DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MAROS

Renja 2018

RENCANA KERJA 2018

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MAROS

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maros

i

Renja 2018

KATA PENGANTAR

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maros Tahun 2018 dapat terselesaikan. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018 ini atas dasar usulan program dan kegiatan dari setiap Bidang dan Seksi serta usulan dari berbagai pihak. Renja 2018 ini merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan Renstra 2016-2021. Rencana Kerja sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun yang akan digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2018 serta untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah, mitra kerja, maupun masyarakat secara umum. Dengan tersusunnya Rencana Kerja Tahun 2018, kami berharap agar apa yang dituangkan dalam dokumen ini dapat terlaksana dan menjadi bahan pelaksanaan kegiatan untuk Tahun 2018, serta sebagai acuan untuk pembangunan tahap tahun selanjutnya. Terimakasih.

a.n. Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maros, Sekretaris

H. SULAEMAN SAMAD, S.IP, M.Si Pangkat : Pembina Tk.I NIP :19720822 199202 1 001


ii

Renja 2018

DAFTAR ISI

Halaman KATA PENGANTAR …………………………………………………………............................................

ii

DAFTAR ISI ………………………………………………………………………………………………………………..

iii

DAFTAR TABEL …………………………………………………………………………………………………..……..

iv

BAB I PENDAHULUAN………………………………………………………..........................................

1

1.1. Latar Belakang ………………………………………………………………………………...…..

1

1.2. Landasan Hukum ………………………………………………………………………………….

2

1.3. Maksud dan Tujuan ………………………………………………………………………………

3

1.4. Sistematika Penulisan ……………………………………………………………………………

4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU ……………………………………....

7

2.1. TugasPokok, Fungsi dan Struktur Organisasi …………………….……………….....

7

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Program Renstra Dinas Kominfo …………………………………………………………………………………...

33

2.2.1. Faktor- Faktor Penyebab ………………………....................................

38

2.2.2. Implikasi Yang Timbul Terhadap Taget Capaian Renstra Dinas Kominfo…...................................................................................

39

2.2.3. Kebijakan Yang Perlu Diambil Terkait Faktor Penyebab……………..

39

2.3. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kominfo …………………………………………..

39

2.4. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kominfo........

41

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ...............................................

43

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi ...............................

43

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kominfo.................................................

46

3.3. Program dan Kegiatan …............................................................................

47

BAB IV PENUTUP ...........................................................................................................

56


iii

Renja 2018

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.2. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2017………………………………………………………...

34

Tabel 2.3. Data Indikator Pencapaian SPM Bidang Komunikasi dan Informasi.....

40

Tabel 3.1. RumusanRencanaProgram dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan PrakiraanMajuTahun 2019………………………………………………………………..


50

iv

Renja 2018

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan pada dasarnya hanya akan berhasil jika pembangunan daerah sebagai sub sistem dari rangkaian pelaksanaan pembangunan nasional dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah daerah secara berencana, bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan kondisi, potensi dan aspirasi masyarakat yang timbul dan berkembang di daerahnya. Untuk itu, sebagai konsekuensi memasuki otonomi daerah, dimana pada saat yang sama dibarengi adanya perkembangan arus globalisasi yang begitu pesat merupakan peluang sekaligus tantangan bagi daerah yang memiliki keanekaragaman sosial, budaya, sumber daya maupun kemampuan yang berbeda untuk mengembangkan potensi yang dimiliki guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Kedudukan daerah dalam pelaksanaan otonomi adalah sebagai pusat kegiatan pemerintahan dan pembangunan, maka arus informasi yang cepat dalam berbagai kegiatan sangatlah diperlukan. Untuk mendukung hal tersebut perlu diciptakan sinergi yang lebih bersifat partisipatif dengan memanfaatkan peranan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat mengakses informasi dan ketersediaan data base sekaligus sebagai sarana komunikasi interaktif 3 (tiga) komponen utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yakni; pemerintah, masyarakat dan sektor swasta dalam rangka perwujudan Good Governance sesuai tuntutan reformasi. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maros selaku penanggung jawab teknis penyelenggaraan pembangunan daerah di bidang komunikasi dan informatika berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai acuan dalam pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pada tahun berkenaan. Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja SKPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja SKPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja SKPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan


1

Renja 2018

tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja SKPD sangatlah menentukan kualitas pelayanan pada publik. Proses penyusunan Renja SKPD dimulai dengan persiapan penyusunan Renja SKPD dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisa gambaran pelayanan SKPD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD yang didasarkan pada penalaahan rancangan awal

RKPD.

Selanjutnya

menjadi

perumusan

kegiatan

prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja SKPD, adalah sebagai berikut: 1. Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD; 2. Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan 3. Urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD; 4. Penyusunan Renja SKPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD; 5. Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD; 6. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1. Keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena di dalam Renja SKPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD. Renja SKPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKPD, Renstra SKPD, dan RPJMD, bagi RKA SKPD, KUA, PPAS, dan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maros Tahun 2018 adalah : 1. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara


2

Renja 2018

2. Undang–Undang

Nomor

25

tahun

2004,

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional 3. Undang–Undang Nomor 33

Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional 5. Undang–Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 6. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

antara

Pemerintah,

Pemerintahan

Daerah

Provinsi,

dan

Pemerintahan Kabupaten/Kota 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006

tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 12. Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah. 1.3. Maksud dan Tujuan 1.

Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Kominfo Tahun 2018 adalah sebagai dokumen resmi dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maros untuk Tahun Anggaran 2018.

2.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kominfo Tahun 2018 adalah untuk memberikan gambaran perencanaan tahunan secara resmi dalam rangka pelaksanaan program kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maros


3

Renja 2018

dan kegiatan pengelolaan pembangunan di bidang Komunikasi dan Informatika untuk tahun rencana secara komprehensif, integralistik dan strategis.

1.4. Sistematika Penulisan BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Mengemukakan

penjelasan ringkas

penyusunan Renja

tentang

Renja

Dinas Kominfo, proses

Dinas Kominfo, dan keterkaitannya dengan dokumen

perencanaan lainnya 1.2. Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah,

dan

ketentuan

peraturan lainnya yang mengatur tentang

SOTK,

kewenangan Dinas Kominfo, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Kominfo. 1.3. Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD. 1.4. Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan serta susunan garis besar dari isi Renja

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Sub bab ini memuat tugas pokok, fungsi yang menjadi kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maros dalam membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistic yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu Sub bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan

yang

seharusnya

pada

waktu penyusunan

Renja

SKPD

sudah

disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahuntahun sebelumnya.


4

Renja 2018

2.3. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundangundangan yang terkaitdengan kinerja pelayanan. 2.4. Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD Subbab ini berisi uraian mengenai: a. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD; b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD; c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/global, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals); d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD dan formulasi isuisu penting berupa

rekomendasi

dan catatan

yang

strategis

untuk

ditindaklanjuti dalam perumusan program prioritas tahun rencana.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN 3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. 3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD Subbab ini berisi perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD 4.1. Program dan Kegiatan Tahun 2018 Berisikan penjelasan mengenai:


5

Renja 2018

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal: Pencapaian visi dan misi kepala daerah, Pencapaian MDGs, Pengentasan kemiskinan, Pencapaian SPM, Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, Pengembangan daerah terisolir, dsb. b. Uraian

garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, yang

meliputi: - Jumlah program dan jumlah kegiatan. - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).

BAB V PENUTUP.


6

Renja 2018

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maros dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sedangkan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maros berdasarkan Peraturan Bupati Maros Nomor

Tahun

2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maros, yaitu mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik di Kabupaten Maros. Untuk menjalankan tugas pokok dengan baik maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maros perlu mendapat dukungan secara komprehensif dari seluruh pejabat dan staf yang kompeten dan berkualitas serta tenaga profesional untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maros sebagai berikut :


7

Renja 2018

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MAROS

KEPALA DINAS

KELOMPOK JABATAN PELAKSANA DAN FUNGSIONAL

SEKRETARIAT DINAS

SUBBAGIAN KEUANGAN

SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN

SUBBAGIAN UMUM ASSET DAN KEPEGAWAIAN

BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

BIDANG LAYANAN E-GOVERNMENT

BIDANG DISEMINASI INFORMASI & KOMUNIKASI PUBLIK

BIDANG PENGELOLAAN DATA DAN LAYANAN PUBLIK

SEKSI INFRASTRUKTUR JARINGAN DAN DATA CENTER

SEKSI PERANCANGAN DAN STANDARISASI APLIKASI

SEKSI PELIPUTAN INFORMASI

SEKSI DATA DAN STATISTIK

SEKSI TATA KELOLA, KEAMANAN DAN PERSANDIAN

SEKSI PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN APLIKASI

SEKSI PENGEMBANGAN & KEMITRAAN KOMUNIKASI PUBLIK

SEKSI LAYANAN PUBLIK

UPT


8

Renja 2018

Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, persandian, dan statistik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

2.1.1. Kepala Dinas Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi: a.

perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintah bidang komunikasi, informatika, persandian, dan statistik;

b.

pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, persandian, dan statistik;

c.

pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, persandian, dan statistik ;

d.

pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, persandian, dan statistik; dan

e.

