Dinas

LAMPIRAN - IV

INDIKASI PROGRAM NO

PROGRAM UTAMA

A.

PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG

I.

PERWUJUDAN PUSAT-PUSAT PELAYANAN 1.1 Mengembangkan Struktur Pusat-Pusat Pelayanan untuk Mewujudkan Keterpaduan, Keterkaitan dan Keseimbangan Perkembangan Antar Wilayah Rencana Detail a. Penyusunan Tata Ruang pada setiap BWK b. Penyusunan RTBL dan Peraturan Zonasi Water Front City c. Penyusunan RTBL dan Peraturan Zonasi Kawasan Bastiong d. Penyusunan RTBL dan Peraturan Zonasi Kawasan Pemerintahan

LOKASI

BESA SUMBER RAN PENDANAAN

Kota Ternate

1 Paket

Kawasan Reklamasi

1 Paket

Kel. Bastiong Talangame dan 1 Bastiong Karance di Kec. Paket Ternate Selatan (BWK III) Kel. Stadion, Kampung 1 Pisang, Maliaro dan Paket Kalumpang

APBD Kota

INSTANSI PELAKSANA

Bappeda / Dinas Tata Ruang

APBN/APBD Bappeda / Dinas Prov. / APBD Tata Ruang Kota APBN/APBD Bappeda / Dinas Prov. / APBD Tata Ruang Kota APBD Prov / Bappeda / Dinas APBD Kota Tata Ruang

e. Penyusunan RTBL dan Peraturan Zonasi Kawasan Bandara Sultan Babullah

Kec. Ternate Utara (Kel. Ake Huda, Tafure, Tabam, Tarau dan Tubo)

1 Paket

APBN/APBD Prov.

Kementerian Perhubungan/ Dishub. Prov. Malut APBN/APBD Bappeda / DTKP Prov / APBD / Dinas Kota Pariwisata

f. Penyusunan RTBL dan Peraturan Zonasi Kawasan Wisata Terpadu danau Tolire Besar - Agrowisata Tolire Danau Tolire Kecil g. Penyusunan RTBL dan Peraturan Zonasi Kawasan Wisata Terpadu Pantai Sulamadaha - Hol Sulamadaha - Pantai Tabanga. h. Revitalisasi Kawasan Benteng Kota Ternate.

Danau Tolire Kec. Pulau Ternate

1 Paket

Kel. Sulamadaha dan kel. Tobololo Kec. Pulau Ternate (BWK IV)

1 Paket

APBN/APBD Prov / APBD Kota

Kelurahan Gamalama

1 Paket

APBN/APBD Bappeda / DTKP Prov / APBD / Dinas Kota Pariwisata

Bappeda / DTKP / Dinas Pariwisata

PJM - 1 (2012-2016) I II III IV V

WAKTU PELAKSANAAN (TAHUN) PJM - 2 (2017-2021) PJM - 3 (2022-2026) I II III IV V I II III IV V

PJM - 4 (2027-2031) I II III IV V

II.

i. Penyusunan Master Plan RTH Kota Ternate

Seluruh Kecamatan

1 Paket

j. Review Master plan kawasan Pengembangan Kota Baru

Kawasan Kota Baru

1 Paket

Kota Ternate

1 Paket

Kota Ternate

1 Paket

k. Penyusunan Zonning Regulation kawasan Rawan bencana l. Penyusunan Rencana Induk Sistek Proteksi Kebakaran Skala Kota. PERWUJUDAN SISTEM PRASARANA WILAYAH 2.1 Sistem Prasarana Transportasi Darat a. Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Existing (Kolektor Primer)

b. Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Existing (Kolektor Sekunder)

c. Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Existing (Lokal Primer) d. Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Existing (Lokal Sekunder) e. Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Baru (Kolektor Sekunder)

APBN/APBD Bappeda / DTKP Prov / APBD Kota APBD Prov / Bappeda / DTKP APBD Kota APBN/APBD Prov. / APBD Kota APBN/APBD Prov. / APBD Kota

Bappeda / BPBD Bappeda / Kantor Pemadam

Ruas Jln. Dermaga Ferry – Bastiong, ruas jln. Bastiong, ruas jln Mangga Dua, ruas jln Hasan Esa, ruas jln Arnold 5Mononutu, ruas jln Merdeka, ruas jln Jend. A. Yani, ruas jln. Bastiong –Jambula / Pelabuhan dan ruas jln. Keliling Pulau Ternate Ruas Jln. Yos Sudarso, Ngidi – Kasturian, Ngade Sone, Facei – Tarau, Palapa, Tanah Tinggi, Melati – Kalumata, Gambesi – Sasa, Sasa – Foramadiahi, Kalumata dan Air Sentosa Ruas jln Keliling Pulau Hiri; ruas jln keliling Pulau Moti; dan ruas jln Pulau Mayau Seluruh jalan yang masuk Lokal Sekunder

Km


Dinas PU Kota

Km

APBD Prov / APBD Kota

Dinas PU Kota

Km


Dinas PU Kota

Km


Dinas PU Kota

Ruas jln Reklamasi Dufa Dufa – Salero, Kota Baru – Bastiong & Kayu Merah – Sasa

Km


Dinas PU Kota

f. Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Baru (Lokal Primer)

g. Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Baru (Lokal Sekunder)

h. Rencana pengembangan jembatan eksisting

i.

Rencana pembangunan Jembatan Baru

Ruas Jln reklamasi Kayu Km Merah – Fitu, pantai Fitu – Pasar Sasa, Tomajiko – Dorari isa, Takofi – Tafaga – Tadenas Ruas Jln Kawasan Km Foramadiahi, Kawasan Ngade puncak - Kawasan Tubo, jln Kel. Pante Sagu – Tifure, Kastela – makam Sultan Baabullah Jembatan-jembatan pada 1 ruas jalan kolektor primer, Paket kolektor sekunder, lokal primer dan ruas jalan lokal sekunder Jembatan Ngadesone 1 Paket

Dinas PU Kota


Dinas PU Kota


Dinas PU Kota

Dinas PU Kota

Jembatan pada ruas rencana jalan pantai Dufa Dufa - ke Salero Jembatan pada ruas rencana jalan pantai Kayu Merah – Sasa

1 Paket

APBN/APBD Prov / APBD Kota APBD Prov / APBD Kota

1 Paket


Dinas PU Kota

Jembatan pada ruas jalan pantai Kota Baru – Bastiong

1 Paket


Dinas PU Kota

Jembatan pada ruas jalan 1 keliling Pulau Hiri, Pulau Moti, Paket Mayau dan Tifure


Dinas PU Kota

Jembatan pada rencana ruas jalan Ngade Puncak – Tubo

1 Paket


Dinas PU Kota

1 Paket


Dinas PU Kota

1 Paket


Dinas Perhubungan

j. Rencana pengembangan Kel. Sasa, Pulau Moti, Pulau Terminal Type C di Kota Hiri, dan Pulau Batang Dua Ternate 2.2 Sistem Prasarana Transportasi Laut a. Rencana Pelabuhan Wisata Marina


Dodoku Ali di Kelurahan Salero

Dinas PU Kota

b. Pengembangan dan peningkatan hierarki pelabuhan Ahmad Yani menjadi pelabuhan utama c. Pengembangan Landasan Peti Kemas

Pelabuhan Ahmad Yani

1 Paket

APBN/APBD Prov

Pelindo,Dinas Perhubungan

Pelabuhan Ahmad Yani

1 Paket

APBN/APBD Prov

Pelindo,Dinas Perhubungan

d. Pengembangan pelabuhan pengumpan

Pelabuhan Moti Kota, Mayau, Tifure dan Togolobe

1 Paket


Dinas Perhubungan

e. Peningkatan dan Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan (PPN) Nusantara Bastiong f. Peningkatan dan Pemeliharaan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Dufadufa g. Pembangunan Pelabuhan Rakyat

Kelurahan Bastiong

1 Paket

APBN/APBD Prov /

Dinas Perhubungan

Kelurahan Dufa-dufa

1 Paket


Dinas Perhubungan

Kel. Sasa dan Sulamadaha

1 Paket


Dinas Perhubungan

h. Pembangunan Baru Dermaga Speed Boat Terpadu

Kelurahan Mangga Dua, 1 Dermaga Sasa, Pos Angkatan Paket Laut di Batang Dua


Dinas Perhubungan

i. Pembangunan Dermaga/tambatan Perahu

Kelurahan Sulamadaha

1 Paket


Dinas Perhubungan

j. Pembangunan Pelabuhan Ferry

Moti Kota dan Tifure

1 Paket

APBN/APBD Prov

Dinas Perhubungan

APBN

Dinas Perhubungan

2.3 Sistem Prasarana Transportasi Udara a. Peningkatan Sarana dan Pengembangan Run Way dan 1 Prasarana Penunjang Apron bandar udara Sultan Paket Bandar Udara Baabullah Pengembangan terminal ruang tunggu dan ruang Parkir

1 Paket

APBN APBD Prov / APBD Kota

Dinas Perhubungan

Kota Ternate

1 Paket 1 Paket

APBN

PLN

APBN

PLN

2.4 Sistem Prasarana Lainnya a. Sistem Jaringan Energi - Penyusunan Rencana Induk Sistem Kelistrikan - Rencana Pengembangan Pembangkit Listrik Energi Terbarukan

Pulau Hiri, Moti dan Batang Dua

- Rencana pengembangan solar cell untuk penerangan jalan, trafic light dan lampu taman - Pengembangan jaringan distribusi ke kawasankawasan permukiman yang belum terlayani oleh jaringan listrik PLN - Pengembangan Gardu Induk (Gl) dan Gardu Distribusi (GD)

Kota Ternate

1 Paket

APBN

PLN

Kecamatan Hiri dan 1 Kecamatan Pulau Batang Dua Paket

APBN

PLN

Kota Ternate

1 Paket

APBN

PLN

- Rencana SPBU

Kecamatan Pulau Ternate dan kecamatan Ternate Utara

3 bh

APBN

Pertamina/ Swasta

- Rencana Agen Penyalur Minyak Subsidi (APMS)

Kecamatan Pulau Hiri, Kecamatan Moti dan Kecamatan Batang Dua

4 bh

APBN

Pertamina

- Penambahan jaringan distribusi tegangan menengah untuk menyalurkan daya listrik dari Gardu Induk ke Gardu Transmisi - Penambahan jaringan distribusi tegangan rendah baru melalui kabel tanah untuk kawasan pusat pemerintahan, serta melalui kabel udara untuk kawasan permukiman penduduk - Pengembangan jaringan kabel bawah laut

Kota Ternate

1 Paket

APBN

PLN

Kota Ternate

1 Paket

APBN

PLN

Rum Tidore ke Kota Ternate

2,3 Km

APBN

PLN

- Penambahan jaringan telepon rumah di kawasan perkotaan - Penambahan telepon umum di kawasan perkotaan

Kota Ternate

10.143 SST

APBN

Telkom

Kota Ternate

101 TU

APBN

Telkom / Swasta

- Penambahan jumlah tower BTS bersama

Kec. Pulau Ternate, Pulau Batang Dua, Moti dan Kec. Hiri

1 Paket

APBN

Telkom / Swasta

b. Sistem Telekomunikasi

- Peningkatan daya sambung telepon ke fasilitas sosial, ekonomi, umum, permukiman & daerah baru di seluruh wilayah Kota Ternate - Pengembangan infrastruktur jaringan kabel, nirkabel, radio dan gelombang mikro - Pengembangan kapasitas dan jaringan telekomunikasi di Kota Ternate c. Sistem Jaringan Sumber Daya Air Membangun bangunan bak penangkap mata air (broncaptering) pada sumber air baku

Kota Ternate

1 Paket

APBN

Telkom / Swasta

Kota Ternate

1 Paket

APBN

Telkom / Swasta

Kota Ternate

1 Paket

APBN

Telkom / Swasta

Mata air Jebubu di Kelurahan 1 Tafaga, mata air Ake boki dan Paket Ake Hula Kelurahan Tadenas (Moti)

APBN/APBD Prov. / APBD Kota

Dinas PU Kota

- Menyediakan dan menempatkan Tempat Penampungan Sementara (TPS) sampah di pusat-pusat kegiatan kota - Penerapan sistim 3R untuk nilai ekonomis sampah TPA Regional

Kota Ternate

Bh


Dinas Kebersihan

Kota Ternate

1 Paket


Dinas Kebersihan

- Peningkatan sistem manajemen persampahan

Kota Ternate

1 Paket


Dinas Kebersihan

- Penerapan Septik Tank Komunal pada kawasan permukiman padat dan kawasan permukiman pesisir pantai - Pengelolaan sampah berbasis masyarakat

Kota Ternate

Bh


Dinas PU Kota

Kota Ternate

1 Paket


Dinas PU Kota/ Kebersihan/ Lingkungan Hidup

2.5 Sistem Infrastruktur Perkotaan a. Sistem Jaringan Persampahan

- Peningkatan sarana dan prasarana pengolahan sampah (TPST, Dump truck, Gerobak, Amroll, Container dan alat berat) - Menyusun Rencana Induk Persampahan

Kota Ternate

1 Paket


Dinas PU Kota/ Kebersihan/ Lingkungan Hidup

Kota Ternate

1 Paket

Dinas Kebersihan

- Peningkatan TPA dari open dumping menjadi Sanitary Landfill/Control Landfill - Pembuatan Buffer Zone TPA

Kota Ternate

1 Paket

APBN/APBD Prov. / APBD Kota APBN/APBD Prov. / APBD Kota

Kota Ternate

1 Paket

- Legalisasi lahan TPA

Kota Ternate

1 Paket

Kota Ternate

1 paket

Buku Deru-Deru di Kelurahan Takome

1 Bh

b. Sistem Jaringan Pengelolaan Air Limbah - Penyusunan masterplan air limbah - Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) - Rencana pembangunan IPAL skala Kawasan

Kawasan jasa perdagangan di 1 Bh Kelurahan Gamalama

Dinas Kebersihan

APBN/APBD Dinas Prov. / APBD Kebersihan/ Kota Lingkugan Hidup APBN/APBD Dinas Prov. / APBD Kebersihan/ Kota Bagian Pemerintahan

APBN/APBD Prov. / APBD Kota APBN/APBD Prov. / APBD Kota APBN/APBD Prov. / APBD Kota APBN/APBD Prov. / APBD Kota

Dinas PU Kota/ Dinas Kebersihan Dinas PU Kota

Dinas PU Kota

Kawasan pengembangan Kota Baru

1 Bh

Dinas PU Kota

Kelurahan Ngade, Kec. Ternate Selatan

1 Paket


Dinas PU Kota

Kec. Pulau Ternate, Kec. 1 Ternate Utara, Kec. Ternate Paket Tengah, Kec.Ternate Selatan, Kec. Pulau Hiri, Kec. Moti dan Kec. Pulau Batang Dua

APBD Prov. / APBD Kota

Dinas PU Kota

c. Sistem Jaringan Air Minum - Pengoptimalan sumber air baku air permukaan (danau) SPAM Danau Laguna - Peningkatan pelayanan air minum dengan sistem perpipaan pada kawasan yang belum terlayani oleh PDAM

- Penyediaan Hydrant umum terutama pada lokasi-lokasi ketinggian yang sulit terlayani melalui sistem perpipaan - Rencana pengembangan instalasi air minum skala kecamatan (IKK) - Penyediaan air minum untuk kawasan permukiman rawan air minum didaerah ketinggian - Penyusunan Master Plan Air Minum

Kec. Pulau Ternate, Kec. Ternate Utara, Kec. Ternate Tengah dan Kec. Ternate Selatan


Dinas PU Kota

Kec. Pulau Hiri, Kec. Moti dan 1 Kec. Pulau Batang Dua Paket


Dinas PU Kota

Kec. Ternate Utara, Tengah, Selatan dan Kec.Pulau Ternate

1 Paket

Dinas PU Kota

Kota Ternate

1 Paket


Dinas PU Kota

- Penyusunan Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan

Kota Ternate

1 Paket


Dinas PU Kota

- Pembangunan jaringan drainase baru

Kota Ternate

1 Paket

Dinas PU Kota

- Pembuatan bangunan pengendali banjir pada kalimati/barangka

Kota Ternate

1 Paket


- Pembuatan bangunan pengendali banjir lahar dingin pada kalimati/barangka - Normalisasi saluran primer (Kalimati/barangka) e. Prasarana dan Sarana Jalan Bagi Pejalan Kaki

