Dinamika Data Aplikasi Informatika 2015

Dinamika Data Aplikasi Informatika 2015

KOMINFO

Sekretariat Ditjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015

ii


Kata Sambutan Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua, Saya menyambut gembira penerbitan Buku Dinamika Data Aplikasi Informatika Tahun 2015 ini dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT. Buku ini merupakan seri kelima yang disusun oleh Tim Penyusun buku Dinamika Data Aplikasi Informatika Ditjen Aptika. Buku yang hadir di tengah dinamika sektor aplikasi informatika ini, diharapkan dapat menjadi sarana publikasi kepada pembaca tentang produk dan layanan yang telah dihasilkan oleh Ditjen Aptika. Selain itu buku ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan kepada pembaca tentang informasi dari sumber eksternal Ditjen Aptika di tahun 2015. Buku Dinamika Data Aplikasi Informatika Tahun 2015 berisi informasi seputar Kebijakan dan Regulasi, Infrastruktur, Aplikasi Informatika, Kapasitas SDM, Pemeringkatan dan Penghargaan, serta Kerjasama Internasional. Selain produk dan layanan yang telah ada pada tahun sebelumnya, beberapa produk dan layanan baru di Ditjen Aptika hadir dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, diantaranya adalah Pendaftaran Nama Domain Instansi Pemerintah, Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik Instansi Pemerintah, Tanda Tangan Dijital Indonesia, Indonesian IT Security Conference (IDSECCONF), Indonesia Cyber Army, HUB.id, Sistem Informasi Desa dan Kawasan (siDeKa), e-Nelayan, Sistem Informasi Pengelolaan Rusunawa, serta Duta Internet Cerdas Kreatif dan Produktif (I-CAKAP). Disadari bahwa dalam penyusunan Buku Dinamika Data Aplikasi Informatika Tahun 2015 ini masih terdapat banyak kekurangan, sehingga dibutuhkan kritik dan saran sehingga penerbitan buku dapat lebih lengkap dan sempurna kedepannya. Semoga buku ini dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan pembaca tentang arah perkembangan sektor aplikasi informatika ke depannya. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang memberi andil terhadap terbitnya buku ini. Semoga amal usaha kita diridhoi Allah SWT. Aamiin. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jakarta, Juli 2016 Plt Ditjen Aplikasi Informatika

Mariam F Barata


iii

Daftar Isi

4

2

Aplikasi

Regulasi & Kebijakan

1

Penggunaan Internet di Indonesia

halaman

5

3

halaman

31

Infrastruktur

halaman

1

halaman

7

5

Kerjasama Internasional

Kapasitas SDM

halaman

47

15

6

Pemeringkatan dan Penghargaan

halaman

89 Tim Penyusun

halaman iv

63


105

1

PENGGUNAAN INTERNET DI INDONESIA

PENGGUNAAN INTERNET DI INDONESIA Menurut We Are Social dalam Special Reports Digital 2016, per Januari 2016 sebanyak 88,1 juta orang dari 259,1 juta penduduk Indonesia adalah pengguna Internet. Adapun penetrasi pengguna Internet di Indonesia sebesar 34%. Jumlah nomor telepon selular aktif di Indonesia sebanyak 326,3 juta atau 126% dari jumlah penduduk Indonesia. Pengguna media sosial aktif sebanyak 79 juta orang atau 30% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan sebanyak 66 juta orang adalah pengguna media sosial aktif yang menggunakan mobile phone, atau 25% dari jumlah penduduk Indonesia. Dibandingkan Januari 2015, pengguna Internet aktif di Indonesia meningkat 15%. Begitu juga pengguna media sosial aktif meningkat 10%. Adapun jumlah nomor telepon selular meningkat hanya 2%, sedangkan jumlah pengguna media sosial aktif yang menggunakan mobile phone meningkat 6%. Per Januari 2016, diketahui ada 48% dari pengguna internet di Indonesia berada dalam saluran tersebut setiap hari; 35% berinternet, seminggu sekali; 12% berinternet, sebulan sekali; dan 5% pengguna, berinternet kurang dari sebulan sekali.

Berdasarkan Survei Indikator TIK Rumah Tangga oleh Puslitbang PPI Kominfo (disajikan dalam Buku Putih Kementerian Kominfo), ada beberapa aktivitas pengguna saat berinternet. Aktifitasaktifitas yang dimaksud, antara lain: membuka situs jejaring sosial (72,3%), mengirim pesan melalui Instant Messaging/chatting (57,8%), mencari informasi mengenai barang atau jasa (55%), melakukan aktivitas belajar (45,8%), dan mencari informasi kesehatan atau pelayanan kesehatan (38,8%). Menurut We Are Social dalam Special Reports Digital 2016, per Januari 2016, terdapat 98% penduduk Indonesia menggunakan prepaid mobile connection, dimana 2% sisanya menggunakan post-paid mobile connection. Adapun pengguna mobile connections dengan jaringan broadband baik 3G maupun 4G di Indonesia sebesar 39%. Berdasarkan rilis data dari We Are Social, terdapat beberapa aktivitas penggunaan mobile gadget di Indonesia, yaitu: mengirim pesan secara mobile (27%), menonton video (22%), bermain games (19%), aktivitas mobile banking (20%), dan penggunaan layanan mobile map (22%).


1

STATISTIK DIGITAL INDONESIA DIGITAL DI INDONESIA INDIKATOR KUNCI POTRET STATISTIK DIGITAL TOTAL POPULASI

259,1 JUTA

URBANISASI 55%

Total populasi nasional, termasuk anak-anak

88,1

79,0

326,3

66,0

PENGGUNA AKTIF INTERNET

PENGGUNA AKTIF MEDIA SOSIAL

KONEKSI MOBILE

PENGGUNA AKTIF MEDIA SOSIAL MOBILE

PENETRASI 34%

PENETRASI 30%

vs POPULASI 126%

PENETRASI 25%

Termasuk akses melalui koneksi tetap dan mobile

Data menunjukkan akun pengguna aktif

Data menunjukkan pelanggan koneksi mobile

Data berdasarkan akun pengguna aktif

JUTA

JUTA

JUTA

JUTA

PERTUMBUHAN TAHUNAN

INDIKATOR KUNCI PERTUMBUHAN STATISTIK DIGITAL

2

PERTUMBUHAN JUMLAH PENGGUNA AKTIF INTERNET

PERTUMBUHAN JUMLAH PENGGUNA MEDIA SOSIAL

PERTUMBUHAN JUMLAH PELANGGAN MOBILE

PERTUMBUHAN JUMLAH PENGGUNA AKTIF MEDIA SOSIAL MOBILE

+15%

+10%

+2%

+6%

SEJAK JANUARI 2015

SEJAK JANUARI 2015

SEJAK JANUARI 2015

SEJAK JANUARI 2015


11 12 1 10 2 FREKUENSI PENGGUNAAN INTERNET 9 3 SEBERAPA SERING PENGGUNA INTERNET MENGAKSES INTERNET UNTUK KEPERLUAN PRIBADI 8 4 7 6 5

48% Menggunakan Internet MENGGUNAKAN 1x perminggu INTERNET SETIAP HARI

Menggunakan Internet 1x perbulan

35%

12%

5%

MENGGUNAKAN INTERNET 1X PERMINGGU

MENGGUNAKAN INTERNET 1X PERBULAN

MENGGUNAKAN INTERNET KURANG DARI 1X PERBULAN

12%

35%

KONEKSI MOBILE

AKTIFITAS MOBILE

BERDASARKAN JUMLAH LANGGANAN/SAMBUNGAN SELULER

BERDASARKAN AKTIFITAS YANG DILAPORKAN

27%

2% KONEKSI MOBILE PASCA BAYAR

MENGGUNAKAN PESAN MOBILE

48%

5%

20%

Menggunakan Internet kurang MENGGUNAKAN Dari 1x perbulan PERBANKAN MOBILE

22%

98%

Menggunakan Internet KONEKSI MOBILE Setiap hari PRA BAYAR

MENGGUNAKAN PETA MOBILE

22% MENONTON VIDEO MOBILE

39%

NET R E T N I N A A N U G G N E 19% FREKUENSI P

MENGGUNAKAN KONEKSI MOBILE BROADBAND (3G/4G)

MEMAINKAN

PERMAINAN MOBILE ADI INTERNET MENGAKSES INTERNET UNTUK KEPERLUAN PRIB SEBERAPA SERING PENGGUNA TOTAL SAMBUNGAN SELULER

326,3 JUTA 126%

Dari total populasi nasional,

(Sumber Data : Special Reports Digital in 2016, http://wearesocial.com/special-reports/digital-in-2016)


3

KONEKSI MOBILE BERDASARKAN JUMLAH LANGGANAN/SAMBUNGAN SELULER

98% KONEKSI MOBILE PRA BAYAR

2%

39%

KONEKSI MOBILE PASCA BAYAR

MENGGUNAKAN KONEKSI MOBILE BROADBAND (3G/4G)

TOTAL SAMBUNGAN SELULER

Social Media Flat Design Infographic | JUTA 326,3

126%

Dari total populasi nasional

27%

MENGGUNAKAN PESAN MOBILE

19%

20% MENGGUNAKAN PERBANKAN MOBILE

22%

22% MENONTON VIDEO MOBILE

MENGGUNAKAN PETA MOBILE

AKTIFITAS MOBILE BERDASARKAN AKTIFITAS YANG DILAPORKAN

4


MEMAINKAN PERMAINAN MOBILE

2

KEBIJAKAN & REGULASI UU ITE

2003 Maret

•

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mulai dirancang.

•

Perancangan tersebut melibatkan Tim dari Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Tim

2005 5 September

Melalui surat Presiden RI No. R/70/Pres/9/2005 tanggal 5 September 2005, naskah RUU ITE resmi disampaikan kepada DPR RI untuk dibahas sebelum disahkan menjadi undangundang

Asistensi dari Institut Teknik Bandung (ITB), serta Lembaga Kajian Hukum dan Teknologi dari Universitas Indonesia (UI)

Seluruh Fraksi DPR RI menyetujui RUU ITE ditetapkan menjadi undang-undang. UU ITE kemudian diundangkan pada 21 April 2008 dan menjadi cyber law pertama di Indonesia.

Panitia Khusus (Pansus) RUU ITE DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan beberapa pihak, antara lain operator telekomunikasi, Bank Indonesia, aparat penegak hukum, dan Ditjen Pajak

2008 25 Maret UU ITE yang terdiri dari 13 Bab dan 54 Pasal ini, memiliki beberapa cakupan materi, antara lain: •

Pengakuan informasi dan/atau dokumen

•

Nama domain

elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah

•

Hak kekayaan intelektual, dan perlindungan

• •

Pengakuan atas tanda tangan elektronik Penyelenggaraan sertifikasi elektronik

•

hak pribadi Perbuatan yang dilarang serta ketentuan

•

Penyelenggaraan sistem elektronik

pidananya

Sampai saat ini, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika) terus mengadakan sosialisasi, bimbingan teknis dan diskusi publik UU

hukum, praktisi hukum, pemerintah (pusat dan daerah), akademisi, pelaku bisnis, penyelenggara informasi dan transaksi elektronik, serta masyarakat

ITE bagi beberapa pihak, diantaranya: penegak

di beberapa kota besar di Indonesia. Dinamika Data Aplikasi Informatika 2015

5

Rancangan Undang Undang (RUU) Perubahan UU ITE RUU Perubahan UU ITE merupakan komitmen pemerintah dalam menanggapi aspirasi masyarakat. Masyarakat menghendaki perubahan terhadap sejumlah ketentuan yang berpotensi membelenggu kebebasan berpendapat melalui sistem elektronik. Tujuan penyusunan RUU Perubahan UU ITE adalah untuk menghindari multi-tafsir terhadap penerapan Pasal 27 ayat (3) yang mengatur mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui sistem elektronik. Materi muatan RUU Perubahan UU ITE menyangkut perubahan terhadap beberapa Pasal, yaitu Pasal 27 ayat (3), Pasal 31, Pasal 43 ayat (3), ayat (5) dan ayat (6), serta Pasal 45, dengan rincian sebagai berikut: a. Menambah penjelasan Pasal 27 ayat (3), bahwa ketentuan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik mengacu pada ketentuan Pasal 310 dan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). b. Mengubah redaksional Pasal 31 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mengenai larangan intersepsi; menghapus ketentuan Pasal 31 ayat (4) mengenai pendelegasian penyusunan tata cara intersepsi ke dalam peraturan pemerintah, sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi - Tata Cara Intersepsi akan diatur dengan Undang-Undang. c. Mengubah ketentuan Pasal 43 ayat (3) mengenai penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik; dilakukan sesuai dengan hukum acara pidana. d. Menambah dua kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Pasal 43 ayat (5), yakni: kewenangan membuat data dan/atau sistem elektronik tidak dapat diakses dan kewenangan meminta informasi elektronik terkait tindak pidana kepada penyelenggara sistem elektronik. e. Mengubah ketentuan Pasal 43 ayat (6) mengenai penangkapan dan penahanan; 6


dilakukan pidana.

sesuai

dengan

hukum

acara

f. Mengubah redaksional ketentuan pidana Pasal 45, yang menurunkan ancaman pidana penghinaan dan/atau pencemaran baik dari sebelumnya enam tahun penjara dan/atau denda Rp 1 Miliar menjadi empat tahun penjara dan/atau denda Rp 750 juta. g. Menyisipkan dua pasal, yakni Pasal 45A dan Pasal 45B. Pasal 45A mengatur ancaman pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan, mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, serta penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas SARA. Adapun hukuman yang dikenakan yaitu enam tahun penjara dan/atau denda Rp 1 Miliar. Sedangkan Pasal 45B mengatur pemidanaan terhadap perilaku mengancam yang bertendensi kekerasan atau menakut-nakuti, atas pribadi seseorang. Hukumannya adalah 12 (dua belas) tahun penjara dan/atau denda Rp 2 Miliar. Sejak Agustus 2015, uji publik RUU Perubahan atas UU ITE yang melibatkan masyarakat telah selesai dilaksanakan. Selain itu, telah pula dilakukan proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM yang melibatkan instansi terkait, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Pertahanan, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Naskah RUU Perubahan UU ITE telah disampaikan Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), melalui surat bernomor R-79/Pres/12/2015 tertanggal 21 Desember 2015. Melalui surat tersebut pula Presiden menugaskan Menteri Kominfo serta Menteri Hukum dan HAM untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU Perubahan UU ITE bersama DPR RI. RUU Perubahan UU ITE akan dibahas dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2016.

Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Peraturan Pemerintah (PP) No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) merupakan peraturan pelaksana UU ITE. Regulasi ini mengatur tujuh hal pokok, yaitu: penyelenggaraan sistem elektronik, penyelenggaraan transaksi elektronik,

penyelenggaraan agen elektronik, tanda tangan elektronik, penyelenggaraan sertifikasi elektronik, lembaga sertifikasi keandalan, dan pengelolaan nama domain. Dalam PP PSTE diatur mengenai kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik, baik sektor pelayanan publik, maupun sektor nonpelayanan publik. PP PSTE ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia pada 12 Oktober 2012. Selanjutnya peraturan tersebut diumumkan pada Lembaran Negara, tanggal 15 Oktober 2012, sehingga menjadi PP PSTE.

Buku Peraturan Pemerintah (PP) No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Tahun 2015 telah selesai disusun 2 Peraturan Menteri (Permen), yaitu: a. Permen Kominfo No. 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara. Peraturan ini menggantikan Permen Kominfo No. 28 Tahun 2006. Peraturan ini disusun dengan tujuan mengatur tentang Pengelolaan Nama Domain yang meliputi: •

Pendaftaraan Nama Domain

•

Penggunaan Nama Domain

•

Penonaktifan Nama Domain

•

Perpanjangan Nama Domain

•

Penunjukkan Pejabat Nama Domain

•

Perubahan Nama Domain, data Pengguna, dan Pejabat Nama Domain

•

Server Nama Domain

Nama domain instansi penyelenggara negara (go.id, mil.id, desa.id) dikelola oleh Ditjen Aptika cq Direktorat e-Government berdasarkan peraturan ini. Pelayanan (pengelolaan) Nama Domain Kementerian/Lembaga merupakan salah satu dari tiga Quickwins Reformasi Birokrasi di Kementerian Kominfo. Pelayanan ini telah mencapai targetnya, dimana waktu persetujuan layanan menjadi 4 hari dengan Standard Level Agreement (SLA) 90% sesuai dengan ISO 2008:9001. Metode perhitungan SLA dalam layanan 24 jam dan 5 hari kerja yakni: (jumlah pemohon - jumlah tertunda) / jumlah pemohon x 100%. Aplikasi registar nama domain .go.id telah selesai dikembangkan dan telah diimplementasikan dengan alamat situs www.domain.go.id, sehingga pelayanan dapat diselenggarakan secara online.


7

Domain .ID Dalam Permen Kominfo No. 23 Tahun 2013, nama domain diklasifikasikan menjadi: 1. Nama Domain Tingkat Generik 2. Nama Domain Tingkat Tinggi (DTT) 3. Nama Domain Tingkat Dua (DTD) 4. Nama Domain Tingkat Turunan

PANDI menunjuk 12 perusahaan registrar sebagai mitra/reseller/retailer-nya. Pengguna domain bisa melakukan registrasi (pendaftaran) nama domain .id ke-12 perusahaan registrar berikut ini:

Ruang lingkup Permen ini mengatur tentang Pengelolaan Nama Domain meliputi: pengelola, pendaftaran, penggunaan, pengalihan, dan persyaratan serta tata cara penetapan pengelola Nama Domain. Sesuai dengan Surat Keputusan Menkominfo No. 806 Tahun 2014, Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia (.id), kecuali .go.id, .mil.id, dan .desa.id dikelola oleh sebuah organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba tersebut dibentuk oleh komunitas Internet Indonesia bersama pemerintah, yaitu Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI). PANDI dalam hal ini bertindak sebagai Pengelola (Registri) Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia (.id).

sumber: www.pandi.id

Tabel Nama Domain yang Terdaftar di Indonesia Tahun 2015

sumber: www.pandi.id

8


b. Permen Kominfo No. 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara. Peraturan ini bertujuan: • Mendukung pemetaan Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara • Mendukung koordinasi pengembangan kebijakan dan strategi nasional • Memanfaatkan e-Government

•

•

•

Mendorong pengembangan kapasitas Instansi Penyelenggara Negara dalam memberikan layanan publik melalui penyelenggaraan Sistem Elektronik Mendorong pertumbuhan pemanfaatan Sistem Elektronik untuk Instansi Penyelenggara Negara Memudahkan masyarakat untuk mengakses Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara.

13 Instansi Penyelenggara Negara yang Telah Didaftarkan Pada Database Ditjen Aptika Kementerian Komunikasi dan Informatika Kementerian Pemuda & Olah Raga Pemerintah Kota Malang Pemerintah Kota Mataram Pemerintah Kota Semarang

Pemerintah Kab. Sukoharjo Pemerintah Kab. Rokan Hulu Jumlah Sistem Elektronik

48 4 1 9 44 9

Pemerintah Kab. Padang Pariaman

3 13 1 5 33 2 15

Pemerintah Kab. Gunung Mas Pemerintah Kab. Bojonegoro Pemerintah Kab. Bantul Pemerintah Kab. Bangka Tengah Pemerintah Kab. Agam

187 sistem elektronik

DNS Nasional dan TRUST+Positif Ditjen Aptika memiliki suatu sistem yang menyediakan black list database. Sistem ini digunakan sebagai acuan bagi seluruh Internet Service Provider (ISP) dalam melakukan penyaringan konten Internet bermuatan negatif yang melalui jaringannya. Sistem ini disebut dengan TRUST+Positif. Salah satu cara bagi Ditjen Aptika untuk menangani situs Internet bermuatan negatif adalah melalui DNS Nasional, yang tersinkronisasi dengan DNS penyelenggara jaringan. Referensi utama bagi DNS Nasional adalah DNS TRUST+Positif. DNS merupakan sebuah sistem yang menyimpan informasi tentang nama host ataupun nama domain dalam bentuk database. Sistem ini tersebar di dalam jaringan komputer.

DNS menerjemahkan nama situs Web menjadi alamat Internet. Tahapan proses sinkronisasi data dalam DNS Nasional adalah: a) Pemilihan 4 penyelenggara jaringan (ISP). Keempat penyelenggara jaringan tersebut dipilih karena mempunyai jaringan paling luas dan pengguna paling banyak; mencakup sekitar 90% pengguna dan 90% lalu lintas Internet di Indonesia. b) Koordinasi dengan 4 penyelenggara jaringan tersebut terkait parameterparameter yang digunakan dalam proses sinkronisasi DNS Nasional. c) Penerbitan Surat Edaran Menteri tentang Penyiapan Penerapan DNS Nasional. Dinamika Data Aplikasi Informatika 2015

9

Forum Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif Sejak April 2015, Kementerian Kominfo membentuk Forum Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif, yang terdiri atas empat panel, yaitu: a) Panel Pornografi, Kekerasan Pada Anak, dan Keamanan Internet b) Panel Terorisme, SARA, dan Kebencian c) Panel Investasi Ilegal, Penipuan, Perjudian, Obat & Makanan, dan Narkoba d) Panel Hak Kekayaan Intelektual Forum ini dikukuhkan melalui SK Menkominfo No. 290 Tahun 2015. Masing-masing panel beranggotakan para ahli, tokoh masyarakat, dan prominent person di bidang masing-masing. Prinsip dibentuknya Forum Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif adalah: a) Meningkatkan governance b) Meningkatkan peran masyarakat dan multi stakeholder, antara lain: berbagai komponen masyarakat yang terkait erat, para tokoh dan ahli di masyarakat dan di bidangnya, juga instansi/lembaga terkait c) Berperan dalam perlindungan Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual d) Memberikan pertimbangan dan keputusan akhir suatu konten di Internet; ditutup atau tidak ditutup, diblokir atau tidak diblokir

10


Tahun 2015 ini, Ditjen Aptika serta panel-panel di dalam Forum Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif telah aktif melakukan penanganan situs Internet bermuatan negatif. Situs Internet Bermuatan Negatif yang telah ditangani antara lain melalui pemblokiran 4.421 situs dan normalisasi 137 situs. Jumlah total situs yang diblokir dari 2010 sampai dengan 2015 adalah sebanyak 766.394. Dari situs-situs yang diblokir tersebut, terdapat 10 kategori situs negatif, yaitu pornografi, SARA, penipuan/dagang ilegal, narkoba, perjudian, radikalisme, kekerasan/violence, kekerasan/ pornografi anak, keamanan Internet, pelanggaran HAKI, dan lain-lain. Rincian penanganan situs dari tahun 2010 sampai 2015 dapat di lihat pada tabel dan grafik berikut ini: Kementerian Kominfo juga berkoordinasi dengan pengelola media sosial populer di Indonesia, seperti Facebook, Twitter, dan Youtube, untuk tujuan pelaporan dan penghapusan kontenkonten negatif di media sosial. Sepanjang tahun 2015, terdapat 1348 konten Twitter, 720 konten Facebook, dan 528 konten Youtube yang dilaporkan Kementerian Kominfo ke pengelola media sosial. Masing-masing konten tersebut terkait dengan pornografi. Selain itu, 2 konten Twitter, 4 konten Facebook, dan 78 konten Youtube, telah dilaporkan terkait dengan SARA dan radikalisme.

