DI Lembor - Flores, Nusa Tenggara Timur

1

DI Lembor - Flores, Nusa Tenggara Timur

DI Batang Sinamar - Tanah Datar, Sumatera Barat

DR Tanjung Buka - Bulungan, Kalimantan Utara

EDITORIAL

Kata Pengantar P

ada bulan Oktober ini, Kabinet Kerja pimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla genap dua tahun. Beberapa program prioritas sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang mengacu pada Nawacita, masih terus dilaksanakan. Salah satu program prioritas tersebut adalah mewujudkan kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan merupakan program multisektor yang membutuhkan sinergitas di antara semua stakeholders, termasuk Kementerian PUPR melalui Ditjen Sumber Daya Air (SDA) yang mengemban amanat menyiapkan infrastruktur prasarana dan sarana irigasi serta pengairan. Berdasarkan amanat ini, Ditjen SDA menetapkan 1 juta pembangunan irigasi baru dan 3 juta rehabilitasi irigasi sebagai target kinerja 2014-2019. Maka dari itu, Majalah Air edisi ini akan membahas lebih jauh mengenai program irigasi yang dilaksanakan okeh Ditjen SDA, tidak terkecuali ekspose beberapa Daerah Irigasi dan Saluran Irigasi di wilayah timur Indonesia. Pembangunan di wilayah timur ini juga merupakan salah satu program prioritas Nawacita, yaitu percepatan pembangunan infrastruktur untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan bangsa. Dua tahun masa pemerintahan, masih terbilang baru. Oleh karena itu, Ditjen SDA masih terus berdaya upaya untuk menyukseskan program kedaulatan pangan. Bersinergi dengan stakeholders terkait lainnya, mengatasi beragam tantangan, seperti alih fungsi lahan dan perubahan iklim. Tanggung jawab besar masih menanti di depan, mari kita lanjutkan Kerja! Kerja! Kerja!

M E D I A I N F O R M A S I S U M B E R D AYA A I R

3

EDITORIAL

Daftar Isi

Majalah Air Ula s an Utama

6

8

Ragam Warta S umber Day a Air

4

10

Menteri PUPR Bergerak Cepat dan Tetap Menjaga Kualitas Pekerjaan

Ir. Imam Santoso, M.Sc, Memangku Jabatan Direktur Jenderal Sumber Daya Air

22 24 26 27 30 32

Liputan Khu su s

120 Pohon untuk Bendungan Jatigede Tanggap darurat bencana banjir bandang Garut Tingkatkan Kerja Sama OP Pusat dan OP Daerah Bendungan Kuningan Solusi Kebutuhan Air Pantura Bendungan Kuwil Kawangkoan Harapan Pengendalian Banjir Manado DPR RI Tinjau Basis Nelayan Tradisional di Cilacap


11

Irigasi dan Ketahanan Pangan

Menteri PUPR blusukan di Kalimantan Selatan

Rupa -r upa Infr a str u ktu r

13 16 20

Embung Irigasi Way Robang, Merajut Ketahanan Pangan di NTT

DI Batang Sinamar, Menunjang Ketahanan Pangan Ranah Minang

Lumbung Pangan Kalimantan Utara

EDITORIAL

Redaksi

Majalah Air

PEMBINA: M. Basoeki Hadimoeljono PENGARAH: • Imam Santoso • Lolly Martina Martief • Agus Suprapto Kusmulyono • Hari Suprayogi • Adang Saf Ahmad • Ni Made Sumiarsih • Dwi Sugianto PENANGGUNG JAWAB: • Putranta Setyanugraha PEMIMPIN REDAKSI: • Lukmanul Hakim REDAKTUR PELAKSANA: • Kety Fillaily EDITOR: • Tine Rosdiana • Trinanda Sitorus • M. Syaukani • Ersytra Tiara • Argie Rinaldy DESAIN: • Mayang Tathya • Chandra Amalia Ratu • Gabriella G. DOKUMENTASI: • Dedy Sandro Lubis SIRKULASI DAN DISTRIBUSI: • Subbag Umum Bagian Keuangan dan Umum • Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Alamat Redaksi

Subbag Komunikasi Publik Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Gedung Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Lt. 2 Jl. Pattimura, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 Telp. & Fax 021-7398614

[email protected] sda.pu.go.id Ditjen SDA @DitjenSDA ditjensda Penerbit

Subbag Komunikasi Publik Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat


5

ULASAN UTAMA

Menteri PUPR Bergerak Cepat dan Tetap Menjaga Kualitas Pekerjaan

“Penyerapan anggaran hanyalah salah satu indikator keberhasilan dalam pelaksanaan anggaran, namun yang paling penting dalam pelaksanaan anggaran adalah bagaimana infrastruktur yang dibangun dapat dirasakan manfaatnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” (Basoeki Hadimoeljono – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam arahannya pada Rapat Kerja (Raker) Ttingkat Kepala Satuan Kerja di lingkungan PUPR, Jakarta (29/8), memberikan arahan untuk menjaga kualitas aspek kerja infrastruktur yang dilakukan dengan tetap terus bergerak cepat mengejar target percepatan pelaksanaan anggaran Tahun 2016. “Penyerapan anggaran hanyalah salah satu indikator keberhasilan dalam pelaksanaan anggaran, namun yang paling penting dalam pelaksanaan anggaran adalah bagaimana infrastruktur yang dibangun dapat dirasakan manfaatnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” lanjut Basoeki.

6


ULASAN UTAMA

Sementara itu untuk persiapan TA 2017, Basoeki menargetkan dapat melakukan pelelangan dini pada Oktober 2016. “Mulai Oktober sudah bisa dilakukan lelang dini. Diharapkan Januari 2017 semua paket pekerjaan sampai dengan 40-50% sudah terkontrak. Semua program perencanaan dan pelaksanaan anggaran harus senantiasa memperhatikan tertib adminsitrasi, tertib mutu dan tertib waktu,” imbuh Basoeki. Mudjiadi, yang pada kesempatan ini masih menjabat sebagai Direktur Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA), dalam laporannya menyampaikan bahwa terdapat beberapa upaya percepatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) SDA (30/8). Beberapa percepatan itu di antaranya mempercepat pelaksanaan lelang, misalnya seperti melakukan pelelangan dini untuk pekerjaan Tahun Anggaran (TA) 2017 dengan jumlah paket sebanyak 3.489 dan rencana kontrak pada Januari 2017 sejumlah 1.689 paket. Kemudian juga mempercepat proses persetujuan Rencana Pelaksanaan Biaya (RPB) bagi proyek-proyek multi years contract (MYC) untuk segera dilelangkan dan mempercepat ijin MYC dari Kementerian Keuangan, serta mempercepat pelaksanaan fisik di lapangan.

