Dibalik Jatuhnya Pesawat AirAsia QZ8501

Media Online : www.perak-online.com

PeduliRakyat

Pasien Jumsih dan Eneng saat di evakuasi Rabu, 29/10/2014

“Mengungkap Fakta Tanpa Kompromi” Edisi: 115 Minggu II/Tahun ke VI/ 05 - 20Januari 2015

Email : [email protected]

Korupsi Koperasi Dinkes,

Polres Subang Grebek Dadan Adik Kandung Deden Perjudian di Hotel Pamanukan

Dijebloskan ke Penjara

“Alasan Bukan Judi Togel, Oknum Kades, dokter, PNS dan 2 Pengusaha tidak Ditahan” Hal

2

Hal

Diduga Korupsi Dana BPJS Rp6 Miliar,

Sejumlah Pejabat Dinkes Bolak- Balik Diperiksa Polda Jabar SUBANG, (PERAK).Dinas Kesehatan Kabupaten Subang kembali digoyang dengan kasus dugaan korupsi, setelah sebelumnya Kejaksaan Negeri berhasil mengungkap korupsi di koperasi lembaga ini. Bahkan pelakunya pun sudah di vonis bersalah. Namun kali ini lembaga yang mengusut kasusnya bukan Kejari maupun Polres Subang melainkan Direktorat Kriminal Khusus Kepolisan Daerah Jawa Barat (Dir Krimsus Polda-Jabar). Berdasarkan pantaun Perak dilapangan menyebutkan bahwa sejumlah pejabat di dinas tersebut dikabarkan harus bolakbolik ke Polda Jabar untuk dilakukan pemeriksaan. Seperti halnya Suhendi Bendahara Umum dinas tersebut jarang terlihat ngantor sejak kasus dugaan korupsi dana sumbangan untuk jaminan kesehatan nasional (JKN) dari Badan Penyelenggara Jaminan

10

Rp. 5.000,- Luar Jawa + Ongkos kirim

Telantarkan Istri, Kapolres Diminta Tindak Tegas Aiptu Sukarim Hal 4

Dibalik Jatuhnya Pesawat AirAsia QZ8501 JAKARTA, (PERAK).Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Madya TNI Ade Supandi melepas keberangkatan KRI Usman Harun-359 dan KRI Frans Kaisiepo-368 dalam rangka SAR kecelakaan Pesawat AirAsia QZ 8501 di Dermaga Koarmatim Ujung Surabaya, Minggu, (04/01/2014). Kedua kapal perang yang masuk dalam jajaran Satuan Kapal Eskorta Koarmatim (Satkorarmatim) tersebut menambah jumlah kapal perang dari Koarmatim yang berada di area SAR, setelah sebelumnya Koarmatim memberangkatkan tiga KRI yaitu KRI Bung Tomo357, KRI Yos Sudarso-353 dan KRI Pulau Rengat-711 pada 29 Desember 2014. Sedangkan KRI Sultan Hasanuddin-366 dan KRI Sungai Gerong-906 diberangkatkan dari daerah operasinya. Sampai saat ini jumlah KRI

ke hal 11 Koarmatim yang melaksanakan misi SAR pesawat AirAsia QZ8501 berjumlah tujuh KRI, sehingga total TNI Angkatan

Laut mengirimkan KRI sejumlah 15 KRI baik dari Koarmatim, Koarmabar maupun dari Kolinlamil.

KSAL Laksamana Madya TNI Ade Supandi, mengatakan, ke hal 11

Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar Rp6 miliar dari total Rp40 miliar.Selain Suhendi, pejabat lainnya pun informasinya tak luput dari panggilan polda. Seperti Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Jajang Abdul Kholik dan sekitar 27 UPTD Puskesmas se- Subang. “Sejak masalah itu muncul, pak Suhendi jarang ngantor karena masih diperiksa di Polda,” ujar sumber di dinas tersebut. Salah seorang petugas di Polda Jabar membenarkan saat ini pihaknya sedang melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pegawai di dinas kesehatan daerah- daerah terkait dugaan korupsi yang merupakan ekses dari terkuaknya korupsi alkes di Dinkes Provinsi Jabar. Namun ia tidak menyebutkan secara detail kabupaten mana saja yang sudah diperiksa, termasuk saat disinggung soal pemeriksaan sejumlah pejabat Dinkes Subang. Menyikapi hal tersebut, Ketua LSM Gerakan Aktivis dan Aliansi Sarjana Subang (Ganas) Wa Dase mendukung penuh langkah Dir Krimsus Polda Jabar terkait proses hukum kasus tersebut. Namun ia merasa heran kenapa kasus ini sampai

Minggu ini, FMP Adukan Dugaan Korupsi Desa Tanjungrasa SUBANG, (PERAK).LSM Forum Masyarakat Peduli (FMP) minggu ini akan melakukan pelaporan dan pengaduan terkait dugaan korupsi sejumlah program di Pemerintahan Desa Tanjungrasa, Kecamatan Tambakdahan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Subang. ke hal 11 Menurut Ketua Umum FMP, Asep Sumarna Toha, berdasarkan hasil Investigasi dan keterangan dari pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tanjugrasa yang berhasil dihimpun Tim Investigasi FMP menyebutkan bahwa ada 6 (enam) item program bantuan

tahun anggaran 2013 -2014 yang diduga dikorup diantaranya, dana pembangunan Gapura, Aula, rehab kantor desa, Pos Kamling dan lapang Futsal, paparnya. Disebutkan Asep, diduga pihak- pihak yang bertanggungjawab atas penyimpangan ini adalah, Jayartih, S.Pd Ketua LPMD, Tasiani Sekretaris Desa, Drs. Anda Sugiantoro mantan Ketua BPD. Asep merinci besaran dugaan penyimpangan tersebut, untuk pembuatan gapura desa senilai Rp50 juta diperkirakan terealisasi Rp20 juta, dana

Bantuan Provinsi Rp.100 juta terealisasi Rp57 juta, rehab aula desa dari dana ADD Rp30 juta terealisasi Rp20 juta, rehab kantor desa dari dana ADD Rp55 juta terealisasi Rp30 juta, Pos Kamling dari ADD Rp5 juta terealisasi Rp2 juta dan pembangunan lapangan futsal dari dana aspirasi dan ADD Rp42 juta terealisasi Rp20 juta, sehingga totalnya mencapai Rp133 jutaan. “Kami akan adukan secara resmi dan tertulis mingguminggu ini (awal Januari) ke Kejaksaan, yah harapan kami dengan semakin meleknya masyarakat dalam arti mereka

mau berperan aktif dalam pengawasan terhadap kinerja didesanya masing- masing terutama BPD yang fungsinya sebagai pengawasan terhadap kinerja aparatur desa mudahmudahan tindak pidana korupsi dapat terdeteksi secara dini dan bahkan menjadi rem bagi para pelakunya,” tukasnya. Menurut Ketua BPD Tanjungrasa yang baru menjabat beberapa minggu ini, M. Yusuf Salim mendukung upaya LSM FMP, pasalnya selama dirinya dan anggota lainnya terdaftar sebagai anggota BPD tidakke hal 11

ditangani Polda Jabar padahal diwilayah hukum subang ada dua lembaga penegak hukum, yakni Kejari dan Polres Subang. “Apa karena kinerja Kejari dan Polres Subang lalai, sampe-

Wow!!! Diduga Tipu 150 CPNS, AS Menghilang

sampe kasusnya ditangani oleh Polda? Mudah-mudahan Polda

dugaan penipuan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Kepala Seksi Program Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (DinkopUMKM) Kabupaten Subang Asep Setiawan (AS) hingga berita ini dibuat menghilang bak ditelan bumi, terbukti dalam daftar buku absensinya sama sekali kosong.

Jabar tidak hanya berhasil mengusut para pelaku korupsinya saja

Diduga, Program Gapura Intan Dipungli 12,5%

hingga keakar- akarnya tanpa pandang bulu, namun termasuk Artalyta- Artalyta-nya ( pelaku suap jaksa/ mafia kasus, red). Kita tunggu saja hasilnya,” tegasnya. Sebelumnya seperti diberitakan Perak

menyebutkan

Pencairan dana JKN dari BPJS untuk 40 puskesmas diKab. Subang sempat menunggu keluarnya peraturan bupati (Perpub) setempat. Total dana yang sudah disalurkan untuk jatah JanuariSUBANG, (PERAK).ke hal 11

Sejak terkuaknya praktek

Wow, tidak main main menurut informasi jumlah korbanya mencapai 150 an ke hal 11

orang. Dimana perorangnya diduga dipinta sebesar Rp150 jutaan, sehingga totalnya mencapai Rp22 miliaran. Sejauh keini ada hal belum 11 sanksi tegas terhadap sang oknum tersebut, bahkan seolah ada pembiaran dari pihak yang berwenang. Padahal sudah sangat jelas dan nyata selain ia diduga terlibat penipuan CPNS, juga tidak pernah ngantor alias korupsi waktu sebagaimana diatur dalam

STOP PRESS : Hubungi Kami Jika Wartawan/ti Peduli Rakyat Melakukan Pemerasan, Intimidasi, Minum Miras dan Narkoba.

Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS, sementara AS masih lancar menerima gaji dan tunjangan lainnya. Sehingga akibat tindakannya itu jika dikalkulasikan selama 2 tahun berturut tidak ngantor, Negara mengalami kerugian sekitar Rp100 jutaan lebih. Menurut keterangan sumber, sebut saja Setiawanke hal 11

DAPUR REDAKSI & KPK

, Dadan Adik Kandung Deden Dijebloskan ke Penjara Korupsi Koperasi Dinkes

DITERBITKAN OLEH : CV. Pe-Rak & FORUM MASYARAKAT PEDULI DASAR : UNDANG-UNDANG PERS NO. 40 TAHUN 1999 PENDIRI : Asep Sumarna Toha Iis Marlyana PENANGGUNG JAWAB : Asep Sumarna Toha DEWAN PENASEHAT : HM. Nurcholid, Moch. Toha, Mr. Mind PENASEHAT HUKUM : Hasanudin Misilu, SH, Abdurahman T. Pratomo, SH. DEWAN PEMBINA : Ir. Buddy Edyanto, Hendi Sukmayadi, Tubagus Ade, Drs. R. Pandu Padmasubya, M.Si. Ki Tubagus Bias Lawu PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PEMIMPIN PERUSAHAAN : Asep Sumarna Toha

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI Suryana REDAKTUR PELAKSANA : Dedi SM.

DEWAN REDAKSI : Asep Sumarna Toha, Ir. Buddy Edyanto, Tubagus Ade, Hendi Sukmayadi, Endang Muslim.

REDAKTUR : Hendra Sunjaya

DESAIN/LAY OUT: Ridwan Nurliyana Hari Saptanaya

SEKRETARIS REDAKSI : -

KEUANGAN : Iis Marlyana.

STAF REDAKSI : Hari Saptanaya

MARKETING IKLAN /SIRKULASI : Adih, Asep Dian, Yetin

Ka. Biro & Wartawan Subang Kota : Adih Rohendi, Jajat Darmatika. Subang Selatan : Bambang Kurniawan, Subang Utara / Pantura : Atang S., Datim, Asep Sukmara. Subang Tengah : Suryana, Kab. Bandung : Alamta Sitepu (Ka. Biro), Asep Rahmat, TB. Endang S. Kab. Bandung Barat : Ferry RFB (Ka. Biro), Andri AN. Kota Cimahi : Harold K. Provinsi Jawa Barat / Kota Bandung: Dedi SM. Tasikmalaya : Budi Saputra. Karawang : Dennis F.W. Garut - Garsel : Ade Suhendi (Ka.Biro), Hidayat, Ruhiyat, Endang Kamaludin. Perwakilan Prov. Bali : Boby Yudha Christiyanto, Yudi Sutisna, Made Isabela, Masduki. Kab./Kota Ciamis: Asep Akasah. Cianjur: Didin, Rudy Alamat Redaksi/ Tata Usaha/ Iklan : Jl. Palabuan, Kp. Cisugih RT/RW 02/07, Kel. Sukamelang, Kec./Kab. Subang. Telp: 0260416544 Hp : 08170116572 ( PU/Pimprus), 085221611968 Email : [email protected] REKENING: Bank Mandiri Cab. Subang, A/n: Asep Sumarna Toha No. Rek: 1320005655460. Bank Jabar Banten Cab. Subang, A/n: Asep Sumarna No. Rek : 0007420331100. Bank BRI Subang, No. Rek : 346101001976506, a/n Asep Sumarna.

STOP PRESS : Semua Wartawan Peduli Rakyat selalu dibekali tanda pengenal dan terdaftar dalam Box Redaksi serta tidak diperkenankan menerima atau meminta imbalan dalam bentuk apapun dari narasumber

TARIF IKLAN

SUBANG, (PERAK).Kembali Kejaksaan Negeri Subang menjebloskan satu lagi pelaku dugaan korupsi Dinas Kesehatan Kabupaten Subang ke penjara yaitu Dadan yang juga adik kandung dari Deden yang lebih dulu telah di vonis selama 5 (lima) tahun penjara. Kini tersangka dititipkan di Lapas Kelas II A Subang. Menurut

sumber dari kejaksaan, penahanan Dadan telah berlangsung selama 20 hari dan hari ini (Senin, 22/12/2014.red) diperpanjang untuk 20 hari kedepan. Sebelumnya, 3 (tiga) pelaku lainnya sudah lebih dulu di vonis oleh Majelis Hakim PN Tipikor, Bandung masing-masing 6 (enam) tahun kurungan kepada

Deden Hidayat, mantan sekretaris koperasi, mendapatkan kurungan selama 5 tahun dan mantan ketua koperasi sekaligus Kepala Sub Bagian Umum Dinkes Subang, Johar Arifin mendapatkan vonis 4 tahun penjara. Sementara, hakim memberikan sanksi 6 (enam) tahun kurungan kepada mantan bendahara koperasi sekaligus

Kasubag Keuangan Dinkes Subang, Ilyas Yaskin. Diketahui, para tersangska korupsi ini merupakan dalang dari pemalsuan tanda tangan sekitar 200 nasabah anggota Koperasi dimaksud yang diajukan ke Bank Muamalat melalui Koperasi Dinkes sebesar Rp8 Miliar. Sedangkan dana yang direalisasikan kepada anggota hanya Rp1,7 Miliar. qAdih

