Diajukan sebagai Tugas Akhir Mata Kuliah : AKUNTANSI DAN LAPORAN KEUANGAN SYARIAH (ALKS) Dosen : Bapak Dr. Muhammad Akhyar Adnan, MBA, Ak

ANALISIS KESESUAIAN PANDUAN LAPORAN KEBERLANJUTAN GLOBAL REPORTING INITIATIVE (GRI) DENGAN AKUNTANSI SYARIAH : SUATU TINJAUAN TERHADAP INDIKATOR KINERJA EKONOMI

Diajukan sebagai Tugas Akhir Mata Kuliah : AKUNTANSI DAN LAPORAN KEUANGAN SYARIAH (ALKS)

Dosen : Bapak Dr. Muhammad Akhyar Adnan, MBA, Ak.

Disusun Oleh : Fajar Adi Taufiq Awaluddin

Kekhususan Magister Manajemen Syariah Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis Institut Pertanian Bogor 2013

Abstrak Makalah ini bertujuan untuk mengetahui bahwa Panduan Laporan Keberlanjutan Global Reporting Initiative (GRI) sejalan dengan Akuntansi Syariah, dan untuk mengidentifikasi hal-hal yang dapat dipelajari Akuntansi Syariah dari GRI. Makalah ini bersifat studi literatur. Hasil temuan menyimpulkan bahwa Panduan Laporan Keberlanjutan Global Reporting Initiative (GRI) sejalan dengan Akuntansi Syariah, kecuali pada poin indikator yang masih menggunakan bunga, pada poin indikator upah dan pajak. Serta dapat disimpulkan bahwa akuntansi syariah dapat belajar dari GRI dalam hal penilaian, pengukuran dan pengungkapan transaksi yang berkaitan dengan keberlanjutan lingkungan hidup, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Kata Kunci : Global Reporting Initiative; Panduan Laporan Keberlanjutan; Akuntansi Syariah.

Abstract This paper aims to find out that the Sustainability Reporting Guidelines Global Reporting Initiative (GRI) in line with Shariah Accounting, and to identify the things that Shariah Accounting can be learned from GRI. This paper is the study of literature. The findings concluded that the Sustainability Reporting Guidelines Global Reporting Initiative (GRI) in line with Islamic Accounting, except the indicator points that still use the usury, the indicator points wages and taxes. As well as can be concluded that Islamic accounting can learn from GRI in terms of assessment, measurement and disclosure of transactions relating to environmental sustainability, both quantitatively and qualitatively. Keywords : Global Reporting Initiative; Sustainability Reporting Guidelines; Shariah Accounting

1

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Islam merupakan agama (jalan hidup) yang sangat memperhatikan tentang lingkungan dan keberlanjutan kehidupan di dunia. Banyak ayat Al Qur’an dan Hadits yang menjelaskan, menganjurkan bahkan mewajibkan setiap manusia untuk menjaga kelangsungan kehidupannya dan kehidupan makhluk lain di bumi. Oleh karena itu, segala aktivitas ekonomi dan pembangunan dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan untuk kehidupan saat ini dan masa mendatang. Namun, dalam prakteknya manusia sendiri yang merusak lingkungan melalui eksploitasi lingkungan yang berlebihan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Kerusakan lingkungan terjadi di berbagai tempat, baik yang dilakukan oleh perusahaan multinasional, negara atau individu. Maka wajar jika manusia juga yang menanggung akibatnya berupa berbagai bencana alam. Untuk mengatasi problem lingkungan agar tidak semakin akut, maka perlu langkah strategis dan berkelanjutan (sustainable). World Commision on Environment and Development (1987), menyatakan bahwa tujuan dari pembangunan berkelanjutan (sustainable development) adalah untuk "memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri". Untuk mengkomunikasikan dengan jelas dan terbuka tentang keberlanjutan (sustainable), diperlukan kerangka konsep bersama secara global, konsisten bahasa, dan metrik (pengukuran). Global Reporting Initiative (GRI) memiliki misi untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dengan menyediakan kerangka kerja terpercaya dan kredibel untuk pelaporan keberlanjutan yang dapat digunakan oleh organisasi dari berbagai ukuran, sektor, atau lokasi (GRI, 2006). Pelaporan keberlanjutan perusahaan (Corporate Sustainability Reporting) berakar pada pelaporan lingkungan atau pelaporan non-keuangan. Hal ini menunjukkan jalur pengembangan pelaporan menuju konsep pelaporan yang seimbang, menghubungakan tiga pilar yaitu lingkungan (environment), sosial

Program MM Syariah – MB IPB © 2013

2

(social), dan kinerja ekonomi (economic performance) yang saling terkait dan melengkapi, yang dalam istilah bisnis disebut juga pendekatan Triple Bottom Line/TBL (Clarke dalam Brosowski et al, 2004). Global Reporting Initiative (GRI) mempromosikan penggunaan laporan keberlanjutan sebagai cara agar organisasi menjadi lebih berkelanjutan dan berkontribusi terhadap perekonomian global yang berkelanjutan (GRI, 2006). Sebagaimana diketahui, pelaporan keuangan perusahaan (Corporate Financial Reporting) merupakan output dari akuntansi yang berfungsi sebagai informasi bagi investor atau pemilik modal untuk mengambil keputusan. Hafizah (2004) menyatakan bahwa, Manusia sebagai pelaku akuntansi, merupakan khalifah Allah SWT di muka bumi ini. Lebih lanjut Hafizah (2004) menyatakan, kedudukan Manusia sebagai khalifah akan terwujud secara maksimal bilamana ditunjang oleh 2 (dua) faktor. Pertama, kualitas manusia yang berkenaan dengan keterampilan dan pengetahuan dalam bidang yang ditekuninya. Kedua, kepribadian mandiri yang dikendalikan oleh iman. Dengan menyadari kedudukan tersebut, manusia secara etis memiliki tanggung jawab untuk menyebarkan rahmat bagi seluruh makhluk (QS. 21:107) dengan jalan amar ma’ruf nahi munkar (QS. 3:110). Akhirnya akuntansi secara ideal dibangun dan dipraktekkan berdasarkan nilai-nilai etika, sehingga informasi yang dipancarkan juga bernuansa etika, dan akhirnya keputusan ekonomi yang diambil berdasarkan etika tadi, mendorong diciptakannya realitas ekonomi dan bisnis yang beretika (Triyuwono dalam Hafizah, 2004). Jika demikian, akuntansi merupakan sebuah entitas (entity) informasi yang tidak bebas nilai (Muhamad dalam Hafizah, 2004). Menurut Triyuwono dan As’udi dalam Hafizah (2004) bahwa, Esensi akuntansi syariah pada dasarnya adalah sebuah upaya untuk mendekonstruksi akuntansi modern kedalam bentuk yang lebih humanis dan sarat dengan nilai. Berdasarkan berbagai uraian diatas, maka makalah ini disusun dengan judul : “Analisis Kesesuaian Panduan Laporan Keberlanjutan Global Reporting Initiative (GRI) Dengan Akuntansi Syariah : Suatu Tinjauan Terhadap Indikator Kinerja Ekonomi”.