Selain itu juga melakukan percepatan penyerapan keuangan khususnya pada Satker/SNVT yang mengalami deviasi antara fisik dan keuangan lebih dari 5 persen, mempercepat progress pengadaan tanah, serta melakukan koordinasi dengan pihak lender untuk mempercepat dikeluarkannya NOL untuk pemaketan. Dari 23 prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017, lanjut Mudjiadi, Ditjen SDA mendukung delapan prioritas nasional antara lain Perumahan dan Pemukiman, Kedaulatan Pangan, Kemaritiman dan Kelautan, Kedaulatan Energi, Pembangun Pariwisata, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Daerah Perbatasan, serta Perkotaan. Raker yang berlangsung di Jakarta pada tanggal 29-30 Agustus 2016 ini mengangkat tema Percepatan Pelaksanaan Program Tahun 2016 dan Persiapan Pelaksanaan Program Tahun 2017. Dihadiri oleh 808 orang yang terdiri dari para Pejabat Eselon I, Eselon II, dan para Kepala Satuan Kerja di lingkungan Kementerian PUPR. (arg/kty KompuSDA)


7

ULASAN UTAMA

Pelantikan Bapak Imam Santoso sebagai Direktur Jenderal Sumber Daya Air

Ir. Imam Santoso M.Sc, Memangku Jabatan Direktur Jenderal Sumber Daya Air Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basoeki Hadimoeljono melantik Direktur Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA), Ir. Imam Santoso, M.Sc pada Rabu, 21 September 2016 di Gedung Auditorium Kementerian PUPR. Imam Santoso yang sebelumnya menduduki posisi sebagai Kepala Pusat Bendungan, Direktorat Jenderal SDA ini ditampuk menjadi Dirjen SDA menggantikan Ir. Mudjiadi, M.Sc yang telah memasuki masa purna bakti. Ir. Imam Santoso, M.Sc memulai karier di Kementerian PUPR sejak tahun 1980, dan mengawalinya sebagai anggota tim survei Proyek Pembukaan Lahan Pasang Surut. Pria kelahiran Yogyakarta, 3 Agustus 1958 ini menyelesaikan pendidikan S2 jurusan Irrigation Engineering di University of Southampton, United Kingdom. Sebelum dilantik menjadi Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Imam pernah menduduki beberapa

8


AA L U L A SEADNI TUOTRAIM

posisi struktural, seperti Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane dan Kepala Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I. Pelantikan hari ini juga mengukuhkan beberapa eselon I dari unit organisasi lain, yaitu Prof. (R). Dr. Ir. Anita Firmanti Eko Susetyowati, MT sebagai Sekretaris Jenderal, Dr.Ir. Arie Setiadi Moerwanto, M.Sc (Direktur Jenderal Bina Marga), Ir. Sri Hartoyo, Dipl.SE, ME (Direktur Jenderal Cipta Karya), Ir. Rido Matari Ichwan, MCP (Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah) dan Dr.Ir. Andreas Suhono, M.Sc (Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia). Pada kesempatan yang baik ini, Menteri PUPR menyampaikan bahwa pelantikan tersebut telah melalui proses seleksi yang ketat. Menurut Basoeki, rotasi yang terjadi dalam struktur organisasi merupakan hal yang biasa. Ini merupakan siklus dari suatu organisasi termasuk di dalam Kementerian PUPR yang bertujuan untuk menjaga kedinamisan organisasi itu sendiri. Menteri PUPR juga menyampaikan bahwa para pejabat Eselon I wajib memonitor masing-masing anggota agar melakukan percepatan untuk kegiatan 2016 dan persiapan kegiatan 2017 dengan melakukan tender dini pada Oktober 2016. “Jangan hanya duduk manis di kantor, kontrol pembangunan infrastruktur di lapangan untuk percepat kegiatan yang berkualitas,” tegas Basoeki. Hal ini dikarenakan Kementerian PUPR mengemban amanat dalam bentuk alokasi anggaran yang cukup besar demi mewujudkan pembangunan infrastruktur untuk negeri. Di akhir acara, Basoeki menyampaikan rasa terima kasih kepada para pejabat yang telah memasuki masa purna bakti atas kerja keras yang telah mereka sumbangkan untuk pembangunan infrastruktur negeri. (dro/nan kompuSDA)

Menteri PUPR: para pejabat Eselon I wajib memonitor masingmasing anggota agar melakukan percepatan untuk kegiatan 2016 dan persiapan kegiatan 2017 dengan melakukan tender dini.


9

LIPU TAN KHUSUS

IRIGASI DAN KETAHANAN PANGAN

J

umlah air tawar di bumi hanya 3% dari total keseluruhan air, 97% lainnya adalah air laut. Air tawar ini berasal dari hujan yang tertampung di sungai, danau, embung ataupun di bawah lapisan tanah. Indonesia memiliki luas daratan sekitar 192 juta Ha, bila hujan tahunan rata-rata adalah 2.000 mm maka jumlah air tawar yang jatuh di daratan Indonesia berjumlah lebih dari 38,4 miliar m3. Jumlah itu merupakan jumlah yang sangat besar, namun sayang air tersebut tidak merata tersebar di sepanjang tahun. Belum lagi perubahan iklim yang membuat Indonesia menderita banjir pada musim hujan, tapi mengalami kekeringan pada musim kemarau. Kekeringan merupakan satu bencana yang disebabkan oleh perubahan iklim. Musim kemarau yang berlangsung bertambah panjang, dan curah hujan semakin berkurang. Namun, persoalan sumber daya air di Indonesia tidak hanya berupa kekurangan air, tetapi juga masalah kelebihan air dalam bentuk bencana banjir yang terjadi hampir setiap tahun di banyak tempat. Bencana banjir salah satunya disebabkan oleh musim hujan berlangsung pendek, tapi curah hujannya meningkat. Hal tersebut diperparah dengan rusaknya berbagai daerah tangkapan air. “Isu strategis tersebut menjadi tantangan bagi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) dalam mengembangkan dan mengelola irigasi. Target Ditjen SDA adalah membangun 1 juta Ha dan merehabilitasi 3 juta Ha irigasi,” terang Direktur Irigasi dan Rawa Adang Saf Ahmad kepada tim majalah AIR. Adang menambahkan, berdasarkan inventarisasi kondisi jaringan irigasi pada tahun 2014, dari 7,145 juta hektar luas areal irigasi permukaan di seluruh Indonesia, 77,23% daerah irigasi kewenangan pemeritah pusat dalam kondisi baik (naik 23,23% dari tahun 2010), 4% dalam kondisi rusak ringan, 13,87% dalam kondisi rusak sedang; dan 4,9% dalam kondisi rusak berat.

