Laporan khusus DI PPB GENEVA: INDONESIA TUNDUK KEPALA DAN TUTUP MULUT dan DI MALUKU HARUS BERGERAK. Laporan delegasi RMS ke PPB di Geneva tentang pelanggaran Hak2 Asasi Manusia oleh Republik Indonesia (12-14 maret 2014)
Geneva, 12-14 maret 2014 - Sebagaimana diketahui (link) maka Pemerintah RMS telah mengutuskan satu delegasi ke Perserikatan Bangsa Bangsa (PPB) di Geneva untuk ambil bahagian dalam satu kegiatan jang dinamakan ‘Side Event’ dalam kantor PPB tersebut. Pengiriman delegasi ini berlaku dalam rangka pertemuan tahunan jang ke-25 dari Komisi Hak2 Asasi Manusia dari PPB. Dalam pertemuan resmi ini hanja negara2 jang adalah anggota dari PPB membintjangkan kondisi Hak2 Asasi dalam negara mereka masing2. Indonesia tentu selalu berusaha untuk menggambarkan satu kondisi jang munafik ke dunia internasional. Tiga delegasi dari RMS, Papua dan Aceh datang ke Geneva untuk mempersembahkan kepada dunia internasional dengan bukti2 jang kuat kondisi jang sebenarnja. Empat anggota staf Missi Permanen dari Indonesia di PPB turut hadir dalam pertemuan ini dan mendengar dan melihat presentasi delegasi RMS dengan kepala tertunduk dan dengan tutup mulut. Presentasi ini diselenggarakan dalam Side Event tersebut.
Side Event ini datur oleh organisasi UNPO, satu Organisasi jang membela hak dari Bangsa2 jang berhak untuk merdeka tetapi belum mendapat kemerdekaan itu. Penting untuk disebut ja’itu bahwa negara2 seperti Estonia, Latvia dan Lithuania di Eropa Timur dan Timor Timor jang sekarang sudah terima kedaulatan mereka kembali, kemuka djuga termasuk anggota dari UNPO bersama dengan RMS. UNPO djuga sering memfasilitasikan berbagai kegiatan untuk mereka di PPB waktu mereka masih dalam perdjuangan kemerdekaan mereka.
Delegasi RMS terdiri dari tiga orang ja’ni Wakil-presiden RMS drs. Willem V. Sopacua, drs. Ron A. Nussy (anggota senior staf Pemerintah) dan sdr. Nino Solisa (anggota junior). Mereka mengadakan kegiatan dari tangal 12 sampai dengan tanggal 14 maret di Geneva.
(foto 1) Delegasi Republik Maluku Selatan, dkk: drs. Ron A. Nussy (anggotas senior staf Pemerintah), Wakil-presiden RMS drs. Willem V. Sopacua dan sdr. Nino Solisa (anggota junior, generasi ke-tiga) didepan gedung PPB di Geneva jang bernama Palais des Nations (Istana Segala Bangsa). (foto: Raphael Pattiwael) Kegiatan tanggal 12-13 maret Delegasi RMS tiba pada tanggal
11 maret malam di Geneva dan memakai tanggal 13 untuk
berorientasi di PPB dan untuk mengurus berbagai hal administratif dan sebagainja. Pada hari ini djuga ada satu pertemuan jang sangat berguna untuk RMS jang akan dibahas dalam laporan jang lain.
Working Group on Arbitrary Detention Pada hari kamis tanggal 13 maret diadakan 2 kegiatan penting ja’ni pertemuan dengan utusan dari satu Badan PPB jang bernama ‘Working Group on Arbitrary Detention’ (WGAD) (Badan jang meneliti penangkapan2 jang tidak sesuai hukum (djam 10.00-11.00) dan dari djam 15.00-16.00 satu pertemuan dengan Ptn. Del Prado, Pelapor Khusus dari PPB dari ‘Office of the Special Rapporteur
on contemporary forms of Racism’ (Kantor dari Pelapor Khusus PPB mengenai Rasisme dalam berbagai bentuk jang terdapat dalam masa kini). Pertemuan2 ini adalah pertemuan bersama dari
RMS, OPM (Organisasi Papua Merdeka) dan ASNLF dari Aceh (Front Pembebasan Nasional dari Aceh Sumatra).
