DIKDIK BAEHAQI ARIF
ANOTASI BIBLIOGRAFI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA 2007
Anotasi Bibliografi Civic and Citizenship Education Cogan, J.J. (1999). Developing the Civic Society: The Role of Civic Education. Bandung: CICED.
Civic Education “…the foundation course work in school designed to prepare young citizens for an active role in their communities in their adult lives”. Citizenship Education or Education for Citizenship “…both these in school experiencess as well as out of school or non formal/informal learning which takes place in the family, the religious organization, community organizations, the media, etc which help to shape the totality of the citizen”. (Cogan, 1999:4)
Komentar Civic Education adalah suatu mata pelajaran dasar di sekolah yang dirancang untuk mempersiapkan warganegara muda, agar kelak setelah dewasa dapat berperan aktif dalam masyarakat. Sedangkan Citizenship Education atau Education for Citizenship digunakan sebagai istilah yang memiliki pengertian yang lebih luas yang mencakup pengalaman belajar di sekolah dan luar sekolah seperti rumah, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, media massa dan lain-lain yang berperan membantu proses pembentukan totalitas atau keutuhan sebagai warganegara.
Dikdik Baehaqi Arif
Anotasi Bibliografi Attributes of Citizenship Cogan, John J. and Ray Derricott. (1998). Citizenship Education For the 21st Century: Setting the Context. London: Kogan Page The five attributes of citizenship: 1) a sense of identity, 2) the enjoyment of certain rights, 3) the fulfilment of corresponding obligations, 4) a degree of interest and involvement in public affairs, and 5) an acceptance of basic societal values. All five are conveyed through a wide variety of institutions, both governmental and non governmental, including the media, but they are usually seen as a particular responsibility of the school. Citizenship education, in the broadest sense, is an important task in all contemporary societies. (Cogan and Derricot, 1998: 2-3) Komentar Secara konseptual, seorang warganegara seyogyanya memiliki lima ciri utama, yaitu: jati diri, kebebasan untuk menikmati hak tertentu, memenuhi kewajiban-kewajiban terkait, tingkat minat dan keterlibatan dalam urusan publik, tingkat dan pemilikan nilai-nilai dasar kemasyarakatan. Kesemuanya disampaikan melalui bermacam institusi, baik pemerintahan maupun nonpemerintahan, termasuk media, tetapi hal tersebut biasanya dilihat sebagai bagian dari tanggung jawab sekolah. Pendidikan kewarganegaraan, dalam pengertian yang luas, adalah tugas yang penting di dalam semua masyarakat masa ini.
Dikdik Baehaqi Arif
Anotasi Bibliografi Dimension of Multidimensional Citizenship Cogan, John J. and Ray Derricott. (1998). Citizenship Education For the 21st Century: Setting the Context. London: Kogan Page
The four dimensions embodied in our conceptualization of multidimensional citizenship are personal, social, temporal and spatial. (Cogan and Derricott, 1998:11).
Komentar Dalam pandangan Cogan dan Dericot, kewarganegaraan multidimensional dikonsepsikan atas empat dimensi, yaitu personal, sosial, temporal, dan spatial.
Dikdik Baehaqi Arif
Anotasi Bibliografi Citizen and Citizenship Cogan, John J. and Ray Derricott. (1998). Citizenship Education For the 21st Century: Setting the Context. London: Kogan Page
A citizen was defined as ‘a constituent member of society’. Citizenship, on the other hand, was said to be ‘a set of characteristics of being a citizen’. And finally, citizenship education, the underlying focal point of the study, was defined as ‘the contribution of education to development of those characteristics of being a citizen’. (Cogan and Derricott, 1998:13)
Komentar Warganegara adalah anggota suatu masyarakat. kewarganegaraan adalah seperangkat karakteristik yang terdapat dalam warganegara. Dan pendidikan kewarganegaraan adalah kontribusi pendidikan untuk mengembangkan karakteristik-karakteristik untuk menjadi warganegara.
Dikdik Baehaqi Arif
Anotasi Bibliografi Multidimensional Citizenship Patricia Kubow, David Grossman and Akira Ninomiya Multidimensional citizenship: educational policy for the 21st Century. p.115
Multidimensional citizenship, this term is intended to describe the complex, multifaceted conceptualization of citizenship and citizenship education that will be needed if citizens are to cope with the challenges. (1999:115) Komentar Kewarganegaraan multidimensional, istilah ini untuk menggambarkan kompleksitas, konseptualisasi bersegi banyak dari kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan yang diperlukan warganegara untuk keluar dari tantangan.
Dikdik Baehaqi Arif
Anotasi Bibliografi Karakteristik Warganegara Abad 21
Cogan, John J. and Ray Derricott. (1998). Citizenship Education For the 21st Century: Setting the Context. London: Kogan Page
Eight citizens characteristic 1. the ability to look at and approach problems as a member of a global society 2. the ability to work with others in a cooperative way and to take responsibility for one’s roles/duties within society 3. the ability to understand, accept, appreciate and tolerate cultural differences 4. the capacity to think in a critical and systemic way 5. the willingness to resolve conflict and in a non-violent manner 6. the willingness to change one’s lifestyle and consumption habits to protect the environment 7. the ability to be sensitive towards and to defend human rights (eg, rights of women, ethnic minorities, etc), and 8. the willingness and ability to participate in politics at local, national and international levels (Cogan and Derricott, 1998:115)
Dikdik Baehaqi Arif
Anotasi Bibliografi Komentar Karakteristik warganegara abad ke-21 adalah sebagai berikut: 1. kemampuan mengenal dan mendekati masalah sebagai warga masyarakat global 2. kemampuan bekerjasama dengan orang lain dan memikul tanggung jawab atas peran atau kewajibannya dalam masyarakat 3. kemampuan untuk memahami, menerima, dan menghormati perbedaan-perbedaan budaya 4. kemampuan berpikir kritis dan sistematis 5. memiliki kepekaan terhadap dan mempertahankan hak asasi manusia (seperti hak kaum wanita, minoritas etnis, dsb 6. kemampuan mengubah gaya hidup dan pola makanan pokok yang sudah biasa guna melindungi lingkungan 7. kemampuan menyelesaikan konflik dengan cara damai tanpa kekerasan 8. kemauan dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan politik pada tingkatan pemerintahan lokal, nasional, dan internasional
Dikdik Baehaqi Arif
Anotasi Bibliografi Civic Education Kerr, David. (1999). Citizenship Education: An International Comparison. England: National Foundation for Educational Research-NFER
Citizenship or Civics Education is construed broadly to encompass the preparation of young people for their roles and responsibilities as citizens and, in particular, the role of education (through schooling, teaching and learning) in that preparatory process. (Kerr, 1999:2) Komentar Pendidikan kewarganegaraan dirumuskan secara luas mencakup proses penyiapan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawabnya sebagai warganegara, dan secara khusus, peran pendidikan termasuk di dalamnya persekolahan, pengajaran, dan belajar dalam proses penyiapan warganegara tersebut.
Dikdik Baehaqi Arif
Anotasi Bibliografi The Purpose of Citizenship Education Qualifications and Curriculum Authority. (1998). Education for Citizenship and the Teaching of Democracy in Schools: Final Report of the Advisory Group for Citizenship. (Chair: Bernard Crick). London: QCA.
The purpose of citizenship education in schools and colleges is to make secure and to increase the knowledge, skills and values relevant to the nature of participative democracy; also to enhance the awareness of rights and duties, and the sense of responsibilities needed for the development of pupils into active citizens. Komentar Tujuan pendidikan kewarganegaraan di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi adalah untuk memberikan kenyamanan dan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan-keterampilan dan nilai-nilai yang relevan dengan hakikat demokrasi partisipatif; juga untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban, dan perasaan tanggung jawab yang diperlukan untuk pengembangan para siswa menjadi warganegara aktif.