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut : a.

merumuskan program kerja komunikasi dan Informatika berdasarkan rencana kerja yang telah dibuat;

b.

mengoordinasikan pelaksanaan urusan yang berkaitan penyelenggaraan program kegiatan dinas;

c.

membina bawahan dalam hal pelaksanaan tugas sesuai prosedur dan Bidang tugasnya;

d.

mengarahkan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;

e.

merumuskan

kebijakan

penyelenggaraan

urusan

pemerintahan

bidang

komunikasi, informatika, persandian, dan statistik dalam perencanaan program dan kegiatan; f.

melaksanakan administrasi penyelenggaraan urusan komunikasi, informatika, persandian, dan statistik;

g.

mengoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan urusan bidang komunikasi, informatika, persandian, dan statistik;


9

Renja 2018

h.

melaksanakan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, persandian, dan statistik melalui teknologi informasi dan komunikasi, layanan e-goverment, diseminasi informasi & komunikasi publik, pengelolaan data dan layanan publik;

i.

melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, persandian, dan statistik melalui teknologi informasi dan komunikasi, layanan e-goverment, diseminasi informasi & komunikasi publik, pengelolaan data dan layanan publik;

j.

melaksanakan pembinaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, persandian, dan statistik melalui teknologi informasi dan komunikasi, layanan e-goverment, diseminasi informasi & komunikasi publik, pengelolaan data dan layanan publik;

k.

melaksanakan kebijakan akuntabilitas kinerja dan perjanjian dinas;

l.

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;

m.

melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

n.

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai ketentuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

2.1.2. Sekretariat Dinas Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pembinaan administrasi dan teknis operasional serta memberikan pelayanan administrasi urusan keuangan, perencanaan dan umum, asset dan kepegawaian dalam lingkungan Dinas. Untuk melaksanakan tugas, Sekretaris mempunyai fungsi : a.

pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan yang meliputi administrasi keuangan, perencanaan dan pelaporan serta umum, asset dan kepegawaian;

b.

pengelolaan ketatausahaan yang meliputi administrasi keuangan, perencanaan dan pelaporan serta umum, asset dan kepegawaian;

c.

pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan yang meliputi administrasi keuangan, perencanaan dan pelaporan serta umum, asset dan kepegawaian;

d.

pelaksanaan pembinaan, pengoordinasian program kegiatan seluruh unsur organisasi dinas; dan


10

Renja 2018

e.

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut : a.

merencanakan operasional kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b.

membagi tugas kepada bawahan berdasarkan tugas dan fungsi sesuai ketentuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

c.

memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai prosedur dan Bidang tugannya;

d.

menilai bawahan sesuai pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan;

e.

mengoordinir penyusunan SOP setiap kegiatan yang telah disusun oleh kepala subbagian;

f.

mengoordinir penyusunan LAKIP Dinas sebagai landasan laporan kinerja pegawai;

g.

menyusun rencana program kegiatan dan penganggaran Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

h.

mengoordinasikan pelaksanaan program kegiatan yang meliputi administrasi keuangan, perencanaan dan pelaporan serta umum, asset dan kepegawaian;

i.

melaksanakan administrasi ketatausahaan yang meliputi administrasi keuangan, perencanaan dan pelaporan serta umum, asset dan kepegawaian;

j.

melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan yang meliputi administrasi keuangan, perencanaan dan pelaporan serta umum, asset dan kepegawaian;

k.

melaksanakan pembinaan dan mengoordinasikan program kegiatan seluruh unsur organisasi Dinas;

l.

mengoordinasikan pelaksanaan, pengendalian dan penyusunan kebijakan akuntabilitas kinerja dan perjanjian kinerja Dinas;

m.

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan serta memberikan penilaian prestasi kerja;

n.

melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan


11

Renja 2018

o.

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

2.1.3. Subbagian Keuangan Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian Keuangan yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam pelaksanaan ketatausahaan yang meliputi keuangan. Uraian tugas Kepala Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a.

merencanakan kegiatan Subbagian Keuangan berdasarkan rencana kerja Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b.

membagi tugas tertentu dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai ketentuan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;

c.

membimbing bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai permasalahan yang timbul agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;

d.

memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai peraturan dan prosedur agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;

e.


f.

menyusun SOP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

g.

menyiapkan bahan dan menyusun dokumen pelaksanaan kegiatan dan anggaran;

h.

menyiapkan bahan dan data untuk perhitungan anggaran pokok dan anggaran perubahan;

i.

melakukan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan pembayaran;

j.

mengelola dan meneliti kelengkapan Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambahan Uang (TU), pembayaran gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya;

k.

mengoordinasikan penyusunan penganggaran Dinas;

l.

melakukan verifikasi harian dan pertanggungjawaban keuangan;

m.

menyusun akuntansi penerimaan dan pengeluaran keuangan;

n.

menyiapkan bahan dan penyusunan laporan keuangan;

o.

menyusun realisasi perhitungan anggaran;

p.

mengevaluasi pelaksanaan tugas kebendaharawanan;


12

Renja 2018

q.

mengumpulkan bahan, mengkoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan;

r.

mengevaluasi hasil kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan serta memberikan penilaian prestasi kerja;

s.

melaporkan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

t.


2.1.4. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan Subbagian Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam pelaksanaan ketatausahaan yang meliputi perencanaan dan pelaporan. Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai uraian tugas meliputi : a.

merencanakan kegiatan Subbagian Perencanaan dan Pelaporan berdasarkan rencana kerja Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b.


c.

membimbing bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai permasalahan yang timbul agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;

d.

memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai prosedur dan Bidang tugasnya;

e.


f.


g.

menyiapkan bahan LAKIP Dinas sebagai landasan laporan kinerja pegawai;

h.

mengoordinasikan, menghimpun dan menyiapkan bahan serta melakukan penyusunan perencanaan program kegiatan dan anggaran;

i.

mengoordinasikan, menghimpun bahan dalam penyusunan rancangan rencana strategis, rencana kerja, laporan akuntabilitas kinerja dan perjanjian kinerja;

j.

mengumpulkan bahan pengusulan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas;

k.

menghimpun menyajikan data dan informasi program kegiatan Dinas;


13

Renja 2018

l.

mengelola dan melakukan pengembangan sistem penyajian data berbasis teknologi informasi;

m.

mengumpulkan dan menyusun bahan penyusunan laporan kegiatan tahunan;

n.

menyiapkan bahan dan mensosialisasikan ketentuan peraturan perundangundangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyusunan program dan pelaporan;

o.


p.

melaporkan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan dan Pelaporan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

q.


2.1.5. Subbagian Umum, Asset dan Kepegawaian Subbagian Umum, Asset dan Kepegawaian oleh Kepala Subbagian Umum, Asset dan Kepegawaian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam pelaksanaan ketatausahaan yang meliputi administrasi umum, Asset dan kepegawaian. Uraian tugas Kepala Subbagian Umum, Asset dan Kepegawaian meliputi : a.

merencanakan kegiatan Subbagian Umum, Asset dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

b.

membagi tugas kepada bawahan sesuai uraian tugas dan tanggung jawab sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;

c.

membimbing bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai permasalahan yang timbul untuk mencapai profesionalisme;

d.

memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai peraturan dan prosedur agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;

e.


f.


g.


h.

melakukan pengklasifikasian surat menurut jenisnya;

i.

melakukan administrasi dan pendistribusian naskah Dinas masuk dan keluar;

j.

menata dan melakukan pengarsipan naskah Dinas;


14

Renja 2018

k.

mempersiapkan pelaksanaan rapat Dinas;

l.

mengelola urusan rumah tangga, serta prasarana dan sarana Dinas;

m.

menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengelolaan pengadaan barang dan jasa Dinas;

n.

mengoordinasikan dan melakukan pemeliharaan, kebersihan dan keamanan Dinas;

o.

inventarisasi dan pengarsipan data kepegawaian dan data jabatan Dinas;

p.

menyiapkan bahan, mengelola dan menghimpun daftar hadir pegawai;

q.

menyiapkan bahan dan mengelola administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai;

r.

menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;

s.

menyiapkan bahan dan menyusun rencana formasi, informasi jabatan, dan bezetting pegawai;

t.

menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian dan layanan administrasi kepegawaian lainnya;

u.

menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai;

v.

mengembangkan penerapan sistem informasi kepegawaian berbasis teknologi informasi;

w.

menghimpun dan mensosialisasikan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi pengadaan barang dan jasa serta kepegawaian;

x.

menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan dan penghapusan barang, administrasi pendistribusian serta daftar inventarisasi barang;

y.

menyusun laporan barang inventaris Dinas;

z.


aa.

melaporkan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Umum, Asset dan Kepegawaian dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

bb.