(foto 2) Laporan bersama oleh RMS, OPM dan ASNLF ke Working Group on Arbitrary Detention tentang Penangkapan2 jang tidak sesuai hukum oleh aparat2 Teror dari NKRI. Pada foto ini utusan OPM, sdr. Louis Nusy, sementara berikan keterangan tentang perkembangan2 di Papua. 13 maret, 2014. djam 10.00-11.00 (foto: Nino Solisa) Kasus2 Di Komisi WGAD delegasi mengemukakan berbagai tjonto jang berhubungan dengan penangkapanpenangkapan oleh polisi dan tentara RI di Maluku jang tidak sesuai hukum. Tjonto2 jang paling njata ialah penangkapan waktu aksi penaikkan lambang RMS pada tanggal 25 april tahun 2003 di Nolloth dan Itawaka dan kundjungan presiden RI SBY ke Maluku tahun 2007 dalam rangka Harganas. Delegasi tentu sebut pendapat2 tentang hal ini dalam dua laporan khusus dari Amnesty International (2009) dan dari Human Rights Watch (2010).
Tanggungdjawab dan peran besar dari Maluku Setalah mendengar laporan delegasi RMS Komisi WGAD menjatakan bahwa WGAD amat senang dan meminta informasi tambahan. WGAD berikan berbagai djalan kepada kami dengan tjara bagaimana
kami bisa dapat perhatian PPB. WGAD tekankan antara lain bahwa, ada kemungkinan mereka akan mengirim Tim Pentjari Fakta jang resmi ke pendjara2 atau ara korban di Maluku, Papua atau Aceh untuk menjelediki soal ini lebih dalam, akan tetapi mereka sangat memerlukan laporan2 berturutturut jang datang langsung dari djaringan kami jang berada di Maluku sendiri. Setelah laporan2 ini masuk di mereka dan kami masing2 memasukan permohonan untuk mereka kirim Tim Pentjari Fakta ke Maluku, Papua dan Aceh, mereka mengambil hubungan dengan Indonesia untuk mohon idzin bisa masuk di Indonesia. Mulai dari saat itu terpergantang dari pemerintah Indonesia apakah mereka berikan idzin kepada WGAD untuk bisa masuk melaksanakan penjelidikan mereka di Maluku, Papua atau Aceh.
Office of the Special Rapporteur on contemporary forms of Racism Pada djam 15.00 siang delegasi RMS dan Papua adakan pertemuan dengan Ptn. Thierry Del Prado dari ‘Kantor dari Pelapor Khusus PPB mengenai Rasisme dalam berbagai bentuk jang terdapat pada masa kini’. Dalam pembitjaraan ini kami akan mengemukakan beberapa tjonto jang menurut kami bisa dianggap bentuk2 rasisme. Kami pakai tjonto antara lain dalam mana kalau sultan Djogdja atau Gubernur Bali antjam Jakarta dengan bilang bahwa Djogdja atau Bali mau merdeka, mereka hanja ditegor oleh Jakarta, tetapi kalau Maluku atau Papua bitjara merdeka, mereka dipukul, disiksa dan dianijaja seperti binatang.
Tjonto2 lain kami kemukakan seperti bidjaksana transmigrasi dalam mana -kebanjakan- orang2 Djawa dimasukkan di Maluku dengan terima banjak fasilitas untuk kasih bangun hidup di Maluku dan pada satu saat menjebabkan penduduk asli di Maluku mendjadi minoritas dan orang Klas 2 jang miskin dalam Tanah Airnja sendiri.
Ptn. Del Prado berterima kasih kami sudah berikan laporan ini dalam mana disebut beberapa kasus atua tjonto tentang diskriminasi oleh Indonesia dan mohon kelandjutan informasi dalam bentuk laporan khusus jang lebih dalam. Nasehat Ptn. Del Prado berbunji sama dengan nasehat Komisi WGAD. Ini berarti bahwa sukses Pemerintah di PPB sangat terpergantung dari perbekalan oleh basudara di Tanah Air dengan informasi jang berkwalitas tinggih sesuai dengan sjarat2 PPB. Dengan tjara ini kami setjara bersama akan bisa berhasil baik di PPB.
Kegiatan hari djumat tanggal 14 maret Atjara delegasi RMS pada hari djumat tanggal 14 maret terdiri dari tiga kegiatan: (1) Dari djam 09.0010.00 hadir pada demo dimuka gedung PPB. Demo jang dilaksanakan oleh basudara dari Aceh dalam mana para aktivis dari PAK dan OPM bisa turut ambil bahagian. (2) Selandjutnja pada djam 10.00-
11.00 pertemuan delegasi RMS dengan anggota2 Komisi tentang Hak2 Ekonomis, Sosial dan Kebudajaan, dan (3) djam 11.20-13.00 presentasi Pemerintah RMS dalam Side Event tentang perkosaaan Hak2 Asasi di Maluku oleh Republik Indonesia.
(1) Demo ASNLF (Aceh), OPM (Papua) dan RMS Polisi Geneva memberikan idzin untuk boleh berdemo satu djam dimuka gedugn PPB (09.00-10.00). Para aktivis dari ASNLF mengatur demo ini dan OPM dan RMS bergabung. Dari Belanda RMS diwakili oleh Perintis Aksi Kilat (PAK) jang membawa dan membagai flyer kepada publik. Tiga delegasi untuk Side Event turut ambil bahagian dalamnja sebelum masuk Side Event tersebut.