Dikdik Baehaqi Arif
Anotasi Bibliografi The Purposes of Education for Citizenship Osler, A. and Starkey, H. (1996). Teacher Education and Human Rights. London: David Fulton Education for citizenship is concerned with both the personal development of students and the political and social development of society at local, national and international levels. On a personal level, CE is about integration into society. It is about overcoming structural barriers to equality: challenging racism and sexism in institutions, for instance… on political and social level it is about creating a social order that will help provide security without the need for repression. Komentar Pendidikan kewarganegaraan mempunyai kaitan dengan pengembangan pribadi para siswa dan pengembangan kehidupan politik dan sosial masyarakat tingkat lokal, nasional dan internasional. Pada tingkat personal, Pendidikan kewarganegaraan adalah menitikberatkan pada pengintegrasian ke dalam masyarakat. hal tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk menanggulangi penghalang-penghalang struktural ke arah persamaan: menentang rasisme dan sexism dalam institusi-institusi, sebagai contoh… pada tingkat sosial dan politis adalah sekitar menciptakan suatu tatanan sosial yang dapat membantu menyediakan kenyamanan tanpa penindasan.
Dikdik Baehaqi Arif
Anotasi Bibliografi A Continuum of Citizenship Education Kerr, David. (1999). Citizenship Education: An International Comparison. England: National Foundation for Educational Research-NFER Citizenship is conceptualised and contested along a continuum, which range from a minimal to a maximal interpretation (McLaughliin, 1992). Minimal: Thin, Exclusive, Elitist, Civics education, Formal, Content led, Knowledge based, Didactic transmission, Easier to achieve, and measure in practice. Maximal: Thick, Inclusive, Activist, Citizenship education, Participative, Process led, Values based, Interactive interpretation, More difficult to achieve, and measure in practice. (Kerr, 1999:14)
Komentar Pendidikan Kewarganegaraan minimal, didefinisikan secara sempit, hanya mewadahi aspirasi tertentu, berbentuk pengajaran kewarganegaraan, bersifat formal, terikat oleh isi, berorientasi pada pengetahuan, menitikberatkan pada proses pengajaran, hasilnya mudah diukur. Pendidikan Kewarganegaraan maksimal, didefinisikan secara luas, mewadahi berbagai aspirasi dan melibatkan berbagai unsur masyarakat, kombinasi pendekatan formal dan informal, dilabeli citizenship education, menitikberatkan pada partisipasi siswa melalui pencarian isi dan proses interaktif di dalam maupun di luar kelas, hasilnya lebih sukar dicapai dan diukur karena kompleksnya hasil belajar.
Dikdik Baehaqi Arif
Anotasi Bibliografi Approaches to Citizenship Education Kerr, David. (1999). Citizenship Education: An International Comparison. England: National Foundation for Educational Research-NFER
Citizenship education comprises three approaches: 1. Education ABOUT citizenship focuses on providing students with sufficient knowledge and understanding of national history and the structures and processes of government and political life. 2. Education THROUGH citizenship involves students learning by doing, through active, participative experiences in the school or local community and beyond. This learning reinforces the knowledge component. 3. Education FOR citizenship encompasses the other two strands and involves equipping students with a set of tools (knowledge and understanding, skills and aptitudes, values and dispositions) which enable them to participate actively and sensibly in the roles and responsibilities they encounter in their adult lives. This strand links citizenship education with the whole education experience of students. (Kerr, 1999:15-16)
Dikdik Baehaqi Arif
Anotasi Bibliografi Komentar Pendidikan Kewarganegaraan dikonseptualisasikan ke dalam tiga pendekatan 1. Pendidikan TENTANG kewarganegaraan memusatkan perhatian untuk mempersiapkan para siswa dengan pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang sejarah nasional dan struktur-struktur dan proses-proses dari pemerintah dan kehidupan politik. 2. Pendidikan MELALUI kewarganegaraan menitikberatkan pada pelibatan siswa untuk belajar dengan melakukan (by doing), melalui pengalaman-pengalaman yang aktif, berpartisipasi di sekolah atau masyarakat lokal dan di luar. Proses belajar seperti itu diyakini memiliki potensi untuk menguatkan komponen pengetahuan. 3. Pendidikan UNTUK kewarganegaraan mencakup kedua pendekatan (1 dan 2) yang menitikberatkan pada proses memperlengkapi siswa dengan seperangkat alat (pengetahuan dan pemahaman, keterampilan dan sikap, nilai-nilai dan disposisi-disposisi) yang memungkinkan mereka berpartisipasi secara aktif dan pantas di dalam peran-peran dan tanggung-jawab mereka dalam kehidupan dewasa mereka. Pendekatan ini mengaitkan pendidikan kewarganegaraan dengan keseluruhan pengalaman pendidikan para siswa.
Dikdik Baehaqi Arif
Anotasi Bibliografi Framework for Citizenship Education Quigley, C.N. Buchanan Jr. J.H. & Bahmueller, C.F. eds. (1991). Civitas: A Framework for Civic Education. Center for Civic Education: Calabasas. The Center for Citizenship Education of the United States of America proposed the three interrelated components of civic virtues, civic knowledge and civic skills as the aims and/or framework for citizenship education.(Quigley, Buchanan Jr., and Bahmueller, 1991). 1. Civic virtues consists of the traits of character, disposition, and commitments necessary for the preservation and improvement of democratic governance and citizenship. Examples of civic virtues are individual responsibility, self-discipline, integrity, patriotism, toleration of diversity, patience and consistency, and compassion for others. Commitments include, a dedication to human rights, equality, the common good, and a rule of law. 2. Civic knowledge covers fundamental ideas and information that learners must know and use to become effective and responsible citizens of a democracy. Civic knowledge normally includes types and systems of government, politics, political institutions and processes and the role of citizens in relation to the governance. 3. Civic skills include the intellectual skills required to understand, compare, explain and evaluate various principles and practices of government and citizenship. They also include the participatory skills that enable citizens to monitor and influence public policies (Quiqley 2000).
Dikdik Baehaqi Arif
Anotasi Bibliografi Komentar The Center for Citizenship Education Amerika Serikat mengusulkan tiga komponen yang saling berinterrelasi dari kebaikan kewarganegaraan, pengetahuan kewarganegaraan, dan keterampilan kewarganegaraan sebagai tujuan dan/atau kerangka Pendidikan Kewarganegaraan. 1. Kebaikan kewarganegaraan terdiri dari ciri-ciri dari karakter, disposisi, dan komitmen yang penting bagi pemeliharaan dan perbaikan pemerintahan dan kewarganegaraan demokratis. Contoh-contoh dari kebajikan-kebajikan kewarganegaraan adalah tanggung jawab individu, disiplin diri, integritas, patriotisme, toleransi dalam keragaman, kesabaran dan konsistensi, dan rasa kasihan untuk yang lain. Komitmen-komitmen termasuk, suatu pengabdian terhadap hak azasi manusia, persamaan, kebaikan umum, dan aturan hukum. 2. Pengetahuan kewarganegaraan meliput gagasan dan informasi pokok bahwa para pelajar harus mengetahui dan terbiasa sebagai warganegara yang efektif dan bertanggung jawab dalam suatu demokrasi. Pengetahuan kewarganegaraan secara normal termasuk jenis-jenis dan sistem dari pemerintah, politik, lembaga politik, dan proses dan peran dari para warganegara dalam hubungannya dengan pemerintah. 3. Keterampilan kewarganegaraan termasuk keterampilan intelektual yang diperlukan untuk memahami, membandingkan, menjelaskan dan mengevaluasi berbagai prinsip dan praktek-praktek dari pemerintah dan kewarganegaraan. Termasuk juga keterampilan berpartisipasi yang memungkinkan warganegara untuk memonitor dan mempengaruhi kebijakan-kebijakan publik (Quiqley 2000).