10


Untuk daerah irigasi kewenangan provinsi 46,59% dalam kondisi baik (naik 7,59% dari tahun 2010), 16,45% dalam kondisi rusak ringan, 16,52% dalam kondisi rusak sedang, dan 20,44% dalam kondisi rusak berat. Sementara untuk daerah irigasi kewenangan pemerintah kabupaten/kota, hanya 40,95% dalam kondisi baik (turun 7,04% dari tahun 2010), sedangkan sisanya 18,38% dalam kondisi rusak ringan, 18,87% dalam kondisi rusak sedang, dan 21,80% dalam kondisi rusak berat. Ditjen SDA juga akan menerapkan modernisasi irigasi untuk mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian, dengan indikator:

• Peningkatan pelayanan air irigasi (kecukupan, keandalan, keadilan, dan kecepatan pelayanan)

•

Peningkatan efisiensi irigasi melalui pengurangan kehilangan air di saluran, kehilangan, air saat operasi, serta pengurangan kebutuhan air ditingkat sawah.

• Pengurangan biaya OP • Berkurangnya perselisihan akibat rebutan air Kegiatan modernisasi irigasi ini meliputi peningkatan keandalan penyediaan air irigasi, perbaikan saran dan prasarana irigasi, penyempurnaan sistem pengelolaan irigasi, penguatan institusi pengelola irigasi dan pemberdayaan SDM serta penggunaan teknologi modern seperti telemetering dan telekontrol yang dioperasikan melalui system informasi pengelolaan air irigasi. Selain itu sinergisitas antar sektor (seperti PUPR, Pertanian, Kehutanan, KKP, dll) serta antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota perlu terus diperkuat dalam melakukan pengelolaan irigasi(dro kompuSDA) “Isu strategis tersebut menjadi tantangan bagi Ditjen SDA dalam mengembangkan dan mengelola irigasi. “

LIPU TAN KHUSUS

B

lusukan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung pekerjaan pembangunan infrastuktur pendukung ketahanan pangan seperti pembangunan bendungan dan peningkatan jaringan irigasi yang terdapat di Kalimantan Selatan (4/10). Menteri Basoeki mengunjungi Bendungan Tapin di Kabupaten Tapin, lalu dilanjutkan dengan mengunjungi pembangunan saluran irigasi di 3 daerah irigasi (DI), yakni DI Amandit di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, DI Batang Alai di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan DI Pitap di Kabupaten Balangan. Saat meninjau pembangunan Saluran Irigasi DI Amandit,

tersebut dapat selesai pada 2017 atau 2018. Sementara ini, progres pembangunan telah mencapai 37,17 persen. Kemudian saat mengunjungi pembangunan Saluran Irigasi Batang Alai, Menteri Basuki meminta tim pelaksana pembangunan untuk mengecek lagi kualitas pekerjaan dengan spesifikasi yang ada. “Bila tidak sesuai dengan spesifikasi, saya minta bongkar,” tegasnya. Hal tersebut dilakukan agar umur beton saluran dapat bertahan selama 10 tahun sehingga dapat menekan biaya operasi dan pemeliharaan. Daerah irigasi Batang Alai memiliki luas potensial mencapai 5.692 ha. Saat ini tengah dikembangkan dengan dibangunnya saluran irigasi primer sepanjang

Menteri PUPR

Blusukan di Kalimantan Selatan

Menteri Basoeki menjelaskan bahwa kapasitas air Bendung Amandit sebetulnya dapat mengairi 5.472 ha namun pada saat ini baru dapat mengairi lahan seluas 2.000 ha. Untuk itu Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air cq. BWS Kalimantan III akan membangun saluran irigasi primer sepanjang 26.852 meter yang airnya bersumber dari Bendung Amandit dan saluran irigasi sekunder sepanjang 49.784 meter. “Kita sedang membuat saluran primer dan sekunder untuk bisa memenuhi atau memanfaatkan penuh 5.472 ha (potensi Bendung Amandit),” ucap Menteri Basuki. Ia menargetkan pembangunan saluran Amandit

3.500 meter dan saluran sekunder 30.233 meter. Pembangunan tersebut telah dikerjakan sejak tahun 2015 dan ditargetkan akan selesai pada tahun 2017. Progres fisik hingga saat ini telah mencapai 19,61 persen. Satu DI lagi yang juga dikunjungi oleh Menteri Basoeki adalah Saluran Irigasi Pitap. Irigasi Pitap yang sumber airnya berasal dari Bendung Pitap yang terletak di Desa Nungka, Kecamatan Awayan, Balangan, sekitar 300 kilometer dari ibukota Kalsel, memiliki potensi pengairan hingga 4.000 ha namun saat ini baru mencapai 1.000 ha. Pembangunan Saluran Irigasi Pitap ditargetkan selesai pada 2017, saat ini progres fisiknya mencapai 10,06 persen.


11

LIPU TAN KHUSUS

Bendungan Tapin

Bendungan Tapin Berlokasi di Desa Pipitak Jaya, Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, bendungan ini tengah dalam masa pembangunan. Saat ini progress fisiknya sudah mencapai 5 persen, melampaui target perencanaan sebesar 3 persen. Pekerjaan yang sedang dilaksanakan berupa galian tanah dan batu di main dam, galian tanah batu lapuk, batu keras dan shotcrete inlet, galian tanah dan batu di spillway, pekerjaan gorong-gorong dan pekerjaan site facilities. Menteri Basoeki mengatakan bahwa pembangunan Bendungan Tapin akan dipercepat penyelesaian pembangunannya dari rencana awal yang ditargetkan selesai pada September 2019. Saat ditanya wartawan, mengenai kapan selesai jika dipercepat, Menteri Basoeki belum dapat memastikan karena masih akan menghitung kembali. “Saya mau coba mempercepat pembangunannya, tapi saya mau hitung lagi dan diskusi dengan tim pelaksananya,” ujarnya. Bendungan Tapin bermanfaat sebagai penyedia air irigasi seluas 5.400 ha. Kemudian menyuplai air untuk Bendung Lino yang berada di bawahnya. Bendung Lino yang selama ini hanya mengandalkan air hujan membuat petani hanya mampu melaksanakan satu kali masa tanam. Jika Bendungan Tapin menyuplai air ke Bendung Lino maka petani dapat melakukan tiga kali tanam dalam dua tahun. Selain itu, bendungan yang dibangun dengan biaya total Rp 897 miliar ini, berguna sebagai penyedia air baku sebesar 500 liter/detik untuk Kota Rantau yang merupakan ibukota Kabupaten Tapin dan penyedia air bersih, karena