Kota Ternate

1 Paket


Dinas PU Kota

Kota Ternate

1 Paket


Dinas PU Kota


Dinas PU Kota

d. Sistem Jaringan Drainase

- Rencana pembangunan baru jalur pejalan kaki

Ruas-ruas jalan kolektor dan jalan lokal di Kota Ternate

- Peningkatan kualitas jalur pejalan kaki

Kota Ternate

1 Paket

Dinas PU Kota

Dinas PU Kota

- Pengembangan jalur pejalan kaki terpadu

Jln. Pahlawan Revolusi, jln. 1 Halmahera, jln. Pantai Paket Daulasi, jln. Kawasan Kota Baru - Gambesi – Jambula, rencana jln. Pantai Salero Dufa-dufa, rencana jln. pantai Kota Baru - Bastiong, rencana jln. Pantai Kayu Merah – Fitu dan rencana jln. Pantai Fitu – Sasa Kota Ternate 1 Paket


Dinas PU Kota


Dinas PU Kota

- Pengembangan Sarana Prasarana jalur evakuasi bencana Tsunami

Kota Ternate


Badan Penanggulanga n Bencana Daerah

- Pengembangan Sarana Prasarana jalur evakuasi bencana Gunung api

Kota Ternate


Badan Penanggulanga n Bencana Daerah

APBN/APBD Prov. / APBD Kota APBN/APBD Prov. / APBD Kota APBN/APBD Prov. / APBD Kota APBN/APBD Prov. / APBD Kota APBN/APBD Prov. / APBD Kota

Dinas Kehutanan

`

- Pembangunan jalur pejalan kaki yang ramah untuk penggunaan para penyandang cacat f. Jalur Evakuasi Bencana

B. I.

PERWUJUDAN POLA RUANG PERWUJUDAN KAWASAN LINDUNG 1.1 Hutan Lindung a. Penetapan tapal batas kawasan Hutan Lindung

Kota Ternate

1 Paket

b. Inventarisasi kondisi kawasan Hutan Lindung

Kota Ternate

1 Paket

c. Penghijauan kembali / reboisasi hutan lindung

Kota Ternate

1 Paket

d. Pelestarian dan Perlindungan Kawasan Hutan Lindung e. Pengendalian dan Pengelolaan hutan bersama masyarakat

Kota Ternate

1 Paket

Kota Ternate

1 Paket

Dinas Kehutanan Dinas Kehutanan Dinas Kehutanan Dinas Kehutanan

1.2

Kawasan Perlindungan Setempat a. Program sumur Resapan disetiap fasilitas pemerintah, sekolah, rumah sakit dan hotel b. Penerapan aturan perizinan IMB dengan kewajiban Pembuatan Sumur Resapan c. Penyediaan dan Pengendalian Kawasan resapan Air d. Penghijauan kawasan resapan air

Kota Ternate

1 Paket


Dinas PU Kota

Kota Ternate

1 Paket

Dinas PU Kota

Kota Ternate

1 Paket

Kota Ternate

1 Paket

e. Penghijauan terhadap kawasan mata air

Kota Ternate

1 Paket

f. Penyusunan Zonasi pemanfaatan ruang sempadan pantai g. Penyusunan Zonasi pemanfaatan ruang sempadan danau h. Penetapan kawasan konservasi dan resapan air pada lahan dengan > 25 % i. kemiringan Pengendalian, pencegahan dan pemantauan kawasan resapan air di Kota Ternate

Kota Ternate

1 Paket

Kota Ternate

1 Paket

Kota Ternate

1 Paket

Kota Ternate

1 Paket

APBN/APBD Prov. / APBD Kota APBN/APBD Prov. / APBD Kota APBN/APBD Prov. / APBD Kota APBN/APBD Prov. / APBD Kota APBN/APBD Prov. / APBD Kota APBN/APBD Prov. / APBD Kota APBN/APBD Prov. / APBD Kota APBN/APBD Prov. / APBD Kota

a. Penyusunan dan Penetapan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Kota Ternate

1 Paket

b. Pengembangan RTH jalur jalan disesuaikan dengan kelas dan fungsi jalan c. Penataan dan peningkakan fungsi estetika median jalan di Kota Ternate d. Pembangunan median jalan reklamasi

Kota Ternate

1 Paket

Kota Ternate

1 Paket

Kota Baru – Bastiong, rencana jalan Salero – Dufa dufa dan jalan kawasan pengembangan Kota Baru

1 Paket

Dinas PU Kota/BLH Dinas PU Kota/BLH Dinas PU Kota/BLH Bappeda /Dinas PU Kota Bappeda /Dinas PU Kota Bappeda /Dinas PU Kota Bappeda /Dinas PU Kota

1.3 Ruang Terbuka Hijau APBN/APBD Prov. / APBD Kota APBN/APBD Prov. / APBD Kota APBN/APBD Prov. / APBD Kota APBN/APBD Prov. / APBD Kota

Bappeda /Dinas PU Kota Bappeda /Dinas PU Kota Bappeda /Dinas PU Kota Bappeda /Dinas PU Kota

e. Peningkatan fungsi estetika Monument / Tugu

Kota Ternate

1 Paket

APBN/APBD Prov. / APBD Kota APBN/APBD Prov. / APBD Kota APBN/APBD Prov. / APBD Kota

Bappeda /Dinas PU Kota

f. Pembangunan Monument Pahlawan daerah/tokoh penting g. Pembangunan gerbang kawasan di Kota Ternate

Kota Ternate

1 Paket

Kota Ternate

1 Paket

a. Pembangunan Land Mark Kota Ternate

Kota Ternate

1 Paket



b. Pembangunan taman Seribu Rupiah, taman Kayu Merah , jalan reklamasi Kota BaruBastiong, jalan SaleroDufadufa, kawasan Kota Baru dan taman kota lainnya yang tersebar di Kota Ternate c. Pengembangan dan peningkatan kualitas Taman Kota eksisting

Kota Ternate

1 Paket

Kota Ternate

1 Paket



Kelurahan Fitu, Moya, Tolire dan Foramadiahi

1 Paket



a. Mempertahankan RTH lapangan olah raga eksisting yang sudah ada dan menghindari alih fungsi lahan

Kota Ternate.

1 Paket



b. Peningkatan fungsi RTH lapangan olah raga sbg fungsi sosial, ekologi dan klimatologi dgn penanaman pohon berdaun lebat dan berakar kuat disekeling lapangan c. Pembangunan RTH lapangan olah raga di Kelurahan dan Kecamatan

Kota Ternate.

1 Paket



Kota Ternate.

1 Paket



Bappeda /Dinas PU Kota Bappeda /Dinas PU Kota

1.4 RTH Taman Kota


1.5 Taman Wisata Kota - Pembangunan Agrowisata

1.6 RTH Lapangan Olahraga

1.7 RTH Pemakaman Umum (TPU) a. Pengembangan dan Penataan kavling pemakaman di Kota Ternate b. Pembangunan pagar keliling makam dan penanaman tanaman pohon peneduh

Kota Ternate.

1 Paket



Kota Ternate.

1 Paket

Kota Ternate.

1 Paket



Kota Ternate.

1 Paket

Kota Ternate.

1 Paket

Kota Ternate.

1 Paket

Pengembangan & Penetapan Kota Ternate RTH Bantaran Kalimati, sempadan Danau, Mata Air dan sempadan pantai 1.10 Pengembangan RTH Untuk Halaman Rumah dan Fasilitas Umum Pengembangan RTH Kota Ternate. kawasan perumahan, pendidikan, kesehatan, perkantoran, jasa perdagangan dan fasilitas umum lainnya hinga mencapai minimal 10 % dari luas kawasan terbangun 1.11 Kawasan Suaka Alam Laut dan Perairan Lainnya

1 Paket



1 Paket




1.8 RTH Hutan Kota a. Penetapan Hutan Kota Batu Angus, Bukit Seribu Rupiah Ngade b. Penetapan kawasan danau Tolire & Laguna dan kawasan Cengkeh Afo c. Penetapan & pengembangan taman hutan wisata Sulamadaha dan Telaga Nita di Kota Ternate d. Penataan dan peningkatan fungsi hutan kota Mesjid Raya Al-Munawwar dan Hutan kota Marikurubu

Bappeda /Dinas PU Kota Bappeda /Dinas PU Kota Bappeda /Dinas PU Kota

1.9 RTH Sempadan Kalimati/Barangka, Sempadan Danau, Mata Air, dan Sempadan Pantai

Konservasi terumbu karang

Kota Ternate

1 Paket


Bappeda/BLH

a. Penetapan Kawasan Suaka alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya Kota Ternate b. Konservasi dan Perbaikan Terumbu karang yang mengalami kerusakan

Kota Ternate

1 Paket

Pulau Hiri, Moti, Gurida, Hol Sulamadaha dan kawasan Mesjid Raya

1 Paket


Bappeda/ BLH/ Dinas Kehutanan Bappeda/ BLH/ Dinas Kehutanan

c. Pengembangan dan pengelolaan suaka alam laut dan perairan lainnya yang bewawasan lingkungan

Kota Ternate

1 Paket


Bappeda/ BLH/ Dinas Kehutanan

d. Pelestarian dan Perlindungan Cengkih Afo dan Hutan mangrove e. Penanaman kembali kawasan hutan mangrove yang mengalami kerusakan

Lereng gunung Gamalama Kelurahan Marikrubu

1 Paket

Kelurahan Mangga Dua, Kelurahan Kastela dan Pulau Tifure

1 Paket


Bappeda/ BLH/ Dinas Kehutanan Bappeda/ BLH/ Dinas Kehutanan

f. Pelestarian dan Pemeliharaan Bangunan cagar Budaya

Kota Ternate

1 Paket


Bappeda/ BLH/ Dinas Kehutanan

a. Penyusunan Master Plan Mitigasi Bencana b. Identifikasi dan Penetapan Kawasan rawan bencana Kota Ternate c. Pembatasan Kegiatan Pada Kawasan Rawan bencana

Kota Ternate

1 Paket 1 Paket

Bappeda / BPBD Bappeda / BPBD

Kota Ternate

1 Paket

d. Sosialisasi dan simulasi bencana pada kawasan rawan bencana Tsunami, Gunung berapi, longsor dan gempa bumi secara berkala kepada masyarakat PERWUJUDAN KAWASAN BUDIDAYA 2.1 Hutan Produksi Tetap

Kota Ternate

1 Paket


1.12 Kawasan Suaka Alam dan cagar Budaya

1.13 Kawasan Bencana Alam

II.

Kota Ternate

Bappeda / BPBD Bappeda / BPBD

a. Deliniasi, pengukuran dan pemasangan tapal batas hutan produksi Tetap

Pulau Tifure

Pulau Gurida

b. Pengesahan proses alih fungsi / legalisasi 2.2

Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi a. Deliniasi dan pengukuran hutan produksi yang dapat dikonversi

Kota Ternate

Pulau Ternate Kel. Tubo, Kasturian, Sangaji Utara, Moya, Makassar Barat, Marikurubu, Maliaro, Jati, Tobona, Kalumata, Fitu, Ngade, Sasa, Gambesi dan seluruh Kelurahan di Kec.Pulau Ternate Pulau Moti

Pulau Hiri

b. Pengesahan proses alih fungsi / legalisasi

Kota Ternate

342,12 APBN/APBD Ha Prov. / APBD Kota 18,20 APBN/APBD Ha Prov. / APBD Kota 1 APBN/APBD Paket Prov. / APBD Kota

3.309, 50 Ha

Dinas Kehutanan Dinas Kehutanan Bappeda /Dinas PU/Dinas Kehutanan


Dinas Kehutanan

1.013, APBN/APBD 82 Ha Prov. / APBD Kota 57,45 APBN/APBD Ha Prov. / APBD Kota 1 APBN/APBD Paket Prov. / APBD Kota

Dinas Kehutanan

Bappeda /Dinas PU/Dinas Kehutanan

Dinas Kehutanan

2.3 Kawasan Permukiman a. Survey dan Penetapan kawasan permukiman kumuh dengan SK Walikota Ternate

Kota Ternate

1 Paket


Bappeda/Dinas PU Kota

b. Program peremajaan kawasan permukiman kumuh

Kota Ternate

1 Paket


c. Program penyehatan lingkungan perumahan dan permukiman

Kota Ternate

1 Paket


d. Pengengendalian Kepadatan bangunan melalui penerapan Koofesian Dasar Bangunan (KDB) Kawasan Pemukiman berkepadatan tinggi

Kota Ternate

1 Paket




e. Pembangunan RUSUNAWA / RUSUNAMI pada kawasan berkepadatan tinggi / kawasan kampus

Kota Ternate

1 Paket


Kemen.PU/ Kemenpera/ Bappeda /Dinas PU Kota

Kawasan Kota Baru

1 Paket


Kemenpera/ Bappeda/ Dinas PU Kota/ REI

Bastiong, Gamalama, Kelurahan Dufa-Dufa di Kecamatan Ternate Utara (BWK I)

1 Paket

APBD Prov. / Bappeda/ Dinas APBD Kota PU/ Dinas Tata Ruang

b. Penataan & peremajaan Pasar Tradisional

Gamalama, Bastiong, DufaDufa, Sasa

1 Paket


c. Pembangunan Pasar Tradisional

Hiri, Moti dan Batang Dua

1 Paket


d. Pengembangan pusat jasa perdagangan skala Kota & Regional

Kawasan reklamasi Kelurahan Salero-Dufa dufa

1 Paket


e. Pembangunan Pasar Rakyat Modern Higienis

Kawasan reklamasi pantai tapak I Kelurahan Gamalama

1 Paket


f. Pengembangan dan mengoptimalkan Pasar Grosir dan Pasar Rakyat Kie Raha

Kelurahan Gamalama

1 Paket


g. Pembangunan Pasar Wisata / Pasar seni /kerajinan

Kawasan reklamasi 1 Kelurahan Salero – Dufa dufa Paket


Bappeda/Dinas PU/ Dinas Tata Ruang

h. Pembangunan Pasar Hewan

Kelurahan Sasa & Dufa dufa

1 Paket


i. Pengembangan pusat kuliner (seafood/makanan khas daerah)

Kawasan reklamasi pantai 1 Kelurahan Salero – Dufa dufa Paket


Bappeda/Dinas Pu/ Dinas Tata Ruang Bappeda/Dinas PU/ Dinas Tata Ruang

j. Penataan sektor informal (K5)

Kawasan wisata, kawasan 1 Tapak I plus, pasar tradisonal Paket Gamalama , pasar Bastiong dan kawasan rencana reklamasi pantai Kelurahan Salero – Dufa dufa


f. Pembangunan perumahan terencana kawasan Kota Baru Kawasan Perdagangan dan 2.4 Jasa a. Penyusunan RDTR dan Zoning Regulation kawasan perdagangan dan jasa

Bappeda/Dinas PU/ Dinas Tata Ruang Bappeda/Dinas Pu/ Dinas Tata Ruang Bappeda/Dinas PU/ Dinas Tata Ruang Bappeda/Dinas Pu/ Dinas Tata Ruang Bappeda/Dinas Pu/ Dinas Tata Ruang

Bappeda/Dinas PU/ Dinas Tata Ruang

2.5 Kawasan Perkantoran a. Penataan gedung eks kantor Gubernur Malut dan difungsikan sebagai kantor Walikota Ternate b. Penataan dan pemusatan gedung kantor pemerintah

Kelurahan Muhajirin

1 Paket


Dinas PU Kota

Jln. Yos Sudarso, Kapitan Patimura, Cengkeh Afo, Stadion, A.Yani, Ki.Hajar Dewantoro, Jati dan jln. A.R. Mononutu

1 Paket


Dinas PU Kota

c. Penataan perkantoran swasta di jalan Kolektor dan lokal

Kota Ternate

1 Paket


Dinas PU Kota

Kota Ternate

1 Paket


Dinas Perindustrian

Kota Ternate

1 Paket


Dinas Perindustrian

BWK I, III, IV, VI dan BWK VII

1 Paket

2.6 Kawasan Industri a. Pembangunan Industri pengolahan hasil Pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan/kelautan sesuai arahan ruang Pabrik Es di b. Pembangunan Kec. Moti dan Batang Dua c. Pengembangan industri kecil dan ringan (rumah tangga) 2.7 Kawasan Pariwisata a. Revitalisasi dan Restorasi Kota Ternate situs-situs sejarah (benteng, makam sejarah, mesjid, dermaga, keraton, rumah kuno, kediaman tokoh sejarah dll) b. Pembangunan museum Kota Ternate keraton dan museum rempahrempah