Dikdik Baehaqi Arif
Anotasi Bibliografi Global Trends in Civic Education Patrick, J.J. (1997). ‘Global Trends in Civic Education for Democracy’. ERIC Clearing for Social Studies/Social Science Education, http://www.indiana.edu/ssdc/glotrdig.
Patrick (1997) proposed nine global trends that have broad potential for influencing citizenship education in the constitutional democracies of the world. They are: (1) Conceptualising of citizenship education in terms of the three interrelated components of civic knowledge, civic skills and civic virtue. (2) Systematic teaching of core concepts about democratic governance and citizenship. (3) Analysis of case studies by students to apply core concepts or principles. (4) Development of decision-making skills. (5) Comparative and international analysis of government and citizenship. (6) Development of participatory skills and civic virtues through cooperative learning activities. (7) The use of literature to teach civic virtues. (8) Active learning of civic knowledge, skills and virtues. (9) The connection of content and process in teaching and learning of civic knowledge, skills and virtues.
Dikdik Baehaqi Arif
Anotasi Bibliografi Komentar Patrick (1997) mengungkapkan sembilan kecenderungan global yang secara luas biasa berpotensi mempengaruhi pendidikan kewarganegaraan di dalam negara-negara yang menganut faham demokrasi konstitutional. Kecenderungan yang dimaksud adalah: 1. Konseptualisasi pendidikan kewarganegaraan dalam tiga komponen-komponen yang saling berhubungan –pengetahuan kewarganegaraan, keterampilan kewarganegaraan dan kebaikan kewarganegaraan. 2. Pengajaran konsep-konsep inti secara sistematis tentang pemerintah dan kewarganegaraan demokratis. 3. Analisa dari studi kasus oleh para siswa untuk menerapkan prinsip-prinsip atau konsep-konsep inti. 4. Pengembangan keterampilan pengambilan keputusan. 5. Analisis komparatif dan internasional tentang pemerintah dan kewarganegaraan. 6. Pengembangan keterampilan partisipatoris dan kebaikan kewarganegaraan melalui aktivitas belajar kooperatif. 7. Pemakaian literatur untuk mengajarkan kebajikan-kebajikan kewarganegaraan. 8. Mempelajari secara aktif pengetahuan, keterampilan dan kebaikan kewarganegaraan. 9. Menghubungkan antara isi dan proses dalam belajar dan mengajar pengetahuan, keterampilan, dan kebaikan kewarganegaraan.
Dikdik Baehaqi Arif
Anotasi Bibliografi Teaching of values Williams, Mary M. (2000). “Models of Character Education: Perspectives and Developmental Issues.” Journal of Humanistic Counseling, Education and Development 39, 1, 32–40.
“… it is next to impossible to separate the teaching of values from schooling itself; it is a part of schooling whether people are willing to acknowledge it or not. The question ... is how the educator can influence students’ character development effectively so that the impact is positive.” (Williams 2000:34)
Komentar Hampir tak mungkin untuk memisahkan pengajaran nilai dari pendidikan di sekolah; hal itu merupakan suatu bagian dari pendidikan di sekolah apakah orang-orang memiliki kemauan untuk mengakuinya atau tidak. Pertanyaannya ialah bagaimana pendidik dapat mempengaruhi pengembangan karakter siswa secara efektif sehingga berdampak positif.
Dikdik Baehaqi Arif
Anotasi Bibliografi Conceptions of Character Lickona, Thomas. (1991). Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility. New York, NY: Bantam Books “Good character consists of knowing the good, desiring the good, and doing the good …” (Lickona, 1991:51) Much of the debate about whether and how to teach for character is tied into a debate about what “character” means. Character can refer to: • personality traits or virtues such as responsibility and respect for others • emotions such as guilt or sympathy • social skills such as conflict management or effective communication • behaviours such as sharing or helping, or • cognitions such as belief in equality or problem-solving strategies. Thomas Lickona, describes character as “a reliable inner disposition to respond to situations in a morally good way. Character so conceived has three interrelated parts: moral knowing, moral feeling, and moral behaviour” (Lickona, 1991:51).
Dikdik Baehaqi Arif
Anotasi Bibliografi Komentar Menurut Lickona, karakter baik terdiri dari mengetahui yang baik, menginginkan yang baik, dan melakukan yang baik. Sebagian besar perdebatan sekitar apa dan bagaimana mengajar karakter terikat pada suatu debat tentang apa makna "karakter". Karakter dapat mengacu pada: 1. ciri kepribadian atau kebaikan seperti tanggung jawab dan rasa hormat untuk yang lain 2. emosi seperti rasa bersalah atau simpati 3. keterampilan-keterampilan sosial seperti pengendalian konflik atau komunikasi efektif 4. perilaku-perilaku seperti sharing atau membantu, atau 5. pengamatan-pengamatan seperti kepercayaan di dalam persamaan atau strategi memecahkan masalah. Thomas Lickona, menguraikan karakter sebagai "suatu bagian dari disposisi yang dapat merespon terhadap situasi-situasi yang secara moral baik. Karakter mengandung tiga bagian yang saling berhubungan: pengetahuan moral, perasaan moral, dan perilaku moral" (Lickona, 1991:51).
Dikdik Baehaqi Arif
Anotasi Bibliografi Conceptions of Citizenship Osborne, Kenneth et al. (1999). “Citizenship Education: An Introduction to Citizenship Education.” The Centre for Canadian Studies at Mount Allison University. http://www.mta.ca/faculty/arts/canadian_studies/english/about/multimedia/citizenship Most experts agree that citizenship involves a number of interrelated skills, beliefs and actions. Osborne identifies five elements that constitute citizenship and that influence outcomes typically represented in curriculum. These elements are described in the chart on the following page. (Osborne, Kenneth et al., 1999). Element of Citizenship National consciousness or identity • Sense of identity as a national citizen • Awareness of multiple identities, such as regional, cultural, ethnic, religious, class, gender • Sense of global or world citizenship
Dikdik Baehaqi Arif
Political literacy •
• •
Knowledge of the political, legal and social institutions of one’s country Understanding of key political and social issues Necessary skills and knowledge for effective political participation
Observance of rights and duties •
•
Understanding and belief in basic rights and duties of citizenship Understanding of how to deal with, and if possible resolve conflicts
Values • •
Understanding of societal values Knowledge and skills to deal with conflicting values in acceptable ways
General intellectual skills • Literacy and intellectual competence
Anotasi Bibliografi In Osborne’s view, global citizenship is part of national identity, in which students come to see themselves as members of a world community and learn to balance the claims of nation against claims that transcend national boundaries.
Komentar Para ahli setuju bahwa kewarganegaraan melibatkan sejumlah keterampilan yang saling berhubungan, kepercayaan dan tindakan-tindakan. Osborne mengidentifikasi lima unsur-unsur yang melembagakan kewarganegaraan dan mempengaruhi hasil-hasil yang pada umumnya mewakili dalam kurikulum. Unsur-unsur itu sebagaimana tergambar dalam tabel di atas. Dalam pandangan Osborne, kewarganegaraan global adalah bagian dari kepribadian nasional, di mana para siswa datang untuk melihat diri mereka sebagai anggota suatu masyarakat dunia dan belajar untuk menyeimbangkan klaim-klaim tentang bangsa terhadap klaim-klaim bangsa lintas nasional.
Dikdik Baehaqi Arif
Anotasi Bibliografi Citizen Participation D’Agostino, Maria J. (2006). Social Capital: Lessons from a Service-Learning Program. Center For Civic Engagement. Park University International
Citizen Participation is fundamental to democratic governance. The problem has been addressed in the citizen participation literature in a myriad of ways, including the use of technology to involve citizens in the decision making process. (D’Agostino, 2006:2)
Komentar Partisipasi warganegara adalah hal fundamental dalam tata pemerintahan yang demokratis. Masalah sudah ditujukan di dalam partisipasi warganegara dalam banyak cara, termasuk di dalamnya pemakaian teknologi untuk melibatkan warganegara dalam proses pengambilan keputusan.
