PENGARUH PAJAK HOTEL, PAJAK HIBURAN, PAJAK RESTORAN, PAJAK REKLAME, PAJAK PENERANGAN JALAN, PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN, DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 20112014 Dika Viokta Universitas Maritim Raja Ali Haji 2016
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, PMBLB, dan BPHTB terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bintan tahun 2011-2014. Populasi dalam penelitian ini yaitu Pendapatan Asli Daerah perbulan selama 4 tahun dari 2011 sampai dengan 2014 menjadi 48, Populasi ini diterbitkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bintan. Sedangkan Sampel dalam penelitian ini adalah Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, PMBLB, BPHTB, dan Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, namun secara parsial Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Sedangkan secara simultan menunjukkan bahwa Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini diperkuat dengan hasil uji Koefisien Determinasi sebesar 44,8%.
Kata Kunci : Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Pendapatan Asli Daerah.
Pemerintah mempunyai kewajiban untuk melindungi Negara dan rakyatnya baik dari intrvensi politik luar maupun dalam negeri. Dalam Hal meningkatkan derajat hidup masyarakat menuju kesejahteraan. Pemerintah selaku pihak yang menjalankan penyelenggaraan kenegaraan atau fungsi pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya seperti disinggung sebelumnya sudah pasti memerlukan dana untuk membiayai kewajibannya tersebut. Dana yang diperlukan itu salah satunya bersumber dari pungutan berupa pajak dari rakyatnya. Pajak juga merupakan suatu gejala sosial dan hanya terdapat dalam suatu masyarakat, tanpa ada masyarakat, tidak mungkin ada suatu pajak. Realisasi Pajak Hotel pada tahun 2011-2014 cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya. Begitu pula dengan Realisasi Pajak Hiburan pada tahun 2011 mengalami peningkatan dan pada tahun 2012-2014 Pajak Hiburan mengalami penurunan. Sedangkan realisasi Pajak Restoran mengalami penurunan yakni pada tahun 2011 dan kembali naik pada tahun 2012. Hanya saja pada tahun 2013 mengalami penurunan kembali, kemudian kembali mengalami peningkatan ditahun 2014. Selanjutnya Pajak Reklame pada tahun 2011-2014 mengalami penurunan dari tahun ke tahunnya. Pajak Penerangan Jalan mengalami penurunan di tahun 2011, dan mengalami peningkatan di tahun 2012, kemudian di tahun 2013 mengalami penurunan kembali, dan tahun 2014 kembali meningkat. Begitu juga dengan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan mengalami peningkatan di tahun 2011. Kemudian menurun di tahun 2012 dan 2013, Namun mengalami peningkatan kembali di tahun 2014. Sedangkan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan mengalami peningkatan pada tahun 2011, namun mengalami penurunan di tahun
2012, sementara di tahun 2013 dan 2014 mengalami peningkatan. Hal ini tentunya akan berdampak terhadap penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Bintan. Dengan peningkatan tersebut tentunya akan memberi kontribusi terhadap penerimaan daerah Kabupaten Bintan. Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis bermaksud untuk menyusun skripsi yg berjudul “Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2011-2014. PERUMUSAN MASALAH 1. Apakah Pajak Hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bintan tahun 2011-2014? 2. Apakah Pajak Hiburan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bintan tahun 2011-2014? 3. Apakah Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bintan tahun 2011-2014? 4. Apakah Pajak Reklame berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di kabupaten Bintan tahun 2011-2014? 5. Apakah Pajak Penerangan Jalan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bintan tahun 2011-2014? 6. Apakah Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bintan tahun 2011-2014? 7. Apakah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bintan tahun 2011-2014? 8. Apakah Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan secara bersaamaan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bintan tahun 2011-2014? TINJAUAN PUSTAKA Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peratuan umm (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Menurut Prof. Dr. P. J. A. Andriani (2011:2). Pajak Hotel Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2011 menyatakan Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan /peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Pajak Hiburan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2011 menyatakan Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran. Pajak Restoran Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2011 menyatakan Pajak Restoran adalah pajak yang dipungut atas setiap pelayanan di restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/ atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria/pujasera, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga / katering.
