Lingk
Kehidup
Kehidu
a. Kej
Kelembagaa
Kesesuaian antara jenis dan m Dapat
Kedayagunaan dan kebe
Kejela
Membuat ran
Mengajukan rancangan kepad
Membaha
Menetapka
Diterima = jika cocok dengan kepentingan masyarakat Ditolak/ dilawan = jika tidak sesuai dengan situasi masyarakat
Masyarakat memberikan terhadap isi dan materi P
Pemerintah DPR
Masyarakat harus memberikan masuka
DPRD Kritik terhadap kekurangan-kekurangan Kelebihan peraturan-peraturan
Masyarakat me
Keluarga
Lingkungan Sekolah Mematuhi peraturan
hidupan masyarakat
Pentingnya Melaksanakan Peraturan
ehidupan bernegara
. Kejelasan tujuan
bagaan yang tepat
an muatan materi
apat dilaksanakan
Asas Pembuatan Peraturan Perundang-udangan
keberhasilgunaan
ejelasan rumusan Keterbukaan
at rancangan peraturan
epada DPR dan DPRD
mbahas rancangan PPU
Urutan Pembuatan PPU
apkan rancangan PPU
Proses Pembuatan Peraturan Pusat dan Peraturan Daerah
Mensahkan PPU
Peraturan Perundangan-undangan
rikan evaluasi teri PPU
sukan kepada
Keterlibatan Masyarakat dalam Pembuatan PPU
at memberikan
Pengertian Dibuat oleh Gubernur Persetujuan DPRD Tingkat I
Perda Provinsi
Peraturan Perundang-undangan (PPU) Pusat dan Daerah
Saling membutuhkan Hidup bersama-sama Manusia mahluk sosial
Butuh peraturan Aturan agar antar kebutuhan tidak saling berbenturan
Ketentuan yang mengatur kehidupan dan hubungan antarmanusia dalam masyarakat Panduan Digunakan untuk
Tatanan Pengendali tingkah laku
Peraturan
Contoh di lingkungan RT
Lapor kepada Ketua RT Menjaga kebersihan lingkungan Negara
Lingkungan yang lebih besar
Peraturan yang tegas Mempunyai daya paksaan yang kuat
Peraturan disebut Peraturan Perundang-undangan (PPU)
Peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara hukum Presiden
ngan (PPU)
DPR Gubernur
Lembaga pembuat
DPRD Tingat I Bupati
PPU
DPRD Tingkat II Berlaku bagi setiap warga Tidak ada yang istimewa di hadapan hukum Seluruh PPU Indonesia
Setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum
Undang-Undang Dasar 1945 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR)
Warga biasa Presiden
Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sekretariat Daerah Dinas Daerah Lembaga Teknis
Perda No Perangkat Daerah
Pemerintah Kotamadya Kabupaten Administrasi Ketertiban umum dalam Wilayah DKI Berjalan pada ruas masing-masing Tidak boleh saling mendahului
Ketertiban di jalan raya
Perda DKI No 1 Menyebrang di Zebra Cross Berjalan di trotoar bila ada
Lembaran DKI No 72 tahun 1989 Pejalan kaki
Menunggu di halte Perda Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
Perda No
R: Surabaya
Peraturan Pengendalian Pencemaran Udara di DKI Jakarta Pencegahan pencemaran udara Penanggulangan pencemaran udara
Isinya
Pemulihan mutu udara
Perda
Setiap warga kota wajib bertanggung jawab terjadinya pencemaran udara dan/ atau gangguan Kawasan Dilarang Merokok Peraturan Perundang-undangan Pusat dan Daerah.mmap - 11/19/2007 - Nathasia Liawatimena
Peraturan Gurbernur Provinsi DKI No 7
Daerah
Keputusan Gubernur/ Kepala Tingkat Daerah Tingkat I Peraturan Daerah Tingkat II (Perda Tingkat II)
Disusun Oleh: Nathasia, Pauline dan Stefanie
Meliputi
Keputusan Bupati/ Walikotamadya/ Kepada Daerah Tingkat II
5A
Peraturan Desa (Perdes)
a No 3 tahun 2001
PPU Di Tingkat Daerah
No 11 tahun 1988
a No 4 tahun 2000
Perda No 2 tahun ?
No 75 tahun 2005
Contoh Peraturan Perundang-undangan Daerah (PPUD)
PPU di Tingkat Pusat
Undang-Undang (UU) Urutan PPU di Indonesia
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Peraturan Pemerintah (PP) Keputusan Presiden (Kepres) Keputusan Menteri dan Instruksi Menteri Peraturan Daerah (Perda)
Pengertian UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Peraturan perundangan Tindak Pidana Korupsi UU Sistem Pendidikan Nasional Contoh Peraturan Perundangan Pusat
UU Hak Cipta UU Pajak Nasional UU Tentang Perlindungan Anak PPU Tentang Lalu Lintas