PENANGANAN SITUS BERMUATAN NEGATIF dari Tahun 2010 - 2015

No Kategori

Jml Situs sd. Desember 2014

2015

1

Pornografi

749.717

753.497

2

SARA

15

23

3

Penipuan / Dagang Ilegal

38

452

4

Narkoba

-

5

5

Perjudian

76

1.164

6

Radikalisme

-

37

7

Kekerasan / Violence -

-

8

Kekerasan / Pornografi Anak

-

3

9

Keamanan Internet

-

1

10 Pelanggaran HKI

-

48

11 Lain-Lain

11.390

11.412

12 Normalisasi

111

248

761.125

766.394

Jumlah

PENAMBAHAN 2015

3.780 8 414 5 1.088 37 0 3 1 48 22 137

Pornografi SARA Penipuan / Dagang Ilegal Narkoba Perjudian Radikalisme Kekerasan / Violence Kekerasan / Pornografi Anak Keamanan Internet Pelanggaran HKI Lain-Lain Normalisasi

Surat Edaran No. 3 Tahun 2015 Tentang Penataan Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara Sebagai tindaklanjut dikeluarkannya Permen Kominfo No. 5 Tahun 2015 maka akan dilakukan penatakelolaan Nama Domain Instansi Penyelenggaraan Negara. Adapun Nama Domain yang wajib mengikuti ketentuan peraturan tersebut adalah nama domain yang dibiayai oleh APBN/APBD/Hibah/Hutang atau anggaran resmi milik negara lainnya. Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara saat ini telah diperluas guna mengakomodir kepentingan pemerintah yang lebih, yaitu:

atau kewilayahannya dengan domain .go.id, sementara untuk kelembagaan pemerintah desa, dapat menggunakan domain .desa.id. Melalui kebijakan ini, maka kecamatan, kelurahan dan desa, termasuk yang memiliki kesempatan untuk memiliki domain tersendiri. Contoh nama domain yang dapat diajukan bagi kelembagaan pemerintah, yaitu: a) Kec-sadang.go.id (Kecamatan Sadang) b) Kel-kbm.go.id (Kelurahan Kebumen)

1. Kelembagaan

c) Pa-semarang.go.id Semarang)

(Pengadilan

Agama

Melalui ketentuan baru ini, setiap Instansi Penyelenggara Negara dapat mendaftarkan kelembagaan yang menjadi instansi vertikal

d) Puspowarno-semarang.desa.id (Domain untuk Pemerintah Desa Puspowarno di Semarang


11

e) Kpud-surabaya.go.id (Domain KPUD Kota Surabaya), dll. 2. Pelayanan Publik Setiap instansi yang menyelenggarakan pelayanan publik dapat memiliki Nama Domain resmi .go.id atau .id. Nama Domain untuk layanan Publik ini lebih difokuskan kepada layanan, sehingga dapat dibedakan dari Nama Domain resmi untuk lembaga. Contoh domain Internet bagi pelayanan publik yang dapat diajukan oleh instansi, diantaranya: a) imigrasi.go.id (Layanan Imigrasi) b) pajak.id (Pelayanan pajak) c) kbri-tokyo.go.id (Domain Internet bagi KBRI di Tokyo) d) samsat-jateng.go.id (Pelayanan Samsat) e) ptsp-kebumen.go.id (Perijinan Satu Pintu Kabupaten Kebumen)

Terpadu

f) lpse.id (Layanan Pengadaaan Elektronik Nasional)

Secara

g) rsud-kariadi.go.id (Domain Internet bagi RSUD dr. Kariadi Semarang) h) puskesmas-bireun.go.id (Domain Internet bagi pelayanan Puskesmas Kecamatan Bireun) i) hindu.id (Domain publik Agama Hindu yang menjadi otoritas Kementerian Agama) j) idulfitri.id (Domain Internet Hari Raya Idul Fitri yang menjadi otoritas Kementerian Agama), dll. 3. Kegiatan Resmi Pemerintah Nama domain ini disediakan guna mendukung kegiatan resmi pemerintah. Instansi dapat menggunakan Nama Domain .go.id atau .id bagi kegiatan pemerintah.

12


Contoh Nama Domain yang dapat diajukan bagi kegiatan pemerintah, antara lain: a) apec.go.id (Domain untuk penyelenggaraan APEC) b) pon.id (Domain untuk penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional) c) harkitnas.go.id (Domain Internet resmi penyelenggaraan Hari Kebangkitan Nasional) d) sail.id (Domain untuk penyelenggaraan sail di Indonesia) e) un.go.id (Domain Internet bagi penyelenggaraan Ujian Nasional), dan lainlain. Dengan telah diberlakukannya Permen Kominfo No. 5 Tahun 2015 ini, dihimbau kepada Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) dan para Registrar Nama Domain Non Pemerintah untuk dapat mendukung penyelenggaraan urusan kenegaraan di bidang Komunikasi dan Informatika, khususnya Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara. PANDI dan para Registrar kiranya dapat membantu memberikan edukasi, sosialisasi dan pengarahan kepada Instansi Penyelenggara Negara untuk mentaati ketentuan yang telah diatur melalui Permen Kominfo No. 5 Tahun 2015 terkait domain yang akan mereka daftarkan. Apabila menentukan Instansi Penyelenggara Negara yang akan mendaftarkan Nama Domainnya melalui para Regitrar Non Pemerintah, agar diarahkan kepada Registrat Instansi Penyelenggara, sehingga dapat diwujudkan kedaulatan dan tata kelola yang baik dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Indonesia. Informasi dan kontak administrasi/teknis lebih lanjut dapat disampaikan melalui layanan Helpdesk e-Government pada http://

helpdesk.layanan.go.id dan atau melalui email [email protected] Melalui Surat Edaran ini, diharapkan tidak ada lagi instansi Penyelenggara Negara yang menggunakan Generic Top Level Domain (gTLD), seperti: .com, .net, .info, .org, dan lain-lain,

dalam penyelenggaraan domain Internet bagi kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, layanan publik serta kegiatan pemerintahan atau kenegaraan lainnya, sebagai bentuk komitmen kita untuk mengawal kedaulatan informasi Negara.

PROLIFERASI e-COMMERCE NASIONAL Terkait dengan teknologi yang makin berkembang diperlukan sebuah kegiatan Proliferasi e-Commerce Nasional. Kegiatan tersebut untuk melengkapi kajian-kajian terdahulu, berisi perkembangan teknologi saat ini dan masa depan, masalah-masalah saat ini, penyelesaiannya, dan masalah-masalah yang mungkin timbul kedepan. Proliferasi e-Commerce Nasional adalah pelaksanaan survei teknologi dan infrastruktur e-Business. Kegiatan ini ditujukan pada seluruh pelaku e-commerce di seluruh sektor usaha yang melakukan perdagangan online, dengan mengacu pada alat pembayaran, model pembayaran, alat komunikasi, dan perangkat penggunaanya.

Dalam kajiannya, terdapat tujuh key area dalam pengembangan e-Business Indonesia, yaitu: 1. Supply chain 2. Aplikasi 3. Network 4. Transaksi Elektronik 5. Modal Intelektual 6. Investasi 7. Inovasi

Beberapa hasil dari kajian tersebut antara lain: a. Perangkat yang digunakan oleh penjual dan pembeli

b. Alat pembayaran yang digunakan


13

c. Pajak

e.

d.

Loyalitas

Regulasi

Para pelaku e commerce merasa regulasi sudah mengatur kegiatan E-Business

PEMBELI

PENJUAL

92%

63,2%

Regulasi adanya digital certificate yang dikeluarkan certificate authority

PEMBELI

50,3%

THIS CERTIFICATE IS PRESENTED TO

NAME SURNAME SAMPLE TEXT

14

Sample Ribbon

50%

Regulasi yang dapat memberikan kepastian hukum

CERTIFICATE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam

PENJUAL

CUM LAUDE


PEMBELI

54%

PENJUAL

53,2%

Regulasi yang dapat mengikuti perubahan teknologi yang cepat

3

INFRASTRUKTUR

PUSAT KREATIF PRODUKTIF Pusat Kreatif Produktif (PKP) merupakan salah satu dukungan Kementerian Kominfo melalui Ditjen Aptika terhadap visi Presiden Jokowi-JK yaitu Nawacita, khususnya: •

Butir kedua: “Pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya”

•

Butir ketiga: “Pembangunan Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan’

PKP sebelumnya bernama Community Access Point (CAP), merupakan sarana pemanfaatan perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Melalui fasilitas penyediaan PKP berbasis penerima ini diharapkan dapat memberikan peningkatan pemanfaatan akses telekomunikasi di daerah untuk berbagai aspek kehidupannya. Tujuannya dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa melalui TIK.

PKP digunakan sebagai alat untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan proses tata kelola pemerintahaan desa. PKP juga diharapkan mampu meningkatkan akses informasi masyarakat. Melalui arus informasi yang lancar, diharapkan secara langsung akan berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Penerima Prototipe PKP tahun 2015 berjumlah 5 instansi, meliputi pemerintah daerah dan sekolah, yaitu: 1. 2. 3. 4.

SMK Karya Putra Manggala, Desa Mandalamekar, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat Desa Hanura, Kab. Pesawaran, Lampung SMK Yayasan Lintas Batas Entikong, Kab.Sanggau, Kalimantan Barat Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat – Kecamatan Puring Kencana, Kab. Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 5. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, Bangka Belitung – Desa Lenggang, Kec. Gantung, Belitung Timur


15

PKP Perdesaan di SMK Karya Putra Manggala, Desa Mandalamekar, Tasikmalaya, Jawa Barat

PURWARUPA PUSAT KREATIF PRODUKTIF MASYARAKAT PEDESAAN TAHUN 2015

Bimbingan Teknis Pemanfaatan Peralatan PKP di SMK Karya Putra Manggala, Desa Mandalamekar, Tasikmalaya, Jawa Barat

Bimbingan Teknis Pemanfaatan Peralatan PKP di Desa Hanura, Pesawaran, Lampung

Bimbingan Teknis Pemanfaatan Peralatan PKP di SMK Yayasan Lintas Batas Entikong, Sanggau, Kalimantan Barat

Tower wifi di salah satu lokasi penerima prototype PKP

Ditjen Aptika juga membangun Jaringan Lokal Komputer Pedesaan yang terintegrasi pada satu pusat data, bertempat di Kantor Kecamatan Puring Kencana, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Jaringan Lokal Komputer Perdesaan ini menghubungkan enam desa, yaitu Desa Sungai Antu, Desa Langgau, Desa Merakai Panjang, Desa Sungai Mawang, Desa Kantuk Bunut, dan Desa Kantuk Asam. Keenam desa tersebut berada di perbatasan RI dan Malaysia. 16


PUSAT KOMUNITAS KREATIF

Pusat Komunitas Kreatif (Puskom Kreatif) merupakan fasilitas untuk meningkatkan pengetahuan, kreativitas dan kemampuan masyarakat (serta komunitas, organisasi masyarakat, LSM) setempat, yang berminat

di bidang TIK, khususnya Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Puskom Kreatif bertujuan membantu transformasi dari manual bisnis menjadi elektronik bisnis, guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah setempat.

Sampai tahun 2015, telah dibangun Puskom Kreatif di

Kutai Kartanegara (Kaltim/2014) Payakumbuh (Sumbar/2013)

Palangkaraya (Kalteng/2012)

9

Palu (Sulteng/2015)

Tulang Bawang (Lampung/2015)

lokasi

Pare–Pare (Sulsel/2013)

san

Temanggung (Jateng/2014) Kab. Lamongan (Jatim/2011)

Penandatanganan Prasasti Peresmian Puskom Kreatif Tulang Bawang oleh Ditjen Aptika dan Bupati Tulang Bawang

Kab. Lombok Utara (NTB/2010

Penandatanganan Prasasti Peresmian Puskom Kreatif Palu oleh Direktur e-Business dan Wakil Walikota Palu


17

Fasilitas dan Pendampingan Fasilitas dan Pendampingan yang disediakan antara lain berupa pelatihan multimedia aplikasi e-Business, misalnya membuat blog, pemasaran online, desain kemasan produk serta aplikasi

dasar Office. Puskom Kreatif juga menyediakan layanan akses Internet, pendampingan untuk para UKM, dan peningkatan pengetahuan dan keterampilan.

Tahun 2015, Puskom Kreatif menitikberatkan pada kegiatan berikut: 1. Penyediaan Peralatan Pengembangan Sarana Puskom Kreatif di Palu, Sulawesi Tengah; akan dihibahkan kepada Pemerintah Daerah Palu 2. Penyediaan Peralatan Pengembangan Sarana Puskom Kreatif di Tulang Bawang, Lampung; akan dihibahkan kepada Pemerintah Daerah Lampung 3. Penyediaan jasa instalasi Sarana dan Prasarana Puskom Kreatif Palu, Sulawesi Tengah; meliputi pelatihan jaringan komputer pada pengelola 4. Penyediaan jasa instalasi Sarana dan Prasarana Puskom Kreatif Tulang Bawang, Lampung; meliputi pelatihan jaringan komputer pada pengelola 5. Pelatihan di Puskom Kreatif yang telah ada, yaitu Lamongan, Palangkaraya, Lombok Utara, Temanggung, Pare–Pare, Payakumbuh, Kutai Kartanegara; penambahan pelatihan di Puskom Tulang Bawang, Lampung serta Palu, Sulawesi Tengah

Ruang Pelatihan di Puskom Kreatif Tulang Bawang

18


Pelatihan Puskomkreatif Palangkaraya, Kalimantan Tengah

INKUBATOR INDUSTRI INFORMATIKA Inkubator Industri Informatika merupakan tempat yang dirancang untuk membina dan mempercepat keberhasilan pengembangan bisnis terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), berbasis TIK. Program inkubasi umumnya ditujukan bagi startup company atau perusahaan yang masih berada di tahap-tahap awal usaha.

Space

menyediakan tempat bagi tenant untuk mengembangkan usaha pada tahap awal

Shared

Services

7S

membantu dukungan akses kepada profesional, teknologi, dan investasi

riset,

jaringan

memberikan latihan keterampilan teknis, penyiapan rencana bisnis, manajemen, kepemimpinan, dan kemampuan lainnya

Seed Capital Synergy

menyediakan fasilitas kantor yang dapat digunakan secara bersama, misalnya ruang rapat, telepon, faksimili, komputer dan Internet

menyediakan layanan konsultasi manajemen dan masalah pasar, aspek keuangan dan hukum, informasi perdagangan, dan teknologi

Support: Skill Development

Pada tahap inkubasi, UMKM binaan (tenant) diberikan pendampingan penuh oleh tim konsultan yang secara intensif melakukan evaluasi dan konsultasi agar mampu menjadi teknopreneur tangguh dan mandiri. Proses inkubasi umumnya antara satu hingga tiga tahun. Adapun fasilitas yang diberikan selama masa inkubasi dikenal dengan konsep 7S:

membantu akses usaha kecil kepada sumber-sumber pendanaan atau lembaga keuangan yang ada

mengadakan kerjasama dengan pihak terkait, seperti universitas, lembaga riset, usaha swasta, profesional, maupun dengan masyarakat lain.

Pendampingan tenant Inkubator Bandung

Pelatihan tenant Inkubator Yogyakarta


19

1

Penyediaan Fasilitasi Inkubasi

Penyediaan fasilitasi inkubasi dilakukan dengan memberikan fasilitas bersama bagi para tenant berupa ruang kantor, ruang pertemuan, server, komputer, perangkat uji coba, jaringan Internet, dan telepon. Penyediaan sarana inkubasi ini berlangsung selama 12 bulan. Penyediaan server, komputer, dan perangkat uji coba disesuaikan dengan kebutuhan para tenant dan fokus pada bidang tertentu.

Seleksi tenant-tenant baru dilakukan untuk mengisi tempat yang ditinggalkan para lulusan (atau yang tidak melanjutkan). Pemilihan tenant dilakukan dengan memperhatikan potensi bisnis, kemampuan membuat produk, kemampuan pendanaan, ketersediaan fasilitas pendukung, dan adanya tenaga pendamping.

2

Seleksi Mitra Binaan

3

Penyediaan Pendampingan Teknis dan Bisnis

TAHAPAN

Penyelenggaraan Pengembangan Inkubator Industri Informatika

4

Pelatihan Teknopreneurship

5

Diskusi Terbatas, Seminar, Lokakarya

6

Monitoring dan Evaluasi 20


Pendampingan bisnis dan teknis dilakukan guna membekali dan membina para tenant dengan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha. Pendampingan dilakukan oleh mentor yang terdiri dari ahli teknologi informasi dan ahli manajemen bisnis, serta dilakukan secara berkala.

Pelaksanaan pelatihan teknopreneurship dilakukan guna meningkatkan minat dan motivasi para tenant maupun masyarakat umum dalam membangun usaha di bidang TIK.

Dalam rangka mencari pola pengembangan inkubator industri informatika efektif, diadakan kegiatan berupa diskusi terbatas, seminar atau lokakarya. Kegiatan-kegiatan tersebut guna mendapatkan masukan-masukan dari para pakar TIK, pelaku industri informatika, dan perguruan tinggi.

Monitoring dan Evaluasi dilakukan guna memastikan bahwa kegiatan dapat mencapai indikator kinerja yang telah ditentukan. Evaluasi diadakan pada awal dan akhir masa inkubasi untuk mengetahui perkembangan usaha setiap tenant.

Ditjen Aptika telah membangun Inkubator Industri Informatika di dua kota, yaitu Bandung dan Yogyakarta. Inkubator Bandung bertempat di PT INTI Bandung, sedangkan Inkubator Yogyakarta bertempat di Yogyakarta, bekerja sama dengan STMIK AMIKOM.

Tahun 2015, telah ditambahkan sepuluh tenant baru di dua Inkubator tersebut. Produk atau aplikasi yang dikembangkan mencakup berbagai macam, yaitu game, website, animasi, mobile, desktop, dan embedded system.

Daftar Tenant di Inkubator Industri Informatika yang Dibangun oleh Ditjen Aplikasi Informatika No.

Nama Tim

Lokasi

Tahun Mulai Inkubasi

Produk

1.

Shaff Studio / SpeedBall

Bandung

2014

Aplikasi game online

2.

Sumapala Technologies

Bandung

2014

Aplikasi embedded system

3.

Teknimo

Bandung

2015

Situs pengelola resi, Pengirim.com

4.

Enroll

Bandung

2015

Rekayasa dan sistem kontrol

5.

Mugi

Bandung

2015

TENA, direktori kota skala mikro

6.

Masaji

Bandung

2015

Film animasi

7.

Rexaise Studio

Yogyakarta

2015

Game 2D RPG “The Hero of Pajang Kingdom”

8.

Indonesia IT

Yogyakarta

2015

HiCO (Hybrid Smart Controller)

9.

ANVIDO

Yogyakarta

2015

ANVIDO, situs crowdsourcing animator dan video

10.

TRAFLE

Yogyakarta

2015

TRAFLE, aplikasi mobile pemesanan tiket untuk busdan travel

11.

Aero Network Indonesia

Yogyakarta

2015

Internet Service Provider (ISP)

12.

Exprompt

Yogyakarta

2015

Situs jasa pengiriman barang, Kitaantar.com

Seleksi tenant Inkubator Yogyakarta

IndonesiaIT dalam kompetisi INAICTA


21

Salah satu tenant binaan Inkubator Industri Informatika yang berhasil meraih prestasi di tahun 2015 adalah IndonesiaIT, dengan produk HiCO (Hybrid Smart Controller). Mereka berhasil memenangkan INAICTA 2015, kategori ”Digital Interactive Media” dari kalangan Profesional,

masuk 20 besar solusi aplikasi The NextDev 2015 (tema smartcity), dari Telkomsel untuk kategori e-Government, dan memperoleh pendanaan program Inkubator Bisnis Teknologi dari Kementerian Ristek dan Dikti, sebesar Rp 250 juta, berlaku selama satu tahun.

Berikut produk-produk unggulan dari para tenant binaan Inkubator Industri Informatika: 1. HiCO dari IndonesiaIT adalah sebuah sistem smarthome yang terdiri dari hardware dan software. HiCO dapat digunakan untuk mengontrol peralatan listrik atau elektronik (Lampu, TV, AC, CCTV, sensor, dimmer, dll) secara interaktif melalui smartphone dengan memanfaatkan jaringan Internet. 2. TRAFLE merupakan sebuah aplikasi tourism berbasis Android yang menghubungkan masyarakat sebagai pembeli tiket dengan penyedia layanan transportasi umum, khususnya perusahaan bus dan travel. 3. TENA/Bdg24 dari Mugi adalah aplikasi berisi city directory Kota Bandung, dengan fokus pada direktori darurat yang tidak umum seperti tukang tambal ban, bengkel 24 jam, apotek 24 jam, ATM, dan lain-lain. 4. Heroes of Pajang Kingdom” dari Rexaise Studio adalah aplikasi Role Playing Game (RPG) berjenis 2D side scrolling, diambil dari kisah petualangan Jaka Tingkir berisi permainan yang membuat pemain penasaran. 5. ANVIDO merupakan sebuah sistem layanan jasa pengiriman barang secara interaktif antara pengirim, penerima, dan kurir, menggunakan menu chatting dan voice call serta dilengkapi tracking secara realtime; menggunakan Global Positioning System (GPS). 6. AeroNet dari Aero Network Indonesia adalah layanan akses internet bagi tiga segmen yaitu perusahaan, UKM, dan personal dengan memanfaatkan layanan nirkabel. Kerjasama telah dilakukan dengan sejumlah institusi pemerintahan seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan perusahaan-perusahaan besar di Yogyakarta. 7. SCADA dari Enroll adalah aplikasi pengontrol gardu secara mobile, dengan fokus pada data profiling menggunakan embedded system dan bisnis lewat Internet of Things (IoT). 8. Pengirim.com dari Teknimo adalah situs untuk manajemen paket pengiriman, untuk membantu, memantau, dan mengelola paket pengiriman dalam industri e-commerce.

22


Beberapa Produk Hasil Inkubator Industri Informatika

HICO – Hybrid Smart Controller

Aplikasi direktori kota Bdg24 dari Mugi

Situs pengelola resi dari Teknimo

TRAFLE, aplikasi mobile pemesanan tiket

SCADA pengontrol gardu dari Enroll

Aplikasi embedded system dari Sumapala Dinamika Data Aplikasi Informatika 2015

23

PUSAT PENITIPAN DATA Pusat Penitipan Data (PUSPITA) merupakan layanan data dari Ditjen Aptika bagi instansi pemerintah lain yang belum memiliki data center.

Speksifikasi Perangkat Pelayanan: •

VPS Host Server (per 1 server)

•

CPU: 8 Core Intel Xeon E5520 x 2 @2.266 GHz

•

Memory: 48 Gigabyte

•

Hard Drive: 1.36 TB embedded drive, 8 TB storage drive;

•

Host OS: VMWare ESXi 4/5

•

Colocation Rack (per 1 rack)

•

42U Rack server

•

24 Patch cord unit per rack

•

Gigabit manageable switch

•

Cat-6 cable system

Fasilitas Utama PUSPITA: •

Kapasitas 5 Gigabyte keseluruhan untuk setiap akun

•

Berbasis Cpanel

•

Komposisi Pelayanan DNS

•

Web, database, dan email untuk setiap akun

•

Kapasitas terbatas

subdomain

yang

secara

•

Rak: 12 buah

•

-Server: 7 Server IBMX-series (@48GB RAM) 7 Xserve

•

Storage: > 40TB

•

Link Internet: 20 MBPS, Link Lokal : 1 Gbps

tidak

•

Akun email yang tidak terbatas

•

Pencatatan dan statistik situs di-hosting

•

Pencatatan dan statistik status/keadaan akun

•

-Online backup/restore.