3

1.2. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka perumusan masalah dinyatakan dalam pertanyaan sebagai berikut :

1. Sejauh mana Panduan Laporan Keberlanjutan Global Reporting Initiative (GRI) sejalan dengan Akuntansi Syariah? 2. Apa yang bisa Akuntansi Syariah belajar dari GRI? 1.3. Tujuan Penulisan Tujuan makalah ini adalah : 1. Untuk mengetahui bahwa Panduan Laporan Keberlanjutan Global Reporting Initiative (GRI) sejalan dengan Akuntansi Syariah. 2. Untuk mengidentifikasi hal-hal yang dapat dipelajari Akuntansi Syariah dari GRI. 1.4. Manfaat Penulisan Manfaat penulisan makalah ini antara lain: 1. Bagi akademisi, makalah ini diharapkan dapat menambah literatur Akuntansi Syariah, khususnya yang berkenaan dengan Global Reporting Intiative (GRI). 2. Bagi praktisi, sebagai masukan dalam pembuatan laporan keuangan yang berpedoman pada panduan keberlanjutan GRI. 3. Bagi penulis, sebagai sumbangsih penulis terhadap ilmu pengetahuan, khususnya akuntansi syariah dan sebagai pengembangan pengetahuan penulis dalam hal keilmuan akuntansi dan laporan keuangan syariah. 1.5. Sistematika Penulisan Makalah ini akan disusun dalam 5 (lima) bagian, dimana pada setiap bagian akan diuraikan sebagai berikut: I. Pendahuluan Pada bagian ini akan diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan sistematika penulisan. II. Tinjauan Literatur Pada bagian ini akan dijelaskan tentang teori yang berkaitan dengan Global Reporting Initiative (GRI) dan Panduan Laporan Keberlanjutan GRI, Pelaporan


4

Keberlanjutan pada Laporan Keuangan Perusahaan, Pelaporan Keberlanjutan pada Akuntansi Syariah, dan Penelitian Terdahulu. III. Analisis Bagian ini akan menjawab rumusan masalah dari makalah ini yaitu: menyajikan hasil dari kajian terhadap kesesuaian Panduan Laporan Keberlanjutan GRI dengan Akuntansi Syariah yang dapat menunjukkan bahwa Panduan tersebut sejalan dengan Akuntansi dan menyajikan hasil kajian terhadap apa yang dapat dipelajari akuntansi syariah dari pedoman GRI tersebut. IV. Kesimpulan dan Saran Dalam bagian ini akan dijabarkan kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran-saran dari tulisan ini.


5

II. Tinjauan Literatur

2.1. Global Reporting Initiative (GRI) dan Panduan Laporan Keberlanjutan GRI Global Reporting Initiative (GRI) didirikan pada tahun 1997 oleh sejumlah perusahaan dan organisasi yang tergabung dalam Koalisi untuk Ekonomi yang Bertanggung-jawab

terhadap

Lingkungan (Coalition for

Environmentally

Responsible Economies/CERES), dengan misi mengembangkan panduan yang berlaku secara global untuk melaporkan ekonomi, lingkungan dan kinerja sosial (Triple Bottom Line), awalnya hanya untuk perusahaan dan pada akhirnya untuk setiap bisnis atau pemerintah atau organisasi non-pemerintah (GRI dalam Hedberg dan Malmborg, 2003). Lebih lanjut Hedberg dan Malmborg (2003) menyatakan bahwa Organisasi GRI terdiri dari perwakilan dari beberapa perusahaan di berbagai negara, LSM dan Organisasi PBB pada Program Lingkungan (United Nation on Environmental Program/UNEP). Untuk memastikan bahwa panduan dapat melayani sesuai tujuannya, maka dewan pemangku kepentingan (stakeholders council) secara berkesinambungan mengevaluasi pola panduan laporan dan konten laporan. Siapa saja dapat menjadi pemangku kepentingan (stakeholders) secara bebas dan dapat memberikan komentar. Stakeholders didorong untuk mengembangkan panduan dan GRI berupaya untuk mendorong perusahaan yang menggunakan panduan untuk berkomunikasi dengan stakeholder. GRI adalah organisasi nirlaba (non-profit organization), organisasi berbasis

jaringan,

dalam

menjalankan

aktivitasnya

melibatkan

banyak

professional dan organisasi dari berbagai sektor, konstituen dan daerah. Misi GRI adalah untuk membuat standar praktek laporan keberlanjutan, untuk mengaktifkan semua perusahaan dan organisasi untuk melaporkan aktivitas ekonomi, lingkungan, kinerja sosial dan tata kelola, dan untuk menyiapkan panduan laporan berkelanjutan dan dibagikan secara gratis (GRI, 2013). Kerangka Pelaporan GRI ditujukan sebagai sebuah kerangka yang dapat diterima umum dalam melaporkan kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial dari


6

organisasi. Kerangka ini didesain untuk digunakan oleh berbagai organisasi yang berbeda ukuran, sektor, dan lokasinya. Kerangka ini juga memperhatikan pertimbangan praktis yang dihadapi oleh berbagai macam organisasi – dari perusahaan kecil sampai kepada perusahaan yang memiliki operasi ekstensif dan tersebar di berbagai lokasi. Kerangka Pelaporan GRI mengandung kandungan isi umum dan sektor secara spesifik yang telah disetujui oleh berbagai pemangku kepentingan di seluruh dunia dan dapat diaplikasikan secara umum dalam melaporkan kinerja keberlanjutan dari sebuah organisasi (GRI, 2006). Lebih lanjut GRI (2006) menyatakan bahwa, Panduan Laporan Keberlanjutan

(disingkat

Panduan)

berisikan

Prinsip-prinsip

dalam

mendefinisikan isi laporan dan menjamin kualitas dari informasi yang dilaporkan. Panduan juga meliputi Standar Pengungkapan yang terdiri atas Indikator Kinerja dan item pengungkapan lainnya sebagaimana halnya panduan akan topik teknis spesifik dalam pelaporan. Indikator-indikator dalam GRI Standard Disclosure G3.1 antara lain yaitu: 1. Ekonomi

: 9 (Sembilan) indikator

2. Lingkungan

: 30 (tiga puluh) indikator

3. Sosial

: 45 (empat puluh lima) indikator



Ketenagakerjaan

: 15 (lima belas) indikator



HAM

: 11 (sebelas) indikator



Masyarakat

: 10 (sepuluh) indikator



Tanggungjawab atas produk

: 9 (sembilan) indikator

2.2. Pelaporan Keberlanjutan Pada Laporan Keuangan Perusahaan Pelaporan

keberlanjutan

dijelaskan

sebagai

“praktek

pengukuran,

pengungkapan, dan menjadi akuntabel terhadap pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk kinerja organisasi (GRI, 2006). Laporan Keberlanjutan telah berkembang jauh, sejalan dengan pengakuan yang muncul dari konsep keberlanjutan sebagai tantangan di abad 21. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat peningkatan jumlah perusahaan yang mempublikasikan laporan keberlanjutan (Kolk dalam Brosowski et al, 2004). Sejak tahun 1992 hingga 2010 telah terjadi peningkatan yang sangat signifikan perusahaan yang melaporkan


7

keberlanjutan. Dibawah ini adalah gambar Pertumbuhan Perusahaan yang Mempublikasikan Laporan Keberlanjutan.