Jojo, Oknum Polisi Pelaku Halangi Tugas Wartawan Dimutasikan SUBANG, (PERAK).Gara-gara melakukan pelecehan profesi serta menghalangi tugas w a r t a w a n , o k n u m Babinkamtibmas Polsek Tanjungsiang, Desa Buniara, Kecamatan Tanjungsiang, Jojo kini dimutasikan ke Mapolsek Pabuaran, Jalan Raya Pabuaran, Subang. Disampaikan oleh Kasie Propam Polres Subang IPDA Ikin Sodikin kepada Perak di kantornya, Rabu (31/12/2014). “Untuk penanganan disiplin, hasilnya udah dinaikan ke pimpinan yaitu Kapolres termasuk lapgas juga sudah,” ujar Ikin di kantornya kepada Perak, Rabu (31/12/2014). Ikin menambahkan, atas ketidakprofesionalnya dalam menjalankan tugas serta ketidakkooperatifannya ke Propam, kini Jojo sudah dimutasikan ke Polsek Pabuaran. Hingga kini, lanjut Ikin, tinggal menunggu jawaban, setelah itu proses sidik. Sebelumnya Ikin menyampaikan bahwa belum diterimanya Laporan Tugas

(Lapgas) dari Sub Unit Paminal sehingga tidak bisa menjelaskan lebih jauh. Terkait dengan menghalangi tugas wartawan dalam melakukan peliputan dugaan tindak pidana korupsi, diketahui saat Perak hendak konfirmasi seputar dugaan penyimpangan SAB ke Kades Buniara Eka Djuanda di depan kantornya, namun layaknya juru bicara sang kades atau lebih ekstrim lagi Jojo bak seorang bodyguard yang sedang memprotek majikannya terus mengganggu dengan menjawab pertanyaan Perak yang sebenarnya ditujukan kepada kades. Bukan hanya itu, Jojo memeriksa identitas diri wartawan mulai dari STNK, SIM, KTA Pers, alamat kantor, pemred, hingga keanggotaan PWI dengan nada intimidasi layaknya mengintrogasi penjahat. Anehnya, Jojo tetap keukeuh meminta bukti keanggotaan PWI saat Perak tidak menunjukannya. “Kenapa kamu mengusik atau mencari kesalahan orang lain,

apalagi tahun yang lalu. Kalau mau menanyakan proyek yang tahun sekarang, jangan yang dulu di ungkit-ungkit. Disini juga banyak wartawan,” ungkapnya seraya berkata, kalau mau nanya baik, kamu sendiri perbaiki dulu, dengan nada tinggi. Atas perbuatannya menghalangi tugas wartawan, Jojo telah menabrak UndangUndang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers BAB VIII Ketentuan Pidana Pasal 18 disebutkan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah). Diketahui, dari pencairan dana Program Pipanisasi Sarana Air Bersih (SAB) TA. 2013 untuk Desa Buniara senilai Rp195 juta. Berdasarkan pantauan pihak BPD

realisasi pekerjaannya diduga hanya menghabiskan anggaran sebesar Rp50 juta, sehingga penyimpangannya mencapai Rp145.000.- (Seratus empat puluh lima juta rupiah) yang diduga dilakukan oleh kepala desa setempat yakni Eka Juanda. Selain itu, berdasarkan invetigasi Perak di lapangan, terdapat bak persegi berukuran 1.40 cm dengan tinggi 1.20 cm yang terhubung dengan pipa paralon merek Wavin AW 3 inci sepanjang 1 Km ke bak tembok penampungan pusat berukuran 3 x 3 m2, selanjutnya disalurkan kembali ke 5 (lima) bak tembok penampungan yang masingmasing mempunyai ketinggian 2.20 cm dengan lebar 1.5 cm dengan menggunakan pipa paralon merek Wavin 2 inci sekitar 4 Km untuk 5 titik penampungan. Selain itu, di dalam proyek pembangunan Sarana Air Bersih (SAB) untuk Desa Buniara, Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang ini tidak transparan. qRed

Karaoke dan Biliar Sentosa Diduga Bodong SUBANG, (PERAK).Tempat Karaoke dan Biliar Sentosa yang berlokasi di jalan Otista, Kelurahan Sukamelang, Kabupaten Subang tepatnya di dalam Hotel Sentosa, belakang SPBU Sukamelang. Baru-baru ini telah dibuka pada bulan Desember 2014 lalu. Namun, dengan berdirinya tempat hiburan bodong tersebut sehingga membuat resah masyarakat setempat soal keamanan dan izin yang di milikinya. Pasalnya, tidak ada informasi soal pembangunan gedung hotel dan tempat hiburan

tersebut sebelumnya. Menurut keterangan Dede Sunarya tetangga dekat hotel kepada Perak mengatakan bahwa ia merasa tidak enak dengan adanya hotel dan tempat hiburan itu dan tidak mengetahui kalau pembangunan itu untuk hotel dan tempat hiburan. “Kalau memang itu buat hotel dan tempat hiburan, izinnya seperti apa? Kan pemerintah kalau membuat ijin harus ada HO izin tetangga dulu dong,” ungkapnya. Dede merasa tidak pernah menandatangani izin tetangganya dan merasa aneh kalau ada izin

tempat hiburannya, sebab gedung itu tempatnya berdampingan persis dengan SPBU. “Gimana kalau ada keributan di tempat hiburan itu dan melemparkan puntung rokok kesana, kan akan mengakibatkan kebakaran,” imbuhnya. Sementara itu, menurut keterangan dari Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan (BPMP) Subang Hj. Elyta Budiati, M.Si. mengatakan kepada Perak bahwa izin hotel memang ada, tapi kalau tempat hiburan karaoke dan biliarnya, ia tidak memberikan izin. Di sisi lain, mengenai izin

wisata untuk Hotel Sentosa yang juga harus dipenuhi. Belum ada keterangan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Subang. Pasalnya, Kepala Bidang Pariwisata sedang tidak ada di tempat, saat Perak hendak meminta konfirmasi dan hanya ditemui oleh Kasie Pariwisata. “Kabid yang tahu, saya tidak tahu, tanya aja langsung,” ungkap Kasie Pariwisata kepada Perak saat menanyakan tentang izin wisata Hotel Sentosa q. Adih

Lagi, Diduga Pembuatan Gapura Desa Jabong di Sunat STOP PRESS

Asep Supriatna

Asep Budiman

Wartawan Subang Biro Purwakarta Nama-nama tersebut sudah tidak terdaftar sebagai wartawan di Redaksi Media Peduli Rakyat sejak berita STOP PRESS ini dimuat, sehingga segala perilakunya diluar tanggung jawab kami. Tertanda . Pemimpin Redaksi

SUBANG, (PERAK).Lagi-lagi, program penyeragaman gapura di sejumlah desa Kabupaten Subang dijadikan alat untuk memperkaya diri oleh oknum aparat desa. Pasalnya, dari anggaran yang disediakan sebesar Rp50juta oleh Pemda Subang untuk 253 desa itu menjadi bancakan bagi koruptor kelas kurawa atau tikustikus rakus berperut besar. Menurut keterangan sumber, sebut saja Kresna (Nama samaran) kepada Perak mengungkapkan bahwa dalam pembangunan gapura yang dikerjakan oleh LPM dan kepala desa setempat itu tidak sesuai bistek. Pasalnya, hanya

dibangun gapura saja tanpa sayapnya. “Kalau memang anggaran sebesar Rp50 juta masa segitu kang, kalau bangunan begitu mah palingpaling memakan biaya sebesar Rp20 juta atau paling banternya Rp25 juta,” ungkap Kresna. Menurut sepengetahuan Kresna, tembok gapura yang di bangun berada di gerbang sebelah Barat Kantor Desa Jabong yang melekat dengan pagar sekolah taman kanak kanak. Pagarnya juga itu dari dulu, ada paling itu sampai ke tembok yang dibatu, batu itu tidak panjang hanya segitu. Seperti yang diketahui

bersama, Pemerintah Kabupaten Subang yang dipimpin oleh Bupati Subang H. Ojang Sohandi., S.S.T.P., M.Si. dan Wakil Bupati Subang Imas Aryumningsih, S.E. pada tahun 2014 mengintruksikan agar gapura yang ada di masingmasing kantor SKPD, maupun kantor pemerintah daerah atau pemerintah desa supaya seragam. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Subang menganggarkan untuk tiap-tiap desa diberikan anggaran sebesar Rp50 juta. Ironisnya, dalam mengaplikasikannya di lapangan tidak berjalan optimal, sebab disinyalir terdapat beberapa desa

korup mensunat anggaran gapura yang sekaligus membawa ikon daerah tersebut. Seperti yang dikutip dari www.perak-online.com pembangunan gapura yang diduga disunat yakni Desa Rawa Mekar (Kecamatan Blanakan), Lengkongjaya (Kecamatan Pamanukan), Cijengkol (Kec. Serangpanjang). Hingga berita ini dimuat, Kepala Desa Jabong E. Kuswanda belum bisa dimintai keterangannya, namun dalam waktu dekat Perak a k a n s e g e r a mengkonfirmasinya. qAdih

KPK

Polres Subang Grebek Perjudian di Hotel Pamanukan “Alasan Bukan Judi Togel, Oknum Kades, dokter, PNS dan 2 Pengusaha tidak Ditahan” PANTURA, (PERAK).Satuan Reserse dan Kriminal Unit I Kepolisian Resor Subang berhasil mengamankan 5 (lima) pelaku tindak pidana perjudian disalah satu hotel di wilayah Pantura Pamanukan dalam sebuah penggrebekan, Senin (29/12/2014). Meski sempat diamankan kelimanya dilepas kembali dengan alasan perjudian tersebut bukan Togel melainkan hanya Kartu Remi. Penggrebekan tersebut pun sempat menggegerkan warga setempat, pasalnya kelima pelakunya adalah tokoh masyarakat, pejabat public/ PNS dan pengusaha yang tidak asing lagi bagi warga disana serta seorang berprofesi sebagai dokter. Berdasarkan data yang diterima redaksi, mereka adalah Kepala Desa di wilayah Pantura inisial LL, Jy mantan staf BPMP Subang, dr. Rsd, Bd pemilik toko mas diwilayah Pamanukan dan Ty p e n g u s a h a w a t e r b o o m

Pamanukan. Menurut keterangan Kapolres Subang, AKBP Harry Kurniawan melalui Kasat Reskrim, AKP Indra Maulana Saputra, Rabu (31/12) lalu, membenarkan pihaknya telah melakukan pengrebekan terhadap pelaku perjudian di wilayah Pamanukan, namun tidak dilakukan penahanan karena bukan judi “togel” melainkan hanya judi “ kartu remi”. “ Ya b e n a r k a m i t e l a h melakukan penggrebekan terhadap kegiatan perjudian tersebut, namun tidak ada penahanan terhadap mereka, masalahnya perjudian tersebut bukan togel (toto gelap, red) melainkan hanya kartu remi,” paparnya. Sekedar informasi tambahan sekaligus menambah pengetahuan bagi masyarakat terkait pasal yang mengatur tentang kasus tersebut diatas, sehingga masyarakat dapat mengawasi langsung kinerja dari

aparat penegak hukum dengan demikian pula hukum benar-benar berlaku adil, “ Jangan hanya Tajam kebawah dan Tumpul keatas”. Berikut isi dari Pasal 303 KUHP jo. Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 menyebutkan : (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat ijin : 1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. 2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu,

dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu

syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. 3. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian. (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu. (3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka

Kepergok Patroli Saat Bobol Alfa, Pelaku di Dor

SUBANG, (PERAK).Dua dari empat pelaku pembobolan lima Alfa Mart di Subang berhasil diringkus oleh

Polisi pada saat sedang berpatroli. Kedua pelaku tersebut berinsial Om dan Her, keduanya adalah kakaberadik, yang merupakan salah seorang warga Pabuaran Subang, kini diamankan dirunci besi Polres Subang. Kapolres Subang AKBP Harry Kurniawan yang didampingi Kasatreskrim Polres Subang AKP Indra Maulana Saputra dalam keterangan jumpa Pers-nya kepada para wartawan, Selasa (30/12/2014) mengungkapkan kedua tersangka ditangkap Polisi saat kepergok dan berusaha kabur dalam melakukan aksinya bejadnya. Saat itu petugas memberikan peringatan menembakan keatas, namun para pelaku berusaha

melarikan diri, dan sangat terpaksa kedua tersangka kakinya kirinya dilumpuhkan menggunakan peluru panas. Setelah dilakukan pemeriksaan para tersangka mengakui bahwa para pelaku selama ini telah melakukan pembobolan terhadap lima lokasi toko alfa mart di wilayah Subang, diantaranya satu di wilayah Cipaku, Kecamatan Cibogo. Kemudian setelah membobol Alfa Mart di Jalan Raya Gunung Sembung, Alfa Mart Babakan Asem, Desa Sukamulya, Kecamatan Pagaden dan Alfa yangh berada di Alun-alun Kecamatan Pagaden serta salah satu di wilayah Pantura. Modus operandi yang mereka lakukan dengan cara naik ke atap

toko Alfa Mart kemudian membobol dengan menggunakan obeng dan linggis dan mereka langsung mengambil barang-barang yang ada dalam toko seperti macam-macam rokok, sabun serta barang kecantikan sampo, pasta gigi, dan barang-barang lainnya, sehingga pihak Alfa Mart dirugikan sekitar Rp 600Juta, ungkap Harry Kurniawan. Sementara menurut pengakuan tersangka Om, pihaknya melakukan operasi membobol Alfa Mart bersama tiga teman lainnya. Namun saat dilakukan penangkapan kedua teman kami kabur, tandas tersangka saat di periksa dan dimintai keterangan wartawan di Polres Subang, Selasa (30/12/2014). qB. Kurniawan

Soal Penanganan Tiga Kasus Yang Mandek Kapolsek Ciasem Enggan Berikan Penjelasan PANTURA, (PERAK).Menindaklanjuti pemberitaan Perak yang kesekian kalinya, mengenai penanganan sejumlah tiga kasus yaitu,tindak pidana pengeroyokan, pengerusakan dan penipuan yang tidak jelas rimbanya dan mandeg hingga beberapa bulan ini. Bahkan, berdasarkan keterangan dari beberapa sumber yang berhasil dihimpun Perak, para beberapa orang yang diduga sebagai tersangka kasus-kasus tersebut, masih berlenggang saja dan

berkeliaran bebas dikampungnya masing-masing, seolah tidak pernah merasa berurusan dengan hukum dan menantang idealisme penegakan hukum ditubuh Polsek Ciasem. “Maaf , tanyakan ke yang menangani kasusnya atau ke Kanit Res-nya supaya jelas, nuhun,” demikian mengarahkan dengan singkatnya, Kapolsek Ciasem, Kompol. Sumana Wadi via SMS handponenya, Jum'at (02/01) saat dikonfirmasi oleh Perak.

