GENTA MULIA Volume VIII No. 2, Juli 2017 Page : 54 – 67
ISSN: 2301-6671
DINAMIKA KEPENDUDUKAN DI IBUKOTA JAKARTA (Deskripsi Perkembangan Kuantitas, Kualitas dan Kesejahteraan Penduduk di DKI Jakarta) Rahmatulloh Universitas Indraprasta PGRI Jakarta Jl. Nangka No.58 Tanjung Barat, Jagakarsa Jakarta Selatan Email:
[email protected]
abstrak: Kajian tentang Dinamika Kependudukan di Ibukota Jakarta ini adalah memaparkan Perkembangan Kuantitas, Kualitas dan Kesejahteraan Penduduk di Wilayah DKI Jakarta dengan pendekatan Deskriptif dari beragam sudut pandang demografi Ibukota, baik dari segi capaian Indeks Pembangunan Manusia dan kesejahteraan pembangunan untuk kualitas hidup layak. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (library
research) dan analisa dokumenter. Hasil yang dapat diuraikan bahwa perkembangan penduduk
penghuni Ibukota yang cukup tinggi dari rata-rata secara nasional. Meskipun demikian peningkatan kualitas hidup penduduk Jakarta tingkat kesejahteraannya masih belum sesuai yang diharapkan. Kata Kunci: Kependudukan, Komposisi, Kualitas, dan Kesejahteraan.
yang membuat Jakarta semakin mengalami
PENDAHULUAN Kedudukan Jakarta sebagai ibu kota Negara, menjadikan gengsi tersendiri yang
pertumbuhan dan perkembangan penduduk yang pesat.
menarik minat banyak orang datang ke Jakarta
Meski menjadi ikon Ibukota Negara RI,
sehingga membuatnya seperti “gula” yang
namun Jakarta sebagai wilayah Urban ternyata
menjanjikan. Selain itu Jakarta merupakan
kondisi penduduknya masih relatif rural dalam
pintu gerbang utama Indonesia bagi hubungan
ikatan yang kaya tradisi lokal (sebagaimana
internasional, yakni pusat kegiatan politik
masih dominan dalam ikatan budaya atau
ASEAN dan salah satu sentra politik Asia-
enkulturasi yang ada pada tradisi masyarakat
Pasifik tempat keberadaan Kedutaan Besar
pedesaan) yang kini menjadi “perkampungan
negara sahabat serta kantor-kantor perwakilan
besar” (the big village) didiami oleh penduduk
maupun
yang beragam etnis, tradisi budaya, bahasa dan
organisasi
internasional
lainnya.
Sebagai kota pusat kegiatan ekonomi regional,
seni,
bahkan
hingga
nasional, dan internasional, di mana hampir 80
beragama
% kegiatan ekonomi di Indonesia berpusat di
warganya. Meskipun Jakarta dikenal perkotaan
Jakarta, bahkan 65% uang nasional beredar di
megapolis sebagai pusat Ibukota Negara,
wilayah Ibukota ini. Jakarta juga merupakan
namun penghuninya yang multikultur membuat
pusat kegiatan sosial-budaya, serta pusat ilmu
Jakarta
pengetahuan dan teknologi. Daya tarik inilah
keindonesiaan.
dan
keragaman
kepercayaan
semakin
yang
menggambarkan
Namun dibalik
itu,
dalam dianut
pesona justru 54
GENTA MULIA Volume VIII No. 2, Juli 2017 Page : 54 – 67
Jakarta
ISSN: 2301-6671
menunjukkan
kesemrawutannya
kemacetan lalu lintas, dan ketiadaan lahan yang
karenanya laju pembangunan sering dihadapkan
cukup ruang publik. Permasalahan lebih lanjut
pada masalah perkotaan pada umumnya, yakni
yang timbul akibat dari problem kependudukan
lingkungan
pemukiman/perumahan,
tersebut menjadi beban pekerjaan pemerintah
sampah atau limbah kota, ketertiban, lalu lintas,
DKI yang tidak akan ada selesainya dalam
ketenagakerjaan,
berbagai
hidup,
pendidikan,
kesehatan,
fasilitas umum dan sosial sarana perkotaan.
upaya
meningkatkan
layanan
pembangunan bagi warganya, dimulai dari
Kepadatan penduduk yang populasinya
masalah
perumahan,
kesempatan
kerja,
selalu bertambah terus bergeser hingga ke
pendidikan, kesehatan, keamanan, pengelolaan
pinggiran Jakarta seperti Bogor, Depok, Bekasi,
sampah, ruang terbuka hijau, ruang atau taman
dan Tangerang yang kemudian dilirik para
bagi publik yang sehat dan nyaman, hingga
pengembang ekonomi dan pengusaha property
tempat pemakaman (kuburan) di lingkungan
dari Jakarta untuk mengembangkan usahanya
komunitas warga tinggal.
sehingga tumbuh menjadi kota-kota penyangga
Kencangnya
arus
menjadikan
penduduk
urban
pemerintah
dan
yang maju dengan pesat. Hampir mayoritas
Ibukota
warga pendatang setiap harinya hilir mudik
stakeholders di Jakarta memecahkan masalah
memenuhi Ibukota kebanyakan berasal dari
perkotaan melalui berbagai kebijakan strategis
kawasan
kota penyangga satelit tersebut.
dalam penataan kota yang diharapkan sebagai
Mereka para pendatang inilah dikenal sebagai
barometer bagi layanan publik. Peningkatan
commuter.
akses layanan dalam pembangunan pendidikan
Seiring dengan pertambahan jumlah
dan kesehatan hingga pemenuhan ketersediaan
penduduk Ibukota yang demikian pesatnya,
kebutuhan pokok dan lain sebagainya untuk
sudah terlampau banyak berbagai pemukiman
peningkatan
dibangun di Jakarta, baik secara mandiri oleh
menjadi program prioritas pemerintah provinsi
perorangan atau warga, dan maupun swasta
DKI Jakarta. Mengingat Jakarta tidak memiliki
atau
kekayaan alam yang tersedia untuk dieksplorasi
pengembang,
pemerintah
atau
dan
negara.
institusi
milik
Membatasi
para
bagi
kesejahteraan
pemenuhan
warga
kebutuhan
Ibukota
penduduknya
pendatang ke Jakarta adalah kemustahilan
sehingga peningkatan SDM bagian dari agenda
sepertihalnya
utama pembangunan selain penataan ruang
kota-kota
besar
umumnya,
apalagi mengingat kedudukannya sebagai pusat
wilayah di Ibukota.