Gambar 1. Pertumbuhan Perusahaan yang Mempublikasikan Laporan Keberlanjutan (Sumber: Corporate Register dalam Jalal, 2011). Menurut Futtera dalam Jalal (2011), sektor pertambangan non-energi bukan sektor yang menempati urutan pertama dalam perusahaan Pembuat Laporan Keberlanjutan, melainkan Financial Services dan Energy Utilities yaitu masingmasing sebanyak 22%. Gambar berikut ini akan menunjukkan data Pembuat Laporan Keberlanjutan.

Gambar 2. Pembuat Laporan Keberlanjutan (Sumber: Futtera dalam Jalal, 2011).


8

Sedangkan Pembaca Laporan Keberlanjutan menurut Futtera dalam Jalal (2011), menyatakan bahwa Pihak Internal yang menjadi pembaca utama Laporan Keberlanjutan yaitu sebanyak 48%. Selain pihak internal perusahaan, pembaca Laporan Keberlanjutan pada Laporan Keuangan Perusahaan adalah masyarakat sipil (civil society) yaitu 22%, value chain sebesar 16% dan investor sebanyak 14%. Gambar berikut ini menunjukkan Pembaca Laporan Keberlanjutan.

Gambar 3. Pembaca Laporan Keberlanjutan (Sumber: Futtera dalam Jalal, 2011) Menurut Ballou et al (2006) bahwa, Pelaporan Triple Bottom Line (TBL), juga dikenal Laporan Keberlanjutan Perusahaan (Corporate Sustainability Reporting/CSR) melibatkan Laporan Non-Keuangan (Non Financial Reporting) dan Laporan Keuangan (Financial Reporting) untuk disajikan kepada pihak yang lebih luas dari Stakeholders daripada hanya kepada pihak Shareholders (pemegang saham). Lebih lanjut Ballou et al (2006) menyatakan bahwa, Laporan Keberlanjutan Perusahaan umumnya disusun berdasarkan panduan internal perusahaan atau panduan yang disiapkan oleh pihak luar perusahaan, dimana panduan laporan keberlanjutan dari pihak luar perusahaan disusun oleh Global Reporting Initiative. Pada Oktober 2006, hampir 1000 (seribu) perusahaan dari lebih dari 60 (enam puluh) negara telah terdaftar pada Organisasi Global Reporting Initiative dan mempublikasikan Laporan Keberlanjutan Perusahaan (Corporate Sustainability Report/CSR) dengan menggunakan beberapa atau keseluruhan dari standar panduan laporan keberlanjutan GRI.


9

2.3. Pelaporan Keberlanjutan Pada Akuntansi Syariah Akuntansi syariah merupakan kebutuhan mendesak dalam memenuhi penyusunan laporan keuangan bagi entitas berbasis syariah yang merupakan wahana pertanggungjawaban yaitu dalam penyusunan laporan keuangan syariah. Bagi entitas yang operasinya berasaskan syariah maka hanya akuntansi syariah yang tepat dalam pembuatan laporan keuangan (Norhadi, 2006). Lee Parker pada tahun 1994 dalam seminar “Future of Accounting” menekankan perlunya akuntansi berubah dari penekanan Decision Making (pengambilan keputusan) kepada penekanan Accountability (pertanggungjawaban). Disamping itu juga akuntansi tidak hanya memberikan informasi kuantitatif, tetapi juga informasi kualitatif (Harahap dalam Hafizah, 2004). Muhamad dalam bukunya tentang Prinsip-prinsip Akuntansi Dalam AlQur’an menyimpulkan bahwa, ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah hisab (perhitungan) pada intinya adalah mengandung nilai-nilai yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan akuntansi syariah, di antaranya prinsip kebenaran, keadilan, dan pertanggungjawaban (“Tiada suatu ucapanpun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat Pengawas yang selalu hadir”). Terlihat jelas bahwa nilai-nilai yang diterapkan pada akuntansi syariah harus bersumber pada Islam, yaitu Al-Qur’an (Surah Al-Baqarah:282) dan tidak bisa melupakan hadits (Suwiknyo, 2007). Prinsip keseimbangan (tawazun) dalam asas transaksi syariah, esensinya meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian. Transaksi syariah tidak hanya menekankan pada maksimalisasi keuntungan perusahaan semata untuk kepentingan pemilik (shareholders). Sehingga manfaat yang didapatkan tidak hanya difokuskan pada pemegang saham, akan tetapi pada semua pihak (stakeholders) yang dapat merasakan manfaat adanya suatu kegiatan ekonomi (IAI, 2007). Bank di seluruh dunia telah menerima cukup banyak tekanan dari beragam pemangku

kepentingan

(stakeholders)

termasuk

para

pemegang

saham

(shareholders), investor, media, LSM dan pelanggan untuk melakukan aktivitas


10

bisnis secara etis dan bertanggung jawab. Akibatnya, peningkatan kesadaran berkaitan dengan isu-isu keberlanjutan bagi lembaga keuangan telah diamati di dunia selama beberapa dekade terakhir (Khan et al, 2010). Menurut Hopkin dan Cowe dalam Khan (2010) bahwa, aktivitas operasional perusahaan yang tidak bertanggung jawab dapat memiliki dampak negatif pada harga saham (price stock) dan brand (reputasi), dimana saat ini semakin banyak konsumen yang menanyakan pada bank tentang posisi dan aktivitas pertanggung jawaban sosial yang telah dilakukan dan akan dilakukan oleh bank. Demikian juga stakeholders yang memiliki pengaruh yang kuat, secara signifikan membangun isu dan membawa isu ini untuk menjadi sentimen publik, dimana badan penyelenggara negara, media-media dan LSM-LSM diminta untuk menyikapi isu-isu tanggung jawab sosial di sektor industri perbankan dan keterlibatan yang kuat dari stakeholder ini memiliki dampak untuk menjadi pendorong utama untuk merevolusi Corporate Sustainability Reporting (CSR) dan praktik pelaporan CSR (Khan, 2010). 2.4. Penelitian Terdahulu Fitiria dan Hartanti (2010) dalam penelitiannya yang berjudul: “Islam dan Tanggung Jawab Sosial : Studi Perbandingan Pengungkapan Berdasarkan Global Reporting Initiative (GRI) Indeks dan Islamic Social Reporting (ISR) Indeks” menyatakan bahwa, berdasarkan perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia saat ini tumbuh dengan cukup pesat, ditambah dengan isu praktek dan pengungkapan CSR yang makin marak, maka penelitian bertujuan untuk melihat bagaimana praktek pengungkapan CSR di bank syariah ditinjau dari dua macam skoring indeks, yaitu Global Reporting Inititive dan Islamic Social Reporting, mengingat masing-masing indeks tersebut berangkat dari dua filosofi yang berbeda. Temuan penting dari penelitian Fitiria dan Hartanti (2010) adalah Pengungkapan berdasarkan indeks GRI memiliki skor yang lebih baik dibandingkan indeks ISR, dan secara garis besar, indikator-indikator ISR telah cukup mewakili indikator-indikator GRI tahun 2006 namun indikator-indikator GRI tahun 2006 memiliki rincian yang lebih detail dan komprehensif