Ketiga kasus yang mandeg dimaksud diantaranya, dugaan kasus tindak pidana pengeroyokan terhadap korban bernama, Bambang Kurniawan (Wartawan Perak Wilayah Liputan Subang Selatan), tersangka bernama Dodi preman tengik, Warga Dusun Kaliaren, Desa Sukamandijaya dan komplotannya masih berkeliaran bebas dikampung istrinya yaitu, Dusun Pungangan, Desa Rancabango, Kecamatan Patokbeusi, dugaan pengrusakan bangunan beserta barang milik

korban bernama H. A. Bunaim. M. J, otak pelaku bernama, Ning Sasmito (pemilik RM Jaso Bundo) beralamat di Dusun Warung Nangka, Desa Ciasem Baru, Kecamatan Ciasem, dugaan kasus tindak pidana penipuan dengan modus gadai sawah atas nama korban, Sunarya Warga Dusun Margaluyu Timur, Desa Sukamandijaya dan sebagai pelaku bernama, Ade Suryana Warga Dusun Wangun, Desa Rancabango, Kecamatan Patokbeusi juga masih berkeliaran

Soal Tindak Lanjut Dugaan PT. Bess Finance Ilegal

Kasat Pol PP Menanti Tembusan Dari BPMP Subang CIASEM-SUBANG, (PERAK).PT. Bentara Sinergis Multifinance (Bess Finance) di Dusun Pelabuan RT 02/ RW 02, Desa Ciasemhilir, Kec. Ciasem, Kab. Subang, atas nama pemilik dan penanggungjawab perusahaan, Benny Wenas, Warga Jalan Pelajar Pejuang, Nomor 61 Bandung, melalui surat izin gangguan berskala kecil atau rendah (HO) nomor, 503/ 30/ IX/Pe/2011, register tanggal, 23 September 2011 yang ditandatangani oleh Camat Ciasem, Suarna Samsudin, S.Sos., diduga telah melakukan praktek bisnis menyimpang yang seharusnya menjalankan praktek usaha pembiayaan konsumen, namun menjalankan bisnis pinjaman dana tunai dengan jaminan BPKB kendaraan. Saat dikonfirmasi, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP) Subang, Asep Setia Permana mengungkapkan, bahwa jika benar ada pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) terlebih dahulu Badan Penanaman Modal dan Perijinan (BPMP) Subang melayangkan surat teguran ke PT. Bess, “kalau memang ada pelanggaran Perda, seyogyanya ditegur/surat teguran dari BPMP dulu dan suratnya ditembuskan ke Sat Pol PP untuk bahan tindak lanjut,” papar Asep melalui SMS handphonenya. Sementara itu, seperti pemberitaan Perak edisi sebelumnya, Kepala BPMP Subang, Elita Budiarti melalui kepala seksinya, Cecep mengatakan, “di Kabupaten Subang ini, ada empat PT. Bess Finance yang memang TDPnya tidak terdaftar yaitu, di Kec. Jalancagak, Pamanukan, Ciasem dan Kec. Subang/Kab. Subang dan kami akan melayangkan surat teguran ke pihak PT. Bess yang di Kec./Kab. Subang saja sebagai perwakilan dari ketiga PT. Bess dimaksud lainnya,” ungkap Cecep berjanji. P e r u s a h a a n y a n g b e rg e r a k d i b i d a n g pembiayaan konsumen (Consumer Finance) adalah suatu bisnis yang penuh resiko, namun sangat menguntungkan. Sejatinya dalam bisnis tersebut, dapat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan suatu barang atau kendaraan dengan membayar secara angsur, tanpa harus membayar cash. Namun, PT. Bess mengalihkan bisnisnya itu pada “Pinjaman dana tunai dengan jaminan BPKB”. Tidak hanya itu, Tanda Daftar Perijinan (TDP) nyapun tidak terdaftar dalam dokumen perijinan di BPMP Subang diduga melanggar Perda. Jika mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Bab II Jenis, Kegiatan usaha dan Pendirian Lembaga Pembiayaan Pasal 3, bahwa kegiatan usaha perusahaan pembiayaan meliputi: Sewa Guna Usaha ( Leasing), Anjak Piutang (Factoring ), Kartu Kredit (Credit Card ), Pembiayaan Konsumen ( Consumer Finance ). Maka telah jelas atas dugaan tindakan PT. Bess Finance melakukan peralihan bisnis tersebut menyimpang. Karena pada dasarnya, Perpres nomor 9 tahun 2009 Bab I Pasal 1 poin 7 pengertian dari Pembiayaan Konsumen /Consumer Finance adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan

Baru Selesai Dibangun Bronjong Batu Kembali Tergerus Longsor Masyarakat Kaliaren: Pemerintah Agar Serius SUBANG, (PERAK).Pekerjakan bronjong batu penanggulangan bencana longsor tebing Saluran Sungai Jengkol (SSJ) Kaliaren, Desa Sukamandijaya, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang dalam pekerjaannya diindikasikan sarat penyimpangan dan korupsi anggarannya yang dilakukan oleh pemborong selaku pemenang tender proyek melalui proses pelakasanaan yang tidak sesuai bestek/ gambar, serta tidak memasang papan nama proyek sebagai alat informasi publik dilokasi pekerjaan sehingga

hasilnya pun berkualitas buruk yang dibangun pada Bulan September 2014. Nyatanya, baru beberapa bulan selesai dibangun sekarang sudah mulai kembali tergerus longsor, “dulu waktu pertama terjadi longsor sangat ketakutan rumah – rumah kami akan tergerus oleh longsor, sehingga mengajukan kepada pemerintah untuk penanggulangannya, bahkan sempat melakukan demo, sekarang sudah dibangun pekerjaan bronjong batu sangat bersyukur, tetapi kok baru hitungan bulan kenapa bangunannya tidak kuat, malah terseret

longsor lagi, anjlok kebawah kurang lebih satu meteran dari atas, padahal semula dibangun rata dengan permukaan tanah atas tebing,” ungkap sejumlah masyarakat pemilik rumah sekitar bantaran sungai tersebut sambil memohon, “pada pemerintah agar serius memperhatikan kami, jangan memberikan bangunan yang sangat penting bagi kami ini, mudah rusak kembali,”. Atas kejadian itu, mendapat respon dari salah seorang Staf Dinas Bina Marga dan Pengairan (Disbimair) Subang, Parto

melalui SMS handphonenya kepada Perak mengatakan, “saya akan lapor dulu ke kabid, nanti beliau yang selanjutnya melaporkan ke BBWSC,” ujarnya. Sebelumnya, dari mulai pengajuan hingga direalisasikan dan dilaksanakannya pekerjaan telah kerap diberitakan diedisi Perak, bahwa bencana longsor tebing SSJ yang akan mengakibatkan putusnya jembatan utama beton sebagai alat penyebrangan antara masyarakat Dusun Kaliaren ke Dusun Rawasari, telah direalisasi setelah

ada tindakan unjuk rasa dari Forum Masyarakat Peduli KarangasemKaliaren (FMP-KK) yang didukung oleh Forum Masyarakat Peduli (FMP) Forum Anak Jalanan (FORAJAL) di kantor DPRD dan Bupati Subang pada Hari Kamis (06/02/2014) lalu. Selain itu, jembatan tersebut adalah aset negara yang dibangun dan dikerjakan oleh ABRI masuk Desa (TNI masuk Desa) dengan masyarakat tahun 1990-an silam. qDatim

HUKUM & KRIMINAL Polres Subang Jebloskan 4 Tersangka Pembuat Izin Bodong, 1 Buron SUBANG, (PERAK).Polres Subang menahan empat tersangka kasus pemalsuan Izin pendirian Kafe Madonna di Kecamatan Sukasari dan pembangunan pabrik keramik serta kaca yang ada di Desa Belendung, Kecamatan Purwadadi, satu tersangka lainnya dinyatakan buron. Kuat dugaan bisnis kotor ini melibatkan LSM dan Ormas setempat. Kelima tersangka itu adalah Sopandi, pegawai honorer UPTD Dinas Indagsar Kecamatan Ciasem; Anot Suparman bin Tarma, PNS di Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP); Taryaman alias Ujang bin Oman, swasta; dan Nopari alias Nopi bin Iwo Kirwa, pegawai honorer di kantor Kecamatan Kalijati dan AA. "Tersangka AA ini buron dan keberadaannya sedang kami lacak," kata Kapolres Subang AKBP Harry Kurniawan, didampingi Kasat Reskrim AKP Indra Maulana Saputra kepada wartawan. Pihaknya menduga, tersangka Ujang merupakan pelaku utama dalam kasus pemalsuan izin dengan modus memalsukan tandatangan Bupati Ojang Sohandi dan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Kabupaten Subang Hj. Elita Budiaty, yang merugikan pemerintah hingga Rp3,5 miliar. Selain memeriksa para tersangka, polisi juga akan memanggil beberapa pihak yang sangat dirugikan dalam kasus tersebut, yakni Bupati Subang dan Kepala BPMP, sebagai saksi. "Kami akan panggil secepatnya para saksi, terutama pihak yang sangat dirugikan, diantaranya bupati dan Kepala BPMP," katanya. Disinggung adanya dugaan keterlibatan oknum LSM dan Ormas, kapolres membenarkan,” Iya, dari hasil pengembangan pemeriksaan, memang ada oknum LSM dan ormas yang diduga kuat terlibat dalam sindikat perizinan ini,” tukasnya. Bupati Subang, Ojang Sohandi, menegaskan kesiapannya untuk menjadi saksi, karena dirinya merupakan pihak yang dirugikan dalam kasus itu. Dia menyatakan apresiasinya atas kerja cepat kepolisian dalam mengusut kasus yang merugikan pemkab tersebut. "Siap (dipanggil,red). Cuma sampai sekarang belum ada surat pemberitahuan resmi. Saya siap memberikan kesaksian, karena dalam kasus itu, tandatangan saya dipalsukan. Saya betul-betul dirugikan," ucap Ojang. Kasus ini berawal dari pengaduan Kepala BPMP Kabupaten Subang, Elita Budiaty yang melaporkan PNS yang bertugas di Kecamatan Kalijati,Novriyanto ke Polres Subang, karena memalsukan dokumen izin prinsip pembangunan pabrik seluas 100 hektar di lahan zona industri Kecamatan Purwadadi dan izin pendirian Kafe Madonna di kawasan pantura. Dalam menjalankan aksinya, pelaku menggunakan modus memalsukan tandatangan bupati dan Kepala BPMP. Kedua kasus tersebut merugikan pemkab hingga Rp3,5 miliar. qAdih/Net

Telantarkan Istri, Kapolres DimintaTindak Tegas Aiptu Sukarim Menuru t pengakuan Nova, saat membuat pengaduan di Posko Bantuan HukumF M P , (23/12/2014 ), selain ditelantarka n, sejak pertama menikah di penghulu pada bulan Desember 2 0 11 d a n Menikah Batalyon pada tahun 2012, ia tidak pernah mengetahui g a j i suaminya sekaligus gaji –nya s e l a k u

orang tuanya. Anehnya, saat Nova melaporkan diskriminasi yang dilakukan suaminya. Propam Polres Purwakarta saat melakukan mediasi justru menyarankan agar Nova menggugat cerai Sukarim. Padahal, masih menurut Nova, di hadapan petugas Propam, Sukarim telah mengakui perbuatannya yakni tidak menafkahi lahir-bathin dirinya. Namun, saat dikonfirmasi perak-online, (23/12/2012) soal penelantaran, pengusiran, ketidaktahuan gaji oleh istrinya, dan ancaman menembak, Sukarim membantah. “Itu semua tidak benar,” kilahnya. Berikut isi konfirmasi secara lengkap. Perak: Apakah benar, anda telah menelantarkan istri anda selama 2 tahun? Sukarim: Tidak benar. PeraK: Apakah benar, sejak menikah, gaji anda tidak diberikan kepada istri? Sukarim: Tidak benar.

SUBANG, (PERAK).-

Bhayangkari.

Lagi, oknum polisi yang notabene sebagai aparat penegak hukum justeru malah melanggar hukum. Sebut saja Aiptu Sukarim anggota Polsek Cempaka. Kabupaten Purwakarta. Ia diduga telah melakukukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yakni menelantarkan istrinya Nova Susanti (31) selama 2 (dua) tahun. Kasus penelantaran istri ini telah dilaporkan ke Propam Polres Purwakarta.

Dikatakan Nova, penelantaran yang dialaminya dipicu akibat ulah sang suami yang diduga berselingkuh dengan mantan istri pertamanya, bahkan lebih gila lagi membawa mantan istrinya tersebut ke rumah yang mereka bangun bersama.

Sukarim: Pokoknya sekarang sedang proses cerai.

Saat terjadi cekcok, ia pernah diancam akan ditembak, tambah Nova, bahkan lebih ironis lagi, ia pernah diusir dari rumah di depan

Menanggapi hal itu, Ketua Tim Kuasa Nova Susanti dari Forum Masyarakat Peduli Asep Sumarna Toha menilai bahwa upaya mediasi

Perak: Apakah benar, anda pernah mengancam akan menembak istri Anda? Sukarim: Tidak benar. Perak: Apakah benar, anda pernah mengusir istri Anda? Sukarim: Tidak benar.

dengan menyarankan agar Nova menggugat cerai Sukarim disinyalir untuk menggugurkan pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh Aiptu Sukarim. “Untuk itu, kami selaku kuasa Nova Susanti mendesak Kapolres Cq Propam Polres Purwakarta menindak tegas anggotanya, baik secara keprofesian maupun pidana umum yaitu kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana diatur dalam UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam R u m a h Ta n g g a P a s a l 5 d . Penelantaran Rumah Tangga dan PP RI No. 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 5 j. Menelantarkan Keluarga,” ujarnya. Proses Gugat Cerai, lanjut Asep, “tidak serta merta Propam menghentikan proses hukum pelanggaran disiplinnya, tetap harus jalan hingga benar- benar tuntas dan memberikan rasa keadilan terhadap pelapor atau korban,” tegasnya. Dan ingat, proses ini tidak hanya berhenti disitu saja, yakni terkait kepemilikan rumah yang sebagian ada hak istri yang wajib diserahkan (harta gono- gini, red), apalagi si istri turut merelakan uang gajinya untuk membangun rumah tersebut. Enak saja main usir!” tukasnya. Informasi terkini, sang oknum disinyaliir telah menikah secara sirri dengan seorang janda dan bahkan kini ia telah tinggal serumah di rumah yang dibangun dengan istri sahnya itu.qRed

Propam Bakal Lakukan Lidik Dugaan Penyimpangan Penyidikan Adira SUBANG, (PERAK).Tim Bantuan Hukum-Forum Masyarakat Peduli (FMP) melaporkan dugaan penyimpangan penyidikan yang dilakukan oleh Unit 1 Satuan Reskrim Polres Subang. Pasalnya, unit yang mengurusi kriminalitas ini disinyalir telah melakukan upaya ulur waktu sehingga seolaholah pencabutan motor Suzuki FU 150 SCD yang disertai dengan kekerasan di jalan terhadap Frimansyah oleh pihak ekternal PT. Adira Finance menjadi legal, termasuk tindakan penggelapan unit oleh leasing tersebut. Terkait dengan hal ini, Kepala Seksi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Resort (Propam Polres) Subang IPDA Ikin Sodikin akan melakukan lidik terkait kasus tersebut. Meski sebelumnya, ia sudah menyampaikan ke kanit 1 soal kejelasan kasus tersebut ke publik. “Sudah disampaikan ke kanit. sesuai saran publik, jika memang harus di SP3 ya SP3. Sebab, masyarakat minta keterangan, sejauh mana perkembangannya,” terangnya. Ikin menambahkan bahwa dalam tembusan laporan dugaan penyimpangan kasus ini disampaikan ke beberapa pihak, maka pihak pelapor nantinya akan dimintai keterangannya. “Ini kan tembusannya kemana-mana, nanti akan meminta klarifikasi dari pelapor, masalah Propam akan menindaklanjutinya. Nanti juga dari Iwasda turun dan lain-lain. Propam akan membuatkan sprin lagi, lidik lagi,” ungkapnya.