Pajak Reklame Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2011 menyatakan Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersil memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum. Pajak Penerangan Jalan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2011 menyatakan Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2011 menyatakan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak yang dipungut atas setiap kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2011 menyatakan Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh pribadi atau Badan. Pendapatan Asli Daerah Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah
pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peratuan Daerah sesuai dengan Peratuan Perundang-Undangan. Pajak Daerah Menurut Mardiasmo (2011:12) Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UndangUndang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. HIPOTESIS Hipotesis (H1) : Diduga Pajak Hotel berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bintan. Hipotesis (H2) : Diduga Pajak Hiburan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bintan Hipotesis (H3) : Diduga Pajak Hiburan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bintan. Hipotesis (H4) : Diduga Pajak Reklame berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bintan. Hipotesis (H5) : Diduga Pajak Penerangan Jalan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bintan. Hipotesis (H6) : Diduga Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bintan. Hipotesis (H7) : Diduga Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bintan.
METODE PENELITIAN Dalam penelitian ini mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Bintan, salah satu kabupaten di Kepulauan Riau. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diambil dari pihak lain atau merupakan data yang sudah diolah oleh pihak ketiga, secara berkala (time series) untuk melihat perkembangan objek selama periode tertentu. POPULASI DAN SAMPEL Populasi dalam penelitian ini yaitu Pendapatan Asli Daerah perbulan selama 4 tahun dari 2011 sampai dengan 2014 sehingga menjadi 48, populasi ini diterbitkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bintan. Penarikan Sampel yang di ambil oleh peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode sensus, yaitu sampel merupakan keseluruhan populasi yang berasal dari penerimaan pajak daerah yang berada di Kabupaten Bintan, yaitu Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bintan. Sampel dalam penelitian ini adalah Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, dan Pendapatan Asli Daerah. METODE ANALISIS Analisis Deskriptif Deskriptif menurut Seputra (2013:3) bersifat memberi gambaran.
UJI ASUMSI KLASIK Uji Normalitas Menurut Wiratna Sujarweni (2015:52) Uji Normalitas dilakukan sebelum data diolah berdasarkan model-model penelitian. Uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui distribusi
data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal. Uji Multikolinearitas Menurut Wiratna Sujarweni (2015:185) Uji Multikolinearitas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel independent yang memiliki kemiripan antar variabel independent akan mengakibatkan korelasi yang sangat kuat. Selain itu untuk uji ini juga untuk menghindari kebiasaan dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengaruh pada uji parsial masing-masing variabel independent terhadap variabel dependent. Jika VIF yang dihasilkan diantara 1-10 maka tidak terjadi multikolinieritas. Uji Autokorelasi Menurut Wiratna Sujarweni (2015:186) tujuan Uji Autokorelasi untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu dengan variabel sebelumnya. Uji Heteroskedastisitas Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali, 2013 : 139) jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedatisitas : a. Grafik scatterplot, deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik tersebut. Residual dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas jika pada grafik scatterplot tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Demikian sebaliknya jika ada pola tertentu, maka mengindikasi telah terjadi heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadinya heteroskedastisitas.
b. Uji spearman dimana uji yang dilakukan dengan cara mengkorelasi nilai residual (Unstandardized residual) dengan masing-masing variabel independent dengan ketentuan jika signifikansi korelasi <0,05 maka pada model regresi terjadi masalah heteroskestisitas (Priyatno, 2010 :84). ANALISIS REGRESI Menurut Wiratna Sujarweni (2015:149) Regresi yang memiliki satu variabel dependen dan lebih dari satu variabel independent. Model persamaan regresi linier berganda sebagai berikut : Y = α + β1X1+β2X2 +β3X3 + β4X4+ β5X5+ β6X6+ β7X7+ ε Dimana : Y : Pendapatan Asli Daerah α : Konstanta β : Koefisien Regresi X1 : Pajak Hotel X2 : Pajak Hiburan X3 : Pajak Restoran X4 : Pajak Reklame X5 : Pajak Penerangan Jalan X6 : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan X7 : Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ε : Error
UJI HIPOTESIS Uji Parsial (Uji t) Menurut Priyatno (2010:68) Uji t digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen (X1,X2…….Xn) secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen.