Dikdik Baehaqi Arif
Anotasi Bibliografi Global Citizen Louise Douglas. (2002). “Global Citizenship”. Citizenship Update Institute for Citizenship. Available at: www.citizen.org.uk/education/resources/html At Oxfam education we feel that our curriculum for global citizenship is an extremely useful planning tool for teachers wanting to help young people make sense of the world and to develop not only knowledge and understanding but also to skills and attitudes to do so. We see a global citizen as someone who: 1. is aware of the wider world and has a sense of their own roles as a world citizen 2. respects and values diversity 3. has an understanding of how the world works economically, politically, socially, culturally, technologically and environmentally 4. is outraged by social injustice 5. participates in and contributes to the community at a large of levels from the local to the global 6. is willing to act to make the world a more equitable and sustainable place 7. takes responsibility for their actions
Dikdik Baehaqi Arif
Anotasi Bibliografi Komentar Pada pendidikan Oxfam, kita merasakan bahwa kurikulum untuk kewarganegaraan global telah direncanakan secara ektrem sebagai alat bagi para guru untuk membantu para pelajar memahami dunia dan untuk mengembangkan tidak hanya pengetahuan dan pemahaman tetapi juga keterampilan dan sikap. Kita memandang warganegara global sebagai orang yang: 1. menyadari dunia secara luas dan mempunyai suatu perasaan dari peran-peran mereka sendiri sebagai warga dunia 2. pengakuan terhadap nilai-nilai keberagaman 3. mempunyai satu pemahaman bagaimana dunia bekerja secara ekonomis, politis, sosial, kultural, teknologi dan lingkungan 4. menolak ketidakadilan sosial 5. berpartisipasi dan berperan dalam masyarakat secara luas mulai tingkat lokal sampai global 6. memiliki kemauan untuk bertindak dan membuat dunia sebagai suatu tempat yang patut 7. bertanggungjawab terhadap tindakan-tindakan mereka
Dikdik Baehaqi Arif
Anotasi Bibliografi Effective Education for Citizenship Advisory Group on Education and Citizenship and the Teaching of Democracy in Schools. (1998). Education for Citizenship and the Teaching of Democracy in Schools. (Crick Report). London: QCA. The Citizenship Advisory Group defined ‘effective education for citizenship’ as comprising three separate but interrelated strands. These are to be developed progressively through a young person’s education and training experiences, from pre-school to adulthood (DfEE, 1998:11–13) namely: 1. social and moral responsibility: ‘...children learning from the very beginning self confidence and socially and morally responsible behaviour both in and beyond the classroom, both towards those in authority and towards each other’. This strand acts as an essential pre-condition for the other two strands; 2. community involvement: ‘...learning about and becoming helpfully involved in the life and concerns of their communities, including learning through community involvement and service to the community’. This, of course, like the other two strands, is by no means limited to children’s time in school; 3. political literacy: ‘...pupils learning about, and how to make themselves effective in, public life through knowledge, skills and values’. Here the term ‘public life’ is used in its broadest sense to encompass realistic knowledge of, and preparation for, conflict resolution and decision making, whether involving issues at local, national, European or global level.
Dikdik Baehaqi Arif
Anotasi Bibliografi Komentar Citizenship Advisory Group menggambarkan 'pendidikan kewarganegaraan efektif’ berisian tiga hal yang terpisah namun saling berhubungan. Ini adalah untuk dikembangkan melalui suatu pendidikan dan pelatihan orang muda, mulai pra-sekolah sampai kedewasaan, yakni: 1. tanggung jawab sosial dan moral: '...anak-anak belajar mulai dari kepercayaan diri, tanggung jawab sosial dan moral baik dalam maupun di luar kelas, kedua-duanya ditujukan ke arah pengembangan otoritas dan yang lainnya. Tahapan ini bertindak sebagai satu prasyarat penting untuk dua tahapan yang lainnya; 2. keterlibatan masyarakat: '...belajar tentang dan menjadi dengan bermanfaat melibatkan diri di dalam kehidupan dan consern dengan masyarakat-masyarakat mereka, termasuk belajar keterlibatan dalam masyarakat dan layanan kepada masyarakat'. Hal ini, tentu saja, seperti dua hal yang lain, sama sekali tidak dibatasi pada waktu anak-anak di sekolah; 3. melek politik: '... para murid belajar tentang, dan bagaimana membuat diri mereka efektif di dalam, pengetahuan hidup publik, keterampilan-keterampilan dan nilai-nilai'. Di sini istilah 'hidup publik' digunakan dalam pengertian yang paling luas yang meliputi pengetahuan realistis, dan persiapan untuk, resolusi konflik dan pengambilan keputusan, dengan menyertakan isu-isu lokal, nasional, orang Eropa atau tingkatan global.
Dikdik Baehaqi Arif
Anotasi Bibliografi Character Education Branson, Margaret Stimmann. (1998). The Role of Civic Education A Forthcoming Education Policy Task Force Position Paper From The Communitarian Network Learning activities such as the following tend to promote character traits needed to participate effectively. For example: Civility, courage, self-discipline, persistence, concern for the common good, respect for others, and other traits relevant to citizenship can be promoted through cooperative learning activities and in class meetings, student councils, simulated public hearings, mock trials, mock elections, and students courts. Self-discipline, respect for others, civility, punctuality, personal responsibility, and other character traits can be fostered in school and community service learning projects, such as tutoring younger students, caring for the school environment, and participating in voter registration drives. Recognition of shared values and a sense of community can be encouraged through celebration of national and state holidays, and celebration of the achievements of classmates and local citizens. Attentiveness to public affairs can be encouraged by regular discussions of significant current events. Reflection on ethical considerations can occur when studnts are asked to evaluate, take, and defend positions on issues that involve ethical considerations, that is, issues concerning good and bad, rights and wrong. Civic mindedness can be increased if schools work with civic organizations, bring community leaders into the classroom to discuss issues with students, and provide opportunities for students to observe and/or participate in civic organizations. (Branson, 1998:15).
Komentar
Dikdik Baehaqi Arif
Anotasi Bibliografi Aktivitas belajar yang dapat meningkatkan ciri-ciri karakter, dalam hal ini termasuk di dalamnya nation and character building, antara lain adalah: 1. Sopan santun, keperwiraan, disiplin pribadi, ketekunan, kepedulian terhadap kepentingan umum, menghormati orang lain, dan sifat-sifat lain yang berhubungan dengan kewarganegaraan dapat dikembangkan melalui kegiatan belajar yang kooperatif dan di dalam pertemuan-pertemuan kelas, dewan pelajar, simulasi dengan pendengar publik, simulasi pemilu, simulasi sidang pengadilan, dan mahkamah pelajar. 2. Disiplin pribadi, menghormati orang lain, sopan santu, tepat waktu, tanggung jawab pribadi, dan karakter-karakter lainnya dapat dipupuk di sekolah dan proyek-proyek belajar pelayanan masyarakat, seperti membantu mengajari siswa yang lebih muda, merawat lingkungan sekolah, dan partisipasi di dalam kepanitiaan pemilu. 3. Pengenalan terhadap nilai-nilai bersama serta kepedulian terhadap masyarakat sekitar dapat didorong melalui perayaan hari-hari libur nasional dan negara bagian, serta perayaan atas prestasi yang telah dicapai oleh teman sekelas ata warga setempat di sekitarnya. 4. Kepedulian terhadap urusan-urusan publik dapat didorong melalui diskusi-diskusi teratur mengenai pentingnya kejadian-kejadian aktual yang sedang berlangsung. 5. Perenungan mengenai masalah-masalah etis dapat terjadi manakala siswa diminta untuk mengevaluasi, mengambil atau mempertahankan suatu pendapat tentang hal-hal yang melibatkan pertimbanga-pertimbangan etis, yakni isu-isu mengenai baik buruk, benar salah. Kepekaan kewarganegaraan dapat ditingkatkan jika sekolah-sekolah bekerjasama dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan, mengundang para pemuka masyarakat masuk ke kelas untuk mendiskusikan isu-isu yang sedang berkembang dengan para siswa, serta menyediakan peluang bagi siswa untuk mengamati langsung dan/atau berpartisipasi di dalam organisasi-organisasi kemasyarakatan.