12


“ Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basoeki Hadimoeljono blusukan mengecek beberapa infrastruktur pendukung ketahanan pangan di Kalimantan Selatan yang merupakan salah satu provinsi lumbung padi nasional.“

tidak dapat dipungkiri, di Pulau Kalimantan masih mengalami kesulitan air bersih. Air dari Bendungan Tapin juga dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik dengan kapasitas mencapai 3,3 megawatt. Tinggi Bendungan Tapin mencapai 70 meter dan panjang bendungan 262,7 meter. Sementara kapasitas tampung efektif Bendungan Tapin mencapai 56,77 juta meter3 dengan luas genangan mencapai 425 ha. Saat meninjau Bendungan Tapin, Menteri Basoeki didampingi Bupati Tapin H.M Arifin Arpan, Direktur Irigasi dan Rawa Adang Saf Ahmad, Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan III Wahyu Nugroho dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S Atmawidjaja, dan jajaran SKPD terkait. (arg/kty/kompuSDA)

RUPA-RUPA INFRASTRUKTUR

Merajut Ketahanan Pangan di Nusa Tenggara Timur

N

usa Tenggara Timur (NTT), provinsi yang terdiri dari gugusan kepulauan yang terletak di sebelah timur Indonesia, dikenal dunia karena keelokan alamnya dan tentunya karena keberadaan habitat sang biawak raksasa, varanus komodoensis, atau secara populer dikenal dengan nama Komodo. Tetapi siapa yang menyangka bahwa destinasi wisata yang tersohor ini merupakan salah satu daerah pendukung ketahanan pangan nasional. Adalah Pulau Flores, salah satu dari tiga pulau besar yang terdapat di NTT. Di balik keindahan Labuan Bajo, Pulau Rinca, pink beach, hingga wisata eksotis nan menegangkan di Taman Nasional Komodo, Flores, yang dalam Bahasa Portugis berarti bunga, juga merupakan daerah pendukung ketahanan pangan di Provinsi NTT. Seperti yang terdapat di Kabupaten Manggarai Barat dengan Daerah Irigasi (DI) Lembor yang memiliki luas potensial sebesar 4.683 ha dan luas fungsional 3.512 ha.

DI yang pelaksanaan kegiatannya dilakukan oleh Satker Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II ini, mampu mendukung produksi gabah sampai dengan rata-rata 3,5 ton per hektar. Atau dengan kata lain 30.730 ton per tahun. DI Lembor sejak dibangun sampai dengan saat ini sudah beberapa kali direhabilitasi karena usia bangunan dan bencana alam. Demi mengembalikan fungsi jaringan irigasi dan fungsi lahan, maka dari setiap komponen terkait saling berkoordinasi untuk segera mungkin menginventaris kerusakan dan melakukan tanggap darurat maupun penanganan permanen bila terjadi bencana alam. Pada Tahun Anggaran 2016 paket pekerjaan rehabilitasi DI Lembor, dengan pagu sebesar Rp 5 miliar, dilakukan untuk penanggulangan kerusakan jaringan irigasi akibat bencana longsor yang terjadi pada awal Desember tahun 2015. Pelaksanaan pekerjaan dilakukan di dua lokasi, yakni sub DI WaeKanta, dengan luas areal layanan 697.65 ha dan sub sistem WaeSesap, dengan total panjang ruas dengan luas areal layanan sebesar 1.335 ha.


13


Pulau Flores salah satu daerah pendukung ketahanan pangan di Provinsi NTT.

DI Lembor - Flores, NTT 14



Melihat Irigasi di NTT

N

TT memiliki lahan pertanian potensial seluas 1,60 juta ha yang terdiri dari lahan kering potensial seluas 1,30 juta ha dan lahan basah 0,30 juta ha. Luas potensial DI di provinsi ini sebesar 295.000 ha, dan luas fungsional sebesar 126.000 ha dari luasan DI. Di atas 85% merupakan irigasi non teknis dan sisanya 15% merupakan irigasi teknis. Hal ini menunjukkan bahwa pertanian dan produksi padi masih lebih banyak tergantung dari kondisi alam, terutama iklim. Sedangkan berdasarkan catatan kondisi iklim yang ada, provinsi NTT merupakan daerah kering yang rawan terhadap bencana kekeringan atau kelangkaan air, sehingga sangat diperlukan upaya untuk menahan sebanyak mungkin aliran air di darat pada saat musim hujan dan dimanfaatkan secara optimal sebelum akhirnya mengalir masuk ke laut. Melihat keadaan seperti ini, dalam upaya mendukung ketahanan dan konservasi sumber daya air dan lahan di Provinsi NTT, demi mewujudkan ketahanan pangan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) melalui Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II, melaksanakan pengembangan konstruksi embung kecil, embung irigasi dan bendungan yang dipergunakan untuk menyimpan kelebihan air di saat musim hujan dan menggunakan di saat kekurangan air.

Saat ini, Ditjen SDA tengah melakukan pembangunan Bendungan Raknamo di Kabupaten Kupang dan Bendungan Rotiklod di Kabupaten Belu. Bendungan Raknamo nantinya akan mampu menampung air sebanyak 14,09 juta m³ dan memberi manfaat bagi pengairan irigasi seluas 1.250 ha, penyediaan air baku sebesar 0,50 m³/det dan 2,43 megawatt potensi listrik. Sementara Bendungan Rotiklod akan menampung air sebanyak 2.39 Juta m³ dan menyediakan air bagi pengairan irigasi seluas 510 ha, mereduksi banjir sampai dengan 500 m³/ det, penyediaan air baku 0.03 m³/det, dan pembangkit listrik sebesar 0.15 megawatt. Infrastruktur penampung air berikutnya yang juga mulai dibangun adalah Bendungan Napunggete. Bendungan yang terletak di Kabupaten Sikka ini akan memberi manfaat bagi penyediaan air bersih/air minum untuk Kabupaten Sikka dengan debit 200 liter/detik, penyediaan air irigasi bagi lahan pertanian seluas 230 ha, pengembangan sektor pariwisata, serta tenaga listrik sebesar 1 megawatt. Pembangunan bendungan yang dilaksanakan di provinsi dengan Ibu Kota Kupang ini, dikatakan Menteri PUPR, sebagai suatu solusi yang harus segera direalisasikan agar tidak ada lagi masalah kekeringan (nan/dan KompuSDA)


15


Pembangunan Daerah Irigasi Batang Sinamar ini merupakan bagian dari program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menargetkan pembangunan jaringan irigasi seluas 1 juta hektare.