Sebelumnya, diduga telah melakukan perampasan sepeda motor merek Suzuki FU 150 SCD, PT. Adira Cabang Pamanukan dilaporkan ke Kepolisian Resort Subang. Pasalnya, pihak Adira melalui 2 (dua) orang Debt Collector-nya telah merampas kunci motor milik Deden Frimansyah, warga Dusun Lembang Sari, RT 17/05 Desa Binong, Kec. Binong, Kab. Subang, yang disertai kekerasan dengan mendorong tubuh korban hingga ketakutan dan menggiringnya ke Kantor Adira Cabang Subang, Senin (21 April 2014) lalu. Atas kejadian tersebut, korban melaporkan ke Satreskrim Unit Ranmor Polres Subang dengan nomor Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan (STPL) N o m o r L P B/558/IV/2014/JBR/RES SBG. Namun dalam laporan tersebut petugas hanya menerapkan pasal perbuatan tidak menyenangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 KUHPidana. Padahal, aksi oknum eksekutor leasing ini diduga sudah melakukan perampasan dan penipuan. Anehnya, hingga berita ini dibuat tidak ada kejelasan mengenai kasus tersebut, bahkan pihak pelapor tidak mendapatkan SP2HP dari penyidik. “Pihak Polres Subang tidak punya nyali mengungkap kasus perampasan disertai kekerasan oleh debt collector PT. Adira Cabang Pamanukan,” ujar Ketua Umum Forum Masyarakat Peduli Asep Sumarna Toha kepada Perak, Sabtu(03/01/15).

Asep menyesalkan tindakan sewenang-wenang eksekutor leasing dengan cara kekerasan atau premanisme dengan mengambil unit di jalan. Mestinya polisi tidak hanya menerapkan pasal 335, tapi pasal berlapis yakni perampasan yang disertai kekerasan oleh pihak Adira. Sementara, mereka (leasing.red) tidak memiliki kewenangan untuk itu, hanya dengan adanya penetapan pengadilan mereka baru bisa melakukan penyitaan, itu pun harus didampingi pihak yang berwenang, dalam hal ini pihak pengadilan dan kepolisian setempat, tegasnya. Jadi jangan pernah ada kompromi terhadap tindakan tersebut, tambah Asep, usut tuntas hingga di meja hijau-kan, apalagi biaya pencabutan dibebankan kepada konsumen, itu sama saja pemerasan. Dugaan Penyimpangan Penyidikan FMP menilai penyidik terkesan tidak sungguh-sungguh dalam bekerja, sehingga unit yang seharusnya disita untuk dijadikan BB telah dijual/lelang oleh PT. Adira Finance Pamanukan. Selain itu, penyidik bekerja tidak profesional dan terkesan mengabaikan Lapdu dari pelapor, sehingga kasusnya sudah hampir setahun tidak ada kejelasan bahkan tidak memberikan SP2HP kepada pelapor yang merupakan kewajiban seorang penyidik Polri. “Saat didesak, penyidik sempat menunjukan selembar kertas fotocopy akta fidusia tertanggal 14 Juni 2014, padahal dalam STPL tertulis 21 April 2014

atau 2 bulan sebelumnya setelah pelaporan ke unit 1,” ujar Asep. Dengan demikian, urai Asep, sangat jelas sekali proses penyelidikan diduga sengaja diulur untuk memperkuat dan melegalkan adanya tindakan melawan hukum oleh pihak Adira Finance. Akibat kejadian ini, korban telah mengalami kerugian sebesar Rp17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah). Atas ketidak profesionalan kerjanya, Satreskrim Unit 1 Ranmor Polres Subang terancam menabrak PP RI Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 6 ( j). berpihak dalam perkara pidana yang sedang ditangani, (k). memanipulasi perkara, (n). mempengaruhi proses penyidikan untuk kepentingan pribadi sehingga mengubah arah kebenaran materil perkara. “Apabila tidak ada tindakan tegas oleh aparat kepolisian, maka semakin banyak peristiwa perampasan unit dijalan yang dilakukan penjahat/begal dengan mengatasnamakan Tim Eksekutor Leasing,” tandasnya. Asep mendesak kepada Kapolri Cq Kapolda Jabar Cq Kapolres dan Propam untuk menindak tegas para oknum tersebut, demi citra Polri yang terus-terusan sedang diuji, termasuk pula menindak tegas/memberangus premanpreman bayaran leasing yang telah meresahkan masyarakat, khususnya di Wilayah Hukum Subang. qRed

SEPUTAR PRIANGAN Hindari Post Power Syndrome Pemilik RS Avisena Cimahi Sekda Minta PNS Tak Daftarkan Karyawannya ke BPJS Persiapkan Masa Pensiun

CIMAHI, (PERAK).Pemilik RS Avisena Cimahi berinisial, dr L.Y yang juga menjabat sebagai Direktur rumah sakit tersebut, dari + 60 orang karyawannamun hanya sekitar 4 orang yang diikutkan menjadi peserta BPJS, Padahal rumah sakit tersebut menerima pasien BPJS, namun sebagian besar karyawannya tidak di kutkan dalam BPJS, demikian di ungkapkan oleh salah satu sumber kepada Perak. Menurut sumber itu,sudah seharusnya RS Avisena mentaati Undang-undang tentang rumah sakit No 44 tahun 2009 pasal 34 point yang ke 3

yang isinya pemilik rumah sakit tidak boleh merangkap sebagai kepala rumah sakit, dan sudah seharusnya pihak rumah sakitpun mengikutkan karyawannya masuk BPJS, namun ini tidak, ujarnya. Masih kata sumber tadi, direktur rumah sakit Avisena awalnya bukan dr L.Y, namun karena mengalami penurunan pasien,maka akhirnya dr L.Y yang menjadi direktur langsung, lihat saja di akun Facebooknya, dr L.Y, sebagai direktur merangkap pemilik RS Avisena,ungkapnya. Bahkan agar supaya bisa mengontrol rumah sakit secara langsung, dr L.Y, dia membuat kamar Pantry

sebagai tempat beristirahat, coba saja bapak datang sore-sore ke RS Avisena, mungkin bapak akan melihat dr L.Y keluar dari ruang Pantry, bahkan terkadang pergi bersama anaknya, dan berangkat dengan mobil freednya, kata sumber tadi meyakinkan kepada Perak. Sementara Direktur RS Avisena saat hendak di konfirmasi tidak ada di tempat, namun Perakditerima oleh ibu Senia yang mengaku bagian Marketing d a n H u m a s , R S Av i s e n a , S e n i a mengatakan tidak ada tempat atau peristirahatan dr L.Y di sini, dan juga semua karyawan di sini di ikutkan peserta BPJS, ujar Senia seraya mengatakan bahwa Direktur RS Avisena bukan dr L.Y, tegasnya. Menurut Senia pihaknya tidak bisa memberikan banyak komentar, namun sebaiknya bapak ketemu langsung dengan dr.L.Y, tinggalkan saja nomor telepon bapak serta foto copy identitas, nanti kami akan hubungi, papar Senia kepada Perak. Namun hingga berita ini di turunkan Senia tidak pernah menghubungi/nelpon untuk konfirmasi. Ditempat terpisah, Sekretaris Disnaker Kota Cimahi, Yanuar saat di konfirmasi menegaskan, kami akan secepatnya mendatangi RS Avisena untuk mendorong supaya RS Avisena mengikut sertakan, karyawan menjadi peserta BPJS, karena itu sudah menjadi kewajiban pihak rumah sakit. Sedangkan Kepala Dinas Kesehatan Kota Cimahi, saat hendak di konfirmasi sedang tidak berada di tempat. qHarold

Pekerjaan Galian Terkesan Seenaknya. Galian Kabel Telkom Cimahi Akibatkan Kecelakaan CIMAHI, (PERAK).Bekas lubang galian kabel Telkom Cimahi yang tidak ditutup/ditimbun kembali, yang berada di depan pabrik PT. Medan Jaya, di jalan Cibaligo Leuwigajah menyebabkan kecelakaan, (14 Oktober 2014) sekitar pukul 07.30 pagi, akibatnya roda depan sebelah kiri mobil l Blazer terjerembab kedalam lubang bekas galian tersebut, mengakibatkan bagian depan mobil rusak dan untuk mengangkat mobil tersebut harus menggunakan forklife, ujar korban yang bekerja sebagai asisten direksi sebuah perusahaan. Menurut saksi mata mobil terjerembab saat berusaha menepi untuk berhenti sesaat, lobang bekas galian kabel Telkom tersebut hendaknya ditimbun kembali, namun sudah cukup lama bekas galian tersebut dibiarkan,

bahkan beberapa waktu sebelumnya sebuah sepeda motorpun terjerembab masuk ke lobang tersebut, terangnya. Sementara itu di bulan Desember 2014, galian kabel Telkom di daerah RW. 03, Kelurahan Cigugur Tengah, sengaja merusak tembok drainase dibanyak titik untuk memasukan kabel fiber optic, dampak dari hal tersebut saat hujan air drainase meluap keluar, demikian ungkap Lurah Cigugur Tengah, Heri kepada Perak pekan lalu. Hasil crosscheck dilapangan Perak mengkonfirmasikan ke Dinas PU Kota Cimahi, menurut Ainul, kasie yang membidangi hal ini di Bina Marga Kota Cimahi, menyatakan itu adalah galian liar, karena tidak ada izin yang dikeluarkan Pemkot Cimahi untuk galian tersebut. “Kami akan secepatnya mengambil sikap sesuai dengan

proseudur yang ada,'' tegasnya. Sementara pihak Telkom Kota Cimahi, Dadang Pengawasan Galian yang di Cigugur mengatakan, kami minta maaf kepada warga cigugur, dan seluruh warga yang menggunakan akses dijalan tersebut karena terganggu dengan adanya galian tersebut, namun awalnya Dadang mengatakan bahwa galian tersebut sudah memiliki izin. Namun ketika di konfirmasi kepada Perak,Dadang mengakui bahwa izin galian tersebut sedang dalam proses yang di bantu oleh ibu Dyah bagian Bappeda Kota Cimahi, Dadang berjanji akan secepatnya meminta pelaksana di lapangan untuk memeperbaiki tembok drainase yang rusak akibat galian, dan akan secepatnya meminta pelaksana pekerjaan tersebut mendatangi Lurah Cigugur untuk meminta maaf. qHarold

Pjs Kades Sukamaju Dilantik

KAB. BANDUNG, (PERAK).Camat Cimaung, Drs. Hidayat Ramdhan mewakili Bupati Bandung melantik Pjs Kades Sukamaju, Sukmara menggantikan Drs. Icang Hadianto yang telah habis masa jabatannya. Hadir dalam acara tersebut, Camat Cimaung, Drs. Hidayat Ramdhan, Kades lama Drs. Icang Hadianto, Kapolsek Cimaung, Danramil Banjaran, BPD, LPMD, Ketua Apdesi Kec. Cimaung,

Asep Juanda, dan Kepala Desa se Kec. Cimaung, Tokoh Masyarakat, serta undangan lainnya. Camat Cimaung, Drs. Hidayat Ramdhan, dalam kesempatan tersebut mengucapkan terima kasih atas segala sumbangsih yang telah di berikan oleh Drs. Icang Hadianto selama menjadi Kepala Desa Sukamaju. Diakui oleh Camat selama Desa Sukamaju dipimpin oleh Icang telah banyak keberhasilan pembangunan, baik sarana maupun prasarana. Program terakhir adalah pembukaan jalan yang menghubungkan Kec. Cimaung dengan Kec. Pasir Jambu. Hal itu membuktikan bahwa Kades Icang selama menjadi Kades Sukamaju telah banyak berjasa juga kinerja beliau yang peduli terhadap kemajuan pembangunan Desa Sukamaju. Kepada Pjs Kades Sukamaju, Sukmara, camat berpesan agar segera menyusun program kerja, berkoordinasi dengan lembaga lainnya yang ada di desa, juga dengan tokoh masyarakat. yang lebih terpenting lagi, membentuk Panitia

Pilkades, yang rencananya akan dilaksanakan serentak ditahun 2015. “Persiapkan segala sesuatunya, agar Pilkades nantinya tahun 2015 berlangsung aman, lancar dan sukses”, katanya. Sementara itu Pjs Kades Sukamaju Kec. Cimaung Kab. Bandung, Sukmara saat berbincang-bincang dengan Perak, menyatakan bahwa sebagai Pjs Kades Sukamaju, langkah awal yang akan dilaksanakannya yaitu berkoordinasi dengan staf desa, lembaga-lembaga lainnya, maupun dengan para tokoh masyarakat. Setiap program yang akan dilaksanakan, akan dimusyawarahkan terlebih dahulu, karena itu dia mengharapkan bantuan maupun masukan-masukan dari siapapun yang sifatnya untuk kemajuan Desa Sukamaju. “Amanah yang dibebankan kepada saya, akan saya laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab menunggu terpilihnya Kepala Desa Sukamaju yang defenitif”, tegasnya. qTepu/Dadang