15

Renja 2018

2.1.6. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dalam lingkup fasilitasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai fungsi : a.

penyelenggaraan infrastruktur data center;

b.

penyelenggaraan infrastruktur jaringan; dan

c.

penyelenggaraan tata kelola, keamanan dan persandian.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut : a.

merencanakan operasional kegiatan Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b.


c.

memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai prosedur dan Bidang tugasnya;

d.


e.


f.

mengoordinir penyusunan SOP setiap kegiatan yang telah disusun oleh Kepala Seksi ;

g.


h.

melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;

i.

membuat konsep, mengoreksi dan memaraf naskah dinas;

j.

menyiapkan konsep kebijakan kepala dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan bidang teknologi informasi dan komunikasi ;

k.

melaksanakan

monitoring,

evaluasi,

dan

pelaporan

atas

pelaksanaan

penyelenggaraan insfrastruktur data center, infrastruktur jaringan, tata kelola dan keamanan tik, serta penyelenggaraan persandian;


16

Renja 2018

l.

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan serta memberikan penilaian prsetasi kerja;

m.

membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Teknologi Informasi dan Komunikasi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

n.


2.1.7. Seksi Infrastruktur Jaringan dan Data Center Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasiyang berkenaan dengan infrastruktur jaringan dan data center.

Uraian tugas Kepala Seksi Infrastruktur Jaringan dan Data Center sebagaimana meliputi : a.

merencanakan kegiatan Seksi Infrastruktur Jaringan dan Data Center sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

b.


c.


d.


e.


f.


g.


h.

melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai dengan lingkup kerjanya;

i.

melakukan koordinasi perancangan dan standarisasi infrastruktur Jaringan dan Data Center yang diperlukan dalam penyusunan rencana pembangunan Daerah serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;


17

Renja 2018

j.

melakukan penyediaan server dan perangkat Data center sesuai kebutuhan pengembangan infrastruktur Jaringan dan Data Center;

k.

pengelolaan domain dan sub domain Pemerintah Daerah;

l.

melakukan pengembangan dan penyelenggaraan Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC);

m.

melakukan fasilitasi Government Cloud Computing;

n.

melakukan perancangan pengembangan Business Process Re-engineering pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah;

o.

melakukan koordinasi kerjasama lintas OPD, lintas Pemerintah Daerah dan lintas Pemerintah Pusat serta non pemerintah dalam hal infrastruktur Data Center;

p.

melakukan pemantauan terhadap data traffic elektronik;

q.

melakukan fasilitasi internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif;

r.

melakukan penyediaan prasarana dan sarana telekomunikasi pemerintah (seperti: telepon, ip-phone, email, video-conference, dan lain-lain);

s.

melakukan penyediaan sarana infrastruktur jaringan intranet dan internet;

t.

melakukan pengelolaan akses internet pemerintah;

u.

melakukan

pembinaan

terhadap

infrastruktur

jaringan

di

lingkungan

Pemerintah Daerah; v.

melakukan fasilitasi penyediaan sarana internet di ruang-ruang publik;

w.

melakukan fasilitasi filtering konten negatif;

x.

melakukan fasilitasi interkoneksi Jaringan Intra Pemerintah dan non pemerintah;

y.

melakukan penetapan alokasi Internet Protokol dan Numbering serta konfigurasi jaringan internet dan intranet di lingkungan Pemerintah Daerah;

z.

melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Infrastruktur Jaringan dan Data Center ;

aa.


bb.

melaporkan hasil pelaksanaan tugas Seksi Infrastruktur Jaringan dan Data Center dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

cc.



18

Renja 2018

2.1.8. Seksi Tata Kelola, Keamanan dan Persandian Seksi Tata Kelola, Keamanan dan Persandian dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi yang berkenaan dengan tata kelola, keamanan dan persandian. Uraian tugas Kepala Seksi Tata Kelola, Keamanan dan Persandian sebagaimana meliputi : a.

merencanakan kegiatan Seksi Tata Kelola, Keamanan dan Persandian sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

b.


c.


d.


e.


f.

menyusun SOP berdasarkan Ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

g.


h.


i.

melakukan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan domain, Portal dan website;

j.

melakukan pendaftaran nama domain dan sub domain instansi penyelenggara negara bagi kepentingan kelembagaan, pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan;

k.

melakukan penetapan dan perubahan nama Pejabat Domain;

l.

melakukan penetapan dan perubahan nama domain dan sub domain;

m.

melakukan penanganan insiden keamanan informasi;

n.

melakukan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang keamanan informasi;

o.

melakukan fasilitasi keamanan informasi pada Sistem Elektronik Pemerintah Daerah;

p.

melakukan pelaksanaan audit TIK;


19

Renja 2018

q.

melakukan penetapan dan sosialiasasi regulasi dan kebijakan terpadu implementasi e-Government Pemerintah Daerah;

r.

melakukan pembinaan terhadap tata kelola, keamanan dan persandian di lingkup Pemerintah Daerah;

s.

melakukan

koordinasi

yang

diperlukan

dalam

penyusunan

rencana

pembangunan Daerah serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; t.

melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Tata Kelola, Keamanan dan Persandian; mengevaluasi hasil kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan serta memberikan penilaian prestasi kerja;

u.

melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tata Kelola, Keamanan dan Persandian dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

v.


2.1.9. Bidang Layanan e-Government Bidang Layanan e-Government dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam

menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dalam

lingkup fasilitasi di bidang layanan e-Government. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Layanan e-Government mempunyai fungsi : a.

penyelenggaraan perancangan dan standarisasi aplikasi;

b.

penyelenggaraan pengembangan dan integrasi aplikasi; dan

c.

penyelenggaraan pemeliharaan dan implemantasi aplikasi. Uraian tugas Bidang Layanan e-Government meliputi :

a.

merencanakan operasional kegiatan Bidang Layanan e-Government sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b.


c.



20

Renja 2018

d.


e.


f.

menyusun LAKIP Dinas sebagai landasan laporan kinerja pegawai;

g.


h.


i.

menyiapkan konsep kebijakan kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan bidang Layanan e-Government;

j.

melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan atas penyelenggaraan perancangan dan standarisasi, pengembangan dan integrasi, dan pemeliharaan dan implementasi aplikasi;

k.


l.

membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Layanan e-Government dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

m.


2.1.10. Seksi Perancangan dan Standarisasi Aplikasi Seksi Perancangan dan Standarisasi Aplikasi, dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Layanan e-Government yang berkenaan dengan perancangan dan standarisasi aplikasi. Uraian tugas Kepala Seksi Perancangan dan Standarisasi Aplikasi sebagaimana meliputi : a.

merencanakan kegiatan Seksi Perancangan dan Standarisasi Aplikasi sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

b.


c.



21

Renja 2018

d.


e.


f.


g.


h.


i.

melakukan perancangan terhadap pengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi e-Government;

j.

melakukan penetapan standar format data dan informasi, walidata dan kebijakan;

k.

melakukan perancangan pengembangan Business Process Re-engineering pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah

l.

melakukan koordinasi kerjasama lintas OPD, lintas Pemerintah Daerah dan lintas Pemerintah Pusat serta non pemerintah dalam hal perancangan dan standarisasi aplikasi;

m.

melakukan analisis data penyediaan sarana bagi system/aplikasi Perangkat Daerah;

n.

melakukan perancangan modul-modul yang diperlukan dalam rangka perluasan fitur;

o.

melakukan koordinasi perancangan dan standarisasi aplikasi yang diperlukan dalam penyusunan rencana pembangunan Daerah serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

p.

melakukan pembinaan terhadap perancangan dan standarisasi aplikasi dilingkungan Pemerintah Daerah;

q.

melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Perancangan dan Standarisasi Aplikasi;

r.


s.

melaporkan hasil pelaksanaan tugas Seksi Perancangan dan Standarisasi Aplikasi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan


22

Renja 2018

t.