Character Education
Dikdik Baehaqi Arif
Anotasi Bibliografi
Branson, Margaret Stimmann. (1998). The Role of Civic Education: A Forthcoming Education Policy Task Force Position Paper From The Communitarian Network
Character is ultimately who we are expressed in action, in how we live, in what we do – and so the children around us know, they absorb and take stock of what they observe, namely us-we adults living and doing things in a certain spirit, getting on with one another in our various ways. Coles (dalam Branson, 1998:14)
Komentar Pada dasarnya, karakter adalah kepada siapa kita mengekspresikan perbuatan kita, bagaimana kita hidup, apa yang kita kerjakan – dan demikianlah anak-anak di sekitar kita mengetahuinya, merekapun kemudian menyerap dan menyimpan hasil pengamatan mereka, yaitu – kita para orang dewasa ini hidup dan melakukan sesuatu dengan spirit tertentu, bergaul satu sama lain dengan berbagai cara.
Dikdik Baehaqi Arif
Anotasi Bibliografi Civic Virtues L. Bray, Bernard and Larry W. Chappel. (2005). “Civic Theater for Civic Education”. In Journal of Political Science Education. Volume 1, Number 1, 2005 (p.83-108).
Civic virtues are the qualities of character and personal skills necessary to make the exercise of citizenship meaningful. Civic virtues give us the capacity to exercise our rights, promote our interests and meet our duties. (L. Bray, Bernard and Larry W. Chappel, 2005:86).
Komentar Kebajikan-kebajikan kewarganegaraan adalah kualitas dari karakter dan keterampilan-keterampilan pribadi yang diperlukan untuk kebermaknaan latihan kewarganegaraan. Kebajikan-kebajikan kewarganegaraan memberikan kepada kita kapasitas untuk berlatih hak-hak kita, mempromosikan minat kita dan kewajiban-kewajiban kita
Dikdik Baehaqi Arif
Anotasi Bibliografi Human Rights Education Davies, Lynn. (2000). Citizenship Education and Human Rights Education: Key Concepts and Debates. England: The British Council.
Human rights education shall be defined as training dissemination and information efforts aimed at the building of a universal culture of human rights through the imparting of knowledge and skills and the moulding of attitudes. (UN Decade for Human Rights Education Plan of Action). (Davies, 2000:6).
Komentar Pendidikan hak azasi manusia seyogyanya didefinsikan sebagai pelatihan dan usaha-usaha informasi yang ditujukan untuk pembangunan suatu kultur universal dari hak azasi manusia melalui pengetahuan dan keterampilan serta penuangan sikap-sikap.
Dikdik Baehaqi Arif
Anotasi Bibliografi Civic Education in a democracy Branson, Margaret Stimmann. (1998). The Role of Civic Education A Forthcoming Education Policy Task Force Position Paper From The Communitarian Network
Civic education in a democracy is education in self government. Democratic self government means that citizens are actively involved in their own governance; they do not just passively accept the dictums of others or acquiesce the demands of others. (Branson, 1998:3).
Komentar Pendidikan kewarganegaraan dalam demokrasi adalah pendidikan untuk mengembangkan dan memperkuat dalam atau tentang pemerintahan otonom (self government). Pemerintahan otonom demokratis berarti bahwa warganegara aktif terlibat dalam pemerintahan sendiri; mereka tidak hanya menerima didikte orang lain atau memenuhi tuntutan orang lain.
Dikdik Baehaqi Arif
Anotasi Bibliografi Multicultural Education Banks, J. A., & McGee Banks, C. A. (Eds.). (1997). Multicultural education: Issues and Perspectives (3rd ed). Boston: Allyn and Bacon.
Multiculturalism can be defined as, “A philosophical position and movement that deems that the gender, ethnic, racial, and cultural diversity of a pluralistic society should be reflected in all of the institutionalized structures of educational institutions, including the staff, the norms, and values, the curriculum, and the student body” (Banks & Banks, 1997: 435).
Komentar Multikulturalisme dapat digambarkan sebagai, "Suatu posisi dan gerakan yang filosofis yang menganggap bahwa gender, kesukuan, rasial, dan keanekaragaman budaya dari suatu masyarakat plural harus dicerminkan di dalam semua lembaga pendidikan, termasuk staf, norma-norma, nilai-nilai, kurikulum, dan siswa".
Dikdik Baehaqi Arif
Anotasi Bibliografi Global Citizenship Banks, James A. (2004). Teaching for Multicultural Literacy, Global Citizenship, and Social Justice. (Parts of this paper are adapted from: James A. Banks, “Introduction: Democratic Citizenship Education in Multicultural Societies.” In James A. Banks (Editor). Diversity and Citizenship Education: Global Perspectives (pp. 3-15). San Francisco: Jossey-Bass, 2004; and from James A. Banks, “Teaching Literacy for Social Justice and Global Citizenship,” Language Arts, 81 (1), September 2003, pp. 18-19)
Citizenship education should help students develop thoughtful and clarified identifications with their cultural communities and their nation-states. It should also help them to develop clarified global identifications and deep understandings of their roles in the world community. Students need to understand how life in their cultural communities and nations influences other nations and the cogent influence that international events have on their daily lives. Komentar Pendidikan Kewarganegaraan perlu membantu para siswa mengembangkan pengetahuan dan identifikasi yang jelas tentang masyarakat, budaya dan negara bangsa mereka. Hal tersebut diperlukan untuk menolong mereka dalam mengembangkan identifikasi global dan pemahamanmendalam tentang peran mereka dalam masyarakat dunia. Para siswa perlu memahami bagaimana hidup di dalam masyarakat budaya mereka dan pengaruh satu negara terhadap negara lain serta keyakinan bahwa kejadian internasional itu berakibat pada hidup mereka sehari-hari.
Dikdik Baehaqi Arif
Anotasi Bibliografi Civic Education Branson, Margaret S. (1998). The Role of Civic Education: A Forthcoming Education Policy Task Force Position Paper from the Communitarian Network. Washington, DC: Center for Civic Education
Civic Education is an important component of education that cultivates citizens to participate in the public life of a democracy, to use their rights and to discharge their responsibilities with the necessary knowledge and skills. American schools have advanced a distinctively civic mission since the earliest days of this Republic. It was immediately recognized that a free society must ultimately depend on its citizens, and that the way to infuse the people with the necessary qualities is through education. As one step of this education process, higher education has been assuming the mission to foster citizens with the spirit to lead. The literature on this contribution, and civic education in general, is characterized by its broad time range, its composition of diverse voices from all kinds of participating social units (from individual to government), and the existence of rich international and comparative studies. (Branson, 1998)
Dikdik Baehaqi Arif
Anotasi Bibliografi Komentar Pendidikan Kewarganegaraan adalah satu komponen pendidikan yang penting yang mengajarkan warganegara untuk mengambil bagian dalam kehidupan demokrasi publik, untuk menggunakan hak-hak mereka dan untuk membebaskan tanggung-jawab mereka dengan pengetahuan dan keterampilan-keterampilan. Sekolah-sekolah Amerika sejak awal Republik ini telah mengedepan suatu misi kewarganegaraan dengan jelas. Suatu masyarakat yang bebas bergantung pada para warganegaranya, dan cara untuk menghasilkan penduduk yang berkualitas adalah pendidikan. Sebagai bagian dari tahap proses pendidikan, pendidikan tinggi mempunyai misi untuk membantu perkembangan para warganegara dengan semangat untuk memimpin. Literatur yang berkontribusi, dan Pendidikan Kewarganegaraan secara umum, ditandai oleh cakupan waktu yang luas, terdiri atas komposisi suara yang berbeda dari partisipasi bermacam-macam unit sosial (dari individu ke pemerintah), dan keberadaan sumber dan studi internasional.