Uji Simultan (Uji f ) Menurut Priyatno (2010:67) Uji f digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X1,X2…….Xn) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y. Uji Koefisien Determinan R2 Menurut Ghozali (2013: 97) Koefisien Determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Hasil Uji Analisis Deskriptif Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan tentang ringkasan data-data penelitian seperti minimum, maksimum,dan mean. Dari tabel 4.4 dapat diketahui bahwa : 1. Variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai rata-rata Rp.1.249.302,17 dengan tingkat standar deviasi Rp.386.068,131; dari 48 sampel variabel Pendapatan Asli Daerah yang memiliki nilai minimum Rp.794.599 serta memiliki nilai maksimum Rp.3.093.186. 2. Variabel Pajak Hotel memiliki nilai rata-rata Rp.452.906,79 dengan tingkat standar deviasi Rp.96.845.867; dari 48 sampel variabel Pajak Hotel yang memiliki nilai minimum Rp.242.300 serta memiliki nilai maksimum Rp.651.323. 3. Variabel Pajak Hiburan memiliki nilai rata-rata Rp.25.412,38 dengan tingkat standar deviasi Rp.19.515,807; dari 48 sampel variabel Pajak Hiburan yang memiliki nilai minimum Rp.2.484 serta memiliki nilai maksimum Rp.104.932. 4. Variabel Pajak Restoran memiliki nilai rata-rata Rp.215.832,77 dengan tingkat standar deviasi Rp.39.826,418; dari 48 sampel variabel Pajak Restoran yang memiliki nilai minimum Rp.114.410 serta memiliki nilai maksimum Rp.283.346.
5. Variabel Pajak Reklame memiliki nilai rata-rata Rp.2.841,35 dengan tingkat standar deviasi Rp.1.823,262; dari 48 sampel variabel Pajak Reklame yang memiliki nilai minimum Rp.534 serta memiliki nilai maksimum Rp.9.120. 6. Variabel Pajak Penerangan Jalan memiliki nilai rata-rata Rp.63.296,25 dengan tingkat standar deviasi Rp.23.583,571; dari 48 sampel variabel Pajak Penerangan Jalan yang memiliki nilai minimum Rp.10.765 serta memiliki nilai maksimum Rp.119.890. 7. Variabel Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan memiliki nilai rata-rata Rp.114.939,73 dengan tingkat standar deviasi Rp.40.886,599; dari 48 sampel variabel Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang memiliki nilai minimum Rp.57.120 serta memiliki nilai maksimum Rp.274.760. 8. Variabel Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan memiliki nilai rata-rata Rp.54.574,29 dengan tingkat standar deviasi Rp.126.397,910; dari 48 sampel variabel Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang memiliki nilai minimum Rp.942 serta memiliki nilai maksimum Rp.691.565. HASIL UJI ASUMSI KLASIK Uji Normalitas Menurut Wiratna Sujarweni (2015:52) Uji Normalitas dilakukan sebelum data diolah berdasarkan model-model penelitian. Uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian Dari tabel 4.2 diatas yang telah diolah maka dapat terlihat bahwa nilai Asymp.Sig (2Tabel) adalah 0,016 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Maka data tersebut dinyatakan terdistribusi tidak normal. Menurut Ghozali (2013:35) data yang terdistribusi secara normal dapat ditransformasi agar menjadi normal. Berdasarkan hasil tabel 4.3 diatas, terlihat bahwa hasil uji normalitas dengan mengunakan Kolmogorov smirnov menunjukkan angka yang normal setelah variabel
dependent dan independentnya dilogaritmakan naturalkan. Karena lebih besar dari nilai Asymp.Sig (2-Tabel) adalah 0,118 yang berarti lebih besar dari 0,05. Maka data tersebut dinyatakan terdistribusi normal. Uji Multikolinieritas Berdasarkan dari hasil output di atas pada tabel 4.4 maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel tidak mengandung atau bebas dari multikolinieritas. Karena seluruh nilai Tolerance lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10. Uji Autokorelasi Dari hasil uji di atas pada tabel 4.5 dapat diketahui bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) > 0.05. dengan demikian dapat dinyatakan bahwa residual random atau bebas dari autokorelasi. Uji Heteroskedastisitas Uji Scatterplot Dari hasil output diatas pada gambar 4.1 dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar dengan pola yang tidak jelas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi. Uji Spearman Dari hasil output diatas pada tabel 4.6 dapat dilihat bahwa korelasi ke enam variabel dengan Unstandarized Residual, semua nilai signifikansinya lebih dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada model regresi ini tidak ada heteroskedastisitas. Dari keempat uji asumsi klasik diatas, dapat disimpulkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi normalitas serta terbebas dari masalah multikolonieritas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. UJI REGRESI LINIER