Dimyati Gedung Intan: Prosedur Pemindahan Hak Atas Tanah Menuju Kepastian Hukum

Dimyati Gedung Intan: Prosedur Pemindahan Hak Atas Tanah Menuju Kepastian Hukum

PROSUDUR PEMINDAHAN HAK HAK ATAS TANAH MENUJU KEPASTIAN HUKUM

Oleh Dimyati Gedung Intan Dosen Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

ABSTRAK Tanah semakin berkurang, kebutuhan tanah semakin meningkat, tanah dipakai untuk sebagai jaminan mendapatkan pinjaman di Bank perlu adanya kepastian hukum hak atas tanah. Setiap peralihan hak atas tanah bagi perorangan atau badan hukum dilaksanakan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Setiap pemindahan hak, pembeli perlu memperhatikan rencana tata ruang, hak-hak yang melekat di atas tanah, memperoleh izin pemindahan dari pejabat berwenang, telah memiliki sertipakat atau belum, siapa pemiliknya, tidak dijadikan jaminan di Bank, tidak dalam keadaan persengketaan, dan siapa yang berhak menjual tanah tersebut. Pembuatan Akta Tanah atas pemindahan hak atas tanah harus disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syatat. Pemindahan hak dengan lelang, perolehan hak dengan pewarisan, penghibahan tanah. Jual beli dihadapan PPAT saat itu juga hak atas tanah berpindah dari penjual ke pembeli pembayaran secara tunai. Pemintahan hak atas tanah harus mempunyai syarat materiil dan syarat formal sesuai Pasal 21 UUPA jo Pasal 37 PP No. 24 Tahun 1997 harus dilaksanakan oleh PPAT. _______________________________________ Keywords:Prosudur Pemindahan Hak Atas Tanah PENDAHULUAN Kebutuhan akan tanahdewasa ini semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk, jumlah badan usaha, dan meningkatnya kebutuhan lain yang berkaitan dengan tanah. Tanah tidak saja sebagai tempat bermukim, tempat untuk bertani, tetapi juga dapat dipakai sebagai jaminan mendapatkan pinjaman Bank, untuk keperluan jual beli dan sewa menyewa. Begitu pentingnya kegunaan tanah bagi orang atau badan hukum menuntut adanya jaminan kepastian hukum hak atas tanah tersebut. Di dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, maka dalam Pasal 26 ayat (1) ditentukan, bahwa jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan

lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam Pasal 37 menyebutkan bahwa Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan pendaftaran tanah. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat dibantu oleh PPAT diangkat dan diberhentikan Kepala Badan Pertanahan Nasional

Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2, No.1, (14-20), Januari 2013

14


(BPN). Untuk desa-desa dalam wilayah yang terpencil yang belum mempunyai PPAT, untuk mempermudah rakyat melakukan perbuatan hukum mengenai tanah. Kepala Badan Pertanahan Nasional dapat menunjuk sebagai PPAT “sementara” adalah Pejabat Pemerintah yang menguasai keadaan daerah yang bersangkutan, yaitu Kepala Desa setempat. Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum normatif yang mengkaji Tata Cara Pemindahan Hakhak Atas Tanah Menuju Kepastian Hukum dari berbagai aspek danPasaldemi pasal dan kekuatan mengikat digunakan di bidang hukum positif tertulis. Tujuannya untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum atas bidang tanah, lengkap, jelas, sesuai dengan jiwa dan isi ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Jika kita ingin membeli tanah secara aman, terlebih dahulu harus diperhatikan, hal-hal sebagai berikut : a. Rencana Tata Ruang Rencana tata ruang tanah pada umumnya di kota- kota Provinsi telah mempunyai rencana tata guna tanah dalam kawasan wilayah yang sudah ada Tata Kota, di kota-kota Kabupaten ada yang sudah memiliki dan ada yang belum. Tata Kota dalam praktek sering disebut Advis Planing. - sebagian wilayah kota dinyatakan sebagai daerah pemukiman, - sebagian lagi daerah pertokoan atau perdagangan, daerah perindustrian, daerah reakrasi, daerah perkantoran, dan daerah jalur hijau, - ada pula satuan kawasan yang peruntukannya campuran : untuk perkantoran, hiburan dan perdagangan atau daerah pemukiman dan pertanian kecil. Tata Kota seperti ini diatur secara umum, yang sering disebut Rencana