Dikdik Baehaqi Arif
Anotasi Bibliografi Citizenship Gould, J. & Kolb, W.L. eds. (1964). A Dictionary of the Social Sciences. New York: The Free Press
Gould and Kolb (1964:88) defined citizenship as a ‘relationship existing between a natural person and political society, known as a state, by which the former owes allegiances and the latter protection.’ Komentar Gould dan Kolb menggambarkan kewarganegaraan sebagai suatu ‘hubungan yang ada antara orang dan masyarakat politik secara alami, yang dikenal sebagai suatu negara, dimana pembentuk berhutang kepada kesetiaan-kesetiaan dan perlindungan.'
Dikdik Baehaqi Arif
Anotasi Bibliografi Citizenship Education Cogan, J.J. (1998). ‘Citizenship Education for the 21st Century: Setting the Context’, in J.J. Cogan and R. Derricott, eds. Citizenship for the 21st Century: An International Perspective on Education, Kogan Page, London, pp. 1–20. Citizenship education has been described as ‘the contribution of education to the development of those characteristics of being a citizen’ (Cogan 1998:13), and the ‘process of teaching society’s rules, institutions, and organizations, and the role of citizens in the well-functioning of society’ (Villegas-Reimer 1997:235). Komentar Pendidikan kewarganegaraan digambarkan sebagai ‘kontribusi pendidikan untuk pengembangan karakteristik-karakteristik warganegara' (Cogan 1998:13), dan 'proses tentang aturan pengajaran masyarakat, institusi, dan organisasi-organisasi, dan peran warganegara dalam masyarakat yang berfungsi secara baik'.
Dikdik Baehaqi Arif
Anotasi Bibliografi Dimentions of Multidimensional Citizenship Kubow, P. Grossman, D. & Ninomiya, A. (1998). ‘Multidimensional Citizenship: Educational Policy for the 21st Century’, in J.J. Cogan & R. Derricott, eds. Citizenship for the 21st Century: An International Perspective on Education, Kogan Page, London, pp. 115-134.
Kubow, Grossman and Ninomiya (1998) argued that only a citizenship education that encompasses four interrelated dimensions, namely personal, spatial, social and temporal, will equip students to meet the challenges of the twenty-first century.
Komentar Kubow, Grossman dan Ninomiya berpendapat bahwa hanya Pendidikan Kewarganegaraan yang meliputi empat dimensi yang saling berhubungan, yakni personal, spatial, sosial dan temporal, akan mempersiapkan siswa dalam menghadapi tantangan abad ke-21.
Dikdik Baehaqi Arif
Anotasi Bibliografi The Aims and/or Framework for Citizenship Education Quigley, Charles N, Buchanan Jr., and Bahmueller. (1991). Civitas: A Framework for Civic Education. Calabasas: Center for Civic Education
The Center for Citizenship Education of the United States of America proposed the three interrelated components of civic virtues, civic knowledge and civic skills as the aims and/or framework for citizenship education.(Quigley, Buchanan Jr., and Bahmueller, 1991).
Komentar CCE mengusulkan tiga komponen yang saling berinterrelasi – kebajikan, pengetahuan, dan keterampilan kewarganegaraan sebagai tujuan dan/atau kerangka Pendidikan Kewarganegaraan.
Dikdik Baehaqi Arif
Anotasi Bibliografi Citizenship Fachruddin. (2005). Educating for Democracy: Ideas and Practices of Islamic Civil Society Association in Indonesia. Dissertation at University of Pittsburgh: Not published.
Citizenship refers to an identity or an attribute that encourages individuals to think of themselves as being part of a society or a state. Citizenship is also a fundamental identity that helps situate individuals in society (sense of citizenship) (Hindess, 2003; Lister, Smith & Middleton, 2003). Citizenship is also a status (full membership of a state) conferred by nation states, which carries rights (the horizontal aspect) and responsibilities or consequences (the vertical aspect) (Osler & Starkey, 2002; Zilbershats, 2002: 3). Fachrudin (2005:31) Komentar Dengan mengutip beberapa pendapat, Fachrudin mengemukakan bahwa kewarganegaraan mengacu pada satu identitas atau atribut yang mendorong individu untuk berpikir tentang diri mereka sebagai bagian dari suatu masyarakat atau suatu negara. Kewarganegaraan adalah juga suatu identitas fundamental yang membantu individu di dalam masyarakat (perasaan kewarganegaraan). Kewarganegaraan adalah juga suatu status (keanggotaan penuh dari suatu negara) yang dirundingkan oleh negara bangsa, yang membawa hak-hak (aspek horisontal) dan tanggung jawab atau konsekuensi-konsekuensi (aspek vertikal)
Dikdik Baehaqi Arif
Anotasi Bibliografi Education for Democratic Citizenship Naval, Concepcion; Print, Murray & Veldhuis, Ruud. (2002). ”Education for Democratic Citizenship in the New Europe: Context and Reform.” European Journal of Education. Vol. 37. No. 2.
Education for democratic citizenship aims at developing people’s capabilities of thoughtful and responsible participation as democratic citizens in a political, economic, social, and cultural life (Naval, Print & Veldhuis, 2002: 114).
Komentar Pendidikan untuk kewarganegaraan demokratis mengarah kepada pengembangan kemampuan berpartisipasi dan tanggung jawab sebagai warganegara demokratis, dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
Dikdik Baehaqi Arif
Anotasi Bibliografi Education for Democratic Citizenship Fachruddin. (2005). Educating for Democracy: Ideas and Practices of Islamic Civil Society Association in Indonesia. Dissertation at University of Pittsburgh
The notions of education for democracy may be classified into the following: a. Developing people’s capabilities of thoughtful and responsible participation as democratic citizens in various spheres of life. b. Providing a set of core values of democracy or democratic attitudes such as respect for reasonable differences, different viewpoints, and human dignity, respect for minority rights, a caring attitude toward others, justice, equality, participation, freedom as requirements of citizens in order to create a democratic society. c. Teaching how to use the concept of democracy in terms of a form of government especially, a democratic government. d. Making citizens ‘political’: citizens believe in, commit to, uphold, and carry out fundamental democratic principles and become effective citizens or politically literate. Fachrudin (2005:40)
Dikdik Baehaqi Arif
Anotasi Bibliografi Komentar Dalam melukiskan pendidikan untuk kewarganegaraan demokratis, para penulis memberikan penekanan terhadap poin-poin yang berbeda. Pendidikan untuk demokrasi dapat digolongkan sebagai berikut: a. Mengembangkan kemampuan orang-orang tentang pengertian dan partisipasi yang bertanggung jawab sebagai warganegara demokratis dalam berbagai lapisanan kehidupan. b. Menyediakan satu set nilai-nilai inti demokrasi atau sikap-sikap demokratis seperti penghargaan terhadap latar belakang yang berbeda, sudut pandang yang berbeda, dan martabat manusia, penghargaan terhadap hak-hak minoritas, kepedulian terhadap yang lain, keadilan, persamaan, partisipasi, kebebasan sebagai prasyarat warganegara untuk menciptakan masyarakat demokratis. c. Pengajaran bagaimana cara menggunakan konsep demokrasi dalam kaitannya dengan bentuk pemerintahan, terutama pemerintahan yang demokratis. d. Membuat warganegara 'politis': para warganegara yang percaya akan, berkomitmen terhadap, menegakkan, dan membangun prinsip demokrasi fundamental warganegara yang efektif atau warganegara yang melek secara politik.