(foto 3) Hari djumat pagi, tgl 14 maret 2014: Anggota2 delegasi dari Aceh, RMS dan Papua dimuka gedung PPB. Kepala2 delegasi Aceh dan Papua menundjuk solidaritas mereka dengan RMS dengan memegang dan mempertundjukkan Logo Kampagne “Save Aru”. Setelah foto ini kami masuk gedung PPB untuk selenggarakan presentasi kita masing2 dalam Side Event. (foto: Raphael Pattiwael)
(foto 4) Anggota staf drs. Ron Nussy berpidato pendek atas nama Republik Maluku Selatan, setelah djuru bitjara Aceh dan Papua djuga sudah pidato. (foto: Raphael Pattiwael)
Pidato drs. Ron Nussy.pdf
(foto 5) Kanan: terkelihatan sdr. Brian Hukom dan sdr. Fransis Jansen (badju merah dibelakan bendera) dari PAK sementara pegang flyer jang mau dibagai kepada publik. (foto: Raphael Pattiwael) (2) Pertemuan delegasi RMS dengan anggota2 Komisi tentang Hak2 Ekonomis, Sosial dan Kebudajaan Pertemuan ini dengan Nj. Bidault dari The Office of the Special Rapporteur in the field of cultural rights (Kantor dari Pelapor Khusus dibidang Hak2 Kultural) tidak dapat dilaksanakan oleh karena salah faham dalam kommunisaksi antara UNPO dengan Komisi tersebut.
(3) Side Event Side Event mulai sekitar djam 11.20. Jang hadir dalam Side Event kira2 kurang lebih 40 peserta. Sebelum atjara berdjalan maka sebagai pernjataan sikap kami ini siapa kami buka dan mempertundjukkan bendera2 RMS, Papua dan Aceh didalam ruangan dalam gedung PPB ini. Ini mungkin pertama kali bendera RMS, OPM dan Aceh ada dipertundjukkan dalam gedung PPB.
Kami djuga menerima informasi bahwa Missi Permanen dari Indonesia di PPB akan mengirim tiga atau empat orang untuk monitor kegiatan kami dan dimana ada kesempatan untuk tjoba mengganggu pertemuan kami dengan bersikap tegas.
(foto 6) Anggota staf drs. Ron Nussy, sdr. Simon Sapioper dari Papua Barat (kanan) dan sdr. Syahbuddin Abdurrauf dari Aceh (kiri) mempertundjukkan lambang2 tiga bangsa. Setelah itu, atas permintaan ASNLF, Aceh dan RMS menukar lambang2 masing dengan perdjandjian dimana Aceh ada kegiatan Aceh mempertundjukkan lambangh RMS, dan dimana RMS ada kegiatan RMS mempertundjukkan lambang Aceh Merdeka. Pada saat ini Aceh sudah kirim kabar melalui e-mail bahwa mereka sudah mengkibarkan bendera RMS di Swedia. (foto: Nino Solisa)
(foto 7) Anggota staf drs. Ron Nussy menerima lambang Aceh Merdeka sementara sdr Syahbuddin Abdurrauf dari ASNLF menerima bendera RMS. (foto: Nino Solisa) Side Event dibuka oleh ptn. Antonio Stango (Italy) dari Non-Violent Radical Party Transnational
Transparent (NRPTT). Selandjutnja diberikan kesempatan kepada Nj. Martha Meijer dari Belanda untuk menggambarkan setjara global kondisi pelanggaran Hak2 Asasi Manusia di Indonesia. Njonja Meijer menjatakan dan menggambarkan dengan terang bahwa di Indonesia Hak2 Asasi Manusia benar2 diperkosa oleh negara ini dengan aparat2nja. Nj. Meijer adalah seorang ahli independen tentang HAM di Indonesia.
Setelah gambaran global ini baru masing2 perwakilan dari Aceh, Maluku dan Papua mengemukakan kasus2 mereka jang konkrit.
Presentasi RMS Presentasi RMS dipersembahkan oleh Wakil-presiden RMS drs. Willem Sopacua. Presentasi ini terdiri dari empat elemen: (1) pidato, (2) presentasi Powerpoint sementara pidato, (3)
presentasi video Saparua 2003 setelah pidato dan (4) bahan informasi dalam bentuk berkas untuk dibagaikan.