24

Pusat Data yang telah dibangun oleh Dit. eGovernment telah memiliki ISO 9001:2008 dan memiliki fasilitas:

terhadap


Sampai dengan Desember 2015 sebanyak 74 instansi telah melakukan hosting di Puspita, yaitu: NO

INSTANSI

WEBSITE

1

ASEAN

aseansummit.org

2

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bengkulu

bkd.bengkuluprov.go.id

3

Badan Kepegawaian Negara (BKN)

cat.bkn.go.id

4

Cpanel Layanan Publik Kemkominfo

kominfo.cpanel.layanan.go.id

5

DPRD Kota Bitung

dprd-bitungkota.go.id

6

Festival TIK

festival-tik.web.id

7

Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung

kejati-babel.go.id

8

Kelurahan di Kota Probolinggo

kelurahan.probolinggokota.go.id

9

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

kemenpppa.go.id

10

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa Tenggara

kpu-mitrakab.go.id

11

Layanan Darurat Asap

daruratasap.go.id

12

Layanan Gov-CSIRT Kemkominfo

govcsirt.kominfo.go.id

13

Layanan Helpdesk e-Government

14

Layanan Internet Sehat dan Aman (INSAN) Kemkominfo

insan.or.id

15

Layanan Pesan Portal Layanan Publik Direktorat e-Government

pesan.layanan.go.id

16

Layanan Portal Gerakan Untuk RI Membangun Industri TIK Anak Bangsa (Gurita) Kemkominfo

gurita.my.id

17

Layanan siMaya Kemkominfo

simaya.layanan.go.id

18

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

lpsk.go.id

19

Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja

oasekabinetkerja.id

20

Pemerintah Kabupaten Bangka Belitung

banglikab.go.id

21

Pemerintah Kabupaten Batang

batangkab.go.id

22

Pemerintah Kabupaten Belitung

belitungkab.go.id

23

Pemerintah Kabupaten Belitung Timur

belitungtimurkab.go.id

24

Pemerintah Kabupaten Dairi

dairikab.go.id

25

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang

deliserdangkab.go.id

26

Pemerintah Kabupaten Demak

demakkab.go.id

27

Pemerintah Kabupaten Garut

gorutkab.go.id

28

Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul

gunundkidulkab.go.id

29

Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara

halmaherautarakab.go.id

30

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir

inhilkab.go.id

31

Pemerintah Kabupaten Indramayu

indramayukab.go.id

32

Pemerintah Kabupaten Karo

karokab.go.id

Portal

Layanan

Publik

Direktorat

helpdesk.layanan.go.id


25

33

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud

talaudkab.go.id

34

Pemerintah Kabupaten Kotabaru

kotabarukab.go.id

35

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat

lamandaukab.go.id

36

Pemerintah Kabupaten Kudus

kuduskab.go.id

37

Pemerintah Kabupaten Kuningan

kuningankab.go.id

38

Pemerintah Kabupaten Lahat

lahatkab.go.id

39

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur

lomboktimurkab.go.id

40

Pemerintah Kabupaten Lombok Utara

lombokutarakab.go.id

41

Pemerintah Kabupaten Maros

maroskab.go.id

42

Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara

mitrakab.go.id

43

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman

padangpariamankab.go.id

44

Pemerintah Kabupaten Pasaman

pasamankab.go.id

45

Pemerintah Kabupaten Rote Ndao

rotendaokab.go.id

46

Pemerintah Kabupaten Siak

siakkab.go.id

47

Pemerintah Kabupaten Sijunjung

sijunjungkab.go.id

48

Pemerintah Kabupaten Sikka

sikkakab.go.id

49

Pemerintah Kabupaten Sukamara

sukamarakab.go.id

50

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo

sukoharjokab.go.id

51

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

tanahlautkab.go.id

52

Pemerintah Kabupaten Temanggung

temanggungkab.go.id

53

Pemerintah Kabupaten Trenggalek

trenggalekkab.go.id

54

Pemerintah Kota Banda Aceh

bandaacehkota.go.id

55

Pemerintah Kota Bitung

bitungkota.go.id

56

Pemerintah Kota Dumai

dumaikota.go.id

57

Pemerintah Kota Malang

malangkota.go.id

58

Pemerintah Kota Mataram

mataramkota.go.id

59

Pemerintah Kota Pangkal Pinang

pangkalpinangkota.go.id

60

Pemerintah Kota Pare-pare

pareparekota.go.id

61

Pemerintah Kota Solok

solokkota.go.id

62

Pemerintah Kota Tegal

tegalkota.go.id

63

Pemerintah Kota Tomohon

tomohonkota.go.id

64

Pemerintah Provinsi Gorontalo

gorontaloprov.go.id

65

Pemerintah Provinsi Jambi

jambiprov.go.id

66

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

kalselprov.go.id

67

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

kaltimprov.go.id

68

Pemerintah Provinsi NTB

ntbprov.go.id

69

Perpustakaan Pusat NTT

perpus-ntt.go.id

70

Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian BKN

jfkbkn.go.id

71

Relawan TIK

relawan-tik.org

72

RSUD M Yunus Bengkulu

rsudmyunus.bengkuluprov.go.id

73

Tim Komunikasi Presiden

tkp.go.id

74

Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B)

up4b.go.id

26


Ditjen Aptika juga mengadakan layanan PUSPITA, seperti monitoring/evaluasi jaringan, rekonfigurasi server dan tinjauan ulang kontrak penyewaan rak collocation. Untuk meningkatkan pelayanan PUSPITA, tahun 2015 telah dilakukan maintenance perangkat dan jaringan di Disaster Recovery Center (DRC), Badan Pengusahaan (BP) Batam, serta mengevaluasi kontrak penyewaan rak collocation pada September 2015. Di PUSPITA Kominfo tercatat ada tiga aplikasi dan ±23 server storage. Di Pusat Data Duren Tiga tercatat ada sembilan aplikasi dan ±11 server storage. Di Pusat Data Batam tercatat satu aplikasi dan ±6 server storage. Maintenance Server Data Centre E-government Kominfo di Batam

LABORATORIUM FORENSIK DIGITAL

Laboratorium Forensik Digital (Labfor) Kementerian Kominfo mulai dirintis sejak tahun 2011 bersamaan dengan dibentuknya satuan kerja Direktorat Keamanan Informasi. Laboratorium ini berdiri untuk menjawab kebutuhan akan pemeriksaan bukti dijital (Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik) dalam menerangkan/membuktikan telah terjadinya suatu tindak pidana. Pada awal didirikan, Labfor ini menjadi tulang punggung bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kominfo dalam membuktikan tindak pidana siber (cybercrimes) sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam UU ITE dinyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi

yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan satu keadaan. Semenjak awal didirikan sampai dengan saat ini, laboratorium Forensik Digital, sudah mengalami 3 kali pergantian pimpinan, diantaranya: 1. Ir. Aidil Chendramata, MM (periode 2011 s.d 2014) 2. Ir. Heru Supriyatno, MM (periode 2014 s.d 2015 ) 3. Ir. Neil El Himam, MSc (periode 2015 s.d. sekarang) Dalam perkembangannya, selain menjadi tulang punggung PPNS ITE, laboratorium Forensik Digital Kementerian Kominfo juga


27

Perangkat di Laboratorium Forensik Kementerian Kominfo

aktif memberikan bantuan terhadap Aparatur Penegak Hukum Lainnya. Beberapa instansi yang pernah diberikan bantuan oleh Labfor antara lain:

12. Kepolisian Negara Republik daerah Sulawesi Utara

Indonesia,

13. Kepolisian Negara Republik daerah Kepulauan Riau

Indonesia,

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah Jawa Barat, Resort Karawang

14. Kepolisian Negara Republik Indonesia, daerah Lampung, Resort Lampung Timur, Sektor Sukadana

2. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Ditjen Bea Cukai 3. Kepolisian Negara daerah Bengkulu

Republik

Indonesia,

4. Kepolisian Negara Republik Indonesia, daerah Metro Jaya, Resort Jakarta Timur 5. Kepolisian Negara Republik Indonesia, daerah Kepulauan Bangka Belitung Resort Belitung Timur. 6. Kepolisian Negara Republik Indonesia, daerah Kepulauan Riau Resort Karimun 7. Kementerian Kominfo RI, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio, Kelas II, Bandung 8. Kementerian Kominfo RI, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio, Kelas I, Jakarta 9. Kepolisian Negara Republik Indonesia, daerah Jawa Barat, Resort Indramayu, Sektor Losarang

15. Kepolisian Negara Republik Indonesia, daerah Sulawesi Selatan, Resort Bantaeng 16. Kepolisian Negara Republik Indonesia, daerah Sulawesi Utara, Resort Nias Kemampuan pemeriksaan forensik digital dan perangkat yang dimiliki Labfor Kementerian Kominfo saat ini adalah: A. Kemampuan Pemeriksaan Forensik Dijital 1. Pemeriksaan Server 2. Pemeriksaan Komputer Stand Alone 3. Pemeriksaan Laptop 4. Pemeriksaan Handphone/Smart Phone 5. Pemeriksaan Tablet 6. Pemeriksaan Media Penyimpan Eksternal (HD, Flashdisk, MicroSD, dll) B. Perangkat yang dimiliki 1. Perangkat Imager/HD Duplikator 2. Software Komputer Forensik 3. Software Handphone/Smartphone forensik

10. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Datasemen Khusus 88, Anti Teror

4. Komputer Forensik

11. Kepolisian Negara Republik Indonesia, daerah Metro Jaya, Resort Metropolitan, Jakarta Selatan

6. Perangkat Write Blocker

28


5. Laptop Forensik

TANDA TANGAN DIGITAL INDONESIA Saat ini, transaksi elektronik sangat dibutuhkan karena memberikan kemudahan dalam bertransaksi dimana dan kapanpun. Sisi kepraktisan terlebih pengemasan yang menarik membuat metode transaksi ini sangat populer dan menjadi pilihan masyarakat untuk melakukan kegiatan transaksional sehari-hari. Penggunanya pun tidak sedikit, mengingat penetrasi teknologi di Indonesia terutama pada masyarakat perkotaan telah mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Namun, di balik kemudahannya, transaksi elektronik rentan terhadap aksi kejahatan dunia maya seperti pemanipulasian sistem transaksi, penipuan melalui Internet, penyusupan untuk mencuri informasi strategis, dan sebagainya yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi para penggunanya. Oleh karena itu, untuk memberikan perlindungan terhadap transaksi tersebut diperlukan suatu mekanisme penjamin keamanan transaksi, yang salah satunya menggunakan konsep teknologi Infrastruktur Kunci Publik (IKP) berupa sertifikat dijital. Sertifikat dijital adalah produk sertifikat elektronik tersertifikasi yang menggunakan teknologi kriptografi. Nama populer dari teknologi ini adalah Public Key Infrastructure. Hasil dari sertifikat dijital ini adalah Tanda Tangan Dijital, yang merupakan tanda tangan elektronik bersertifikasi. UU ITE dan PP PSTE telah memberi kekuatan hukum terhadap sertifikat elektronik

dan tanda tangan elektronik. Sertifikat dijital memberikan empat jaminan pada transaksi elektronik agar memiliki kekuatan hukum yang sah, yaitu: 1. Jaminan identitas yang valid 2. Jaminan kerahasian 3. Jaminan integritas 4. Jaminan nirsangkal terhadap dokumen dan transaksi elektronik Jaminan tersebut bertujuan agar terseleng garanya layanan publik, baik oleh pemerintah maupun swasta yang dapat diakses oleh masyarakat secara online dan sangat aman. Pada ujungnya, masyarakat yang membutuhkan layanan publik tidak perlu lagi datang ke loket atau kantor pemberi layanan karena sertifikat dijital menjamin verifikasi user secara online. Ketika user masuk ke dalam sistem (login) menggunakan sertifikat dijital, maka ia seolaholah hadir di hadapan petugas loket. Petugas loket mampu memverifikasi identitas user tersebut secara realtime, sehingga tidak diperlukan lagi tatap muka untuk memvalidasi user pada layanan online. Sertifikat dijital juga sebagai pemungkin terselenggaranya Tanda Tangan Elektronik, sehingga dokumen dan transaksi elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah seperti yang diamanatkan pada UU ITE dan PP PSTE. Dengan Dinamika Data Aplikasi Informatika 2015

29

demikian, implementasi paperless office atau dokumen legal elektronik (seperti lisensi, surat ijin, ijasah, kuitansi, kontrak, dll, dalam bentuk elektronik) dapat terselenggara. Kewajiban penggunaan sertifikat elektronik pada layanan publik telah diamanatkan pada pasal 59 ayat (1) PP PSTE yaitu “Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik wajib memiliki Sertifikat Elektronik”. Lebih lanjut, sesuai dengan amanat PP PSTE (pasal 64 ayat 2), Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) Induk sebagai “trust anchor” penerbitan identitas online atau sertifikat dijital diselenggarakan oleh Kemkominfo. Kemudian PSrE Induk menjamin identitas PSrE Berinduk dengan menerbitkan sertifikat dijital bagi PSrE

Berinduk yang memenuhi persyaratan teknis. Kemudian PSrE Berinduk menjamin identitas masyarakat dan pemerintah dengan menerbitkan sertifikat dijital (identitas elektronik) bagi mereka. Sertifikat dijital menjadi andalan bagi hampir seluruh layanan online yang membutuhkan perlindungan hukum dan akurasi identitas inggi, seperti layanan perbankan dan e-commerce online. Teknologi ini telah diimplementasikan lebih dari 10 tahun di negara Korea, Jepang, Amerika, dan Uni Eropa. Bahkan banyak negara melakukan kerjasama (mutual recognition) antara PSrE Induk masing-masing negara, sehingga identitas online ini juga dapat digunakan lintas negara, yaitu dengan melakukan “cross certification”.

Hasil dari

TUJUAN

PROGRAM INI ADALAH

Di balik kemudahannya, transaksi elektronik rentan terhadap aksi kejahatan dunia maya seperti pemanipulasian sistem transaksi, penipuan melalui Internet, penyusupan untuk mencuri informasi strategis, dan sebagainya yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi para penggunanya. Oleh karena itu, untuk memberikan perlindungan terhadap transaksi tersebut diperlukan suatu mekanisme penjamin keamanan transaksi, yang salah satunya menggunakan konsep teknologi Infrastruktur Kunci Publik (IKP) berupa

an Dijtaitngaaln g n a T a d n a T erupakan tanda

yang m

MEMBANGUN  Infrastruktur kunci publik nasional

MENYEDIAKAN  Identitas online nasional  online menggunakan

MENINGKATKAN

SASARAN PROGRAM INI ADALAH: 1. Terselenggaranya Infrastruktur Kunci Publik Nasional 2. Tersedianya Identitas Online bagi masyarakat dan Pemerintah 3. Terselenggaranya PSrE Berinduk

 Jumlah layanan publik dan bisnis online yang dijital  Keamanan transaksi elektronik

30


4

APLIKASI

PORTAL LAYANAN PUBLIK NASIONAL

Aplikasi Portal Layanan Publik Nasional dikembangkan dalam rangka mengintegrasikan seluruh sistem elektronik layanan publik yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Aplikasi ini dapat diakses melalui alamat http://layanan. go.id. Sejak tahun 2015, aplikasi ini telah

dimanfaatkan untuk pelayanan pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara. Hal tersebut sebagai implementasi Peraturan Menteri Kominfo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara.

Tampilan beranda portal layanan publik nasional


31

MANAJEMEN INTEGRASI INFORMASI DAN PERTUKARAN DATA (MANTRA) MANTRA merupakan aplikasi berbasis layanan sebagai antarmuka aplikasi yang dikembangkan Kementerian Kominfo pada tahun 2011 untuk mengelola layanan elektronik berbagi pakai data (interoperabilitas) antar sistem aplikasi pemerintah. MANTRA berfungsi sebagai: 1. Sebagai penyedia layanan data (Data Services) yang terhubung langsung ke Database, dinamakan Application Programming Interface berbasis teknologi Web (API Webservice). 2. Sebagai penyedia hub layanan (Proxy Services) yang terhubung dengan layanan lain, dinamakan Government Service Bus

(GSB). GSB mengatur integrasi berbagi API Webservice yang terhubung melalui suatu HUB menjadi sebuah Orkestra layanan berbagi pakai data/informasi. API Webservice dan GSB diwujudkan menjadi aplikasi dengan nama Manajemen Integrasi Informasi dan Pertukaran Data dengan singkatan MANTRA. Aplikasi MANTRA dikembangkan dengan menerapkan teknologi dan pemrograman berbasis Standar Terbuka (Open Standard) antara lain PHP, SOAP (Simple Object Access Protocol), REST (Representational State Transfer), HTTP (Hypertext Transfer Protocol), dan menggunakan format data XML (Extensible Markup Language) dan JSON (Java Script Object Notation).

Layanan Berbagi Pakai Data/Informasi dengan menggunakan MANTRA PEMANFAAT DATA ELEKTRONIK APLIKASI PENGOLAH DATA

PENGELOLA AKSES BERBAGAI DATA ELEKTRONIK MANTRA GSB Admin

Requester Publisher

PENYEDIA DATA ELEKTRONIK MANTRA API Requester Admin

Publisher DATA ELEKTRONIK TERSTRUKTUR

Layanan Berbagi Pakai Data dengan Konsep SOAP

32


Topologi Layanan API/Webservice Melalui GSB

Implementasi Aplikasi MANTRA sebagai GSB (Hub-Services) dan WebAPI pada beberapa instansi pemerintah Layanan Berbagi Pakai Data 1 Data untuk Portal Desa Broadband di Direktorat Telekomunikasi Khusus, Kementerian Kominfo

2 Data Wajib Pajak Direktorat Jenderal Pajak untuk Verifikasi NPWP

3 Data Wajib Pajak Tenaga Kerja BPJS Ketenagakerjaan dengan Ditjen Pajak

4 Data Dukung Kebijakan Nasional Kementerian Sekretariat Negara

5 Data Dukung Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri

6 Data Perizinan terkait penanaman modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

7 Data Kepegawaian Nasional Badan Kepegawaian Negara (BKN)

8 Data Pengadaan Barang/Jasa Nasional Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP)

9 Data Perizinan pada sektor kehutanan dan lingkungan hidup Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup

10 Data Penahanan pada sektor Peradilan Ditjen Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM

11 Data Penahanan pada sektor Peradilan Komisi Pemberantasan Korupsi

12 Data Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Provinsi Sumatera Barat dengan Ditjen Pajak

13 Data Kependudukan untuk Aplikasi Raskin dan Data Perpajakan di Pemerintah Kota Pekalongan

14 Data Perizinan dan Kesehatan Pemerintah Kota Cimahi

15 Data Keuangan Daerah

Pemerintah Kota Bekasi


33

Hub Pertukaran Data 16 Antar Satuan Kerja Pusat Data dan Sarana Informatika, Kementerian Kominfo

17 Antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Jawa Barat

19 Antar SKPD Kota Probolinggo

20 Antar SKPD Kota Semarang

21 Antar SKPD Kabupaten Agam

18 Antar SKPD Provinsi Riau

SISTEM INFORMASI LAYANAN PERKANTORAN MAYA Sistem Informasi Layanan Perkotaan Maya (SiMaya) merupakan aplikasi generik nasional yang dapat dimanfaatkan oleh semua instansi pemerintah dengan cuma-cuma. Tahun 2015,

Desember 2015, SiMaya sudah dikembangkan sampai dengan versi 5. SiMaya versi 4 sudah diimplementasikan di 211 instansi, sedangkan SiMaya versi 5 sudah diimplementasikan di

SiMaya telah memasuki versi ke-4, irencanakan pada akhir tahun ini telah memasuki versi ke-5. Tiap versi berupa penambahan fitur atau modul, serta perubahan proses bisnis dan patching bug. SiMaya dibangun berdasarkan Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN&RB) No. 5 Tahun 2013 tentang Aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik.

76 instansi penyelenggara negara, baik pusat maupun daerah.

SiMaya memiliki dua model, yaitu SiMaya Awan dan SiMaya Intra. SiMaya Awan menggunakan Internet sebagai media koneksinya serta tidak memerlukan instalasi di perangkat pengguna. Sedangkan SiMaya Intra mengharuskan pengguna menginstal aplikasi SiMaya di server lokal instansinya dan menggunakan Intranet sebagai media koneksinya. Sampai dengan

Selain SiMaya, Kementerian Kominfo juga membangun aplikasi PNSMail.Aplikasi ini merupakan layanan surat elektronik (email) resmi kedinasan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) Republik Indonesia, dimana dapat digunakan secara cuma-cuma oleh mereka. PNSMail dikembangkan oleh Kementerian Kominfo berdasarkan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2013. PNSMail hadir sebagai solusi terutama untuk instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang belum memiliki alamat email resmi dengan nama domain instansinya masing-masing.

PNSMail Sampai tahun 2015, PNSMail digunakan oleh 92.762 pengguna di 404 instansi.Tahun 2015 juga telah diselenggarakan sosialisasi PNSMail untuk Forum SKPD Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,serta Pimpinan di SKPD Kabupaten Kendal.

Tampilan beranda PNSMail

34


PNSBox

Private Network Security Box (PNSBox) merupakan sistem operasi berbasis open source yang mengintegrasikan berbagai macam aplikasi antara lain menyangkut network security, database, web-server optimization, web monitoring dan fitur lainnya. PNSBox merupakan sarana interkoneksi nasional antara kementerian/lembaga, provinsi, dan kabupaten/kota. PNSBox memanfaatkan teknologi Virtual Private Network (VPN) untuk koneksinya. Sampai dengan akhir 2015, Ditjen Aptika telah menyelenggarakan sosialisasi dan bimbingan teknis PNSBox untuk 10 instansi. PNSBox telah terinstal di 51 instansi dan pemerintah, baik pusat maupun daerah. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

16. 17. 18.

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Kementerian Kominfo Ditjen Adminduk, Kementerian Dalam Negeri Kementerian Polhukam Kementerian Kelautan dan Perikanan Diskominfo Provinsi Jawa Barat Dishubkominfo Kabupaten Demak Diskominfo Kabupaten Lamongan Dishubkominfo Kabupaten Kudus Dishubkominfo Kota Surakarta Diskominfo Provinsi Jawa Timur Diskominfo Kota Malang Dishubkominfo Kabupaten Banyuasin Diskominfo Kabupaten Padang Pariaman Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Kementerian Kesehatan Kementerian Luar Negeri Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Provinsi Sumatera Barat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Dishubkominfo Kabupaten Banyuwangi Dishubkominfo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Pemerintah Kota Sleman Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul Pemerintah Kabupaten Bantul Pemerintah Kota Yogya Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

27. 28. 29. 30.

Pemerintah Provinsi Riau Pemerintah Kota Pekanbaru Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Pemerintah Kabupaten Belitung

31. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr.M.Yunus Provinsi Bengkulu 32. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pariaman 33. Bapersikom Kabupaten Kolaka 34. Diskominfo Kota Pekalongan 35. Kantor Pengantar Pengolah Data Elektronik (KPPDE) Kota Cimahi 36. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Timor Tengah Selatan 37. Dishubkominfo Kabupaten Batang 38. Kantor Pengelola Data Elektronik (KPDE) Provinsi Nusa Tenggara Barat 39. Pusat Data Elektronik (PDE) Kota Bontang 40. BPJS Ketenagakerjaan 41. Diskominfo Padang Panjang 42. Pemerintah Provinsi Lampung 43. Pemerintah Kabupaten Cirebon 44. Pemerintah Provinsi Gorontalo 45. Sekretariat Negara 46. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Provinsi Sumatra Barat 47. Kemenko Polhukam 48. Kementerian Lingkungan Hidup 49. Ditjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kemendagri 50. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 51. Pemerintah Kota Probolinggo


35

SiCANTIK

SiCANTIK merupakan aplikasi berbasis web dan open sourceyang dirancang untuk menangani proses layanan perijinan.Proses pelayanan perijinan yang dimaksud, mulai dari proses pengajuan ijin, pemeriksaan persyaratan administrasi, evaluasi teknis, persetujuan, penerimaan biaya perijinan, hingga laporan eksekutif secara terintegrasi.

Sampai dengan Desember 2015, sebanyak 17 instansi telah menggunakan fasilitas hosting SiCANTIK yang disediakan Ditjen Aptika. 1. Provinsi Sumatera Barat 2. Provinsi Jambi 3. Kabupaten Padang Pariaman 4. Kabupaten Batang Hari

Manfaat dari penggunaan siCANTIK adalah:

5. Kota Pariaman

1. Efisiensi dan efektivitas pelayanan perijinan

6. Kota Bukittinggi

2. Akuntabilitas pelayanan perijinan

7. Kabupaten Agam

3. Kemudahan dan kenyamanan pelayanan bagi masyarakat dengan biaya murah 4. Peningkatan produktivitas pegawai 5. Mampu menelusuri dan memonitor proses layanan perijinan 6. Mendukung pengambilan keputusan/ kebijakan yang lebih cepat berbasis data yang akurat dan terbaharui Selain melakukan pengembangan siCANTIK, Ditjen Aptika juga menyediakan fasilitas hosting bagi instansi yang memanfaatkan aplikasi tersebut, namun belum memiliki kesiapan infrastruktur dan SDM untuk mengelolanya.

8. Kabupaten Sijunjung 9. Kabupaten Pasaman Barat 10. Kota Payakumbuh 11. Kabupaten Pidie Jaya 12. Kabupaten Tanah Datar 13. Kota Padang Panjang 14. Kabupaten Penajam Paser Utara 15. Kabupaten Lampung Barat 16. Kabupaten Mentawai 17. Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015, telah diselenggarakan Training on Trainee (ToT) SiCANTIK di 46 instansi.