Induk kemudian diolah kembali menjadi rencana rinci atau detail planning. b. Harus diperhatikan hak apa yang kita beli Apakah hak milik, hak guna bangunan atau hak pakai: - jika hak milik : perhatikan apakah hak perorangan, apakah telah memiliki tanda bukti hak (sertipikat) atau belum memiliki surat-surat, apakah tanah waris yang diperoleh perseorangan memiliki bukti otentik atau tidak, dan lihat lokasi letak tanah telah sesuai bukti-bukti yang ada. - jika hak guna bangunan atau hak pakai perlu diperhatikan di dalam surat (sertipikat) tanggal berakhirnya hak tersebut, - jika berasal dari hak-hak barat yang berasal dari Konversi, hak tersebut berakhir dan hapus pada tanggal 24 September 1980 (kecuali Irian Barat sekarang Jayapura) hapus tanggal 24 September 1991. c. Bolehkah kita membeli sebidang tanah Tidak semua orang boleh membeli tanah tertentu, ada laranganlarangan yang harus diperhatikan : - tanah tidak dapat dibalik nama atas nama pembeli, sebelum memperoleh izin dari Kantor Badan Pertanahan setempat atau hak atas tanah hapus demi hukum. - kalau seseorang telah memiliki/menguasai tanah pertanian sama dengan batas maksimum yang diperbolehkan di daerah tertentu, ia tidak boleh lagi membeli tanah lagi. - orang asing atau badan hukum asing yang berdomisili di Indonesia tidak boleh membeli tanah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, jika dilakukan maka jual beli batal demi hukum. d. Selidiki terlebih dahulu tanda bukti hak atas tanah


15


Sebelum anda meminta advis planning anda terlebih dahulu meneliti kebenaran surat-surat yang berhubungan dengan tanah yang anda mau beli : - tanda bukti hak yang kuat adalah sertipikat tanah, dalam sertipikat dapat dilihat siapa yang berhak atas sebidang tanah, surat ukur/gambar situasi tanah terdapat didalam sertipikat, - perlu anda hati-hati ialah sertipikat pengganti atau sertipikat kedua (karna sertipikat pertama dikeluarkan telah hilang atau rusak), - kalau dalam sertipikat itu disebutkan pengganti dikeluarkan karena hilang, anda harus hati-hati kemungkinan setipikat pertama ada dipihak lain atau di Bank. Karena sewaktu-waktu akan timbul sengketa hukum, - kalau sebidang tanah belum sertipikat, mungkin hanya surat pajak tanda pembayaran Ipeda. Mahkamah Agung dalam beberapa keputusannya telah menyatakan bahwa surat pajak bumi dan bangunan bukan bukti pemilikan hak atas tanah. Surat pajak tanah hanyalah memberitahukan bahwa yang membayar atau wajib pajak adalah orang yang namanya tercantum dalam surat pajak itu, - seorang penyewa tanah dapat dinyatakan dalam perjanjian sewamenyewa wajib membayar semua pembayaran pajak tanah (ipeda), - seorang yang menggarap tanah Negara, wajib membayar Ipeda, - sering orang menunjukkan surat jualbeli tanah di bawah tangan, ada yang diketahui oleh Kepala Rukun Tetangga/Rukun Warga, sering pula dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa, - ada pula Surat Penunjukan Penggunaan Tanah (SPPT), sering juga disebut SPPT juga bukan tanda bukti pemilikan tanah, tetapi hanya sekedar penunjukan.

Kalau ada bangunan di atas tanah yang akan dibeli, harus jelas siapa pemiliknya dan siapa penghuninya serta bagaimana hubungan hukum pemilik tanah dengan pemilik bangunan. f.