2.1.11. Seksi Pengembangan Dan Pemeliharaan Aplikasi Seksi Pengembangan Dan Pemeliharaan Aplikasi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Layanan eGovernment yang berkenaan dengan pengembangan dan pemeliharaan aplikasi. Uraian tugas Kepala Seksi Pengembangan Dan Pemeliharaan Aplikasi meliputi : a.

merencanakan kegiatan Seksi Pengembangan Dan Pemeliharaan Aplikasi sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

b.


c.


d.


e.


f.


g.


h.


i.

melakukan pengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi eGovernment;

j.

melakukan pengembangan dan intergasi Business Process Re-engineering pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah;

k.

melakukan koordinasi kerjasama lintas OPD, lintas Pemerintah Daerah dan lintas Pemerintah Pusat serta non pemerintah dalam hal pengembangan dan integrasi aplikasi;

l.

melakukan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi;

m.

melakukan fasilitasi interoperabilitas dan interkonektivitas layanan publik dan kepemerintahanPusat Application Programm Interface (API) daerah;

n.

melakukan koordinasi penyiapan dan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA);


23

Renja 2018

o.

melakukan pengembangan dan integrasi sistem informasi daerah;

p.

melakukan fasilitas integrasi pengelolaan TIK dan e-Government Pemerintah Daerah;

q.

melakukan pembinaan terhadap pengembangan dan integrasi aplikasi di lingkungan Pemerintah Daerah;

r.

melakukan pemeliharaan aplikasi kepemerintahan dan publik;

s.

melakukan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan domain, Portal dan website;

t.

melakukan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang TIK;

u.

melakukan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur dan Teknologi Informatika;

v.

melakukan fasilitasi bimbingan teknis dalam pemanfaatan sistem komunikasi oleh aparatur pemerintahan;

w.

melakukan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan dan Sistem Informasi Publik;

x.

melakukan sosialisasi sistem informasi kepada Perangkat Daerah;

y.

melakukan fasilitasi recovery data dan informasi;

z.

melakukan pembinaan terhadap pemeliharaan dan implementasi aplikasi di lingkungan Pemerintah Daerah;

aa.

melakukan

koordinasi

yang

diperlukan

dalam

penyusunan

rencana

pembangunan Daerah serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; bb.

melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Pengembangan dan Integrasi Aplikasi; mengevaluasi hasil kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan serta memberikan penilaian prestasi kerja;

cc.

melaporkan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Dan Integrasi Aplikasi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

dd.



24

Renja 2018

2.1.12. Bidang Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik Bidang Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melakukan tugas Dinas dalam lingkup fasilitasi dalam bidang diseminasi informasi dan komunikasi publik. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi : a.

penyelenggaraan peliputan informasi;

b.

penyelenggaraan diseminasi informasi; dan

c.

penyelenggaraan pengembangan dan kemitraan komunikasi publik. Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala

Bidang Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai uraian tugas sebagai berikut : a.

merencanakan operasional kegiatan Bidang Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b.


c.


d.


e.

mengkoordinir penyusunan SOP setiap kegiatan yang telah disusun oleh Kepala Subbidang ;

f.


g.


h.


i.

menyiapkan konsep kebijakan kepala dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan bidang diseminasi informasi dan komunikasi publik;

j.

melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan atas penyelenggaraan peliputan informasi, diseminasi informasi, dan pengembangan dan kemitraan komunikasi publik;

k.



25

Renja 2018

l.

membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

m.


2.1.13. Seksi Peliputan Informasi Seksi Peliputan Informasi sebagaimana dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang diseminasi informasi dan komunikasi publik yang berkenaan dengan peliputan informasi. Uraian tugas Kepala Seksi Peliputan Informasi meliputi : a.

merencanakan kegiatan pelayanan Seksi Peliputan Informasi sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

b.


c.


d.


e.


f.


g.


h.


i.

melakukan koordinasi penyiapan peliputan terhadap kegiatan Pemerintah Daerah serta event-event dan aspek-aspek kehidupan masyarakat yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaankemasyarakatan di Daerah;

j.

melakukan kegiatan peliputan terhadap kegiatan Pemerintah Daerah serta event-event dan aspek-aspek kehidupan masyarakat yang berkenaan denganpenyelenggaraan

pemerintahan,

pembangunan,

dan

pembinaankemasyarakatan di Daerah;


26

Renja 2018

k.

melakukan koordinasi penyiapan pembuatan dokumentasi audio, visual, dan audio visual kegiatan Pemerintah Daerah serta event-event dan aspek-aspek kehidupan

masyarakat

yang

berkenaan

dengan

penyelenggaraan

pemerintahan,pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di Daerah; l.

melakukan pembuatan dokumentasi audio, visual, dan audio visual kegiatan Pemerintah Daerah serta event-event dan aspek-aspek kehidupan masyarakat yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Daerah;

m.

melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan stakeholders yang menjadi kontributor informasi/berita;

n.

melakukan pembinaan terhadap peliputan informasi dilingkungan Pemerintah Daerah;

o.

melakukan koordinasi peliputan informasi yang diperlukan dalam penyusunan rencana pembangunan Daerah serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana

pembangunan

Daerah

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan; p.

melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Peliputan Informasi; mengevaluasi hasil kegiatan bawahan untuk mengetahui tugastugas yang telah dan belum dilaksanakan serta memberikan penilaian prestasi kerja;

q.

melaporkan hasil pelaksanaan tugas Seksi Peliputan Informasi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

r.


2.1.14. Seksi Pengembangan Dan Kemitraan Komunikasi Publik Seksi Pengembangan Dan Kemitraan Komunikasi Publik sebagaimana dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bidang diseminasi informasi dan komunikasi publik yang berkenaan dengan pengembangan dan kemitraan komunikasi publik. Uraian tugas Kepala Seksi Pengembangan Dan Kemitraan Komunikasi Publik meliputi :


27

Renja 2018

a.

merencanakan kegiatan Seksi Pengembangan Dan Kemitraan Komunikasi Publik sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

b.


c.


d.


e.


f.


g.


h.


i.

melakukan pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik;

j.

melakukan pengembangan sumber daya komunikasi publik;

k.

melakukan peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi eGovernment dan kota cerdas;

l.

melakukan pembinaan terhadap kelompok-kelompok komunikasi;

m.

melakukan pembinaan terhadap pengembangan dan kemitraan komunikasi publik di lingkungan Pemerintah Daerah;

n.

melakukan koordinasi pengembangan dan kemitraan komunikasi publikyang diperlukan dalam penyusunan rencana pembangunan Daerah serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan Daerahsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

o.

melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Pengembangan Dan Kemitraan Komunikasi Publik;

p.


q.

melaporkan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Dan Kemitraan Komunikasi Publik dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan


28

Renja 2018

r.


2.1.15. Bidang Pengelolaan Data dan Layanan Publik Bidang Pengelolaan Data dan Layanan Publik dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melakukan tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dalam lingkup fasilitasi di bidang statistik dan pengolahan data. Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Layanan Publik mempunyai fungsi : a.

penyelenggaraan statistik;

b.

penyelenggaraan pengolahan data; dan

c.

penyelenggaraan layanan publik. Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi, Kepala Bidang Pengelolaan Data

dan Layanan Publik mempunyai uraian tugas sebagai berikut : a.

merencanakan operasional kegiatan Bidang Pengelolaan Data dan Layanan Publik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b.

membagi tugas ke bawahan berdasarkan tugas dan fungsi sesuai ketentuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

c.


d.


e.


f.


g.


h.


i.

menyiapkan konsep kebijakan kepala dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan bidang pengelolaan data dan layanan publik;

j.

melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan atas penyelenggaraan statistik, pengolahan data, dan layanan publik;


29

Renja 2018

k.


l.

melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Layanan Publik dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

m.


2.1.16. Seksi Data dan Statistik Seksi Data dan Statistik dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang pengelolaan data dan layanan publik yang berkenaan dengan statistik. Uraian tugas Kepala Seksi Data dan Statistik meliputi : a.

merencanakan kegiatan Kepala Seksi Data dan Statistik sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

b.


c.


d.

memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai prosedur dan Bidang tugas;

e.


f.

menyusun SOP berdasarkan Ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

g.


h.


i.

melakukan penyusunan data dan statisik daerah;

j.

melakukan updating data dan statistik daerah;

k.

melakukan penyajian data dan statistik daerah dalam bentuk jurnal atau terbitan berkala;

l.

melakukan pelayanan permintaan jurnal atau terbitan berkala data dan statistik daerah;


30

Renja 2018

m.

melakukan penyusunan konsep, updating dan diseminasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Daerah;

n.

melakukan melakukan penyusunan konsep, updating dan diseminasi Indeks Kemiskinan Masyarakat (IKM) Daerah;

o.

melakukan kerjasama dengan instansi vertikal di bidang data dan statistik;

p.

melakukan fasilitasi dalam penyelenggaraan sensus nasional;

q.

melakukan

pembinaan

terhadap

pengelolaan

statistik

dilingkungan

Pemerintah Daerah; r.

melakukan koordinasi serta pengolahan dan penyajian data yang diperlukan dalam penyusunan rencana pembangunan Daerah serta evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan

rencana

pembangunan

Daerahsesuai

dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan; s.

melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Statistik; mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan serta memberikan penilaian prestasi kerja;

t.

melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Statistik dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

u.