Suasana ToT di Wisma Kominfo, Tugu, Puncak, Oktober 2015

36


GOVERNMENTCOMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM Goverment Computer Security Incident Response Team (Gov-CSIRT) dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Aptika, Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor:01/SK/DJAI/ KOMINFO/01/2012 Tentang Pembentukan Tim

Pusat Monitoring dan Penanganan Tanggap Darurat Keamanan Informasi Instansi Pemerintah (Gov-CSIRT). Terkait dengan pelaksanaan program monitoring, evaluasi, dan tanggap darurat keamanan informasi instansi Pemerintah,

Gov-CSIRT mempunyai fungsi sebagai berikut: 1. Mempublikasi kebijakan dan SOP 2. Mendorong & mendukung lembaga pemerintah untuk membangun CSIRT 3. Membuat laporandananalisa insiden dari lembaga pemerintah serta melakukan koordinasi 4. Berkoordinasi dengan CSIRT lain dan CSIRT Nasional 5. Pelatihan teknis dan security awareness bagi Lembaga Pemerintah 6. Mempublikasi statistic insiden pada Lembaga Pemerintah

Tampilan beranda Gov-CSIRT


37

Berikut ini adalah statisticinsiden yang terjadi pada tahun 2015:

Salah satu fungsi dari Gov-CSIRT yaitu mendorong dan mendukung Lembaga Pemerintah untuk membangun CSIRT. Sehubungan dengan fungsi tersebut, Gov-CSIRT turut berperan dalam pembentukan CSIRT di Daerah Istimewa Yogyakarta. Launching JOGJA PGCSRIT diselenggarakan pada12 Oktober 2015, di KomplekPemda Daerah

Istimewa Yogyakarta (DIY), Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta. Peserta launching adalah seluruh SKPD di Pemda DIY, instansi yang membidangi teknologi informasi di kabupaten/kota seDIY, serta pegawai di lingkungan Kementerian Kominfo. Acara ini terselenggara atas kerjasama Dishubkominfo DIY, KementerianKominfo,dan JICA CSRIT Project.

Download Formulir Pengaduan Insiden : http://govcsirt.kominfo.go.id/wp-content/ uploads/2011/06/INCIDENT-REPORTFORM.odt http://govcsirt.kominfo.go.id/wp-content/ uploads/2011/06/INCIDENT-REPORTFORM.doc http://govcsirt.kominfo.go.id/wp-content/ uploads/2011/06/INCIDENT-REPORTFORM.pdf

(Sumber foto: www.jogjaprov.go.id/pemerintahan/kalender-kegiatan/ view/sekda-diy-jogja-pgcsirt-amankan-egovernment)

38


SISTEM INFORMASI DESA DAN KAWASAN (SIDEKA) SiDeKa dikembangkan untuk mewujudkan desa mandiri yang demokratis, transparan, dan akuntabel. SiDeKa diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam mengelola aset desa, merencanakan dan melakukan penganggaran APBDes, serta mampu memanfaatkan potensi wilayah dan kawasan disekitarnya,melalui proses partisipasi masyarakat. SiDeKa bersifat bottom-up untuk mengakomodir kebutuhan data desa yang bersifat lokal. Namun,

SiDeKa juga, dalam batas tertentu bersifat topdown karena menyediakan data yang dibutuhkan dari pusat. Kemanfaatan SiDeKa minimal meliputi tata kelola informasi dan sumber daya desa. Tata kelola informasi menyediakan kebutuhan informasi masyarakat desa dengan memanfaatkan saluran yang ada, misalnya: web desa, radio komunitas, jurnalisme warga, dan sms gateway. Tata kelola sumber daya meliputi pemanfaatan sumber daya yang ada di desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.


39

Dengan SiDeKa, desa dapat menjalankan fungsi e-Commerce sehingga memungkinkan bagi promosi produk/jasa unggulan dan juga Badan Usaha Milik Desa. Selain itu, SiDeKa juga memiliki fitur penjualan, mulai tahap pemesanan, sistem pembayaran, sampai pengiriman. Melalui

SiDeKa juga dimungkinkan adanya kerjasama produk antardesa, serta kerjasama desa dengan lembaga/perusahaan luar desa.Fitur tersebut bertujuan agar desa dapat mengetahui produk yang surplus, serta produk yang dibutuhkan oleh masyarakatnya.

SiDeKa diharapkan dapat menjadi saluran yang dapat mewujudkan pengembangan desa, dengan bentuk “Desa Bersuara”.Maksudnya, aplikasi ini dapat menyuarakan kabar seputar desa yang luput dari media mainstream.Harapan

lain, aplikasi ini dapat membantu menyediakan dan memberikan informasi seputar desa untuk pelaksanaan pelayanan publik. Sampai tahun 2015, sebanyak 263 desa dari 40 kabupaten di wilayah Indonesia, telah menggunakan SiDeKa.

Tampilan beranda http://mandalamekar.desa.id, salah satu website desa yang menggunakan siDeKa

40


GERAKAN INDONESIA MEMBANGUN INDUSTRI INFORMATIKA (GURITA)

Tampilan Portal Gurita

Sebagai negara berpenduduk sangat besar, Indonesia merupakan pasar potensial bagi produk-produk industri informatika. Potensi ini menjadi sasaran bagi negara lain untuk melakukan penetrasi industri, khususnya di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah strategis dalam mempromosikan industri TIK lokal beserta produk-produknya agar dikenal dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Muaranya, tidak saja dapat mendorong pertumbuhan industri informatika nasional, tetapi juga meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Ditjen Aptika, Kementerian Kominfo telah mengembangkan Portal Web GURITA sebagai pintu gerbang promosi produk-produk industri informatika. Pengembangan portal ini menjadi penting ditengah maraknya media-media promosi dari berbagai pihak yang berdiri sendiri-sendiri. Dengan adanya portal yang mengumpulkan media-media maupun direktori pelaku usaha, diharapkan upaya promosi industri informatika menjadi lebih terorganisir, sinergis, dan mempunyai gaung lebih luas. Secara umum, Portal Web GURITA berfungsi sebagai jembatan penghubung antara sumber

data (situs asal) dengan pengunjung portal. Tujuan agar usaha pemilik situs asal (sumber data) mendapatkan promosi lebih baik dan luas. Selain fokus pada direktori pelaku industri TIK lokal yang berisi informasi perusahaan dan produk-produknya, GURITA juga menyajikan berita dan agenda kegiatan terkait industri TIK sebagai pelengkap. Prioritas data untuk pengisian direktori adalah perusahaan yang memiliki produk berupa jasa dan software, serta memiliki website. Saat ini portal masih terus dalam tahap pengembangan, dan melalui serangkaian diskusi dengan pihak-pihak terkait. Sejumlah pihak telah diundang dan menyatakan dukungannya untuk bekerja sama, antara lain: 1) IndonesiaKreatif.net, situs promosi industri kreatif dari Kementerian Parekraf 2) Asosiasi Open Source Indonesia (AOSI) 3) KLIK Indonesia, pengembang platform SIAPKLIK (Sinergi Infrastruktur, Aplikasi & Pengguna untuk Kekuatan Lokal Internet dan Konten Indonesia) 4) StartupBisnis.com, tempat para wirausaha belajar dan mencari peluang bisnis online; Dinamika Data Aplikasi Informatika 2015

41

5) CodePolitan.com, situs pengembang software, khususnya pemrograman 6) Inkubator Kreasi dan Inovasi Telematika Semarang (IKITAS) 7) Inkubator Industri Informatika di Bandung dan Yogyakarta Setelah melalui serangkaian diskusi dengan berbagai pihak, disepakati fitur pokok GURITA di

tahap awal adalah penyajian berita, direktori, dan agenda. Pengembangannya akan menggunakan konsep bertumbuh untuk mengakomodasi perkembangan materi dan teknologi informasi yang sangat dinamis. Selain materi, kunci keberhasilan promosi adalah penyebaran secara luas, sehingga tahap berikutnya adalah distribusi menggunakan berbagai saluran yang tersedia, termasukmelalui kerja sama dengan pihak lain.

1 2 3

4 1. Forum diskusi pengembangan Portal Gurita 2. Pelatihan pengisian konten Portal Gurita 3. Mentor memberikan pelatihan jurnalistik untuk para pengelola Portal Gurita 4. Pengelola Portal Gurita (teknis dan kontributor)

42


e-NELAYAN E-Nelayan merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Ditjen Apltika bersama dengan PT. LAPI ITB. Dalam proses pengembangannya turut melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Aplikasi yang berbasis android ini

bertujuan untuk membantu para nelayan meningkatkan hasil tangkapannya. Terdapat beberapa fitur yang tersedia dalam aplikasi ini, antara lain: prakiraan cuaca, percakapan, navigasi, sebaran ikan, laporan hasil tangkapan, harga ikan, jelajah, fitur laporan illegal fishing, berita, dan SOS.

Tampilan Aplikasi e-Nelayan

Fitur-fitur yang tersedia di e-Nelayan adalah:


43

Sampai akhir tahun 2015, aplikasi e-Nelayan telah digunakan oleh nelayan-nelayan di Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung.

Menteri Komunikasi dan Informatika mencoba Aplikasi e-Nelayan pada saat Festival Desa TIK di Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung

44


SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN RUSUNAWA

Sistem Informasi Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) adalah bentuk dukungan Ditjen Aptika terhadap pengelolaan Rusunawa oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Bentuk dukungan tersebut berupa pembuatan sistem informasi, berikut penyediaan perangkat satu unit server yang diinstal di Dinas Komunikasi Informasi dan Humas (Diskominfomas), Pemprov DKI Jakarta.Ada pula lima unit client computer,disebar di Dinas Perumahan dan Pengelolaan Gedung (DPPG) Pemprov DKI Jakarta,serta 4 lokasi Rusunawa yang menjadi

Pilot Project (Tambora, Cipinang Muara, Kapuk Muara, dan Cakung Barat). Selain itu juga diberikan pendampingan berupa pelatihan penggunaan Sistem Informasi Pengelolaan Rusunawa bagi setiap operator baik yang berada di Unit Pelaksana Teknis I, II, dan III (DPPG bagian pendaftaran calon penghuni) maupun pengelola Rusunawa (Petugas Harian Lapangan dan Penanggung Jawab Lokasi) di setiap lokasi Rusunawa yang menjadi Pilot Project. Sistem informasi Pengelolaan Rusunawa diluncurkan pada tanggal 8 Desember 2015 di Balairung, Pemprov DKI Jakarta.

Bimtek Aplikasi Sistem Informasi Rusunawa Dinamika Data Aplikasi Informatika 2015

45

Sistem informasi ini diharapkan dapat membantu permasalahan yang ada didalam pengelolaan Rusunawa, seperti pendaftar ganda, relokasi warga, monitoring pembayaran sewa, pengelolaan dana sewa dan pengelolaan atau perawatan gedung. Tujuannya agarpengelolaan dan pemberdayaan masyarakat di Rusunawa dapat terlaksana dengan baik dan terarah. Sistem informasi berbasis web dan beroperasi di domain jakarta.go.id ini memiliki fitur-fitur

yang dapat memberikan informasi mengenai peringatan tagihan akan jatuh tempo, tagihan telah jatuh tempo, surat perjanjian akan jatuh tempo, surat perjanjian telah jatuh tempo, daftar tunggu calon penghuni, grafik, dan peta.Hal penting lainnya, aplikasi ini juga terintegrasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Cash Management SystemBank DKI, sebagai Bank yang ditetapkan menerima pembayaran penghuni Rusunawa.

Launching Aplikasi Sistem Informasi Rusunawa di Balairung Pemprov DKI Jakarta

46


5

KAPASITAS SDM

SEMINAR DAN DISKUSI PUBLIK UU ITE Dalam rangka memberikan pemahaman sekaligus menghimpun masukan dari masyarakat mengenai pengaturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), tahun 2015, Ditjen Aplikasi Informatika telah menyelenggarakan Seminar dan diskusi publik mengenai peraturan itu. Kegiatan berlangsung di enam lokasi, yaitu Batam, Banyuwangi, Cimahi, Jambi, Medan, Semarang, dan Jakarta. Seminar dan diskusi publik ini dihadiri oleh peserta dari instansi pemerintah daerah, penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan), akademisi, penggiat IT, pelaku usaha e-commerce, serta kalangan pers (cetak, televisi, radio, elektronik/siber), baik lingkup nasional maupun regional.

PEMBENTUKAN KOMUNITAS E-UKM Tujuan kegiatan Inisiasi komunitas e-UKM dalam Transformasi Menuju e-Business adalah untuk membentuk komunitas-komunitas e-UKM di daerah. Harapannya, UKM di daerah setempat terdorong secara bersama untuk bisa memanfaatkan TIK, dalam upaya meningkatkan kemampuan dalam menghadapi pasar global.

Suasana Seminar dan Diskusi Publik UU ITE di Batam, Februari 2015 Dinamika Data Aplikasi Informatika 2015

47

SASARAN KEGIATAN INISIASI KOMUNITAS E-UKM • Terlaksananya FGD pembentukan komunitas e-UKM • Terbentuknya kepengurusan komunitas e-UKM yang dapat meningkatkan adopsi pemanfaatan TIK pelaku UKM disuatu daerah • Telah tercapainya jumlah komunitas UKM yang ditransformasi menjadi e-UKM sebanyak delapan komunitas,dengan rincian sebagai berikut:

Transformasi Komunitas UKM Menjadi

Komunitas e-UKM Komunitas e-UKM Kota Surakarta ketua Mintorogo SE

1 15 April 2015

Komunitas e-UKM Kabupaten Sleman ketua Yuyun Afnan AP

3 5 Mei 2015

Komunitas e-UKM Kota Padang Panjang ketua Dedi Yuneldi

5 14 Agustus 2015

Komunitas e-UKM Kabupaten Bogor ketua Mashuri

7 25 Sept 2014

48


11 Maret 2015

2

Komunitas e-UKM Kota Kudus ketua Siti Khalimah

24 April 2015

4

Komunitas e-UKM Kota Jambi ketua Ahmad Darmadi

6 Agustus 2015

6

Komunitas e-UKM Kota Cirebon ketua Budi Brasso

7 Oktober 2015

8

Komunitas e-UKM kota Bukit Tinggi ketua Lukman El-Hakim. Komunitas ini ditargetkan pada tahun 2015 namun sudah dikerjakan pada tahun 2014.

INTERNET CERDAS, KREATIF DAN PRODUKTIF Internet Cerdas, Kreatif dan Produktif (I-CAKAP) merupakan sebuah program yang bertujuan merubah pola pendekatan pengamanan diri dalam berinternet, yang sebelumnya bersifat “infrastructure protective” menjadi “selfprotective”. Pada tahun 2015, Ditjen Aplikasi Informatika melalui Sesditjen Aplikasi Informatika mendapat penghargaan Tanda Kehormatan Satyalencana Wira Karya dalam rangka penggalangan partisipasi publik melalui program Relawan TIK serta aktif dalam menyebarluaskan informasi perihal I-CAKAP (Internet Cerdas, Kreatif, &

Produktif) sebagai kelanjutan dari INSAN (Internet Sehat & Aman). Melalui program Relawan TIK dan I-CAKAP, masyarakat mendapat edukasi dalam pemanfaatan Internet secara positif sehingga dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Tahun 2015, Ditjen Aptika telah menyeleng garakan Training of Trainer (ToT) I-CAKAP di sejumlah kota di Indonesia. Kota-kota yang pernah menjadi tempat penyelenggaraan kegiatan tersebut, antara lain: Belitung, Jakarta, Bekasi, Pendeglang, Bogor, Sumedang, Kendal, Grobokan, Rembang, Badung, Polewali Mandar, dan Palu. Total peserta sebanyak 1566 orang.

MAKSUD DAN TUJUAN DARI PROGRAM I-CAKAP

Untuk meningkatkan kreatifitas pelaku TIK agar dapat menghasilkan produk atau konten positif, sehingga dapat memperkaya materi dalam Internet. Selain itu, membawa misi meningkatkan kontribusi para pelaku TIK dalam meningkatkan perekonomian nasional. Strateginya dengan menghasilkan produk dan jasa yang mampu menggerakkan roda perekonomian, untuk berbagai kalangan di seluruh wilayah Indonesia.

07:23

Menginventarisasi berbagai permasalahan yang muncul dalam pengenalan dan pengembangan, serta pemanfaatan penggunaan Internet secara cerdas, kreatif, dan produktif bagi kalangan anak-anak, orang tua dan pendidik. Lebih lanjut, memprakarsai dialog guna menemukan langkahlangkah dan solusi pengoptimalan upaya mendorong penggunaan Internet secara positif bagi masyarakat.

Terbangunnya jejaring sosial di kalangan penggiat TIK dan pemangku kepentingan. Dalam hal ini guna lebih memasyarakatkan pemanfaatan Internet sebagai media pendidikan dan hiburan positif maupun peluang usaha bagi institusi keluarga, institusi pendidikan, dan masyarakat.

Terjalinnya koordinasi, kerjasama, kolaborasi, dan komunikasi diantara komunitas TIK guna memberikan/berbagi informasi dalam bidang pemberdayaan masyarakat. Selain itu, secara khusus koordinasi tersebut dapat mendukung perkembangan Internet dan pemanfaatannya secara cerdas, kreatif dan produktif.


49

Peta Pelaksanaan Kegiatan ToT I-CAKAP selama tahun 2015

3

12

1 7 8

4

5

10 11 2

BIMBINGAN TEKNIS PEMBERDAYAAN INFORMATIKA BAGI MASYARAKAT Tujuan dari kegiatan bimbingan teknis (bimtek) tersebut adalah meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di daerah. Dalam hal ini sebagai pengguna TIK di lingkungan masyarakat baik di perkotaan maupun di pedesaan. Sedangkan sasarannya adalah memberikan pembelajaran dan wawasan kepada kelompok masyarakat khusus dalam meningkatkan pengetahuan dan wawasan dibidang TIK.

50


Bimbingan Teknis Bidang TIK untuk Pemuda Bimtek dibidang TIK untuk Pemuda tahun 2015 diselenggarakan di beberapa daerah, sebagai berikut: • Bandung , Jawa Barat Diadakan Bimtek ini diadakan dalam rangkaian acara Festival TIK Untuk Rakyat, bertempat di Sasana Budaya Ganesha, tanggal 28-29 Mei 2015. Kegiatan tersebut dihadiri oleh 50 orang peserta dengan tema “Pemanfaatan TIK Untuk Berkreasi dan Berinovasi Membangun Generasi Cerdas”.

6

9

No Lokasi / Kota

Tanggal

Jumlah

1

10 Maret 2015

100 Peserta

25 April 2015

100 Peserta

20 November 2015

100 Peserta

Jakarta

2

Badung

8 Mei 2015

50 Peserta

3

Belitung

15 Juni 2015

200 Peserta

4

Sumedang

26 Juni 2015

200 Peserta

5

Kendal

24 Juli 2015

200 Peserta

6

Palu

30 Juli 2015

100 Peserta

7

Bekasi Duta Incakap 3,4,5 Agustus 2015

16 Peserta

8

Bogor

6-7 Agustus 2015

200 Peserta

9

Polewali Mandar

1 September 2015

50 Peserta

10

Rembang

8 Oktober 2015

100 Peserta

11

Grobogan

9 Oktober 2015

50 Peserta

12

Pandeglang

9 November 2015

100 Peserta

• Yogyakarta Bimtek ini bekerjasama dengan Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (APKOMINDO) dan Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan (BTKP) Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan bertempat di Jogja Expo Center, tanggal 5 September 2015. Peserta yang hadirsebanyak 50 orang. Adapun tema yang diusung, yaitu”Animasi, Hobi, dan Peluang Usaha” • Rembang, Jawa Tengah Bimtek ini merupakan kerjasama antara Ditjen Aptika dengan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten

Rembang. Bimtek diselenggarakan di Hotel Fave Rembang, tanggal 8-9 Oktober 2015. Hadirsebanyak 50 orang peserta. Tema yang disung,yaitu”Menggali Potensi Daerah dengan TIK”

Bimbingan Teknis Bidang TIK untuk Guru Bimtekbidang TIK untuk Guru, tahun 2015,diselenggarakan di Hotel Aston Bekasi, tanggal 2-3 Juli 2015. Bimtek tersebutdihadiri 50orang peserta, terdiri dari guru SMU dan SMK dilingkungan Kota Bekasi. Kagiatan itu bertemakan “Pemanfaatan TIK dalam menunjang Kegiatan Belajar Mengajar”, kerjasama Ditjen Aptika dengan Dinas Pendidikan, Kota Bekasi. Dinamika Data Aplikasi Informatika 2015

51

Bimbingan Teknis Bidang TIK untuk Pelaku Usaha

Bimbingan Teknis Bidang TIK untuk Difabel

Bimtekbidang TIK untuk Pelaku Usaha pada tahun 2015 diselenggarakan di dua daerah, yaitu:

Bimbingan Teknis bidang TIK untuk difabel, tahun 2015 diselenggarakan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat,tanggal 20-21 Agustus 2015. Bimtek yang mengusung tema “Pemanfaatan TIK untuk Peningkatan Kapasitas Difabel” ini diselenggarakan atas kerjasama antara Kominfo dengan Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa (BBRVBD). Bimtek ini dihadiri oleh 50 orang peserta difabel dari berbagai daerah di Indonesia.

• Kabupaten Bogor, Jawa Barat Bimtek ini merupakan kerjasama antara Ditjen Aptika dengan Dinas Kominfo Kabupaten Bogor. Bimtek yang bertemakan “Promosi Efektif melalui Internet” ini diselenggarakan di Hotel M-One Cibinong, Kabupten Bogor, tanggal 29-30 April 2015. Peserta yang hadirsebanyak 50 UKM, dari Kabupaten Bogor. • Kabupaten Belitung Timur, Bangka Belitung Bimtek ini merupakan kerjasama antara Ditjen Aptika dengan Dinas Perdagangan dan Industri Belitung Timur. Bimtek diselenggarakan dalam rangkaian acara Festival Desa TIK Nasional,bertempat di lapangan Replika SD Muhammadiyah Desa Lenggang, Kecamatan Gantong, Kabupaten Belitung Timur, tanggal 15-16 Juni 2015. Bimtek dihadiri oleh 50orang peserta yang terdiri dari UKM di Kabupaten Belitung Timur, Bimtek Untuk Pelaku Usaha ini mengusung tema “ Pemanfaatan Internet sebagai Media Promosi yang Efektif”.

Bimbingan Teknis Bidang TIK untuk Perangkat Desa Bimtekbidang TIK untuk Perangkat Desa tahun 2015 diselenggarakan di Hotel S’RizkyKabupaten Pandeglang, Banten,tanggal 9 November 2015. Bimtek yang mengusung tema “Menggali Potensi Daerah dengan TIK” ini merupakan kerjasama antara Ditjen Aptika dengan Relawan TIK.

52


Bimbingan Teknis untuk Start-Up Dan Tenant HUB digitalpreneur merupakan program untuk menghubungkan ekosistem digital startup Indonesia, yaitu capital, people, market, infrastructure, culture, dan regulatory melalui HUBid (www. hub. id). HUBid merupakan kerjasama Pemerintah dengan stakeholders, dimana Kementerian Kominfo cq Ditjen Aptika sebagai fasilitator utamanya. HUB digitalpreneur menghubungkan startupsdengan investor. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong perkembangan industri digitalstartup, dan memfasilitasi perkembangan UKM agar mampu eksis dan bersaing. Disamping itu, HUBid diharapkan dapat membantu mewujudkan startup Indonesia dengan menyumbang 1% PDB dan menciptakan wirausahawan sebanyak 2% dari total jumlah populasi Indonesia. Harapan tersebut dimaksudkan dalam rangka menuju “negara makmur”. Sampai tahun 2015, HUBid telah berhasil menghubungkan 370 startups, 39 investors, 1 partners, 42 industri dan 49 komunitas.

Bimtek dibidang TIK untuk Pemuda

Bimtek dibidang TIK tahun 2015

bimbingan teknis bidang TIK untuk difabel

bimbingan teknis bidang TIK untuk pelaku usaha

bimbingan teknis bidang TIK untuk Perangkat desa

bimbingan teknis bidang TIK untuk start-up

Sosialisasi & Bimbingan Teknis Di Bidang E-Government


53

Program-program utama HUBid yang dilaksanakan pada tahun 2015

a.

b.

c.

54

Roadshow HUBid lima kota di Indonesia, antara lain: Jakarta, Depok, Bandung, Yogyakarta dan Surabaya. Selama roadshow berjalan, didapatkan kurang lebih 370 startups pendaftar. Namun, setelah dilakukan tahapan seleksi oleh Tim HUBid, diperoleh 53 startup yang memiliki ide kreatif dan memahami bisnis model pada industri aplikasi digital.

Mentoring Session bagi startups terkurasi. Dari 200 startups yang sudah mendaftar melalui HUBid, telah dilakukan mentoring terhadap 20 startups yang terkurasi pada tanggal 8-9 Oktober 2015 di Hotel Santika, Jakarta. Setelah melalui proses mentoring (termasuk filtering), startups yang lolos seleksi untuk mengikuti Demo Day, tanggal 30 Oktober 2015 adalah sebanyak 10 startups, yaituFacetofeet, Lean Skill (startup mengajar), ID Pasar, Paket. id, Easytune, Journesia, Kampus. co. id, Gambitechno (usahain. com), Ikhram. com, dan Pictalogi. com. Salah satu startup, yaitu Paket. id telah diikutkan dalam program Google Launchpad. Untuk pertama kalinya di Asia Tenggara, tanggal 9-13 November 2015, Google telah menggelar Launchpad Week Jakarta yang merupakan program pre-inkubasi startups.