Dikdik Baehaqi Arif
Anotasi Bibliografi Democracy and Citizenship Dobozy B, Eva. (2004). Education in and for Democracy and Human Rights: Moving from Utopian Ideals to Grounded Practice. Dissertation at Murdoch University. The concept of democracy and citizenship are complex and can, therefore, not be encompassed within simple definitions. There are multiple version of democratic citizenship and even these are changing over time, in correspondence with social, economic, and political developments on global and local levels. Thus the concept of democratic citizenship can be depicted as being constantly ‘under construction’ (Veldhuis, 1997). (Fachrudin, 2004:89) Komentar Konsep demokrasi dan kewarganegaraan bersifat kompleks oleh karena itu, tidak dapat diartikan dalam definisi yang sederhana. Terdapat multiversi terntang kewarganegaraan demokratis dan bahkan ini selalu bertukar setiap waktu, sesuai dengan pengembangan kehidupan sosial, ekonomi, dan politik pada tingkat lokal maupun global. Dengan demikian konsep dari kewarganegaraan demokratis dapat dilukiskan sebagai hal yang terus menerus ‘underconstruction’.
Dikdik Baehaqi Arif
Anotasi Bibliografi Education in and for Democracy and Human Rights Dobozy B, Eva. (2004). Education in and for Democracy and Human Rights: Moving from Utopian Ideals to Grounded Practice. Dissertation at Murdoch University.
The UN resolution declaring the decade for human rights education, 1995-2004 state Human rights education should involve more than provision of information and should constitute a comprehensive life-long process by which people at all levels of development and in all strata of society learn respect for the dignity of others and the means and methods of ensuring that respect in all societies. (United Nations, 1994, General Assembly Resolution 49/184). Komentar Resolusi PBB menyepakati bahwa pendidikan hak azasi manusia perlu melibatkan lebih dari sekedar informasi tetapi perlu melembagakan proses yang menyeluruh dimana orang-orang pada semua tingkat pengembangan dan dalam semua strata masyarakat belajar menghargai martabat orang lain dan penghargaan dalam semua masyarakat.
Dikdik Baehaqi Arif
Anotasi Bibliografi Human Rights Education Dobozy B, Eva. (2004). Education in and for Democracy and Human Rights: Moving from Utopian Ideals to Grounded Practice. Dissertation at Murdoch University.
Dennis Banks. (2000). Notes that simply put, human rights education is all learning that develops the knowledge, skills and values of human rights Komentar Dennis Banks mengemukakan bahwa pendidikan hak azasi manusia adalah semua pembelajaran yang mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai dari hak azasi manusia
Dikdik Baehaqi Arif
Anotasi Bibliografi Human Rights Education Dobozy B, Eva. (2004). Education in and for Democracy and Human Rights: Moving from Utopian Ideals to Grounded Practice. Dissertation at Murdoch University Kofi Annan, secretary general of the united nations, in this message for human rights day 2000 asks: Why is human rights education so important? Because, as it says in the constitution of the united nations educational, scientific, and cultural organisation (UNESCO), ‘since wars begin in the minds of men (sic), it is in the minds of men that the defence of peace must be constructed’. The more people know their rights, and the more they respect those of others, the better the chance that they will live together in peace. Only when people are educated about human rights can we hope prevent human rights violations, and thus prevent conflict, as well (2000).
Komentar Mengapa pendidikan hak azasi manusia demikian penting? Sejak peperangan-peperangan dimulai dalam pikiran orang (maka), ada pikiran dari orang tentang pertahanan dan perdamaian yang harus dibangun. Semakin banyak orang-orang mengetahui hak-hak mereka, dan semakin banyak mereka menghormati hak yang lain, semakin baik kesempatan bahwa mereka akan hidup bersama-sama secara damai. Hanya ketika orang-orang dididik tentang hak azasi manusia kita dapat berharap mencegah pelanggaran-pelanggaran hak azasi manusia, dan seperti itu juga mencegah konflik,
Dikdik Baehaqi Arif
Anotasi Bibliografi Human Rights Education Dobozy B, Eva. (2004). Education in and for Democracy and Human Rights: Moving from Utopian Ideals to Grounded Practice. Dissertation at Murdoch University. Those promoting Human Rights Education must focus on changing the language so that people begin to use the word ‘human rights’ in their everyday lives. In this way, the language of human rights will be incorporated into our culture and thoughts. … Only then will we be able to change what is principally ‘a legal and constitutional law culture’ to a system of laws and a constitution based on human rights. Only then will people …see the need for Human Rights Education. (O’Brien (2000), in Dobozy B, Eva. (2004:119). Komentar Pendidikan hak azasi manusia harus berfokus untuk mengubah bahasa sehingga orang-orang mulai menggunakan kata 'hak azasi manusia’ dalam kehidupannya sehari-hari. Dengan cara ini, bahasa hak azasi manusia akan menyatu dalam kultur dan pemikiran kita. … setelah itu kita akan mampu mengubah terutama ‘hukum dan konstitusi negara' ke arah suatu sistem hukum dan konstitusi yang berdasar pada hak azasi manusia. Baru setelah itu orang-orang …melihat kebutuhan akan Pendidikan Hak Azasi Manusia.
Dikdik Baehaqi Arif
Anotasi Bibliografi Human Rights in Civic Education Patrick, John J. (2006). Human Rights in Civic Education. Presented to the Conference on Democracy Promotion and International Cooperation, Sponsored by the Center for Civic Education and the Bundeszentrale fur Politische Bildung in Denver, Colorado, September 25-29, 2006
They are among the qualities needed to teach well about human rights in civic education. First, teach the idea of human rights within a framework of core concepts by which representative democracy is defined and understood internationally. Second, confront the complexity and controversy associated with defining, using, and justifying the idea of human rights in a constitutional and representative democracy. Third, examine the inevitable and ongoing conflict in every genuine constitutional and representative democracy between majority rule and minority rights. Fourth, teach comparatively and internationally about human rights in a constitutional and representative democracy. Fifth, teach the civic dispositions and virtues that enable citizens to secure equal protection for the human rights of everyone in their community through the institutions of constitutional and representative democracy. (Patric, John J, 2006:12)
Dikdik Baehaqi Arif
Anotasi Bibliografi
Komentar Terdapat kualitas yang diperlukan untuk mengajar hak azasi manusia dalam Pendidikan Kewarganegaraan dengan baik. 1. Mengajarkan gagasan tentang hak azasi manusia dalam suatu kerangka konsep inti dimana demokrasi perwakilan digambarkan dan dipahami secara internasional. 2. Menghadapkan kompleksitas dan kontroversi dengan penjelasan, penggunaan, dan pembenaran gagasan hak azasi manusia dalam demokrasi konstitutional dan perwakilan. 3. Menguji konflik berkelanjutan dan tak bisa terelakkan dalam setiap demokrasi konstitutional dan perwakilan antara aturan mayoritas dan hak-hak minoritas. 4. Mengajarkan secara komparatif dan internasional tentang hak azasi manusia dalam demokrasi konstitutional perwakilan. 5. Mengajarkan disposisi dan kebajikan kewarganegaraan tentang perlindungan yang sama terhadap hak asasi manusia dari setiap orang di dalam masyarakat melalui institusi dari demokrasi konstitusional dan perwakilan.
Dikdik Baehaqi Arif
Anotasi Bibliografi Civic Education Quigley, Charles N and Charles F. Bahmueller. (1991). Civitas: A Framework for Civic Education. Calabasas: Center for Civic Education.
