4/15/2010
NEGARA DAN KONSTITUSI
DIKDIK BAEHAQI ARIF, M.Pd 1
MENGAPA ADA NEGARA? Sokrates, Plato dan Aristoteles: Sokrates Plato dan Aristoteles: adanya adanya negara sudah dimulai 400 tahun sebelum masehi. Thomas Aquinas, adanya negara di dalam masyarakat itu didorong oleh dua hal, yaitu manusia sebagai makhluk sosial (animal i b i khl k i l( i l social) dan manusia sebagai makhluk politik (animal politicum). 2
1
4/15/2010
Thomas Hobbes: adanya negara itu diperlukan karena Thomas Hobbes: adanya negara itu diperlukan karena negara merupakan tempat berlindung bagi individu, kelompok, dan masyarakat yang lemah dari tindakan individu, kelompok, dan masyarakat, maupun penguasa yang kuat (otoriter) – karena menurutnya – manusia dengan manusia lainnya memiliki sifat seperti serigala (homo homini lupus)
3
PENGERTIAN NEGARA Kata “negara” berasal dari kata state (Inggris), staat (B l d ) (Belanda), etat (Perancis) yang berasal dari kata Latin status (P i) b ld ik L i atau statum yang artinya keadaan yang tegak dan tetap atau sesuatu yang memiliki sifat‐sifat yang tegak dan tetap. Istilah itu umumnya diartikan sebagai kedudukan (standing, station). Misalnya: status civitatis (kedudukan warganegara), status republicae ( kedudukan negara). Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian negara itu ada dua, yaitu: pertama, negara adalah organisasi di suatu wilayah yang mempunyai yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah yang sah dan ditaati rakyatnya; kedua, negara adalah kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai satu kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. 4
2
4/15/2010
Negara adalah Negara adalah suatu organisasi kekuasan dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama‐sama mendiami satu wilayah tertentu dan mengakui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tersebut. Negara adalah satu perserikatan yang melaksanakan satu pemerintahan melalui hukum yang mengikat masyarakat dengan kekuasaan untuk ketertiban sosial. 5
PENGERTIAN NEGARA MENURUT PARA AHLI 1.
2. 3.
Aristoteles ((384‐322 SM), ), merumuskan negara g dalam bukunya Politica, sebagai negara polis, karena negara masih berada dalam suatu wilayah yang kecil sehingga warga negara dapat diikutsertakan dalam musyawarah (ecclesia). Agustinus, membedakan negara dalam dua pengertian, yaitu civitas dei yang artinya negara Tuhan, dan civitas terrena atau civitas diaboli yang artinya negara duniawi. Nicollo Machiavelli (1469‐1527) merumuskan negara sebagai negara kekuasaan, dalam bukunya Il Principle. Ia terkenal karena ajarannya tentang tujuan yang dapat menghalalkan segala cara. 6
3
4/15/2010
4. 5. 6. 7.
8.
Georg Jellinek, mengatakan bahwa negara adalah organisasi kkekuasaan k d i sekelompok dari k l k manusia i yang telah t l h berkediaman b k di di wilayah tertentu. Kranenburg, negara adalah organisasi yang timbul karena kehendak dari suatu golongan atau bangsanya sendiri. Roger F. Soultau, negara adalah alat (agency) atau wewenang (authority) yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat. Harold J. Lasky, negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara yang secara sah lebih agung dari pada individu atau kelompok, yang merupakan bagian dari masyarakat itu. George Wilhelm Frerdrich Hegel, negara merupakan organisasi kesusilaan yang muncul sebagai sintesis dari kemerdekaan individual dan kemerdekaan universal. 7
9.
John Locke (1632‐1704) dan Rousseau (1712‐1778), dalam buku Ilmu Negara buku Ilmu Negara (1993) mengatakan (1993) mengatakan “negara negara adalah suatu adalah suatu badan atau organisasi hasil dari pada perjanjian masyarakat”. 10. Max Weber, mengatakan bahwa negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah. 11. Mc. Iver, menjelaskan negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang demi maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa. memaksa 12. Jean Bodin, negara adalah persekkutuan keluarga dengan segala kepentingannya yang dipimpin oleh akal dari suatu kuasa yang berdaulat.