Business Matchmaking dengan venture capital/angels/investor (Demo Day) merupakan acara puncak dari kegiatan HUB digitalpreneur. Dalam kegiatan Demo Day, Ditjen Aplikasi Informatika hanya memfasilitasi dan mempertemukan antara startups dengan investors. Startups yang terpilih tersebut melakukan presentasi dihadapan para investors dengan harapan mereka dapat berinvestasi untuk startups terpilih tersebut. Kegiatan Demo Day akan dilaksanakan di Hotel Santika Premier, Jakarta, tanggal 29 – 30 Oktober 2015.


SOSIALISASI &BIMBINGAN TEKNIS DI BIDANG e-GOVERNMENT Sosialisasi Peraturan Menteri Kominfo Nomor 10 Tahun 2015 Kegiatan sosialisasi dilaksanakan guna mem berikan pemahaman kepada Instansi Penye lenggara Negara agar mendukung pelaksanaan Permen Kominfo No, 10 Tahun 2015. Aturan tersebut berisi Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara. Selain itu, pada kegiatan ini juga dilakukan bimbingan teknis pendaftaran sistem elektroni aplikasi layanan. go. id. Pada bimbingan teknis ini, peserta mendapat penjelasan tentang pengisian form pendaftaran sistem elektronik. Tujuannya agar masing-masing pengelola sistem elektronik dapat melakukan pengisian sesuai dengan data informasi yang dibutuhkan, pada laman www. layanan. go. id

Sosialisasi dan Bimbingan teknis Pemanfaatan PNS Box dan Aplikasi Open Source Tahun 2015,Ditjen Aptika mengadakan Bimtek sertasosialisasi PNS Box dan Free Open Source Software (FOSS) di beberapa provinsi, dan kabupaten/kota.

Tujuan Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pemanfaatan PNS Box dan Aplikasi Open Source: 1.

software dalam rangka pemanfaatannya di lingkungan instansi pemerintahan. 2.

Bimbingan Teknis Aplikasi Layanan Publik Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan pelatihan berupa ToTbagi instansi-instansi yang telah mengajukan permohonan untuk implementasi siCANTIK. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini agar dapat menghasilkan tenaga teknis yang paham mengenai siCANTIK, agar mereka mampu melatih yang ada di daerahnya.

Mendalami penggunaan open source

3.

4.

Melakukan persiapan implementasi PNS Box

Melakukan sosialisasi dan bimtek pe ngembangan aplikasi berbasis Android

Melakukan instalasi dan pelatihan aplikasi PNS Box untuk mendukung pertukaran data antar instansi pemerintahan

Tahun 2015, Ditjen Aptika telah menyeleng garakan ToT untuk Pemerintah Provinsi, Kabu paten/Kota di Indonesia.

Bimbingan Teknis Aplikasi siMAYA & PNSMail Selama tahun 2015 Ditjen Aptika telah menyelenggarakan 18 kali bimbingan teknis siMAYA dan PNSMail untuk pegawai di lingkungan pemerintah Indonesia, baik pusat maupun daerah.


55

SEMINAR &BIMBINGAN TEKNIS DI BIDANG KEAMANAN INFORMASI Seminar Duta Pelajar Keamanan Informasi satu level sebelum berlanjut ke level selanjutnya. Seminar Duta Pelajar Keamanan Informasi dilaksanakan tanggal 3-4 November 2015 di Aula Serbaguna Kementerian Kominfo. Seminar diikuti oleh 56 pelajar dari 27 SMP/MTs dan 54 pelajar dari 27 SMA/MA di wilayah DKI Jakarta. Para pesertadidampingi oleh guru/pengajar. Pelajar yang menjadi peserta untuk selanjutnya disebut Duta Pelajar Keamanan Informasi. Sehingga jumlah Duta Pelajar Keamanan Informasi adalah 110 orang pelajar. Duta Pelajar Keamanan Informasi merupakan para pelajar yang dipilih dari sekolahnya masing-masing. Kriterianya berdasarkan penilaian bahwa para pelajar tersebut dipandang mampu bertindak sebagai inisiator dan berperan aktif dalam mengedukasi dan menyebarkan pesankepada teman-temannya, mengenai pentingnya keamanan informasi. Harapannya, akan terbentuk suatu budaya keamanan informasi yang baik di lingkungan sekolah, dan masyarakat pada umumnya. Seminar ini dapat terlaksana berkat kerjasama antara Ditjen Aptika dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Selain mengadakan Seminar Duta Pelajar Keamanan Informasi, Ditjen Aptika juga mengadakan kompetisi yang pemenangnya diumumkan pada rangkaian acara Seminar Duta Pelajar Keamanan Informasi. Ada dua jenis kompetisi, yaitu pembuatan materi Keamanan Informasi dan permainan interaktif. Pada pembuatan materi Keamanan Informasi, sebelum seminar berlangsung peserta diminta untuk mengirimkan materi Keamanan Informasi dalam bentuk video, poster, mading, sketsa dan komik. Kompetisi kedua, permainan interaktif yang terdiri dari lima level, yaitu:Level 1 (social media), Level 2 (social engineering), Level3 (virus), Level 4 (information gathering), dan Level 5 (hotspot WiFi). Peserta harus menyelesaikan

56


Bertindak sebagai juri adalah anggota Komite IDSECCONF. Komite ini merupakan komunitas TI yang sudah sering bergabung dalam berbagai kegiatan besardi bidangnya. Untuk level SMP/MTs, lomba materi Keamanan Informasi dimenangkan oleh MTsN 6 (materi: Poster), SMPN 274 (materi: Sketsa), SMPN 170 (materi: Video), dan SMPN 38 (materi: Mading). Sedangkan untuk level SMA, lomba materi Keamanan Informasi dimenangkan oleh SMAN 17 dan MAN 12 (materi: Poster), SMAN 23 (materi: Sketsa), SMAN 32 (materi: Video), dan SMAN 107 (materi: Mading). Untuk lomba permainan interaktif security awareness, pemenangnya SMPN 9, dan SMA Lab School Kebayoran.

Bimbingan teknis Indeks Keamanan Informasi BimtekIndeks Keamanan Informasi (KAMI) bertujuan meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan penguasaan sumber daya akan pentingnya keamanan informasi. Hal ini dalam rangka menjaga kelancaran layanan publik serta mengevaluasi tingkat kesiapan pengamanan informasi di instansi pemerintah. Bimtek tahun-tahun sebelumnyamenggunakan aplikasi Indeks KAMI versi 2. 3. Bimtek tahun 2015 telah menggunakan aplikasi yang dikinikan,yaitu aplikasi Indeks KAMI versi 3. 1, berbasis ISO 27001:2013. Indeks KAMI adalah alat evaluasi untuk menganalisa tingkat kesiapan pengamanan informasi di instansi pemerintah. Evaluasi dilakukan terhadap berbagai area yang menjadi target penerapan keamanan informasi. Ruang lingkup pembahasannya memenuhi semua aspek keamanan yang didefinisikan oleh standar ISO 27001:2013.

Para peserta Seminar Duta Pelajar Keamanan Informasi yang sekaligus menjadi Duta Pelajar Keamanan Informasi

Seminar & Bimbingan Teknis di Bidang Keamanan Informasi

Bimtek Indeks KAMI di Jakarta, Agustus 2015

Suasana seminar Pengaturan Cybercrimes dalam UU ITE

Tahun 2015, bimtek Indeks KAMI diselenggarakan di 3 tempat, yaitu Bandung, Bali, dan Jakarta. Jumlah peserta yang hadir sebanyak 292 orang, dari kementerian/badan/lembaga, pemerintah daerah, BUMN, dan rumah sakit.

Seminar Pengaturan Cybercrimes dalam UU ITE dan Bimbingan Teknis Forensik Digital dalam Penegakan Hukum Penanganan tindak pidana teknologi informasi dan transaksi elektronik di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan membutuhkan keahlian bidang hukum dan keahlian bidang teknologi informasi. Oleh karena itu, untuk memberikan pemahaman mengenai UU ITE, diperlukan penyegaran atau penyampaian informasi bagi aparat penegak hukum (APH) mengenai muatan UU ITE baik dari sisi hukum maupun teknis (salah satunya dijital forensik). Penyegaran tersebut dimaksudkan untuk memperlancar proses penyelesaian kasus tindak pidana teknologi informasi dan transaksi elektronik. Hal inilah yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan Seminar Pengaturan Cybercrimes Dalam Undang–Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Seminar dan bimtek ini diselenggarakan untuk

para APH mengenai pengaturan kejahatan siber. Hal lain dibutuhkan dalam proses forensik dijital guna penanganan kasus-kasus tindak pidana teknologi informasi dan transaksi elektronik. Tahun 2015, kegiatan ini diselenggarakan di tiga lokasi, yaitu Palembang, Lombok, dan Jakarta. Kegiatan ini diselenggarakan selama dua hari. Hari pertama merupakan seminar dan hari kedua berupa bimtek mengenai teknis forensik dijital.

Seminar Keamanan Informasi Tahun 2015, Ditjen Aptika menyelenggarakan dua kali Seminar Keamanan Informasi. Petama,seminar Keamanan Informasi dalam rangka Implementasi ISMS dan CSIRTdi D. I. Yogyakarta. pelaksanaannyadi gedung MMTC Yogyakarta, 10 Maret 2015. Kedua, seminar Keamanan Informasi dengan tema “Keamanan Bertransaksi Online”, di Hotel Ibis, Trans Studio, Bandung, tanggal 11 Mei 2015. Peserta seminar keamanan informasi di MMTC Yogya adalah seluruh SKPD di lingkungan daerah tersebut, dan Dinas Kominfo/Hubkominfo di wilayah DI Yogyakarta. Sedangkan peserta seminar keamanan informasi di Bandung pemerintah daerah di lingkungan Provinsi Jawa Barat serta mahasiswa/dosen.

memberikan penyegaran atau pemahaman bagi


57

PENANGANAN KASUS SIBER UU ITE OLEH PPNS ITE Sesuai dengan Amanat UU ITE, maka Kemen terian Kominfo memiliki tanggung jawab terhadap penanganan cybercrime. Sejak tahun 2011, melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) ITE Kementerian Kominfo telah melakukan penanganan terhadap tindak pidana cybercrime. Laporan dugaan tindak pidana siber tahun 2015 adalah sebanyak 10. Selain itu juga ada laporan yang berasal dari e-mail adalah sebanyak 33 laporan. Jenis tindak pidana

siber yang ditangani adalah pornografi, pencemaran nama baik, penipuan konsumen, SARA, ilegal akses, gangguan terhadap data, dan manipulasi data. Ditjen Aptika juga memberikan pelayanan berupa Pemberian Keterangan Ahli/Bantuan Pemeriksaan Forensik Digital bagi Kepolisian. Tahun 2015, ini telah menugaskan Ahli Hukum UU ITE sebanyak 32 kali dan Ahli Forensik Digital sebanyak 18 kali dengan barang bukti yang diperiksa sebanyak 119 buah.

LAPORAN DUGAAN TINDAK PIDANA SIBER PADA 2015

2

8

pornografi pencemaran nama baik penipuan konsumen

15

5

sara ilegal akses gangguan terhadap data manipulasi data

2 8

58

3


STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA SKKNI menjadi dasar bagi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) untuk mengeluarkan sertifikat. Sampai dengan 2015 Kementerian Kominfo telah memfasilitasi penyusunan 22 Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

1

KEP. 94/MEN/IV/2005 dengan judul Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi, Sub Sektor Operator Komputer

2

KEP. 269/MEN/VII/2006 dengan judul Sektor Komunikasi dan Informasi, Sub Sektor Telematika Bidang Jaringan Komputer dan Sistem Administrasi

3

KEP. 272/MEN/VII/2006 dengan judul Sektor Komunikasi dan Informasi, Sub Sektor Telematika Bidang Computer Technical Support

4

5

6

KEP. 115/MEN/III/2007 dengan judul Sektor Komunikasi Sub Sektor Pos dan Telekomunikasi Bidang Jaringan Telekomunikasi, Sub Bidang Jasa Multimedia KEP. 39/MEN/II/ 2008 dengan judul Sektor Komunikasi dan Informatika Bidang Kehumasan KEP. 114/MEN/VI/2008 dengan judul Sektor Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi Sub Sektor Pos dan Telekomunikasi Bidang Jaringan Te lekomunikasi Sub Bidang Teknisi Telekomunikasi Satelit

7.

KEP. 109/MEN/VI/2010 dengan judul Sektor Komunikasi dan Informatika Sub Sektor Teknologi dan Informatika Bidang Desain Grafis

8

610 Tahun 2012 dengan judul Sek tor Teknologi Informasi Bidang Manajemen Layanan Teknologi In formasi

9

615 Tahun 2012 dengan judul Sektor Teknologi Informasi dan Komuni kasi Bidang Keahlian Programmer Komputer

10

11

12

717 Tahun 2012 dengan judul Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi, Sub Sektor Komunikasi Fiber Optik, Bidang Keahlian Teknisi Instalasi Fiber Optik 165 Tahun 2014 dengan judul Kate gori Informasi dan Komunikasi Go longan Pokok Telekomunikasi Bidang Perekayasaan dan Perencanaan Ja ringan Seluler

349 Tahun 2014 dengan judul Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Kegiatan Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen pada Jabatan Kerja ICT Project Manager


59

STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

13

14

351 Tahun 2014 dengan judul Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Periklanan dan

19

Penelitian Pasar Bidang Keahlian Periklanan

Konsultasi Komputer dan Kegiatan YBDI Bidang Keamanan Informasi

352 Tahun 2014 dengan judul Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Produksi Gambar Bergerak,

90 Tahun 2015 dengan judul Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Kegiatan Pemrograman, Konsultasi Komputer dan Kegiatan YBDI Bidang Enterprise Architecture Design

20

Video dan Program Televisi, Perekaman Suara dan Penerbitan Musik Bidang Pekerjaan Produser Televisi 354 Tahun 2014 dengan judul Kategori

15

Transportasi dan Pergudangan Golongan Pokok Pos dan Kurir Bidang Keahlian Pos Sub Bidang Penanganan Layanan Komunikasi Tertulis/Elektronik dan Paket

21

22 16

17

18

400 Tahun 2014 dengan judul Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Produksi Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi, Perekaman Suara dan Penerbitan Musik Bidang Pembuatan Animasi

45 Tahun 2015 dengan judul Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Kegiatan Jasa Informasi Bidang Pengelolaan Pusat Data

48 Tahun 2015 dengan judul Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Kegiatan Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen Bidang Auditor Teknologi Informasi

Sumber data: Balitbang SDM Kemkominfo

60

55 Tahun 2015 dengan judul Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Kegiatan Pemrograman,


105 Tahun 2015 dengan judul Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Kegiatan Jasa Informasi pada Jabatan Kerja Auditor Komunikasi 346 Tahun 2015 dengan judul Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Produksi Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi, Perekaman Suara dan Penerbitan Musik Bidang Penyutradaraan Televisi

Panitia Teknis Uji Kompetensi (PTUK), Sekolah Tinggi Multi Media Yogyakarta

Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) 2015 Sampai dengan tahun 2015, terdapat tujuh LSP bidang keahlian komunikasi dan informatika dan satu panitia teknis uji kompetensi LSP Telematika

LSP TIK Indonesia

LSP Telekomunikasi

LSP Public Relation Indonesia

LSP Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Cipta Karya Informatika

LSP Komputer

(STMM belum menjadi LSP, namun sudah mendapatkan lisensi untuk menyelenggarakan sertifikasi)


SERTIFIKASI SDM TIK Dalam rangka pengembangan SDM sektor TIK, Kementerian Kemkominfo melalui Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) SDM mengadakan Pelatihan dan Sertifikasi profesi di sektor TIK secara gratis. Kegiatan ini memfasilitasi

angkatan kerja muda lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bidang Teknologi TIK, khususnya yang belum memiliki pekerjaan untuk mengikuti uji kompetensi dan mendapat sertifikat dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) bidang keahlian komunikasi dan informatika.

Sertifikasi SDM TIK Dinamika Data Aplikasi Informatika 2015

61

Suasana Diklat Teknis Bidang TIK untuk PNS di BPPTIK Kominfo, Cikarang

DIKLAT TEKNIS BIDANG TIK UNTUK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) Selain memberikan pelatihan untuk masyarakat khusushya angkatan kerja muda di bidang TIK, Kementerian Kominfo melalui Balitbang SDM juga menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Teknis bidang TIK. Untuk kegiatan yang kedua, ditujukan pada para PNS pusat dan daerah di seluruh Indonesia. Jenis diklat yang diberikan antara lain Diklat Chief Information Officer (CIO), Manager (Public Information Management dan Project Management), Training of Trainer (ToT), Operator (IT Essentials, Network Administration, Server Administration), Developer (Database Programming, Desktop Programming dan Web Programming) Diklat ini merupakan salah satu rangkaian dari program “IT Capacity Building Training on Government Official” kerjasama antara Kementerian Kominfo, Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Korea Internasional Cooperation Agency (KOICA).


62


6

PEMERINGKATAN DAN PENGHARGAAN DUTA INCAKAP

Pada 9 September 2015, Ditjen Aptika menyelenggarakan pemilihan Duta Internet CAKAP (Cerdas, Kreatif dan Produktif) Tahun 2015 di Birawa Assembly Hall Hotel Bidakara, Jakarta. Pendaftaran Calon Duta Internet CAKAP (INCAKAP) 2015 telah dilakukan sejak tanggal 16 Maret - 14 Juni 2015. Seleksi Finalis Duta INCAKAP untuk 16 pelajar SMA, khususnya kelas X dan XI terbaik se-Indonesia diselenggarakan pada 15 Juni-12 Juli 2015. Untuk selanjutnya para finalis ini berhak mengikuti Bootcamp yang diselenggarakan selama 3 hari, pada 3-5 Agustus 2015 di Bekasi.


63

Materi seminar dan workshop yang diberikan kepada para Finalis Duta INCAKAP 2015 Setelah tahapan Bootcamp, para Finalis Duta INCAKAP kembali ke daerah masing-masing untuk mempraktekkan pengetahuan dan wawasan yang didapat. Para finalis diberikan waktu kurang lebih satu bulan untuk melakukan kegiatan sosialisasi pemanfaatan Internet secara cerdas, kreatif dan produktif. Selanjutnya sosialisasi yang telah dilakukan akan dinilai untuk memilih satu orang putra dan putri yang menjadi Duta INCAKAP Tingkat Nasional 2015, yaitu Yosa Tristian (SMA Negeri 2 Temanggung, Jawa Tengah) dan Syahna Rahmah Falihah (SMA Negeri 1 Bandung, Jawa Barat). Sedangkan Duta INCAKAP Favorit 2015 adalah Alma Dewi Sundari (SMA Negeri 1 Sungai Penuh, Jambi).

1 Internet Cerdas, Kreatif dan Produktif 2 Pemanfaatan Internet dan Cyber Ethics

Cyber Crime & Cyber Law

3

4 Jurnalistik Streaming Radio/Televisi 5 Teknik Berkomunikasi

Teknik Presentasi

6

Dalam upaya memberdayakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang TIK, selain mejalankan tugasnya secara mandiri, selanjutnya para Duta INCAKAP Tingkat Nasional 2015 dan Finalis Duta INCAKAP 2015 juga akan dilibatkan dalam kegiatan Kementerian Kominfo yang diselenggarakan di daerahnya masing-masing.

64

No Nama

Sekolah

Kota/Provinsi

1

I Putu Bagus Indrawijaya

SMK Negeri 3 Tabanan

Tabanan/Bali

2

Rima Widya

SMA Negeri 1 Mataram

Mataram/NTB

3

Selly Febrilia

SMA Negeri 1 Batam

Batam/Kepulauan Riau

4

Wahyu Ramadhani Gusti

SMA Negeri 3 Palopo

Palopo/Sulawesi Selatan

5

Syahna Rahmah Falihah

SMA Negeri 1 Bandung

Bandung/Jawa Barat

6

Anak Agung Ananda Satwika

SMA Negeri 7 Denpasar

Denpasar/Bali

7

Yosa Tristian

SMA Negeri 2 Temanggung Temanggung/Jawa Tengah

8

Rizki Mahgribi

SMA Negeri 1 Pontianak

Pontianak/Kalimantan Barat

9

Ida Ayu Mas Rizky Ramadhani

SMA Negeri 38 Jakarta

Jakarta/ DKI Jakarta

10

Mahjati Zatil Ilmi

SMA Negeri 2 Palopo

Palopo/Sulawesi Selatan

11

Luh Putu Ega Suratningtyas

SMA Negeri 2 Semarapura

Semarapura/Bali

12

Alma Dewi Sundari

SMA Negeri 1 Sungai Penuh Sungai Penuh/Jambi

13

Arini Amalia Rahma

SMA Negeri 1 Kendal

Kendal/Jawa Tengah

14

Samsul Zali

SMA Negeri 5 Mataram

Mataram/NTB

15

Dimas Apeco Putra

SMA Negeri Plus Riau

Riau

16

Aditya Risqiantama

SMA Negeri 1 Kendal

Kendal/Jawa Tengah


PEMERINGKATAN e-GOVERNMENT INDONESIA (PeGI) Ditjen Aptika menyelenggarakan PeGI dalam rangka melihat peta kondisi pemanfaatan TIK pada instansi pemerintah, di Indonesia, baik pusat maupun daerah. Hal lain guna mengukur nilai Index e-Government Indonesia. PeGI diharapkan dapat meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan TIK seluruh instansi pemerintah di Indonesia. PeGI juga menjadi salah satu upaya penyebarluasan informasi dan rekomendasi terkait peningkatan peran TIK instansi pemerintah. Selain itu, juga menjadi langkah untuk mempermudah koordinasi dan keterpaduan implementasi e-Government antar instansi atau satuan kerja instansi pemerintah. Dalam pelaksanaannya, Kementerian Kominfo cq Ditjen Aptika bekerjasama dengan berbagai kalangan, baik dari unsur komunitas TIK, PerguruanTinggi, maupun instansi pemerintah terkait. Tujuan Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI), yaitu: a) Menyediakan acuan bagi pengembangan dan pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah. PeGI dirancang untuk dapat menjadi pedoman bagi pengembangan TIK di seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian, diharapkan lingkungan pemerintah di Indonesia baik di tingkat kementerian dan lembaga non kementerian, provinsi, serta kabupaten/kota dapat mengembangkan dan memanfaatkan TIK secara lebih terarah. b) Memberikan dorongan bagi peningkatan pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah melalui evaluasi yang utuh, seimbang, dan obyektif. c) Mendapatkan peta kondisi pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah secara nasional.

Terdapat lima dimensi yang menjadi indikator dalam tahapan penilaian pelaksanaan PeGI yaitu: Kebijakan, Kelembagaan, Infrastruktur, Aplikasi dan Perencanaan. Masing-masing dimensi memiliki bobot yang sama dalam penilaian karena semuanya penting, saling terkait dan saling menunjang. Hasil penilaian PeGI berupa kondisi pemanfaatan TIK di instansi Pemerintah terbagi dalam empat kategori yaitu: sangat baik, baik, kurang, dan sangat kurang. Selain itu, juga disertakan rekomendasi perbaikan yang perlu dilakukan oleh masing–masing instansi pemerintah. Tahun 2015, PeGI diselenggarakan untuk tingkat kementerian, lembaga pemerintah non kementerian (LPNK), provinsi serta kabupaten/ kota. Pada tahun 2015 juga ditentukan 10% kabupaten/kota untuk mencapai indeks PeGI 3,4 pada tahun 2019. Kabupaten/kota tersebut adalah: 1) 10 kab/kota di wilayah provinsi Jawa Timur 2) 10 kab/kota di wilayah Jawa Tengah 3) 10 kab/Kota di wilayah Jawa Barat 4) 12 kab/kota di wilayah Sumatera dan Banten 5) 12 kab/kota di beberapa wilayah provinsi lainnya di Indonesia Untuk mencapai target tersebut, selain kegiatan asesmen juga dilakukan workshop pendampingan peningkatan nilai PeGI. Nilai rata-rata PeGI nasional 2015 adalah sebesar 2,7. Untuk tingkat kementerian rata-rata nilai PeGI-nya 2,7 (Baik). Peringkat pertama diraih oleh Kementerian Keuangan, diikuti oleh Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah di peringkat kedua serta Kemenlu di peringkat


65

Penyelenggaraan PeGI tahun 2015 Tahun 2015 PeGI diselenggarakan untuk tingkat: • • • • • • • •

Kementerian Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Provinsi Kabupaten/Kota di Banten, DIY, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kalimantan, Sulawesi Kabupaten/Kota di Jawa Barat Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Kabupaten/Kota di Jawa Timur Kabupaten/Kota di Sumatera

ketiga. Sedangkan rata-rata nilai PeGI nasional tingkat LPNK adalah sebesar 2,7 (Baik), peringkat pertama diraih oleh Badan Pusat Statistik (BPS), peringkat kedua diraih Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), dan peringkat ketiga diraih Badan Informasi Geospasial (BIG). Untuk tingkat Provinsi, nilai PeGI nasional adalah sebesar 2,5 (Baik), dimana peringkat pertama diraih oleh Provinsi DKI Jakarta disusul oleh Jawa

2011

2012

2013

2014

2015

Kementerian

2.5

2.5

2.7

2.7

2,7

LPNK

-

-

2.7

2.7

2,7

Provinsi

2.4

2.2

2.6

2.4

2,5

Kabupaten/Kota

2.0

2.2

2.7

2.4

2,8

Rata-rata nilai PeGI Nasional

2.3

2.3

2.7

2.6

2,7

Barat di posisi kedua dan Jawa Tengah di posisi ketiga. Tahun 2015, target indeks PeGI 2,8 untuk kabupaten/kota tercapai. Diharapkan terjadi peningkatan secara bertahap setiap tahunnya sehingga mencapai nilai 3,4 pada tahun 2019. Berikut ini tabel hasil PeGI 2015 untuk tingkat Kementerian, LPNK dan Provinsi.