(foto 8) Sebelum Side Event mulai: terkelihatan sebahagian dari para hadirin. Sebelah kanan sekali (didinding) beberapa anggota staf dari Missi Permanen Indonesia di PPB siap untuk monitor presentasi ketiga kami. (foto: drs. R. Nussy)
(foto 9) Terkelihatan permulaan presentasi Powerpoint dari RMS dilajar besar dibelakan para pembitjara. Dari kiri kekanan: Tn. Louis Nusy, Djuru Bitjara dari Pemerintah Papua Barat, drs. Willem Sopacua, Wakil-presiden dari RMS, moderator Tn. Antonio Stango (Italy), Tn. Yusuf Daud dari Aceh Sumatra National Liberation Front (Aceh Merdeka) dan Njonja Martha Meijer dari Belanda, ahli HAM di Indonesia. Dimuka terkelihatan sebahagian dari berkas jang telah tersedia untuk dibagai. (foto: drs. R. Nussy)
Harganas (2007) dan Saparua (2003) Sebagaimana diminta oleh UNPO maka RMS mengemukakan dua kasus konkrit: (1) Aksi pengibaran bendera di Nolloth dan Itawaka (Saparua) pada tanggal 25 april 2003 dan (2) Aksi Tjakalele RMS pada Harganas tahun 2007. Kedua kasus ini digambarkan pandjang lebar dengan referensi djuga kepada dua laporan khusus dari masing2 Amnesty International (2009) dan Human Rights Watch (2010) tentang pelanggaran HAM di Maluku oleh aparat Indonesia jang sangat biadab. Presentasi didukung antara lain dengan video dari siksaan di Nolloth, Itawaka dan kota Saparua dan dengan gambar2 dari Harganas, penangkapan Johan
Teterissa.
Pidato Wakil KN drs. Wim Sopacua.pdf
Video Nolloth Itawaka Saparua, 25 april 2003
(foto 10) Setelah pidato delegasi RMS mempertundjukkan video tentang perkosaan Hak Asasi Manusia oleh Densus88 dan Kopassus di Nolloth, Itawaka dan kota Saparua tahun 2003 (foto: ASNLF) Reaksi para hadirin Para hadiri sangat terkedjut dan diam, termasuk basudara dari Aceh dan Papua. Terlebih anggota2 staf Missi Permanen Indonesia di PPB jang hadir untuk monitor presentasi kita tunduk kepala dan tidak buka mulut dalam saat soal-djawab. Kelihatan di foto bahwa anggota staf RI Cakra Awal, jang ahli Hak Asasi Manusia, duduk dengan kepala tertunduk dan lipat tangan. Kawannja ibu Dinar Sinurat tidak lagi tungguh sampai program berachir dan keluar ruangan.
Setelah delegasi RMS kembali, delegasi sudah boleh terima berbagai reaksi positif melalui email dari UNPO (djuga atas nama moderator) dan dari basudara Aceh jang amat senang dengan presentasi delegasi RMS jang menurut UNPO berkwalitas tinggih.
(foto 11) Anggota Missi Permanen Indonesia di PPB, Cakra Awal, jang adalah ahli Hak2 Asasi Manusia, tidak angkat muka dan hanja lihat ke djubin.
(foto 12) Terkelihatan didinding sebelah kanan: anggota2 staf Missi Permanen Indonesia di PPB nonton video perkosaan Hak2 Asasi Manusia dari para aktivis RMS di Nolloth, Itawaka dan Saparua dengan rasa bingung dan malu. Mereka tidak sangka RMS mau mempertundjukkan bahan bukti jang begini kuat dan njata dalam gedung PPB. Bahan bukti jang dibelih oleh RMS dari polisi mereka sendiri jang korrup.
Hasil Side Event Perdjalanan delegasi RMS ke Geneva sangat menjenangkan. Kegiatan bersama dengan basudara dari Papua dan Aceh sangat bagus dan bikin Indonesia tidak senang sekali. Hubungan ini dalam konteks kegiatan UNPO perlu didjaga dengan baik.
Komisi2 PPB jang bertemu dengan delegasi RMS ada berikan djalan jang djelas setjara bagaimana kami bisa dapat perhatian jang serius dari PPB dalam soal pelanggaran dan perkosaan Hak2 Asasi Manusia di Maluku oleh aparat Indonesia.
Ternjata Pemerintah RMS bisa dapat djalan masuk ke PPB, tetapi keberhasilan Pemerintah RMS dalam PPB sangat terpergantung dari perbakalan oleh basudara di Tanah Air.
Perbakalan ini merupakan informasi dan laporan2 jang berkwalitas tinggih sesuai norma2 PPB. Djika maupun Pemerintah, maupun djaringan di Tanah Air masing2 mengerdjakan tugasnja dengan baik kita pasti berhasil dan kami mampu untuk menjusahkan posisi Indonesia di PPB! Pemerintah RMS selalu bersedia untuk madju ke PPB, tetapi basudara di Tanah Air harus sumbangkan mereka punja bahagian untuk memungkingkan sukses dan kemadjuan kita sekalian.