1 Paket

APBD Prov. / Dinas Periwisata APBD Kota /Dinas Tata Ruang/ Bappeda

1 Paket


c. Pengembangan dan penataan objek wisata bahari

1 Paket

APBD Prov. / Dinas Periwisata APBD Kota /Dinas Tata Ruang/ Bappeda

Pantai Hol, Sulamadaha, Telaga Nita , pantai pasir putih Tabanga, pantai Ake Rica dan pantai Kastela

Dinas Periwisata/ Dinas Tata Ruang/ Bappeda

d. Pengembangan dan penataan objek wisata danau/mata Air

e. Pengembangan dan penataan objek wisata pegunungan

f. Pengembangan wisata Botanical/Zoo Garden

g. Pengembangan wisata Sportourism : Lomba renang lintas selat Ternate – Tidore; Diving dan Snorkling di Hol Sulamadaha, P.Gurida, P. Makka, P. Hiri, P. Moti; Memancing di P. Hiri, Moti, Mayau dan P. Tifure; Jet Sky; Perahu/kano/berselancar angin; Hiking Gunung Gamalama; Sepeda ron gunung ; kolam pemancingan di Tolire kecil; Kolam renang TNI-AL h. Pengembangan wisata Taman Rekreasi, Camping ground and Outbound

i. Peningkatan sarana dan prasarana wisata

Danau Laguna , danau Tolire dan Tolire Kecil, Kolam air panas Tobololo, kolam pemandian alami Ake Rica dan kolam Ake Santosa Batus Angus, bukit Seribu Rupiah

1 Paket



1 Paket



Taman Burung/Bird Park di kawasan Danau Laguna/Tolire, Agrotourism/Agrowisata Danau Tolire , Marikrubu, Fitu, Moya, Foramadiahi dan Cengkeh Afo Kota Ternate

1 Paket



1 Paket



Land Mark Kota Ternate, Dodoku Ali, Outbound dan kemping di eks lapangan tembak/danau Tolire, Bumi perkemahan Gambesi

1 Paket



Kota Ternate

1 Paket



j. Promosi even wisata ke Nasional dan Internasional

Kota Ternate

1 Paket



k. Program manajemen & peningkatan mutu wisata

Kota Ternate

1 Paket



l. Pengembangan jasa, cinderamata, SDM

Kota Ternate

1 Paket



2.8 Kawasan Perikanan a. Pengembangan Kawasan perikanan budidaya b. Pengembangan Kawasan perikanan Tangkap

Kel. Tadenas, Kel. Ngade, 1 dan Gambesi Paket Kec. Ternate Utara, Kec. 1 Ternate Tengah, Kec. Ternate Paket Selatan, dan Kec. Pulau Ternate, Kec. Hiri, Kec. Moti dan Kec. Batang Dua Kec. Ternate Utara, Tengah, 1 Selatan, Pulau, Hiri, Moti dan Paket Kec. Batang Dua

APBD Prov. / Dinas Perikanan APBD Kota APBD Prov. / Dinas Perikanan APBD Kota

Zona inti di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Bastiong, zona pendukung di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Dufa-Dufa dan Zona Hinterland sebagai kawasan penyangga terletak di Pulau Hiri, Moti dan gugus Pulau Batang Dua

1 Paket

APBN/APBD Dinas Perikanan Prov. / APBD Kota

a. Pengendalian kegiatan lain agar tidak menggangu kawasan pertanian yang b. subur Pengembangan lahan Pertanian

Kota Ternate

1 Paket

APBD Prov. / Dinas Pertanian APBD Kota

Kec. Pulau Ternate, Pulau Moti dan Kec. Batang Dua

1 Paket


c. Peningkatan hasil produksi pertanian

Kota Ternate

1 Paket


c. Kawasan pengolahan dan pemasaran produksi perikanan d. Master Plan Minapolitan

APBD Prov. / Dinas Perikanan APBD Kota

2.9 Kawasan Pertanian

2.10

d. Peremajaan areal pertanian

Kota Ternate

1 Paket 1 Paket

APBD Prov. / Dinas Pertanian APBD Kota APBD Prov. / Dinas Pertanian APBD Kota

e. Pengembangan kawasan sesuai dengan kesesuaian lahan secara optimal f. Peremajaan areal perkebunan g. Pengembangan kawasan perkebunan secara optimal sesuai dengan potensi h. lainnya Pengendalian usaha perkebunan agar tetap terjaga kelestarian i. lingkungannya Pengendalian upaya pemanfaatan lahan pada kawasan peternakan untuk menjaga kelestarian sumber makanan bagi ternak

Kota Ternate

1 Paket 1 Paket

APBD Prov. / APBD Kota APBD Prov. / APBD Kota

Dinas Perkebunan Dinas Perkebunan

Kota Ternate

1 Paket


Dinas Perkebunan

Kota Ternate

1 Paket


Dinas Peternakan

Kecamatan Ternate Tengah, Utara dan Selatan di lokasi Stadion Kie Raha yaitu Lapangan Salero, Stadion Gelora Kieraha, Lapangan Kayu Merah, lapangan Gambesi Kecamatan Pulau Ternate di Lapangan Jambula Kecamatan Ternate Tengah di lokasi Stadion Kie Raha, lapangan Marikurubu, Kecamatan Ternate Utara di SKB dan Kecamatan Ternate Selatan di lapangan Jati Kecamatan Pulau Ternate di lapangan Sulamadaha dan lapangan Loto, Kecamatan Moti, Kecamatan Pulau Hiri dan Pulau Batang Dua

1 Paket


Bappeda/ Dinas PU Kota/BPBD

1 Paket 1 Paket


Bappeda/ Dinas PU Kota/BPBD Bappeda/ Dinas PU Kota/BPBD

1 Paket



Kota Ternate

1 Paket



Kota Ternate Kota Ternate

KawasanRuang Evakuasi Bencana a. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung ruang evakuasi bencana gunung berapi

b. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung ruang evakuasi bencana Tsunami

c. Pengembangan lapangan evakuasi bencana tsunami yang dapat difungsikan sebagai tempat tinggal darurat bersama

2.11

Kawasan Terbuka Non Hijau (RTNH) a. Pengembangan lapangan Olahraga

Kelurahan Stadion, lapangan 1 tenis di Kelurahan Santiong Paket dan Salahuddin Dodoku Ali, Ngara Lamo, dan 1 Ngara Ici di Kelurahan Paket Salero, dan Kelurahan Muhajirin


Kota Ternate

1 Paket

- Pengembangan Kegiatan Sektor Informal (tetap dan temporer) pada Kawasan Wisata dan kawasan Campuran

Pasar Rakyat Tapak I, Jalan Tapak I plus, kawasan rencana jalan reklamasi Dufa Dufa – Salero, pasar grosir di Gamalama, pasar seribu kios di Kawasan Tapak I, sekitar kawasan wisata dan di pasar Sasa (kawasan rencana pengembangan Kota Baru)

1 Paket

APBN/APBD Perindag/ Dinas Prov. / APBD PU Kota Kota APBN/APBD Perindag/ Dinas Prov. / APBD PU Kota Kota

- Penataan Pedagang Kaki Lima Temporer dan tetap

Kota Ternate

1 Paket

APBN/APBD Perindag/ Dinas Prov. / APBD PU Kota Kota

Kota Ternate

1 Paket


Badan Lingkungan Hidup

Kota Ternate

1 Paket


Badan Lingkungan Hidup

Kota Ternate

1 Paket


Dinas Sosial/ Departemen Agama

b. Pengembangan lapanga terbuka dan Plaza

Bappeda/ Dinas PU Kota Tata Kota & pertamanan/ Dinas PU Kota

2.12 Kawasan Peruntukan Lainnya Kawasan Peruntukan Ruang Bagi Kegiatan Sektor Informal - Penyediaan dan penetapan ruang sektor informal

2.13 Kawasan Peruntukan Penambangan Non Logam dan a. Penyusunan Master Plan rencana pengelolaan Bahan Tambang Non Logam dan Batuan b. Penyusunan UPL dan UKL 2.14 Kawasan Peruntukan Pelayanan Umum a.

Kawasan Peruntukan Peribadatan Peremajaan Bangunan Peribadatan

b.

Kawasan Peruntukan

b.

Pendidikan - Renovasi bangunan pendidikan

Kota Ternate

1 Paket


Dinas Pendidikan

Kota Ternate

1 Paket

APBN /APBD Prov./APBD Kota

Dinas Pendidikan

Kota Ternate

1 Paket

Dinas Kesehatan

- Pembangunan fasilitas Kota Ternate kesehatan Puskesmas, Rumah sakit, dll d. Kawasan Peruntukan Pertahanan dan Keamananan - Renovasi dan perbaikan Kota Ternate bangunan khusus AD, AU dan AL - Penetapan lokasi Kota Ternate kawasan pertahanan keamanan sesuai rencana induk masingmasing kesatuan

1 Paket

APBN /APBD Prov./APBD Kota APBN /APBD

- Pembangunan fasilitas pendidikan SD s/d Perguruan Tinggi Kawasan Peruntukan c. Kesehatan - Renovasi bangunan Kesehatan

C. I.

Prov./APBD Kota

Dinas Kesehatan

1 Paket

APBN

AD, AU dan AL

1 Paket

APBN

AD, AU dan AL

PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS Kawasan Strategis Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi a. Pengembangan Kawasan Kota Baru

Kota Baru

1 Paket

b. Pengembangan Kawasan Minapolitan

Kecamatan Ternate Utara, Ternate Tengah dan Kecamatan Ternate Selatan

1 Paket

c. Pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa

Pesisir pantai kelurahan Salero – Dufa-dufa

1 Paket

d. Kawasan Water Front City (Kawasan Reklamasi)

Kec. Ternate Utara, Ternate Tengah dan Kec. Ternate Selatan Kecamatan Pulau Ternate, Hiri, Moti dan Batang Dua

1 Paket

APBD Prov. / Kemenpera/ APBD Kota Bappeda/ Dinas Tata Ruang & PU/REI APBD Prov. / Dinas APBD Kota Perikanan/ Dinas Tata Ruang & PU APBD Prov. / Perindag/ Dinas APBD Kota Tata Ruang & PU APBD Prov. / Dinas Tata APBD Kota Ruang & PU

1 Paket


e. Kawasan pengembangan lahan perkebunan

Pertanian/ PU

II.

Kawasan Strategis Untuk Kepentingan Sosial Budaya a. Identifikasi cagar budaya dan bersejarah b. Revitalisasi kawasan cagar budaya dan bersejarah

III.

1 Paket


D.Pariwisata & PU

Kota Ternate

1 Paket

Kota Ternate

1 Paket


Lingkungan Hidup

Kota Ternate

1 Paket


BPBD

D.Pariwisata & PU

Kawasan Strategi untuk Kepentingan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Penetapan deliniasi kawasan yang masuk dalam kawasan strategis kepentingan sumber daya alam dan lingkungan

IV.

Kota Ternate

Kawasan Strategi Lainnya Penetapan deliniasi kawasan yang masuk dalam kawasan strategis bencana alam Gunung berapi

LAMPIRAN - V KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI N FUNGSI KAWASAN O A. KAWASAN LINDUNG (KL)

JENIS KAWASAN

ARAHAN KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

1. Hutan Lindung a. Dalam hutan lindung masih diperkenankan dilakukan kegiatan lain yang bersifat komplementer terhadap fungsi hutan lindung sebagaimana ditetapkan dalam KepmenHut Nomor 50 tahun 2006; b. Kegiatan pertambangan di hutan lindung masih diperkenankan sepanjang tidak dilakukan secara terbuka, dengan syarat harus dilakukan reklamasi areal bekas penambangan sehingga kembali berfungsi sebagai kawasan lindung; c. Hutan lindung dapat dialihfungsikan sepanjang mengikuti prosedur dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan d. Pembangunan prasarana wilayah yang harus melintasi hutan lindung dapat diperkenankan dengan ketentuan : 1. Tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budidaya di sepanjang jaringan prasarana tersebut. 2. Mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan. 2. Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya Resapan Air a. Pemanfataan ruang untuk ruang terbuka hijau; b. Pencegahan dilakukannya pada kegiatan budidaya yang memiliki bangunan/lahan yang permanen atau beton (dianjurkan jika kena pada kawasan budidaya dan memerlukan perkerasan harus dalam bentuk paving); c. Pengendalian kegiatan yang telah ada di sekitar kawasan resapan air; dan d. Pengamanan dan konservasi daerah tangkapan air (cathment area). 3. Perlindungan setempat Sempadan Pantai

a. Dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk dalam zona inti wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya kecuali kegiatan penelitian, bangunan pengendali air, dan sistem peringatan dini (early warning system); b. Dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk zona pemanfaatan terbatas dalam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya pesisir, ekowisata, dan perikanan tradisional;

c. Pada kawasan-kawasan yang sudah berkembang sempadan pantainya akan ditetapkan lebih lanjut dalam SK. Walikota yang mempertimbangkan karakteristik pantai Kota Ternate; dan d. Dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk zona lain dalam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya sesuai peruntukan kawasan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sempadan Sungai/Kali Mati/Barangka

a. Dalam kawasan sempadan sungai tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya yang mengakibatkan terganggunya fungsi sungai; b. Dalam kawasan sempadan sungai masih diperkenankan dibangun prasarana wilayah dan utilitas lainnya dengan ketentuan : 1. Tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budidaya di sepanjang jaringan prasarana tersebut. 2. Dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. c. Daratan sepanjang tepian Sungai/kali mati/barangka besar (lebar diatas 5 meter) tidak bertanggul diluar kawasan permukiman dengan lebar 5 (lima) meter dari tepi Sungai/kali mati/barangka; d. Daratan sepanjang tepian kali Sungai/kali mati/barangka besar (lebar diatas 5 meter) bertanggul di dalam kawasan permukiman dengan lebar 3 (tiga) meter dari tepi Sungai/kali mati/barangka; e. Daratan sepanjang tepian kali Sungai/kali mati/barangka kecil (lebar dibawah 5 meter) tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar 3 (tiga) meter dari tepi Sungai/kali mati/barangka; f. Daratan sepanjang tepian Sungai/kali mati/barangka besar (lebar dibawah 5 meter) bertanggul di dalam kawasan permukiman dengan lebar 1,5 (satu koma lima) meter dari tepi Sungai/kali mati/barangka; dan

Sempadan Sekitar Danau

g. Untuk kawasan sempadan kali mati akan ditetapkan lebih lanjut dengan SK. Walikota. a. Dalam kawasan sempadan danau tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya yang mengakibatkan terganggunya fungsi danau; b. Dalam kawasan sempadan danau masih diperkenankan dibangun prasarana wilayah dan utilitas lainnya dengan ketentuan : 1. Tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budidaya di sepanjang jaringan prasarana tersebut. 2. Bisa dikembangkan untuk menunjang kegiatan pariwisata, pertanian dan perkebunan yang tidak mengganggu ekosistem danau. 3. Bisa dikembangkan untuk kegiatan budidaya perikanan air tawar/darat.

c. daratan sepanjang tepian danau/waduk dengan jarak minimal 50 meter dari titik pasang air danau tertinggi ke arah darat. Kawasan Sekitar Mata Air

a. Pemanfataan ruang untuk ruang terbuka hijau; b. Pencegahan dilakukannya kegiatan budidaya untuk kawasan belum berkembang sekurang-kurangnya 200 (dua ratus) meter di sekitar mata air yang dapat mengganggu kuantitas air dan/atau merusak kualitas air; c. Pengendalian kegiatan yang telah ada di sekitar mata air; d. Pengamanan dan konservasi daerah tangkapan air (cathment area); dan e. Untuk kawasan sudah berkembang (permukiman, dll) akan ditetapkan lebih lanjut dengan SK. Walikota.