Tidak dijadikan jaminan Dalam akta jual beli biasanya ada ketentuan, bahwa tanah yang dijual bebas dari perselisihan dan sitaan, lagi pula tidak dijadikan untuk pembayaran suatu hutang. Bila sesuatu tanah dijadikan jaminan sesuatu hutang bukan berarti tanah itu tidak dapat dijual. Tanah itu tetap dapat diperjual-belikan, tetapi di dalam praktek perjanjian jaminan terdapat suatu syarat-syarat bahwa jual beli harus disetujui oleh kreditur. g. Bebas dari perselisihan dan sitaan Dalam akte jual-beli selalu ada jaminan penjual, bahwa tanah yang dijual bebas dari perselisihan dan sitaan. Kalau perselisihan itu sudah terjadi perkara atau terbuka, hingga banyak orang yang tahu, tetapi seringkali perselisihan itu tidak jelas benar. Anda baiknya calon pembeli menyelidiki terlebih dahulu kepada orang yang mengetahui tentang tanah itu. Kalau anda tahu ada perselisihan dan sitaan atas sebidang tanah, anda perlu membatalkan saja niat anda untuk membeli tanah tersebut. h. Siapa yang berhak menjual Berhak menjual adalah pemilik tanah sesuai dengan bukti-bukti otentik yang ada pada pemilik tanah. Menurut Pasal 1471 KUHPerdata menyebutkan bahwa Jual-beli benda orang lain adalah batal, dan dapat memberikan dasar untuk penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika pembeli tidak telah mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain.

e. Bangunan di atas tanahnya Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2, No.1, (14-20), Januari 2013

16


PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam keadaan tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dapat mendaftar pemindahan hak atas bidang tanah hak milik, dilakukan di antara perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan akta yang tidak dibuat oleh PPAT, tetapi menurut Kepala Kantor Pertanahan setempat kadar kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftar pemindahan hak yang bersangkutan. Pembuatan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 dihadiri oleh para pihak yang melakukan hukum yang bersangkutan dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam perbuatan hukum itu. PPAT dapat menolak untuk membuat akta dengan alasan sebagai berikut : a. Mengenai bidang tanah yang sudah terdaftar atau hak milik atas satuan rumah susun, kepadanya tidak disampaikan sertipikat asli hak yang bersangkutan atau sertipikat yang diserahkan tidak sesuai dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan setempat; atau b. Mengenai bidang tanah yang belum terdaftar, kepadanya tidak disampaikan:

1. Surat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 atau surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997. 2. Surat keterangan menyatakan bahwa bidang tanah yang bersangkutan belum bersetipikat dari Kantor Pertanahan setempat, atau untuk tanah yang terletak di daerah yang jauh dari kedudukan Kantor Pertanahan, dari pemegang hak yang bersangkutan dengan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan; atau c. Salah satu atau para pihak yang akan melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan atau salah satu saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 PP 24 Tahun 1997 tidak berhak atau tidak memenuhi syarat untuk bertindak demikian; atau d. Salah satu pihak atau para pihak bertindak atas dasar suatu surat kuasa mutlak yang pada hakikatnya berisikan perbuatan hukum pemindahan hak; atau e. Untuk perbuatan hukum yang akan dilakukan belum diperoleh izin dari Pejabat atau instansi yang berwenang, apabila izin tersebut diperlukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau f. Objek perbuatan hukum yang bersangkutan sedang dalam sengketa mengenai data fisik dan atau data yuridisnya; atau g. Tidak dipenuhi syarat lain atau dilanggar larangan yang ditentukan dalam pearaturan perundangundangan yang berlaku.Penolakan untuk membuat akta tersebut diberitahukan secara tertulis kepada