BERGANDA Nilai konstanta sebesar 6,989; artinya jika Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan nilainya 0, maka Pendapatan Asli Daerah nilainya sebesar 6,989. Koefisien regresi Pajak Hotel sebesar 0,373; artinya jika Pajak Hotel mengalami kenaikan satu satuan, maka Pendapatan Asli Daerah akan mengalami kenaikan sebesar 0,373 satuan dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap. Koefisien regresi Pajak Hiburan sebesar 0,004; artinya jika Pajak Hiburan mengalami kenaikan satu satuan, maka Pendapatan Asli Daerah akan mengalami kenaikan sebesar 0,004 satuan dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap. Koefisien regresi Pajak Restoran sebesar 0,162; artinya jika Pajak Restoran mengalami kenaikan satu satuan, maka Pendapatan Asli Daerah akan mengalami kenaikan sebesar 0,162 satuan dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap. Koefisien regresi Pajak Reklame sebesar 0,048; artinya jika Pajak Reklame mengalami kenaikan satu satuan, maka Pendapatan Asli Daerah akan mengalami kenaikan sebesar 0,048 satuan dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap. Koefisien regresi Pajak Penerangan Jalan sebesar -0,043; artinya jika Pajak Penerangan Jalan mengalami kenaikan satu satuan, maka Pendapatan Asli Daerah akan mengalami penurunan sebesar -0,043 satuan dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap. Koefisien regresi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar -0,056; artinya jika Pajak Mineral Bukan Logam dan mengalami kenaikan satu satuan, maka Pendapatan Asli Daerah akan mengalami penurunan sebesar -0,056 satuan dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap. Koefisien regresi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar 0,092; artinya jika Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan mengalami kenaikan satu satuan, maka Pendapatan Asli Daerah akan mengalami kenaikan sebesar 0,092 satuan dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap.
UJI PARSIAL (UJI T) Dari hasil output diatas pada tabel 4.8, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Pajak Hotel Dari hasil pengujian signifikan parameter individual (Uji T) menunjukkan bahwa tingkat signifikan antara variabel Pajak Hotel (X1) dengan variable Pendapatan Asli Daerah (Y) sebesar 2,018 dengan tingkat signfikansi 0,05 dengan demikian variable Pajak Hotel tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. 2. Pajak Hiburan Dari hasil pengujian signifikan parameter individual (Uji T) menunjukkan bahwa tingkat signifikan antara variabel Pajak Hiburan (X2) dengan variable Pendapatan Asli Daerah (Y) sebesar 0,111 dengan tingkat signfikansi 0,05 dengan demikian variable Pajak Hiburan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. 3. Pajak Restoran Dari hasil pengujian signifikan parameter individual (Uji T) menunjukkan bahwa tingkat signifikan antara variabel Pajak Restoran (X3) dengan variable Pendapatan Asli Daerah (Y) sebesar 0,844 dengan tingkat signfikansi 0,05 dengan demikian variable Pajak Restoran tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. 4. Pajak Reklame Dari hasil pengujian signifikan parameter individual (Uji T) menunjukkan bahwa tingkat signifikan antara variabel Pajak Reklame (X4) dengan variable Pendapatan Asli Daerah (Y) sebesar 1,058 dengan tingkat signfikansi 0,05 dengan demikian variable Pajak Reklame tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
5. Pajak Penerangan Jalan Dari hasil pengujian signifikan parameter individual (Uji T) menunjukkan bahwa tingkat signifikan antara variabel Pajak Penerangan Jalan (X5) dengan variable Pendapatan Asli Daerah (Y) sebesar -0,651 dengan tingkat signfikansi 0,05 dengan demikian variable Pajak Penerangan Jalan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. 6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Dari hasil pengujian signifikan parameter individual (Uji T) menunjukkan bahwa tingkat signifikan antara variabel Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (X6) dengan variable Pendapatan Asli Daerah (Y) sebesar -0,496 dengan tingkat signfikansi 0,05 dengan demikian variable Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. 7. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Dari hasil pengujian signifikan parameter individual (Uji T) menunjukkan bahwa tingkat signifikan antara variabel Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (X7) dengan variable Pendapatan Asli Daerah (Y) sebesar 4,540 dengan tingkat signfikansi 0,05 dengan demikian variable Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. UJI SIMULTAN (UJI F) Berdasarkan hasil output diatas pada tabel 4.9 diperoleh F hitung sebesar 6,447. nilai signiifikansi F sebesar 0,000. Berdasarkan kreteria pengujian bahwa jika nilai probabilitas < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini ditunjukkan dari nilai signifikan F = 0,000 < 0,05. Sehingga jika variabel Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak
Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan secara bersama-sama meningkat, maka Pajak Daerah meningkat juga. UJI KOEFISIEN DETERMINASI Berdasarkan hasil output diatas pada tabel 4.10 diperoleh angka Adjusted R Squared sebesar 0,448 atau 44,8%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 44,8%. Atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan sebesar 44,8% variasi variabel dependen. Sedangkan sisanya sebesar 55,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. PEMBAHASAN Berdasarkan hasil pengujian asumsi klasik yang bertujuan untuk memperoleh model regresi yang baik, dapat disimpulkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi normalitas serta terbebas dari masalah multikolinieritas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Kemudian dari hasil pengujian secara simultan (Uji F) diketahui bahwa Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bintan Periode 2011-2014 Hal ini diperkuat dengan hasil uji koefisien determinasi (R2) sebesar 44,8% yang berarti Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bintan 45,8% dipengaruhi oleh Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Pengaruh Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Hasil pengujian Pajak Hotel menunjukkan bahwa nilai t-hitung sebesar 2,018 dan t-tabel sebesar 2,021 jadi t-hitung < dari t-tabel (2,018 < 2,021) dan nilai signifikasi 0,050 ternyata >
0,05. Dengan demikian H0 Diterima yang berarti Pajak Hotel tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pengaruh Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Hasil pengujian Pajak Hiburan menunjukkan bahwa nilai t-hitung sebesar 0,111 dan ttabel sebesar 2,021 jadi t-hitung < dari t-tabel (0,111 < 2,021) dan nilai signifikasi 0,912 ternyata > 0,05. Dengan demikian H0 Diterima yang berarti Pajak Hiburan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Hasil pengujian Pajak Restoran menunjukkan bahwa nilai t-hitung sebesar 0,844 dan ttabel sebesar 2,021 jadi t-hitung < dari t-tabel (0,844 < 2,021) dan nilai signifikasi 0,404 ternyata > 0,05. Dengan demikian H0 Diterima yang berarti Pajak Restoran tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pengaruh Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Hasil pengujian Pajak Reklame menunjukkan bahwa nilai t-hitung sebesar 1,058 dan ttabel sebesar 2,021 jadi t-hitung < dari t-tabel (1,058 < 2,021) dan nilai signifikasi 0,296 ternyata > 0,05. Dengan demikian H0 Diterima yang berarti Pajak Reklame tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pengaruh Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Hasil pengujian Pajak Penerangan Jalan menunjukkan bahwa nilai t-hitung sebesar 0,651 dan t-tabel sebesar 2,021 jadi t-hitung > dari t-tabel (-0,651 > 2,021) dan nilai signifikasi 0,519 ternyata > 0,05. Dengan demikian H0 Diterima yang berarti Pajak Reklame tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
Pengaruh Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Hasil pengujian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan menunjukkan bahwa nilai thitung sebesar -0,496 dan t-tabel sebesar 2,021 jadi t-hitung > dari t-tabel (-0,496 > 2,021) dan nilai signifikasi 0,622 ternyata > 0,05. Dengan demikian H0 Diterima yang berarti Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pengaruh Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Hasil pengujian Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan menunjukkan bahwa nilai t-hitung sebesar 4,540 dan t-tabel sebesar 2,021 jadi t-hitung > dari t-tabel (4,540 > 2,021) dan nilai signifikasi 0,000 ternyata > 0,05. Dengan demikian H0 Ditolak yang berarti Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. KESIMPULAN 1. Dari hasil pengujian secara parsial untuk variabel Pajak Hotel, menyatakan bahwa Pajak Hotel tidak berpengaruh signifikan Terhadap Pendapatan Asli Daerah. 2. Dari hasil pengujian secara parsial untuk variabel Pajak Hiburan, menyatakan bahwa Pajak Hiburan tidak berpengaruh signifikan Terhadap Pendapatan Asli Daerah. 3. Dari hasil pengujian secara parsial untuk variabel Pajak Restoran, menyatakan bahwa Pajak Restoran tidak berpengaruh signifikan Terhadap Pendapatan Asli Daerah. 4. Dari hasil pengujian secara parsial untuk variabel Pajak Reklame, menyatakan bahwa Pajak Reklame tidak berpengaruh signifikan Terhadap Pendapatan Asli Daerah.
