Informasi Mengenai Prosedur Permohonan Paspor Diplomatik / Dinas I.UMUM A. Jenis Permohonan Paspor Diplomatik dan Dinas 1.
Permohonan Paspor Baru Diplomatik / Dinas;
2.
Permohonan Penggantian Paspor Diplomatik / Dinas;
3.
Perpanjangan Paspor Diplomatik / Dinas; dan
4.
Permohonan Izin Berangkat ke Luar Negeri (Exit Permit) dan rekomendasi visa.
B.Biaya Administrasi Pelayanan Dalam rangka upaya meningkatkan pelayanan publik pada Direktorat Konsuler telah diterbitkan Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia No. 05 Tahun 2008 tanggal 18 Desember 2008 tentang Biaya Penerbitan Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas Republik Indonesia. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka biaya-biaya yang dipungut dalam pemberian pelayanan paspor diplomatik dan dinas menjadi dinihilkan.
II.PERMOHONAN PASPOR BARU DIPLOMATIK / DINAS. II. A.Dalam Rangka Penugasan ke Luar Negeri Persyaratan : 1. Mengajukan surat permohonan penerbitan paspor diplomatik / dinas untuk melaksanakan penugasan ke luar negeri dari Kementerian / Lembaga Pemerintah / Non-Kementerian / Instansi pemohon; 2. Melampirkan: surat persetujuan penugasan dari Presiden (bagi Menteri dan setingkatnya); surat persetujuan penugasan dari Fraksi (bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat); surat persetujuan penugasan dari Sekretariat Negara (bagi PNS dan BUMN); dan surat perintah (SPRIN) bagi anggota TNI/POLRI. 3. Mengisi Formulir Permohonan Pelayanan Paspor (form 1 dan form 2 );
Form 1
Form 2
4. Melampirkan fotokopi kartu pegawai/ kartu tanda anggota yang telah dilegalisir oleh pejabat kepegawaian dari instansi yang bersangkutan;
5. Melampirkan pasfoto terbaru ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar dengan latar belakang warna putih dengan keterangan: Pria: mengenakan PSL / kemeja berdasi, tidak berkaca mata dan tidak memakai tutup kepala (kopiah). Bila mengenakan kemeja berdasi, kemeja tidak berwarna putih; dan Wanita: mengenakan pakaian rapi / sopan / boleh berjilbab / tidak menutup dahi dan tidak berkaca mata.
II. B.Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Belajar di Luar Negeri. Persyaratan : 1. Melampirkan semua persyaratan sebagaimana tersebut pada butir II A; dan 2. Melampirkan fotokopi kartu pegawai yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang pada Kementerian Pendidikan Nasional dan Universitas yang bersangkutan / Instansi lainnya (bagi tenaga pengajar yang melaksanakan tugas belajar di luar negeri).
II. C.Dalam Rangka Pelaksanaan Penempatan pada Perwakilan RI di luar negeri. Persyaratan: 1. 2.
Melengkapi surat pengantar dari Biro Kepegawaian Kementerian Luar Negeri dan surat keputusan Menteri Luar Negeri; dan Melengkapi semua persyaratan sebagaimana disebutkan pada butir II A nomor 3, 4, dan 5.
III.PERMOHONAN PENGGANTIAN PASPOR DIPLOMATIK / DINAS Persyaratan : 1.
Masa berlaku paspor telah mencapai 5 tahun atau halaman pada buku paspor telah habis Catatan: Dalam melaksanakan perjalanan dinas ke luar negeri, pemegang paspor agar memperhatikan agar masa berlaku paspor minimal 6 bulan sejak tanggal keberangkatan, sesuai dengan standar ketentuan keimigrasian dan penerbangan internasional
2.
3.
Mengajukan surat permohonan penggantian paspor untuk melaksanakan penugasan ke luar negeri dari Kementerian/ Lembaga Pemerintah/ Non-Kementerian/ Instansi pemohon; Melampirkan: surat persetujuan penugasan dari Presiden (bagi Menteri dan setingkatnya);
4. 5. 6.
surat persetujuan penugasan dari Fraksi (bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat); surat persetujuan penugasan dari Sekretariat Negara (bagi PNS dan BUMN); dan surat perintah (SPRIN) bagi anggota TNI/POLRI. Mengisi Formulir Permohonan Pelayanan Paspor (download form); Melampirkan paspor lama; Melampirkan pasfoto terbaru ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar dengan latar belakang warna putih dengan ketentuan: Pria: mengenakan PSL / kemeja berdasi, tidak berkaca mata dan tidak memakai tutup kepala (kopiah). Bila mengenakan kemeja berdasi, kemeja tidak berwarna putih; dan Wanita: mengenakan pakaian rapih / sopan / boleh berjilbab / tidak menutup dahi dan tidak berkaca mata.
Catatan: Dalam hal paspor hilang, agar melampirkan surat keterangan dari kepolisian.
IV.PERPANJANGAN PASPOR DIPLOMATIK /DINAS Persyaratan : 1.
2.
3.
Mengajukan surat permohonan perpanjangan paspor diplomatik / dinas untuk penugasan ke luar negeri dari Kementerian / Lembaga Pemerintah / NonKementerian / Instansi pemohon; Melampirkan: surat persetujuan penugasan dari Presiden (bagi Menteri dan setingkatnya); surat persetujuan penugasan dari Fraksi (bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat); surat persetujuan penugasan dari Sekretariat Negara (bagi PNS dan BUMN); dan surat perintah (SPRIN) bagi anggota TNI/POLRI. Mengisi Formulir Permohonan Pelayanan Paspor
V.PERMOHONAN IZIN BERANGKAT KE LUAR NEGERI (EXIT PERMIT) DAN REKOMENDASI VISA Exit permit atau izin berangkat ke luar negeri adalah izin yang diberikan kepada WNI pemegang paspor diplomatik dan dinas RI yang akan melakukan perjalanan ke luar wilayah negara RI.
Exit permit yang diberikan oleh Kementerian Luar Negeri berlaku selama 2 (dua) bulan. Apabila setelah jangka waktu tersebut berakhir namun yang bersangkutan belum berangkat ke luar negeri maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan exit permit yang baru. Sejak tanggal 1 Maret 2010 Kementerian Luar Negeri c.q. Direktorat Konsuler menerapkan pemberian exit permit dalam bentuk stiker yang ditempelkan dalam paspor diplomatik dan dinas, menggantikan exit permit bentuk stempel/ cap. Persyaratan : 1.
2.
3. 4.
Mengajukan surat permohonan izin berangkat ke luar negeri (exit-permit) dan rekomendasi visa untuk penugasan ke luar negeri dari Kementerian/ Lembaga Pemerintah/ Non-Kementerian / Instansi pemohon; Melampirkan: surat persetujuan penugasan dari Presiden bagi Menteri dan setingkatnya); surat persetujuan penugasan dari Fraksi (bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat); surat persetujuan penugasan dari Sekretariat Negara (bagi PNS dan BUMN); dan surat perintah (SPRIN) bagi anggota TNI/POLRI. Mengisi Formulir Permohonan Pelayanan Paspor (download form); dan Bagi mereka yang tinggal berdiam di luar negeri (dalam rangka tugas belajar atau bekerja pada Perwakilan RI di luar negeri), melampirkan copy surat permohonan exit permit dari Perwakilan RI di luar negeri, dan disertai copy surat persetujuan Sekretariat Negara bagi yang melaksanakan tugas belajar ke luar negeri.
Kementerian Luar Negeri menerbitkan nota diplomatik kepada Perwakilan Asing negara tujuan berisi permohonan visa sesuai dengan maksud kunjungan.