11

dibandingkan indikator-indikator indeks ISR sehingga pengungkapan yang dihasilkan pun sangat terbatas, serta Indeks ISR dapat dikonvergensikan kedalam indeks GRI tahun 2006 tetapi hal ini membutuhkan diskusi lebih lanjut dari para standard setter. Dalam penelitiannya yang berjudul: “Sustainability Accounting – A Brief History and Conceptual Framework”, Lamberton (2005) mengulas tentang teori dan praktek akuntansi keberlanjutan yang belum lama dipraktekkan, dan mengembangkan kerangka struktur model akuntansi keuangan menuju kerangka akuntansi keberlanjutan. Tujuan dari kerangka kerja ini untuk menyediakan arahan untuk masa depan perkembangan akuntansi keberlanjutan baik di tingkat konseptual dan penerapannya. Lebih lanjut Lamberton (2005) menyimpulkan bahwa kerangka akuntansi keberlanjutan memunculkan tantangan besar bagi bisnis. Luasnya pelaporan untuk memasukkan aspek kinerja lingkungan, sosial dan ekonomi (Triple Bottom Line) yang sesuai dengan standar kualitatif ketat yang ditetapkan dalam Pedoman GRI memerlukan komitmen besar pada sumber daya untuk mencapai aplikasi yang luas. Hedberg dan Malmborg (2003) dalam penelitiannya yang berjudul : “The Global Reporting Initiative and Corporate Sustainability Reporting in Swedish Companies”, bertujuan untuk menganalisis fenomena pelaporan keberlanjutan perusahaan (Corporate Sustainability Reporting/CSR) pada umumnya dan penggunaan Panduan CSR yang dikembangkan oleh Global Reporting Initiative (GRI) pada khususnya. Pertanyaan utama yang dipersoalkan adalah mengapa perusahaan memilih untuk menggunakan Panduan GRI dan bagaimana hal ini telah mempengaruhi tanggung jawab sosial perusahaan dan pengelolaan lingkungan. Temuan penting pada penelitian Hedberg dan Malmborg (2003) adalah Laporan CSR dan Panduan GRI adalah dari lebih banyak membantu pihak internal dibanding sebagai komunikasi eksternal. Hal Ini dapat membantu perusahaan untuk belajar tentang diri sendiri dan untuk melihat apa sebenarnya telah dilakukan dalam organisasi. Panduan GRI memiliki potensi untuk mendapatkan visibilitas dan kontrol dari triple bottom line pada tingkat perusahaan.


12

Senada dengan Hedberg dan Malmborg (2003), Penelitian Khan et al (2010) yang berjudul : “Corporate Sustainability Reporting of Major Commercial Banks In Line With GRI : Bangladesh Evidence”, bertujuan untuk meneliti kecenderungan pelaporan keberlanjutan oleh bank-bank komersial utama di Bangladesh sejalan dengan indikator pelaporan keberlanjutan global yang diuraikan di Panduan berdasarkan Kerangka GRI. Temuan hasil penelitian ini, menemukan bahwa pelaporan sosial oleh bank-bank besar berdasarkan indikator GRI di Bangladesh relatif sedikit. Di antara semua kategori item keberlanjutan, sebagian besar bank lebih memilih untuk mengungkapkan lebih lanjut pada kategori "masyarakat (society)". Secara khusus, setiap bank menyumbangkan dananya untuk korban banjir dan tornado secara langsung, menyalurkan pakaian hangat bagi orang-orang yang terkena dampak dingin dan memberikan dana bantuannya melalui lembaga sosial pemerintah untuk korban banjir. Selain itu, bank-bank di Bangladesh menyalurkan dana sosialnya dalam bentuk beasiswa dan menyumbangkan dananya untuk mendirikan pusat penelitian di perguruan tinggi.


13

III. Analisis

3.1. Kesesuaian Panduan Laporan Keberlanjutan GRI (Indikator Kinerja Ekonomi) dengan Akuntansi Syariah Menurut GRI (2006) terdapat 9 (Sembilan) Indikator Kinerja Ekonomi pada Panduan Laporan Keberlanjutan GRI Standard Disclosure G3.1, yaitu: Aspek: Kinerja Ekonomi EC1 Perolehan dan distribusi nilai ekonomi langsung yang meliputi pendapatan, biaya operasional, imbal jasa (kompensasi) karyawan, donasi, dan investasi komunitas lainnya, laba ditahan, dan pembayaran kepada penyandang dana atau pemerintah. EC2 Implikasi finansial dan risiko lainnya akibat perubahan iklim serta peluangnya bagi aktivitas organisasi. EC3 Cakupan kewajiban organisasi terhadap program manfaat pasti. EC4 Bantuan finansial signifikan yang diterima dari pemerintah. Aspek: Keberadaan Pasar EC5 Rentang rasio standar upah terendah dibandingkan dengan upah minimum setempat pada daerah operasi utama . EC6 Kebijakan, praktek, dan proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal pada daerah operasi utama. EC7 Prosedur penerimaan pegawai lokal dan proporsi manajemen senior yang direkrut secara lokal dan dipekerjakan di daerah operasi utama. Aspek: Akibat Tidak Langsung EC8 Pembangunan dan dampak investasi infrastruktur serta jasa yang diberikan kepada publik secara komersial, dalam bentuk natura, atau pro bono. EC9 Pemahaman dan penjelasan dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan, termasuk seberapa luas dampaknya. Lebih lanjut dalam GRI (2006) dijelaskan bahwa indikator pendapatan dalam EC1 dijabarkan sebagai berikut: 

Penjualan neto sama dengan penjualan produk dan jasa bruto dikurangi pengembalian (retur), diskon dan pengurangan harga (diskon).


14



Pendapatan dari investasi finansial termasuk penerimaan kas atas bunga pinjaman, dividen saham, royalti, dan pendapatan lansung yang dihasilkan dari pengelolaan aset (misalnya penyewaan properti).



Pendapatan dari penjualan aset yaitu aset berwujud (properti, infrastruktur, peralatan) dan tidak berwujud (hak atas kekayaan intelektual, disain, nama merk). Sedangkan menurut IAI (2007), definisi penghasilan (income) meliputi

baik pendapatan (revenues) maupun keuntungan (gains). Pendapatan timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas syariah yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (fees), bagi hasil, dividen, royalty dan sewa. Keuntungan meliputi, misalnya, pos yang timbul dalam pengalihan aset tak lancar. Definisi penghasilan juga mencakupi keuntungan yang belum direalisasi, Keuntungan biasanya dilaporkan dalam jumlah bersih setelah dikurangi dengan beban yang bersangkutan. Penghasilan dapat juga berasal dari penyelesaian kewajiban. Misalnya, entitas syariah dapat memberikan barang dan jasa kepada kreditur untuk melunasi pinjaman. Berdasarkan Panduan Laporan Keberlanjutan GRI pada indikator kinerja ekonomi poin EC1 (Pendapatan) menunjukkan bahwa Panduan Keberlanjutan GRI sejalan dengan Akuntansi Syariah, kecuali pada poin pengakuan pendapatan yang bersumber dari investasi finansial yaitu adanya penerimaan kas atas bunga. Bunga adalah riba, dan diharamkan oleh Allah SWT sebagaimana dalam Q.S. Al Baqarah : 275 (“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba). Sehingga entitas usaha yang berbasis syariah dalam menerapkan Panduan Laporan Keberlanjutan GRI poin pendapatan, harus mengeluarkan unsur pendapatan atas bunga pada pengakuan pendapatan. Pada indikator Biaya Operasi dan Kompensasi Karyawan dalam poin EC1 Panduan Laporan Keberlanjutan GRI (GRI, 2006) dijabarkan sebagai berikut: 