4. Ruang Terbuka Hijau (RTH) a. Pemanfaatan ruang hanya untuk vegetasi, rumput, pepohonan dan tidak ada unsur beton dalam kisaran luas melebihi 10 % dari luas ruang terbuka yang ada; b. Pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan ruang terbuka hijau; c. Pelarangan terhadap kegiatan yang akan mengurangi luasan RTH; d. Pengelolaan kawasan RTH sesuai dengan tujuan perlindungannya; e. Pelarangan dilakukannya kegiatan budidaya apapun, kecuali kegiatan yang berkaitan dengan fungsinya dengan tidak mengubah bentang alam, kondisi penggunaan lahan serta ekosistem alami yang ada; dan f. Pengembangan areal yang berpotensi untuk dijadikan RTH publc yang memadukan kepentingan pelestarian dan pariwisata. 5. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya Kawasan suaka a. Pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam;

Kawasan Suaka Alam Laut dan Perairan Lainnya

b. Mempertahankan ekosistem asli di zona penyangga dengan luasan tetap, dan tidak mengurangi fungsi lindung; c. Pendirian bangunan dibatasi, dan di bawah pengawasan ketat; d. Pelarangan kegiatan budidaya di zona inti; dan e. Pelarangan kegiatan budi daya yang berpotensi mengurangi tutupan vegetasi. a. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan wisata alam; b. Pembatasan kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam; c. Pelarangan pemanfaatan biota yang dilindungi peraturan perundang-undangan; d. Pelarangan kegiatan yang dapat mengurangi daya dukung dan daya tampung lingkungan; e. Pelarangan kegiatan yang dapat merubah bentang alam dan ekosistem; dan

Kawasan Cagar Budaya

6. Kawasan Rawan Bencana Rawan Bencana Gempa Bumi

a. Pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan pariwisata; b. Pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan; dan c. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya yang memadukan kepentingan pelestarian dan pariwisata/rekreasi serta potensi sosial budaya masyarakat yang memiliki nilai sejarah. a. Pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana gempa; b. Membangun fasilitas-fasilitas evakuasi seperti pembuatan peta dan jalur evakuasi, shelter, pemasangan tanda penunjuk jalur evakuasi di daerah rawan bencana gempa; c. Pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum; d. Larangan membangun pada kawasan yang masuk zona patahan/rawan gempa; e. Membangun sistem peringatan dini bencana Gempa; dan f. Penetapan kawasan rawan gempa yang tidak boleh ada pemukiman dan bangunan tertentu diatasnya yang dapat membahayakan keselamatan manusia.

Rawan Bencana Tanah Longsor

a. Pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana tanah longsor; b. Membangun fasilitas-fasilitas evakuasi seperti pembuatan peta dan jalur evakuasi, shelter, pemasangan tanda penunjuk jalur evakuasi di daerah rawan bencana tanah longsor; c. Pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum; d. Larangan membangun pada kawasan yang masuk zona rawan longsor; e. Membangun sistem peringatan dini bencana Tanah Longsor; dan f. Penetapan kawasan rawan tanah longsor yang tidak boleh ada pemukiman dan bangunan tertentu diatasnya yang dapat membahayakan keselamatan manusia.

Rawan Bencana Gelombang Pasang dan Tsunami

a. Pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana gelombang pasang dan tsunami; b. Membangun fasilitas-fasilitas evakuasi seperti pembuatan peta dan jalur evakuasi, shelter, pemasangan tanda penunjuk jalur evakuasi di daerah rawan bencana gelombang pasang dan tsunami; c. Pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum;

d. Larangan membangun pada kawasan yang masuk zona rawan gelombang pasang dan tsunami; e. Membangun sistem peringatan dini bencana gelombang pasang dan tsunami; dan f. Pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi. Rawan Bencana Banjir

a. Pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana banjir; b. Membangun fasilitas-fasilitas evakuasi seperti pembuatan peta dan jalur evakuasi, shelter, pemasangan tanda penunjuk jalur evakuasi di daerah rawan bencana banjir; c. Pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum; dan d. Tiap bangunan harus memiliki sumur resapan dan biopori pada setiap kavlingnya.

7. Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi 1). Typologi A

a. Dapat dikembangkan menjadi kawasan budi daya dan berbagai infrastruktur; b. Diizinkan untuk kegiatan permukiman di perkotaan, dengan syarat : 1. Konstruksi bangunan beton bertulang maupun tidak bertulang. 2. Kepadatan bangunan tinggi (> 60 unit/Ha), sedang (30-60 unit/Ha), dan rendah (< 30 unit/Ha). 3. Pola permukiman dapat mengelompok maupun menyebar. c. Diizinkan untuk kegiatan perdagangan dan perkantoran dengan syarat : Kepadatan bangunan diperbolehkan tinggi (KDB > 70; KLB > 200) hingga rendah (KDB < 50; KLB < 100) d. Diizinkan untuk kegiatan industri dengan persyaratan ketat serta pengawasan dan pengendalian yang ketat dengan syarat : 1. Konstruksi bangunan tahan gempa. 2. Skala industri besar, sedang, maupun kecil. e. Diizinkan untuk kegiatan lahan usaha pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, perikanan, perkebunan dengan syarat pemilihan jenis vegetasi yang sesuai serta mendukung konsep kelestarian lingkungan; f. Diizinkan untuk pariwisata dengan jenis wisata sosiokultural dan wisata agrokultural; dan g. Diizinkan untuk kegiatan pertambangan rakyat antara lain pertambangan batu dan pasir;

2). Typologi B

a. Dapat dikembangkan menjadi kawasan budi daya dan berbagai infrastruktur penunjangnya; b. Diizinkan untuk kegiatan perumahan, baik di perdesaan maupun di perkotaan, serta pusat desa dengan syarat : 1. Konstruksi Bangunan Beton Bertulang : kepadatan bangunan sedang dan rendah serta pola permukiman menyebar. 2. Konstruksi Bangunan Semi Permanen : kepadatan bangunan tinggi, sedang dan rendah serta pola permukiman mengelompok dan menyebar. 3. Konstruksi Bangunan Tradisional : kepadatan bangunan tinggi, sedang, dan rendah serta pola permukiman mengelompok dan menyebar. c. Diizinkan untuk kegiatan perdagangan dan perkantoran dengan syarat kepadatan bangunan sedang (KDB 50- 70; KLB 100-200) hingga rendah (KDB < 50; KLB < 100) d. Diizinkan untuk kegiatan industri dengan persyaratan ketat sertapengawasan dan pengendalian yang ketat : 1. Konstruksi bangunan tahan gempa. 2. Skala industri besar, sedang, maupun kecil. e. Diizinkan untuk kegiatan lahan usaha pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, perikanan, perkebunan dengan syarat pemilihan jenis vegetasi yang sesuai serta mendukung konsep kelestarian lingkungan; f. Diizinkan untuk pariwisata dengan jenis wisata biotis dan abiotis; g. Diizinkan untuk kegiatan pertambangan rakyat, antara lain pertambangan batu dan pasir; dan h. Untuk kawasan yang tidak konsisten dalam pemanfaatan, akan dikembalikan pada kondisi dan fungsi semula secara bertahap.

3). Typologi C

a. Ditentukan sebagai kawasan lindung ; b. Masih dapat dimanfaatkan sebagai kawasan budi daya terbatas, antara lain : 1. Kehutanan. 2. Pariwisata dengan jenis wisata geofisik (kawasan puncak gunung berapi).

B KAWASAN BUDIDAYA (KB) 1. Hutan Produksi Tetap a. Tidak diperkenakan adanya bangunan kecuali bangunan berupa fasilitas bagi pengelolaan hutan produksi dan wisata dan bangunan pengamanan hutan produksi; b. Penggunaan kawasan peruntukan hutan produksi untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut : 1. Tidak mengubah fungsi pokok kawasan peruntukan hutan produksi.

2. Penggunaan kawasan peruntukan hutan produksi untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian ijin pinjam pakai oleh Menteri terkait dengan memperhatikan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian hutan/lingkungan. 3. Penggunaan kawasan peruntukan hutan produksi untuk kepentingan pertambangan terbuka harus dilakukan dengan ketentuan khusus dan secara selektif. 2. Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi a. Kegiatan pemanfaatan kawasan peruntukan hutan produksi mencakup tentang kegiatan pemanfaatan kawasan, kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan, kegiatan pemanfaatan hasil kayu dan atau bukan kayu, dan kegiatan pemungutan hasil kayu atauruang bukan kayu; dan untuk digunakan bagi pengembangan transportasi, b. dan Secara dicadangkan transmigrasi, permukiman, pertanian, perkebunan, industri. 3. Permukiman a. Peruntukan kawasan permukiman diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Pada kawasan permukiman diperkenankan adanya sarana dan prasarana pendukung fasilitas permukiman sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan yang berlaku; c. Dalam kawasan permukiman masih diperkenankan dibangun prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; d. Kawasan permukiman harus dilengkapi dengan fasilitas sosial termasuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan; e. Dalam kawasan permukiman masih diperkenankan adanya kegiatan industri skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi lainnya dengan skala pelayanan lingkungan; f. Kawasan permukiman tidak diperkenankan dibangun di dalam kawasan lindung/konservasi dan lahan pertanian dengan irigasi teknis; g. Dalam kawasan permukiman tidak diperkenankan dikembangkan kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial masyarakat; h. Pengembangan kawasan permukiman di Kota Ternate dapat dilakukan pada topografi datar sampai bergelombang dengan kemiringan lereng 0 - 25 %; i. Tidak berada pada daerah rawan bencana; j. Drainase baik sampai sedang; k. Tidak berada pada wilayah sempadan sungai/pantai/danau/mata air dan daerah aman penerbangan; l. Tidak terletak pada kawasan budi daya pertanian/penyangga; dan

m. Pengembangan kawasan permukiman harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku di bidang perumahan dan permukiman. 4. Kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa a. Tidak terletak pada kawasan lindung dan kawasan bencana alam; b. Lokasinya strategis dan mudah dicapai dari seluruh penjuru kota; c. Dliengkapi dengan sarana antara lain tempat parkir umum, bank/ATM, pos polisi, pos pemadam kebakaran, kantor pos pembantu, tempat ibadah dan sarana penunjang kegiatan komersial serta kegiatan pengunjung; d. Terdiri dari perdagangan lokal, regional dan antar regional; e. Pembangunan hunian diijinkan hanya jika bangunan komersial telah berada pada persil atau merupakan bagian dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB); f. Penggunaan hunian dan parkir hunian dilarang pada lantai dasar di bagian depan dari perpetakan, kecuali untuk zona-zona tertentu; g. Perletakan bangunan dan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung disesuaikan dengan kelas konsumen yang akan dilayani; h. Jenis-jenis bangunan yang diperbolehkan antara lain : 1. Bangunan usaha perdagangan (ritel dan grosir) : toko, warung, tempat perkulakan, pertokoan. 2. Bangunan penginapan : hotel, guest house , motel, hostel, penginapan. 3. Bangunan penyimpanan : gedung tempat parkir, show room, gudang. 4. Bangunan tempat pertemuan : aula, tempat konferensi. 5. Bangunan pariwisata (di ruang tertutup) : bioskop, area bermain. 5. Kawasan Peruntukan Perkantoran a. Tidak terletak pada kawasan lindung dan kawasan bencana alam; b. Lokasinya strategis dan mudah dicapai dari seluruh penjuru kota; c. Dilengkapi dengan sarana antara lain tempat parkir umum, bank/ATM, pos polisi, pos pemadam kebakaran, kantor pos pembantu, tempat ibadah dan sarana penunjang kegiatan komersial serta kegiatan pengunjung; d. Terdiri perkantoran milik pemerintah dan milik swasta; e. Pembangunan perkantoran diijinkan hanya jika bangunan perkantoran telah berada pada persil atau merupakan bagian dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan f. Penggunaan hunian dan parkir hunian dilarang pada lantai dasar di bagian depan dari perpetakan, kecuali untuk zona-zona tertentu. 6. Kawasan Peruntukan Industri

a. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri baik yang sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia di wilayah sekitarnya; b. Pembatasan pembangunan perumahan baru sekitar kawasan peruntukan industri; c. Kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan industri didorong untuk dibentuk badan pengelola; d. Kawasan peruntukan industri harus memiliki kajian Amdal, sehingga dapat ditetapkan kriteria jenis industri yang diijinkan beroperasi di kawasan tersebut; e. Untuk mempercepat pengembangan kawasan peruntukan, di dalam kawasan peruntukan industri dapat dibentuk suatu perusahaan kawasan industri yang mengelola kawasan industri; f. Khusus untuk kawasan industri, pihak pengelola wajib menyiapkan kajian studi Amdal sehingga pihak industri cukup menyiapkan RPL dan RKL; dan g. Badan pengelola secara profesional menyiapkan lahan dan sarana pendukung untuk suatu kegiatan industri. 7. Kawasan Peruntukan Pariwisata a. Pada kawasan pariwisata alam tidak diperkenankan dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan rusaknya kondisi alam terutama yang menjadi obyek wisata alam; b. Dalam kawasan pariwisata dilarang dibangun permukiman dan industri yang tidak terkait dengan kegiatan pariwisata; c. Dalam kawasan pariwisata diperkenankan adanya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pariwisata dan sistem prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; d. Pada kawasan pariwisata diperkenankan dilakukan penelitian dan pendidikan; e. Pada kawasan pariwisata alam tidak dibolehkan adanya bangunan lain kecuali bangunan pendukung kegiatan wisata alam; f. Kegiatan kepariwisataan yang dikembangkan harus memiliki hubungan fungsional dengan kawasan industri kecil dan industri rumah tangga serta membangkitkan kegiatan sektor jasa masyarakat; g. Pemanfaatan lingkungan dan bangunan cagar budaya untuk kepentingan pariwisata, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayan dan agama harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan bangunan cagar budaya tersebut. Pemanfaatan tersebut harus memiliki izin dari Pemerintah Daerah dan atau Kementerian yang menangani bidang kebudayaan; h. Pengusahaan situs benda cagar budaya sebagai obyek wisata diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dana bagi pemeliharaan dan upaya pelestarian

i. Pemanfaatan ruang di kawasan peruntukan pariwisata harus diperuntukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dengan tetap memelihara sumber daya tersebut sebagai cadangan pembangunan yang berkelanjutan dan tetap memperhatikan kaidah-kaidah pelestarian fungsi lingkungan hidup; k. Pada kawasan peruntukan pariwisata, fasilitas fisik yang harus tersedia meliputi jaringan listrik, telepon, jaringan jalan raya, tempat pembuangan sampah, drainase, dan saluran air kotor; l. Harus memberikan dampak perkembangan terhadap pusat produksi seperti kawasan pertanian, perikanan, dan perkebunan; m. Harus bebas polusi; n. Setiap orang dilarang mengubah bentuk dan atau warna, mengambil atau memindahkan benda cagar budaya dari lokasi keberadaannya; dan o. Pengembangan pariwisata harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan serta studi AMDAL. 8. Kawasan Peruntukan Perikanan a. Memanfaatkan potensi perikanan di wilayah peraiaran teritorial dan ZEE Indonesia; b. Meningkatkan nilai tambah perikanan melalui pengembangan industri pengolahan hasil perikanan dan kelautan; c. Memelihara kelestarian potensi sumber daya ikan; d. Kawasan perikanan mencakup luas lahan untuk kegiatan budi daya tambak udang/ ikan dengan atau tanpa unit pengolahannya adalah ≥ 25 Ha, budi daya perikanan terapung di air tawar luas ≥ 2,5 Ha atau jumlah ≥ 500 unit; dan e. Melindungi jenis biota laut tertentu yang dilindungi peraturan perundang-undangan. 9. Kawasan Peruntukan Pertanian Pertanian Tanaman Holtikultura

Pertanian Perkebunan

a. Diperkenankan adanya budidaya peternakan, permukiman pedesaan dan kegiatan pariwisata beserta fasilitas penunjangnya; dan b. Lahan terbangun dibatasi disesuaikan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan berdasarkan kajian detil. a. Diperkenakan adanya kegiatan budidaya yang meningkatkan dan atau mempertahankan kelestarian konservasi air dan tanah; b. Tidak diperkenankan adanya bangunan kecuali bangunan penunjang unit produksi perkebunan seperti pabrik, gudang, pembibitan, perumahan karyawan dan Akomodasi Wisata;

c. Pemanfaatan dan penggunaan lahan untuk usaha perkebunan, luas maksimum dan luas minimumnya ditetapkan oleh Menteri dengan berpedoman pada jenis tanaman, ketersediaan tanah yang sesuai secara agroklimat, modal, kapasitas pabrik, tingkat kepadatan penduduk, pola pengembangan usaha, kondisi geografis, dan perkembangan teknologi; d. Hak guna usaha untuk usaha perkebunan diberikan dengan jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun; e. Lahan perkebunan besar swasta yang terlantar (kelas V) yang tidak berupaya untuk melakukan perbaikan usaha setelah dilakukan pembinaan, pemanfaatan lahannya dapat dialihkan untuk kegiatan non perkebunan; dan f. Luas bangunan penunjang dibatasi sesuai hasil kajian detil dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan. Pertanian Pangan

a. Diperkenankan adanya bangunan; b. Bangunan yang menunjang fungsi kawasan/kegiatan utama untuk kepentingan umum; dan c. Jalan sesuai dengan kebutuhan Permukiman perdesaan dan pariwisata/agrowisata.