Hasil penilaian PeGI Tingkat Kementerian Tahun 2011-2015

66


Hasil penilaian PeGI Tingkat LPNK Tahun 2011-2015

Hasil penilaian PeGI Tingkat Provinsi Tahun 2011-2015


67

PEMERINGKATAN INDEKS KEAMANAN INFORMASI Indeks Keamanan Infomasi (Indeks KAMI) adalah alat evaluasi untuk menganalisa tingkat kesiapan pengamanan informasi pada suatu Instansi/ Organisasi. Alat evaluasi ini tidak ditujukan untuk menganalisa kelayakan atau efektifitas bentuk pengamanan yang ada, melainkan sebagai perangkat untuk memberikan gambaran kondisi kesiapan (kelengkapan dan kematangan) kerangka kerja keamanan informasi kepada pimpinan Instansi. Evaluasi dilakukan terhadap berbagai area yang menjadi target penerapan keamanan informasi. Dimana, ruang lingkup pembahasan juga memenuhi semua aspek keamanan yang didefinisikan oleh standar ISO/ IEC 27001:2013. Evaluasi ini dianjurkan untuk pejabat yang secara langsung bertanggung jawab dan berwenang untuk mengelola keamanan informasi di seluruh cakupan instansinya. Proses evaluasi dilakukan melalui sejumlah pertanyaan di masing-masing area di bawah ini: • Kategori Sistem Elektronik (SE). Kategorisasi SE yang digunakan Instansi berdasarkan asas risiko, terdiri atas SE Strategis, SE Tinggi dan SE rendah. • Tata Kelola Keamanan Informasi. Mengevaluasi kesiapan bentuk tata kelola keamanan informasi beserta instansi/fungsi, tugas dan tanggung jawab pengelola keamanan informasi. • Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi. Mengevaluasi kesiapan penerapan pengelolaan risiko keamanan informasi sebagai dasar penerapan strategi keamanan informasi.

68


• Kerangka Kerja Keamanan Informasi. Megevaluasi kelengkapan dan kesiapan kerangka kerja (kebijakan dan prosedur) pengelolaan keamanan informasi dan strategi penerapannya. • Pengelolaan Aset Informasi. Mengevaluasi kelengkapan pengamanan terhadap asset informasi termasuk keseluruhan siklus penggunaan asset tersebut. • Teknologi dan Keamanan Informasi. Mengevaluasi kelengkapan, konsistensi dan efektivitas penggunaan teknologi dalam pengamanan asset informasi. Kegiatan Pemeringkatan Indeks KAMI dilaksanakan dengan cara melakukan verifikasi hasil pengisian Indeks KAMI. Pemeringkatan ini merupakan tahap awal kajian penerapan tata kelola keamanan informasi di Instansi/Organisasi. Hasil pemeringkatan memberikan masukan bagi Instansi/Organisasi yang bersangkutan tentang kekuatan dan kelemahan aspek-aspek pengamanan informasi di instansinya. Hal lain yaitu menyangkut langkah-langkah peningkatan yang diperlukan untuk menguatkan profil keamanan informasi. Pemeringkatan Indeks KAMI dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan penguasaan sumberdaya, akan pentingnya keamanan informasi dalam menjaga kelancaran dan keberlangsungan layanan public. Tujuan lain yaitu mengevaluasi tingkat kesiapan pengamanan informasi di Penyelenggara Layanan Publik dan pengamanan unit data strategis dalam mencapai Standard Nasional/Internasional.

Rangkaian kegiatan Pemeringkatan KAMI adalah: 1. Melakukan sosialisasi dan bimtek pengisian Indeks KAMI bagi Instansi-Instansi penyelenggara layanan publik,

Berdasarkan hasil Pemeringkatan Indeks KAMI 2015, diketahui bahwa area teknologi memiliki nilai tertinggi. Sedangkan nilai terendah yaitu manajemen risiko. Perbandingan pada masingmasing area dapat dilihat pada grafik berikut:

2. Desktop Assessment (DA) merupakan proses verifikasi hasil pengisian Indeks KAMI dengan dokumen-dokumen yang ada, dan dibawa ketika kegiatan DA berlangsung, 3. Onsite Assessment (OA). Verifikasi Indeks KAMI dilakukan dengan meninjau langsung ke lokasi. Total peserta Pemeringkatan Indeks KAMI tahun 2015 sebanyak 60 instansi (57 Desktop Assessment dan 3 Onsite Assessment), terdiri dari 54 instansi pemerintah pusat, 2 pemerintah daerah, dan 4 BUMN/organisasi.

Suasana Dekstop Assessment Indeks KAMI

Suasana Onsite Assessment Indeks KAMI di PT. Jasa Raharja


69

70


SATYALENCANA WIRA KARYA UNTUK PELAYANAN PUBLIK Satyalencana Wirya Karya merupakan peng hargaan terhadap mereka yang berjasa dalam memberikan dharma bakti bagi bangsa dan negara, sehingga dapat dijadikan teladan bagi orang lain. Penghargaan ini diberikan berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 60/TK/TAHUN 2015, bagi pegawai yang telah berkontribusi dan berperan aktif dalam memberikan pelayanan kepada publik di bidang Komunikasi dan Informatika. Pada tahun 2015, Ditjen Aplikasi Informatika menerima tiga penghargaan Tanda Kehormatan Satyalencana Wirya Karya,yaitu: a. Satyalencana Wira Karya untuk inovator I-CAKAP, Sesditjen Aplikasi Informasi yang pada tahun 2013-2014 berhasil menggalang partisipasi publik melalui program Relawan TIK serta aktif dalam menyebarluaskan informasi perihal I-CAKAP (Internet Cerdas, Kreatif, & Produktif) sebagai kelanjutan dari INSAN (Internet Sehat & Aman).

Melalui program Relawan TIK dan I-CAKAP, masyarakat dapat memanfaatkan Internet secara positif sehingga dapat meningkatkan kualitas hidupnya. b. Satyalencana Wira Karya dalam peman faatan TIK di sektor e-Government me lalui Pemeringkatan e-Government Indo nesia (PeGI) dan perjuangannya dalam penempatan Pusat Data di Indonesia melalui PP 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik (PSTE). Penghargaan diberikan kepada Bapak Ashwin Sasongko yang menjabat Dirjen Aptika sejak tahun 2009 s/d 2014. c. Satyalencana Wirya Karya untuk Direktur e-Business yang telah berperan aktif dalam menciptakan stabilitas bangsa dan negara melalui penyusunan regulasi dan implementasi penapisan konten Internet bermuatan negatif, seperti SARA dan terorisme.

cana Wira Karya

Penerima Satyalen

Menkominfo memberikan penghargaan Satyalencana Wira Karya kepada Sesditjen Aptika atas jasanya dalam program I-CAKAP dan Relawan TIK


71

INDONESIA CYBER ARMY 2015 yang tangguh di bidangnya, serta memiliki wadah untuk menyalurkan keahliannya. ICA 2015 diselenggarakan tanggal 1-2 Oktober 2015 di Aula STIKOM Bali, Renon, Denpasar, Bali.

Juara pertama ICA 2015 untuk kategori CTF/hacking

Indonesia Cyber Army (ICA) adalah kegiatan yang terselenggara atas kerjasama Ditjen Aptika, APTIKOM, DETIKNAS, Academic CSIRT, DIKTI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pertahanan, Kepolisian Republik Indonesia, serta industri Information Communication and Technology (ICT) di Indonesia. Tujuan dari dilaksanakannya kegiatan ini adalah menyelenggarakan ajang kompetisi dalam rangka mengamankan Indonesia dari serangan siber yang semakin berkembang pesat. Dengan diselenggarakan ICA ini, diharapkan dapat ditemukan bibit Tim Cyber Security nasional

72


Dalam penyelenggaraan kompetisi ICA, Tim Fast Affine Projection beranggotakan Fariskhi Vidyan, Adam Jordan, dan I Gusti Ngurah Putra Sattvik, dari Fasilkom UI. Mereka berhasil menyabet Juara 1 untuk kategori CTF/Hacking. Juara 2 dalam kategori ini juga diraih oleh tim dari Fasilkom UI, Tim Debauchery Tea Party. Tim ini beranggotakan Rizki Mubarok, Ahmad Rifai Ashari, dan Edison Tantra. Sementara itu, Tim WinRAR dari Fasilkom UI yang terdiri dari Kurniagusta Dwinto, Rakina Zata Amni, dan M. Reza Qorib, berhasil menduduki peringkat pertama, kategori CTF Digital Forensic. Event yang dilangsungkan di STIKOM Bali ini dibagi dalam dua topik, yaitu Capture The Flag (CTF)/Hacking dan Digital Forensic. Dalam Capture The Flag (CTF)/Hacking, peserta menunjukkan kebolehannya menjebol server lawan. Sedangkan dalam Digital Forensic, peserta mencoba memecahkan permasalahan keamanan dunia siber untuk mencari dan menginvestigasi materi dalam perangkat dijital.

INDONESIA IT SECURITY CONFERENCE 2015 saja yang bisa dilakukan guna menanggulangi kejahatan di dalamnya.

Para pemenang IDSECCONF 2015

Indonesia Information Technology Security Conference atau lebih dikenal IDSECCONF adalah kegiatan tahunan. Ajang ini terselenggara atas kerjasama Ditjen Aptika dengan Komite IDSECCONF, serta berbagai pihak terkait. Tujuannya membahas isu-isu tentang Keamanan teknologi informasi terkini. Dalam IDSECCONF juga dibahas mengenai Capture The Flag (CTF), yang telah diselenggarakan IDSECCONF barubaru ini. Tiap tim akan berkompetisi untuk bisa mencari celah keamanan dan mendapatkan flag, baik yang terdapat di server atau di komputer lawan. CTF merupakan salah satu kompetisi dalam bidang keamanan teknologi informasi yang dilakukan dalam bentuk simulasi. Event ini diadakan tiap tahun, berbarengan dengan kegiatan IDSECCONF. Kedua hal ini penting dalam meningkatkan pengetahuan tentang isuisu keamanan teknologi informasi, serta hal apa

IDSECCONF telah diselengarakan sejak tahun 2008, bertempat di DI Yogyakarta dengan menggandeng Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta. Selanjutnya, pada 2009 di DKI Jakarta, bekerjasama dengan Universitas Al-Azhar Indonesia. IDSECCONF 2010 berlangsung di Bali, bekerjasama dengan STIKOM Bali. Tahun 2011 bekerjasama dengan STMIK Palcomtech, dilaksanakan di Palembang, Sumatera Selatan. Tahun 2012 di Makassar, Sulawesi Selatan, bekerjasama dengan komunitas Makassar Ethical Hack (MEH). Tahun 2013, IDSECCONF dilaksanakan di Surabaya, Jawa Timur, bekerja sama dengan Universitas Airlangga. IDSECCONF 2014 kembali dilaksanakan di Yogyakarta bekerjasama dengan UPN Veteran Yogyakarta. IDSECCONF 2015 diselenggarakan di Cirebon pada 5-6 September 2015 dengan mengangkat tema “e-Goverment & Ancaman Keamanan Nasional”. IDSECCONF 2015 diisi dengan sejumlah kegiatan seperti pemaparan materi keamanan informasi hingga kompetisi hacking. Ajang ini juga dijadikan sebagai sarana berkumpulnya para penggiat keamanan informasi di seluruh Indonesia. Mereka membahas perkembangan teknologi kemanan serta isu terkini yang sedang hangat di publik.


73

INDONESIA ICT AWARD 2015 Indonesia ICT Award (INAICTA) merupakan ajang lomba cipta karya kreatifitas dan inovasi putra putri bangsa di bidang TIK, terbesar di Indonesia. Tahun 2015, INAICTA memasuki penyelenggaraan ke-9. Tema yang diusung saat itu, “LET’S BE THE MEA CHAMPION”. INAICTA 2015 hadir sebagai ajang berbagai karya ICT Indonesia, yang dapat bersaing di pasar bebas ASEAN, khususnya industri TIK. INAICTA 2015 menyoroti trend, potensi perkembangan, serta persaingan industri TIK terutama menghadapi pasar bebas Asia Tenggara, yang dikenal dengan sebutan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). INAICTA merupakan bentuk dukungan Kementerian Kominfo cq Ditjen Aptika dan berbagai pemangku kepentingan di bidang TIK terhadap usaha memunculkan dan menampilkan karya cipta TIK. Dukungan terutama pada karya TIK yang dihasilkan oleh innovator muda Indonesia. Harapannya, mereka mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan memberikan peluang untuk mengambil bagian dalam arena regional dan global, terutama di tingkat ASEAN. Tahun 2015, terdapat 15 kategori lomba, terdiri dari 9 kategori profesional dan enam kategori pelajar, yaitu:



PROFESIONAL

1. Health & Wellbeing Semua piranti lunak, perangkat keras atau kombinasinya yang berhubungan dengan layanan kesehatan, diberikan pada individu

74


atau masyarakat untuk merawat, memantau, memulihkan, atau mempromosikan kesehatan. 2. Tourism & Hospitality Semua piranti lunak pendukung jasa berbasis pariwisata, seperti transportasi, makanan dan minuman, wisata, souvenir dan akomodasi, budaya, perjalanan, dan relaksasi. 3. Education & Culture Semua piranti lunak, perangkat keras, atau kombinasinya yang berhubungan dengan layanan pendidikan (termasuk didalamnya untuk pendidikan formal, non-formal, maupun untuk pembelajaran masyarakat umum) dan misi kebudayaan. Karya yang dihasilkan bisa mencakup sistem pendukung layanan (learning management system, lab, assessment, dll), konten edukasi, dan budaya atau kombinasinya. 4. Financial/Small Medium Entreprise (SME) Solusi produk TIK yang dibuat secara inovatif dan kreatif bidang keuangan dan/atau untuk membantu peningkatan hasil usaha UKM (termasuk aspek penjualan, layanan pelanggan, efisiensi, produktifitas, dll). Sebagai contoh adalah Aplikasi Akunting, Aplikasi Perhitungan Pajak, Aplikasi Bisnis, Aplikasi Ritel, Aplikasi Micro Financing, dan lain-lain. 5. Research & Development Karya inovasi TIK yang termasuk dalam

kategori ini adalah produk hasil riset terapan dan pengembangan (R&D). Karya tersebut harus sudah berupa prototipe atau produk jadi. Karya dimaksud tidak termasuk yang sudah dikomersialisasikan secara luas, lebih dari tiga bulan. 6. Games Semua karya inovasi TIK (piranti lunak, perangkat keras dan / atau kombinasinya) untuk hiburan dalam bentuk Games. Termasuk di dalamnya mobile game, game console, edugame, advergame, dll. 7. Digital Interractive Media Semua karya inovasi untuk menciptakan pengalaman baru dalam format multimedia dan interaktif. Karya inovasi tersebut seperti penggunaan berbagai format media sebuah produk untuk berkomunikasi secara persuasif dan interaktif dengan penggunanya. Social Media Applications & Experiences dan karyakarya inovasi digital media interaktif lainnya. 8. Digital Animation Semua karya inovasi untuk menciptakan pengalaman baru dalam format multimedia dan interaktif. Karya inovasi dalam bentuk 2D

atau 3D Digital Animation (short/full movie). Karya animasi ini dapat berupa gabung anantara live shooting dan digital animation. 9. e-Inclusion & Sustainability Setiap piranti lunak aplikasi, perangkat keras, atau kombinasinya untuk mendukung dan mempromosikan hak-hak dan kebutuhan kelompok-kelompok tertentu yang memiliki keterbatasan dalam menggunakan TIK (misalnya komunitas tuna daksa, tuna rungu, dsb, masyarakat terpencil, dll). Hal lain, untuk meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, dan taraf hidup masyarakat dengan tujuan utama untuk menjembatani kesenjangan dijital.



PELAJAR

1. Applications: SD & SMP Semua karya inovasi TIK yang dihasilkan oleh siswa SD dan SMP atau yang setingkat. 2. Applications: SMA & SMK Semua karya inovasi TIK yang dihasilkan oleh siswa SMA/SMK atau yang setingkat.


75

3. Applications: Perguruan Tinggi Semua karya inovasi TIK, hasil dari mahasiswa perguruan tinggi atau yang setingkat. 4. Games: Perguruan Tinggi Semua karya inovasi TIK (piranti lunak, perangkat keras dan/atau kombinasinya), hasil dari mahasiswa perguruan tinggi atau yang setingkat, untuk hiburan dan dalam bentuk Games. Termasuk di dalamnya mobile game, game console, edugame, advergame, dll. 5. Animation: SMA, SMK & Perguruan Tinggi Semua karya inovasi piranti lunak yang dihasilkan oleh siswa SMA/SMK sampai Mahasiswa perguruan tinggi atau yang setingkat. Karya inovasi tersebut untuk hiburan, dalam bentuk 2D atau 3D Digital Animation (short/full movie). Karya animasi

Daftar peraih Indonesia ICT Award 2015

76


dapat berupa gabungan antara live shooting dan digital animation. 6. Applicative Robot: SMA, SMK & Perguruan Tinggi Semua karya inovasi rancang bangun Robot Aplikatif dalam bentuk perangkat keras dan perangkat lunak. Karya tersebut merupakan penerapan TIK oleh siswa SMA/SMK dan mahasiswa perguruan tinggi atau yang setingkat. Inovasi menggunakan komponen robot buatan sendiri dan/atau memodifikasi “robot-kit” yang telah ada di pasaran, serta membuat sendiri program pengendalian robot sesuai dengan aplikasi yang dituju. Malam

Penganugerahan

INAICTA

2015

dilaksanakan tanggal 9 September 2015 di Hotel Bidakara, Jakarta. Dari 1145 karya terdafatar, ditetapkan pemenang INAICTA 2015 sebagai berikut: 15 Winner, 15 Merit, dan 11 Special Mention.

THE ASIA PACIFIC ICT ALLIANCE AWARDS 2015 Asia Pacific ICT Aliance Awards (APICTA Awards) merupakan program penghargaan internasional tahunan. Ajang ini bertujuan meningkatkan kesadaran TIK di masyarakat serta membantu menjembatani kesenjangan digital. Program ini dirancang untuk merangsang inovasi dan kreativitas TIK, meningkatkan hubungan ekonomi dan perdagangan, memfasilitasi transfer teknologi, dan menawarkan peluang bisnis yang cocok. Caranya melalui paparan kapitalis ventura dan investor dengan menyediakan jaringan dan kesempatan penilaian produk untuk para inovator dan pengusaha TIK di wilayah Asia Pasifik. APICTA Awards 2015 diselenggarakan di Colombo, Sri Lanka, tanggal 19-21 November 2015. Ajang tersebut diikuti oleh 184 peserta dari 13 negara di Asia Pasifik. Ke-13 negara peserta tersebut, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Philipina, Pakistan, Sri Lanka, China, Hong Kong, Myanmar, China Taipei, Macau, dan Australia. Selain itu, kegiatan ini juga diobservasi oleh delegasi dari Jepang dan Bangladesh. Delegasi Indonesia pada kegiatan ini dipimpin oleh Direktur Pemberdayaan Informatika Kemkominfo. Sebagai pendampinya ada pejabat dan staf Direktorat Pemberdayaan

Informatika. Anggota delegasi terdiri dari 22 peserta, 4 mentor/pendamping peserta, 3 dewan juri, 2 exco member, dan 1 country coordinator. Awarding Night APICTA 2015 dilaksanakan di Nelum Pokuna Mahindra Rajapaksa Theatre, Colombo, tanggal 21 November 2015. Ajang tersebut dihadiri Duta Besar Indonesia untuk Sri Lanka. Indonesia berhasil mendapatkan Penghargaan Merit dari 5 karya, yaitu: 1) Secure Bag, kategori School Project, dengan peserta Firman Fathoni dari SD Muhammadiyah 4 Pucang, Surabaya 2) Cubeacon, kategori Communications, diwakili oleh Girly Saputri dari PT. Eyro Digital Teknologi Surabaya 3) Blind Helper, kategori School Project, dengan peserta M. Rifqi, Al Dinar Abnan, dan M. Arief Alfianno dari SMAN 1 Gresik 4) RoboViper (Robotics Visual Programmer), kategori Tertiary Student Project, dengan peserta M. Herwinda Berlian dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya 5) Hadoop Grid Big Data Processing (HGrid 247), kategori Application Tools, dan Platforms, diwakili oleh Ainul Fitriyah dan Nurullah Husufa dari PT. Dua Empat Tujuh


77

Kategori dan Jumlah Peserta APICTA 2015 No

Kategori

JumlahPeserta

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Application Tools & Platforms (APPL-12) Communication (COMM-07) e-Learning (ELEA-02) Financial Industry Application (FINA-08) Government & Public Sector (GOVE-01) Health & Wellbeing (HEAL-14) Inclusion & Community (INCL-16) Industry Application (INDU-09) Media & Entertainment Technology (MEDI-06) Research & Development (RESE-13) Retail & Supply Chain Management (RETA-10) School Project (SCHO-03) Security (SECU-11) Start-Up (STAR-15) Sustainability & Environment Technology (SUST-17) Tertiary Student Project (TERT-04) Tourism & Hospitality (TOUR-05)

16 7 8 10 12 11 13 9 2 12 9 25 3 18 2 25 2

Delegasi Penerima Penghargaan Merit pada APICTA 2015

78


KARTINI NEXT GENERATION AWARD 2015 Tahun 2015 merupakan penyelenggaraan keempat Kartini Next Generation Award (KNG Award). Tema yang diusug adalah “Woman as Driver of Progress”. KNG Award 2015 diharapkan dapat menjadi inspirasi dan aspirasi bagi kaum perempuan Indonesia untuk menjadi pendorong kemajuan bagi masyarakat, dengan mengembangkan potensinya melalui pemanfaatan TIK, yang selama ini masih didominasi oleh kaum lelaki.

pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, dan memperbaiki kualitas hidup. Harapannya, kaum perempuan dapat mandiri dan mampu mensejajarkan dirinya dengan lelaki dalam pemanfaatan TIK.