Biaya Operasi : Pembayaran tunai kepada pihak di luar organisasi atas pembelian bahan baku, komponen produk, fasilitas, dan jasa. Pembayaran ini termasuk untuk sewa properti, biaya lisensi, fasilitas kemudahan (yang memenuhi tujuan komersial), royalti, biaya pekerja kontrak, biaya


15

pelatihan karyawan (apabila menggunakan pelatih eksternal), pakaian pelindung karyawan, dan lain-lain 

Manfaat dan gaji karyawan, termasuk direksi dan komisaris : o total daftar gaji karyawan serta yang dibayar ke pemerintah atas nama karyawan (seperti PPh dan dana Jamsostek). Pekerja operasional non-karyawan umumnya tidak termasuk dalam kategori ini, namun dimasukkan sebagai biaya jasa dalam kategori Biaya Operasi. o Total tunjangan manfaat termasuk tunjangan umum (dana pensiun, asuransi, fasilitas kendaraan bermotor, dan kesehatan pribadi) dan tunjangan karyawan lainnya seperti perumahan, pinjaman tanpa bunga, bantuan transportasi umum, hibah pendidikan, dan pembayaran pesangon. Hal ini tidak termasuk biaya pelatihan, biaya peralatan perlindungan, dan biaya lainnya yang terkait dengan fungsi jabatan karyawan Sedangkan menurut IAI (2007), definisi beban mencakupi baik kerugian

maupun beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas syariah yang biasa. Beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas syariah yang biasa meliputi, misalnya, beban pokok penjualan, gaji dan penyusutan. Beban tersebut biasanya berbentuk arus keluar atau berkurangnya aset seperti kas (dan setara kas), persediaan dan aset tetap. Berdasarkan Panduan Laporan Keberlanjutan GRI pada indikator kinerja ekonomi poin EC1 (Biaya Operasi dan Kompensasi Karyawan) menunjukkan bahwa Panduan Keberlanjutan GRI sejalan dengan Akuntansi Syariah. Namun perlu diperhatikan bahwa, dalam Panduan GRI, pekerja operasional non-karyawan tidak termasuk kategori ini, hal tersebut akan menimbulkan rasa ketidakadilan. Padahal dalam Islam, semua manusia sama di hadapan Allah SWT, yang membedakan adalah hanya ketaqwaannya kepada Allah SWT. Sebagaimana Sabda Nabi Muhammad SAW: “Wahai manusia, sesungguhnya ayahmu satu dan sesungguhnya ayahmu satu. Ketahuilah, tidak ada keunggulan orang Arab atas non-Arab, tidak pula non-Arab atas orang Arab, serta tidak pula orang berkulit hitam atas orang yang berkulit merah. Yang membedakan adalah taqwanya.” (HR. Ahmad).


16

Panduan Laporan Keberlanjutan GRI, indikator Pembayaran Terhadap Penyandang dana dan Pemerintah dijabarkan sebagai berikut (GRI, 2006): 

Pembayaran terhadap penyandang dana o Dividen kepada pemegang saham o Beban bunga kepada kreditur o Termasuk beban bunga dari semua jenis hutang dan dividen pemegang saham istimewa (preferensi) yang ditangguhkan



Pembayaran terhadap pemerintah o Semua pembayaran pajak (PPh perusahaan, PPN, PBB, dan lainlain) serta penalti yang dikenakan sesuai dengan ketentuan internasional, nasional, dan lokal. Tidak termasuk dalam kategori ini pajak yang ditunda karena ada kemungkina pajak tersebut tidak dibayar.

Organisasi

yang

beroperasi

di

beberapa

negara

menyediakan laporan pajak yang dibayar per negara. Organisasi harus menjelaskan definisi segmentasi yang dipergunakan. Sedangkan menurut IAI (2007), Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer adalah bagian bagi hasil pemilik dana atas keuntungan dan kerugian hasil investasi bersama entitas syariah dalam suatu periode laporan keuangan. Hak pihak ketiga atas bagi hasil tidak bisa dikelompokan sebagai beban (ketika untung) atau pendapatan (ketika rugi). Namun, hak pihak ketiga atas bagi hasil merupakan alokasi keuntungan dan kerugian kepada pemilik dana atas investasi yang dilakukan bersama dengan entitas syariah. Dari perbandingan Panduan Laporan Keberlanjutan GRI pada indikator kinerja

ekonomi poin EC1

(Pembayaran Terhadap

Penyandang dana)

menunjukkan bahwa Panduan Keberlanjutan GRI sejalan dengan Akuntansi Syariah, kecuali pada poin pembayaran terhadap beban bunga. Sedangkan untuk indikator Pembayaran terhadap Pemerintah tidak sejalan dengan akuntansi syariah, karena Laporan keuangan dengan tujuan khusus seperti prospektus, dan perhitungan yang dilakukan untuk tujuan perpajakan tidak termasuk dalam kerangka dasar akuntansi syariah (IAI, 2007).


17

GRI (2006) menjabarkan indikator Investasi Komunitas dalam Panduan Laporan Keberlanjutan poin EC1 sebagai berikut: 

Donasi dan dana investasi sukarela untuk komunitas yang lebih luas di mana target penerima manfaat adalah pihak-pihak di luar organisasi Hal ini termasuk kontribusi untuk badan amal, lembaga sosial masyarakat (LSM), dan lembaga riset (tidak terkait dengan aktivitas riset dan pengembangan komersial organisasi), dana untuk mendukung infrastruktur komunitas (misalnya fasilitas rekreasi), dan biaya program sosial (termasuk acara seni dan pendidikan). Perhitungan dana mengacu pada pengeluaran aktual dalam periode laporan, dan karenanya tidak termasuk komitmen.



Untuk investasi infrastruktur, total investasi harus memasukkan biaya barang dan tenaga kerja. Dalam rangka mendukung program atau fasilitas yang sedang berjalan (misalnya organisasi mendanai operasi harian dari fasilitas publik), investasi yang dilaporkan termasuk biaya operasi.



Hal ini tidak termasuk aktivitas komersial dan hukum serta tujuan investasi yang semata-mata mempunyai unsur komersial. Donasi kepada partai politik termasuk di dalamnya, tetapi akan disampaikan terpisah secara detail di S06.



Tidak termasuk investasi infrastruktur yang terjadi akibat kebutuhan bisnis utama (seperti membangun akses jalan ke kantor atau pabrik) atau memberikan fasilitas operasi organisasi. Perhitungan investasi mungkin termasuk infrastruktur yang dibuat di luar aktivitas bisnis utama dari organisasi yang melaporkan, seperti sekolah atau rumah sakit/puskesmas untuk karyawan dan keluarganya. Sedangkan menurut IAI (2007), Transaksi syariah nonkomersial dilakukan

antara

lain berupa: pemberian dana

pinjaman atau

talangan (qardh);

penghimpunan dan penyaluran dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, wakaf dan hibah. Hal ini menunjukkan bahwa Panduan Keberlanjutan GRI sejalan dengan Akuntansi Syariah. Namun, terdapat perbedaan motivasi pada pengakuannya. Pada Panduan GRI, motivasinya untuk menjaga dan meningkatkan nama baik perusahaan melalui penyaluran donasi, sedangkan pada akuntansi