10. Kawasan Ruang Evakuasi Bencana Ruang Evakuasi Bencana Gunung Api

Ruang Evakuasi Bencana Tsunami

a. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung ruang evakuasi yang dialokasikan pada kawasan ruang terbuka yang diarahkan untuk berfungsi ganda sebagai ruang evakuasi bencana dan tempat tinggal darurat; dan b. Pengembangan lapangan evakuasi bencana gunugn api yang dapat difungsikan sebagai tempat tinggal darurat bersama di setiap kelurahan yang berpotensi terkena bencana gunung api; lapangan evakuasi terletak pada lokasi yang aman dari bencana; a. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung ruang evakuasi yang dialokasikan pada kawasan ruang terbuka yang diarahkan untuk berfungsi ganda sebagai ruang evakuasi bencana dan tempat tinggal darurat; b. Pengembangan lapangan evakuasi bencana tsunami yang dapat difungsikan sebagai tempat tinggal darurat bersama di setiap kelurahan yang berpotensi terkena tsunami; lapangan evakuasi terletak pada lokasi yang aman dari bencana; dan c. Lokasi ruang evakuasi bencana tsunami harus memiliki ketinggian minimal 30 m dari permukaan laut.

11. Kawasan Peruntukan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) a. Pemanfaatan ruang dapat berupa unsur beton dalam kisaran luas bisa mencapai 50 % dari luas ruang terbuka yang ada;

b. Pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan ruang terbuka non hijau; c. Pelarangan terhadap kegiatan yang akan mengurangi luasan RTNH; d. Pengelolaan kawasan RTNH sesuai dengan tujuan perlindungannya; dan e. Pengembangan areal yang berpotensi untuk dijadikan RTNH publik yang memadukan kepentingan pelestarian dan pariwisata. 12. Kawasan Peruntukan Lainnya Kawasan Peruntukan Ruang bagi Kegiatan Sektor Informal

a. Tidak terletak pada kawasan lindung dan kawasan bencana alam; b. Lokasinya strategis dan mudah dicapai dari seluruh penjuru kota; c. Dliengkapi dengan sarana antara lain tempat parkir umum, bank/ATM, pos polisi, pos pemadam kebakaran, kantor pos pembantu, tempat ibadah dan sarana penunjang kegiatan komersial serta kegiatan pengunjung; d. Terdiri dari sektor informal yang bersifat temporer dan permanen; e. Pembangunan hunian diijinkan hanya jika sektor informal telah mendapat persetujuan/rekom danri pemerintah kota; dan f. Penyediaan dan penetapan ruang sektor informal; g. Pengembangan Kegiatan Sektor Informal (tetap) pada Kawasan Wisata dan kawasan Campuran; h. Penyediaan Fasilitas penunjang sektor informal; dan i. Jenis-jenis bangunan yang diperbolehkan antara lain : 1. Tenda sistem bongkar pasang untuk temporer. 2. Bangunan Los untuk yang permanen dan dapat digunakan bersama. 3. Bangunan pendukung lainnya seperti disebut di atas

Kawasan Peruntukan Pertambangan

a. Pemantauan dan pengendalian kegiatan pengusahaan pertambangan agar tidak mengganggu fungsi lindung dan fungsi-fungsi kawasan lainnya; b. Kegiatan pertambangan harus terlebih dahulu memiliki kajian studi AMDAL yang dilengkapi dengan RPL dan RKL; c. Kegiatan pertambangan mulai dari tahap perencanaan, tahap ekplorasi hingga eksploitasi harus diupayakan sedemikian rupa agar tidak menimbulkan perselisihan dan atau persengketaan dengan masyarakat setempat; d. Rencana kegiatan eksploitasi harus disetujui oleh dinas pertambangan setempat dan atau oleh Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, dan pelaksanaannya dilaporkan secara berkala;

e. Pada lokasi kawasan pertambangan fasilitas fisik yang harus tersedia meliputi jaringan listrik, jaringan jalan raya, tempat pembuangan sampah, drainase, dan saluran air kotor; f. Pemantauan peningkatan pendidikan, kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat sekitar kawasan pertambangan; dan g. Pengembalian pada fungsi semula/fungsi lain yang telah ditetapkan pada kawasan bekas pertambangan dengan segera. Kawasan Peruntukan Peternakan

Kawasan Peruntukan Pelayanan Umum

a. Pemantauan dan pengendalian kegiatan pengusahaan peternakan agar tidak mengganggu fungsi lindung dan fungsi-fungsi kawasan lainnya; dan b. Pengembangan kawasan peruntukan peternakan berupa pengendalian upaya pemanfaatan lahan pada kawasan peternakan untuk menjaga kelestarian sumber makanan bagi ternak. a. Pemantauan dan pengendalian kegiatan pengusahaan pelayanan umum agar tidak mengganggu fungsi lindung dan fungsi-fungsi kawasan lainnya; b. Peningkatan fasilitas pendidikan, peribadatan, kesehatan dilakukan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat; c. Pemenuhan bangunan di tiap kawasan disesuiakan berdasarkan SPM yang ada terkait asilitas pendidikan, peribadatan dan kesehatan; d. Khusus untuk peruntukan militer disesuaikan dengan rencana strategis terkait kesatuan AD, AU dn AL; dan e. Pemenuhan bangunan di tiap kawasan disesuiakan berdasarkan SPM yang ada terkait asilitas pendidikan, peribadatan dan kesehatan.

10.5

54,56,58,60,62,64,66,68,70,72,74

GANJIL

1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29 31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53,55,57,59 61,63,65,67,69,71,73,75,77,79,81,83,85,87,89

GENAP

2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60 62,64,66,68,70,72,74,76,78,80,82,84,86,88 55,57,59,61,63,65,67,69,71,73

LAMPIRAN - VI KETENTUAN INSENTIF DAN DISINSENTIF NO

KLASIFIKASI PEMANFAATAN RUANG

DEFINISI

LOKASI

INSENTIF

DISINSENTIF

1. Hutan Lindung Kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah.

KLASIFIKASI PEMANFAATAN RUANG 2. Kawasan yang

NO

DEFINISI

 Pulau Ternate;  Pulau Hiri;  Pulau Moti; dan  Pulau Tifure.

LOKASI

 Pemberian penghargaan  Pembatasan penyediaan kepada pihak yang sarana dan prasarana di melakukan rehabilitasi kawasan hutan lindung; fungsi hutan lindung;  Memberikan bantuan  Pemberian persyaratan biaya dan anakan tanaman khusus dalam proses untuk hutan lindung perizinan atau tidak kepada masyarakat lokal mengeluarkan IMB; yang melakukan reboisasi  Tidak diterbitkannya sertifikat Tanah dan hutan lindung; dan Bangunan;  Memberikan  Pembatasan bantuan imbalan/kompensasi sosialekonomi bagi permukiman dan atau masyarakat yang masih imbalan kepada penduduk bermukim pada kawasan atau pihak yang mengelola hutan lindung; dan perkebunan yang bersedia  Sanksi yang berat, tegas direlokasi dari hutan dan jelas sesuai UU pada pelaku penyebab bencana (perambah kawasan lindung).

INSENTIF

DISINSENTIF

Terhadap Kawasan Kawasan Resapan Air

3. Perlindungan Setempat a. Sempadan Pantai

NO


b. Sempadan Sungai/Kali Mati/Barangka

Daerah yang memiliki kemampuan tinggi meresapkan air hujan, sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuiver) yang berguna sebagai penyedia sumber air.

 Kec. Ternate Utara  Memberikan bantuan biaya  Pemberian persyaratan dan anakan tanaman untuk khusus dalam proses  Kec. Ternate kawasan kepada perizinan; Selatan  Kec. Ternate  Pembatasan penyediaan masyarakat lokal yang sarana dan prasarana  Kec. Pulau Hiri melakukan reboisasi dikawasan resapan air; resapan air; dan  Tidak menyalurkan Pemberian penghargaan  Kec. Moti  kawasan kepada pihak yang bantuan Sosialekonomi  Kec. Pulau Batang melakukan rehabilitasi bagi penduduk yang Dua fungsi resapan air. masih bermukim pada kawasan lindung/hutan

Kawasan daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai.

Sepanjang pantai keliling Kota Ternate

DEFINISI

Kawasan sepanjang kanan-kiri sungai mati/barangka yang mempunyai manfaat penting

LOKASI

 Pemberian penghargaan kepada pihak yang melakukan rehabilitasi fungsi kawasan lindung pantai; Memberikan kompensasi  sempadan

 Pembatasan dukungan penyediaan sarana dan prasarana;  Tidak diterbitkannya sertifikat Tanah dan  Tidak mengeluarkan IMB permukiman dan atau ataupun izin usaha lain; Tidak menyalurkan  imbalan kepada penduduk bantuan sosialekonomi yang bersedia direlokasi bagi penduduk yang dari sempadan pantai; dan masih bermukim pada

INSENTIF

DISINSENTIF

 Memberikan bantuan biaya dan anakan tanaman penghijauan untuk dikembangkan sebagai Semua sungai Mati di  Pemberian penghargaan  Pembatasan dukungan Kota Ternate kepada pihak yang penyediaan sarana dan melakukan rehabilitasi prasarana;

untuk melestarikan fungsi sungai mati.

c. Sempadan Danau

NO


Daratan sepanjang tepian danau/waduk dengan jarak minimal 50 meter dari titik pasang air danau tertinggi ke arah darat.

DEFINISI

d. Kawasan Sekitar Mata Air Kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting mempertahankan kelestarian fungsi mata air.

 Danau Tolire  Danau Laguna

LOKASI

Kawasan sekitar mata air di Kota

 Memberikan kompensasi permukiman dan atau imbalan kepada penduduk yang bersedia direlokasi dari sempadan sungai  Memberikan bantuan biaya dan anakan tanaman penghijauan untuk dikembangkan sebagai rehabilitasi sempadan  Pemberian penghargaan kepada pihak yang melakukan rehabilitasi fungsi kawasan lindung  Memberikan kompensasi permukiman dan atau imbalan kepada penduduk

sertifikat Tanah dan  Tidak mengeluarkan IMB ataupun izin usaha lain;  Tidak menyalurkan bantuan sosialekonomi bagi penduduk yang masih bermukim pada sempadan sungai mati.

INSENTIF

DISINSENTIF

 Pembatasan dukungan penyediaan sarana dan prasarana;  Tidak diterbitkannya sertifikat Tanah dan  Tidak mengeluarkan IMB ataupun izin usaha lain; dan

bersedia direlokasi dari  Tidak menyalurkan sempadan danau; dan bantuan sosialekonomi  Memberikan bantuan biaya bagi penduduk yang dan anakan tanaman masih bermukim pada penghijauan untuk sempadan danau. dikembangkan sebagai  Pemberian penghargaan  Pengenaan retribusi yang kepada pihak yang tinggi terhadap melakukan rehabilitasi pemanfaatan lahan di  Pemberian persyaratan fungsi kawasan lindung  Memberikan kompensasi khusus dalam proses permukiman dan atau perizinan pemanfaatan imbalan kepada penduduk lahan di sekitar

4. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota

NO


yang bersedia direlokasi  Pembatasan penyediaan dari sempadan mata air;  Memberikan bantuan biaya sarana prasarana di kawasan sekitar mata air. dan anakan tanaman penghijauan untuk dikembangkan sebagai Area memanjang atau jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

DEFINISI

 Pemberian penghargaan  Jalur hijau jalan; kepada pihak yang  Taman melakukan pelestarian persimpangan terhadap ruang terbuka jalan/monumen/tug u dan gerbang kota/kawasan;

LOKASI

INSENTIF

 Pemberian persyaratan khusus untuk pengembangan RTH dalam proses perijinan IMB ataupun izin usaha lain; dan

DISINSENTIF

 Taman kota;  Memberikan bantuan biaya  Pengenaan retribusi yang dan anakan tanaman tinggi terhadap  Lapangan  Pemakaman umum penghijauan untuk pembangunan (TPU); dikembangkan sebagai perumahan atau usaha  Sempadan ruang terbuka hijau. lainnya yang tidak kalimati/barangka, menyedikan RTH kota. sempadan danau,mata air, dan sempa dan dan Halaman rumah  pantai; dan fasilitas umum. 5. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya a. Kawasan Suaka Alam

Kawasan yang mempunyai manfaat penting mempertahankan kelestarian

 Kawasan Cengkih  Pemberian penghargaan Afo di lereng kepada pihak yang Gunung Gamalama melakukan pelestarian

 Pemberian persyaratan khusus dalam proses perizinan pengelolaan

fungsi alam dan ekosistemnya

NO


b. Kawasan Suaka Alam Laut

DEFINISI

Kawasan yang mempunyai manfaat penting mempertahankan kelestarian fungsi alam laut, perairan dan ekosistemnya.

 Kelurahan Mangga  Memberikan bantuan biaya  Tidak diterbitkannya Dua; kepada pihak yang sertifikat Tanah dan  Hutan mangrove di melakukan pelestarian Bangunan yang dapat Kel. Kastela; terhadap suaka alam; merusak kelestarian  Kawasan hutan  Penyediaan sarana dan suaka alam. mangrove di Pulau prasarana pendukung Moti; kegiatan wisata alam;

LOKASI

INSENTIF

 Kawasan hutan mangrove di Pulau Tifure; dan  Kawasan konservasi terumbu karang di Pulau Hiri, Moti, Gurida, Hol Sulamadaha dan Kawasan  Pantai Hol Sulamadaha;  Pantai Talaga Nita;  Pantai Tobolo;  Pulau Makka;  Pulau Gurida;  Pantai Tuma(Tafamutu);  Danau Laguna;  Danau Tolire.

 Membantu publikasi atau promosi terhadap kegiatan wisata suaka alam; dan  Memberikan bantuan, fasilitasi, dukungan perlindungan hukum kepada pihak pengelola suaka alam.

DISINSENTIF

 Pemberian penghargaan  Pemberian persyaratan kepada pihak yang khusus dalam proses melakukan pelestarian perizinan pengelolaan terhadap suaka alam laut; suaka alam laut; dan  Memberikan bantuan biaya  Tidak diterbitkannya kepada pihak yang sertifikat Tanah dan melakukan pelestarian Bangunan yang dapat terhadap suaka alam laut; merusak kelestarian  Penyediaan sarana dan suaka alam laut. prasarana pendukung kegiatan wisata alam laut;  Membantu publikasi atau promosi terhadap kegiatan wisata suaka alam laut;

NO


DEFINISI

c. Kawasan Cagar Budaya Benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagian atau sisa-sisanya, yang berumur sekurangkurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan; benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.

LOKASI

 Benteng Tolucco (Santa Lucas);  Benteng Kalamata (Santa Lusia);  Benteng Oranje;  Benteng Gamlamo (Nostra senora de Kota Janji;  Benteng  Kedaton Kesultanan Masjid Sultan  Ternate; Ternate;  Makam Sultan Babullah Ternate di Foramadiahi;  Makam Sultan Badaruddin - II;  Gereja Katolik Santo Willbrordus;  Klenteng Thian Hou King;

INSENTIF

DISINSENTIF

 Memberikan bantuan, fasilitasi, dukungan perlindungan hukum kepada pihak pengelola  Pemberian penghargaan  Pemberian persyaratan kepada pihak yang khusus dalam proses melakukan pelestarian perizinan pengelolaan  Memberikan bantuan biaya situs cagar budaya; dan  Tidak diterbitkannya kepada pihak yang sertifikat Tanah dan melaukan pelestarian Bangunan yang dapat  Penyediaan sarana dan merusak kelestarian prasarana pendukung cagar budaya. kegiatan wisata cagar budaya;  Membantu publikasi atau promosi terhadap kegiatan wisata cagar budaya;  Memberikan bantuan, fasilitasi, dukungan perlindungan hukum kepada pihak pengelola cagar budaya; dan

NO


DEFINISI

6. Kawasan Rawan Bencana a. Kawasan Rawan Kawasan rawan bencana Bencana Gempa Bumi gempa bumi adalah kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam gempa bumi.

b. Kawasan Rawan

NO


LOKASI

INSENTIF

 Rumah Alfred  Memberikan kemudahan Russel Wallace; berbagai perizinan bagi  Jembatan Residen; pengelolah cagar budaya Kawasan Dodoku yang mempertahakan Ali. kelestarian situs.     

Kec. Ternate Utara;  Pemberian penghargaan kepada pihak yang Kec. Ternate melakukan rehabilitasi Kec. Ternate kawasan longsor yang Kec. Pulau berpotensi terlanda Ternate; Kec. Hiri;  Nasehat (advice planning) pembangunan bangunan  Kec. Moti; dan yang ramah bencana; dan  Kec. Batang Dua.  Pelatihan mitigasi.