KNG Award 2015 yang ditujukan untuk memperingati Hari Kartini ini diselenggarakan di bulan April 2015. Penerima Penganugerahan

Acara puncak KNG Award 2015 yang terdiri dari seminar dan penganugerahan diselenggarakan tanggal 22 April 2015 di Audotorium BPPT, Jl. MH Thamrin No. 8 Jakarta. Acara tersebut dihadiri sebanyak 300 orang perempuan. KNG Award 2015 diselenggarakan oleh Kementerian Kominfo bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

KNG Award 2015 adalah perempuan Indonesia

Anak, serta Kementerian Pemuda dan Olahraga.

yang telah berinovasi dan membuat perubahan ke arah positif. Inovasi dan perubahan yang dilakukan dengan memanfaatkan potensi TIK

Ajang penghargaan tersebut juga didukung Majalah NOOR, Indosat, APTIKOM, FTII, IKTII, Xirka, Bonet, DNS nawala, dan Inixindo.

guna meningkatkan produktivitas, menciptakan

1

2 3

KARTINI NEXT GENERATION AWARD 2015 1 & 2. Penerima KNG Awards 2015 3. Menkominfo bersama para pemenang KNG Award 2015


79

PENERIMA KNG AWARD 2015 No. Kategori 1

Pemenang

Woman as a Driver of Progress in Economy

Bidang Kegiatan Penghargaan KNG Award 2015 diberikan atas usaha Siti Rohayah dalam membangun dan mengembangkan lembaga keuangan mikro yang bermanfaat di kawasan transmigrasi di Banyuasin, Sumatera Selatan

Siti Rohayah 2

Woman as a Driver of Progress in Education

Laurencia Ika Wahyuningrum 3

Woman as a Driver of Progress in Health and Environment

Penghargaan KNG Award 2015 diberikan atas usaha Laurencia Ika Wahyuningrum dalam mengelola dan memberikan sekolah bagi anak berkebutuhan khusus di Sidoarjo, Jawa Timur. Laurencia juga aktif sebagai aktivis hak pendidikan anak berkebutuhan khusus Penghargaan KNG Award 2015 diberikan atas usaha Vania Santoso yang mengembangkan ecopreneurship di Surabaya, Jawa Timur, dengan melibatkan kaum marjinal

Vania Santoso 4

Woman as a Driver of Progress in Social and Culture

Alia Noor Annoviar 5

Woman as a Driver of Progress in Fishery Research

Penghargaan KNG Award 2015 diberikan atas usaha Alia Noor Annoviar yang melakukan pemberdayaan masyarakat melalui Dreamdelion Community Empowerment yang diinisiasinya sejak 18 Juli 2012. Lemaga ini mempunyai 3 program unggulan: Dreamdelion Cerdas, Dreamdelion Sehat, dan Dreamdelion Kreatif Penghargaan KNG Award 2015 diberikan atas usaha Sidrotun Naim yang melakukan penelitian dan riset Perikanan, khususnya dalam mendalami penyakit pada budidaya udang

Sidrotun Naim 6

Woman as a Driver of Progress in Woman Empowerment

Penghargaan KNG Award 2015 diberikan atas usaha Maizidah Salas dalam pemberdayaan ekonomi dan peningkatan pendidikan bagi anak-anak buruh migran, mantan buruh migran, korban traffiking, dan anggota keluarganya. Maizidah Salas

80


Asian ICT Awards (AICTA) merupakan ajang lomba karya cipta TIK, tingkat ASEAN. Ajang ini merupakan proyek bersama antar-Kementerian Telekomunikasi se-ASEAN. AICTA menjadi tolak ukur kesuksesan dalam hal inovasi dan kreativitas negara-negara ASEAN di bidang TIK. AICTA bermaksud mempromosikan inovasi dan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat dan institusi-institusi lain. AICTA menawarkan kesempatan bisnis dan mempromosikan hubungan dagang, sambil meningkatkan kekuatan TIK ASEAN, baik lokal maupun regional. AICTA pertama kali dicetuskan dalam acara ASEAN TELMIN (Telecommunication Ministers)

di Myanmar, Oktober 2012. Ajang ini pertama kali diselenggarakan di Cebu, Filipina, tahun 2012. Ada 5 kategori yang dilombakan, dimana Indonesia meraih 1 Gold Winner, 1 Silver Winner, dan 1 Bronze Winner. Tahun 2015 di Vietnam, AICTA telah memasuki masa penyelenggaraan keempat. AICTA 2015 sejalan dengan salah satu dari enam Strategic Thrusts, Innovation. Hal ini sebagaimana tercantum dalam ICT Masterplan ASEAN (AIM) 2015 yaitu “Mempromosikan inovasi dan kolaborasi antara pemerintah, bisnis, masyarakat dan lembaga lain”. Pada AICTA 2015 ini, Indonesia berhasil memperoleh penghargaan 1 Silver Winner dan 2 Bronze Winner.

Hasil Karya Delegasi Indonesia yang Berhasil Meraih Penghargaan di AICTA 2015 1

Qjournal Vehicle of Indonesian Research Dynamics dari PT Telekomunikasi Indonesia berhasil menjadi Juara 2 pada kategori Digital Content

2

PhiRUNtrophy & CharityLights API Aplikasi dari Pelita Cakrawala Inspirasi Foudation berhasil menjadi Juara 3 pada kategori Corporate Social Responsibility

3

Pemberian penghargaan bagi pemenang AICTA 2015 dari Indonesia, pada tanggal 14 November 2015 di Furama Resort, Da Nang, Vietnam

Virtual Ustadz Aplikasi dari Pelita Cakrawala Inspirasi Foudation berhasil menjadi Juara 3 pada kategori Corporate Social Responsibility


81

Festival TIK Untuk Rakyat merupakan ajang pertemuan para stakeholder di bidang TIK (pemerintah, akademisi, pebisnis, komunitas, masyarakat). Kegiatan ini dimaksudkan untuk lebih mendekatkan dan mengakrabkan masyarakat dengan dunia TIK. Festival TIK Untuk Rakyat pertama, sukses digelar pada tahun 2012 di Gedung Politeknik Telkom Bandung. Tema yang diusung saat itu “Wilujeng Surfing”. Selanjutnya, tahun 2013 kegiatan sama dilaksanakan di Jx International Expo Surabaya, dengan tema “Jer Basuki Mawa Tekno”. Tahun 2014 dengan tema “Sitou Timou Tumou Tou deng TIK”, dilaksanakan di Lion Plaza, Manado. Tahun 2015, Relawan TIK bersama Kementerian Kominfo, Pemerintah Kota Bandung, dan didukung para sponsor serta media partner yang peduli pada pemanfaatan TIK untuk bangsa, kembali menggelar Festival TIK Untuk Rakyat. Acara berlangsung tanggal 28-29 Mei 2015 di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Bandung. Tema yang diusung saat itu “Building Indonesian Smart Society”. Tema tersebut lahir karena pesatnya penetrasi pertumbuhan pengguna Internet Indonesia.Tujuannya adalah membangun masyarakat cerdas Indonesia di bidang TIK,

dengan bersemboyankan “Sabanda Sariksa SaTIKa”. Semboyan tersebut berarti TIK Milik (hak) Kita dan Untuk Kepentingan Bersama. Tagline “Hayu Urang NgeTIK” yang disematkan, memiliki arti seruan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk bersama memanfaatkan TIK. Festival TIK Untuk Rakyat 2015 dikemas secara lebih menarik dengan isu-isu kekinian dalam seminar/panel nasional, workshop, pameran dan bazzar, serta silaturahmi antarkomunitas seIndonesia. Seminar nasional dalam Festival TIK Untuk Rakyat 2015 dibagi dalam lima sesi. Seminar tersebut mengupas tuntas seputar Smart Society, Pemanfaatan Internet untuk Masyarakat Digital, Kebijakan Penapisan Konten Internet Bermuatan Negatif, Pemanfaatan Open Source untuk Smart City, dan Membangun Startup di Indonesia. Selain seminar nasional, ada juga workshop yang menghadirkan 30 kelas/materi. Workshop dibagi dalam 5 sesi dengan berbagai tema, antara lain Game for Fun, dampak positif dan negatif pada Internet, smart city Bandung, e-commerce, social media, dan lain-lain. Festival TIK juga mengadakan ajang silahturahmi dalam kemasan pameran berbagai aktifitas komunitas, pameran kemajuan TIK daerah, TIK pada pedesaan, pameran perangkat TIK, dan hal lain. Hal dimaksudkan untuk membuka wawasan kita para penggerak TIK untuk masyarakat luas.

Menkominfo berfoto bersama Walikota Bandung, Anggota Komisi II DPR RI, Dirjen Aptika, Direktur PI serta para stakeholder di bidang TIK

Relawan TIK dalam Festival TIK Untuk Rakyat 2015

82


Festival Desa TIK (DesTIKa) merupakan program tahunan Ditjen Aptika. Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan tata kelola pemerintah desa berbasis TIK, agar semakin transparan, efisien, dan berorientasi melayani. Selain itu, dengan adanya DesTIKa, diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa. Program DesTIKa juga dapat menggerakkan kolaborasi dan sinergitas program kerja antara akademisi, bisnis, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, Relawan TIK, dan seluruh pemangku kepentingan. Sinergitas dan kolaborasi yang dimaksud dalam hal pembangunan dan pemberdayaan potensi desa dan kawasan melalui pemanfaatan TIK secara sehat, aman, cerdas, kreatif, dan produktif; serta menciptakan desa-desa inspiratif sebagai pelopor percepatan pembangunan klasterklaster di kawasan desa percontohan.

DesTIKa 2015 di Belitung Timur mengusung tema“Desa Bekerja, Desa Terlibat, Desa Mandiri”. Momen tersebut merupakan penyelenggaraan kali ketiga setelah sebelumnya sukses dilaksanakan di Desa Melung, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah (2013) dan Desa Tanjung Sari, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat (2014). Maksud dari tema DesTIKa adalah sudah saatnya desa-desa mulai bangkit bekerja sesuai Nawacita, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Desa bukan hanya menjadi obyek pembangunan tetapi harus menjadi subyek pembangunan. Desa diharapkan terlibat di dalam pembangunan bangsa, karena desa adalah bentuk pemerintahan terkecil yang ada dalam negara. Desa juga harus mandiri dalam segala hal termasuk pengelolaan potensi desa, perencanaan pembangunan desa, pelayanan masyarakat desa dengan memanfaatkan TIK. Dalam DesTIKa juga diberikan penghargaan bagi desa-desa di Indonesia yang sukses memanfaatkan TIK dan Internet bagi pembangunan dan pemberdayaan.

Pemenang penghargaan desa.id DesTIKa Awards 2015: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Nagari Koto Laweh, Kec. Koto Besar - Kab. Dharmasraya, Sumatera Barat Desa Sedah Kidul, Kec. Purwosari - Kab. Bojonegoro, JawaTimur Desa Pejeng, Kec. Tampak Siring - Kab. Ganyar, Bali Desa Sungai Kapitan, Kec. Kumai - Kab. Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah Desa Moncongloe Lappara, Kec. Moncongloe - Kab. Maros, Sulawesi Selatan Desa Tanjungsari, Kec. Sukahaji, Kab. Majalengka, Jawa Barat Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Belitung Timur Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD), Kab. Pemalang, Jawa Tengah

Peluncuran Drone Desa dalam Destika 2015 oleh Menkominfo Dinamika Data Aplikasi Informatika 2015

83

INDONESIA GAME RATING SYSTEM Perkembangan TIK telah mendorong pesatnya pertumbuhan game di Indonesia, baik game online maupun offline. Game yang beredar di Indonesia selama ini belum memiliki sistem rating, sehingga banyak penggunanya tidak memanfaatkan sesuai dengan tingkatan umurnya. Oleh karena itu perlu adanya pengaturan agar penggunaan game sesuai dengan peruntukkannya. Setiap game diklasifikasikan kepada level usia dengan melakukan evaluasi atas konten, berdasarkan kriteria penilaian yang telah ditetapkan. Seluruh kriteria disusun dengan mengikutsertakan para pelaku industri game, praktisi psikolog, pemerintah, dan masyarakat. Ditjen Aptika melalui Direktorat Pemberdayaan Industri Informatika telah bekerjasama dengan beberapa pelaku industri game di Indonesia dalam menyusun sistem rating untuk produk yang dipasarkan. Sistem rating dimaksud dapat

menjadi dasar bagi para pengembang game lokal dalam membuat produk sesuai sasaran pengguna yang dituju. Maksud lainnya adalah memberikan kemudahan bagi para pengguna game untuk mengenal kesesuaian produk yang digunakan. Keberadaan Indonesia Game Rating System (IGRS) diharapkan dapat menyaring game dari luar yang masuk ke pasar Indonesia. Game Rating ini juga menjadi pedoman bagi developer dan penerbit serta asosiasi game di Indonesia untuk menentukan target pengguna. Selain itu, sistem rating ini juga diharapkan dapat mendorong industri game nasional karena konsumen mendapatkan kepastian informasi. Dengan menggunakan sistem rating, kita dapat mengetahui segmen pasar game berdasarkan usia pengguna. Hal ini dapat memudahkan orang tua dalam memilihkan game yang tepat sesuai dengan umur anak-anaknya.

Klasifikasi Indonesia Game Rating System (IGRS) berdasarkan usia pengguna

84

Terbatas

6

Semua Umur

Dewasa

5

1 - 5 tahun

Remaja

4

6 - 12 tahun

Anak

3

13 tahun atau lebih

Balita

2

17 tahun atau lebih

Umum

1

21 tahun atau lebih


7

KERJASAMA INTERNASIONAL

Selama tahun 2015, Kementerian Kominfo melalui Ditjen Aptika aktif mengikuti beberapa kerjasama internasional baik bilateral, regional, maupun multilateral. Kerjasama dimaksud meliputi bidang politik, sosial, pertahanan keamanan, kebudayaan, dan ekonomi, dimana berpedoman pada politik luar negeri masing-masing negara. Berikut ini kerjasama Internasional yang dilakukan oleh Ditjen Aptika selama tahun 2015:

BILATERAL Kerjasama bilateral merupakan kerjasama antar dua negara. Kerjasama bilateral bertujuan untuk membina hubungan yang telah ada, serta menjalin hubungan kerjasama dengan negara mitra.

DelegasiRepublik Indonesia dan Singapura pada ICJC ke-5 di Hotel Peninsula, Jakarta


85

a. Information and Communication Joint Committee (ICJC) ICJC merupakan tindak lanjut Memorandum of Understanding (MoU) IndonesiaSingapura, pada 9 April 2010. Pertemuan ini berhasil menyepakati kerjasama di bidang informasi dan komunikasi. Pada pelaksanaan teknisnya, ada dua working groups, yaitu Working Groups on Broadcast dengan mitra perundingan adalah Media Development Authority of Singapore (MDA); serta Working Groups on Postal, Telecommunications and Information Communication Technology (ICT) dengan mitra perundingan adalah Infocomm Development Authority of Singapore (IDA).

Salah satu pokok bahasan terpenting dalam ICJC 2015 yakni bagaimana keberlanjutan ICJC ke depan. Jika dilihat dari MoU kedua pemerintahan tersebut, pada 10 September 2015 dinyatakan bahwa perjanjian kerja samanya akan berakhir. Meskipun dalam klausanya juga dinyatakan bahwa MoU tersebut secara otomatis terperbarui untuk tiga tahun ke depan, Kementerian Kominfo memperhatikan ada beberapa hal yang berbeda secara signifikan di bidang media, informasi, serta TIK-nya. Untuk itu, kedua belah pihak sepakat melaporkan hasil kemajuan ICJC ini pada pemerintahannya masing-masing.

Tahun 2015, ICJC memasuki tahun kelima penyelenggaraannya. Acara diadakan di Hotel Peninsula, Jakarta, pada 21-22 Mei 2015. Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan dari Ditjen Aptika, Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI), Ditjen Sumber Daya Penyelenggaraan Pos dan Informatika (SDPPI), Pusat Kerjasama Internasional Kementerian Kominfo, serta Cluster Director, Competition and Resource Development of Infocomm Development Authorityof Singapura (IDA).

Hasil penting lainnya, kedua belah pihak memiliki semangat yang sama untuk melanjutkan kerjasama bilateral ini. Namun demikian, untuk tindak lanjutnya diperlukan keinginan bersama agar lebih menyempurnakan dan mempertajam fokus terhadap situasi yang menjadi kemutakhiran masa kini dalam bidang media, informasi dan TIK, perundangan, dan regulasi terkait lainnya. Diharapkan pada MoU mendatang bidang fokusnya dibahas lebih mendalam oleh kedua kementerian, baik dalam

Pokok Bahasan dalam ICJC 2015: 1. Cabotage Law. Indonesia dan Singapura sepakat untuk menutup isu ini, dan tidak perlu dibahas dalam pertemuan ICJC mendatang. 2. Pemutakhiran implementasi TV Digital Terrestrial. Pihak Kementerian Kominfo menyatakan bahwa system Analogue Switch Off (ASO) masih tetap eksis sesuai Master Plan Pemerintah dan target untuk melengkapinya ke seluruh nusantara dijadwalkan pada kuartal pertama tahun 2018. Untuk hal ini, di sisi lain, Singapura sepakat bekerjasama agar 700 MHz band tersedia bagi basis servis IMP di bawah ASO

Suasana ICJC kelima di Hotel Peninsula, Jakarta

86

3. Keberlanjutan MoU antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Singapura berkenaan dengan bidang Informasi dan Komunikasi.


bentuk pertemuan langsung atau melalui korespondensi email. b. Capacity Building Untuk memperluas wawasan tentang ICT dan berbagi informasi tentang ICT, Ditjen Aptika mengirimkan pejabat/stafnya ke luar negeri untuk mengikuti capacity building/training, yakni: 1) Seminar on Capacity Building for ICT Skill Standard System and the Evaluation System ICT (J1404248), di Jepang, 18-31 Januari 2015;

2) Training Course Capacity Building for Elaborating Information Security Policy, di Jepang, 1-14 Februari 2015; 3) Workshop to Study the Application and Security for Implementation of PKI System, JICA, di Jepang, 19-23 Januari 2015; 4) China ASEAN Workshop on Mobile Internet Innovation, di China, 6-8 Mei 2015; 5) EC–Council ’s ASEAN CISO Workshop, di Kuala Lumpur, 17-20 Nov 2015.

REGIONAL Kerjasama regional merupakan kerjasama antara negara-negara sewilayah atau sekawasan. Tujuannya tidak lain untuk menciptakan perdagangan bebas antara negara di suatu kawasan tertentu. Kerjasama secara regional biasanya lebih pada hubungan dengan lokasi negara serta berdasarkan alasan historis, geografis, teknik, sumber daya alam, dan pemasaran. Dalam kerangka kepentingan Indonesia yaitu memastikan tercapainya tujuan nasional, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menekankan pada kerjasama diplomatik dengan negara-negara di dunia internasional dalam seri lingkaran konsentris (concentric circles) yang terdiri dari Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), ASEAN+3 (Jepang, China, Korea Selatan). Di luar hal tersebut, Indonesia juga mengadakan hubungan kerjasama intensif dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa, yang merupakan partner utama ekonomi negara ini. Dalam lingkaran konsentris ketiga, Indonesia mengakui pentingnya menggalang kerjasama dengan like-minded developing countries. 1. The 15th ASEAN Telecommunication and Information Technology Senior Official Meeting (TELMIN-15)/The 16th ASEAN

Telecommunication and Information Technology Minister Meeting (TELSOM-16) Forum ini merupakan forum bagi para pemangku kebijakan (Senior Official) pada kementerian yang membidangi TIK. Forum ini bertujuan mewujudkan satu masyarakat/ komunitas ASEAN melalui peningkatan konektivitas secara fisik, orang, institusi, dan infrastruktur di bidang Telekomunikasi dan TIK melalui ASEAN ICT Masterplan (AIM) 2020. TELMIN-15/TELSOM-16 diadakan tanggal 23-27 November 2015 di Da Nang, Vietnam. Acara dibuka secara resmi oleh Menteri Communication and Information Technology of Vietnam. Seluruh Menteri dan Wakil Menteri negara-negara anggota ASEAN, negara mitra wicara ASEAN (Tiongkok, Jepang, Korea, US), dan International Telecommunication Union (ITU) menghadirinya. Delegasi Republik Indonesia untuk sidang TELMIN dipimpin oleh Menteri Kominfo. Sedangkan untuk sidang TELSOM dipimpin oleh Dirjen PPI Kementerian Kominfo, dengan anggota perwakilan dari Pusat Kerjasama Internasional Kementerian Kominfo, Sekretariat Ditjen PPI Kementerian Kominfo, dan Kemenlu.


87

Konsep kerjasama ASEAN dengan mitra wicara yang telah disahkan

a.

ASEAN ICT Masterplan (AIM) 2020

b.

MoU ASEAN-ITU

AIM berlaku untuk periode 2016-2020 dan merupakan dasar dari pengimplementasian kerjasama di kawasan ASEAN. Pelaksanaan AIM dalam bentuk pilot project, research, aplikasi, dan forum/workshop. Pilot project yang dilaksanakan harus sejalan dengan delapan strategic thrust yang terdapat di dalam AIM 2010, yaitu:

Joint Cooperation in Information and Communication Technology Development, merupakan kerjasama yang terdiri dari delapan inisiatif, yaitu:

1. Economic Integration and Transformation

3. Digital Inclusion

2. People Integration and Empowerment through ICT

4. Telecommunication and ICT Policy Assistance

3. Innovation

5. Universal Service Mechanisms

4. ICT Infrastructure Development

6. ICT for Disaster Management

5. Human Capital Development 6. ICT in the Single Market

7. Initiatives to support a creative, innovative and green ICT sector

7. New Media and Content

8. Initiatives to support the ASEAN ICT Masterplan

1. Network Integrity and Information Security 2. Broadband Access and Uptake in Urban and Rural Areas

8. Information Security and Assurance

c.

Pengesahan ASEAN ICT Masterplan 2015 completion report

Pengesahan ASEAN ICT Masterplan 2015 completion report, dimana Indonesia selama 2009-2015 telah mengimplementasikan beberapa proyek ASEAN, yaitu: 1. ASEAN Internet exChange (AIC) 2. Regulator Operator Forum (ROF) 3. ASEAN Computer Sign Language Application for hearing Impaired (I-CHAT) 4. ASEAN MRA on Telecommunication Equipment 5. ASEAN Collaboration with other Ministries to Promote and Accelerate the Adoption of ICT in Rural Areas 6. ASEAN ICT Cyberkids Camp

d.

88

Da Nang Declaration dan Joint Media Statement


2. Regional Comprehensive Partnership

Economic

Regional Comprehensice Economic Partnership (RCEP) merupakan gagasan untuk melakukan Free Trade Agreements (FTA) antara ASEAN dengan Tiongkok, India, Korea Selatan, Jepang, Selandia Baru, dan Australia. ASEAN telah menandatangani lima kesepakatan perdagangan bebas (Free Trade Agreements - FTA) sampai saat ini, yakni ASEAN-China FTA, ASEAN-Jepang Economic Partnership Agreement, ASEAN Korea FTA, ASEAN-Australia New Zealand FTA, dan ASEAN-India FTA. FTA dilakukan untuk memberikan perlakuan dan kemudahan bagi negara mitra dalam ekspor dan impor. Namun, permasalahan yang muncul dalam lima FTA di ASEAN adalah aturan perdagangan berbeda dari setiap kesepakatan. Perbedaan aturan tersebut akhirnya membuat pelaku usaha kesulitan mempergunakan kemudahankemudahan. Kemudahan yang dimaksud, misalnya keringanan bea masuk, yang telah disepakati dalam sebuah FTA. Oleh karena

itu, RCEP dirundingkan dengan maksud menyederhanakan aturan-aturan yang berbeda tersebut. Ini penting dilakukan, karena rumitnya aturan tersebut membuat pelaku usaha kesulitan mempergunakan FTA ketika hendak melakukan ekspor dan impor. Pertemuan pertama RCEP dilaksanakan di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, tanggal 9-13 Mei 2014. Dalam pernyataan bersama pertemuan menteri-menteri RCEP, disepakati bahwa forum tersebut akan mencakup perdagangan barang, jasa, investasi, kerjasama ekonomi dan teknik, hak intelektual, kompetisi, penyelesaian sengketa, dan isu lainnya. Para menteri antusias karena melihat adanya potensi RCEP yang besar jika terwujud. Mereka akan berupaya meningkatkan kejasama ekonomi. Total perdagangan di kawasan ini mencapai 740,5 miliar dolar AS, dengan PDB sekitar 21,2 trilun, pada 2012. Tahun 2015, RCEP kembali membuka perundingan untuk selanjutnya tiap negara mengajukan initial offer kepada negaranegara anggota ASEAN.

Sektor-sektor yang diajukan oleh Australia, China, Jepang, dan New Zealand ke Indonesia di RCEP

1 Consultancy services related to the 1. installation of computer hardware 2 Software implementation services 2. 3 Data processing services 3. 4 Data base services 4. 5 Data base management 5. 6 Security Software 6. 7 Other computer and related services, 7. including on software and managed IT solutions, and cloud computing services.