2.1.17. Seksi Layanan Publik Seksi Layanan Publik dipimpin oleh Kepala seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Pengelolaan Data dan Layanan Publik yang berkenaan dengan pengelolaan layanan publik. Uraian tugas Kepala Seksi Layanan Publik meliputi : a.

merencanakan kegiatan Seksi Layanan Publik sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

b.


c.


d.



31

Renja 2018

e.


f.


g.


h.


i.

menyiapkan bahan dan data dalam rangka pelaksanaan Keterbukaan informasi publik;

j.

mengelola keterbukaan informasi publik lingkup pemerintah daerah;

k.

melakukan pemantauan dan penilaian terhadap opini publik/issue yang berkembang di tengah-tengah masyarakat dalam hubungannya dengan penyelenggaraan

pemerintahan,

pembangunan,

dan

pembinaan

kemasyarakatan di Daerah melalui media massa dan sosial; l.

melakukan layanan pengaduan masyarakat;

m.

melakukan fasilitasi penyampaian aspirasi/opini publik terhadap Pemerintah Daerah;

n.

monitoring, dan evaluasi layanan informasi publik;

o.

memantau, mengevaluasi, dan membuat laporan di bidang program, monitoring, dan evaluasi layanan komunikasi publik;

p.

melakukan koordinasi serta pengolahan dan penyajian data yang diperlukan dalam penyusunan rencana pembangunan Daerah serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

q.

melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Layanan Publik;

r.


s.

melaporkan hasil pelaksanaan tugas Seksi Layanan Publik dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

t.



32

Renja 2018

2.2.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Program Renstra Dinas Kominfo Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maros tahun yang lalu adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Dinas Kominfo dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Berikut ini disajikan realisasi Renja Dinas Kominfo Kabupaten Maros Tahun 2016 dan realisasi Renja Tahun Berjalan sampai dengan Bulan Februari 2017 dalam tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kominfo dan Pencapaian Renstra SKPD.


33

Renja 2018

Tabel 2.2. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kominfo dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2017 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016 No

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Target Kinerja Capaian Program Target (Rp.)

Realisasi (Rp.)

Tingkat Realisasi (%)

100%

Target Program/Kegiatan Renja SKPD Tahun 2017

I

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Jumlah Layanan Administrasi Perkantoran

1

Penyediaan jasa surat menyurat

Jumlah surat

80 lbr

600.000

600.000

2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

Jumlah Ketersediaan jasa Komunikasi, Air, Dan Listrik.

12 bln

15.000.000

1.934.616

3.960.000

3

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Jumlah Pengelola Adm. Keuangan

12 bln

59.800.000

58.800.000

84.750.000

4

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah Alat Tulis Kantor

1 thn

32.897.000

16.810.000

35.000.000

5

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Jumlah cetakan dan penggandaan

1 thn

8.000.000

6.974.500

13.550.000

6

Penyediaan Makanan Dan Minuman PNS

Jumlah ketersediaan Makan Dan Minum Bagi PNS

50 OHB

47.685.000

43.205.000

103.317.500

Penyediaan Makanan Dan Minuman Rapat Dan Tamu

Jumlah Pelaksanaan Rapat

7.200.000

6.263.500

5.500.000

7

Jumlah Tamu Kantor

20.000.000

3.202.000

11.000.000

70.000.000

69.997.766

60.000.000

1.995.000

8

Rapat - Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah

Jumlah Koordinasi Dan Konsultasi Yang Dilaksanakan Pada Luar Daerah.

9

Koordinasi/Konsultasi

Jumlah Koordinasi Dan Konsultasi Yang Dilaksanakan Dalam dan Luar Daerah.

160 ok

18.000.000

2.240.000

25.000.000

10

Penyediaan Jasa Pembersih Kantor

Jumlah Tenaga Pembersih Kantor

12 bln

6.000.000

6.000.000

6.000.000

11

Penyediaan bahan Pembersih Dan Alat Kebersihan Kantor

Jumlah Peralatan Dan bahan Pembersih kantor

1 thn

1.085.000

990.000

6.000.000


34

Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2018 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2018

Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)

Renja 2018

12

Penyediaan Jasa Pendukung Operasional Kantor

Jumlah Tenaga Pendukung Operasional Kantor

II

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur

1

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor

2

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah Peralatan gedung Kantor.

3

Pengadaan Mebeluer Kantor

Jumlah Mebeluer Kantor

4

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

5

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

6

Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor.

7

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

8

Rehabilitasi sedang/berat Kendaraan Dinas/Operasional

III

Peningkatan Disiplin Aparatur

1 IV 1

Pengadaan Pakaian Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang mendapatkan Pemeliharaan Secara periodik. Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang mendapatkan Pemeliharaan Secara periodik Jumlah Gedung kantor Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang mendapatkan Pemeliharaan Secara periodik Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Direhabilitasi/perbaikan.

12 bln

12.000.000

12.000.000

12.000.000

8 unit

97.703.000

94.518.500

2.643.450.000

1 thn

14.090.000

5.000.000

-

1 thn

30.000.000

6.000.000

10.000.000

1 thn

4.000.000

4.000.000

-

1 thn

52.214.000

48.743.500

7.000.000

-

-

-

-

1 thn

7.000.000

7.000.000

7.000.000

-

-

2 dokumen

2.700.000

-

2.375.000

Jumlah Cakupan Layanan Dalam Rangka Peningkatan Disiplin Aparatur Jumlah pakaian Khusus. Cakupan layanan Pelaksanaan Pelaporan hasil Kegiatan Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja.

2

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran.

-

-

-

-

3

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun

-

-

-

-

4

Penyusunan laporan Keuangan Bulanan Dan Triwulanan.

Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan Dan Triwulanan

15 dokumen

28.250.000

28.247.900

-


35

Renja 2018

V

Perencanaan dan Penganggaran SKPD

Jumlah layanan Penyusunan Rencana Dan Anggaran Kerja SKPD

-

-

-

1

Penyusunan RKA/DPA SKPD

Jumlah Dokumen Rencana Kerja SKPD

1 dokumen

6.650.000

6.650.000

2.750.000

2

Penyusunan Renstra SKPD

Jumlah Dokumen Renstra SKPD

-

-

-

-

3

Penyusunan Renja SKPD

Jumlah Dokumen RKA/DPA SKPD

2 dokumen

2.700.000

2.400.000

2.000.000

VI

Pengembangan Komunikasi Informasi, dan Media Massa

Jumlah Cakupan Sarana Dan Prasarana Komunikasi, Informasi Dan Media massa.

1

Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

Jumlah jaringan Internet Yang Di Bangun

80 titik

2.563.576.000

2.326.941.540

-

2

Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi

Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Komunikasi dan Informasi

3

Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi

Jumlah Sistem Informasi yang Dibangun

15 sistem

156.550.000

86.850.000

-

4

Pengadaan Alat Studio dan Alat Komunikasi beserta Alat Pendukung

Jumlah alat studoi yang tersedia

10 jenis

108.365.000

108.365.000

-

VII

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

1

Pelayanan Pengaduan Masyarakat

Jumlah Pengaduan masyarakat yang diterima

-

-

-

17.500.000

2

Publikasi kegiatan Pembangunan Daerah

Jumlah Kegiatan Pembangunan yang dipublikasikan

-

-

-

15.600.000

3

Pengelolaan Radio milik Pemerintah

Jumlah Kebijakan Pemerin tah dan berita yang diinformasikan lewat radio

-

-

-

303.150.000

4

Bintek Pengelolaan Informasi

Jumlah PPID Pembantu yang dilatih

-

-

-

6.720.000

5

Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat

124.450.000

100.800.000

VIII

Pengembangan dan Implementasi EGovernment

1

Layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi yang terintegrasi

-

-

IX

Pelayanan Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK

Jumlah sistem aplikasi E-Gov yang diimplementasikan dan dimonito ring


36

25.150.000

Renja 2018

1

Layanan Akses Internet Publik

Jumlah jasa layanan akses internet

706.150.020

2

Pengembangan Jaringan Internet

3

Workshop Keamanan Informasi Lingkup Pemerintah Daerah

X

Pengembangan Data dan Informasi Sektoral Daerah

1

Penyusunan Profil daerah

Jumlah Profile Daerah yang tersusun

23.550.000

2

Koordinasi Bahan Sajian Media Informasi

Persentase Perangkat dan System TIK yang Berada dalam Kondisi Yang Baik Dan Berfungsi.