Salah satu jenis gerakan massa  Bukit Seribu rupiah  Pemberian penghargaan tanah atau batuan, ataupun di Kelurahan kepada pihak yang  Kelurahan percampuran keduanya, melakukan rehabilitasi Dorpedu; menuruni atau keluar lereng kawasan Longsor;  Lokasi galian C akibat dari terganggunya kalumata, Ngade kestabilan tanah atau batuan dan Dufa-dufa penyusun lereng tersebut. bagian barat;

DEFINISI

DISINSENTIF

LOKASI  Akehuda bagian

INSENTIF

 Pembatasan dukungan infrastruktur jalan. Air minum dan listrik bagi bangunan yang berada pada kawasan rawan  Sanksi yang berat, tegas dan jelas susuai UU pada pelaku perambah  Tidak diterbitkannya sertifikat Tanah dan  Tidak mengeluarkan IMB ataupun izin usaha lain.  Pembatasan dukungan infrastruktur jalan. Air minum dan listrik bagi bangunan yang berada pada kawasan rawan

DISINSENTIF

 Memberikan bantuan biaya  Sanksi yang berat, tegas dan anakan tanaman dan jelas susuai UU pada

 Kelurahan Dorari isa; dan  Kelurahan

 

c. Kawasan Rawan Tsunami adalah gelombang Bencana Pasang pasang air laut di atas muka air Gelombang dan Tsunami laut normal yang disebabkan gejala geologi, akibat adanya gempa dari proses tektonik, vulkanik dan adanya runtuhan material/batuan di dasar laut.

d. Kawasan Rawan Bencana Banjir

NO


Bencana banjir merupakan fenomena alam, yang terjadi karena dipicu oleh proses alamiah dan aktivitas manusia yang tidak terkendali dalam mengeksploitasi alam.

DEFINISI

 Kecamatan Ternate Utara;  Kecamatan Ternate Tengah;  Kecamatan Ternate Selatan;  Kecamatan Pulau Ternate;  Kecamatan Hiri;  Kecamatan Moti;  Kecamatan Batang Dua.  Kawasan Gamalama Sekitar Jln.

  

penghijauan untuk dikembangkan sebagai Penyiapan lahan beresiko rendah; dan Pelatihan mitigasi. Pemberian penghargaan kepada pihak yang melakukan rehabilitasi Penyiapan lahan beresiko rendah; dan Pelatihan mitigasi

 Pemberian penghargaan kepada pihak yang Pahlawan Revolusi, melakukan rehabilitasi kawasan banjir; dan Jln Nukila dan Jln Busoiri, Jln. Kutilang.

LOKASI

INSENTIF

 Tidak diterbitkannya sertifikat Tanah dan Bangunan; dan  Tidak mengeluarkan IMB ataupun izin usaha lain.  Perketat perizinan

 Pembatasan dukungan sarana prasarana air,  Pembongkaran bangunan yang mebgecilkan dimensi saluran dan bangunan yang berada

DISINSENTIF

Proses alamiah sangat  Kawasan Mangga  Pemberian penghargaan  Tidak mengeluarkan IMB tergantung pada kondisi curah Dua : kepada pihak yang ataupun izin usaha lain; Sekitar Jln. Raya  Memberikan sanksi hujan, tata air tanah melakukan Konservasi Mangga Dua depan daerah tangkapan air hujan denda/kurungan kepada (geohidrologi), struktur geologi, SD Islamiah – pihak yang sengaja jenis batuan, geomorfologi, dan (hulu). Parton, depan membuang sampah di topografi lahan. apotik Mangga selokan/drainase.

Kawasan Pasar Bastiong , Jln Raya Bastiong Jembatan IV - pertigaan Falajawa II, jembatan II jembatan IV, Jln  Kawasan Santiong Kawasan Kubur Cina Santiong. e. Kawasan Rawan Kawasan rawan letusan gunung Bencana Gunung berapi berapi adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana letusan gunung berapi.

NO

KLASIFIKASI PEMANFAATAN RUANG 1). Typologi A

DEFINISI

LOKASI

INSENTIF

 Kawasan yang berpotensi  Kelurahan Dufa Pemberian penghargaan terlanda banjir lahar dan tidak dufa, Tabam, Tubo dan kemudahan dalam menutup kemungkinan dapat dan Togafo; melaksanakan aktifitasnya  Kawasan aliran terkena perluasan awan mendukung kelestarian Barangka/kali mati panas dan aliran lava. lingkungan pada kawasan di Kelurahan Selama letusan membesar, bencana gunung berapi;  Penyiapan lahan beresiko Kulaba, Bula, kawasan ini berpotensi rendah; dan Tobololo, Takome, tertimpa material jatuhan  Pelatihan mitigasi. Loto, Taduma, berupa hujan abu lebat dan Dorpedu, Kastela lontaran batu pijar; dan dan Toboko; dan  Kawasan yang memiliki  Kawasan pada tingkat risiko rendah (berjarak radius 4,5 Km dari

DISINSENTIF  Pembatasan dukungan infrastruktur trasportasi, air minum, listrik dan sarana permukiman. ALTERNATIF SANKSI :  Relokasi, resettlement, evakuasi;  Pembatalan izin;  Pencabutan izin;  Penghentian kegiatan;  Penutupan lokasi

cukup jauh dari sumber letusan, melanda kawasan sepanjang aliran sungai yang dilaluinya, pada saat terjadi bencana letusan, masih memungkinkan manusia untuk menyelamatkan diri, sehingga risiko terlanda bencana masih dapat dihindari).

NO

KLASIFIKASI PEMANFAATAN RUANG 2). Typologi B

DEFINISI

kawah Gunung Gamalama.

LOKASI

   

INSENTIF

Sungai/barangka  Kawasan yang berpotensi  Pemberian penghargaan  terlanda awan panas, aliran tepatnya di Kel. dan kemudahan dalam lahar dan lava, lontaran atau Sulamadaha, melaksanakan aktifitasnya guguran batu pijar, hujan abu Sungai Togorara, mendukung kelestarian lebat, hujan lumpur (panas), sungai Kulaba, lingkungan pada kawasan aliran panas dan gas sungai Sosoma, gunung berapi; Penyiapan lahan beresiko  bencana beracun; dan Sungai Ruba, rendah; dan Sungai Telawa,  Kawasan yang memiliki  Pelatihan mitigasi Sungai Toreba, tingkat risiko sedang Pelatihan mitigasi. sugai Piatoe, (berjarak cukup dekat sungai Taduma dengan sumber letusan, dan sungai risiko manusia untuk Kastela, Kel. Tubo, menyelamatkan diri pada Tafure, Kulaba, saat letusan cukup sulit, Tobololo, Takome, kemungkinan untuk terlanda Kel. Loto, bencana sangat besar). Foramadiahi, Marikurubu (air

(keg.pembangunan dihentikan); Pembatalan izin; Pembongkaaran bangunan; Ganti Rugi; dan Dan denda setinggitingginya.

DISINSENTIF  Pengawasan efektif terkait dengan pola  Pajak dan retribusi yang tinggi;  Pembatasan dukungan infrastruktur; dan  Perketat perizinan sertifikat Tanah dan Bangunan, IMB ataupun ALTERNATIF SANKSI :  Peringatan tertulis;  Penghentian sementara kegiatan;  Penghentian sementara pelayanan umum;  Penutupan lokasi (keg.pembangunan dihentikan);  Penyesuaian bentuk pemanfaatan;

 Kawasan pada radius 3,5 Km dari kawah Gunung Gamalama.

NO


3). Typologi C

DEFINISI

LOKASI

    

INSENTIF

 Kawasan yang sering  Sebagian sungai  Pemberian penghargaan terlanda awan panas, aliran Fitu, sungai Piatoe, kepada yang melakukan lahar dan lava, lontaran atau Sungai Toreba, kegiatan pelestarian guguran batu (pijar), hujan Sungai Takome, lingkungan. abu lebat, hujan lumpur sungai Sosoma, (panas), aliran panas dan Sungai Ruba, gas beracun. Hanya Sungai Kulaba, diperuntukkan bagi kawasan  Kawasan pada rawan letusan gunung berapi Radius 2,5 Km dari yang sangat giat atau sering kawah Gunung meletus; dan Gamalama.  Kawasan yang memilki risiko tinggi (sangat dekat dengan sumber letusan. Pada saat terjadi aktivitas magmatis, kawasan ini akan dengan cepat terlanda bencana, makhluk hidup yang ada disekitarnya tidak mungkin untuk menyelamatkan diri).

Pencabutan izin; Pembongkaaran Pemulihan fungsi ruang; Denda administrasi; Kegiatan dibatasi pada luasan yang ditetapkan;

DISINSENTIF  Menyesuaikan bentuk pemanfaatan. Tidak dibangun  infrastruktur bagi bangunan yang berada pada kawasan rawan bencana gunung berapi;  Sanksi yang berat, tegas dan jelas susuai UU pada pelaku penyebab bencana (perambah kawasan lindung);  Tidak diterbitkannya sertifikat Tanah dan  Tidak mengeluarkan IMB ataupun izin usaha lain.

NO


DEFINISI

LOKASI

INSENTIF

DISINSENTIF

6. Hutan Produksi Tetap Hutan Produksi Tetap adalah  Pulau Tifure kawasan hutan dengan faktor-  Pulau Gurida faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125, di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru. 7. Kawasan Hutan Produksi Yang dapat di Konservasi Hutan Produksi yang dapat dikonversi adalah kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pembangunan di luar kegiatan kehutanan.

 Kel. Tubo, Kasturian, Sangaji Utara, Moya, Makassar Barat, Marikurubu, Maliaro, Jati, Tobona, Kalumata, Fitu, Ngade, Sasa, Gambesi & seluruh

 Pemberian kemudahan  Penambahan syarat prosedur perijinan pengusahaan hutan penggunaan lahan untuk produksi tetap terkait hutan produksi tetap; peningkatan kualitas  Penyediaan infrastruktur  Meningkatkan nilai pembangunan pedesaan retribusi hasil hutan bila yang mendukung hutan pengelola hutan tidak produksi tetap. dan; mengikuti aturan  Memberikan bantuan, pengusahaan hutan yang  Memberikan pinalti bagi fasilitasi, dukungan, pengusaha hutan yang perlindungan hukum dan subsidi kepada masyarakat tidak mematuhi aturan perundang-undangan yang mengembangkan

NO


DEFINISI

LOKASI

 Memberikan kemudahan prosedur perizinan pembangunan rumah/ perumahan yang sesuai peruntukan;  Penyediaan sarana dan prasarana permukiman;  Membangun fasilitas umum dan sosial;

Kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.


DISINSENTIF

 Pulau Moti terdapat  Pemberian kemudahan  Penambahan syarat di seluruh prosedur perijinan pengusahaan hutan kelurahan; dan penggunaan lahan untuk produksi konversi terkait hutan produksi konversi; peningkatan kualitas  Pulau Tifure  Penyediaan infrastruktur  Meningkatkan nilai Batang Dua pembangunan pedesaan retribusi hasil hutan bila terdapat di seluruh yang mendukung hutan pengelola hutan tidak produksi konversi; dan; mengikuti aturan  Memberikan bantuan, pengusahaan hutan yang fasilitasi,  Memberikan pinalti bagi dukungan,perlindungan pengusaha hutan yang hukum dan subsidi kepada tidak mematuhi aturan masyarakat yang perundang-undangan mengembangkan hutan

8. Kawasan Permukiman

NO

INSENTIF

DEFINISI

LOKASI

INSENTIF

 Pengenaan retribusi yang tinggi terhadap pembangunan rumah/perumahan yang tidak sesuai peruntukan; dan

DISINSENTIF

 Memberikan kepastian  Pembatasan penyediaan hukum dan nasehat teknis sarana dan prasarana untuk bangunan tahan permukiman, fasilitas tehadap bencana; dan sosial dan umum bagi

 Menyiapkan lahan yang aman bagi perumahan (kasiba/lisiba). 9. Kawasan Jasa dan Perdagangan

NO


sosial dan umum bagi rumah kelompok rumah) yang berada pada kawasan rawan bencana.

Kawasan yang diperuntukan  Pusat perbelanjaan  Kemudahan prosedur  Tidak diterbitkannya untuk kegiatan perdagangan (mall/plaza/shoppin perizinan pembangunan sertifikat Tanah dan dan jasa, termasuk g center) terpusat fasiltias perdagangan; Bangunan yang  Kemudahan untuk pergudangan, yang diharapkan di kelurahan diperuntukan lahan mendapat mampu mendatangkan Gamalama dan sesuai dengan fungsi  Kawasan rencana ijin/perpanjangan ijin usaha  Pengenaan retribusi yang keuntungan bagi pemiliknya dan reklamasi pantai tinggi terhadap pemanfaatan ruang bagi memberikan nilai tambah pada Kel. Salero – Dufapembangunan kawasan kegiatan yang sesuai suatu kawasan perkotaan.  Penyediaan sarana dan dufa sebagai pusat perdagangan dan jasa prasarana kawasan jasa jasa & yang tidak sesuai dan perdagangan; perdagangan baru  Kemudahan memperoleh peruntukan lahan; dengan sambungan listrik, PDAM, pembangunan telekomunikasi; fasilitas ruko, mall,plaza, pertokoan, pusat perdagangan IT,

DEFINISI

LOKASI

INSENTIF

DISINSENTIF

 Pasar Rakyat  Membantu publikasi atau  Pembatasan penyediaan Modern Higienis di promosi terhadap kawasan sarana dan prasarana kawasan reklamasi jasa dan perdagangan; perdagangan dan jasa;  Kemudahan mendapatkan  Memberikan pinalti bagi pantai tapak I kredit usaha atau kegiatan pengusaha perdagangan Kelurahan  Mengoptimalkan ekonomi yang menunjang; dan jasa yang tidak Pasar Grosir dan dan mematuhi aturan  Jaminan perlindungan pasar rakyat Kie perundangundangan terhadap kegiatan  Tidak diberikan ijin atau Raha di Kel

 Meremajakan kembali Pasar Tradisional di Tapak I di  Pertokoan/ruko/per dagangan modern (supermarket & minimarket) memusat di Kel. Gamalama, Muhajirin, Tanah Raja, Santiong, Kalumpang, Makassar Timur,

NO


DEFINISI

LOKASI  Pasar hewan direncanakan di Kelurahan Sasa & Dufa-dufa; dan  Perdagangan sektor informal di kawasan wisata, kawasan lelong Tapak I plus, pasar tradisonal Gamalama, pasar Bastiong dan kawasan rencana reklamasi pantai

penyelenggaraan sewa ruang atau lahan.



perpanjangan ijin kegiatan pemanfaatan ruang bagi kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana tatasanksi ruang; dan Pengenaan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

INSENTIF

DISINSENTIF

kelurahan Salero – Dufa-dufa serta kawasan lain yang dapat diarahkan untuk sector informal dengan

10. Kawasan Perkantoran Kawasan yang diperuntukan untuk kegiatan perkantoran pemerintahan dan swasta.

NO


DEFINISI

 Kawasan perkantoran pemerintah tingkat pelayanan kota

LOKASI di Jln. Yos Sudarso, Jln Cengke Afo, Jln Pemuda, Jln Ahmad Yani, Jln Hasa Esa, Jln Pahlawan Revolusi, Jln Pattimura, Jln Batu Angus, Jln Kawasan Jln Jati,  Mononutu, perkantoran pemerintah tingkat pelayanan kecamatan  Kawasan perkantoran pemerintah tingkat pelayanan

INSENTIF

DISINSENTIF

 Kemudahan prosedur  Tidak diterbitkannya perizinan pembangunan sertifikat Tanah dan perkantoran; Bangunan yang  Penyediaan sarana dan diperuntukan lahan prasarana kawasan  Pembatasan penyediaan perkantoran; sarana dan prasarana  Kemudahan memperoleh untuk perkantoran. sambungan listrik, PDAM, telekomunikasi; dan  Membantu sewa ruang dan urun saham terhadap pembangunan kawasan perkantoran.