17


pihak-pihak yang bersangkutan disertai alasan-alasannya; h. Pemindahan hak disetujui, selambatlambatnya 7(tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatkannya berikut dokumendokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar. PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta kepada para pihak yang bersangkutan. PEMINDAHAN HAK DENGAN LELANG Peralihan hak melalui pemindahan hak dengan lelang hanya dapat didaftar jika dibuktikan dengan kutipan risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang, Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebebelum suatu bidang tanah atau satuan rumah susun dilelang baik dalam rangka lelang eksekusi maupun lelang non eksekusi, Kepala Kantor Lelang wajib meminta keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 PP No. 24 Tahun 1997 kepada Kantor Pertanahan setempat mengenai bidang tanah atau satuan rumah susun yang akan dilelang. Kepala Kantor Pertanahan setempat mengeluarkan keterangan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya permintaan dari Kepala Kantor Lelang. Kepala Kantor Lelang dapat menolak apabila: 1. Mengenai tanah yang sudah terdaftar atau hak milik atas satuan rumah susun: - kepadanya tidak diserahkan sertipikat asli hak yang bersangkutan, kecuali dalam hal lelang eksekusi yang dapat tetap dilaksanakan walaupun sertipikat asli hak tersebut tidak diperoleh oleh Pejabat Lelang dari pemegang haknya; atau

-

sertipikat yang diserahkan tidak sesuai dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan setempat; atau 2. Mengenai bidang tanah yang belum terdaftar, kepadanya tidak disampaikan: - surat bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 atau surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997; dan - surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah yang bersangkutan belum bersertipikat dari Kantor pertanahan, atau untuk tanah yang terletak di daerah yang jauh dari kedudukan Kantor Pertanahan, dari pemegang hak yang bersangkutan dengan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan; atau 3. Ada perintah Pengadilan Negeri untuk tidak melaksanakan lelang berhubungan dengan sengketa mengenai tanah yang bersangkutan. Pendaftaran peralihan hak yang diperoleh melalui lelang disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan dengan dokumen sebagai berikut: - kutipan risalah lelang yang bersangkutan; - sertipikat hak milik atas satuan rumah susun atau hak atas tanah yang dilelang jika bidang tanah yang bersangkutan sudah terdaftar; atau dalam hal sertipikat tersebut tidak diserahkan kepada pembeli lelang eksekusi, surat keterangan dari Kepala Kantor Lelang mengenai alasan tidak diserahkannya sertipikat tersebut; atau jika bidang tanah yang bersangkutan belum terdaftar, surat-surat bukti identitas pembeli


18


lelang dan surat bukti pelunasan pembelian. PERALIHAN HAK KARENA PEWARISAN Seseorang yang meninggal , mewariskan harta dan hutang piutangnya kepada ahli warisnya, harta itu termasuk tanah kepunyaan si meninggal. Hak atas tanah yang dipunyai si meninggal, pada saat orang itu menghembuskan napasnya yang terakhir menjadi kepunyaan ahli warisnya, kecuali yang sudah diberikan kepada orang lain dengan hibah dan surat wasiat. Perolehan hak milik atas tanah dapat juga terjadi karena pewarisan dari pemilik kepada ahli waris sesuai dengan Pasal 26 UUPA. Pewarisan dapat terjadi karena ketentuan undang-undang ataupun karena wasiat dari orang yang mewasiatkan. Menurut Pasal 1023 KUHPerdata, para ahli waris menerima hak terdahulu untuk pendaftaran boedel ataupun menolak warisan tersebut. Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah terdaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 PP No. 24 Tahun 1997, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan setempat, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris. Jika bidang tanah yang merupakan warisan belum didaftar, wajib diserahkan juga dokumendokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b PP No. 24 Tahun 1997.Jika penerimaan warisan terdiri dari satu orang, pendaftaran peralihan hak tersebut dilakukan kepada