18

syariah motivasinya adalah untuk mendapatkan pahala sebagaimana perintah untuk mengeluarkan sebagian harta untuk diberikan kepada yang berhak. Perintah (kewajiban) membayar zakat disebutkan secara jelas di dalam Alquran dan Sunnah Rasulullah. Perintah zakat dalam Alquran, yang disebutkan beriringan dengan kewajiban mendirikan shalat ditemukan sebanyak 33 kali. Sedang perintah membayar zakat yang tidak diiringkan dengan shalat, atau disampaikan dengan kata yang lain, seperti perintah untuk membayar infaq atau shadaqah, ditemukan lebih dari 40 kali (zisindosat.com, 2013). GRI (2006) menjabarkan EC2 dalam Panduan Laporan Keberlanjutan GRI sebagai berikut: 

Melaporkan apakah pimpinan senior organisasi mempertimbangkan perubahan iklim serta kesempatan dan risiko yang ada terhadap organisasi,



Melaporkan kesempatan dan risiko akibat perubahan iklim yang secara potensial berdampak finansial terhadap organisasi,



Melaporkan apakah manajemen telah menghitung untuk organisasi dampak keuangan (misalnya biaya asuransi dan karbon) akibat perubahan iklim. Sedangkan menurut IAI (2007), Implementasi keadilan dalam kegiatan

usaha berupa aturan prinsip muamalah yang melarang adanya unsur kezaliman (unsur yang merugikan diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan). Lebih lanjut IAI (2007) menjelaskan bahwa, posisi keuangan entitas syariah dipengaruhi oleh sumber daya yang dikendalikan, struktur keuangan, likuiditas dan solvabilitas, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Panduan Keberlanjutan GRI sejalan dengan Akuntansi Syariah. GRI (2006) menjabarkan EC3 dalam Panduan Laporan Keberlanjutan GRI sebagai berikut: Untuk program manfaat pasti, identifikasi apakah pendanaan untuk membayar kewajiban pensiun kepada karyawan dari sumber dana organisasi langsung atau dari dana yang dikelola terpisah oleh organisasi lain. Sedangkan menurut IAI (2007), penyisihan menyangkut kewajiban masa kini dan memenuhi ketentuan lain dalam definisi tersebut, maka pos yang bersangkutan merupakan kewajiban meskipun jumlahnya harus diestimasi. Contohnya adalah


19

penyisihan untuk pembayaran yang akan dilakukan terhadap garansi berjalan dan penyisihan untuk menutup kewajiban manfaat pensiun. Hal tersebut menunjukkan bahwa Panduan Keberlanjutan GRI sejalan dengan Akuntansi Syariah. Kewajiban untuk menyisihkan dana yang akan digunakan untuk manfaat pada masa pensiun adalah sesuai dengan tuntunan Hadits Rasul SAW: “Manfaatkan lima perkara sebelum lima perkara, masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu, waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu, dan hidupmu sebelum datang matimu” (HR Al-Hakim dan Al-Baihaqi). Panduan GRI dalam poin EC4 menjelaskan tentang bantuan keuangan signifikan dari pemerintah, yang dijabarkan sebagai berikut: Melaporkan estimasi keseluruhan nilai keuangan berdasarkan basis akrual dan Melaporkan apakah pemerintah termasuk dalam struktur pemegang saham. Sedangkan menurut IAI (2007), Aset entitas syariah berasal dari transaksi atau peristiwa lain yang terjadi di masa lalu. Entitas syariah biasanya memperoleh aset melalui pembelian atau produksi sendiri, tetapi transaksi atau peristiwa lain juga dapat menghasilkan aset; misalnya properti yang diterima entitas syariah dari pemerintah sebagai bagian dari program untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dalam suatu wilayah. Hal tersebut menunjukkan bahwa Panduan Keberlanjutan GRI sejalan dengan Akuntansi Syariah. Panduan Laporan Keberlanjutan GRI (GRI, 2006), juga memberikan pedoman tentang Rentang rasio standar upah terendah dibandingkan dengan upah minimum setempat pada daerah operasi utama pada poin EC5, dijabarkan sebagai berikut: 

Identifikasi apakah kompensasi dari sebagian besar tenaga kerja telah sesuai dengan aturan upah minimum,



Dalam persentase, bandingkan upah minimum lokal dengan laporan gaji tingkat entri (pemula) pada daerah operasi utama,



Dalam situasi dimana organisasi dapat menerapkan tingkat upah minimum yang berbeda sebagai referensi, maka harus dijelaskan tingkat upah minimum mana yang dipergunakan.


20

Sedangkan menurut IAI (2007), Informasi posisi keuangan dan kinerja di masa lalu seringkali digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja masa depan dan hal-hal lain yang langsung menarik perhatian pemakai, salah satunya adalah pembayaran upah. Untuk memiliki nilai prediktif, informasi tidak perlu harus dalam bentuk ramalan eksplisit. Sehingga dapat dikatakan Panduan Laporan Keberlanjutan GRI tidak sejalan dengan akuntansi syariah, pada poin pembayaran upah ini. Islam memandang upah sangat besar kaitannya dengan konsep moral bukan hanya sekedar kebutuhan perusahaan saja, dan upah dalam Islam tidak hanya sekedar materi (kebendaan atau keduniaan) tetapi lebih dari itu, upah dalam Islam berorientasi pada kehidupan akhirat (pahala), sebagaimana perintah Islam mewajibkan untuk membayar upah yang sesuai dan disegarakan. Rasul SAW bersabda: “Berikanlah gaji kepada pekerja sebelum kering keringatnya, dan beritahukan ketentuan gajinya, terhadap apa yang dikerjakan”. (HR. Baihaqi). Hadits lain yang menjelaskan tentang pembayaran upah ini adalah : “Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi Muhammad Saw. bahwa beliau bersabda: “Allah telah berfirman: “Ada tiga jenis manusia dimana Aku adalah musuh mereka nanti di hari kiamat. Pertama, adalah orang yang membuat komitmen akan memberi atas nama-Ku (bersumpah dengan nama-Ku), kemudian ia tidak memenuhinya. Kedua, orang yang menjual seorang manusia bebas (bukan budak), lalu memakan uangnya. Ketiga, adalah orang yang menyewa seorang upahan dan mempekerjakan dengan penuh, tetapi tidak membayar upahnya” (HR. Bukhari). Dalam Panduan Laporan Keberlanjutan GRI poin EC 6 menjabarkan tentang Kebijakan, praktek, dan proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal pada daerah operasi utama, dengan penjabaran sebagai berikut (GRI, 2006) : untuk perhitungan, persentase pengeluaran harus berdasarkan faktur atau komitmen yang dibuat sepanjang periode pelaporan (yaitu akuntansi akrual). Sedangkan menurut IAI (2007), laporan keuangan disusun atas dasar akrual. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan


21

diungkapkan dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Panduan Keberlanjutan GRI sejalan dengan Akuntansi Syariah. Panduan Laporan Keberlanjutan GRI dalam poin EC7 (GRI, 2006), menjelaskan tentang prosedur penerimaan pegawai lokal dan proporsi manajemen senior yang direkrut secara lokal dan dipekerjakan di daerah operasi utama, dijabarkan sebagai berikut : melaporkan apakah organisasi mempunyai kebijakan global atau praktek umum untuk menjamin penerimaan pegawai dari penduduk lokal di daerah operasi utama. Sedangkan pada IAI (2007) tidak secara spesifik mendeskripsikan hal tersebut. Namun dapat dikatakan Panduan Keberlanjutan GRI sejalan dengan Akuntansi Syariah, dengan penekanan pada adanya karyawan lokal yang bekerja pada perusahaan. Begitupun dengan Panduan Laporan Keberlanjutan GRI pada poin EC8 (GRI, 2006), dapat dikatakan Panduan Keberlanjutan GRI sejalan dengan Akuntansi Syariah, dengan penekanan pada pembangunan dan dampak investasi infrastruktur serta jasa yang diberikan kepada publik secara komersial, dengan penjabaran sebagai berikut : laporkan apakah organisasi melakukan penilaian kebutuhan komunitas untuk menentukan infrastruktur dan jasa lainnya yang dibutuhkan, di mana organisasi tidak mengejar keuntungan ekonomi secara langsung, karena tujuan pembangunan infrastruktur untuk kepentingan publik. Islam mengajarkan kepada ummatnya untuk menjadi pribadi yang dapat bermanfaat bagi banyak orang. sebab ini adalah salah satu perintah Rasulullah SAW kepada umatnya. Sabda beliau: “Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain” (HR. Ahmad). Selain itu, segala sesuatu yang kita berikan kepada orang lain, semuanya akan kembali untuk kebaikan diri kita sendiri. “Jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri” (QS. 17:7). Indikator terakhir pada Panduan Laporan Keberlanjutan GRI pada Kinerja Ekonomi adalah poin EC9 yaitu tentang penjelasan dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan, termasuk seberapa luas dampaknya. Hal ini menunjukkan bahwa Panduan Keberlanjutan GRI sejalan dengan akuntansi


22

syariah. Islam menganjurkan bahkan mewajibkan ummatnya untuk menjaga lingkungan. Sebagaimana Allah SWT jelaskan dalam QS Al A’raf : 56 : “Dan janganlah

kamu

memperbaikinya

membuat dan

dan

kerusakan berdo’alah

di

bumi

sesudah

kepada-Nya

dengan

(Allah

SWT)

rasa

takut.

Sesungguhnya rahmat Alloh SWT amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”. 3.2. Hal-hal yang Dapat Dipelajari Akuntansi Syariah Dari Panduan Laporan Keberlanjutan GRI Berbagai musibah di tanah air ini, seperti tragedi runtuhnya terowongan Freeport di Papua, semburan lumpur Lapindo di Sidoarjo yang belum dapat diatasi hingga kini, hingga aktivitas pertambangan Newmont di Minahasa yang mengakibatkan tingginya kadar arsenik di Teluk Buyat Minahasa, dianggap sebagai fenomena alam (Cahyadi, 2013). Lebih lanjut Cahyadi (2013) menyatakan bahwa dengan kata kunci fenomena alam, berarti upaya perusahaan untuk meringankan beban korban bukan didasari tanggung jawab dari kesalahan perusahaan, melainkan niat baik perusahaan dalam melaksanakan CSR (Corporate Social Responsibility). Karena bukan kesalahan perusahaan, nama baik perusahaan tambang itu tetap bersih, sehingga tetap diperbolehkan terus mengeksploitasi sumber daya alam di kawasan tersebut atau kawasan lainnya. Oleh karena itu, tidak ada salahnya masyarakat mengetahui informasi potensi bencana alam akibat operasional perusahaan tambang. Sebab, bagaimanapun keberlanjutan kehidupan masyarakat jauh lebih penting daripada keberlanjutan operasi industri tambang. Adanya panduan laporan keberlanjutan dari GRI sesungguhnya memiliki niat baik untuk tujuan pelestarian dan keberlanjutan lingkungan. Tingkat Aplikasi bertujuan untuk menunjukkan suatu jalan untuk pendekatan yang lebih luas terhadap pelaporan dengan menggunakan Kerangka Pelaporan GRI (GRI, 2006). Lebih lanjut GRI (2006) menjelaksan bahwa GRI Reporting Framework dibuat untuk memberikan framework yang diterima secara umum terhadap pelaporan kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan organisasi.


23

Jadi dapat dikatakan Kerangka Pelaporan GRI sebagai upaya preventif untuk menjaga kelestarian lingkungan. Karena hanya butuh waktu kurang dari satu jam untuk menebang satu pohon, namun memerlukan waktu puluhan tahun, bahkan ratusan tahun untuk membesarkannya kembali. Melalui Kerangka Pelaporan GRI juga, dilakukan upaya mengurangi dampaknya apabila telah terjadi kerusakan akibat operasional perusahaan. Akuntansi syariah yang disusun berdasarkan Al Qur’an dan Hadits telah terlebih dahulu dalam upayanya untuk melestarikan lingkungan. Melestarikan lingkungan hidup, ditempuh melalui pendekatan preventif, di antaranya melalui pemahaman ajaran agama secara komprehensif dan integratif. Dalam konteks lingkungan sering disebut istilah “Fiqh Lingkungan”. Fiqh dalam konteks lingkungan adalah hasil bacaan dan pemahaman manusia terhadap dalil naqli, baik yang maktubah (tertulis) maupun yang kauniyyah (tidak tertulis) yang tersebar di alam jagad raya. GRI beserta seluruh perangkat organisasinya telah menyediakan berbagai modul secara gratis untuk penggunanya. Salah satunya, adalah Tingkat Aplikasi. Pada tingkatan aplikasi, penilaian dilakukan tidak hanya secara kuantitatif, namun juga secara kualitatif. Ada tiga tingkatan didalam sistem, yang bernilai C, B dan A. Kriteria pelaporan pada tiap tingkatan mencerminkan sejauh mana aplikasi dari Kerangka Pelaporan GRI. A “plus” (+) tersedia pada setiap tingkatan (mis. C+, B+, A+) jika ada external assurance yang digunakan pada laporan (GRI, 2006). Lahirnya Standar Akuntansi Perbankan Syariah (PSAK No. 59) menimbulkan pro dan kontra dalam tataran aplikasi, hal ini didasarkan pada kondisi dimana disatu sisi terdapat pihak yang masih pesimis dan disisi lain terdapat pihak yang beranggapan bahwa sudah saatnya membutuhkan akuntansi syariah tersebut (Norhadi, 2006). Lebih lanjut Norhadi (2006) menyatakan bahwa persimpangan jalan pelaksanaan Standar Akuntansi Perbankan Syariah (PSAK No. 59) paling tidak dipicu oleh faktor: Sedikitnya bank syariah yang go publik, faktor sosialisasi, inkonsistensi usaha, kelemahan dalam teori.


24

Oleh karena itu, dalam aplikasinya, akuntansi syariah dapat belajar dari GRI dalam hal penilaian, pengukuran dan pengungkapan transaksi yang berkaitan dengan keberlanjutan lingkungan hidup, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Sehingga akuntansi syariah bukan hanya sekedar “wacana” namun menjadi ”aksi” nyata dalam setiap aktivitas entitas usaha berbasis syariah.