 Kawasan perkantoran swasta terutama pada sisi jaringan jalan

NO


DEFINISI

LOKASI

INSENTIF

DISINSENTIF

dan lokal yang tersebar di Kota Ternate dan di rencana pengembangan kawasan Kota

11. Kawasan Industri Kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.

 Pembangunan  Kemudahan prosedur pabrik es di Moti perizinan pembangunan dan Batang Dua; industri yang diperuntukan  Kawasan industri lahan sesuai dengan fungsi kecil & ringan lahan; terdapat di BWK I,  Penyediaan sarana dan prasarana untuk industri; III, IV, VI dan BWK Pengurangan retribusi  VII. yang diperuntukan lahan sesuai dengan fungsi  Membantu sewa ruang dan urun saham terhadap pembangunan industri;  Membantu publikasi atau promosi terhadap kegiatan industri;  Kemudahan untuk mendapat ijin/perpanjangan ijin usaha

 Tidak diterbitkannya sertifikat Tanah dan Bangunan yang diperuntukan lahan  Pembatasan penyediaan sarana dan prasarana untuk industri;  Pengenaan retribusi yang tinggi terhadap pembangunan industri yang tidak sesuai  Pembatalan/pembatasan dukungan bila pengelolaan indutri menyebabkan polusi dan mempengaruhi kelestarian lingkungan;

NO


DEFINISI

LOKASI

Kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata atau segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usahausaha yang terkait di bidang tersebut.

KLASIFIKASI

DISINSENTIF

kegiatan yang sesuai  Tidak diberikan ijin atau dengan rencana tata perpanjangan ijin  Kemudahan mendapatkan kegiatan pemanfaatan kredit usaha atau kegiatan ruang bagi kegiatan yang ekonomi yang menunjang tidak sesuai dengan fungsi kawasan; dan rencana tata ruang; dan  Jaminan perlindungan  Pengenaan sanksi terhadap kegiatan terhadap kegiatan penyelenggaraan sewa pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan ruang atau lahan.

12. Kawasan Pariwisata

NO

INSENTIF

DEFINISI

 Kawasan peninggalan sejarah mencakup Kedaton Sultan Ternate di Kel. Salero, mesjid Sultan Ternate di Kel. Soasio, benteng Toluco (Santa Lucas) di Kel. Sangaji Utara, jembatan Residen

LOKASI

 Kemudahan prosedur perizinan pembangunan fasiltias pendukung  Penyediaan sarana dan prasarana untuk  Kemudahan memperoleh sambungan listrik, PDAM, telekomunikasi;  Pengurangan retribusi yang diperuntukan lahan sesuai dengan fungsi lahan;

INSENTIF

 Tidak diterbitkannya sertifikat Tanah dan Bangunan yang diperuntukan lahan  Retribusi bangunan lebih tinggi terhadap pembangunan kawasan industri yang tidak sesuai peruntukan lahan dan  Pembatasan penyediaan sarana dan prasarana untuk wisata;

DISINSENTIF

Babullah di Kel.  Membantu publikasi atau  Pembatalan/pembatasan Foramadiahi, promosi terhadap kegiatan dukungan bila kawasan Gereja Katolik industri pariwisata; dan wisata menyebabkan Memberikan kemudahan  Santo Willibrordus bencana alam ; dan bagi warga untuk berniaga (Gereja Batu), mempengaruhi pada kawasan wisata yang Klenteng Thian kelestarian lingkungan;  Persulit warga ijin bagi telah ditetapkan. Hou King di Kel. warga untuk berniaga Gamalama, pada kawasan yang Benteng Oranje di bukan peruntukan di Kel. Gamalama; Benteng Kalamata (Santalucia) di Kel. Kayu Merah; Benteng Kota Janji (Santo Pedro) di Kel. Ngade, Benteng Kastela/Gamlamo (Santo Paolo/Nostra Senora De Rosario) di Kel. Kastela, rumah kuno khas Ternate

NO


DEFINISI

LOKASI



rencana Museum Rempah-Rempah, Kediaman Alfred Russel Wallace di Kel. Santiong;

INSENTIF

DISINSENTIF

atraksi seni & budaya mencakup Legu Gam di Kelurahan Salero, Upacara Adat Kolano Uci Sabea, Penobatan Kapita/Fanyira, Baramasuwen (Bambu Gila), Badabus, SoyaSoya, Cakalele, Lagu dan Dadadana, Tide dan Ronggeng, Gala, upacara Adat Perkawinan, Lala,

NO


DEFINISI

LOKASI Ternate dan Festival perahu  Kawasan wisata alam pantai/bahari mencakup pantai Hol & Telaga Nita di Kelurahan Sulamadaha, pantai Sulamadaha di Kelurahan Sulamadaha,

INSENTIF

DISINSENTIF



Sulamadaha, Pantai Pasir Putih Tabanga di Kelurahan Tobololo, Pantai Ake Rica di Kawasan wisata alam danau/mata air mencakup danau Laguna di Kelurahan Ngade, Danau Tolire Besar di Kelurahan Takoma, Danau Tolire Kecil di

NO


DEFINISI

LOKASI Panas di Kelurahan Tobololo, Kolam Pemandian Air Tawar Alami Ake Rica di Kelurahan Kolam Ake Kawasan wisata  Rua, alam pegunungan mencakup pendakian Gunung Gamalama, Batus Angus di Kelurahan Tarau & Kulaba, bukit Seribu Rupiah di Kelurahan wisata  Kawasan buatan mencakup

INSENTIF

DISINSENTIF

Botanical/zoo Garden yaitu rencana Taman burung/bird park di Kawasan Danau Laguna/Danau Tolire, Agrotourisme/Agro

NO


DEFINISI

LOKASI Marikrubu, Fitu, Moya dan Kelurahan Foramadiahi ,Cengkeh Afo di Kelurahan Marikrubu; Sportourism yaitu lomba renang lintas selat antara pulau Ternate – Tidore, diving dan snorkling di pantai Hol Sulamadaha Kel. Sulamadaha, Pulau Gurida di Kel. Tifure Kecamatan Batang Dua, Pulau Makka, Pulau Hiri dan Pulau Moti,

INSENTIF

DISINSENTIF

memancing di Pulau Hiri, Moti, Mayau dan Pulau

NO


DEFINISI

LOKASI Gamalama, bersepeda “ ron “ gunung (keliling pulau Ternate), rencana kolam pemancingan di Tolire Kecil Kel. Takome; Kolam renang AL di Kelurahan Akehuda; Taman Rekreasi yaitu Land Mark Kota Ternate di Kelurahan Muhajirin, Dodoku Ali di Kel. Salero, camping ground and Outbound di kawasan eks lapangan tembak/danau Tolire Kelurahan

INSENTIF

DISINSENTIF

NO


DEFINISI

LOKASI

INSENTIF

DISINSENTIF

 Kawasan wisata kuliner mencakup Kawasan Tapak I, Tapak I plus, Tapak II, kawasan Swering, dan kawasan rencana jalan reklamasi 13. Kawasan Perikanan Kawasan yang di peruntukan  Kawasan perikanan  Memberikan imbalan,  Memberikan sanksi bagi kegiatan perikanan yang budidaya darat penghargaan, dukungan pencabutan ijin usaha meliputi : terdapat di infrastruktur dan bantuan bagi nelayan yang 1. Kawasan perikanan Kelurahan (subsidi) bagi nelayan yang merusak kawasan budidaya;  Mempersulit Tadenas, menjaga kelestarian 2. Kawasan perikanan tangkap;  Khusus Kelurahan nelayan/petani air tawar lingkungan pada lahan dan Gambesi  Memberikan kemudahan untuk memperoleh 3. Kawasan pengolahan dan merupakan berbagai perizinan bagi bibit/benih ikan air tawar pemasaran produksi budidaya petani yang memperluas yang secara sengaja perikanan. (pembibitan) ikan lahan atau tetap merusak lingkungan hias yang terdiri mempertahankan luas  Menyediakan sarana dan dari ikan koi, bawal prasarana perikanan hitam, mutiara (pembibitan, budidaya, pengolahan dan

NO


DEFINISI

LOKASI

INSENTIF

DISINSENTIF

laut terdapat di Kecamatan Moti dan Batang Dua;  Kawasan perikanan tangkap terdapat di seluruh wilayah Kota Ternate, mencakup Kecamatan Ternate Utara, Kecamatan Ternate Tengah, Kecamatan Ternate Selatan, dan Kecamatan Pulau Ternate,  Kawasan pengolahan dan pemasaran produksi perikanan terdapat di Kecamatan Ternate Utara, Tengah, Selatan,

NO


DEFINISI

LOKASI  Pengembangan kawasan perikanan kawasan minapolitan yaitu zona inti di Pelabuhan

INSENTIF

DISINSENTIF

Perikanan Nusantara (PPN) Bastiong, zona pendukung di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Dufa-Dufa dan zona hinterland sebagai kawasan

14. Kawasan Pertanian Kawasan yang di peruntukan bagi kegiatan pertanian yang meliputi : 1. Kawasan peruntukan tanaman hortikultura; 2. Kawasan peruntukan perkebunan; dan 3. Kawasan peruntukan tanaman pangan (palawija).

NO


DEFINISI

 Kawasan  Memberikan imbalan, peruntukan penghargaan, dukungan tanaman infrastruktur dan bantuan Hortikultura di (subsidi) bagi petani yang kecamatan pulau mempertahankan lahan Ternate, Pulau Moti pertanian;

LOKASI

INSENTIF

 Kawasan  Memberikan kemudahan perkebunan berbagai perizinan bagi Kelapa, terdapat di petani yang memperluas Kecamatan Pulau lahan atau tetap Ternate, Moti, mempertahankan luas  Menyediakan sarana dan Batang Dua, prasarana pertanian KawasanSelatan,  Ternate (pembibitan, pemupukan, perkebunan Coklat, pendistribusian dan terdapat di pengolahan). Kecamatan Pulau Ternate, Moti, Batang Dua,

 Tidak memberikan bantuan/subsidi untuk memperoleh bibit tanaman dan pupuk;  Tidak memberikan penyuluhan pertanian;  Mempersulit izin bagi petani untuk memperluas kawasan pertanian.

DISINSENTIF

perkebunan Cengkeh, terdapat di Kecamatan Pulau Ternate, Moti, Batang Dua, Ternate Selatan,  Kawasan perkebunan Pala, terdapat di Kecamatan Pulau Ternate, Moti, Batang Dua, Ternate Selatan,

NO


DEFINISI

LOKASI  Kawasan perkebunan Lada, terdapat di Kecamatan Pulau Ternate, Moti, dan  Kawasan perkebunan Kayu Manis, terdapat di Kecamatan Pulau Ternate, Moti, Ternate Selatan, Ternate Tengah,  Kawasan perkebunan Vanili, terdapat di Kecamatan Pulau Ternate, Ternate Selatan, Ternate

INSENTIF

DISINSENTIF

 Kawasan peruntukan tanaman pangan Palawija terdiri atas : jagung, kacang tanah, ubi jalar, singkong terdapat

NO


DEFINISI

15. Kawasan Ruang Evakuasi Bencana a. Ruang Evakuasi Kawasan yang digunakan Bencana Gunung Api sebagai ruang evakuasi bencana gunung berapi seperti ruang terbuka (lapangan olah raga, plaza, taman-taman kota dan lainnya) atau ruang terbuka yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk penyelamatan/ menampung penduduk yang mengungsi apabila terjadi bencana alam.

b. Ruang Evakuasi Bencana Tsunami

Kawasan yang digunakan sebagai ruang evakuasi

LOKASI

INSENTIF

DISINSENTIF

Tengah, Selatan, Pulau, Hiri, Moti dan Kecamatan Batang Dua. Ruang Evakuasi  Pemberian penghargaan bencana Gunung kepada pihak yang Berapi terdapat : memberikan ruang untuk  Kecamatan evakuasi bencana gunung Ternate Tengah,  Memberikan kompensasi Utara dan Selatan permukiman dan atau di lokasi Stadion imbalan kepada penduduk Kie Raha yaitu yang bersedia memberikan Lapangan Salero, ruang evakuasi bencana Stadion Gelora gunung berapi;  Nasehat (advice planning) Kieraha, Lapangan pembangunan bangunan Merah,Pulau Kecamatan  Kayu yang ramah bencana Ternate di  Penyiapan lahan beresiko Lapangan rendah; dan  Pelatihan mitigasi.  Pemberian penghargaan Ruang Evakuasi kepada pihak yang

 Pembatasan dukungan infrastruktur bagi bangunan yang berada pada ruang kawasan evakuasi bencana  Sanksi yang berat, tegas dan jelas susuai UU pada pelaku penyebab bencana (perambah kawasan lindung);  Tidak diterbitkannya sertifikat Tanah dan  Tidak mengeluarkan IMB ataupun izin usaha lain.  Pembatasan dukungan infrastruktur bagi

bencana tsunami seperti ruang terdapat : terbuka (lapangan olah

NO


DEFINISI

LOKASI

raga, plaza, taman-taman kota  Kec. Ternate dan lainnya) atau ruang terbuka Tengah di lokasi yang sewaktu-waktu dapat Stadion Kie Raha, digunakan untuk penyelamatan/ lapangan menampung penduduk yang Marikurubu dan mengungsi apabila terjadi lapangan KIPAN, bencana alam. Kec. Ternate Utara di SKB dan Kec. Ternate Selatan di lapangan PulauJati, Ternate  Kec. di lapangan Sulamadaha dan lapangan Loto, Kec. Moti, Kec. Pulau Hiri dan Pulau Batang dua di setiap kelurahan yang memiliki 16. Ruang Terbuka Non Hijau (RTHN) Ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras atau yang berupa badan air, maupun kondisi permukaan

memberikan ruang untuk evakuasi bencana tsunami;

INSENTIF

bangunan yang berada pada ruang kawasan evakuasi bencana

DISINSENTIF

 Memberikan kompensasi  Sanksi yang berat, tegas permukiman dan atau dan jelas susuai UU pada imbalan kepada penduduk pelaku penyebab yang bersedia memberikan bencana (perambah ruang evakuasi bencana kawasan lindung);  Nasehat (advice planning)  Tidak diterbitkannya pembangunan bangunan sertifikat Tanah dan Tidak mengeluarkan IMB  yang ramah bencana Penyiapan lahan beresiko  ataupun izin usaha lain. rendah; dan  Pelatihan mitigasi.

 Lapangan olahraga  Memberikan kemudahan yaitu lapangan berbagai perizinan untuk basket di pengembangan ruang Kelurahan Stadion, terbuka non hijau; dan lapangan tenis di Kelurahan Santiong

 Pemberian persyaratan khusus untuk pengembangan RTNH dalam proses perijinan IMB ataupun izin usaha lain; dan

NO

17.

NO


Kawasan Peruntukan Lainnya a. Ruang Bagi Kegiatan Sektor Informal


DEFINISI

LOKASI

INSENTIF

DISINSENTIF

tertentu yang tidak dapat ditumbuhi tanaman atau berpori.

 Lapangan terbuka  Memberikan pengurangan  Pengenaan retribusi yang dan plasa retribusi terhadap tinggi terhadap sebagaimana bangunan usaha yang pembangunan usaha dan terdapat di Dodoku menyediakan Ruang komersial yang tidak Ali, Ngara Lamo, menyedikan RTNH kota. dan Ngara Ici di Salero, dan Rencana  Kel. pengembangan plaza terdapat di Kelurahan Soasio (gelanggang remaja), Land Mark

Sektor yang tidak memiliki status hukum dan tidak dilindungi hukum.

 Kawasan  Keringanan retribusi peruntukan ruang terhadap sector informal bagi kegiatan yang sesuai peruntukan sektor informal  Penyediaan sarana dan prasarana untuk sector yang bersifat tetap informal yang sesuai (permanen) peruntukan lahan; terdapat di Pasar  Kemudahan memperoleh Rakyat Tapak I, sambungan listrik, dan Jalan Tapak I Plus, PDAM; kawasan rencana

DEFINISI

LOKASI Pasar Grosir di Gamalama, Pasar Seribu Kios di

INSENTIF

 Pengenaan retribusi yang tinggi terhadap sektorinformal yang tidak sesuai peruntukan lahan;  Pembatasan penyediaan sarana dan prasarana sector informal yang lokasinya tidak sesuai dengan rencana peruntukan lahan;

DISINSENTIF

 Membantu publikasi atau  Penggusuran dan promosi terhadap kegiatan penertiban terhadap sektor informal; sektor informal yang  Kemudahan mendapatkan

Kawasan Tapak I, kredit usaha atau kegiatan  Tidak diberikan ijin atau sekitar kawasan ekonomi; dan perpanjangan ijin wisata dan di Pasar  Jaminan perlindungan kegiatan pemanfaatan Sasa (kawasan terhadap kegiatan ruang bagi kegiatan yang rencana penyelenggaraan sewa tidak sesuai dengan pengembangan ruang atau lahan. tatasanksi ruang; dan Pengenaan  Kawasan  rencana peruntukan ruang terhadap kegiatan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang sektor informal tidak sesuai dengan yang bersifat rencana tata ruang. sementara (temporer) terdapat di Pasar Rakyat Tapak I, Jalan Tapak I plus, kawasan rencana jalan reklamasi Dufa Dufa – Salero, pasar grosir di Gamalama, Pasar Seribu Kios

NO

KLASIFIKASI DEFINISI PEMANFAATAN RUANG b. Kawasan Pertambangan Kawasan peruntukan pertambangan yang terdiri atas kawasan peruntukan pertambangan mineral non logam dan batuan.