orang tersebut berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris. Jika penerimaan warisan lebih dari satu orang dan waktu peralihan hak tersebut didaftarkan disertai dengan akta pembagian waris yang memuat keterangan bahwa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun tertentu jatuh kepada seorang penerima warisan tertentu, pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun itu dilakukan kepada penerima waris yang bersangkutan berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris dan akta pembagian waris tersebut. Warisan berupa hak atas tanah atau hakmilik atas satuan rumah susun yang menurut akta pembagian waris harus dibagi bersama antara beberapa penerima warisan atau waktu didaftarkan belum ada akta pembagian warisannya, didaftar peralihan haknya kepada para penerima waris yang yang berhak sebagai hak bersama mereka berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris dan/atau akta pembagian waris tersebut. PENGHIBAHAN TANAH Hibah tanah merupakan pemberian seseorang kepada orang lain dengan tidak ada penggantian, diberikan secara cuma-cuma dilakukan sipemberi pada masa hidupnya, yaitu pemberian (hadiah) yang dibuat dalam “wasiat”, yang berlaku pada pada saat si pemberi meninggal dunaia. Pengertian hibah yang diatur dalam Pasal 1666 KUHPerdata, menyebutkan: Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undangundang tidak mengakui lain-lain hibah


19


selain hibah-hibah di antara orang-orang yang masih hidup. Sebelum lahirnya UU No. 24 Tahun 1997, bagi mereka yang tunduk kepada KUHPerdata, surat hibah wasiat harus dibuat dalam bentuk tertulis dari Notaris. Surat hibah wasiat yang tidak dibuat oleh Notaris tidak memiliki kekuatan hukum. Mereka yang tunduk pada hukum adat dapat membuatnya di bawah tangan. Setelah berlakunya PP No. 24 Tahun 1997, setiap pemberian hibah tanah harus dilakukan dengan akta PPAT berdasarkan Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 39 PP No. 24 Tahun 1997. Perolehan tanah secara hibah dan hibah wasiat seyogianya didaftarkan peralihan haknya itu ke Kantor Pertanahan setempat sebagai bentuk pengamanan hibah tanah tersebut. SIMPULAN DAN SARAN Simpulan 1. Keterbatasan tanah, baik dalam jumlah maupun kualitas dibandingkan dengan kebutuhan yang harus dipenuhi. Pergeseran pola hubungan antara pemilik tanah dan tanah sebagai akibat perubahanperubahan yang ditimbulkan oleh proses pembangunan dan perubahan-perubahan sosial pada umumnya. 2. Jual beli tanah menurut PP No. 24 Tahun 1997, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan setelah akta tersebut ditandatangani oleh para pihak, maka harus didaftarkan. 3. Dilakukan jual beli tanah dihadapan PPAT, maka pada saat itu juga hak atas tanahnya berpindah dari penjual kepada pembeli dengan pembayaran secara tunai dari pembeli ke penjual.

Saran 1. Perlu adanya peraturan yang secara tegas mengatur khusus mengenai pemindahan hak atas tanah, agar supaya jangan banyak penafsiran yang berbeda-beda mengenai lembaga hukum pemindahan hak atas tanah. 2. Dengan dilakukanya amandemen UUD 1945, khusunya berkenaan dengan hak milik, hak milik seseorang tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Jika untuk kepentingan umum harus diberi ganti kerugian sesai dengan Pasal 18 UUPA. 3. Agar supaya pemindahan hak atas tanah harus mempunyai syarat materiil dan syarat formal. Sesuai dengan Pasal 21 UUPA dan Pasal 37 PP No. 24 Tahun 1997 harus dibuat oleh PPAT. DAFTAR PUSTAKA Dinda keumala dan Setiyono. Tanah dan Bangunan. Penerbit Raih Asa Sukses. Cetakan I. Jakarta. 2009. Oloan Sitorus. Kapita Selekta Perbandingan Hukum Tanah. Mitra Kebijakan Tanah Indonesia. Cetakan Pertama. Yogyakarta. 2004. A.P. Perlindungan. Beberapa Masalah Dalam UUPA. Penerbit Bandar Maju. Cetakan II. Bandung. 1993. Undang Undang Dasar 1945 (hasil amandemen) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah


20

Dimyati Gedung Intan: Prosedur Pemindahan Hak Atas Tanah Menuju Kepastian Hukum

Recommend Documents