10.500.000

XI

Peningkatan Pelayanan Keamanan Informasi

1

Layanan keamanan akses internet dan intranet

Jumlah website konten negatif yang diblokir

23.500.000

2

Pengelolaan Sumberdaya Persandian

Jumlah SDM persandian, Materiil sandi dan jaringan komunikasi sandi

21.000.000

3

Koordinasi/Konsultasi Penyelenggaraan Persandian

Jumlah koordinasi/konsultasi persandian

35.000.000

Jumlah Layanan Interkoneksi Jaringan Intranet Pemerintah Jumlah Aparat yang mengikuti Workshop Keamanan Informasi Lingkup Pemerintah Daerah


369.600.000 5.000.000

37

Renja 2018

2.2.1. Faktor- faktor Penyebab a. Faktor Penyebab Program dan Kegiatan yang Mencapai Target Secara umum, yang menjadi faktor penyebab untuk program dan kegiatan yang mencapai target adalah karena program dan kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan baik dari segi fisik maupun anggaran. Disamping itu sebagian besar kegiatan yang mencapai target adalah kegiatan yang sifatnya rutin sehingga tidak terdapat kendala yang berarti dalam pelaksanaannya. b. Faktor Penyebab Program dan Kegiatan yang Tidak Mencapai Target Untuk program/kegiatan pada Tahun Anggaran 2016 sampai dengan berakhirnya periode tahun anggaran atau awal tahun 2017 terdapat beberapa kegiatan yang realisasi anggarannya tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berikut beberapa faktor yang menjadi penghambat pencapaian target, yaitu: 1. Tahun 2016 merupakan tahun pertama kepemimpinan Bupati untuk periode 2016-2021 dan pelaksanaan perdana Renstra periode 2016-2021 sehingga masih memerlukan berbagai macam penyesuaian pada masa awal tahun anggaran. 2. Untuk tahun 2017 adanya pembentukan dan susunan perangkat daerah yang baru sehingga menjadikan Kantor Komunikasi dan Informasi berganti menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika sehingga terjadi beberapa perubahan susunan bidang dan seksi yang memerlukan penyesuaian SDM terhadap tupoksi yang baru dengan kewenangan yang lebih luas. 3. Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara optimal sehingga harus dilakukan penyesuaian (revisi); 4. Masih terbatasnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia

(SDM)

untuk mendukung pencapaian sasaran strategis; 5. Penetapan indikator sasaran strategis yang belum dilengkapi dengan ketersediaan sumber data, sehingga menyebabkan tidak terukurnya indikator tersebut; 6. Ketercapaian sasaran strategis perspektif stakeholder sangat tergantung dari dukungan institusi/lembaga terkait sehingga pelaksanaan tupoksi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maros saja belum cukup untuk menjadikan realisasi capaian sasaran-sasaran tersebut sesuai atau bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Untuk itu, diperlukan


38

Renja 2018

koordinasi dan kerjasama yang lebih intensif dengan institusi/lembaga terkait lainnya. Sedangkan untuk program/kegiatan pada Tahun Anggaran 2016, sebagian besar belum terlaksana di awal tahun karena beberapa pelaksaan kegiatan dijadwalkan pada pertengahan tahun dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh pihak ketiga masih dalam tahap pelelangan.

2.2.2. Implikasi yang Timbul Terhadap Taget Capaian Renstra Dinas Kominfo Dikarenakan terdapat beberapa program kegiatan yang hingga awal tahun Tahun Anggaran 2017 tidak didukung oleh tersedianya anggaran yang memadai sehingga target capaian kegiatan tidak mencapai 100% dari yang direncanakan sehingga berimplikasi terhadap tidak tercapaianya target capaian Renstra SKPD 2016-2021 di awal tahun pertama pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika. Dengan tidak tercapainya target capaian Renstra SKPD 2016-2021 sesuai yang direncanakan di tahun pertama pelaksanaan mengakibatkan penambahan target pada Tahun Anggaran 2018 dan penyesuaian target capaian pada Renstra 20162021. 2.2.3. Kebijakan yang Perlu Diambil Terkait Faktor Penyebab Berdasarkan pemaparan faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target dari program/kegiatan serta implikasi yang akan timbul, maka dapat diambil beberapa kebijakan sebagai berikut : 1. Penyesuaian target capaian pada Tahun Anggaran 2018 dan Renstra 20162021. 2. Perubahan parameter penilai prioritas kegiatan. 3. Efisiensi alokasi belanja. 4. Penambahan alokasi pagu anggaran untuk kegiatan yang belum mencapai target. 2.3. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kominfo Sesuai dengan Rancangan awal Renstra SKPD Tahun 2016-2021, Kantor Komunikasi dan Informasi Kab. Maros memiliki 7 (tujuh) sasaran strategis yang menjadi fokus dalam 5 (lima) tahun ke depan. Dalam hal kinerja pelayanan sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :


39

Renja 2018

Tabel 2.3. Data Indikator Pencapaian SPM Bidang Komunikasi dan Informasi

No 1

Jenis Pelayanan Dasar Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional

Standar Pelayanan Minimal

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

SKPD Pelaksana

Indikator

Nilai

Kegiatan

Anggaran

Kegiatan

Anggaran

Kegiatan

Anggaran

Kegiatan

Anggaran

Pembuatan Majalah

(jumlah penerbitan majalah)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Penyiaran Radio

Jumlah penyiaran informasi melalui radio

-

-

Sosialisasi Bahaya Rokok

28.800.000

-

-

-

-

DINAS KESHATAN

-

-

-

-

-

-

-

-

Penyiaran TV

Jumlah penyiaran informasi melalui tv lokal/nasional

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dialog Interaktif Dampak Rokok bagi Kesehatan

24.000.000

-

-

-

-

Pertunjukan Rakyat

Jumlah pertunjukan rakyat yg dilakukan

Dialog Publik

Jumlah dialog publik (sarasehan, ceramah, sosialisasi) yang dilakukan

-


40

DINAS KESEHATAN

Renja 2018

2.4. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kominfo Untuk dapat lebih memfokuskan strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Maros dalam pencapaian visi, misi secara efektif dan efisien, perlu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan

memperhatikan

kegagalan

dengan

menghitung nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi. Analisa tersebut merupakan hal yang sangat penting, dalam rangka menentukan faktor-faktor kunci sebagai penentu keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam bentuk isu - isu strategis. Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan dalam bentuk review pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maros dapat disimpulkan bahwa kinerja pelayanan yang telah dilakukan telah berjalan dengan baik, namun pun demikian sebagaimana pada umumnya yang terjadi pada pelayanan Pemerintahan Daerah tetap mendapatkan atau menemui berbagai macam persoalan atau hambatan yang sangat krusial dalam pengembangan teknologi komunikasi dan informasi. Adapun hal tersebut adalah sebagai berikut: 1. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung teknologi informasi yang masih belum menyentuh secara menyeluruh pada lapisan masyarakat utamanya bagi yang ada di wilayah perdesaan. 2. Masih kurangnya sumberdaya manusia pada bidang teknologi informasi yang memiliki kompetensi yang memadai, baik pada lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maros, lingkup SKPD, dan pada lingkup masyarakat Desa. 3. Belum optimalnya tingkat keterbukan informasi publik secara menyeluruh pada wilayah Kabupaten Maros. 4. Pengelolaan sarana Komunikasi dan informasi baik berupa televisi maupun radio masih sangat terbatas baik dari jangkauan siaran maupun ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Berdasarkan hal tersebut tentunya akan berdampak kepada upaya pencapaian optimalisasi pada pelayanan komunikasi dan informasi yang ada di wilayah Kabupaten Maros. Adapun isu yang dapat dimunculkan untuk pembangunan pada tahun 2018 berdasarkan permasalahan yang dianggap krusial tersebut adalah sebagai berikut: 1. Pembangunan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan peningkatan fasilitas pendukung informasi dan komunikasi melalui media teknologi secara bertahap dan menyeluruh. 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia informasi dan teknologi yang memiliki kompetensi yang tidak hanya dapat menggunakan akan tetapi juga


41

Renja 2018

mampu untuk merancang, melakukan evaluasi metode, dan memanfaatkan informasi dan teknologi beserta pendukungnya sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada. 3. Meningkatkan sistem layanan kepemerintahan yang terintegrasi dan mampu menciptakan sistem teknologi informasi daerah yang telah disesuaikan dengan keberadaan Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sekaligus sebagai wujud dari pelayanan prima pemerintah Kabupaten Maros kepada masyarakat. 4. Pembentukan suatu kebijakan yang kuat dalam memberikan dukungan kepada pengimplementasian e-Government yang didasarkan kepada penguatan koordinasi secara kelembagaan, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, dan penyediaan aplikasi beserta perencanaannya yang dilakukan dengan penilaian secara berkala. 5. Pemanfaatan jaringan Internet untuk kepentingan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah yang diindikasikan dengan persentase peran sektor komunikasi dan informasi dalam meningkatkan PDRB, nilai investasi, dan peningkatan volume perdagangan hasil/produk asli kabupaten Maros pada tahun 2018.