5. Dari hasil pengujian secara parsial untuk variabel Pajak Penerangan Jalan, menyatakan bahwa Pajak Penerangan Jalan tidak berpengaruh signifikan Terhadap Pendapatan Asli Daerah. 6. Dari hasil pengujian secara parsial untuk variabel Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, menyatakan bahwa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tidak berpengaruh signifikan Terhadap Pendapatan Asli Daerah. 7. Dari hasil pengujian secara parsial untuk variabel Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, menyatakan bahwa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan berpengaruh signifikan Terhadap Pendapatan Asli Daerah. 8. Dari hasil pengujian secara simultan variabel independent memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 sehingga lebih kecil dari 0,005 artinya variabel independent mempunyai pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dengan demikian hipotesis dalam penelitian ini tidak dapat ditolak. 9. Dari hasil uji koefisien determinasi (R2) membuktikan bahwa variabel independent mempengaruhi variabel dependent dengan persentase 44,8% dan 55,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dijelaskan model regresi. SARAN Berdasarkan berbagai macam kesimpulan yang telah dirangkum diatas, sebagai masukan untuk Pemerintahan Kabupaten Bintan dalam upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, maka dapat disarankan sebagai berikut: 1. Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. merupakan komponen yang tidak berpengaruh terhadap PAD, oleh karena itu dalam hal ini DPPKAD harus lebih
meningatkan pemungutan-pemungutan pajak daerah dan hendaknya mengawasi pemungutan yang dilakukan serta hendaknya dapat menyikapi dengan meningkatkan jumlah objek pajak tersebut di Kabupaten Bintan maka realisasi pajak tersebut akan meningkat sehingga penerimaan PAD juga ikut meningkat. Dengan adanya peningkatan PAD, maka dapat digunakan untuk membiayai pembangun di Kabupaten Bintan. 2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan merupakan pajak yang mempunyai pengaruh terhadap penerimaan PAD, hal ini sudah bisa dikatakan baik untuk pembangunan di Kabupaten Bintan, namun dengan meningkatkan pendapatan pajak yang lainnya maka lebih baik untuk pembangunan di Kabupaten Bintan kedepannya. 3. Bagi Peneliti selanjutnya dapat menambah sampel penelitian maupun tahun penelitiannya, agar hasil yang didapat lebih mencerminkan keadaan yang sesungguhnya, peneliti selanjutnya juga dapat menambahkan variabel penelitian yang belum digunakan dengan teori-teori yang digunakan. DAFTAR PUSTAKA Effendi, Sopian dan Tukiran. 2012. Metode Pelelitian Survei. Jakarta : Yahya. Ghozali, Imam.2013. Aplikasi analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Irwansyah. 2014. Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi di Pemerintah Daerah Kota Semarang). Universitas Diponegoro. Lukitorini. 2015. Pengaruh Pajak Hiburan dan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta tahun 2008-2013. Universitas Sanata Dharma. Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi tahun 2011. Yogyakarta:Andi. Nirbeta, Hadis. 2014. Pengaruh Pemungutan Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak penerangan Jalan, Pajak Restoran, dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang. Universitas Maritim Raja Ali Haji. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Pajak Daerah.
Peraturan Bupati Bintan Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hotel Kabupaten Bintan. Peraturan Bupati Bintan Nomor 56 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hiburan Kabupaten Bintan. Peraturan Bupati Bintan Nomor 56 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Restoran Kabupaten Bintan. Peraturan Bupati Bintan Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame Kabupaten Bintan. Peraturan Bupati Bintan Nomor 38 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Bintan. Peraturan Bupati Bintan Nomor 56 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Bintan. Peraturan Bupati Bintan Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Bintan. Priyatno, Duwi. 2010. Paham Analisis Statistik Data dengan SPSS. Jakarta: MediaKOm. Razianti, Deny. 2015. Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, Pajak Parkir Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bintan Periode 2011-2014. Universitas Maritim Raja Ali Haji. Saputra, Andrea R. 2014. Pengaruh Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hotel, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Terhadap Pajak Daerah Kabupaten Karimun. Universitas Maritim Raja Ali Haji. Seputra, Yulius E. A. 2013. Belajar dan Analisis Tuntas Statistika Berbasis Komputer. Jakarta:Mitra Wacana Media. Sujarweni. Wiratna. 2015. SPSS Untuk Penelitian. Yogyakarta : Pustaka Baru Press. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