KBB, (PERAK).Sekertaris Daerah (Sekda) Kab. Bandung Barat, Drs. Maman S. Sunjaya, M.Si., meminta segenap Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk mempersiapkan masa pensiun sedini mungkin untuk menghindari terjadinya Post Power Syndrome sebagai sebuah gejala yang muncul ketika seseorang tidak lagi menduduki suatu posisi sosial, biasanya suatu jabatan dalam institusi tertentu, sehingga bisa merencanakan program yang akan dilakukan pasca pensiun kelak. “Karena, meski bagaimanapun pensiun merupakan sebuah keniscayaan yang harus dihadapi oleh para PNS. Jadi, siap ataupun tidak, sebagai aparat pemerintah yang berstatus PNS, kita harus bisa mempersiapkan dan merencanakan masa tersebut dari sekarang," kata Maman pada acara Pemberian P e n g h a rg a a n D a l a m R a n g k a Pelepasan Bagi PNS Purnabhakti (Pensiun) dan Meninggal Aktif Tahun 2013 dan 2014 di Komplek Pusat Perkantoran Pemerintahan Kab. Bandung Barat, Selasa (30/12). Menurutnya, menjadi seorang PNS merupakan pilihan hidup untuk selalu mengabdikan diri kepada negara, masyarakat dan pemerintah. Dengan demikian harus tetap bisa menumbuhkan semangat seorang abdi negara hingga masa pensiun kelak. Mengenai kadeudeuh yang diberikan, Maman menjelaskan bahwa hal ini sebagai bentuk

penghargaan serta pengakuan dari pemda atas kerja keras serta baktinya selama menjalankan tugas sebagai seorang PNS. "Dan kita patut berbangga, karena hingga saat ini di Jawa Barat baru dua kabupaten yang mampu memberikan perhatian kepada para pensiunannya, yakni Kab. Bandung dan Kab. Bandung Barat selain Pemprov Jabar tentunya," terang Maman. Salah satu perwakilan PNS Purnabhakti, Drs. Megahary Pudjihato, M.Si., menyambut baik dan sangat mengapresiasi kepercayaan serta penghargaan yang diberikan pemda kepada para pensiunan sebagai bentuk penghargaan dan pengakuan. "Karena biasanya para pensiunan selalu merasa kebingungan tentang apa yang harus dilakukan ketika mulai memasuki masa pensiun. Bahkan tidak jarang yang mengalami Post Power Syndrome karena sudah tidak memiliki kekuasaan lagi," tuturnya. Mengenai PNS Purnabhakti yang mendapatkan kadeudeuh dari pemda kali ini sebanyak 114 orang yang terdiri dari 105 orang golongan 4 masing-masing mendapatkan Rp3 Juta, 6 orang golongan tiga masingmasing mendapat Rp 2,5 Juta dan 3 orang golongan 2 masing-masing mendapatkan Rp2,25 Juta serta 30 orang meninggal dunia aktif yang terdiri dari 25 orang golongan 4 dan 5 o r a n g g o l o n g a n 3 . qFery/Andri

Kades Cimaung Peduli Sampah KAB. BANDUNG, (PERAK).Permasalahan sampah di Kabupaten Bandung, bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan permasalahan dan tanggung jawab bersama, baik pemerintah, pengusaha, juga masyarakat. Sudah seharusnya semua elemen masyarakat sadar dan mengerti arti, manfaat dan dampak yang timbul bila sampah tidak dikelola dengan baik. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, baru-baru ini Kepala Desa Cimaung Kec. Cimaung Kab. Bandung, Kokom Komara bersama dengan masyarakat, BPD, LPMD, K etua RW, tokoh mayarakat. khususnya di RW 03 Desa Cimaung mengadakan gotong royong membenahi tempat sampah. Kades Kokom Komara saat ditemui di sela-sela kegiatan gotong royong, kepada Perak menjelaskan, permasalahan sampah bukan hanya tanggung jawab Pemkab Bandung saja, tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat, khususnya di Desa Cimaung. Diharapkan dengan adanya kesadaran maupun partisipasi masyarakat, permasalahan sampah di Desa Cimaung dapat diatasi dan diantisipasi. “Masalah sampah adalah tanggung jawab kita bersama. Marilah kita bekerja sama mengatasi maupun mengelola sampah agar berdayaguna dan punya nilai ekonomis,” katanya. Lebih lanjut Kades Kokom menjelaskan, bahwa untuk mengatasi masalah sampah di Desa Cimaung, Pemerintahan Desa telah melakukan

langkah-langkah konkrit, berupa menyediakan mesin sampah yang kegunaannya untuk pupuk organik, pencucian maupun pengolahan sampah. Meskipun alatnya masih sederhana dan belum memadai, tetapi bila ditangani dengan serius akan berdaya guna dan menghasilkan profit bagi masyarakat itu sendiri. Disamping mengatasi permasalahan, juga nantinya akan mengurangi pengangguran. Diakui oleh Kades Kokom, kesadaran masyarakat akan sampah dan bahaya sampah masih kurang. Justru karena itu, dengan adanya gerakan kepedulian dari Kades, BPD, LPMD, dan juga tokoh masyarakat, akan menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat akan sampah dan bahayanya. “Mudah-mudahan masalah sampah di Desa Cimaung nantinya akan dapat teratasi,” harapnya. qTepu/Asep

ADVERTORIAL

ADVERTORIAL

SEPUTAR BALI Sekda Gianyar Tinjau Persiapan RSUD Sanjiwani

GIANYAR, (PERAK).– Guna mengantisipasi kerawanan dalam perayaan di penghujung tahun, untuk menyambut tahun baru 2015, Sekda Gianyar Ida Bagus Gaga Adisaputra melakukan peninjauan ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Sanjiwani Gianyar, (31/12). Sidak ini dilakukan untuk memastikan kesiapan petugas IGD, agar mampu memberikan pelayanan cepat dan tepat kepada setiap pasien, disamping RSUD Sanjiwani merupakan rumah sakit rujukan Bali Timur. Dalam kesempatan tersebut, Sekda meminta pihak RSUD meningkatkan kesiagaan, khususnya IGD, untuk mengantisipasi terjadinya hal – hal yang tidak diinginkan, yang rentan terjadi saat masyarakat larut dalam efouria tahun baru. ”Tentu kita tidak ingin ada korban dalam perayaan tahun baru, namun, dalam mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, kita mengharapkan kesiapan IGD Sanjiwani.“ ungkap Gus Gaga.

W a d i r Penunjang RSUD Sanjiwani dr. Adi Sudiartana mengatakan, merunut kejadian – kejadian yang terjadi pada malam tahun baru sebelumnya, pihaknya paling banyak menangani kejadian pasien kecelakaan akibat minuman keras (miras).”Pasien kecelakaan karena mabuk, paling banyak kita tangani,“Bebernya. Untuk mengantisipasi itu, kata dr. Adi, pihaknya sudah menyiapkan antisipasi ekstra siaga jelang tahun baru. Diantaranya menyiapkan kapasitas tambahan tenaga jaga di RS, khususnya IGD. memperbanyak stock obat – obatan,Bahan Habis Pakai (BHP).”Pada hari biasanya terdapat dua dokter dan empat perawat yang stand by di IGD, pada malam nanti kami siapkan tenaga dua kali lipat, ”Ucapnya. Setelah melaksanakan sidak di RSUD Sanjiwani, Sekda kemudian meninjau Dinas Pendapatan (Dispenda) dan diterima oleh Kepala Dispenda Ketut Astawa Suyasa. Sekda mengharapkan luas lahan parkir yang tergolong minim dapat secepatnya dicarikan jalan keluar. Selain itu, Sekda juga menekankan pihak Dispenda untuk terus memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat. qmd

PKK Bongancina Juara HKG, Siswa SMP Dapat Imunisasi Cegah Kanker Serviks BULELENG, (PERAK).– Di penghujung tahun ini, T P. P K K D e s a B o n g a n c i n a , Kecamatan Busungbiu patut berbangga karena ditetapkan sebagai juara satu dalam Lomba HKG-PKKKB Kes Tingkat Kabupaten Buleleng 2014. Penyerahan penghargaan dan uang pembinaannya dilakukan di rumah jabatan bupati, hari Selasa,(30/12). Dalam kegiatan yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ibu ke- 86 itu dilakukan juga sosialisasi pencegahan kanker serviks serta imunisasi cegah kanker serviks bagi sembilan puluh enam siswa remaja perempuan SMPN 5 Singaraja secara gratis. K e t u a T P. P K K Buleleng,Ny.Aries Suradnyana yang d i d a m p i n g i Wa k i l K e t u a TP.PKK.Buleleng,Ny.Wardhani Sutjidra mengatakan salah satu pencegahan kanker serviks adalah melalui sosialisasi dan imunisasi HPV. Vaksin HPV aman dan efektif untuk mencegah kanker serviks, terlebih jika diberikan sejak usia remaja perempuan yang baru pertama kali mengalami datang bulan. Pemberiannya dilakukan sebanyak tiga dosis dalam waktu enam bulan. Diharapkan pemberian

imunisasi HPV ini dapat mengurangi resiko kanker serviks di Kabupaten Buleleng. Disampaikan juga, program serupa akan dilakukan dimasa mendatang oleh TP.PKK Buleleng bekerjasama dengan instansi terkait. Karena keterbatasan dana pemerintah, Aries Suradnyana menghimbau para orangtua yang mampu agar berpartisipasinya mengajak putrinya melakukan vaksin dengan biaya sendiri. Sementara itu, Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana yang membuka kegiatan itu, menyambut baik kegiatan ini,karena bermanfaat untuk mencegah penyakit mematikan kanker leher rahim. Dihimbau juga agar para orangtua mengajak putrinya melakukan pencegahan kanker serviks melalui imunisasi. Sedangkan untuk para pemenang lomba HKGPKK-KB dan Kes, ke depannya Bupati akan memperhatikan dengan mensinkronisasikan bantuan hibah Bupati dengan potensi desa setempat sehingga bermanfaat dengan baik. “Dengan berhasilnya meraih hadiah, berarti semangat partisisipasi masyarakat desa sangat besar sehingga perlu dibantu melalui dana hibah stimulan yang sesuai dengan potensi agar tepatsasaran,” ucapnya. Selain menobatkan PKK Bongancina sebagai juara satu, diumumkan juga dalam lomba HKG-PKKKB-Kes tingkat Buleleng itu, tampil juara dua, TP.PKK Desa Kayuputih Kecamatan Banjar,disusul TP.PKK.Desa Kalianget Kecamatan Seririrt, selanjutnya urutan keempat diraih oleh TP.PKK.Desa Bebetin Kecamatan Sawan. qtim

BPPT Badung Hingga Tutup Tahun 2014 Belum Terbitkan IMB Hotel Transit “Untuk Menghambat IMB Hotel Transit, Pihak BPPT Mencari-cari Alasan” BADUNG, (PERAK).– Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Badung I Made Sutama saat diklarifikasi (Tim Perak Bali) terkait penerbitan IMB Hotel Transit, yang diajukan oleh PT. Duta Anggada Realty hingga tutup tahun 2014 belum juga diterbitakan. Alasan kenapa IMB Hotel Transit belum juga diterbitakan..? karena pihaknya masih menunggu dari pihak Komando Daerah Udara IV Pangkalan Udara Ngarah Rai untuk mengajukan permohonan perubahan sertifikat hak pakai ke Perbendaharaan Negara atau Kemenkeu, ujar I Made Sutama. Ditempat terpisah, pihak rekanan P T. D u t a A n g g a d a R e a l t y mengungkapkan bahwa, pihak BPPT Badung hanya mencari–cari alasan. Pihak Kanwil BPN Prov. Bali tidak mengharuskan kepada pihak Komando Daerah Udara IV Pangkalan Udara Ngurah Rai untuk membuat surat perubahan hak pakai, hanya pihak Kanwil BPN Prov. Bali menyarankan bukan mempermasalahkan penggunaannya. Justru itu semua rekayasa dari pihak BPPT Badung saja, sebagai alasan untuk menghambat penerbitan IMB milik PT. Duta Anggada Realty. “Pihak Komando Daerah Udara IV Pangkalan Udara Ngurah Rai tidak akan merubah sertifikat hak pakai, selama pihak Kanwil BPN Prov. Bali tidak mempermasalahkan. Adapun salah satu contoh seperti tanah milik TNI AD yang berada di Denpasar, tanah milik TNI AD dipakai Tiara Grosir dan pihak Kanwil B P N P r o v. B a l i t i d a k p e r n a h mempermasalahkan. “Pungkas rekanan

PT. Duta Anggada Realty yang sekaligus anggota Kadin Bali. “Jika dalam 1 tahun pihak BPPT Badung menghambat penerbitan IMB, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Badung akan kehilangan PAD sekitar Rp875.000 juta sesuai besaran hitungan

biaya IMB sesuai perhitungan dari pihak BPPT. Tindakan dari pihak BPPT Badung dalam menghambat banyak perizinan seperti ini, sudah termasuk bertentangan dengan instruksi Presiden RI dan bisa melanggar hukum. “Imbuhnya. qyd/ys

Bupati Geredeg Serahkan 135 SK CPNS Formasi Tahun 2013

KARANGASEM, (PERAK).– Pemerintah Kabupaten Karangasem melalui Badan Kepegawaian Daerah mengadakan acara Penyerahan Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah(CPNSD), sebanyak 135 CPNS yang terdiri dari 117 pelamar umum dan 18 alokasi khusus dokter (PTT). Penyerahan Surat Keputusan tersebut ditempatkan di Aula Kantor Bupati Karangasem, diberikan langsung oleh Bupati I Wayan Geredeg, SH, Selasa (30/12). Acara yang diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya,

pembacaan doa yang dihadiri Wakil Bupati Karangasem, I M a d e Sukerana, SH, Sekretaris Daerah Ir. I Gede Adnya Mulyadi, M.Si, seluruh kepala SKPD dijajaran Pemerintah Karangasem, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Drs. I Nyoman Ta r i , M . S i b e s e r t a jajarannya dan seluruh calon P e g a w a i Negeri Sipil Formasi tahun 2013. Kepala B a d a n Kepegawaian Daerah Drs. I Nyoman Tari, M.Si dalam laporannya mengatakan Pemerintah Kab. Karangasem kembali menyerahkan Surat Keputusan Bupati Karangasem tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Pemerintah Kabupaten Karangasem Formasi tahun 2013," dari 135 orang CPNS formasi tahun 2013, sejumlah 117 orang dari Pelamar Umum, Gol III sebanyak 104 orang, dan Gol II sebanyak 13 orang dan sejumlah 18 orang CPNS alokasi khusus dokter, 1 orang Dokter Spesialis, 12 Dokter Umum, serta 5 orang Dokter Gigi,

seluruhnya ditempatkan pada unit Satuan Kerja Perangkat Daerah se-Kabupaten Karangasem, mereka tanggal 1 Januari 2015 siap bekerja," jelasnya. Bupati Karangasem I Wayan Geredeg, SH dalam sambutan menyampaikan penyelenggaraan pemerintahan saat ini dihadapkan pada tantangan yang kompleks dengan tingginya tuntutan masyarakat akan terwujudnya pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. "Pegawai Negeri Sipil adalah Pelayan Masyarakat, sehingga dimanapun saudara bertugas agar selalu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik, profesional, tidak diskriminatif, efektif, efisien, terbuka dan responsip sehingga apa yang menjadi tuntutan masyarakat dapat terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku," jelas Bupati. Lebih lanjut dikatakan, Pemerintah Karangasem masih kekurangan pegawai, baik tenaga guru, kesehatan, maupun teknis. Permasalahan tersebut tidak akan selesai apabila PNS yang diangkat justru pindah ke daerah lain. "Saya berharap agar CPNS terpilih benar-benar menunjukan komitmen untuk mengabdi di Pemerintah Daerah Karangasem secara tulus dan iklas bekerja secara profesional, ulet, disiplin taat pada peraturan yang berlaku serta senantiasa menunjukan prestasi kerja, dedikasi dan loyalitas kepada pimpinan dan untuk tenaga kesehatan sudah diupayakan melalui Alokasi Formasi Khusus Tenaga Dokter yang akan ditempatkan di RSUD Karangasem, Puskesmas Kubu I, Kubu II, Puskesmas Abang II, puskesmas Manggis II, Puskesmas Sidemen, Rendang serta Puskesmas Karangasem II," terangnya. qmsd

REGIONAL

93 Kepala Keluarga Cemas

Dengan Prinsip Kebersamaan, Warga Desa Tanjungrasa Bangun Drainase dan TPT

“Longsor Ancam Warga Desa Caringin Garut”

GARUT, (PERAK).Akibat dari derasnya hujan yang terjadi pada Sabtu, (29/11/2014), sekitar pukul 17.00 WIB pekan lalu, telah menyebabkan

salah satu desa di Garut Selatan tepatnya Desa/Kec. Caringin, Kab. Garut yang terkena ancaman bencana longsor yangmenimpa sekitar 93 Kepala Keluarga.