Ibukota negara yang sudah menjadi entitas dan
Kajian
prestise bagi publik.
Jakarta
menimbulkan
menggunakan
konsep
dinamika kependudukan yang meliputi tingkat
Kepadatan penduduk yang sudah parah di
ini
masalah
bagi
lingkungan yang sudah tidak lagi memadai
pertumbuhan, kualitas
persebaran,
penduduk.
Dalam
komposisi R.H.
dan
Parjoko
(1981;6) dinyatakan bahwa sebagai fenomena
daya dukungnya seperti permukiman, sampah, 55
GENTA MULIA Volume VIII No. 2, Juli 2017 Page : 54 – 67
yang
sudah
ISSN: 2301-6671
menjadi
maslaah
dalam
indikator-indikator kepedudukan, perumahan
kependudukan antara lain;
dan lingkungan, pola konsumsi, pendidikan,
a. tekanan-tekanan pada usaha peningkatan
kesehatan,
ekonomi karena jumlah penduduk yang besar dan laju pertambahan penduduk yang cepat;
ketenagakerjaan
dan
pengeluaran. Sedangkan
untuk
mengukur
kesejahteraan masyarakat, ada sebuah indeks
b. tekanan-tekanan pembangunan pendidikan dan
gizi,
tenaga
kerja
karena
gabungan
yang
dikenal
dengan
Physical
komposisi
Quality of Life Index (PQLI) dan Indeks
penduduk berusia muda dan pertambahan
Kualitas Hidup (IKH) yang diperkenalkan oleh
yang cepat dari golongan penduduk usia
Morris D. Morris. IKH tersebut terdiri dari 3
sekolah dan tenaga kerja;
indikator, yaitu; tingkat harapan hidup, angka
c. masalah usaha keamanan dan pembangunan daerah
karena
tidak
terpenuhinya
kesempatan kerja dan kepadatan penduduk yang
tinggi
serta
tidak
merata
dan
sebagainya.
kematian, dan tingkat melek huruf (Chabib Soleh, 2014;64). Sedangkan
Indeks
Pembangunan
Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) merupakan informasi tentang berbagai
Diperjelas
kembali
dalam
Dias
hal yang berakitan dengan perkembangan dan
Pudyastuti & Ismail Arianto (2010;7) bahwa
kondisi kependudukan
untuk mengetahui jumlah penduduk saja tidak
negara-negara di dunia yang disusun oleh
dapat memberikan gambaran yang sebenarnya
UNDP (Sudjarwo, 2004;36).
tentang masalah penduduk. Juga kepadatan penduduk,
yang
merupakan
suatu negara atau
Masih menurut Sudjarwo (2004;40),
perbandingan
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau
antara jumlah penduduk dan luas tanah bukan
Human Development Index (HDI) ialah suatu
berarti selalu identik (sama) dengan masalah
indikator yang digunakan untuk mengukur
penduduk. Masalah kependudukan di Indonesia
kualitas SDM yang mencakup tiga aspek utama
dapat dibagi menjadi paling sedikit tiga
yang terkait dengan kualitas SDM, yaitu:
golongan besar yaitu:
1. Aspek
1. tingkat pertumbuhan penduduk yang terlalu cepat
ditunjukkan
dengan
tingkat melek huruf dan rata-rata lama pendidikan;
2. penyebaran penduduk yang tidak merata 3. masalah kualitas penduduk Dalam
Sudjarwo
tingkat
(2004;40)
yang
waktu lahir, dan angka kematian ibu waktu melahirkan;
penduduk
3. Aspek ketenagakerjaan yang ditunjukkan
sebagai cerminan kualitas SDM (Sumber Daya
dengan tingkat pengeluaran untuk konsumsi
Manusia)
pertahun.
suatu
kesejahteraan
2. Aspek kesehatan yang ditunjukkan dengan angka harapan hidup, angka kematian bayi
dimaksud indikator kesejahteraan rakyat adalah indikator
pendidikan
negara
yang
mencakup
56
GENTA MULIA Volume VIII No. 2, Juli 2017 Page : 54 – 67
Sebagaimana
ISSN: 2301-6671
oleh
pembangunan kualitas SDM antar negara di
penganjur IPM atau HDI, yakni Mahbub ul Haq
dunia, dengan menggunakan ukuran HDI/IPM.
seorang Ekonom dan mantan Menkeu Pakistan
Terdapat 4 faktor yang digunakan dalam
serta Direktur Perencanaan Bank Dunia (1970-
mengukur IPM/HDI tersebut, yakni:
1982), Human Development adalah sebuah
1. Usia harapan hidup;
lingkungan dimana orang atau penduduk dapat
2. Tingkat melek huruf;
mengembangkan potensi yang dimilikinya
3. Tingkat
secara
penuh,
dikemukakan
menjadikan
hidup
mereka
produktif dan kreatif sesuai kebutuhan dan
partisipasi
penduduk
dalam
pendidikan; 4. Pendapatan perkapita.