DI Batang Sinamar, Menunjang Ketahanan Pangan Ranah Minang

K

ementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) cq Balai Wilayah Sungai Sumatera V melaksanakan Pembangunan jaringan irigasi Daerah Irigasi (D.I) Batang Sinamar dengan lokasi bendung di Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Tujuan dari pembangunan DI Sinamar ialah untuk meningkatkan hasil tanam petani di Ranah Minang, yang sebelumnya petani hanya 1 kali tanam dalam setahun, kini menjadi 2 kali tanam dalam setahun atau 5 kali tanam dalam dua tahun. Layanan irigasi Batang Sinamar seluas 3.200 Ha mencakup dua kabupaten, yaitu Kab. Tanah Datar dan Kab. Sijunjung. Keberadaan DI Batang Sinamar diharapkan mampu memenuhi kebutuhan air disekitar wilayah pengalirannya sejalan dengan

16


perkembangan pembangunan dan meningkatnya kebutuhan akan air untuk menunjang pertanian. DI yang pembangunannya mulai dilaksanakan pada tahun 2011 ini, merupakan areal irigasi yang dikembangkan dari gabungan areal irigasi eksisting seluas 3.200 Ha. Sumber air dengan debit andalan 25 m³/detik, berasal dari Sungai Batang Sinamar yang merupakan anak sungai dari Sungai Indragiri yang bermuara di Selat Malaka. Pelaksanaan Pembangunan Daerah Irigasi Batang Sinamar dilaksanakan secara bertahap, dimana secara umum dibagi dalam dua tahapan yaitu Konstruksi Bendung dan Konstruksi Jaringan.


1. Konstruksi Bendung Batang Sinamar (2008-2010) Konstruksi bendung dilaksanakan dari tahun 2008 hingga tahun 2010 dengan anggaran sebesar Rp. 67.533.010.000,- (termasuk saluran pembawa sepanjang 65 m). Data teknis bendung Batang Sinamar secara ringkas adalah sebagai berikut :

17


17


b. Konstruksi Jaringan Lanjutan Pada tanggal 3 Desember 2014, Pelaksanaan Kontrak Tahun Jamak untuk kelanjutan Pembangunan DI. Batang Sinamar telah ditandatangani secara resmi antara PPK Irigasi dan Rawa I SNVT PJPA Sumatera V Prov. Sumbar dengan Official Representative KSO Waskita Karya - Basuki Rahmanta Putra, JO dengan ringkasan kontrak sebagai berikut :

1. Nama Paket 2. Nilai Kontrak 3. Masa Pelaksanaan 4. Masa Pemeliharaan 5. Lingkup Pekerjaan

Pembangunan DI. Batang Sinamar (3.200 ha) di Kab. Tanah Datar Rp270.249.900.000,1.440 hari kalender (TA. 2014 s.d. TA. 2018) 365 hari kalender Pembangunan Saluran Primer 210 m, Saluran Sekunder 62,8 km, Konstruksi bangunan air sebanyak 246 buah.

(arg/kim/dan/kompuSDA)

2. Konstruksi Jaringan Irigasi (2011-2018) a. Konstruksi Jaringan (Saluran Induk), dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2011 hingga tahun 2013 dengan rincian sebagai berikut :

18


18


Deskripsi

Sebelum

Sesudah

Luas layanan irigasi

3.200 ha

1.327 ha Sawah beririgasi

1.553 ha Sawah tadah hujan

320 ha Tegalan / Semak belukar

Intensitas Tanam

1x tanam setahun

2-3 ton/ha

2x tanam setahun 5x tanam dua tahun

5-6 ton/ha

Produksi Padi

19


19


Ketahanan Pangan Kalimantan Utara

K

etahanan pangan merupakan permasalahan lokal, nasional, dan global yang hingga saat ini terus dicari solusinya. Dalam konteks lokal, kebutuhan terhadap pangan terasa menguat dan mendesak. Secara teknis, persoalan ketahanan pangan berbanding lurus dengan ketersedian lahan usaha pertanian. Pada masa yang akan datang, pangan akan menjadi masalah besar jika tidak dipersiapkan solusi memenuhi ketersediannya dari sekarang.

20


Pada hakikatnya tujuan utama dari pengembangan pembangunan pertanian adalah penyediaan akan pangan secara nasional maupun global kedepan. Namun karena areal potensial untuk lahan-lahan pertanian seperti Pulau Jawa sudah semakin menyusut dan sudah banyak yang beralih fungsi, pengembangan pembangunan pertanian diarahkan keluar pulau Jawa yang salah satunya adalah Pulau Kalimantan atau lebih tepatnya Provinsi Kalimantan Utara. Provinsi Kalimantan Utara yang sebagian besar wilayahnya adalah lahan rawa dengan struktur geologi dan bentuk lahan (land form) tersusun atas alluvial sendimen liat lempung berupa dataran banjir sungai, sangat potensial untuk dikembangkan menjadi lahan pertanian dan lahan tambak. Lahan rawa di Kalimantan Utara tersebar di beberapa kabupaten, salah satu lahan rawa terbesar terletak di Kabupaten Bulungan seluas 137.700 hektar yang sangat berpotensi untuk dikem-


bangkan sebagai kawasan lumbung pangan. Daerah Rawa memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan menjadi lahan pertanian dan tambak terutama dalam kaitannya dengan pelestarian swasembada pangan, peningkatan dan diversifikasi produksi, peningkatan pendapatan dan lapangan kerja, serta pengembangan agrobisnis dan wilayah (dengan cara reklamasi). Dengan dilatarbelakangi oleh program 1 juta Ha irigasi dan pencapaian nawacita terkait dengan ketahanan pangan, Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam hal ini Direktorat Jenderal Sumber Daya Air cq Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III melakukan pembangunan irigasi rawa di kawasan Desa Tanjung Buka, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Luas wilayah Desa Tanjung Buka adalah +28.860 Ha dimana 50% berupa wilayah Pertanian Pasang surut dan yang sebagian 50 % dimanfaatkan sebagai lahan Pertambakan yang dimanfaatkan oleh orang luar Desa Tanjung Buka. Desa Tanjung Buka, yang terletak di Kecamatan Tanjung Palas Tengah ini merupakan salah satu desa penempatan unit permukiman transmigrasi di Bulungan. Terdapat beberapa Satuan Pemukiman (SP) di desa tersebut yaitu SP 1, SP 2, SP 3, SP 5, SP 6, SP 7, SP 8, dan SP 9 yang merupakan warga transmigrasi baik lokal maupun luar daerah.