42

Renja 2018

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi a. Kebijakan Nasional Perencanaan program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maros harus merujuk pada sasaran dan kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk dapat membantu dan mendukung berjalannya seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan serta mewujudkan terciptanya sinkronisasi program dari pusat sampai ke daerah. Bidang komunikasi dan informatika teramat sangat penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional secara keseluruhan. Kebijakan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika akan berdampak secara signifikan terhadap kondisi perekonomian nasional. Untuk itu, pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia dalam bidang komunikasi dan informatika masih merupakan prioritas nasional

dari

presiden

sejalan

dengan

arah

kebijakan

nasional

dalam

mengembangkan sektor komunikasi dan informatika dalam menghadapi pasar bebas dan persaingan global, sehingga upaya optimal penyediaan infrastruktur melalui pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika yang berkelanjutan, guna mendorong pemerataan pembangunan, melayani kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau serta membuka keterisolasian wilayah tertinggal, pedalaman maupun perbatasan terus digalakkan. Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika mengacu pada Visi dan Misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla. Adapun Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Untuk mencapai visi tersebut maka Kementerian Komunikasi dan Informatika mempunyai misi : 1.

Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamanan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

2.

Mewujudkan masyarakat maju, berkesimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum.

3.

Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

4.

Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.


43

Renja 2018

5.

Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

6.

Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasikan kepentingan nasional.

7.

Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Dalam Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun

2015— 2019, pembangunan bidang komunikasi dan informatika lima tahun ke depan diprioritaskan pada upaya mendukung pencapaian kedaulatan pangan, kecukupan energi, pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan, pembangunan infrastruktur, percepatan pembangunan daerah perbatasan, dan peningkatan sektor pariwisata dan industri, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai leading sektor di bidang komunikasi dan informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam Renstra tahun 2015—2019 akan berfokus membangun sektor telekomunikasi, tata kelola internet, dan digitalisasi siaran televisi. Adapun sasaran strategis pembangunan di bidang komunikasi dan informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika meliputi: 1.

Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran

negara

dalam

menyatakan

kedaulatan

dan

pemerataan

pembangunan 2.

Tersedianya akses broadband nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan

3.

Terselenggaranya tata kelola Komunikasi dan Informatika yang efisien, berdaya saing, dan aman

4.

Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berintegritas, bersih, efektif, dan efisien.

Adapun tugas dan fungsi Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, dengan beberapa fungsi yang harus dijalankan sebagai berikut:


44

Renja 2018

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik; 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik; 3. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik; 4. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika; 5. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika; 6. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika; 7. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Komunikasi dan Informatika; 8. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;

b. Kebijakan Provinsi Adapun kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang terkait dengan bidang pembangunan Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut: a. Meningkatkan dan mengoptimalkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana

komunikasi dan informatika. b. Mengembangkan dan mendayagunakan infrastruktur telematika dalam rangka

meningkatkan kemampuan, mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data dan informasi untuk keperluan pemerintah dan mengusahakan pelayanan kepada masyarakat. c. Mengembangkan upaya terselenggaranya tata pemerintahan yang berbasis

elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan public yang efektif, efisien, dan akuntabel secara bertahap dan berkelanjutan sebagai wujud implementasi e-government.


45

Renja 2018

d. Optimalisasi

pengembangan

dan

pemanfaatan

e-government

dan

penyelenggaraan pemerintahan. e. Meningkatkan Pengembangan dan pemanfaatan aplikasi berbasis teknologi

informasi dan komunikasi.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maros a. Tujuan Berdasarkan Rancangan Awal Renstra Dinas Kominfo 2016-2021, telah dirumuskan beberapa tujuan untuk rencana kerja Tahun 2018 sebagai berikut : 1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Birokrasi Bidang Komunikasi dan Informasi 2. Pengembangan Layanan Informasi yang Edukatif 3. Peningkatan kualitas Sistem Pelayanan Publik dengan Pemanfaatan TIK 4. Peningkatan Hubungan Interaktif Dengan Dunia usaha Guna meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Pemanfaatan TIK 5. Peningkatan Kualitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan dengan Pemanfaatan TIK 6. Peningkatan Sistem Tata Kelola, Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta Persandian. b. Sasaran Guna mendapatkan fokus pada pada penyusunan program dan kegiatan, maka diperlukan suatu sasaran yang spesifik, terinci, dan dapat dicapai dalam bentuk kualitatif dan kuantitatif. Berdasarkan hal tersebut maka sasaran untuk setiap Tujuan pada Renja ini, adalah sebagai berikut: 1) Meningkatnya Kemampuan Aparat dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi 2) Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 3) Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur 4) Meningkatnya Sarana dan Prasarana Layanan Komunikasi dan Informatika. 5) Meningkatnya Peran Aktif Masyarakat Dalam Penyediaan, Penyebaran dan Pemanfaatan Informasi yang bersifat Edukatif. 6) Terselenggaranya

Pelayanan

Publik

berbasis

Teknologi

Informasi

dan

Komunikasi yang Dapat Diakses dan Dinikmati oleh Masyarakat. 7) Tersedianya data dan Informasi Yang Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Bagi Pengembangan Dunia Usaha, Investasi, Dan Promosi.


46

Renja 2018

8) Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Instansi Pemerintahan 9) Terciptanya Sistem Keamanan pada penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi lingkup Pemerintahan

3.3. Program dan Kegiatan Pada

dasarnya

program

dan

kegiatan

merupakan

upaya

guna

mengimplementasikan strategi dan kebijakan SKPD dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah direncanakan. Dengan kata lain bahwa program merupakan instrument dari suatu kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD atau merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program. Selanjutnya pada program dan kegiatan haruslah memiliki alat ukur yang jelas dan dibuat guna menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan pada suatu program dan kegiatan yang disebut dengan indikator kinerja. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan dari suatu program dan kegiatan baik secara kualitatif (tolak ukur) maupun kuantitatif (target kinerja) yang secara khusus dinyatakan sebagai bentuk pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat pemantauan atau evaluasi. Adapun program dan kegiatan yang direncanakan berdasarkan sasaran pembangunan bidang komunikasi dan informasi pada tahun 2018, adalah sebagai berikut: Sasaran I : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat. b. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik. c. Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan. d. Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor. e. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor, cetak dan penggandaan f. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman g. Kegiatan koordinasi dan konsultasi h. Kegiatan penyediaan jasa pendukung operasional kantor. i.

Kegiatan penyediaan bahan pembersih dan alat kebersihan kantor.

2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur a. Kegiatan pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu


47

Renja 2018

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a. Kegiatan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar dan Realisasi Kinerja (LAKIP) SKPD b. Kegiatan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun c. Kegiatan Penyusunan laporan keuangan semesteran d. Kegiatan Penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan 4. Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD a. Kegiatan Penyusunan Renja SKPD b. Kegiatan Penyusunan RKA/DPA SKPD

Sasaran II : Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur. 1.

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur. a.

Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor.

b. Kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor. c.

Kegiatan pengadaan meubeler.

d. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor. e.

Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.

f.

Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.

g.

Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.

h. Kegiatan rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional.

Sasaran III : Tersedianya Sarana dan Prasarana Data Center, Jaringan yang Terkelola dan Aman. 1. Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi pemerintah 2. Kegiatan pembinaan terhadap tata kelola, keamanan dan persandian

Sasaran IV : Terselenggaranya Pelayanan Publik dan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dapat menjangkau Masyarakat Luas 1.

Kegiatan pengembangan dan pemeliharaan system informasi

2.

Kegiatan pembinaan implementasi aplikasi di lingkungan pemerintah


48

Renja 2018

Sasaran V : Meningkatnya Peran Aktif Masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan melalui penyebaran dan pemanfaatan Informasi yang bersifat Edukatif dan Informatif. 1.

Kegiatan penyebarluasan informasi pembangunan daerah

2.

Kegiatan penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat

3.

Kegiatan pembinaan dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial

Sasaran VI : Tersedianya Data dan Informasi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi bagi Pengembangan Dunia Usaha, Investasi dan Promosi 1. Kegiatan pengkajian dan pengembangan sistem informasi

Sasaran VII : Meningkatnya Kapabilitas SDM Aparatur di Bidang TIK 1.