LOKASI

INSENTIF  Pemberian penghargaan kepada pihak yang melakukan penambangan  Penyediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan penambangan;  Membantu publikasi atau promosi terhadap pengelolaan

DISINSENTIF  Pembatasan penyediaan sarana dan prasarana di kawasan tambang;  Pemberian persyaratan khusus dalam proses perizinan pengelolaan Tahura atau tidak  Tidak diterbitkannya sertifikat Tanah dan

c. Kawasan Peruntukan Peternakan

NO


Kawasan peruntukan  Peruntukan ternak peternakan yaitu peternakan ayam dan jenis yang dikelolah oleh masyarakat unggas lainnya di sebagai usaha rumah tangga, Kecamatan kawasan peruntukan Ternate Utara, peternakan yaitu ternak ayam, Ternate Tengah, kambing, sapi, dan babi. Ternate Selatan. Ternak kambing diusahakan oleh masyarakat pada

DEFINISI

fasilitasi, dukungan, dan jelas sesuai UU perlindungan hukum dan pada pelaku penyebab subsidi kepada pihak bencana (perambah pengelola yang kawasan lindung); dan  Penutupan mengembangkan  Memberikan penghargaan,  Tidak memberikan bagi peternak yang dapat bantuan/subsidi untuk meningkatkan produksi memperoleh bibit ternak  Memberikan kemudahan bagi peternak yang berbagai perizinan bagi melakukan kegiatan peternak yang melakukan diluar arahan ruang yang  Tidak mengeluarkan izin kegiatan peternak sesuai peternakan bagi peternak dengan peruntukan ruang;  Memberikan penghargaan yang melakukan usaha kepada peternak yang diluar arahan ruang yang tidak melakukan ditetapkan; dan

LOKASI

INSENTIF

Peruntukan ternak ayam, jenis unggas lainnya dan kambing, di  Peruntukan ternak ayam, jenis unggas lainnya dan kambing, di  Peruntukan ternak ayam, jenis unggas lainnya, kambing dan sapi, di Kecamatan Moti Batang Dua; Peruntukan ternak  dan babi terdapat

yang dapat menangani limbah ternaknya dengan baik.

DISINSENTIF  Memberikan sanksi teguran/pencabutan izin bagi peternak yang melakukan pencemaran akibat usaha ternaknya.

babi terdapat Kecamatan Batang Dua;

18. Pelayanan Umum Fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan permukiman.

NO


19. Kawasan Strategis a. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan

DEFINISI

 Kota Ternate

LOKASI

 Kemudahan prosedur perizinan pembangunan fasilitas Pelayanan umum;  Penyediaan sarana dan prasarana pendukung fasilitas pelayanan umum.

 Tidak diterbitkannya sertifikat Tanah dan Bangunan yang diperuntukan lahan  Pembatasan penyediaan sarana dan prasarana untuk fasilitas umum dengan fungsi lahan.

INSENTIF

DISINSENTIF

Kawasan Inti :  Kemudahan bagi pemilik  Pengenaan retribusi yang Kelurahan Fitu, lahan untuk mendapatkan tinggi terhadap Gambesi, Sasa, rumah/bangunan/ruko pembangunan kawasan Kawasan Pendukung yang akan dibangun di perdagangan dan jasa : Kelurahan Rua, kawasan pengembangan yang tidak sesuai  Kemudahan untuk Kastela & peruntukan lahan di Pengembangan kawasan Jasa Kelurahan Salero – mendapat kawasan strategis dari Pengenaan retribusi yang dan Perdagangan di pesisir Dufa-dufa. ijin/perpanjangan ijin usaha  tinggi bagi penduduk pantai Kelurahan Salero – Dufapemanfaatan ruang bagi yang tidak memanfaatkan dufa. kegiatan yang sesuai kawasan bukan untuk dengan rencana tata ruang Kawasan Minapolitan meliputi Kecamatan Ternate peruntukan yang di kawasan strategis dari sarana dan  Penyediaan  Tidak diberikan ijin atau Kecamatan Ternate Utara, Utara, Ternate prasarana pendukung perpanjangan ijin Ternate Tengah dan Tengah dan fasilitas pelayanan umum; kegiatan pemanfaatan Kecamatan Ternate Selatan. Kecamatan Ternate Kawasan Water Front City Kecamatan Ternate  Menyediakan sarana dan ruang bagi kegiatan yang (Kawasan Reklamasi) Kota Utara, Ternate prasarana perikanan tidak sesuai dengan Ternate meliputi Kecamatan Tengah dan (pembibitan, budidaya, rencana tata ruang di Kawasan Kota Baru Ternate meliputi Kecamatan Ternate Selatan dan Kecamatan Pulau Ternate.

Ternate Utara, Ternate Tengah Kecamatan Ternate dan Kecamatan Ternate Selatan; Selatan

NO


DEFINISI

LOKASI

Kawasan pengembangan lahan Kecamatan Pulau pertanian di Kecamatan Pulau Ternate, Hiri, Moti Ternate, Hiri, Moti dan Batang dan Batang Dua. Dua

b. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya

Keraton Kesultanan Ternate di Kelurahan Soa Kecamatan Ternate Utara;

Kelurahan Soa Kecamatan Ternate Utara

 Membantu publikasi atau  Pengenaan retribusi yang promosi terhadap kawasan tinggi bagi penduduk strategis dari sudut yang memanfaatkan kepentingan ekonomi; kawasan strategis dari

INSENTIF

DISINSENTIF

kepentingan ekonomi  Memberikan imbalan, penghargaan, dukungan yang tidak sesuai dengan infrastruktur dan bantuan arahan peruntukan dan (subsidi) bagi pemanfaatannya. pengusaha/investor yang mengolah kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi  Memberikan kemudahan berbagai perizinan bagi petani yang memperluas lahan atau tetap mempertahankan luas lahan di kawasan strategis sudut kepentingan Menyediakan sarana dan  dari prasarana pendukung kawasan strategis dari sudut kepentingan  Kemudahan prosedur  Tidak diterbitkannya perizinan pembangunan sertifikat Tanah dan fasiltas pendukung di Bangunan yang Kawasan strategis dari diperuntukan lahan sudut kepentingan sosial sesuai dengan fungsi budaya; lahan di Kawasan

NO


DEFINISI

LOKASI

INSENTIF

DISINSENTIF

Lapangan Ngaralamo  Penyediaan sarana dan  Retribusi bangunan lebih prasarana untuk Kawasan tinggi terhadap strategis dari sudut pembangunan kawasan kepentingan sosial budaya; yang tidak sesuai  Kemudahan memperoleh peruntukan lahan dan sambungan listrik, PDAM, berada di kawasan telekomunikasi;  Pembatasan penyediaan Kawasan Benteng Kota Janji di Kelurahan Fitu  Pengurangan retribusi sarana dan prasarana Kelurahan Fitu Kecamatan Kecamatan Ternate yang diperuntukan lahan yang dinilai akan Ternate Selatan; Selatan sesuai dengan fungsi lahan menimbukkan dampak di Kawasan strategis dari Kawasan Benteng Orange di Kelurahan Makassar baik secara fisik maupun sudut kepentingan sosial Kelurahan Makassar Timur Timur Kecamatan social di Kawasan dan Kecamatan Ternate Tengah; Ternate Tengah Membantu publikasi atau  budaya; strategis dari sudut promosi terhadap kegiatan Kawasan Benteng Kelurahan Sangaji  Pembatalan/pembatasan dan pemanfaatan lahan di Toloco/Holandia di Kelurahan Utara Kecamatan dukungan bila Kawasan strategis dari Sangaji Utara Kecamatan Ternate Utara pemanfaatan kawasan sudut kepentingan sosial Ternate Utara; menyebabkan bencana Kawasan wisata budaya di Kota Ternate alam dan mempengaruhi Kawasan Kelurahan Soasio kelestarian lingkungan di seperti Upacara Adat Kolano Kawasan strategis dari Uci Sabea, Penobatan sudut kepentingan sosial Kapita/Fanyura, Baramasuwen budaya. (bambu Gila), Badabus, Soyasoya, Cakalele, Lagu dan Dadansa, Pesta Rakyat yang disebut “Legu Gam” yang sudah menjadi agenda tahunan Kota Ternate yang setiap tahun dilaksanakan di Lapangan Ngaralamo;

NO


DEFINISI

LOKASI

Tide dan Ronggeng, Gala, Upacara Adat perkawinan Malut, Lala, Dana-dana, Salajin dan Togal yang merupakan wisata budaya yang memiliki potensi sebagai atraksi budaya tradisional Ternate; dan Kawasan tradisional Kelurahan Kelurahan Tubo Foramadiahi dan Kelurahan Tubo c. Kawasan Strategis dari Kawasan Cengkeh Afo di Kelurahan sudut Kepentingan Sudut Kelurahan Marikurubu. Marikurubu Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

NO


DEFINISI

LOKASI

INSENTIF

DISINSENTIF

 Memberikan imbalan,  Pengenaan retribusi yang penghargaan, dukungan tinggi bagi infrastruktur dan bantuan penduduk/pengusaha/inv (subsidi) bagi penduduk, estor yang pengusaha dan investor memanfaatkan kawasan yang mempertahankan bukan untuk fungsi yang fungsi lahan sesuai diarahkan di Kawasan peruntukannya di Kawasan strategis dari sudut strategis dari sudut kepentingan sudut kepentingan sudut kepentingan fungsi dan Memberikan kemudahan  berbagai perizinan bagi penduduk, pengusaha dan investor yang memperluas

INSENTIF lahan atau tetap mempertahankan luas lahan yang dapat

DISINSENTIF

Kawasan rawan letusan gunung api terdapat di Pulau Ternate yaitu Kecamatan Ternate Utara, Kecamatan Ternate Tengah, Kecamatan Ternate Selatan, dan Kecamatan Pulau Ternate.

NO


DEFINISI

Kecamatan Ternate Utara, Kecamatan Ternate Tengah, Kecamatan Ternate Selatan, dan Kecamatan Pulau

LOKASI

meningkatkan serta menambah nilai Kawasan strategis dari sudut kepentingan sudut kepentingan fungsi dan sarana dan  Menyediakan prasarana pendukung Kawasan strategis dari sudut kepentingan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yang dalam hal ini mengarah ke fungsi pertanian (pembibitan,  Pemberian penghargaan kepada pihak yang memberikan ruang untuk evakuasi bencana gunung berapi di Kawasan strategis dari sudut kepentingan sudut kepentingan fungsi dan

INSENTIF

 Pembatasan dukungan infrastruktur bagi bangunan yang berada pada ruang kawasan evakuasi bencana  Sanksi yang berat, tegas dan jelas susuai UU pada pelaku penyebab

DISINSENTIF

(perambah kawasan  Memberikan kompensasi permukiman dan atau lindung); Tidak diterbitkannya  imbalan kepada penduduk yang bersedia memberikan sertifikat Tanah dan Bangunan; dan mengeluarkan IMB  Tidak ruang evakuasi bencana ataupun izin usaha lain di Nasehatberapi; (advice planning)  gunung Kawasan strategis dari pembangunan bangunan sudut kepentingan sudut yang ramah bencana

Kawasan sepanjang pesisir pantai untuk kawasan rawan bencana tsunami di Kecamatan Ternate Utara, Kecamatan Ternate Tengah, Kecamatan Ternate Selatan, Kecamatan Pulau Ternate, Kecamatan Batang Dua, Kecamatan Pulau Hiri dan Kecamatan Moti

NO


DEFINISI

Kecamatan Ternate Utara, Kecamatan Ternate Tengah, Kecamatan Ternate Selatan, Kecamatan Pulau Ternate, Kecamatan Batang Dua, Kecamatan pulau Hiri dan

daya dukung lingkungan rendah; dan  Pelatihan mitigasi di Kawasan strategis dari sudut kepentingan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan  Pemberian penghargaan  Pembatasan dukungan kepada pihak yang infrastruktur bagi memberikan ruang untuk bangunan yang berada evakuasi bencana tsunami pada ruang kawasan di Kawasan strategis dari evakuasi bencana  Sanksi yang berat, tegas sudut kepentingan sudut dan jelas sesuai UU pada kepentingan fungsi dan kompensasi  Memberikan pelaku penyebab permukiman dan atau bencana (perambah imbalan kepada penduduk kawasan lindung);

LOKASI

  

Kawasan Danau Laguna, Danau Tolire dan sekitarnya

Danau Tolire dan sekitarnya



INSENTIF

DISINSENTIF

bersedia memberikan ruang evakuasi bencana Nasehat (advice planning) pembangunan bangunan yang ramah bencana Penyiapan lahan beresiko rendah; dan Pelatihan mitigasi di Kawasan strategis dari sudut kepentingan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan Kemudahan prosedur perizinan pembangunan

 Tidak diterbitkannya sertifikat Tanah dan  Tidak mengeluarkan IMB ataupun izin usaha lain di Kawasan strategis dari sudut kepentingan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan

 Tidak diterbitkannya sertifikat Tanah dan

fasiltias pendukung pariwisata di Kawasan strategis dari sudut kepentingan sudut fungsi dan Penyediaan sarana dan  kepentingan prasarana untuk Kemudahan memperoleh  pariwisata; sambungan listrik, PDAM, telekomunikasi;

NO


DEFINISI

Kawasan Mata Air Tege - Tege di Kelurahan Marikurubu, mata air Ake ga’ale di Kelurahan Sangadji, mata air Santosa di Kelurahan Salero, dan mata air Akerica di Kelurahan Rua, mata air Jebubu di Kelurahan Tafaga, mata air Ake boki dan Ake Hula Kelurahan Tadenas (Moti)

LOKASI

Kelurahan Marikurubu, Kelurahan Sangadji, Kelurahan Salero, Kelurahan Rua, Kelurahan Tafaga dan Kelurahan Tadenas (Moti)

INSENTIF

Bangunan yang diperuntukan lahan  Retribusi bangunan lebih tinggi terhadap pembangunan kawasan industri yang tidak sesuai peruntukan lahan dan  Pembatasan penyediaan sarana dan prasarana untuk wisata; dan

DISINSENTIF

 Pengurangan retribusi  Pembatalan/pembatasan yang diperuntukan lahan dukungan bila kawasan sesuai dengan fungsi wisata menyebabkan  Membantu publikasi atau bencana alam dan promosi terhadap kegiatan mempengaruhi pariwisata di Kawasan kelestarian lingkungan di strategis dari sudut Kawasan strategis dari kepentingan sudut sudut kepentingan sudut kepentingan fungsi dan kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan Pemberian penghargaan   Pengenaan retribusi yang kepada pihak yang tinggi terhadap melakukan rehabilitasi pemanfaatan lahan di fungsi kawasan lindung sekitar mata air di sekitar mata air di Kawasan strategis dari Kawasan strategis dari sudut kepentingan sudut sudut kepentingan sudut kepentingan fungsi dan  Pemberian persyaratan kepentingan fungsi dan  Memberikan kompensasi khusus dalam proses permukiman dan atau perizinan pemanfaatan imbalan kepada penduduk lahan di sekitar

yang bersedia direlokasi dari sempadan mata air di Kawasan strategis dari sudut kepentingan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan

NO


DEFINISI

LOKASI

INSENTIF

lahan di sekitar sempadan mata air di Kawasan strategis dari sudut kepentingan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan

DISINSENTIF

 Memberikan bantuan biaya  Pembatasan penyediaan dan anakan tanaman sarana prasarana di penghijauan untuk kawasan sekitar mata air dikembangkan sebagai di Kawasan strategis dari konservasi mata air di sudut kepentingan sudut Kawasan strategis dari kepentingan fungsi dan sudut kepentingan sudut daya dukung lingkungan kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan

GANJIL

75,77,79,81,83,85,87,89,91,93,95,97,99,101,103,105,107,109,111,113,115,117,119,121 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47

GENAP

76,78,80,82,84,86,88,90,92,94,96,98,100,102,104,106,108,110,112,114,116,118,120

2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46

15.5 1.4 16.9

Dinas

Recommend Documents