DATA TEKNIS : PEMBANGUNAN DAERAH RAWA TANJUNG BUKA TA 2016 Saluran Sub Sekunder Jembatan Kayu Ulin 4 X 20 Jembatan Kayu Ulin 4 X 12 patok batas

: : : :

12.985 M 2 Bh 1 Bh 123 Bh

MANFAAT : Pengembangan Daerah Rawa untuk memenuhi kebutuhan areal persawahan. Menciptakan lahan persawahan. Menunjang program Transmigrasi. Meningkatkan Produksi Pertanian terutama pangan khususnya beras. Menyediakan lapangan kerja baru masyarakat di bidang pertanian yang sejalan dengan meningkatnya kebutuhan pangan nasional. Meningkatkan kesejahteraan dan tingkat pendapatan petani serta pengentasan kemiskinan.

Peningkatan Jaringan Reklamasi Rawa adalah upaya untuk meningkatkan jaringan tata air rawa agar selalu berfungsi dengan baik guna memperlancar drainase tata air rawa sehingga daerah rawa tersebut dapat di manfaatkan secara optimal sebagai lahan Pemukiman Transmigrasi dan lahan Pertanian. Pembangunan Jaringan Reklamasi Rawa yang dilakukan oleh BWS Kalimantan III di kawasan Kalimantan III sudah berjalan dari TA 2012 hingga saat ini. Dengan pengembangan Daerah Rawa ini diharapkan kedepannya Kabupaten Bulungan dapat menjadi lumbung pangan di Pulau Kalimantan. (arg/kim/dan/kompuSDA) M E D I A I N F O R M A S I S U M B E R D AYA A I R

21

RAGAM WARTA SUMBER DAYA AI R

Kamis, 1 September 2016 Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bekerjasama dengan Balai Besar Wilayah Cimanuk-Cisanggarung menggelar Gerakan Tanam Pohon bertempat di Bendungan Jatigede, Sumedang Jawa Barat.

120 Pohon untuk 50.000 ekor bibit Ikan

Bendungan Jatigede G erakan Tanam Pohon ini merupakan bentuk nyata kepedulian dan kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan dengan terus membudayakan kebiasaan gemar menanam dan memelihara pohon. Gerakan ini merupakan program tahunan DWP PUPR yang telah dilaksanakan secara berkesinambungan dari tahun– tahun sebelumnya di lokasi yang berbeda-beda. Melalui gerakan penghijauan ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi lingkungan, karena dari pohon–pohon yang nantinya tumbuh subur ini akan menghasilkan oksigen yang sangat berguna bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya, serta berfungsi menyerap air ke dalam tanah melalui akar pohon.

22


Pada Gerakan Tanam Pohon ini, DWP PUPR menanam sebanyak 120 pohon, terdiri dari pohon durian, kelengkeng, rambutan, duku, cempedak, dan akasia. Selain itu, DWP PUPR juga menebar 50.000 ekor bibit ikan di perairan Bendungan Jatigede. “Penanaman pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global, karena dengan kemampuannya, pohon dapat menyerap emisi karbon yang merupakan penyebab terjadinya pemanasan global. Sedangkan dari sekian banyak manfaat pohon lainnya adalah manfaat hidrologis, maksudnya bahwa tanaman pada dasarnya akan menyerap air hujan. Dengan demikian banyaknya kelompok pohon yang ditanam akan menjadikan daerah tersebut sebagai daerah resapan/persediaan air tanah yang dapat memenuhi kebutuhan air bagi kehidu-


pan manusia dan makhluk lainnya,” tutur Kartika Basuki

dalam sambutannya. DWP PUPR mengharapkan kegiatan penanaman pohon ini bukan hanya sekedar seremonial saja tapi bisa menjadi kebiasan positif yang dilakukan secara berkelanjutan dan ditularkan kepada generasi berikutnya untuk memperoleh bumi hijau yang indah dan lestari. Kedepannya, Ibu–Ibu Ketua Unsur Pelaksana di lingkungan Kementerian PUPR akan terus melanjutkan gerakan penghijauan ini, seperti yang telah dilakukan pada tahun–tahun sebelumnya. Kartika Basuki berharap program penghijauan ini bisa terus menjadi salah satu program kerja DWP di Bidang Sosial Budaya, dan dimasukkan kedalam rencana Program Kerja tahun 2017 pada DWP Unsur Pelaksana masing–masing. (dro kompuSDA)


23


TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR BANDANG GARUT

B

encana banjir bandang yang mengguncang Garut, Jawa Barat (21/9) malam, mengakibatkan 34 orang meninggal dan 19 orang hilang. Intensitas hujan yang tinggi menyebabkan Sungai Cimanuk dan Sungai Cikamuri meluap, sehingga terjadi banjir bandang di beberapa wilayah sekitar sungai. Derasnya aliran air juga menyebabkan tanggul sepanjang 250 meter di Desa Paminggir, Kabupaten Garut jebol. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk Cisanggarung segera memasang bronjong di tanggul

24


yang rusak akibat derasnya aliran air sebagai penanganan tanggap darurat bencana banjir bandang di Kabupaten Garut, Jawa Barat (22/9). Selain tanggap darurat tersebut, Imam Santoso, Direktur Jenderal SDA mengatakan bahwa pihaknya juga menyiapkan alat berat yang siap dimobilisasi bila dibutuhkan. “Kita siapkan empat alat berat berupa satu longarm dan tiga backhoe excavator serta akan dipasang bronjong untuk penanganan darurat, untuk memproteksi apabila hujan besar, karena disini pemukiman padat. Kedepannya nanti akan kita lakukan pe anganan permanen,” jelas Imam saat


mendampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basoeki Hadimoeljono meninjau situasi pasca bencana banjir (21/9). Alat berat tersebut akan didatangkan dari lokasi paket pekerjaan terdekat, sehingga apabila kondisi memungkinkan dapat dengan cepat diturunkan. Lebih lanjut, Dirjen SDA mengatakan bahwa intensitas hujan yang terjadi saat kejadian memang cukup tinggi, yaitu 255 mm dari sore hingga tengah malam. Hal itu menyebabkan air yang melimpas ke hilir sangat besar. “Di hulu Sungai Cimanuk terdapat Bendung Copong, dengan desain banjir untuk aliran air sebesar 740 m3 per detik. Sesaat sebelum banjir terjadi aliran air mencapai 1.140 m3 per detik karena intensitas curah hujan yang tinggi, 255 mm dari sore hingga tengah malam. Hal ini menyebabkan air yang melimpas ke hilir sangat besar,” sebut Imam Santoso. Sebagai perbandingan, Imam mengatakan bahwa curah hujan yang terjadi pada saat banjir Jakarta tahun 2013 adalah 180 mm sedangkan ukuran curah hujan normal adalah 0-25 mm, sedang 25-50 mm dan 50-100 mm sudah masuk kategori tinggi.