“Saat ini kami telah merelokasikan beberapa warga yang terkena longsor sudah kami amankan ke tempat yang memang dipandang aman, selain itu bantuanpun sudah kami coba terutama kebutuhan bahan pokok dan pakaian yang layak pakai,” ungkap Pjs. Kepala Desa Caringin, Ade Waslim saat dihubungiPerak ditempat kejadian. Ditanyai masalah korban jiwa, sampai berita ini diturunkan dari kejadian tersebut tidak memakan korban jiwa kecuali kerugian masyarakat yang diperkirakan ratusan juta rupiah, terutama terancamnya tempat mata pencaharian masyarakat seperti sawah, maupun tempat perlindungan sehari-hari yakni rumah meraka yang diperkirakan mencapai sepuluh hektare. “Kami telah melaporkan kejadian ini kepada Pemkab Garut, semoga saja nantinya dari Pemerintah yang diatas kami dapat

merealisasikan bantuan bagi mereka korban tanah longsor terutama bantuan biaya untuk relokasi lahan perumahan mereka, disamping itu kamipun bersama lembaga dan warga Desa, terus menerus menggalang dana untuk mereka” tlambah Ade Waslim. Dengan kejadian retakan tanah dan bahkan ada sebagian yang terus tergerus telah membuat rasa cemas bagi warga sekitar, apalagi saat ini sedang dihadapkan dengan musim penghujan dimana ketika hujan turun mereka segera meninggalkan tempat lalu ikut mengungsi di rumah keluarga terdekatnya. Hal serupa retakan tanah dan ancaman longsorpun saat ini tidak hanya terjadi diwilayah Caringin saja melainkan di wilayah Kecamatan Talegong keadaannya hampir sama dengan di Caringin, dimana sekitar 300 KK saat ini sudah diungsikan ke salah satu sekolah SMP. qDidin

CV. Adi Ganda Selesaikan Proyek Pasar Kidul Bangli Tepat Waktu BANGLI, (PERAK).Pemkab Bangli melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kab. Bangli, yang mempunyai peranan untuk merenovasi pasar kidul yang pernah terbakar 2 tahun silam. Terkait proyek pasar kidul yang di renovasi, pihak yang memenangkan tender yang diadakan Disperindag Kab. Bangli adalah CV. Adi Ganda. Dari awal

proses tender pihak rekanan yang mengikuti tender terbilang sedikit, itu dikarenakan waktu pelaksanaan atau pengerjaan untuk merenovasi pasar kidul cukup pendek. Kepala pelaksana atau proyek Tjok Agung Gede Sedana kepada Perakmengatakan, pihaknya awalnya was-was, apakah proyek ini bakal selesai tepat waktu..? Justru akhirnya kita menjadi puas karena kita bisa menyelesaikannya tepat waktu

yaitu tanggal 13 Desember 2014 dengan nilai kontrak 1,3 miliar. “Kita mengerjakan proyek ini dengan penuh usaha, meskipun banyak kendala-kendala dilapangan yang kita hadapi seperti cuaca dan para pegawai yang libur bertepatan libur hari raya pegawai lokal. Tapi untuk menutupi ini semua, kita lakukan pengerjaan sampai lembur dan kita mengambil pekerja dari orang luar atau jawa. “Imbuh Gede Sedana. qys

PANTURA, (PERAK).Dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, warga Desa Tanjungrasa, Kecamatan Tambakdahan, Kabupaten Subang membangun saluran air (drainase) dan pembuatan Tembok Penahan Tanah (TPT) yang berlokasi di 3 (tiga) titik desanya. Pembangunan yang dibiayai oleh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNMP MP) ini menyerap anggaran sebesar Rp98 juta dengan volume drainase 630 meter dan Rp2 juta untuk TPT dengan volume 87 meter. “Itu pun sudah termasuk biaya upah tenaga harian, dalam pengerjaanya mengahabiskan waktu sesuai dengan yang ditentukan yakni 3 minggu,” ujar Kades Tanjungrasa Winanto kepada Perak, Rabu (22/12/2014). Dalam pengerjaan proyek ini, lanjut Winanto, sengaja ia menunujuk dari Organisasi Masyarakat Setempat (OMS), tidak seperti biasa oleh mantan ketua LPM Jayarti sebagai pemenang tender proyek yang ada di Desa Tanjungrasa. “Dikerjakan oleh Cecep Ansori sebagai Ketua OMS dan Kasad sebagai bendaharanya, dibantu oleh Kelompok Pemelihara dan Pemanfaatan (KPP) desa setempat yang di ketuai oleh Carlan dan Kastam sebagai bendaharanya,” sambung Winanto. Sementara itu, Ketua OMS Desa Tanjungrasa Cecep mengatakan kepada Perak bahwa dalam pengerjaan proyek ini, dirinya tidak memperhitungkan untung atau rugi serta tidak melihat ketua atau bawahan. Intinya semua harus terlibat bekerja sesuai dengan juklak P2IP. Harapan kami bisa menjaring kegiatan masyarakat sesuai dengan tujuan pemberdayaan dan kebutuhan masyarakat setempat,” imbuhnya. Pembangunan drainase dan TPT, mulai dari Gang H. Mansur, Ibah Mulya, dan Rameh, pengerjaannya sesuai dengan bistek, tambah Cecep, serta dengan mengedepankan sistem pemberdayaan masyarakat setempat. q Tatang. S

Tahun 2014 Diskes Denpasar Rehab 1 Puskesmas dan 4 Puskesmas Pembantu SDN Caringin 5 Garut Harapkan Bantuan DENPASAR, (PERAK).– Di tahun 2014 Dinas Kesehatan (Diskes) Kota Denpasar melakukan rehab Gedung Puskesmas diantaranya, 1 Gedung Puskesmas dan 4 Unit Gedung Puskesmas Pembantu. Sekertaris Dinas Kesehatan Kota Denpasar Dr. I.G A.A Mas Widi Astuti dan juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengungkapkan, untuk 1 Gedung

Puskesmas yang direhab adalah Gedung Puskesmas III Denpasar Utara dengan nilai kontrak 1.870.680.000 miliar dan pihak rekanan pelaksana dari CV.Stiti Permadi Karya. Sedangkan untuk 4 Gedung Puskesmas Pembantu yang direhab diantaranya, Gedung Pustu Padangsambian Kaja dengan nilai kontrak 1.221.751.000 miliar dan pihak rekanan pelaksana dari CV.

Tuah Sekata, Gedung Pusta Penatih dengan nilai kontrak 596.000.000 dan pihak rekanan pelaksana dari CV. Putra Manik Perkanti, Gedung Pustu Padangsambian Kelod dengan nilai kontrak 399.779.000 dan pihak rekanan pelaksana dari CV.Ari Wiguna, dan Gedung Pustu Kesiman Kertalangu dengan nilai kontrak 264.151.000 dan pihak rekanan pelaksana dari CV. Indira Karya.

"Semua proyek rehab Gedung Puskesmas Dinas Kesehatan (Diskes) Kota Denpasar sudah selesai akhir tahun 2014, rencana di tahun 2015 Dinas Kesahatan (Diskes) Kota Denpasar merehab Gedung Farmasi dan rencana nilai pagu sekitar 3 miliar. "Imbuh Agung Mas Widi Astuti PPK proyek Dinas Kesehatan (Diskes) Kota Denpasar.

qYd

Pesta Miras Masih Terjadi, Kapolsek Ciasem Akan Tindak Tegas Para Pedagang Miras

SUBANG, (PERAK).Dari hasil investigasi Perak dilapangan, bahwa pihak Polsek Ciasem telah memanggil sejumlah 13 orang pedagang Miras atas dasar deklarasi pemberantasan Miras oplosan yang telah memakan puluhan korban jiwa untuk menandatangani surat pernyataan yang diketahui dan ditandatangani pula oleh

Musyawarah Pimpinan dan Kepala (Muspika) diantaranya, Camat/ Sekmat, Casmita, S. Sos, Danramil 0506, Kapten Inf. Karsa, Kapolsek, Kompol Sumana Wadi di Kantor Polsek Ciasem. Namun pada kenyataanya, telah didapati beberapa kios dan cafe milik para pedagang minuman keras (Miras) di Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang nampak buka dan masih ramai dikunjungi masyarakat pengkonsumsi miras yang hendak membeli miras, sehingga bertepatan pada malam tahun baru, Kamis (01/01/2015) hampir disetiap kampung dan tempat tongkrongan, nampak sejumlah anak muda secara berkelompokkelompok berpesta Miras. Menyikapi hal itu, Sabtu (03/01) saat dikonfirmasi melalui pesan singkat SMS handpone selulernya, Kapolsek Ciasem, K o m p o l S u m a n a Wa d i

mengatakan, bahwa jika hal tersebut benar terjadi pihaknya akan menindak tegas para pedagang Miras, “kalau ada, pasti ditindak tegas dan kalau benar akang (Perak.red) ikut saja dengan petugas diam didalam mobil,” ujarnya. Seperti telah diberitakan Perak diedisi sebelumnya, bahwa surat pernyataan tersebut dibuat pada Hari Jum'at (12/12/2014) yang berisi, “kami akan selalu patuh dan taat terhadap semua ketentuan dan peraturan, serta kebijakan pemerintah, kami bersedia untuk tidak menjual Minuman Keras (Miras) sebelum ada ijin resmi dari pemerintah/ instansi yang berwenang, kami siap menjaga ketertiban lingkungan khususnya dalam hal miras, tidak ada lagi miras dilingkungan kami dan kami siap membantu pihak kepolisian dan aparatur pemerintah lainnya untuk memberikan informasi

terkait penjualan Miras diwilayah Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang.” Nama-nama dan alamat para penjual Miras diantaranya, Iwan Warga Dusun Jurutilu, Kadmi Warga Dusun Margasari, Cimah, Dusun Margasari, Desa Sukamandijaya, Koni, Dusun Cabang, Heri, Dusun Rajapolah, Desa Ciasem Baru, Iyus, Dusun Margamulya, Jumali, Dusun Margamulya, Dana, Dusun Margamulya, Oman, Dusun Margamulya, Uweng, Dusun Margamulya, Desa Ciasem Girang, Decih, Dusun Babakan Maja, Desa Ciasem Tengah, Ayi, Dusun Kepluk, Desa Ciasem Hilir dan satu orang diantaranya tidak mengindahkan panggilan yaitu, Nyai Hindun, Dusun Karanganyar Barat, Desa Sukamandijaya, Kecamatan Ciasem. q H e n d r a /A s e p Sukmara

KAB. GARUT. (PERAK) Dalam rangka mensukseskan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajardikdas) 9 tahun, tentu diperlukan sarana dan prasarana yang memadai, guna meningkatkan kualitas anak didik. Keberhasilan tersebut bukan hanya tugas dari pemerintah, tetapi tanggung jawab semua stake holder yang ada, juga peran serta seluruh komponen masyarakat harus mendukung dan turut serta dalamnya. SD Negeri Caringin V yang terletak di Kp. Cipicung, Desa Caringin, Kec. Caringin Kab. Garut saat ini sangat mengharapkan bantuan pemerintah, berkaitan dengan RKB, rehab kelas, pemagaran, perpustakaan, maupun paving block. Khusus mengenai RKB maupun rehab kelas saat ini sangat dibutuhkan, mengingat karena ruangan yang dipakai sudah tidak layak dan tidak memadai, apalagi dikaitkan dengan penerimaan siswa baru nantinya. Kepsek SDN Caringin V Desa Carngin Kec. Caringin, Kab. Garut Aah Sajaah, SPd., saat ditemui di kantornya, kepada Perak menjelaskan, bahwa proposal permohonan bantuan telah diajukan ke pihak Dinas Pendidikan Kab. Garut. Mereka berharap, agar permohonan mereka dapat segera terealisasi. Dengan adanya rehab kelas, maupun RKB, diharapkan nantinya Proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di SDN Caringin 5 lebih aman, nyaman dan lancar. “Mudah-mudahan pihak pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan Kab. Garut merealisasikan pengajuan permohonan bantuan kami “, harapnya. Diakui oleh Kepsek Aah, meskipun saat ini kondisi ruang kelas SDN Caringin V sudah kurang memadai, bukan menjadi halangan ataupun hambatan dalam proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). Kepala Sekolah maupun dengan guruguru telah berkomitmen, dan punya tanggung jawab penuh memajukan kualitas pendidikan di SDN Caringin V. “Meskipun kondisi sekolah SDN Caringin V kurang memadai tetapi siswa-siswa harus berprestasi , tidak kalah dibandingkan dengan siswa-siswa sekolah lainnya yang ada di Kec. Caringin”, tegasnya. q Tepu/Didin

RAGAM

SAMBUNGAN Terkait ... << Dari hal. 1

pernah dilibatkan dalam pembahasan programprogram tersebut, bahkan Laporan Pertanggungjawaban program pun sama sekali t i d a k p e r n a h mengetahuinya, hanya diketahui ketua saja, ujarnya gamblang. Sebelumnya seperti diberitakan Perak, bawha dana Gapura Rp50.000.000,- di desa ini diduga kuat dijadikan bancakan oleh oknum Ketua LPMD. Pasalnya, jelas PJOK-nya masih ditangani ketua LPMD Jayartih, S.Pd., namun ketika dikonfirmasi melalui telepon seluler pada tanggal 19 November 2014, ketua LPMD mengatakan bahwa garapan gapura dana yang ia pegang hanya Rp26.000.000,-.