keinginannya. Penduduk adalah kekayaan nyata
Dengan IPM/HDI, maka setiap negara
dari sebuah bangsa (Riwanto Tirtosudarmo
dituntut
dalam Prijono Tjiptoherijanto dan Laila Nagib,
pembangunan SDM karena berkontribusi pada
2008;19-20).
produktivitas tenaga kerja serta berimplikasi
Laila Nagib mengungkap bahwa laporan tahunan
HDI
pengembangan
menegaskan
penting
pada pertumbuhan ekonomi yang berujung pada
peningkatan
kualitas
hidup
dan
kesejahteraan penduduk. Dengan demikian,
kemajuan
indikator kesejahteraan merupakan bagian dari
pembangunan suatu negara sekaligus sebagai
hasil kemajuan dalam pembangunan SDM yang
salah
diukur melalui laporan IPM/HDI.
untuk
satu
tolak
merupakan
memberi prioritas
dimensi
penting
SDM
bahwa
untuk
mencapai
ukur
kesejahteraan
penduduknya (Prijono Tjiptoherijanto dan Laila
Kajian ini bertujuan untuk memaparkan
Nagib, 2008;4). Pembangunan SDM pada
aspek demografi dari dinamika kependudukan
dasarnya adalah pembangunan manusia sebagai
dan kualitas hidup atau kesejahteraan yang
subyek (human capital) dan sebagai obyek
terkait dengan tingkat indeks pembangunan
(human resourch) dalam pembangunan yang
manusia di DKI Jakarta sejak 2009 hingga
mencakup
2016. Mengingat 2017 belum dapat diketahui
seluruh
siklus
hidup
manusia.
Manusia sebagai penduduk terdiri dari laki-laki
atau masih berjalan.
dan perempuan, kelompok umur (anak, remaja, pemuda, usia produktif, usia reproduktif, dan usia lanjut), serta kelompok miskin dan rentan. Sehingga dimensi pembangunan SDM meliputi tiga aspek utama, yakni kualitas, kuantitas, dan mobilitas penduduk (Prijono Tjiptoherijanto
IPM/HDI yang dikeluarkan oleh UNDP setiap tahunnya berupa Human Development menyusun
perbandingan
1. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data Metode pengumpulan dan pengolahan data yang digunakan dalam kajian ini antara lain: a. Studi Kepustakaan
dan Laila Nagib, 2008;219-220).
Report
METODE
kinerja
Studi
kepustakaan
(library
research)
sebagai literatur yang diharapkan dapat menyajikan sumber data yang menjadi 57
GENTA MULIA Volume VIII No. 2, Juli 2017 Page : 54 – 67
ISSN: 2301-6671
referensi penting yang diperlukan berkenaan
prinsip-prinsip ilmiah yang menjadi acuan
dengan objek kajian dalam pembahasan ini.
akademik
Data
materi
dengan menggunakan metode deskriptif.
fokusnya
Untuk keabsahan data pengujiannya dengan
menyangkut Dinamika Kependudukan di
data yang diperoleh dilakukan klasifikasi
wilayah
dan diversifikasi secara kualitatif.
pustaka
pembahasan
terkait
ini,
topik
mengingat
Provinsi
DKI
Jakarta,
maka
menjadi acuan utama.
informasi yang akurat sebagai sumber dan penguat data dalam tataran implementasi, faktual
yang
terdokumentasikan/tercatat, baik dalam arsip atau dokumen penting berupa notulensi, keputusan/rekomendasi organisasi, hingga surat edaran tentang suatu kebijakan atau himbauan resmi. Termasuk pula sebagai dokumentasi
adalah
pembicaraan
atau
informasi yang terbuka untuk publik atau terpublis media sebagaimana mengenai data statistika perkembangan penduduk.
dengan
obyek
kajian
Persebaran dan Komposisi Penduduk di DKI Jakarta Jumlah wilayah administrasi di DKI pun mengalami penambahan
yang
semula
43
kecamatan menjadi 44 kecamatan, dan dari 265 kelurahan menjadi 267 kelurahan. Lembaga kemasyarakatan berbasis lingkungan warga masyarakat atau penduduk berdasarkan tempat tinggal
dibentuk
RT
dan
RW
untuk
memudahkan koordinasi pelayanan pemerintah. Struktur administrasi wilayah DKI Jakarta dibagi menjadi Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT). Pada tahun 2014, jumlah RW
2. Metode Analisis dan Pengujian Data Sesuai
analisis
1. Wilayah Administrasi, Pertumbuhan,
Studi dokumen adalah berupaya menggali
kejadian
pendekatan
PEMBAHASAN
b. Studi Dokumenter
berupa
berupa
diseluruh DKI Jakarta sebanyak 2.726 dan RT dari
permasalahan yang hendak dibahas dalam penulisan ini, maka perlu diperhatikan
sebanyak 30.535 dan pada tahun 2016 diseluruh DKI Jakarta terdapat 2.728 Rw dan 30.337 RT sebagaimana tabel 1 berikut:
Tabel 1. Luas Daerah dan Pembagian Daerah Administrasi Menurut Kabupaten/Kota Administrasi Kota/Kabupaten LuasArea Jumlah Administrasi (km2) Kecamatan Kelurahan 1. Jakarta Pusat 48 8 44 2 Jakarta Utara 147 6 31 3 Jakarta Barat 130 8 56 4 Jakarta Selatan 141 10 65 5 Jakarta Timur 188 10 65 6 Kep. Seribu 9 2 6 Jumlah 662 44 267 Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta 2017. No
Pertumbuhan
penduduk
yang
RW 390 448 584 576 705 25 2.728
RT 4.577 5.181 6.467 6.081 7.904 127 30.337
cukup
penguasa Batavia, pertengahan 1619 M, Jean
tinggi sudah terjadi sejak era kolonial oleh
Pieterszoon Coen (Gubernur VOC Belanda)
58
GENTA MULIA Volume VIII No. 2, Juli 2017 Page : 54 – 67
ISSN: 2301-6671
yang menjadikannya sebagai pusat kekuasaan
dapat
dan perdagangan hasil bumi yang tersohor
hanya sekitar 0,14%. Namun, pada periode
dengan
etnis
2000-2010, laju pertumbuhan penduduk Jakarta
memenuhi daratan bekas Sunda Kelapa dan
mengalami kenaikan menjadi 1,43%, dan
Jayakarta.
