasumber dan berbagai pihak. Skripsi ini juga bukan merupakan jiplakan atau merupakan judul skripsi yang pernah diangkat sebelumnya oleh orang lain. F. Tinjauan Kepustakaan Menurut

Undang-Undang

No.

13

Tahun

2003

Tentang

Ketenagakerjaan, pengertian tenaga kerja sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 1 butir 2 (dua) adalah “setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”. Imam

Soepomo

memberikan

definisi

hukum

ketenagakerjaan/perburuhan sebagai himpunan peraturan-peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang berkenaan dengan kejadian dimana seorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah. Menurut

UU

Ketenagakerjaan

yang

dimaksud

dengan

Ketenagakerjaan menurut pasal 1 butir 1 (satu) adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Sedangkan hubungan industrial dalam Pasal 1 butir 16 Jo Pasal 1 butir 1 (satu) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial didefinisikan sebagai suatu system


hubungan yang terbentuk antara pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. G. Metode Penelitian Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu system, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.8 Suatu karya tulis ilmiah haruslah disusun berdasarkan data-data yang benar dan bersifat objektif sehingga dapat diuji kebenarannya.Data adalah kumpulan keterangan-keterangan baik tulisan maupun lisan untuk membantu dan menunjang penelitian. 1. Spesifikasi Penelitian Dalam penelitian hukum umumnya sumber data dibedakan antara data primer dan data sekunder yang dari sudut kekuatan mengikatnya digolongkan dalam:9 a. Data primer, yaitu data-data hukum yang diperoleh secara langsung dari masyarakat. Dalam skripsi ini peneliti memperoleh data mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan cara melakukan wawancara lapangan sebagai 8

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, ( Jakarta, UI Press: 1986), hlm. 42. Ibid, hlm. 51

9


partisipan dari seluruh rangkaian kegiatan objek penelitian yang sedang berlanjut. b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Penelitian Hukum yang dilakukan dengan cara meniliti bahan pustaka saja atau data sekunder belaka dapat dinamakan penilitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan yang mana data-datanya dapat diperoleh dari : a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoratif),10 yang meliputi Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Perjanjian Kerja Bersama PT. Perkebunan II 2014-2015, KEPMEN/100/MEN/VI/2004, Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dll; b. Bahan Hukum Sekunder,11 yaitu bahan-bahan yang memiliki hubungan dengan bahan hukum primer dan dapat digunakan untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang ada, meliputi Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Tenaga Kerja; c. Bahan Hukum Tersier,12 yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti misalnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lain sebagainya.

10

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum,(Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 47 Roni Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Galia Indonesia, 1990). hlm. 11 12 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif,( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1985), hlm 23 11


2. Teknik Pengumpulan Data Untuk melakukan penelitian terhadap data primer yakni data yang diperoleh dari lapangan adalah dengan melakukan penilitian secara langsung pada PTPN II Kebun Tanjung Jati, Kabupaten Langkat, dalam hal ini peneliti menjadi partisipan dalam kegiatan yang sedang berlangsung.Seiringan dengan berlangsungnya kegiatan tersebut peniliti melakukan berbagai kegiatan wawancara.Sedangkan untuk data sekunder dilakukan dengan menelusuri bahan kepustakaan dari berbagai sumber bacaan yakni buku-buku, pendapat para sarjana dan artikel dalam internet. 3. Alat Penilitian Dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan bagi penulisan skripsi ini, penulis melakukan : a. Studi Dokumen Dalam hal ini penulis mempelajari dokumen seperti Buruh Perjanjian Kerja Waktu Tertentu untuk mengetahui latar belakang munculnya buruh Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada PTPN II Kebun Tanjung Jati, Kabupaten Langkat b. Pedoman Wawancara Penulis membuat pedoman wawancara berupa daftar pertanyaan yang mempermudah penulis dalam melakukan wawancara dengan pihak perusahaan maupun pekerja anak itu sendiri. Sehingga saat wawancara lebih terfokus pada apa yang dipermasalahkan dalam penulisan skripsi. 4. Tahap Penelitian Dalam melakukan penelitian terdapat empat tahap yang harus ditempuh yaitu :


a. Tahap Persiapan Dalam tahap ini penulis memulainya dengan membuat proposal penelitian dan mengumpulkan literature yang berkaitan dengan skripsi sebelum meneliti ke lapangan. b. Tahap Pelaksanaan Dalam tahap ini penulis berusaha mendapatkan sebanyak mungkin data yang berguna bagi penulisan skripsi ini yaitu dengan mengadakan penelitian ke lapangan dan juga kepustakaan.Penelitian yang dilakukan dapat berupa penilitian untuk mendapatkan data perusahaan tersebut maupun melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan penulisan skripsi. c. Tahap Penyelesaian Dalam tahap ini, data yang dikumpulkan disusun secara sistematis kemudian diolah menjadi pembuatan skripsi. d. Analisis Data Data yang terkumpul tidak memberikan arti apa-apa bagi penelitian tanpa dianalisis terlebih dahulu.Hal itu menjamin data tersebut sudah akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. H. Sistematika Penulisan Penulisan skripsi ini dibagi ke dalam 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab dibagi atas beberapa sub bab. Urutan bab-bab tersusun secara sistematik dan saling berkaitan satu dengan yang lain. Uraian singkat bab-bab dan sub bab-sub bab tersebut adalah sebagai sebagai berikut :


BAB I

PENDAHULUAN Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, keaslian penulisan, tinjauan pustaka, metode penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II

ASPEK HUKUM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DI INDONESIA Merupakan bab yang berisi tentang perjanjian kerja di Indonesia, sejarah munculnya perjanjian kerja waktu tertentu di Indonesia, serta pengaturan perjanjian kerja waktu tertentu dalam kerangka hukum positif di Indonesia.

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BURUH PKWT DI PTPN II KEBUN TANJUNG JATI Merupakan bab yang berisi tentang profil KebunTanjung Jati dan tentang pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu yang meliputi hak buruh di PTPN II Kebun Tanjung Jati, perlindungan hukum bagi buruh PKWT di PTPN II Kebun Tanjung Jati

Bab IV

AKIBAT HUKUM BAGI BURUH YANG MELANGGAR KETENTUAN PERJANJIAN KERJA DI PTPN II KEBUN TANJUNG JATI Merupakan bab yang berisi tentang akibat hokum bagi buruh yang melanggar ketentuan perjanjian kerja atau buruh baik yang diperjanjikan dalam perjanjian kerja maupun yang diatur di dalam undang-undang ketenagakerjaan


Bab V

PENUTUP Bab yang berisi tentang kesimpulan terhadap penulisan skripsi dan saran-saran terhadap perlindungan hukum bagi buruh perjanjian kerja waktu tertentu.


diperjanjikan dan adanya suatu hubungan di peratas (dienstverhoeding), yaitu

Recommend Documents