8
4
4/15/2010
12. Soenarko, negara g adalah organisasi g kekuasaan masyarakat yang mempunyai daerah tertentu di mana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai sovereign. 13. R. Djokosoetono, negara ialah suatu organisasi masyarakat atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama. 14. Miriam Budiardjo, negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya yang rakyatnya diperintah (governed) oleh (governed) oleh sejumlah pejabat dan berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang‐ undangannya melalui penguasaan (kontrol) monopolistis dan kekuasaan yang sah. 9
UNSUR‐‐UNSUR NEGARA UNSUR UNSUR KONSTITUTIF ((unsur p pembentuk yyang harus g dipenuhi p
agar terbentuk negara) 1. Wilayah,
adalah daerah yang menjadi kekuasaan negara serta menjadi tempat tinggal bagi rakyat negara. Wilayah juga menjadi sumber kehidupan rakyat negara. Wilayah negara mencakup darat, laut, dan udara.
2. Rakyat, adalah orang‐orang yang bertempat tinggal di wilayah itu, tunduk pada kekuasaan negara dan mendukung negara yang bersangkutan.
3 Pemerintahan 3. P i t h yang berdaulat, b d l t adalah adanya penyelenggara negara yang memiliki kekuasaan menyelenggarakan pemerintahan di negara tersebut. Pemerintah tersebut memiliki kedaulatan baik ke dalam mau pun ke luar. Kedaulatan ke dalam berarti negara memiliki kekuasaan untuk ditaati oleh rakyatnya. Kedaulatan ke luar berarti negara mampu mempertahankan diri dari serangan dari negara lain. 10
5
4/15/2010
UNSUR DEKLARATIF, (sifatnya UNSUR DEKLARATIF, (sifatnya menyatakan bukan mutlak) 1. adanya tujuan negara; 2. adanya undang‐undang dasar; 3. adanya unsur pengakuan dari negara lain, baik
secara “de jure” maupun j p “de facto” yang sifatnya f y g y menyatakan, bukanlah unsur yang mutlak; 4. Masuknya negara tersebut ke dalam PBB. 11
SIFAT‐SIFAT NEGARA 1. Memaksa, artinya Memaksa, artinya negara dapat memaksakan kehendak dan
kekuasaannya untuk menyeleng‐garakan ketertiban baik dengan memakai kekerasan fisik maupun melalui jalur hukum (legal); 2. Monopoli, artinya negara memiliki hak menetapkan tujuan bersama masyarakat. Negara memiliki hak untuk melarang sesuatu yang bertentangan dan menganjurkan sesuatu yang dibutuhkan masyarakat. 3. Mencakup semua (totaliter), artinya semua peraturan dan kebijakan negara berlaku untuk semua orang tanpa kecuali. 12
6
4/15/2010
TEORI TERJADINYA NEGARA Proses terjadinya j y negara g secara teoritis 1. Teori Kenyataan: timbulnya suatu negara itu adalah soal kenyataan.
2. Teori Hukum Alam: Plato dan Aristoteles pada masa itu memikirkan: terjadinya negara adalah suatu yang alamiah, menurut hukum alam, yaitu mulai dari lahir, berkembang, mencapai p p puncaknya, layu, dan y , y , akhirnya y mati. Negara g terjadi secara alamiah, bersumber dari manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki kecenderungan berkumpul dan saling berhubungan untuk mencapai kebutuhan hidupnya. 13
3.
4. 5.
Teori Ketuhanan: timbulnya negara karena kehendak Tuhan, didasari oleh kepercyaan bahwa segala sesuatu berasala dari Tuhan dan terjadi atas kehendak Tuhan, atas berkat rahmat Allah “by the grace of God…” Tuhan memiliki kekuasaan mutlak di dunia. Negara dianggap sebagai penjelmaan kekuasaan dari Tuhan. Tokoh penganjur teori ini: Frederich Julius stahl, Thomas Aquinas, Agustinus.