bahkan kemudian, dalam catatan selama tiga
mendatangkan
beberapa
Pada tahun 1870, jumlah penduduk Batavia baru sekitar 65.000 jiwa, dan awal abad
dikendalikan,
sehingga
kenaikannya
tahun kemudian (periode 2010-2013), laju pertumbuhan penduduk naik lagi menjadi
ke-20 (1901) jumlah penduduk sebanyak
1,65%.
Berdasarkan
angka
Statistik
115.900 jiwa. Jumlah penduduk pun kian
Daerah dari Badan Pusat Statistik (BPS)
bertambah dari tahun ke tahun, terutama setelah
Provinsi
Kemerdekaan RI, 17 Agustus 1945
dimana
pertumbuhan penduduk DKI Jakarta tahun
jumlah penduduk Jakarta telah mencapai
2014 sekitar 1,06%, dan pada tahun 2015
600.000 jiwa. Setelah dinyatakan sebagai ibu
lajunya sebesar 1,09%, sedangkan pada tahun
kota negara RI, penduduk Jakarta meningkat
2016
pesat. Lima tahun berselang, tepatnya tahun
penduduk sebesar 15.520 jiwa/km2.
1950 jumlah penduduk Jakarta naik tiga kali lipat, yaitu 1.733.600 jiwa.
DKI
sekitar
Di
Jakarta
0,98%
bawah
ini
tahun
2014
dengan
merupakan
Laju
kepadatan
tabel
2
mengenai jumlah hasil sensus penduduk Jakarta
Dari sensus ke sensus (10 tahunan) Jakarta menunjukkan lonjakan penduduk. Pada
yang dapat diamati dari jumlah penduduk dan prosentase pertumbuhannya yang cukup pesat.
kurun waktu tahun 1961-1990 saja terlihat ledakannya. Pada tahun 1961 jumlah penduduk Jakarta tumbuh pesat dari 2,9 juta jiwa menjadi 4,6
juta
jiwa
pada
tahun
1971.
Laju
pertumbuhan penduduk pertahunnya sebesar 4,58%. Sepuluh tahun berikutnya, jumlah penduduk bertambah lagi menjadi 6,5 juta jiwa, dengan laju pertumbuhan 4,02% pertahun. Tahun 1990, penduduk DKI Jakarta naik sekitar 1,7 juta jiwa, sehingga jumlah penduduk menjadi 8,3 juta jiwa. Baru selama periode 1980-1990 laju pertumbuhan penduduk pertahunnya sebesar 2,41%. Pada periode ini mengalami penurunan dibandingkan
periode
sepuluh
tahun
sebelumnya. Begitupun juga pada kurun waktu 1990-2000 pertumbuhan penduduk DKI Jakarta
Tabel 2.Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Jakarta Tahun 1870 1875 1880 1890 1895 1901 1918 1925 1930 1940 1945 1950 1959 1961 1971 1980 1990 2005
Jumlah Penduduk 65.000 99.100 102.900 105.100 114.600 115.900 234.700 290.400 435.184 533.000 600.000 1.733.600 2.814.000 2.906.533 4.546.492 6.503.499 8.259.633 8.540.306
±% + 52,5 % + 3,8 % + 2,1 % + 1,1 % + 19,6 % + 8,1 % + 14,1 % + 49,9 % + 22,5 % + 12,6 % + 188,9 % + 62,3 % + 3,3 % + 56,4 % + 43 % + 27 % + 1,9 % 59
GENTA MULIA Volume VIII No. 2, Juli 2017 Page : 54 – 67
2010
ISSN: 2301-6671
9.607.787
+ 12,5 %
tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini:
Adapun
perkembangan
penduduk
terakhir dari data statistik BPS DKI Jakarta Tabel 3. Penduduk Provinsi DKI Jakarta 2011-2016 No 1 2 3 4 5 6
Uraian Satuan 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Jumlah Jiwa 9.752.100 9.862.100 9.969.900 10.075.300 10.177.924 10.277.626 Laki-laki Jiwa 4.927.800 4.976.100 5.023.400 5.069.900 5.115.357 5.159.683 Perempuan Jiwa 4.824.300 4.886.000 4.946.500 5.005.400 5.062.567 5.117.945 Pertumbuhan % 1,16 1,13 1,09 1.06 1.09 0.98 Densitas Jiwa/Km2 14.724 14.890 15.053 15.234 15.37 15.52 SexRatio % 102,1 101,8 101,6 101,7 101,04 100.82 Sumber: Statistik Daerah BPS Provinsi DKI Jakarta, 2017 Dalam bahasan ini komposisi penduduk Namun, angka dalam tabel 3 tersebut
dibatasi pada kategori warga usia produktif
hanya menggambarkan Jakarta dari segi angka
yang singkatnya dilihat secara biologis dan
yang tercatat sebagai penduduk di malam hari,
ekonomis sebagaimana gambar 1 berikut ini:
karena sebenarnya pada siang hari, diperkirakan kota Jakarta disesaki oleh sekitar lebih dari 12 juta jiwa (ditambah jumlah warga Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang bekerja atau
sibuk
berlalu-lalang
dengan
urusan
pemenuhan kebutuhan di Jakarta). Sehingga Kota Jakarta kian terbebani oleh setumpuk masalah kependudukan. Dalam dijelaskan merupakan
Eko bahwa
Siswono
(2015;45)
komposisi
penduduk
pengelompokan
penduduk
berdasarkan ciri-ciri tertentu yang secara umum dapat diklasifikasikan sebagai berikut; (a) Biologis (umur dan jenis kelamin); (b) Sosial (tingkat pendidikan, status perkawinan); (c)
Gambar 1 Piramida Komposisi Penduduk DKI Jakarta berdasarkan kelompok usia Tahun 2016
Ekonomi (kegiatan penduduk yang aktif secara ekonomi, lapangan usaha, status, dan jenis
Dari piramida penduduk di atas dapat
pekerjaan, tingkat pendapatan); dan (d) Letak
dilihat
geografis (tempat tinggal, daerah perkotaan,
Jakarta, lebih banyak dihuni penduduk usia
perdesaan, provinsi, kabupaten).