25

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan Berdasarkan analisis diatas, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1. Untuk tujuan mengetahui bahwa Panduan Laporan Keberlanjutan Global Reporting Initiative (GRI) sejalan dengan Akuntansi Syariah, dapat disimpulkan bahwa Panduan Laporan Keberlanjutan Global Reporting Initiative (GRI) sejalan dengan Akuntansi Syariah, kecuali pada poin indikator yang masih menggunakan bunga, pada poin indikator upah dan pajak. Namun terdapat perbedaan motif dalam hal tujuan pelaporan, karena pelaporan keberlanjutan berdasarkan GRI hanya semata untuk mengejar dunia (keuntungan) perusahaan, namun pada akuntansi syariah motif pelaporan keberlanjutan didasari atas kewajiban, dimana bila dilaksanakan mendapatkan pahala dari pada hanya sekedar mengejar keuntungan usaha. 2. Untuk tujuan mengidentifikasi hal-hal yang dapat dipelajari Akuntansi Syariah dari GRI, dapat disimpulkan bahwa akuntansi syariah dapat belajar dari GRI dalam hal penilaian, pengukuran dan pengungkapan transaksi yang berkaitan dengan keberlanjutan lingkungan hidup, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. 4.2. Saran dan Implikasi Manajerial 4.2.1.Saran Berdasarkan analisis dan pembahasan serta kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka saran atau rekomendasi dari penulisan makalah ini yang mungkin dapat ditindaklanjuti adalah sebagai berikut: 1. Hasil yang menunjukkan bahwa Panduan Laporan Keberlanjutan Global Reporting Initiative (GRI) sejalan dengan Akuntansi Syariah, kecuali pada poin yang menggunakan indikator bunga, dapat menjadi perhatian dan pertimbangan dari perusahaan atau instansi pemerintah yang berbasis syariah untuk mengaplikasikan Panduan GRI ini.


26

2. Hasil yang menunjukkan bahwa Akuntansi Syariah dapat mengambil beberapa hal dari Panduan Laporan Keberlanjutan GRI, sehingga diperlukan adanya upaya untuk sosialisasi Panduan GRI ini secara lebih lengkap dan komprehensif untuk entitas usaha yang berbasis syariah, agar dalam aplikasinya dapat dilakukan secara sejalan. 4.2.2.Implikasi Manajerial Berdasarkan berbagai saran atau rekomendasi yang diusulkan diatas, maka implikasi manajerial dari makalah ini adalah sebagai berikut: 1. Bagi akuntan, dalam rangka meningkatkan nilai-nilai dalam akuntansi syariah yang didasarkan atas Al Qur’an dan Hadits, maka diperlukan upaya untuk memahami Panduan GRI secara lengkap dan detil. 2. Bagi Manajemen entitas usaha berbasis syariah, dalam menerapkan aplikasi akuntansi syariah, maka dapat dipertimbangkan untuk menyiapakan SDM akuntan yang bekerja di perusahaan yang memahami Panduan GRI. Selain itu, implikasi manajerialnnya adalah entitas usaha berbasiskan syariah dapat mempertimbangkan untuk mendaftar sebagai entitas usaha yang tergabung dalam organisasi GRI. 3. Bagi kalangan akademisi, makalah ini diharapkan memberikan konstribusi positif bagi dunia penelitian, khususnya penelitian akuntansi syariah. Dengan demikian tulisan ini diharapkan akan menambah

literatur

tentang

akuntansi

syariah

dan

laporan

keberlanjutan. Sehingga diharapkan akademisi yang tertarik untuk melakukan penelitian akuntansi syariah dan laporan keberlanjutan semakin meningkat di masa yang akan datang. 4.3. Keterbatasan Makalah 1. Panduan Laporan Keberlanjutan GRI hanya memfokuskan pada 9 (Sembilan) indikator kinerja ekonomi. Perlu adanya penambahan indikiator Panduan GRI yang lainnya (indikator lingkungan dan sosial) 2. Metodologi penulisan, terbatas hanya pada studi literatur. Sehingga disarankan untuk penelitian selanjunya dapat dilakukan secara kuantitatif atau kualitatif dengan metode IDI atau FGD.


27

Daftar Referensi

Al Qur’anul Karim. Ballou, Brian, Dan L. Heitger, and Charles E. Landes. 2006. The Future of Corporate Sustainability Reporting : A Rapidly Growing Assurance Opportunity. Journal of Accountancy 202.6 pp. 65-74. Brosowsky, Jan., Isenmann, Ralf., Beisel, Monika., dan Marx-Gomez, Jorge. 2004. XML Schema For Sustainability Reports Meeting The Needs Of The GRI Guidelines. Editions du Tricorne. ISBN: 28 29 30 275-3. Geneva. Cahyadi, Firdaus. 2013. Belajar Dari Kasus Freeport. Koran Tempo Edisi Rabu, 29 Mei 2013. pp. A11. Commission on Environment and Development. 1987. Our Common Future. Oxford University Press. Oxford. Fitria, Soraya, and Dwi Hartanti. Islam Dan Tanggung Jawab Sosial: Studi Perbandingan Pengungkapan Berdasarkan Global Reporting Initiative Indeks Dan Islamic Social Reporting Indeks. Simposium Nasional Akuntansi XIII. Universitas Jend. Sudirman Purwokerto. Purwokerto. Global

Reporting

Initiative.

2006.

Reporting

Guidelines

Version

3.0.

www.globalreporting.org. Diakses pada tanggal 18 Agustus 2013. Global Reporting Initiative. 2006. Set Protokol Indikator Ekonomi (EC). www.globalreporting.org. Diakses pada tanggal 18 Agustus 2013. Global

Reporting

Initiative.

2006.

Tingkat

Aplikasi

GRI.

www.globalreporting.org. Diakses pada tanggal 18 Agustus 2013. Global Reporting Initiative. 2013. The Sustainability Content of Integrated Reports – A Survey of Pioneers. www.globalreporting.org. Diakses pada tanggal 18 Agustus 2013. Hafizah, Yulia. 2004. Akuntansi Kapitalis Dalam Kacamata Syariah : Suatu Catatan Aksiologis. Jurnal Al Mawarid Edisi XI.


28

Hedberg, Carl-Johan., dan Malmborg F. V. 2003. The Global Reporting Iniatiative and Corporate Sustainability Reporting In Swedish Companies. Corporate Social Responsibility and Environmental Management Vol. 10. pp. 153-164. Indonesia, Ikatan Akuntan. 2007. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Jakarta. Jalal. 2011. Pelaporan Keberlanjutan dan Standar GRI G3.1. Lokakarya Lingkungan dan Pasca-Tambang Antam. Bogor, 14 Oktober 2011. Khan, M. H. U. Z., Islam, M. A., Fatima, J. K., & Ahmed, K. 2011. Corporate Sustainability Reporting Of Major Commercial Banks In Line With GRI : Bangladesh Evidence. Social responsibility journal, 7(3), pp. 347-362. Lamberton, Geoff. 2005. Sustainability Accounting — A Brief History And Conceptual Framework. Accounting Forum. Vol. 29. No. 1. Elsevier. Norhadi. 2006. Menggagas Rekonstruksi Akuntansi Syariah.Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 1. No.1. April. Suwiknyo, Dwi. 2007. Teorisasi Akuntansi Syariah di Indonesia. Jurnal Ekonomi Islam La Riba. Vol. 1 No. 2 Desember. zisindosat.com/kewajiban-zakat-dalam-alquran-dan-hadis/. Diakses pada tanggal 18 Agustus 2013.


Diajukan sebagai Tugas Akhir Mata Kuliah : AKUNTANSI DAN LAPORAN KEUANGAN SYARIAH (ALKS) Dosen : Bapak Dr. Muhammad Akhyar Adnan, MBA, Ak

Recommend Documents