Banjir bandang yang melanda wilayah Kabupaten Garut mengundang perhatian dari berbagai kalangan masyarakat, termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi V yang melakukan kunjungan kerja ke Daerah Aliran Sungai (DAS) Cimacan di Kecamatan Tarogong Kidul, Garut, Jawa Barat (27/9) yang terkena musibah cukup parah. Kunjungan kerja ini juga dihadiri oleh Direktur Sungai dan Pantai Ditjen SDA, Hari Suprayogi dan Kepala BBWS Cimanuk Cisanggarung, Muhammad Mazid, yang sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat dalam penanganan banjir. Kunjungan kerja kemudian dilanjutkan ke salah satu tempat pengungsian korban-korban bencana banjir. Jumlah pengungsi yang menjadi korban banjir ini mencapai 2.588 orang yang tersebar di beberapa tempat pengungsian. Dari tujuh kecamatan yang terkena dampak banjir, terdapat dua kecamatan yang paling parah dampaknya yaitu Kecamatan Garut Kota dan Kecamatan Tarogong Kidul. (ech/KompuSDA)

Prioritas Penanganan Banjir pada Penguatan Tanggul Sungai Cimanuk Terkait tanggul sungai di Desa Paminggir, Kabupaten Garut yang jebol saat kejadian bencana banjir, Direktur Sungai dan Pantai Hari Suprayogi menerangkan bahwa prioritas penanganan banjir saat ini adalah penguatan tanggul Sungai Cimanuk. Saat ini, Ditjen SDA telah melakukan pekerjaan tanggap darurat di beberapa titik lokasi bencana berupa mobilisasi tiga unit excavator dan penyediaan 1.100 unit kawat bronjong untuk perkuatan tanggul sungai. “Pekerjaan (tanggap darurat) ini diharapkan selesai dalam waktu tiga minggu”, imbuh Muhammad Mazid, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk Cisanggarung sebagai pengelola Sungai Cimanuk. Hingga terjadinya bencana, konstruksi tanggul Sungai Cimanuk sepanjang 4 kilometer yang dilakukan BBWS Cimanuk Cisanggarung pada tahun 2008, masih kokoh berdiri dan hanya 250 meter tanggul yang mengalami kerusakan.


25


Tingkatkan

Kerja Sama OP

Pusat dan Daerah

D

irektur Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA) Imam Santoso menganjurkan perlunya kerja sama operasi dalam pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan (OP) seperti OP embung/situ atau OP pompa/pintu pengendali banjir, antara Direktorat Jenderal SDA melalui Balai Besar Wilayah Sungai dan Balai Wilayah Sungai (BBWS/BWS) dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hal ini dilakukan mengingat OP merupakan salah satu kegiatan pengelolaan sumber daya air yang amat penting karena pelaksanaan dan manfaatnya bersentuhan langsung dengan masyarakat. “Tanpa adanya kegiatan OP yang memadai dan terencana dengan baik, dampak negatif yang akan timbul diantaranya adalah kerusakan prasarana sumber daya air sebelum tercapainya umur rencana, terganggunya keberadaan dan fungsi sumber air dan lingkungan, beban biaya rehabilitasi yang semakin berat dari waktu ke waktu, serta menurunnya kinerja pelayanan pengelolaan sumber daya air kepada masyarakat,” imbuh Imam Santoso dalam acara Konsultasi Regional (Konreg) OP di Palembang, Sumatera Selatan (27/9). Kegiatan Konreg OP SDA merupakan salah satu agenda rutin yang dilaksanakan setiap tahun secara bergantian di seluruh provinsi di Indonesia. Pada tahun ini diadakan di Palembang, Sumatera Selatan, hasil kerjasama Pemerintah Daerah dan BBWS Sumatera VIII Direktorat Jenderal SDA Kementerian PUPR. Acara yang diadakan pada tanggal 27-29 September 2016, diikuti oleh sembilan provinsi yang termasuk

26


dalam kategori Wilayah I, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Lampung, Bengkulu dan Bangka Belitung; tujuh provinsi Wilayah III, yaitu Gorontalo, Sulut, Sulteng, Sulsel, Sultra, Sulbar dan Bali; dan empat provinsi tamu peningkatan Wilayah II dan III, yaitu Jawa Barat, Kalsel, Maluku dan Papua Barat.

Tanpa adanya kegiatan OP yang memadai dan terencana dengan baik, dampak negatif yang akan timbul diantaranya adalah kerusakan prasarana sumber daya air sebelum tercapainya umur rencana Konreg OP SDA tahun ini mengusung tema Operasi Dan Pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air untuk Mendukung Ketahanan Air, Ketahanan Pangan Dan Ketahanan Energi, dan dihadiri oleh Direktur Jenderal SDA, Direktur Bina OP Direktorat Jenderal SDA, Wakil Gubernur Sumsel, Kepala Dinas Pengairan Sumsel, Dan Wakil Gubernur Sulbar. (tin/kompuSDA)


Bendungan Kuningan Solusi Kebutuhan Air Pantura Terkait permasalahan kebutuhan air yang semakin meningkat di wilayah Pantura, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk Cisanggarung membangun Bendungan Kuningan yang terletak di Desa Randusari, Kecamatan Cibeureum, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Bendungan Kuningan bermanfaat untuk mengaliri irigasi seluas 3.000 hektar (Ha) yang terdiri dari 1.000 Ha Daerah Irigasi Cileuweung dan 2.000 Ha Daerah Irigasi Jangkelok.