89

MULTILATERAL Multilateral merupakan hubungan internasional yang menunjukkan kerjasama antara beberapa negara. Sasaran kerjasama multilateral adalah meningkatnya peran aktif Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dan keamanan internasional, pemajuan dan perlindungan HAM, kerjasama kemanusiaan serta meningkatnya pembangunan ekonomi, sosial budaya, keuangan, lingkungan hidup, perdagangan, perindustrian, investasi, komoditi, dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Sasaran tersebut bermuara pada pemantapan politik luar negeri dan peningkatan kerjasama internasional. Di masa datang, Ditjen Aptika akan lebih berperan serta dalam fora kerjasama internasional. Institusi ini juga akan terus memutakhirkan data untuk kesinambungan delegasi, pengikut fora selanjutnya. 1. World Summit on Information Society

Kementerian Kominfo cq. Ditjen Aptika aktif mengikuti sidang World Summit on Information Society (WSIS) sejak tahun 2010. Pada 14-18 Mei 2012 di Jenewa, delegasi Ditjen Aptika mengikuti World Summit Information Society Forum 2012. Dalam kegiatan itu, Dirjen Aptika menyampaikan Intervention yang menjelaskan bahwa Indonesia telah menyusun e-strategy nasional yaitu Indonesia Connected. Targetnya, diharapkan 50 ribu desa dapat terkoneksi tahun 2014.

90


Ditjen Aptika juga aktif membahas WSIS Action Lines. Ini merupakan prinsip-prinsip dasar untuk pembangunan sektor ICT dalam rangka mewujudkan Masyarakat Informasi. WSIS Action Lines juga menetapkan target yang sudah harus dicapai pada tahun 2015, yaitu memastikan tersedianya akses terhadap informasi. Sejak tahun 2009, Indonesia bersama negaranegara yang tergabung pada Declaration of Principles and Plan of Action WSIS, bekerjasama dengan stakeholder, guna melakukan kegiatan sosialisasi maupun pelatihan kepada masyarakat untuk memanfaatkan Internet. Dari 11 Action Lines yang termasuk pada Declaration of Principles and Plan of Action WSIS, terdapat 9 diantaranya meliputi program kerja di Ditjen Aptika. Action Lines tersebut tidak hanya diimplementasikan pemerintah, tetapi juga oleh multistakeholders (bisnis, NGO/LSM, akademisi). Tahun 2015 merupakan tahun yang sangat dinantikan bagi negara-negara anggota WSIS. Sebab, tahun 2015 ini telah dilaksanakan WSIS+10. Kegiatan tersebut untuk mereview seluruh capaian program kerja dari berbagai negara yang mengimplementasikan 11 Action Lines, yang ada pada Declaration of Principles and Plan of Action WSIS. Ditjen Aptika, melalui Pusat Kerjasama Internasional dan Kemenlu telah menyampaikan hasil capaian 9 Action Lines, meliputi program kerja di Ditjen Aptika. Kemajuan yang telah dibuat pada visi Masyarakat Informasi, berorientasi pada manusia, inklusif, dan pembangunan dalam sepuluh tahun terakhir (sejak proses WSIS), dapat dilihat dari berbagai program kerja di lingkungan Ditjen Aptika. Program kerja tersebut telah berjalan dan diimplementasikan di seluruh wilayah Indonesia, antara lain Pemeringkatan e-Governmet (PEGI), Pengelolaan Nama Domain Indonesia, Pemeringkatan Indeks Keamanan Informasi,

Internet Sehat dan Aman, serta Forum Komunitas Informatika (ID-IGF, Forum Nama Domain, dll). 2. Internet Governance Forum Kementerian Kominfo telah aktif mengikuti sidang Internet Governance Forum (IGF) sejak tahun 2006 di Athena, Yunani. Di dalamnya, Indonesia aktif berdiskusi dan berbagi

tentang kebijakan pengelolaan Internet secara internasional, yang dapat mempercepat penanggulangan masalah kesenjangan digital global. Hal ini guna memenuhi harapan negaranegara di dunia untuk saling menyampaikan informasi yang dapat diakses oleh siapa saja, kapan saja, di mana saja, dan dengan alat apa saja secara mudah, bebas, murah, dan aman.

Dirjen Aptika menyampaikan Keynote Speech Indonesia pada pembukaan IGF ke-9 di Joao Pessoa, Brasil

Sekretaris Ditjen Aptika Menjadi Salah Satu Panelis Pada Sesi Workshop Child Online Protection Through Multistakeholder Engagement pada IGF ke-10 di Joao Pessoa, Brasi


91

Hasil yang Diperoleh Dalam Pertemuan IGF ke-10 Joao Pessoa, Brazil, 9-13 November 2015 1 High Level Leaders Meeting (HLLM) and the 10th Internet Governance Forum (IGF) Meeting telah diselenggarakan di Joao Pessoa, Brazil, pada 9-13 November 2015. Bertindak sebagai chairperson HLLM dan IGF ke-10 adalah H.E. Andre Figueiredo, Minister of Communication Brasil. Pertemuan yang merupakan kegiatan tahunan ini, hadir lebih 1500 peserta dari 135 negara. Delegasi RI terdiri dari unsur pemerintah, civil society, pelaku bisnis, dan akademisi.

Pertemuan IGF ke-10 terbagi dalam 150 workshop dengan 8 sub-tema yaitu cyber security and trust; the Internet economy; inclusiveness and diversity; openness; enhancing multi-stakeholder cooperation; the Internet and human rights; critical Internet resources; and emerging issues. Pertemuan tersebut bertema “Evolution of Internet Governance: Empowering Sustainable Development””. Pada pembukaan IGF ke-10, Indonesia diwakili oleh Dirjen Aptika yang menyampaikan statement bahwa untuk memperkuat tata kelola Internet yang baik perlu diperkuat pendekatan multistakeholders. Perkembangan penetrasi pengguna Internet di Indonesia, menjadikan posisi Asia Tenggara khususnya Indonesia menjadi sangat penting dan signifikan dalam konteks Internet Economy yaitu ekonomi berbasis teknologi digital.

2

3 Indonesia cq. Kementerian Kominfo menjadi salah satu panelis pada workshop

Sustainable Development and Internet Economy. Pada kesempatan ini, Dirjen Aptika menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya pembangunan infrastruktur broadband, penyusunan kebijakan tata kelola Internet, pemberdayagunaan sumber daya manusia kreatif, serta peningkatan e-Commerce. Hal ini untuk mewujudkan ekosistem yang siap masuk ke era ekonomi dijital global.

92

Indonesia menjadi salah satu panelis pada forum Workshop Child Online Protection Through Multistakeholder Engagement. Pada kesempatan ini, delegasi RI menyampaikan berbagai kebijakan guns mendukung perlindungan anak di dunia maya. Delegasi juga menyampaikan implementasi kebijakan tersebut melalui multistakeholder approach.


4

Lebih lanjut dapat mewujudkan pencapaian tujuan WSIS, yaitu terhubungnya dunia terhadap akses informasi sebesar 50% di tahun 2015. Dengan telah diselenggarakannya IGF 8, tahun 2013, di Bali, secara resmi Indonesia ditetapkan sebagai anggota Multistakeholder Advisory Group (MAG). Keanggotaan ini merupakan kelompok penasehat yang dibentuk oleh PBB untuk membantu mempersiapkan penyelenggaraan IGF tiap tahunnya. Adapun penetapan Indonesia sebagai anggota IGF dilakukan oleh Sekretaris IGF. 3. The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) merupakan organisasi nirlaba yang didirikan pada 18 September 1998. Organisasi tersebut resmi berbadan hukum pada 30 September 1998. ICANN berkantor pusat di Marina Del Rey, California, Amerika Serikat. Keberadaan organisasi ini bertujuan mengawasi beberapa tugas terkait Internet, yang sebelumnya dilakukan langsung oleh beberapa organisasi lain, terutama The Internet Assigned Numbers Authority (IANA) - atas nama pemerintah Amerika Serikat. IANA adalah organisasi yang didanai oleh pemerintah Amerika Serikat. Organisasi ini bertanggung jawab atas pengurusan dan penetapan parameter Internet Protocol (IP) serta Domain Name System (DNS). IANA juga memiliki otoritas, yaitu dapat menunjuk organisasi tertentu untuk memberikan blok alamat IP spesifik kepada pelanggan dan meregistrasikan nama domain. Saat ini ICANN secara resmi diatur sebagai sebuah perusahaan non-profit “untuk tujuan amal dan publik” di bawah the California Nonprofit Public Benefit Corporation Law. ICANN dikelola 16 anggota dewan direksi. Kedelapan dewan direksi tersebut terdiri dari delapan anggota yang dipilih oleh komite pencalonan dimana semua konstituen dari ICANN yang diwakili;

enam perwakilan organisasi yang mendukung, sub-kelompok yang berhubungan dengan bagian tertentu dari kebijakan di bawah lingkup ICANN; kursi diisi oleh Organisasi At-Large; dan Presiden/CEO yang ditunjuk oleh Board/Dewan. Ditjen Aptika telah aktif mengikuti sidang ICANN sejak tahun 2009 di Mexico City. Pada kesempatan itu, Ditjen Aptika secara resmi menyampaikan bahwa Indonesia cq Kementerian Kominfo aktif dan duduk sebagai anggota Government Advisory Council (GAC). Selama tahun 2015, terdapat tiga pertemuan yang dilaksanakan oleh ICANN dan dihadiri oleh Ditjen Aptika, yaitu: a. The 52 International Public Meeting ICANN di Singapura, tanggal 7-12 Februari 2015 • Pada ICANN 52, Delegasi RI berdiskusi dengan berbagai negara anggota mengenai bagaimana pengaturan nama domain dan security yang komprehensif. Topik lain yang didiskusikan menyangkut perkembangan regulasi di Indonesia, khususnya PP No. 82 Tahun 2012 tentang PSTE. • Pada pertemuan ini juga, delegasi Indonesia secara intense menyampaikan dukungannya terhadap pola multi stakeholder yang rencananya diimpelementasikan bulan September atau Oktober 2015. Indonesia perlu memastikan lagi bagaimana implementasi pola multi stakeholder tersebut, bentuk kelembagaan, serta lembaga hukum yang akan disusun oleh ICANN. Diharapkan dengan model multi stakeholder baru, lalu lintas ini akan diatur institusi independent. b. The 53 International Public ICANN Meeting pada di Argentina, tanggal 20-25 Juni 2015 • ICANN 53 telah meningkatkan pemahaman bersama antara para wakil pemerintah dan para multi stakeholders. Pemahaman Dinamika Data Aplikasi Informatika 2015

93

dimaksud mengenai berbagai tantangan pembangunan Internet di tingkat global dan pentingnya koordinasi yang lebih baik untuk mencapai peningkatan pemanfaatan Internet. Hal ini sebagai upaya mendorong pembangunan internasional. Kepentingan Indonesia pada sidang ICANN ini terkait pada kemungkinan pembentukan peraturan global mengenai pengaturan Internet dalam forum internasional, bermuatan aspek kebebasan, namun di sisi lain melimitasi dampak negatif dari Internet. • Di sela-sela pertemuan, delegasi RI bertemu dengan ICANN Regional Singapore mengajukan permintaan kerjasama untuk membuka ICANN Representatif Office di Indonesia, sebagaimana di Korea. Pembicaraan kerjasama ini merupakan lanjutan dari pertemuan yang telah dilaksanakan di kantor Kementerian Kominfo Jakarta, tanggal 21 Mei 2015. Alasan ICANN membuka kantor perwakilan di Indonesia karena negara ini merupakan salah satu penguna Internet terbesar di dunia. Indonesia menyambut baik keinginan ICANN untuk membuka ICANN Representatif Office di Indonesia. Diharapkan, keberadaannya dapat memudahkan kerjasama dengan kementerian/lembaga di Indonesia. Untuk merealisasikan hal tersebut, perlu dilakukan pembahasan mendalam dengan K/L terkait, antara lain Kemenlu, Kementerian Setneg, Kementerian Keuangan, dan stakeholder terkait lainnya untuk mempertimbangkan kepentingan nasional. • Proposal transisi IANA diharapkan dapat diumumkan pada pertemuan ICANN 54 di Dublin, Irlandia. Indonesia berulang kali menyampaikan intervensi terhadap proposal tersebut. Jika NTIA tidak menyetujui proposal yang disampaikan ICANN 94

tersebut,

sebaiknya


mereka

harus menyiapkan proposal berbeda isi, namun tetap bertujuan mewujudkan multi-stakeholder global. Indonesia juga menegaskan, sebaiknya IANA dan organisasi yang mengontrolnya harus bersifat netral dan tidak diintervensi oleh satu negara manapun juga. Hal itu dapat semakin memperkuat akuntabilitas ICANN. c. The 54 International Public ICANN Meeting pada di Dublin, Irlandia, tanggal 17-23 Oktober 2015 • Pada ICANN ke 54,Indonesia menyampaikan bahwa, mengingat Information and Communication Technology (ICT) berkembang dengan sangat cepat, maka harus ditangani secara cepat pula, contohnya konten radikal, digital narcotics, dll. Untuk itu, pemerintah harus sering bertindak cepat karena munculnya hal-hal yang belum dapat diprediksi sebelumnya. Indonesia menyampaikan harapannya tersebut pada sesi Governmental Advisory Committee (GAC). Kalau pemerintah diabaikan masukannya, bukan tidak mungkin semua pemerintah suatu negara yang relatif besar akan membuat kebijakan baru. Dalam hal ini kebijakan membangun negaranya masingmasing. Implikasinya kita akan memiliki bukan “One World One Internet”, tapi “One World Many Internets”, yang tentu saja tidak kita inginkan. • Dibahas rencana penggunaan tiga karakter untuk ccTLD sesuai dengan ISO 3166. Tujuannya demi menyeragamkan dengan gTLD, juga tiga karakter, serta dengan jumlah negara yang terus bertambah. d. International Telecommunication Union International Telecommunication Union (ITU) merupakan badan khusus PBB. Badan ini mengkoordinasikan kebijakan dan masalah

Delegasi Indonesia pada The 54 International Public ICANN Meeting di Dublin

berkaitan dengan telekomunikasi/TIK di antara negara-negara anggota, dan seluruh dunia. Sidang yang rutin diselenggarakan setiap tahun adalah sidang ITU Council dan Council Working Group (CWG). Tahun 2014, ITU menyelenggarakan dua sidang besar yaitu: World Telecommunication Development Conference (WTDC) dan ITU Plenipotentiary Conference. Tahun 2015, Ditjen Aptika tidak dapat menghadiri pertemuan ITU, namun diwakili oleh Pusat Kerjasama Internasional, Kementerian Kominfo dan Kemenlu. Terdapat beberapa catatan dari Kemenlu mengenai perkembangan pertemuan ITU selama tahun 2015, antara lain: • Sebagai sektor ITU-Development (ITU-D), Indonesia memperoleh kajian yang bermanfaat bagi pembangunan sektor dan regulasi telekomunikasi di Indonesia, penawaran untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek ITU, penawaran asistensi expert ITU, transfer teknologi, dan peningkatan kapasitas TIK. Kajian tersebut dalam rangka mempersempit kesenjangan dijital dan akses TIK. • Indonesia juga dapat menentukan rekomendasi standard-standard telekomunikasi yang dihasilkan oleh ITU. Indonesia juga dapat menjalin partnership di bidang TIK dengan negara-negara anggota ITU lainnya.

Delegasi Indonesia pada The 53 International Public ICANN Meeting di Argentina tanggal 20-25 Juni 2015

• Meningkatnya peran Indonesia pada berbagai event dan Sidang ITU yang tercermin melalui terpilihnya kembali Indonesia sebagai anggota Dewan ITU (Council). Dengan menjadi anggota Council. Indonesia dapat terus menyuarakan kepentingan nasional di bidang TIK, serta negara-negara berkembang lainnya. Misalnya mengusulkan funding ITU agar dapat diarahkan bagi pembangunan TIK sesama negara berkembang, mengajukan proyek-proyek yang dapat menguntungkan sesama negara berkembang, dan lain-lain. • Diperolehnya asistensi expert dari ITU dalam proses penyusunan Indonesia Broadband Plan 2014-2019. e. European Telecommunications Standards Institute European Telecommunications Standards Institute (ETSI) merupakan badan yang bertanggungjawab dalam pembentukan standar bidang telekomunikasi di Kawasan Eropa. Namun, standar-standar ETSI banyak diadopsi oleh negara-negara kawasan lainnya di dunia. Sidang tertinggi dalam organisasi ETSI adalah sidang General Assembly (GA) yang diselenggarakan setiap dua kali dalam setiap tahun. Sidang tersebut membahas halhal terkait dengan penentuan kebijakan dan strategi organisasi, pengesahan anggaran tahunan dan kontribusi tahunan anggota, persetujuan anggota, penunjukan anggota


95

Dewan ETSI, penunjukan Direktur Jenderal, penunjukan anggota komite keuangan, dan persetujuan perubahan atas statuta dan rule of procedure. Dasar hukum penetapan keanggotaan Indonesia pada ETSI adalah Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2012 tentang “Penetapan keanggotaan Indonesia pada European Telecommunications Standards Institute”. Selama tahun 2015 Ditjen Aptika menjadi salah satu Delegasi RI pada 40th Plenary European Telecommunications Standards Institute-Lawful Interception (ETSI-LI #40), tanggal 8 – 11 September 2015 di Aachen, Jerman. Pada ETSI M2M Workshop, tanggal 9-11 Desember 2015 di Sophia Antipolis, Perancis. Manfaat konkrit yang didapat oleh Indonesia dengan mengikuti Technical Committee Lawful Interception (TCLI) ke-40 adalah mendapatkan informasi terbaru mengenai kemajuan teknis dan model/desain standar pengujian LI. Hal ini sejalan dengan telah dikeluarkannya Permen Kominfo Nomor 8 Tahun 2014 mengenai Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Penyadapan yang Sah atas Informasi Berbasis Internet Protocol pada Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler dan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas. Maksud lain juga untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai metode uji yang diterapkan oleh Laboratorium Utimaco sebagai masukan kepada Tim Gugus Tugas LI di Kemkominfo. Selain itu, Indonesia mendapatkan masukan mengenai sistem manajemen keamanan informasi (information security awareness), stocktaking aktivitas LI, digital forensik, serta berbagai penanganan tindak pidana teknologi informasi dan transaksi elektronik (cybercrimes), sebagaimana diatur dalam UU ITE. 96


Selama periode 2013-2015, Indonesia sebagai negara berkembang yang masih membutuhkan masukan bagi penyusunan kebijakannya, telah me manfaatkan keanggotaannya di ETSI. Bentuk pemanfaatan tersebut dengan menghadiri dan berpartisipasi aktif pada sidang-sidang teknologi/standardisasi LI. Adanya keterbatasan anggaran dan kurangnya sosialisasi atas manfaat dari keikutsertaan dari organisasi internasional ini kepada stakeholder terkait, menyebabkan Indonesia belum memaksimumkan manfaat keanggotaannya. Pemanfaatan yang dimaksud misalnya berkaitan dengan kehadiran Indonesia di sidang-sidang lain yang terkait topik Content Delivery, Networks, Wireless Systems, Transportasi, Connecting Things, dan Interoperability. Indonesia dikukuhkan menjadi anggota dengan status Associate Administration pada Sidang GA ke-61, tanggal 19-20 Maret 2013 di Mandelieu, Perancis. Partisipasi aktif Indonesia, melalui Kementerian Kominfo saat ini hanya ada pada sidang-sidang TCLI, walaupun sebenarnya sidang-sidang di ETSI tidak hanya terbatas pada masalah LI. Ke depannya, diharapkan Indonesia bisa berpartisipasi aktif pada sidang-sidang lainnya, sebagai referensi dalam penyusunan regulasi. f. Global Conference on Cyberspace Isu-isu yang dibahas dalam Global Conference on Cyberspace (GCCS) 2015 antara lain cybercrime, cybersecurity, online freedom and privacy, dan internet governance. GCCS 2015 diselenggarakan di Den Haag, Belanda, tanggal 16-17 April 2015. Forum tersebut diikuti oleh 1000 peserta dari 99 negara, organisasi internasional dan regional seperti International Telecommunications Union (ITU), Global Commission on Internet Governance, Gulf Cooperation Council

(GCC), INTERPOL, NATO, UN Organization (UNESCO), World Trade Organizations (WTO), berbagai perusahaan IT terkemuka, NonGovernmental Organizations, dan para pakar dari berbagai Universitas. Delegasi Indonesia untuk konferensi ini adalah Menteri Kominfo, perwakilan dari Ditjen Aptika, Kementerian Kominfo, Kemenlu, Kemenko Polhukam, Bareskrim Kepolisian RI, masyarakat sipil, dan industri (APJII, operator Telco, dll) Dalam sesi Ministerial Statements di GCCS 2015, beberapa Menteri dan pejabat tinggi negara menyampaikan pandangannya mengenai isu cyberspace. Secara garis besar, hal-hal yang disampaikan mencakup pentingnya pembentukan norma global serta pelibatan multi-stakeholders dalam penanganan isu cyberspace. Lebih lanjut, para Menteri dan pejabat tinggi negara juga menyampaikan pentingnya upaya antisipasi dari penggunaan cyberspace untuk penyebaran radikalisme dan ekstrimisme. Menteri Kominfo dalam sesi tersebut menekankan tiga poin utama posisi pemerintah RI. Tiga poin tersebut mengenai upaya yang perlu dilakukan dunia internasional menghadapi berbagai tantangan yang muncul dalam cyberspace, yaitu: 1) Pemerintah RI mendorong dunia internasional agar melakukan berbagai upaya guna memastikan hak-hak individu di dunia nyata dapat juga dilindungi di dunia maya, guna mencegah pelanggaran terhadapnya. 2) Pemerintah RI menggaris bawahi, bahwa dunia internasional perlu mengembangkan dan menyepakati common principles of ethics dalam rangka menghadapi berbagai tantangan yang muncul dari penggunaan dan

penyalahgunaan infrastruktur Internet global oleh multi-stakeholders users. Caranya dengan tetap menghormati prinsip kedaulatan negara dan keberagaman bangsa-bangsa, sebagai landasan untuk mendorong perilaku bertanggung jawab dari negara, sektor swasta, dan masyarakat sipil. 3) Pemerintah RI memandang perlunya pembahasan lanjut mengenai pembentukan arsitektur global terkait cyberspace dalam forum PBB. Pembahasan tersebut juga melibatkan tidak hanya negara, tetapi juga sektor swasta, dan masyarakat sipil. Peluncuran Global Forum on Cyber Expertise (GFCE) dengan 45 founding members serta pencanangan berbagai inisiatif penguatan kapasitas dipandang sebagai deliverable konkret GCCS 2015. Namun demikian, masih belum terdapat kepastian jelas mengenai arah dari pembentukan GFCE ini. Ketidakpastian tersebut terutama hal yang membedakan dengan forum-forum global terkait penguatan kapasitas, seperti Internet Governance Forum (IGF). Dalam kaitan ini, sebagaimana telah dinyatakan bahwa Pemerintah RI akan terus memantau perkembangan dalam GFCE, sehingga dapat dijadikan pertimbangan terkait partisipasi Pemerintah RI dalam GFCE ke depan. Terdapat beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti dari penyelenggaraan GCCS 2015, yaitu: 1. Indonesia perlu mengupayakan agar semua sektor di negara ini dapat meningkatkan kegiatannya di cyberspace, terutama meningkatkan kapasitas manusianya. Dengan demikian, hal-hal positif dari seluruh sektor dan seluruh masyarakat, dapat terus ditingkatkan, dan hal-hal negatif dapat terus ditekan.


97

Delegasi Indonesia melakukan Meeting sebelum Pembukaan GCCS

Menteri Komunikasi dan Informatika menjadi salah satu Panelis pada GCCS

2. Khusus mengenai batas Juridiksi di cyber space, Indonesia perlu mendorong terbentuknya GCCS. Forum ini

maupun daerah. Dengan demikian, cyberspace Indonesia akan memiliki ketahanan baik dan tidak mudah

diharapkan dapat mengatur yuridiksi negara, disamping mengatur hubungan

dimanfaatkan oleh oknum-oknum global untuk hal-hal negatif, di negara ini.

antarnegara di cyberspace. Hubungan multilateral ini dapat dibicarakan antarnegara di Forum UN seperti UNGA. 3. Indonesia perlu memperkuat multi stakeholders, penguasaan IPTEK, dan memperkuat posisi negara. Caranya melalui kerjasama yang erat antarseluruh kementerian dan lembaga, baik pusat

98


4. Indonesia perlu memonitor proses transfer IANA dari US Government dan ICANN ke Global Multistakeholder, guna memastikan agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan negara ini. Juga perlu disiapkan opsi-opsi untuk memperkuat jaringan Intranet Indonesia untuk memperkuat posisi negara di tingkat global.

Dinamika Data Aplikasi Informatika 2015

Recommend Documents