Teori Perjanjian:
negara timbul karena perjanjian yang diadakan antara orang‐ orang agar kepentingan bersama dapat terpelihara dan terjamin, agar tidak terjadi homo homini agar tidak homo homini lupus, menurut lupus menurut Thomas Hobbes. Thomas Hobbes
Teori Penaklukan:
negara timbul karena serombongan manusia menaklukkan daerah dari serombongan manusia lain. Selain itu ada juga proses peleburan, pemisahan diri, dan pendudukan. 14
7
4/15/2010
PROSES TERJADINYA NEGARA DI ZAMAN MODERN 1 Penaklukan atau occupatie, adalah 1. occupatie adalah suatu daerah yang tidak dipertuan kemudian diambil alih dan didirikan negara di wilayah itu. Misal: negara Liberia. 2. Fusi atau peleburan, adalah suatu penggabuangan dua atau lebih negara menjadi negara baru. Misal: Jerman Barat dan Jerman Timur.
15
3.
4.
5.
Pemecahan, adalah terbentuknya y negara‐negara g g baru akibat k b terpecahnya h negara lama sehingga l h negara sebelumnya menjadi tidak ada lagi. Misal: Yugoslavia, menjadi Serbia, Bosnia, Montenegro. Uni Sovyet, menjadi banyak negara baru. Cekoslovakia, menjadi Ceko dan Slovakia. Pemisahan diri, adalah meisahnya sauatu bagian wilayah negara kemudian terbentuk negara baru. Misal: India yang kemudian menjadi: India, Pakistan, dan B l d h Bangladesh. Revolusi atau perjuangan, merupakan hasil dari rakyat suatu wilayah yang umumnya dijajah negara lain kemudian memerdekakan diri. Misal: Indonesia. 16
8
4/15/2010
6.
7.
Pemberian atau p penyerahan, adalah y pemberian p kkemerdekaan d k k kepada d suatu koloni k l oleh l h negara lain yang l umumnya bekas jajahannya. Inggris dan Perancis yang memiliki jajahan di Afrika, banyak memberikan kemerdekaan kepada bangsa di daerah tersebut. Misalnya: Kongo dimerdekakan oleh Perancis. Pendudukan, adalah negara yang terjadi atas wilayah yang ada penduduknya, tetapi tidak ada pemerintahan sebelumnya. Misalnya: Australia adalah daerah baru yang ditemukan dit k Inggris I i meskipun ki di sana terdapat t d t penduduk suku Aborigin. Daerah Australia selanjutnya dibuat kolonai‐koloni di mana penduduknya didatangkann dari daratan Eropa. 17
BANGSA DAN NEGARA INDONESIA
Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kebangsaan yang pembentukannya didasarkan pada semangat kebangsaan dan tekad suatu masyarakat untuk membangun masa depan bersama dalam satu negara yang sama, meski berbeda‐beda agama, ras, etnik, dan golongan.
18
9
4/15/2010
FAKTOR‐FAKTOR PEMBENTUK BANGSA INDONESIA 1. Adanya persamaan nasib, yaitu nasib, yaitu penderitaan
bersama di bawah penjajahan bangsa asing lebih kurang 350 tahun. 2. Adanya keinginan bersama untuk merdeka, melepaskan diri dari belenggu penjajahan. 3. Adanya kesatuan tempat tinggal, yaitu wilayah nusantara yang membentang yang membentang dari Sabang sampai Merauke. 4. Adanya cita‐cita bersama untuk mencapai kemakmuran dan keadilan sebagai suatu bangsa. 19
PROSES TERJADINYA NEGARA INDONESIA 1.
2.