Kegiatan pelatihan SDM Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kominfo Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 disajikan dalam tabel berikut ini:


49

Renja 2018

Tabel 3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 Dan Prakiraan Maju Tahun 2019

Rencana Tahun 2018 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Program PelayananAdministrasiPerkantoran Penyediaanjasasuratmenyurat Penyediaanjasakomunikasi, sumberdaya air danlistrik

Penyediaanjasaadministrasikeuangan Penyediaanjasakebersihankantor Penyediaanalattuliskantor, cetakdanpenggandaan

Penyediaanmakanandanminuman

Koordinasi dan konsultasi

Penyediaan jasa pendukung operasional kantor Penyediaan bahan pembersih dan alat kebersihan kantor

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 Catatan Penting Sumber Dana

APBD/DAU Jumlah surat

Dinas Kominfo 160 surat

1.200.000

APBD/DAU

6.000.000

APBD/DAU

90.000.000

APBD/DAU

2 Orang

12.000.000

APBD/DAU

25 Jenis 500 cetakan 20.000 lembar

45.000.000

APBD/DAU

127.160.000

APBD/DAU

150.000.000

APBD/DAU

1 Orang

12.000.000

APBD/DAU

Dinas Kominfo Jumlah peralatan dan 30 Jenis bahan pembersih kantor

12.000.000

APBD/DAU

Jumlah ketersediaan Dinas Kominfo jasa komunikasi, air dan 12 bulan listrik Jumlah tenaga Dinas Kominfo pengelola administrasi 7 Orang keuangan Jumlah tenaga pembersih kantor Jumlah jenis ATK Jumlah cetakan Jumlah penggandaan Jumlah pegawai yang mendapatkan makan dan minum Jumlah kordinasi dan konsultasi dalam daerah Jumlah kordinasi dan konsultasi luar daerah Jumlah tenaga pendukung operasional kantor

Dinas Kominfo Dinas Kominfo

Dinas Kominfo

Dinas Kominfo

80 Orang 1 tahun 36 Kali

Dinas Kominfo

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


50


Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Renja 2018



Lokasi




Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor

Dinas Kominfo 15 Jenis

105.000.000

APBD/DAU

Pengadaan peralatan gedung kantor

Jumlah peralatan gedung kantor


3.000.000.000

APBD/DAU

Pengadaan meubeleur kantor

Jumlah meubeleur gedung kantor

Dinas Kominfo 50 Unit

150.000.000

APBD/DAU

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional


150.000.000

APBD/DAU

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Jumlah gedung kantor


15.000.000

APBD/DAU

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional


65.000.000

APBD/DAU


30.000.000

APBD/DAU


30.000.000

APBD/DAU


75.000.000

APBD/DAU


50.000.000

APBD/DAU


10.000.000

APBD/DAU

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/oprasional

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala meubeler

Jumlah perlengkapan kantor yang mendapat perawatan Jumlah peralatan kantor yang mendapat perawatan Jumlah kendaraan dinas/operasional yg direhabilitasi Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi/perbaikan Jumlah meubeluer kantor yang mendapatkan pemeilharaan secara periodik

Program Peningkatan Disiplin Aparatur


51



Renja 2018



Lokasi


Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 Catatan Penting


Sumber Dana

Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu

Jumlah pakaian peringatan hari-hari tertentu

Dinas Kominfo 31 Stel

10.000.000

APBD/DAU

Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya

Jumlah Pakaian Dinas dan Kelengkapannya


35.000.000

APBD/DAU

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

Jumlah Pakaian Kerja Lapangan


35.000.000

APBD/DAU

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (LAKIP)

Jumlah dokumen

Dinas Kominfo 1 Dokumen

2.700.000

APBD/DAU

Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan

Jumlah dokumen


30.600.000

APBD/DAU

Penyusunan Renstra SKPD

Jumlah dokumen

Dinas Kominfo

-

APBD/DAU

Penyusunan Renja SKPD

Jumlah dokumen


5.000.000

APBD/DAU

Penyusunan RKA/DPA SKPD

Jumlah dokumen


5.000.000

APBD/DAU

Jumlah Sumber Daya Aparatur Komunikasi Dan Informasi Yang Mendapatkan Pendidikan Dan Pelatihan Formal

Dinas Kominfo

15 orang

75.000.000

APBD/DAU

Jumlah SDM Yang Mengikuti Pelatihan TIK

Dinas Kominfo

25 orang

250.000.000

APBD/DAU

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Perencanaan Dan Penganggaran SKPD

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Pendidikan Dan Pelatihan Formal

Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Dan Informasi Pelatihan SDM Bidang Komunikasi Dan Informasi (TIK)


52



Renja 2018



Lokasi




Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pelayanan Pengaduan masyarakat

Publikasi Kegiatan pembangunan Daerah Bimbingan teknis pengelolaan informasi

Layanan Hubungan Media

Pengelola an Radio Milik Pemerintah Daerah

Sosialisasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

Jumlah pengaduan masyarakat yang Dinas Kominfo diterima Jumlah Kegiatan pembangunan yang Dinas Kominfo dipublikasi Jumlah PPID Pembantu Dinas Kominfo yang dilatih Jumlah Media yang bekerjasama dengan pemerin tah Daerah Jumlah Kebijakan Pemerin tah dan berita yang diinformasikan lewat radio Terpenuhinya informasi dan komunikasi ke seluruh elemen masyarakat

720 aduan

12.800.000

APBD/DAU

365 kegiatan

39.475.000

APBD/DAU

47 orang

17.740.000

APBD/DAU

Dinas Kominfo

12 Media

60.000.000

APBD/DAU

Dinas Kominfo

754 Informasi

131.500.000

APBD/DAU

Dinas Kominfo

280 orang

77.000.000

APBD/DAU

Program Pengemba ngan Data dan Informasi Sektoral Daerah

Penyusunan Profile Daerah

Jumlah Profile Daerah yang tersusun

Dinas Kominfo

47 Profile

103.100.000

APBD/DAU

Koordinasi Bahan Sajian Media Informasi

Jumlah koordinasi dengan lembaga terkait

Dinas Kominfo

90 ok

15.000.000

APBD/DAU

2.661.790.000

APBD/DAU

Program Pelayanan Data Center, Disaster Recovery Center & TIK Layanan Akses Internet Publik

Dinas Kominfo


53



Renja 2018



Lokasi




Pengembangan Jaringan Intranet

Jumlah Layanan Interkoneksi Jaringan Intranet Pemerintah

Dinas Kominfo

84 Titik

729.800.000

APBD/DAU

Pengembangan Perangkat Dan System Data Center

Jumlah perangkat dan System data centre

Dinas Kominfo

2 Unit

3.379.350.000

APBD/DAU

Workshop Keamanan Informasi Lingkup Pemerintah Daerah

Jumlah Aparat Yang Mengikuti Workshop Keamanan Informasi Lingkup Pemerintah Daerah

Dinas Kominfo

35 orang

5.000.000

APBD/DAU

46.700.000

APBD/DAU

Program Pengembangan Dan Implementa si E-Gov.

Penyelenggaraan GCIO

Dinas Kominfo

Jumlah sistem aplikasi Penetapan Standar Format Data dan Informasi, Walidata dan E-Gov yang direncana Kebijakan kan Jumlah sistem aplikasi Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi yang E-Gov yang Terintegrasi diimplementasikan dan dimonito ring Jumlah sistem aplikasi E-Gov yang disosiali Layanan Pemelihara an Aplikasi Kepemerintahan dan Publik sasikan dan berfungsi dengan baik

Dinas Kominfo

5 jenis

38.200.000

APBD/DAU

Dinas Kominfo

29 jenis

260.800.000

APBD/DAU

Dinas Kominfo

29 aplikasi

39.300.000

APBD/DAU

Layanan pengadaan secara elektronik

Jumlah layanan pengelolaan LPSE

Dinas Kominfo

4 layanan

105.070.000

APBD/DAU

Bimtek Pengelolaan domain, portal dan website

Jumlah Aparat pengelola domain, portal dan website

Dinas Kominfo

34 orang

7.500.000

APBD/DAU

Jumlah website konten negatif yang diblokir

Dinas Kominfo

1.800 website

208.750.000

APBD/DAU

Program Peningkatan Pelayanan Keamanan Informasi

Layanan Keamanan Akses Internet dan Intranet


54



Renja 2018


Pengelolaan Sumberdaya Persandian

Koordinasi/Konsultasi Penyelenggaraan Persandian

Indikator Kinerja Program /Kegiatan Jumlah SDM persandian, Materiil sandi dan jaringan komunikasi sandi Jumlah koordinasi/konsultasi persandian

Catatan Penting

Lokasi


Dinas Kominfo

3 org

21.000.000

APBD/DAU

Dinas Kominfo

5 ok

35.000.000

APBD/DAU


55


Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019

Sumber Dana



Renja 2018

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Maros Tahun 2018 disusun sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Maros dan Renstra Dinas Kominfo Kabupaten Maros Tahun 2016-2021. Dalam dokumen ini memuat program dan kegiatankegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun, dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan hal

tersebut diatas Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Maros menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018, sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program kegiatan Tahun 2018. Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya bisa dirasakan hingga ke level terbawah sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan. Output Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maros adalah program tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maros yang sesuai dengan tupoksi dan sasaran program Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maros. Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maros ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2018, dengan rencana kerja pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maros, sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Maros.

DinasKomunikasidanInformatikaKabupatenMaros

56

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MAROS

Recommend Documents