Civic education in a democratic is education in self-government. Self-government means active participation in self-governance, not passive acquiescence in the actions of others. (Quigley and Bahmueller, 1991:3)
Komentar Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan dalam pemerintahan otonom, Pemerintahan otonom (sendiri) berarti keikutsertaan aktif di dalam pemerintahan sendiri, bukan persetujuan pasif dalam tindakan-tindakan orang lain.
Dikdik Baehaqi Arif
Anotasi Bibliografi The Reason and Aim Civic Education Quigley, Charles N and Charles F. Bahmueller. (1991). Civitas: A Framework for Civic Education. Calabasas: Center for Civic Education.
The first and primary reason for civic education in a constitutional democracy is that the health of the body politic requires the widest possible civic participation of its citizens consistent with the public good and the protection of individual rights. The aim of civic education is therefore not just any kind of participation by any kind of citizen; it is the participation of informed and responsible citizens, skilled in the arts of deliberation and effective action. (Quigley and Bahmueller, 1991:3).
Komentar Alasan pertama dan utama untuk Pendidikan Kewarganegaraan dalam demokrasi konstitutional adalah bahwa negara hukum yang sehat memerlukan partisipasi warganegara yang luas, yang konsisten dengan warganegara yang baik dan perlindungan hak-hak individu. Tujuan dari Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya segala hal partisipasi warganegara; tetapi keikutsertaan para warganegara secara bertanggung jawab, terampil dalam kesabaran dan tindakan efektif.
Dikdik Baehaqi Arif
Anotasi Bibliografi Civic Education Quigley, Charles N and Charles F. Bahmueller. (1991). Civitas: A Framework for Civic Education. Calabasas: Center for Civic Education. No one’s civic potential can be fulfilled without forming and maintaining an intention to pursue the common good; to protect individuals from unconstitutional abuses by government and from attacks on their rights from any source, public or private; to seek the broad knowledge and wisdom that informs judgment of public affairs; and to develop the skill to use that knowledge effectively. Such values, perspectives, knowledge, and skill in civic matters make responsible and effective participation possible. Fostering these qualities constitutes the mission of civic education. (Quigley and Bahmueller, 1991:3) Komentar Tak satupun potensi kewarganegaraan dapat dipenuhi tanpa pembentukan dan pemeliharaan terhadap niat untuk mengejar kebaikan umum; perlindungan individu dari pelecehan-pelecehan oleh pemerintah dan dari serangan atas hak-hak mereka dari setiap sumber, publik atau pribadi; untuk mencari pengetahuan dan kebijaksanaan yang luas yang menginformasikan penilaian publik affairs; dan untuk mengembangkan keterampilan dalam menggunakan pengetahuan itu secara efektif. Nilai-nilai seperti itu, perspektif, pengetahuan, dan keterampilan dalam hal kewarganegaraan membuat kemungkinan partisipasi yang bertanggungjawab dan efektif. Mengembangkan kualitas ini merupakan misi Pendidikan Kewarganegaraan.
Dikdik Baehaqi Arif
Anotasi Bibliografi Civic Education Quigley, Charles N and Charles F. Bahmueller. (1991). Civitas: A Framework for Civic Education. Calabasas: Center for Civic Education.
Virtue is the principle of republican government…Virtue in a republic is love of one’s country, that is, love of equality. It is not a moral virtue, not a Christian, but a public virtue. (Montesquieu, 1948, in Quigley and Bahmueller, 1991:11)
Komentar Kebajikan adalah prinsip dari pemerintahan republik…kebajikan dalam republik adalah cinta dari negerinya, cinta persamaan. Kebajikan bukanlah suatu kebajikan moral, bukan kebajikan Kristiani, tetapi kabajikan publik.
Dikdik Baehaqi Arif
Anotasi Bibliografi Civic Education Quigley, Charles N and Charles F. Bahmueller. (1991). Civitas: A Framework for Civic Education. Calabasas: Center for Civic Education. In the CIVITAS curriculum framework, civic virtue is described in terms of civic dispositions and civic commitment. 1. Civic dispositions refer to those attitudes and habits of mind of the citizen that are conducive to the healthy functioning and common good of the democratic system. 2. Civic commitments refer to the freely given, reasoned commitments of the citizen to the fundamental values and principles of American constitutional democracy. (Quigley and Bahmueller, 1991:11) Komentar Di dalam kerangka kurikulum CIVITAS, kebajikan kewarganegaraan digambarkan dalam istilah disposisi dan komitmen kewarganegaraan. 1. Disposisi kewarganegaraan mengacu kepada sikap dan kebiasaan-kebiasaan pikiran dari warganegara yang berfungsi bagi sistem demokrasi yang sehat dan kebaikan umum dari. 2. Komitmen kewarganegaraan mengacu kepada kebebasan yang diberikan, komitmen yang rasional dari warganegara terhadap nilai fundamental dan prinsip-prinsip demokrasi konstitutional Amerika.
Dikdik Baehaqi Arif
Anotasi Bibliografi Caharacteristics of Competent and Responsible Participation Quigley, Charles N and Charles F. Bahmueller. (1991). Civitas: A Framework for Civic Education. Calabasas: Center for Civic Education.
Civic education’s unique responsibility is not simply to increase participation rates, but to nurture competent and responsible participation. Such participation involves more than merely influencing or attempting to influence public policy. Competent and responsible participation must based upon moral deliberation, knowledge, and reflective inquiry. (Quigley and Bahmueller, 1991:40)
Komentar Tanggung jawab khas Pendidikan Kewarganegaraan bukan sekedar untuk meningkatkan rata-rata partisipasi, tetapi untuk memelihara partisipasi yang bertanggungjawab dan kompeten. Partisipasi seperti melibatkan lebih dari sekedar untuk mempengaruhi atau mencoba untuk mempengaruhi kebijakan publik. Partisipasi yang bertanggung jawab dan kompeten harus berdasar pada kesabaran moral, pengetahuan, dan reflektif inkuiri.
Dikdik Baehaqi Arif
Anotasi Bibliografi Handbook (:8) What are its essential elements? Citizenship education involves a wide range of different elements of learning, including: • knowledge and understanding – e.g. about topics such as laws and rules, the democratic process, the media, human rights, diversity, money and the economy, sustainable development and world as a global community; and about concepts, such as democracy, justice, equality, freedom, authority and the rule of law • skills and aptitudes – e.g. critical thinking, analysing information, expressing opinions, taking part in discussions and debates, negotiating, conflict resolution and participating in community action • values and dispositions – e.g. respect for justice, democracy and the rule of law, openness, tolerance, courage to defend a point of view, and a willingness to listen to, work with and stand up for others.
Dikdik Baehaqi Arif
Anotasi Bibliografi Komentar Pendidikan kewarganegaraan melibatkan suatu cakupan luas dari unsur-unsur yang berbeda terpelajar, termasuk: " pengetahuan dan mengerti -eg. tentang topik-topik seperti hukum dan aturan-aturan, proses yang demokratis, media, hak azasi manusia, keaneka ragaman, uang dan ekonomi, perkembangan berkelanjutan dan dunia sebagai suatu masyarakat global; dan tentang konsep-konsep, seperti demokrasi, keadilan, persamaan, kebebasan, otoritas dan kepastian hukum " keterampilan-keterampilan dan keserasian-keserasian -eg. pemikiran kritis, informasi penganalisaan, pendapat-pendapat pernyataan, ambil bagian dalam diskusi-diskusi dan debat-debat, negosiasi, resolusi konflik dan mengambil bagian di dalam tindakan masyarakat " nilai-nilai dan disposisi-disposisi -eg. hormati untuk keadilan, demokrasi dan kepastian hukum, keterbukaan, toleransi, keberanian untuk mempertahankan pandangan, dan suatu kesediaan untuk mendengarkan, bekerja dengan dan berpihak kepada yang lain.
Dikdik Baehaqi Arif
DIKDIK BAEHAQI ARIF
Anotasi Bibliografi Civic/Citizenship Education
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA 2007