Adanya y p pengakuan g akan hak setiap p bangsa g untuk memerdekakan d k k dirinya. Bangsa d Indonesia memiliki d lk tekad kuat untuk menghapus segala penindasan dan penjajahan suatu bangsa atas nama bangsa lain. Inilah yang menjadi sumber motivasi perjuangan (alinea I Pembukaan UUD 1945). Adanya perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan. Perjuangan panjang bangsa Indonesia menghasilkan proklamasi. Proklamasi barulah mengantarkan t k ke k pintu i t gerbang b k kemerdekaan. Jadi, d k J di dengan proklamasi tidaklah selesai kita bernegara. Negara yang kita cita‐citakan adalah menuju pada keadaan merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur (Alinea II Pembukaan UUD 1945) 20
10
4/15/2010
3.
4.
Terjadinya j y negara g Indonesia adalah kehendak bersama seluruh l h bangsa b Indonesia, sebagai d b suatu keinginan k l h luhur bersama. Di samping itu adalah kehendak dan atas rahmat Allah Yang Maha Kuasa. Ini membuktikan bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius dan mengakui adanya motivasi spirituil (Alinea III Pembukaan UUD 1945). Negara Indonesia perlu menyusun alat‐alat perlengkapan negara yang meliputi tujuan negara, b t k negara, sistem bentuk it pemerintahan i t h negara, UUD UUD negara, dan dasar negara. Dengan demikian, semakin sempurna proses terjadinya negara Indonesia (alinea IV Pembukaan UUD 1945) 21
KLASIFIKASI NEGARA 1. Menurut jumlah yang berkuasa dan orientasi kekuasaan: • Jumlah yang berkuasa: ada yang satu orang,
sekelompok orang, dan banyak orang. • Orientasi kekuasaan: ada yang positif dan ada yang negatif.
Jumlah Penguasa Jumlah Penguasa
Bentuk Positif Bentuk Positif
Bentuk Negatif Bentuk Negatif
Satu Orang Sekelompok Orang
Monarki Aristokrasi
Tirani Oligarki
Banyak Orang
Demokrasi
Mobokrasi 22
11
4/15/2010
2. Menurut Bentuk Negara g
Negara Negara kesatuan kesatuan (unitary state), adalah (unitary state), adalah bentuk
negara yang merdeka yang merdeka dan berdaulat di mana di seluruh negara yang berkuasa yang berkuasa hanyalah satu pemerintahan (pusat) yang pusat) yang mengatur mengatur seluruh daerah.. daerah Negara kesatuan Negara kesatuan ini dapat berbentuk berbentuk:: • Negara Negara kesatuan kesatuan dengan sistem sentralisasi • Negara Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi Negara kesatuan
Negara Negara serikat serikat (federasi) federasi) adalah adalah bentuk bentuk negara negara yang
merupakan gabungan beberapa negara atau yang menjadi negara negara‐‐negara bagian dari negara serikat itu.
23
3. Menurut Asas Pemerintahan – Menurut ekonomi: agraris, industri, berkembang, sedang berkembang, belum berkembang, negara utara, negara selatan. – Menurut Politik: demokratis, otoriter, totaliter, satu partai, muiltipartai, dsb, – Menurut Sistem Pemerintahan: Menurut Sistem Pemerintahan: presidentil, parlementer, junta militer, dsb. – Menurut Ideologi Bangsa: sosialis, liberal, komunis, fasis, agama, dsb. 24
12
4/15/2010
FUNGSI NEGARA Pertahanan dan Keamanan: negara melindungi rakyat, wilayah dan pemerintahan dari ancaman, tantangan, hambatan, gangguan.