“Sisanya ada di Sekdes Taslani dan Ketua BPD, Drs. Anda Sugiantoro sebesar Rp24.000.000,- dan tidak tahu digunakan buat apa,” ujar Jayartih. Sementara, dari temuan Perak di lapangan adanya kejanggalan, sebab gapura tersebut hanya ada 2 logo padi, dibawahnya hanya dipasang pondasi dan batu cor, kalau sayap ke kiri dan kekanan masing-masing + 250cm saja dan tidak pasang pondasi, karena dari keterangan yang di dapat dari saksi mata salah satu anggota hansip bahwa pemasangan pagar tembok hanya di tumpangkan diatas pondasi yang lama. Selang waktu dua hari pada tanggal 21 November 2014 salah satu dari anggota BPD

Diduga Korupsi << Dari hal. 1

Juni 2014 sebasar Rp20 miliar. Dana tersebut masih direkening dinas kesehatan kabupaten sebasar Rp14 miliar, sedangkan Rp6 miliar lagi tersebar di masing-masing rekening puskesmas Kab. Subang. Menurut ketarangan Kabid Yankes Jajang Abdul Holik kepada Perak(26/6/2014) dikantornya, bahwa walaupun dana anggaran dari BPJS sudah masuk, tapi masih belum bisa digunakan karena regulasi belum selesai, kecuali pukesmas yang sudah menjadi badan layanan daerah usaha daerah (BLUD). Ditambahkannya, memang dana tersebut ada direkening dinkes sebesar Rp14 miliar, sebab pada saat penyaluran anggaran dari bulan Januari-April 2014, masing-masing puskesmas belum memiiki rekening khusus untuk penerimaan dana JKN, namun, dana

Wow ... << Dari hal. 1

(Nama samaran) mengatakan kepada Perak bahwa masalah AS tidak pernah ngantor karena takut dengan korban CPNS yang tidak lolos. “Hampir per CPNS dipungut Rp150 juta per orang dan jumlah yang dipungut itu sebanyak 150 orang,” ungkap Setiawan. Diduga Nikmati Hasil Tipu CPNS, Selingkuhan AS Mendadak Kaya Seperti yang dikutip pada pemberitaan www.perak-online.com dengan judul “Paska Berselingkuh dengan AS-Kekayaan Bendahara Puskesmas Bombastis” Kamis, 06 November 2014. Topik yang diduga ikut serta dalam perekrutan CPNS kategori dua, menjelaskan bahwa harta kekayaan yang dimiliki oleh AS dari hasil Kategori II mencapai Rp7.000.000.000.- (Tujuh miliar rupiah). Aneh bin Ajaib, sekelas Bendahara UPTD Puskesmas memiliki kekayaan yang bombastis. Bagaimana tidak, kehidupan Ida Nurniasih (IN) sang perawat jebolan akademi keperawatan di Bandung sebelumnya, tepatnya 3 tahun yang silam tidak meiliki apa- apa, tinggal pun masih menumpang di rumah orang tuanya. Kini ia telah memiliki rumah megah yang diperkirakan mencapai Rp2 Miliaran, sawah dan kebun nanas yang luas serta kendaraan mobil jenis Honda Jazz. Padahal gaji yang ia miliki sebesar Rp2.661.000,- sudah dipotong Bank Pembangunan Daerah Rp2.181.000.

menanyakan kembali tentang gapura, namun keterangan awal dan yang sekarang tidak sinkron, kata salah satu anggota BPD, bahkan Ketua LPM mengatakan dengan gamblang bahwa dana yang Rp50 juta semuanya sudah habis. Namun salah satu dari anggota BPD menanyakan softcopy LPJ gapura, ujar ketua LPM semuanya sudah diarsipkan di Kepala D e s a Ta n j u n g r a s a , ujarnya. Namun ketika Perak mengkonfirmasi kades Ir Winanto, dia mengatakan, “saya mah soal gerbang tidak tahu menahu karena PJOKnya juga LPM,” kilahnya. Begitu pula rehabilitasi aula desa senilai Rp30 juta sempat terbengkalai meski dana sudah dicairkan jauhjauh hari. qRed

pada bulan Mei-Juni 2014 sebesar Rp6 miliar sudah diterima oleh seluruh puskesmas karena telah memiliki rekening. Sementara menurut sumber yang tidak mau desebutkan kapada Perak mengatakan, bahwa dinkes menerima dana sharing dari BPJS sebesar Rp 40 miliar dan baru-baru ini beberapa puskesmas rame-rame telah mengjukan sebagai alat kesehatan, namun sayangnya tidak ditunjang dengan sumber daya menusia (SDM) yang memandai dimasing-masing puskesmas, sehingga alat itu depastikan tidak akan bisa digunakan sebagaimana mestinya alias mubazir. Hal itu disebabkan, anggaran JKN harus habis sampai dengan akhir D e s e m b a r, ” m u n g k i n m e r e k a menyayangkan jika dana tersebut harus dikembalikan lagi, sehingga pengajuannya pun jor-joran tanpa perhitungan yang matang,” tandasnya. qRed dengan sisa uang gaji Rp480.000. Namun anehnya sekelas bendahara BOP di UPTD Puskesmas tersebut memiliki kekayaan yang begitu bombastis ini perlu ada tindakan bagi aparat penegak hukum. Bahkan ketika itu, setelah pulang Diklat, AS bersama selingkuhannya Ida dan mertuanya sempat pergi umroh, setelah umroh, AS pun mengajak Ida untuk liburan ke Singapura, Hongkong, Korea, dan Malaysia Diduga peningkatan kekayaan Ida yang boombastis itu paska berselingkuh dengan mantan Kasie Sarana Prasarana di RSUD Ciereng, AS yang kini dipindahtugaskan di Dinas Koperasi dan UMKM. Seperti diketahui AS disebut- sebut terlibat percaloan rekrutmen ratusan orang CPNS. Namun ketika Perak menanyakan hal itu, IN, Bendaraha UPTD Puskesmas Kec. Kasomalang membantah soal harta kekayaan yang dimilikinya hasil pemberian dari AS sang suami gelapnya. Bahkan ia mengaku sudah tidak ada hubungan lagi dengan AS dan tidak mengetahui keberadaannya. “Saya tidak tahu permasalahan tentang kejahatan AS yang merekrut CPNS dan dulu saya pernah disekap oleh isterinya, bahkan Inspektorat Daerah (Irda) Subang memanggil saya, supaya menjauh dari AS, itu juga kalau masih mau jadi bendahara,” bantahnya. Kuat dugaan untuk mengelabui Irda dan BKD, mereka berpura-pura cerai, karena takut dicopot dari jabatannya.Sungguh sangat berbeda dari fakta yang ada, diduga harta kekayaan Ida merupakan pemberian AS yang diduga hasil dari kejahatan CPNS. qAdih

11

Ironis, 2 Kepsek Pimpin SDN Darawolong 2

KARAWANG, (PERAK).Ironis, jabatan kepala sekolah di jabat oleh 2 pegawai dilingkup Dinas Pendidikan Kab. Karawang sekaligus. Sebut saja di SDN Darawolong 2. Jabatan Kepsek tersebut di pegang oleh Slamet R. S.Pd ternyata juga dijabat Hasanudin S.Pd., M.M., yang juga

Dibalik ... << Dari hal. 1

KRI Usman Harun-359 dan KRI Frans Kaisiepo-368 diberangkatkan selain untuk bergabung dan menambah kekuatan unsurunsur TNI Angkatan Laut yang sudah berada di daerah SAR lebih dahulu juga untuk mengganti beberapa KRI yang akan ditarik ke pangkalan diantaranya KRI Bung Tomo-357. Ia mengatakan, prioritas TNI Angkatan Laut adalah menyelamatkan, menemukan dan recovery korban secepat mungkin. "Untuk proses recovery, TNI Angkatan Laut mempunyai Dinas Penyelamatan Bawah Air (Dislambair) yang memiliki kemampuan untuk mengangkat bangkai kapal atau pesawat yang karam di dasar laut," kata Ade. Hingga saat ini kapal perang Koarmatim telah berhasil menemukan dan mengevakuasi beberapa jenazah dan serpihan badan pesawat dengan rincian, KRI Bung Tomo-357 menemukan 5 jenazah, Emergency Exit, koper biru, tabung oksigen, pecahan bagasi kabin, makanan dan tumpahan minyak, KRI Yos Sudarso-353 menemukan 4 jenazah dan KRI Sultan Hasanuddin-366 menemukan satu jenazah. KRI Usman Harun-359 adalah kapal perang terbaru yang dimiliki TNI Angkatan Laut yang baru diresmikan pada tanggal 4 Desember 2014 yang baru lalu. Kapal perang produksi BAE System Maritme Naval Ship Inggris jenis Multi Role Light Frigate (MRLF) tersebut saat ini dikomandani Kolonel Laut (P) Didong Rio Duta P. Kapal perang ini merupakan kapal patroli lepas pantai tipe F2000 Corvette. Selain persenjataan yang canggih kapal perang ini dilengkapi sensor dan alat deteksi yang sangat tajam. Alat deteksi tersebut di antaranya Radar Navigasi, Radar Surveillance untuk mendukung pengamatan udara serta Radar Tracker Senjata. Kelengkapan sistem sensor senjata juga dilengkapi dengan EOTs (Electro O p t i c a l Tr a c k e r S y s t e m ) u n t u k pengendalian meriam kapal dan pengamatan secara visual oleh camera video yang ada. Selain itu KRI Usman Harun-359 juga dilengkapi sensor bawah air yang memiliki tingkat akurasi yang baik dalam mendeteksi dan mengklasifikasi kontak bawah air yaitu sonar, dan sensor bawah air inilah yang diharapkan mampu diandalkan dalam misi SAR tersebut. KRI Frans Kaisiepo-367 merupakan kapal keempat dari kapal perang jenis Korvet kelas SIGMA milik TNI Angkatan Laut yang dibuat oleh galangan kapal Schelde Naval Shipbuilding (SNS), Vlissingen, Belanda. Kapal perang yang baru kembali ke Pangkalan pada tanggal 24 Desember 2014 usai mengemban misi selama 10 bulan yang tergabung dalam Satgas Maritim TNI

menjabat sebagai ketua PGRI Kec Purwasari K a b . Karawang bukti dari t e m u a n pelanggaran tersebut tertera ditabel data keadaan siswa dan guru SDN Darawolong 2. Ketika P e r a k menyambang i SDN Darawolong 2 untuk konfirmasi (9/12/2014) hanya ditemui seorang guru laki-laki yang enggan disebut namanya mengaku bingung dengan kondisi kepemimpinan disekolahnya itu. “Saya bingung dan baru mengalami selama menjadi guru, baru sekarang ada satu sekolah di jabat oleh dua kepala

sekolah seperti di SDN Darawolong 2 ini, sedangkan yang saya tahu bupati hanya mengeluarkan satu SK untuk satu sekolah,” ujarnya dengan penuh keheranan. Masih kata dia,”entah munkin karena rumor yang menyatakan bahwa pak Slamet akan di promosikan menjadi seorang penilik atau pengawas, tetapi bila belum ada keputusan jadi atau tidaknya, jabatan beliau tidak bisa di gantikan oleh orang lain, malahan untuk masalah pengaturan penggunaan dana BOS juga di handle oleh Hasanudin, pak Slamet hanya tanda tangan saja, “pungkas nya. Menyikapi hal itu, Dadang Aripudin selaku wakil Kepala Cabang Posko Pengaduan LSM FMP Kab. Karawang. Mendesak Kadisdik untuk menindaklanjuti pernasalahan tersebut dan menindak tegas Kepala UPTD yang bersangkutan sebab tindakan tersebut merupakan pelanggaran serta di khawatirkan kondisi ini akan di ikuti oleh UPTD lain demi kepentingan pribadi semata. qDennis

Konga XXVIII-F/UNIFIL (United Nation Interm Force In Lebanon) tahun 2014 tersebut saat ini dikomandani Letkol Laut (P) Ade Nanno Suwardi. KRI Frans Kaisiepo adalah kapal perang canggih yang mempunyai persenjataan untuk peperangan anti-kapal permukaan, anti-kapal selam dan antipesawat udara. Selain persenjataan dan radar, baik radar navigasi maupun radar pengedali persenjataan, KRI Frans Kaisiepo juga dilengkap Sonar Thales Kingklip frekuensi menengah aktif/pasif ASW hull mounted sonar, yaitu sensor bawah air yang memiliki tingkat akurasi yang baik dalam mendeteksi dan mengklasifikasi kontak bawah air. Sementara itu, Kepala Badan SAR Nasional, Marsekal Madya F. Henry Bambang Soelistyo memastikan telah menemukan dua objek besar yang merupakan bagian dari pesawat AirAsia QZ8501. Soelistyo kemudian menjelaskan kronologi penemuan dua bagian pesawat yang hilang sejak Minggu (28/12/2014). "Kronologinya jadi ini hasil dari temuan unsur-unsur kita yang ada di bawah. Kan kemarin sudah dibilang ditemukan diduga bayangan pesawat," ujar Soelistyo, dalam jumpa pers di Kantor Pusat Basarnas, Jalan Angkasa, Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (3/1/2015). Soelistyo menjelaskan, penemuan dua objek tersebut merupakan hasil dari temuan sebelumnya, yakni ketika pesawat Hercules TNI AU menemukan sebuah bayangan obyek benda yang diduga berbentuk pesawat pada Selasa (30/12/2014). Kemudian Basarnas menindaklanjuti dengan mengirimkan KRI Bung Tomo untuk melakukan pencarian dengan sistem sonar di daerah tersebut. Pada Jumat 2 Januari 2015, pukul 07.34 WIB, Soelistyo mendapat laporan bahwa ditemukan sinyal sonar di bawah permukaan laut, namun sinyal tersebut belum terkonfirmasi. Soelistyo lalu menginstruksikan Kapal Geo Survey yang memiliki alat yang bisa mendeteksi objek di bawah laut, untuk merapat ke KRI Bung Tomo. Hasilnya, lanjut dia, pada pukul 23.40 WIB malam tadi, tiga buah kapal yang memiliki kemampuan untuk mendeteksi sasaran objek di bawah permukaan laut, yakni Kapal Baruna Jaya, Kapal Geo Survey, dan Kapal Singapore RSS Persistence berhasil menemukan dua objek besar yang kemudian dipastikan sebagai bagian besar pesawat AirAsia QZ8501. "Saya bisa konfirmasi sudah ada 30 jenazah yang ditemukan," kata Bambang Soelistyo. Dalam proses evakuasi, jenazah diangkut oleh kapal-kapal pencari untuk dibawa ke Pangkalan Bun, kota di Kalimantan Tengah yang paling dekat dengan lokasi pencarian. Setelah itu dibawa ke Surabaya untuk diidentifikasi oleh tim DVI (Disaster Victim Identification) Mabes Polri. Begitu selesai diidentifikasi, jasad