produktif yaitu 15-64 tahun sebanyak 7.324.391
bahwa
komposisi
penduduk
DKI
jiwa atau sebesar 71,27%. Persentase penduduk 60
GENTA MULIA Volume VIII No. 2, Juli 2017 Page : 54 – 67
ISSN: 2301-6671
yang belum memasuki usia produktif yakni usia
ukuran pencapaian beberapa indikator dalam
0-14 tahun sebanyak 2.553.935 jiwa atau
Indeks
24,85%, sedangkan penduduk yang tidak
(IPM)/Human Development Index (HDI).
produktif lagi atau melewati masa usia lanjut
IPM atau HDI yang merupakan indikator
berjumlah
399.302
Dengan
penting dapat digunakan melihat upaya dan
demikian
dapat
rasio
kinerja pembangunan yang ditujukan untuk
ketergantungan penduduk DKI Jakarta atau
meningkatkan kualitas penduduk. Indeks ini
dependency ratio (DR) pada tahun 2016 sebesar
dihitung secara komposit, dengan cara
28,73%. Ini berarti dari 100 penduduk usia
mengukur Angka Harapan Hidup (AHH),
produktif DKI Jakarta akan menanggung secara
angka melek Huruf (AMH) Rata-Rata Lama
ekonomi sebesar 28,73 penduduk usia tidak
Sekolah, serta kemampuan daya beli yang
produktif.
diperoleh dari rata-rata pengeluaran per
atau dilihat
3,89%. bahwa
Pembangunan
Manusia
kapita Riil. Selama 2013 IPM DKI Jakarta 2. Kualitas Hidup Penduduk Jakarta dari segi Capaian Indek Pembangunan Manusia dan Indikator Kesejahteraan Pembangunan. a. Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/Human Development Index (HDI) di DKI Jakarta Adapun peningkatan hasil kinerja pembangunan DKI Jakarta juga digunakan
tercatat sebesar 78,59, dan pada 2014 tercatat
sebesar
78,39
setelah
adanya
rekomendasi perubahan dari UNDP. Pada 2015 menjadi 78,99. Pada level provinsi IPM DKI Jakarta adalah yang tertinggi di antara provinsi-provinsi lainnya. Lihat pada tabel 4 berikut:
Tabel 4. Perbandingan Angka IPM Nasional dan DKI Jakarta 2009-2015 Uraian DKI Jakarta Nasional
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
77,36
77,60
77,97
78,33
78,59
78,39
78,99
71,76
72,27
72,77
73,29
73,81
68,90
69,55
Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta
b. Distribusi Pendapatan dan Koefisien Gini di DKI Jakarta Adapun tingkat Koefisien Gini di DKI Jakarta selama periode 2010-2014 relatif stabil. Ini
menunjukkan
perubahan
distribusi
pendapatan DKI Jakarta relatif tidak berubah, namun demikian ketimpangan pendapatan yang terjadi di DKI Jakarta selama periode 2010-
2014 semakin besar meskipun masih dalam kategori ketimpangan rendah. Pada tahun 2012 kategori ketimpangan sebesar
0,397, tahun
2013 0,364 dan tahun 2014 sebesar 0,436. Periode
2014-2016
menunjukan
penurunan. Dibandingkan dengan Gini Ratio September 2015 yang sebesar 0,421, Gini Ratio September 2016 turun sebesar 0,024 poin. 61
GENTA MULIA Volume VIII No. 2, Juli 2017 Page : 54 – 67
ISSN: 2301-6671
Distribusi pengeluaran kelompok penduduk
bawah ini merupakan tabel 5 mengenai angka
40% terbawah adalah sebesar 16,49%. Dengan
distribusi pendapatan dan Gini Rasio di DKI
demikian, pengeluaran penduduk masih berada
sejak 2009 hingga 2016.
pada kategori tingkat ketimpangan sedang. Di Tabel
5.
Angka
Distribusi
Pendapatan
dan
Gini
Ratio
DKI
Jakarta
(persen)
Tahun 40 % 40 % 20 % Tahun Gini Ratio Berpendapat Berpendapat Berpendapat Rendah Sedang Tinggi 2009 18,29 35,63 45,08 34,00% 2010 18,25 34,08 47,66 38,10% 2011 16,96 35,37 47,67 38,50% 2012 15,67 33,94 50,39 39,70% 2013 17,59 31,51 50,90 36,40% 2014 14,66 35,55 49,79 43,60% 2015 16,57 33,48 49,95 42,11% 2016 16,49 37,29 46,22 39,70% Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta 2017 (Data Per September Tiap Tahun) c. Jumlah Keluarga Miskin di DKI Jakarta Umumnya,
angka
orang. Adapun Garis Kemiskinan di DKI
penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh
Jakarta sebesar Rp 510.359,- perkapita
Garis Kemiskinan (GK), yaitu sejumlah
perbulan pada 2016. Mengalami kenaikan
rupiah yang diperlukan untuk memenuhi
dari tahun lalu dimana Garis Kemiskinannya
kebutuhan minimal makanan dan non
sebesar 503.040,- perkapita perbulannya
makanan,
pada 2015.