Pengaturan dan Ketertiban: membuat undang‐undang, peraturan pemerintah
Kesejahteraan dan Kemakmuran: mengeksplorasi sda dan sdm untuk kesejahteraan dan k kemakmuran k
Keadilan Menurut Hak dan Kewajiban: menciptakan dan menegakan hukum dengan tegas dan tanpa pilih kasih. 25
KONSTITUSI
26
13
4/15/2010
PENGERTIAN KONSTITUSI PENGERTIAN KONSTITUSI • Istilah Istilah konstitusi berasal dari kata constituer (Perancis), yang konstitusi berasal dari kata constituer (Perancis), yang artinya membentuk. Dalam bahasa Latin, merupakan gabungan dari dua kata, yaitu cume yang artinya “bersama‐ sama dengan…” dan statuere yang berarti berdiri, membuat sesuatu berdiri atau menetapkan. Jadi, konstitusi berarti menetapkan sesuatu secara bersama‐sama. Konstitusi oleh para pendiri negara kita (the founding (the founding • Konstitusi, oleh fathers) diartikan sebagai hukum dasar. Undang‐undang Dasar adalah hukum dasar yang tertulis, sedangkan Konstitusi adalah hukum dasar tidak tertulis. 27
BEBERAPA DEFINISI KONSTITUSI DARI PARA AHLI Herman Heller membagi Herman Heller membagi pengertian konstitusi menjadi tiga, yaitu: 1.
2.
3.
Konstitusi dalam pengertian politis‐sosiologis. Konstitusi mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan. Konstitusi dalam pengertian yuridis. Konstitusi merupakan suatu kesatuan kaidah yang hidup dalam masyarakat yang selanjutnya l j dij dik suatu kesatuan dijadikan k k id h hukum. kaidah h k Konstitusi pengertiannya lebih luas dari undang‐undang dasar. Konstitusi adalah yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undang‐undang yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara. 28
14
4/15/2010
K.C. Wheare, “keseluruhan C ea e, ese u u a ssistem ste ketatanegaraan etata ega aa da dari suatu negara, ega a, berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara”. C.F. Strong, suatu kumpulan asas‐asas yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan (arti luas), hak‐hak dari pemerintah dan hubungan antara pemerintah dan yang diperintah (menyangkut hak‐hak asasi manusia). Dengan demikian konstitusi merupakan kerangka negara yang diorganisir yang diorganisir dengan dan melalui hukum yang yang menetapkan: a) b) c)
Pengaturan mengenai pendirian lembaga‐lembaga yang permanen; Fungsi‐fungsi dari alat‐alat perlengkapan negara; Hak‐hak tertentu yang atelah ditetapkan. 29
Prayudi y Atmosudirdjo: j 1) 2) 3)
Konstitusi suatu negara adalah hasil atau produk sejarah dan proses perjuangan bangsa yang bersangkutan. Konstitusi suatu negara adalah rumusan dari filsafat, cita‐ cita, kehendak, dan perjuangan bangsa Indonesia. Konstitusi adalah cermin dari jiwa, jalan pikiran, mentalitas, dan keudayaan suatu bangsa.
Konstitusi dapat diartikan secara luas dan sempit: • •
Konstitusi (hukum dasar) dalam arti luas meliputi hukum dasar tertulis dan tidak tertulis. tertulis Konstitusi (hukum dasar) dalam arti sempit adalah hukum dasar tertulis yaitu undang‐undang dasar. Dengan pengertian ini, undang‐undang dasar merupakan konstitusi atau hukum dasar yang tertulis. 30
15
4/15/2010
KEDUDUKAN KONSTITUSI
Konstitusi secara umum berisi hal Konstitusi secara umum berisi hal‐hal hal yang mendasar yang mendasar dari suatu negara yang berupa aturan‐aturan dasar atau norma‐norma dasar yang dipakai sebagai pedoman pokok negara. Pada hakikatnya, konstitusi itu berisi tiga hal pokok, yaitu: Adanya jaminan terhadap hak‐hak asasi manusia dan Adanya jaminan terhadap hak‐hak asasi manusia dan warga negaranya. 2) Ditetapkan susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. 3) Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental. 31 1)