akan diserahkan kepada keluarga korban untuk dimakamkan. Badan SAR Nasional mengatakan cuaca buruk masih menjadi kendala utama untuk menemukan para korban. Yang mana terdapat 155 penumpang dan tujuh awak di pesawat tersebut. Sementara itu, terdapat tujuh lagi jenazah korban AirAsia QZ8501 dievakuasi KRI Bung Tomo. Jenazah ditemukan dalam kondisi masih terikat sabuk pengaman di kursi masing-masing. "Kami temukan dan angkut ke KRI Bung Tomo termasuk tempat duduknya," ujar Komandan KRI Bung Tomo, Kolonel Yayan Sofiyan, kepada wartawan, Jumat (2/1/2015). Tiga dari tujuh jenazah tersebut ditemukan terikat di kursi yang sebaris. Bisa jadi mereka merupakan satu keluarga. "Ada korban dua laki-laki dan satu perempuan. Mungkin satu keluarga kerena duduk berderet," papar Yayan. Dua korban lain yang juga duduk bersebelahan. Sementara, dua korban lainnya dalam posisi yang terpisah dengan korban lainnya. Sebagai tindak lanjutnya, KRI Bung Tomo sudah berkoordinasi dengan KRI Banda Aceh dan Badan SAR Nasional (Basarnas). Mereka mengevakuasi ketujuh korban itu ke Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, pada Sabtu (3/1/2015). Terkait dengan hal ini. pengamat penerbangan, Arista Atmadjati mendukung langkah Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI dalam pembekuan sementara izin rute penerbangan Air Asia Surabaya-Singapura. "Sambil menunggu rekontruksi, ada baiknya memang dibekukan," kata Arista kepada Republika, Senin (2/1). Menurutnya, selama ini banyak keanehan yang ditemukan selama proses investigasi berlangsung. Misalnya, laporan dari BMKG bahwa Air Asia tak mengambil data secara langsung. Namun, apakah pihak Air Asia mengambil atau tidak, hal tersebut masih menjadi tanda tanya. "Tapi ini wajib. Kalau tak mengambil, berarti ground handling. Itu (masih) kejanggalan," ujarnya. Tak hanya itu, majunya jadwal penerbangan dipertanyakan oleh Arista. Karena banyak penumpang yang terlambat, bahkan lebih dari 10 orang. Artinya, menurut Arista, penerbangan ini seperti dipaksakan. "Kenapa? Kan itu terlalu pagi," lanjutnya. Dikatakannya, sangat jarang sebuah maskapai penerbangan memajukan jadwal penerbangan. Memang hal tersebut sesuai kebutuhan dari sebuah maskapai. Sebelumnya, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jendral Perhubungan Udara membekukan sementara izin rute penerbangan Indonesia Air Asia Surabaya-Singapura. Ketentuan ini terhitung sejak hari ini, Jumat (2/1), sampai ada hasil evaluasi dan investigasi terkait kecelakaan pesawat Air Asia QZ 8501. qRed/Net

Tidak Mampu Pimpin Badan, Kepala BRSUD Ciereng Harus Dicopot sakit pernah memberikan keterangannya bahwa dr. Kresna Hadisaputra, Sp. THT ada acara khusus masalah THT yang tidak bisa diwakilkan oleh siapa pun, selanjutnya diganti oleh dr. Nelly yang merupakan dokter umum, tapi dr. Nelly ada acara Natal dan tahun baru. Anehnya, kejadian yang membuat geger ini, Direktur RSUD Ciereng dr. H. Nunung S. mengaku tidak mengetahui dan meminta maaf melalui bawahannya, bahwa tidak ada koordinasi yang baik sehingga informasi mengenai tutupnya poli THT tidak sampai kepadanya.

SUBANG, (PERAK).Kepemimpinan merupakan faktor utama agar berjalannya regulasi dengan baik. Bila kepalanya membleh, maka badan pun akan berjalan sempoyongan. Seperti halnya kepemimpinan Direktrur BRSUD Ciereng, Subang dr. H. Nunung S. sehingga pelayanan di rumah sakit daerah tersebut amburadul. Bagaimana tidak, dokter spesialis THT dr. Kresna Hadisaputra, Sp. THT. meliburkan diri selama satu minggu hingga pasien-pasiennya terbengkalai. Jelas hal ini bertentangan dengan salah satu poin Sumpah Dokter Indonesia yang telah dilafalkan oleh setiap dokter yakni “Kesehatan penderita senantiasa akan saya utamakan”. Hal tersebut diketahui, ketika beberapa pasien merasa pelayanan kesehatan khususnya di poli THT yang simpang siur, ketidakjelasan informasi kapada para kader maupun kepada para pasien yang sempat tutup pelayanan mulai jam 9 tanggal 29 Desember 2014, bahkan pasien pun dibatasi. Setelah didesak, Poli THT yang di

informasikan tutup sampai tanggal 5 Januari itu sempat dibuka mendadak pada jam 09.15, padahal pagi harinya di loket masih tertera pemberitahuan bahwa poli THT tutup tanggal 30 Desember 2014, akan tetapi pelayanan poli THT digantikan oleh dokter umum. Ketika dikonfirmasi ke pelayanan loket, pihak loket pun menyatakan bahwa poli THT tutup, di buka sampai tanggal 5 Januari 2015, para pasien poli THT yang sempat menunggu lama di loket antrian pun akhirnya pulang dengan rasa kecewa, apalagi pasien di luar Kota Subang seperti pasien dari Kecamatan Pamanukan, Binong, dan Cimalaya. Sangat disayangkan pelayanan rumah sakit daerah ini tutup dan tidak memberikan penjelasan yang pasti, kalau memang ini menyangkut masalah libur dan acara tahun baru dan Natal, apakah rumah sakit setingkat RSUD Kelas B tidak berpikir panjang, apa lagi ini menyangkut masalah kesehatan. Terkait dengan Poli THT yang tutupnya tidak jelas ini, pihak rumah

dr. Nunung Abaikan Pelayanan Peserta BPJS Dengan adanya tranformasi dari PT. ASKES menjadi badan Negara yakni BPJS, seharusnya integrasi antar badanbadan pemerintah berjalan lebih baik sehingga pelayanan kepada masyarakat lebih optimal. Namun, malah sebaliknya, pelayanan terhadap pasien BPJS justru semakin menurun, bahkan tidak tanggung-tanggung peserta BPJS seperti dijadikan sapi perah oleh dokterdokter murtad. Lagi-lagi ulah konyol dr. Kresna, dokter spesialis THT BRSUD Subang, setelah meliburkan diri selama satu minggu, sebelumnya, dokter yang membuka praktek juga di Pamanukan ini menyarankan agar pasien BPJS melaksanakan foto CT-Scan ke Klinik Dewi Sartika, lengkap dengan kop surat Dewi Sartika dengan stempel BRSUD Ciereng dan dibubuhi nama dan tandatanganya. Alhasil, pasien diminta pembayaran untuk CT-Scan sebesar Rp1.030.000.- oleh pihak Kilinik Dewi Sartika. Pasalnya, hal itu dilakukan karena Pasien Peserta BPJS ini sempat terombang-ambing kayak kambing congek di RSUD Ciereng, sebab sempat ditolak oleh bagian radiologi untuk meminta surat pengantar ke Klinik Dewi Sartika. Menurut Radiografer Yuni bahwa tidak adanya intruksi dari bagian

struktrural rumah sakit sehingga terpaksa ia harus menolak. Selain itu, diduga bahwa ketakutan Yuni menolak permintaan surat pengantar dari radiologi adalah karena Solihin memiliki surat pengantar dari rumah sakit yang ber-kop Klinik Dewi Sartika dari Dokter Kresna. Padahal, seharusnya berlabel radiologi ke Klinik Dewi Sartika sehingga pasien BPJS terjamin pembayarannya. Karena pasien sudah memiliki surat pengantar dari dokter dan tidak ada intruksi, diduga Yuni menolak memberikan surat pengantar. Beruntung, setelah pihak rumah sakit didesak, sehingga Solihin dapat menjalankan foto CT-Scan di Klinik Dewi Sartika setelah sebelumnya terjadi komunikasi alot antara pihak rumah sakit dengan klinik. Banyaknya permasalahan di Badan RSUD Ciereng Subang ini dinilai oleh sebahagiaan masyarakat karena faktor lemahnya kepemipinan kepala-nya sendiri. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Umum Forum Masyarakat Peduli Asep Sumarna Toha di kantornya Jln. Palabuan, Kp. Babakan Cisugih, RT. 02/RW. 07, Kel. Sukamelang, Kec/Kab. Subang, Minggu (04/01/2015). Menurut Asep, sejak kepemimpinan Direktur RSUD Ciereng dr. H. Nunung S., kredibilitas rumah sakit menurun. Sebagai indikator, pelayanan medis semakin semerawut, serta membiarkan dokter-dokter telat datang hingga Pukul 10-11 WIB. Selain itu, pasien BPJS kerap merogoh koceknya dalam-dalam untuk membeli obat, alat bantu kesehatan, dan tes laboratorium. “Reakasi spontan staf rumah sakit yang tidak bertahan lama dan ketidaktegasan direktur memicu munculnya banyak pelanggaran,” ucapnya. Asep menguraikan, berbabagai kasus tersebut, mulai dari loket pendaftaran pasien yang atapnya pernah berbulanbulan dibiarkan rapuh dan tidak adanya

sistem antrian sehingga pendaftar dibiarkan berjubel dan loket ditutup s/d jam 11.00 siang. Ironisnya, satpam rumah sakit seperti cuek bebek melihat kegaduhan tersebut. Pada saat pasien disarankan ke poli, gilanya dokter spesialisnya dibiarkan masuk jam karet alias jam 11.00 siang dan pulang sekitar jam 14.00. Berapa jam prakteknya, lalu kemana dokter datang siang kerumah sakit dan pulang cepat. Direktur seaakan melakukan pembiaran. Masih di Poli, cetus Asep, saat dokter menyarankan untuk melakukan pemeriksaan laboratourium saat pihak rumah sakit tidak memiliki alat-nya, bahkan kalau ada pun alatnya rusak. Ironisnya, pasien BPJS harus mengorek koceknya dalam karena harus membayar biaya laboratorium. Lebih gila lagi, pihak rumah sakit menyarankan uji laboratoriumnya ke klinik. “USG rumah sakit sempat rusak dalam waktu yang lama dan hal ini terjadi sangat sering, sehingga pasien di rujuk ke klinik dengan harga yang mahal, meski memiliki BPJS,” ungkapnya. Asep menerangkan bahwa alat laboratorium yang tidak dimiliki rumah sakit yaitu CT Scan dan salah dokter menyarankan untuk pemeriksaannya ke klinik, anehnya sang dokter justu menggunakan form yang kop suratnya klinik yang ditunjuk, sebuah permainan gila. “Tidak ada intruksi dan ketidakmampuan membuat regulasi yang bagus dari direktur soal pelayanan peserta BPJS yang gratis, sehingga saat melakukan pembelian obat, alat bantu kesehatan, pemeriksaan laboratorium dan lain-lain di luar rumah sakit karena tidak terlayani, pasien BPJS harus tetap bayar. Untuk itu kami mendesak agar direktur rumah sakit dicopot karena sudah tidak lagi kredibel,” tandasnya. qRed

Blusukan, Jokowi Serahkan 1.099 Unit Traktor ke Petani Subang PANTURA, (PERAK).Presiden Joko Widodo menyerahkan 1.099 unit traktor tangan kepada 19 kelompok tani dan sembilan perwakilan kelompok tani. Penyerahan dilakukan di Lapangan Pertamina Bojong Jaya, Kecamatan Pusaka Jaya, Subang, Jawa Barat, Jumat (26/12/2014). Jokowi mengungkapkan, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan berjanji meningkatkan produksi berasnya. "Gubernur janji tambah produksi 2 juta ton. Sanggup? Siap? Saya hitung betul loh ini," kata dia. "Siap!" sahut para petani. Untuk mencapai target produksi beras di Jawa Barat itu, Jokowi berjanji akan memperbaiki irigasi. Traktor bagi para petani, sebut Jokowi juga akan

ditambah lagi tahun depan. "Karena di Jabar lumbungnya ada di sini, kami harapkan ini bisa digunakan dalam rangka menaikkan produksi. Kami tidak mau negara kita impor beras lagi dari luar," ucap Jokowi. Selanjutnya, presiden bersama rombongan akan meneruskan kegiatan blusukan-nya di Subang dengan melakukan dialog dengan para santri. Dialog itu dilakukan di Pesantren AlIshlah, Jatireja, Subang. Setelah itu, presiden dan rombongan meninjau Sodetan Tarum Timur, Desa Kiara Sari, Kecamatan Compreng, Kabupaten Subang. Sesampainya disana, Presiden mengatakan sodetan sepanjang 7 kilometer itu akan terealisasi dalam dua tahun. Jokowi menambahkan selain

membuat sodetan, pihaknya akan terlebih dahulu melakukan normalisasi di Sungai Citarum Timur. Perjalanan Presiden Jokowi dilanjutkan dengan memeriksa jalan tol di Kampung Cilameri Desa Cisaga, Kecamatan Cibogo. Jokowi menegaskan sebelum lebaran tahun mendatang, jalan tol Cikampek-Palimanan itu sudah tuntas dan bisa dioperasikan. Sebelumnya, Jokowi mengunjungi Balai Besar Penelitian Tanaman Padi, disana presiden mengatakan kondisi infrastuktur irigasi yang mengairi area pertanian saat ini mengalami kerusakan hingga mencapai 52%. Jokowi berjanji pada tiga tahun ke depan, masalah itu harus tuntas. Pada kesempatan yang sama, Jokowi menyerahkan penghargaan

Adhikarya Pangan Nusantara kepada sejumlah tokoh yang berjasa dalam mewujudkan ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan. Penghargaan ini rutin diselenggarakan sejak 1979. Delapan gubernur yang dinilai sukses sebagai pembina ketahanan pangan, adalah Ahmad Heryawan dari Jawa Barat, M. Zainul Majdi (Nusa Tenggara Barat), Irwan Prayitno (Sumatera Barat), Sinyo Harry Sarundajang (Sulawesi Utara), Anwar Adnan Saleh (Sulawesi Barat), Cornelis M.H. (Kalimantan Barat), Soekarwo (Jawa Timur), dan Hasan Basri Agus (Jambi). Di tengah-tengah pidato Menteri Pertanian Amran Sulaiman saat melaporkan kegiatan penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara 2014,

sorakan "huuu" dari jajaran kelompok tani yang akan mendapat penghargaan dari Presiden Joko Widodo pun terdengar. Para kelompok tani ini rupanya kecewa saat Amran membanggakan kegiatan penyerahan penghargaan yang dilakukan di area persawahan Balai Besar Penelitian Tanam Padi, Desa Sukamandi. Diketahui, Ibu Negara Iriana dan sejumlah menteri mendampingi kegiatan kunjungan kerja Presiden kali ini yakni Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeljono. qRed/Net