yang
besar
kecilnya
penduduk miskin naik menjadi 385.84 ribu
merupakan
rata-rata
pengeluaran perbulan perkapita. perhitungan
penduduk
miskin
Model melalui
Berbeda dengan penjelasan dalam Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban
metode ini dilakukan dengan menghitung
(LKPJ) Gubernur DKI Jakarta Tahun 2016
komponen
(Edisi April 2017 dan dibacakan pada
(GKM)
Garis
dan
Kemiskinan
Garis
Makanan
Kemiskinan
Non
Makanan (GKNM). Data kemiskinan yang dikeluarkan BPS DKI Jakarta pada bulan September 2015 jumlah penduduk miskin di DKI
Kamis 6 April 2017) dinyatakan bahwa jumlah penduduk miskin di DKI pada 2016 turun menjadi 385.84 ribu orang dari tahun 2015 sebesar 398,92 ribu. Dapat
dilihat
perkembangan
Jakarta tercatat sebesar 368,67 ribu orang
mengenai jumlah penduduk miskin dan
(3,61 persen). Pada tahun 2016 jumlah
Garis Kemiskinan di DKI dari tahun ke tahun (2010-2015) pada tabel 6 berikut:
62
GENTA MULIA Volume VIII No. 2, Juli 2017 Page : 54 – 67
ISSN: 2301-6671
Tabel 6. Angka Kemiskinan DKI Jakarta Uraian 2009 2010 2011 Jumlah penduduk miskin DKI Jakarta 323,20 312,20 355,20 (ribu orang) Garis Kemiskinan DKI Jakarta (Ribu 316,94 331,17 355,48 Rupiah) Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta 2016
2012
2013
2014
2015
2016
366,77
371,70
412,79
368,67
385.84
392,57
434,32
459,56 503,04
510.35
d. Tingkat Pengangguran Terbuka di DKI Peranan komoditi makanan terhadap Garis
Kemiskinan
dibandingkan
jauh
peranan
Jakarta
lebih
besar
Data BPS per Agustus 2015, selama
komoditi
bukan
periode Agustus 2014–Agustus 2015 (yoy),
makan (perumahan, sandang, pendidikan
tingkat
dan
Garis
mengalami penurunan dari 8,47 % menjadi
Garis
7,23 % atau terjadi penurunan sebesar 1,24
Kemiskinan September 2014 sebesar 64,75
%. Demikian juga periode Agustus 2016,
persen (Rp 297.543), dan pada September
TPT mengalami penurunan menjadi 6,12
2015 sebesar 65,14 persen (Rp. 327.678,00,-
persen atau sebesar 1,11 persen.
kesehatan).
Kemiskinan
Sumbangan
Makanan
terhadap
pengangguran
terbuka
(TPT)
), sedangkan sumbangan Garis Kemiskinan
Adapun jumlah Angkatan Kerja pada
Non Makanan terhadap Garis Kemiskinan
Agustus 2016 mencapai 5,18 juta orang,
sebesar 35,25 persen (Rp 162,017) pada
meningkat sebanyak 86,63 ribu orang
2014,
dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja
dan
sebesar
34,84
%
(Rp.
175,361,00,-) pada tahun 2015.
Agustus 2015 yaitu 5,09 juta orang. Dapat dilihat pada tabel 7 berikut:
Tabel 7.Tingkat Pengangguran Terbuka di DKI Jakarta Uraian Jumlah Angkatan Kerja (juta orang )
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
4,69
5,27
5,14
5,37
5,11
5,06
5,09
5,18
12,15
11.05
10,80
9,87
9,02
8,47
7,23
6,12
Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta 2016. perubahan. Pada tingkat pendidikan SD, Tingkat
pengangguran
terbuka
SLTP, Diploma dan Universitas, tingkat
menurut tingkat pendidikan selama periode
pengangguran
Agustus
penurunan,
2013-2014
telah
mengalami
cenderung sedangkan
mengalami
untuk
tingkat 63
GENTA MULIA Volume VIII No. 2, Juli 2017 Page : 54 – 67
ISSN: 2301-6671
pendidikan SMA Umum dan SMA Kejuruan
(Agusrus 2016). Sehingga angka TPT
mengalami kenaikan.
tingkat pendidikan selainnya lebih rendah.
Pada tahun 2015, tingkat pendidikan SD dan SLTP tetap terjadi penurunan,
e. Angka Melek Huruf (AMH)
sedangkan pada tingkat pendidikan Diploma dan
Universitas
tingkat
2013 AMH penduduk usia 10 tahun ke atas
pendidikan SMA dan Kejuruan mengalami
di DKI Jakarta mengalami peningkatan.
kenaikan TPT.