Pada umumnya, konstitusi y dalam setiap p negara g di dunia memiliki l k kedudukan k d d k formal yang sama f l yaitu sebagai b ( ) (a) hukum dasar, dan (b) hukum tertinggi. a)
b)
Konstitusi sebagai Hukum Dasar, karena berisi aturan dan ketentuan tentang hal‐hal yang mendasar dalam kehidupan suatu negara. Jadi, konstitusi menjadi (a) dasar adanya dan (b) sumber kekuasaan bagi setiap lembaga negara, serta (c) dasar adanya dan sumber bagi isi aturan hukum yang ada dibawahnya. Konstitusi sebagai Hukum Tertinggi, aturan‐aturan yang terdapat d d l dalam k konstitusi, secara i i hi ki mempunyaii hirarkis kedudukan lebih tinggi terhadap aturan‐aturan lainnya. Oleh karenanya, aturan‐aturan lain dibuat oleh pembentuk undang‐undang harus sesuai atau tidak bertentangan dengan undang‐undang dasar. 32
16
4/15/2010
Miram Budiardjo: konstitusi Budiardjo: konstitusi atau undang undang‐undang undang dasar itu memuat ketentuan‐ketentuan sebagai berikut: a)
b)) c) d)
Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam negara federal, pembagian kekuasaan antara pemerintah federal (pusat) dengan pemerintah daerah (negara bagian), prosedur penyelesaian masalah pelanggaran yiridiksi lembaga negara. Hak‐hak asasi manusia. Prosedur mengubah undang‐undang dasar. Adakalanya memuat larangan untuk mengubah sifat‐sifat tertentu dari undang‐undang dasar. Misalnya: dalam UUD 1945 dilarang mengubah bentuk negara Kesatuan. 33
Konstitusi di suatu negara itu mempunyai sifat membatasi kekuasaan pemerintah dan menjamin hak‐hak dasar warga negara. Oleh karena itu, Konstitusi memiliki tiga tujuan, yaitu: 1) Memberi pembatasan sekaligus pengawasan
terhadap kekuasaan politik; 2) Melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasa sendiri; 3) Memberi batasan‐batasan ketetapan bagi para penguasa negara dalam menjalankan kekuasaannya.
34
17
4/15/2010
Konstitusi negara memiliki fungsi, sebagai berikut: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
Sebagai penentu atau pembatas kekuasaan negara. Sebagai pengatur hubungan kekuasaan antarorgan negara. Sebagai pengatur hubungan kekuasaan antara organ negara dengan warga negara. Sebagai pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. Sebagai penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli kepada organ negara. Sebagai sarana pemersatu (symbol of unity), sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan (identity of nation) serta ( f ) sebagai center of f ceremony. Sebagai sarana pengendalian masyarakat (social control), baik di bidang politik maupun bidang sosial‐ekonomi. Sebagai sarana perekayasaan dan pembaruan masyarakat (social engineering dan social reform). 35
UUD 1945 sebagai UUD 1945 sebagai Konstitusi tertulis Negara Indonesia Negara Indonesia Konstitusi negara g Indonesia adalah UUD 1945, yang ,y g disyahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia: 1) UUD 1945: periode 18 Agustus 1945—27 Desember
1949. (Pembukaan, 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan, dan bagian penejlasan) 2) UUD RIS: periode UUD RIS: periode 27 Desember 27 Desember 1949 1949—17 17 Agustus Agustus 1950. 1950. (6 bab, 197 pasal, dan beberapa bagian) 3) UUDS 1950: periode 17 Agustus 1950—5 Juli 1959. (6 bab, 146 pasal, dan beberapa bagian) 4) UUD 1945: pepriode 5 Juli 1959 – sekarang. 36
18
4/15/2010
Khusus p periode keempat, berlaku p , UUD 1945, , dengan pembagian: UUD 1945 sebelum diamandemen. UUD 1945 sesudah diamandemen:
Amandemen ke‐1, pada sidang umum MPR, disahkan pada 19 Oktober 1999; (yang diubah sebanyak 9 pasal) Amandemen ke‐2, pada sidang umum MPR, disahkan pada 18 Agustus 2000; (yang diubah sebanyak 25 pasal) Amandemen ke ke‐3, 3, pada pada sidang umum MPR, disahkan MPR, disahkan pada 10 Nopember 2001; (yang diubah sebanyak 23 pasal) Amandemen ke‐4, pada sidang umum MPR, disahkan pada 10 Agustus 2002. (yang diubah sebanyak 13 pasal, 3 pasal aturan peralihan, 2 pasal aturan tambahan). 37
Amandemen atas UUD 1945 tersebut tidak mengakibatkan konstitusi yang asli (UUD yang asli) tidak berlaku lagi, karena sistem perubahan UUD 1945 adalah dengan addendum, yaitu menyisipkan bagian perubahan ke dalam naskah UUD 1945. Dengan demikian naskah UUD 1945, terdiri atas:
Naskah asli UUD 1945; Naskah perubahan pertama UUD 1945; UUD 1945; Naskah perubahan kedua UUD 1945; Naskah perubahan ketiga UUD 1945; Naskah perubahan keempat UUD 1945. 38
19
4/15/2010
PERUBAHAN UUD 1945
PROSES PERUBAHAN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Tuntutan Reformasi Antara lain: • Amandemen UUD 1945 • Penghapusan doktrin Dwi Fungsi ABRI • Penegakan hukum, HAM, d pemberantasan dan b t KKN • Otonomi Daerah • Kebebasan Pers • Mewujudkan kehidupan demokrasi
Hasil Perubahan • Pembukaan • Pasal-pasal: - 21 bab - 73 pasal - 170 ayat - 3 pasal Aturan Peralihan - 2 pasal Aturan Tambahan
Latar Belakang Perubahan
Sebelum Perubahan • Pembukaan • Batang Tubuh - 16 bab - 37 pasal - 49 ayat - 4 pasal Aturan Peralihan - 2 ayat Aturan Tambahan • Penjelasan
• Kekuasaan tertinggi di • • •
•
Sidang MPR • Sidang Sid Umum U MPR 1999 Tanggal 14-21 Okt 1999
• Sidang Tahunan MPR 2000 Tanggal 7-18 Agt 2000
• Sidang Tahunan MPR 2001 Tanggal 1-9 Nov 2001
• Sidang Tahunan MPR 2002 Tanggal 1-11 Agt 2002
tangan MPR Kekuasaan yang sangat besar pada Presiden Pasal-pasal yang terlalu “luwes” sehingga dapat menimbulkan multitafsir Kewenangan pada Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undangundang Rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi
Kesepakatan Dasar • Tidak mengubah
Pembukaan UUD 1945
• Tetap mempertahankan
Negara Kesatuan Republik Indonesia • Mempertegas sistem presidensiil • Penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukan ke dalam pasal-pasal • Perubahan dilakukan dengan cara “adendum”
Tujuan Perubahan Menyempurnakan aturan dasar, mengenai: • Tatanan negara • Kedaulatan Rakyat • HAM • Pembagian kekuasaan • Kesejahteraan Sosial • Eksistensi negara demokrasi dan negara hukum • Hal-hal lain sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa
Dasar Yuridis • Pasal 3 UUD 1945 • Pasal 37 UUD 1945 • TAP MPR No.IX/MPR/1999 • TAP MPR No.IX/MPR/2000 • TAP MPR No.XI/MPR/2001
20
4/15/2010
NASKAH RESMI UNDANG‐UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Naskah Undang‐Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat (sebagaimana tercantum dalam d l Lembaran b Negara Nomor 75 Tahun h 1959)) Naskah Perubahan Pertama Undang‐Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil Sidang Umum MPR Tahun 1999) Naskah Perubahan Kedua Undang‐Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil Sidang Tahunan MPR Tahun 2000) Naskah Perubahan Ketiga Undang‐Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil Sidang Tahunan MPR Tahun 2001) Naskah Perubahan Keempat Undang‐Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil Sidang Tahunan MPR Tahun 2002) Undang‐Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah (Risalah Rapat Paripurna ke‐5 Sidang Tahunan MPR Tahun 2002 Sebagai Naskah Perbantuan Dan Kompilasi Tanpa Ada Opini)
21