27


Bendungan Kuningan


Di samping itu, Bendungan Kuningan juga dimanfaatkan sebagai pengendali banjir, penyediaan air baku 300 liter per detik dan PLTA sebesar 513,65 kilowatt. “Pembangunan Bendungan Kuningan saat ini telah mencapai progres 27%, melampaui target sebesar 25% yang meliputi pekerjaan konstruksi terowongan pengelak (lanjutan), saluran pelimpah (lanjutan), jalan akses ke bendungan (lanjutan), galian pondasi bendungan dan perbaikan pondasi”, jelas Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung, Muhammad Mazid, dalam kegiatan press tour yang diadakan Kementerian PUPR (7/10) ke lokasi bendungan. Proses pembebasan lahan, ditambahkan oleh Muhammad Mazid, hingga saat ini sudah mencapai 82,2% dan sisanya dilaksanakan sampai tahun 2017. Bendungan dengan tipe urugan random dengan inti di tengah ini direncanakan memiliki elevasi muka air normal sebesar EL. +118,00 dan volume tampungan total mencapai 25,955 juta m3. (ech/nan-kompuSDA)


Bendungan

Kuwil

Kawangkoan

Harapan Pengendalian Banjir Manado

K

omisi V DPR kembali melakukan kunjungan kerja ke beberapa infrastruktur Kementerian PUPR, yang salah satunya mengunjungi wilayah pembangunan Bendungan Kuwil Kawangkoan (29/9) di Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Bendungan yang direncanakan memiliki daerah tangkapan seluas 120 km² dan kapasitas tampungan hingga 23,37 juta m³ ini direncanakan bermanfaat

sebagai pengendali banjir Kota Manado dengan pengaturan pola operasi waduk. Di samping itu, bendungan ini akan dioperasikan sebagai penyedia air baku di Kota Manado, Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung, juga sebagai

penyedia pasokan energi listrik mikrohidro serta pengembangan pariwisata. Kepala Pusat Air Baku dan Air Tanah, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Dwi Sugiyanto yang ikut mendampingi kegiatan mengatakan bahwa pembangunan Bendungan


Kuwil Kawangkoan, yang merupakan multi-purpose dam ini, sangat penting keberadaannya karena manfaatnya melingkupi tiga pilar sumber daya air, yaitu konservasi berupa penyediaan tampungan-tampungan air, pendayagunaan dan

pengendalian daya rusak air. “Penyediaan layanan air baku di 3 wilayah sebesar 4.500 liter per detik tersebut, setara dengan penyediaan bagi 4 juta jiwa”, tambahnya. Komisi V DPR dalam kunjungannya juga

mengharapkan proses pembebasan lahan untuk pembangunan bendungan ini dibantu oleh pemerintah daerah setempat sehingga target penyelesaian pembangunan pada tahun 2020 dapat tercapai. (ech/kompu SDA)


DPR RI Tinjau Basis Nelayan Tradisional di Cilacap Ketua Pimpinan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Kabupaten Cilacap menjelaskan bahwa kunjungan kerja ini terkait dengan pemantauan program-program pembangunan infrastruktur termasuk sumber daya air untuk membangun kesejahteraan masyarakat Indonesia. Infrastruktur yang ditinjau dalam pada kesempatan kali ini adalah kegiatan yang terkait dengan Pengerukan dan Penataan Sungai Yasa. Sungai yang dikenal warga Kota Cilacap dengan nama Kali Yasa ini merupakan sarana vital bagi nelayan perikanan tangkap, khususnya nelayan tadisional yang berdomisili di Kelurahan Tegalkatilayu, Tegalkamulyan, Sidakaya dan Sentolokawat. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak, Tri Bayu Adji, menyampaikan bahwa Sungai Yasa dengan panjang diperkirakan sekitar 14 km merupakan sungai yang terletak di beberapa wilayah diantaranya Kelurahan Tegalkamulyan, Kelurahan Sidakaya Kecamatan Cilacap Selatan, Kecamatan Kesugihan, Cilacap Utara dan Cilacap Tengah.

32



Rencana revitalisasi Sungai Yasa tersebut diharapkan akan mampu meminimalisir dampak bencana banjir terhadap permukiman penduduk di sekitar sungai.

Saat ini, Sungai Yasa tengah mengalami beberapa permasalahan serius, seperti terjadinya pendangkalan akibat sedimen pada dasar Sungai Yasa yang salah satunya diakibatkan oleh pembuangan sampah; terjadinya kerusakan tebing pada kiri dan kanan Sungai Yasa; terjadi banjir akibat limpasan air sungai ke perkampungan di kiri kanan Kali Yasa pada kilometer 5 ke hulu ketika hujan turun dengan intensitas tinggi, dan kondisi ini akan lebih parah terjadi saat kondisi air laut pasang. Masalah ini menjadikan terganggunya fungsi Sungai Yasa sebagai tempat berlabuh nelayan, karena kapalkapal dengan kapasitas kurang dari 5

gross ton yang berpangkalan di TPI Sidakaya dengan jumlah mencapai sekitar 3.000 unit mengalami kesulitan untuk keluar masuk. Untuk mengatasi masalah tersebut, ada beberapa rencana yang akan dilakukan, seperti pengerukan lumpur/sedimen Sungai Yasa dengan lebar dasar berkisar antara 15-17 meter; perkuatan talud/tebing Sungai Yasa dengan tinggi tanggul/tiang pancang di bagian muara mencapai 2 meter dan konstruksi tiang pancang dengan panjang 9 meter; membuat jalan inspeksi dan jogging track dan membuat bangunan atau spot-spot tertentu untuk pariwisata. Rencana revitalisasi Sungai Yasa tersebut diharapkan akan mampu meminimalisir dampak bencana banjir terhadap permukiman penduduk di sekitar kiri kanan Sungai Yasa; memperlancar arus lalu lintas bagi kapal nelayan; dapat mewujudkan pengembangan lingkungan tepi sungai yang rapi, bersih dan nyaman (water front city), yang pada akhirnya mampu mewujudkan ketenteraman masyarakat dalam melakukan aktivitas. Komisi V DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik untuk meninjau infrastruktur Direktorat Jenderal Sumber Daya Air di Kabupaten Cilacap pada 22-23 September 2016. Kunjungan Kerja Spesifik ini merupakan salah satu program kerja Komisi V DPR RI pada masa reses persidangan ke IV. Rombongan Komisi V DPR RI ini dipimpin oleh Michael Wattimena dan didampingi oleh Direktur Irigasi dan Rawa, Adang Saf Ahmad dan Kepala BBWS Serayu Opak, Tri Bayu Adji. (dro/ech kompuSDA)


33

DR Tanjung Buka, Bulungan, Kalimantan Utara

DI Lembor - Flores, Nusa Tenggara Timur

Recommend Documents