Dalam kurun 2008 hingga 2013 AMH
Pada
sama
2016
dengan
Dalam kurun waktu 2008 hingga
semuanya
mengalami
mengalami peningkatan, yaitu dari 98.76 %
penurunan TPT, hanya saja yang tertinggi
pada tahun 2008, 98.94 % pada tahun 2009,
penurunannya
pendidikan
99.13 % pada tahun 2010, 99.15 % pada
tinngi (Diploma dan Universitas), sedangkan
tahun 2011, 99.21 % pada tahun 2012, 99.21
tingkat SD, SLTP, dan SMA-Kejuruan
% dan pada akhir 2013 tercatat sebesar
penurunannya rendah. Namun demikian,
99.22%. Tahun 2014 hingga 2016 kini, BPS
angka TPT yang terbesar masih tetap pada
masih menggunakan data tahun 2013.
tingkat
terjadi
Berikut tabel 8 mengenai jumlah AMH
pengurangan sebesar 1,16 poin dari 9,19
sejak 2017 hingga tahun terakhir yang
persen (Agustus 2015) menjadi 8,03 persen
dipublis.
pada
tingkat
SMA-Kejuruan,
meski
Tabel 8. Angka Melek Huruf (AMH) di DKI Jakarta 2007-2013
Uraian
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
98,83
98,76
98,94
99,13
99,15
99,21
99,22
Angka Melek Huruf (%) Sumber : BPS Provinsi Dki Jakarta 2015 APS dengan laju angka 0,11 % untuk f. Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Persentase Angka Putus Sekolah Pencapaian APS di tahun 2013 bila dibandingkan dengan tahun 2012 tercatat naik, dengan laju kenaikan 0.38 % untuk tingkat usia 7-12 tahun, 1.49 % untuk tingkat usia 13-15 tahun dan 4.73 % untuk
tingkat usia 7-12 tahun, 1.40 % untuk tingkat usia 13-15 tahun dan 4.69 % untuk tingkat usia 15-18 tahun Sedangkan
pada
tahun
2016,
persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk SD/ MI sebesar 104,55%, SMP/MTs sebesar 108,81%, dan SMA/ MA/ SMK sebesar
91,36%.
Persentase
Angka
tingkat usia 15-18 tahun. Sampai tahun 2014 64
GENTA MULIA Volume VIII No. 2, Juli 2017 Page : 54 – 67
ISSN: 2301-6671
Partisipasi Murni (APM) untuk SD/ MI
Tidaklah
mengherankan
jika
sebesar 95,36%, SMP/MTs sebesar 95,80%,
kemudian, terkait dengan timpangnya angka
SMA/ MA/ SMK sebesar 67,91%. Adapun
pendapatan dan berkurangnya daya beli
Persentase Angka Putus Sekolah pada
warga
tingkat SD mengalami penurunan sebesar
dibarengi dengan angka penduduk miskin di
0,02%,
mengalami
DKI Jakarta yang mengalami kenaikan.
penurunan sebesar 0,11%, serta hal yang
Sebab, sebagaimana tergambar di atas,
sama
berdasarkan
tingkat
pada
SMP
tingkat
juga
SMA/SMK
yang
mengalami penurunan sebesar 0,36%.
terhadap
data
kebutuhan
kemiskinan
ekonomi
yang
dikeluarkan BPS DKI Jakarta pada bulan
Dari capaian tersebut dapat diungkap
September 2014 jumlah penduduk miskin di
bahwa tingkat capaianIndeks Pembangunan
DKI Jakarta tercatat sebesar 412,79 ribu
Manusia/Human
orang (4,09 persen) yang kian meningkat
Development
Indeks
(IPM/HDI) serta indikator pembangunan
dari tahun atau bulan-bulan sebelumnya.
dalam mengukur tingkat kemajuan kualitas
Meskipun kemudian pada tahun 2015
hidup dan kesejahteraan penduduk Jakarta
jumlah penduduk miskin turun menjadi
menunjukkan yang tertinggi, jika diangkat
368,67 ribu orang, namun angka Garis
rata-rata lama sekolah hingga melanjutkan
Kemiskinan DKI Jakarta tahun 2015 naik
ke pendidikan sampai SMA secara nasional,
mencapai 503,04 ribu orang dibanding
maka dari tingkat pencapaian pendidikan,
sebelumnya, tahun 2014 sebesar 459,56 ribu
rata-rata warga Jakarta tertinggi dalam
orang. Pada tahun 2016 jumlah penduduk
lulusan tingkat SMA, namun justru dibalik
miskin naik menjadi 385.84 ribu orang.
kenaikan tersebut justru lulusan pendidikan
Pada 2016 Garis Kemiskinan di DKI Jakarta
SMA
sebesar Rp 510.359,- perkapita perbulan.
Umum
dan
Kejuruan
tingkat
pengangguran tinggi. Selain
itu
Mengalami kenaikan dari tahun lalu dimana tingkat
pendapatan
masyarakat Jakarta relatif tidak berubah ke arah
perbaikan
kualitas,
Garis Kemiskinannya sebesar 503.040,perkapita perbulannya pada 2015
meskipun
ketimpangan pendapatan yang terjadi di
PENUTUP
DKI Jakarta selama periode 2010-2014 dan
1. Kesimpulan
periode 2014-2016 masih dalam kategori ketimpangan
rendah.
menunjukkan
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
belum adanya peningkatan pendapatan yang
Provinsi DKI Jakarta terdapat sekitar 80.000
menjadi
beli
sampai 100.000 jiwa pertambahan penduduk
masyarakat sebagai parameter pertumbuhan
setiap tahunnya. Demikian pula menurut
ekonomi.
angka proyeksi kependudukan menurut BPS
ukuran
Ini
Berdasarkan informasi yang dihimpun
lemahnya
daya
DKI Jakarta bahwa tahun 2015 penduduk 65
GENTA MULIA Volume VIII No. 2, Juli 2017 Page : 54 – 67
ISSN: 2301-6671
Jakarta meningkat pertambahannya sekitar
perbaikan. Selain itu juga karena tingkat
100.000 jiwa lebih sedikit dan pada 2016
pendapatan yang rendah akibat kebijakan
hampir mencapai 100.000 jiwa yang berasal
pengupahan yang murah sesuai tingkat Upah
dari pertambahan alamiah (kelahiran).
Minimum Provinsi (UMP) di DKI Jakarta
Dari capaian peningkatan layanan aspek
kesejahteraan
khususnya
melalui
Pembangunan Development
secara
umum,
pada 2014 dan Rp. 3,1 juta pada 2015 dan
capaian
Indeks
Rp.
Manusia/Human
juta
pada
2016
juga
turut
berkontribusi dengan penurunan kualitas daya beli masyarakat. Sehingga, demikian
kinerja
tersebut berkorelasi dengan meningkatnya
capaian pemerintah Provinsi DKI Jakarta
angka kemiskinan di Ibukota. Idealnya UMP
selama tahun 2014 mengalami peningkatan
di DKI Jakarta adalah sebesar Rp. 4,6 juta
kualitas
sesuai pemenuhan ukuran Komponen Hidup
kesejahteraan
dibandingkan
(IPM/HDI)
3.3
serta
indikator
Indeks
yang juga rendah, yakni hanya Rp. 2,7 juta
sesuai
dengan
capaian
umumnya di beberapa Provinsi lainnya. Namun demikian dibalik capaian tersebut sebenarnya
penduduk
Jakarta
belum
Layak (KHL) warga Ibukota tahun 2016. Meskipun pemerintah Provinsi DKI Jakarta
telah
menunjukkan perubahan kualitas hidup yang
ketimpangan
layak atau angka belum berarti banyak bagi
meningkatkan
peningkatan
khususnya
kesejahteraan.
Sebagaimana
berupaya
mempersempit
pendapatan
dengan
pendapatan
penduduk
penduduk
miskin
progam-program
usaha
melalui
tingkat ukuran pertumbuhan ekonomi di
berbagai
Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan
antara lain program seperti PPMK, UKM,
ekonomi nasional dan internasional, maka
dan Koperasi serta upaya mengurangi beban
kondisi kualitas hidup penduduk masih jauh
pengeluaran penduduk miskin
dari keberhasilan. Artinya indikator yang
pemberian kartu Jakarta Sehat dan Kartu
dicapai dalam pembangunan kesejahteraan
Jakarta
warga penduduk Ibukota belum beranjak
memberikan dampak bagi perbaikan atau
pada perbaikan kualitas yang sesungguhnya
perubahan angka perbaikan kemiskinan di
sebagaimana yang diharapkan publik.
DKI Jakarta.
Pintar,
namun
yang
kurang
klasik
dengan
banyak
Memang telah terjadi inflasi di tingkat nasional
pada
tahun
2014,
namun
ketidakberhasilan tersebut juga dibarengi dengan capaian daya serap yang rendah dari program-program pembangunan yang dapat terealisasi oleh pemerintah Provinsi diyakini sebagai penyebab kualitas kesejahteraan warga penduduk Jakarta tidak beranjak pada
SARAN 1. Perlunya kajian lebih lanjut mengenai problem kependudukan dari berbagai aspek baik tingkat capaian pendidikan dengan daya serap angka pekerjaan dalam
rangka
pembangunan
mendorong yang
kebijakan berorientasi 66
GENTA MULIA Volume VIII No. 2, Juli 2017 Page : 54 – 67
peningkatan
ISSN: 2301-6671
kualitas
hidup
dan
kesejahteraan penduduk. 2. Perlunya dorongan kepada pemerintah terhadap kebijakan kependudukan terkait dengan
tingginya
urbanisasi
yang
menempati Ibukota dengan pengetatan izin tinggal pemilikan rumah tinggal, Rusun
atau
apartemen
bagi
para
pendatang sebagai salah satu sumber lonjakan
kepadatan
penduduk
DAFTAR PUSTAKA Chabib Soleh. 2014. Dialektika Pembangunan Dengan Pemberdayaan. Bandung: Penerbit FOKUSMEDIA Dias Pudyastuti & Ismail Arianto. 2010. Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup. Jakarta: Penerbit Laboratorium Sosial Politik Press Program Studi PPKN FIS UNJ Eko
dan
Siswono. 2015. Penerbit Ombak.
Demografi.
Jakarta:
memiliki tempat permukiman yang layak
Prijono Tjiptoherijanto dan Laila Nagib (Ed.). 2008. Pengembangan Sumber Daya Manusia: di antara Peluang & Tantangan. Jakarta: LIPI Press.
karena tergusur oleh warga pendatang
R.H.
masalah permukiman. Mengingat masih banyaknya
warga
Jakarta
belum
yang terus melaju dan memperoleh pemilikan tempat tinggal dengan mudah. 3. Pentingnya perluasan lapangan kerja yang menampung lulusan pendidikan tingkat SLTA dan peningkatan Upah Minimum yang layak sesuai dengan produktivitas dan angka pertumbuhan ekonomi Jakarta. Peningkatan UMP bagi pekerja adalah dalam rangka mendorong daya beli masyarakat sebagai ukuran pemenuhan kebutuhan hidup layak. Upah yang murah di DKI menjadi “bencana kemiskinan” para pekerja dan termasuk kebijakan
adanya
pekerja
lepas/alih
yang
kurang
daya/outsourching
memberikan jaminan bagi masa depan hidup
pekerja/buruh
Ibukota
memperoleh proteksi sosial.
dalam
Pardjoko. 1981. Kebijaksanaan Kependudukan Nasional, LangkahLangkah Perumusannya. Jakarta: Biro Koordinasi Pelaksanaan Program BKKBN
Soekardjo Hardjosoewirjo. 2008. Menuju Jakarta 2020. Jakarta: Penerbit RMBOOKS Sudjarwo S. 2004. Buku Pintar Kependudukan. Jakarta: PT Grasindo Undang-Undang RI Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia Peraturan Daerah Khusus Ibukota Nomor 12 Tahun 2014 Organisasi Perangkat Daerah
Jakarta tentang
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014. Pemprov DKI Jakarta 2015 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015. Pemprov DKI Jakarta 2016 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015. Pemprov DKI Jakarta 2017 67
