Undang-undang Pers & Keterbukaan Informasi Publik Uni Z. Lubis/Dewan Pers Kuliah Umum di Departemen Kehutanan RI 14 Juni 2011
“Kemerdekaan memperoleh informasi merupakan perjuangan
paling sakit dan sangat banyak menimbulkan luka. Ini perjuangan paling melelahkan diantara berbagai persoalan hukum yang dihadapi oleh pers”
Major Principles of Media Law, 2011, oleh Wayne Overbeck dan Genelle Belmas, dikutip oleh Prof Bagir Manan dalam artikel di Majalah Tempo, “Kemerdekaan Pers dan Kebebasan Informasi Publik, 29 Juni 2010)
Pentagon Papers 13 Juni 1971, Harian NewYork Times untuk pertama kalinya
mempublikasikan Pentagon Papers. Dokumen rahasia ini isinya soal kinerja pasukan AS di Perang Vietnam. Beda dengan laporan Menteri Pertahanan Robert McNamara pada 1963 kepada Presiden Lyndon B. Johnson, yang mengatakan AS dan sekutunya, pasukan Vietnam Selatan berhasil memukul kekuatan Vietkong, Pentagon Papers menunjukkan AS kehilangan banyak tentara, dan ‘kalah” di Perang Vietnam. Pentagon Papers menjadi contoh klasik : “Journalism’s first obligation is to the truth”. NYT dan beberapa media dianggap melanggar Espionage Act. Pemerintahan Nixon anggap dokumen itu dirahasiakan (classified).
Walter Lipmann, dalam Public Opinion 1922: “News and Truth are not the
same thing…the function of truth is to signalize an event or to make people aware of it”. Kebenaran jurnalisme bukanlah kebenaran hukum 40 tahun kemudian, 13 Juni 2011, sejumlah perpustakaan di AS secara resmi merilis Pentagon Papers ke publik. Masa kedaluarsa kerahasiaan dokumen ini berakhir. Ada 11 kata yang masih dirahasiakan, sejak hakim federal NY memutuskan agar media menghentikan publikasi Pentagon Papers demi keamanan negara melalui “Perintah pengekangan sementara” (temporary restraining order)
The Guardian ungkap Skandal Suap Pembelian Tank Scorpion Oleh Pemerintah Indonesia
Desember 2004, surat kabar Inggris ini melansir laporan
pembelian 100 unit tank Scorpion oleh Pemerintah Indonesia pada 1994-1996. Terungkap bahwa, Siti Hardijanti Rukmana diduga menerima suap 16,5 juta pound dari Alvis Vehicle Limited, perusahaan pembuat tank Scorpion berbasis di Coventry, Inggris
(Majalah Tempo, 43/XXXII/20 Desember 2004, sebagaimana dikutip Informasi Publik Dan Kebebasan Pers, 21 Pertanyaan Tentang UU Keterbukaan Informasi Publik Untuk Wartawan, Agus Sudibyo, terbitan USAID, drsp, Yayasan SET)
The Guardian gunakan “Hak Publik Atas Informasi”, memaksa Pengadilan
membuka dokumen dan keterangan saksi dalam perkara antara Chan U Seek versus Alvis Vehicle Limited. Chan U Seek adalah warga Singapura yang merasa diperdayai oleh Alvis Vehicle Limited. Chan adalah direktur Avimo Singapura, merasa perusahaannya punya andil atas terjualnya 100 tank Scorpion ke Indonesia itu. Total kontrak penjualan senilai 160 juta poundstering (Rp 2,8 triliun). Sebagai konsultan Alvis dalam proyek itu, Chan menuntut jatah komisi 6 juta pound. Hingga delapan tahun kemudian tuntutan tak dipenuhi, maka Chan menggugat ke pengadilan. Tahun 2004 kedua pihak damai. The Freedom Act Information membantu tugas jurnalistik, terutama jurnalisme investigasi dalam mengungkap fakta dan kebenaran
Tujuan UU KIP No 11/2008)* Mengatur dan menjamin hak atas informasi (right to know).
Atau hak-hak publik atas akses yang terbuka, efisien dan memadai terhadap informasi-informasi tata kelola dan penyelenggaraan pemerintahan. Hak publik atas informasi di sini adalah bagian dari hak politik warga negara untuk mengontrol proses penyelenggaraan kekuasaan (dalam UU Pers/Jurnalisme disebut peran “Penjaga Kekuasaan/Watch Dog) Tanpa informasi yang memadai, sulit melakukan kontrol kekuasaan.
*)Sumber: 21Pertanyaan Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Agus Sudibyo, USAID, rsdp,Yayasan SET)
Hak atas informasi adalah bagian dari Hak Asasi Manusia. Nir-
informasi akan menjerumuskan warga menjadi korban perlakuan diskriminatif, tidak adil, pelanggaran hak-hak lainnya yang dilakukan pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Contoh, maraknya penggusuran lahan, minimnya pelayanan kesehatan dan pendidikan, dan sebagainya. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, Good Governance, mensyaratkan komitmen pemberantasan korupsi. Niat ini sulit diwujudkan tanpa keterbukaan akses terhadap informasi.
Ruang Lingkup UU KIP Hak mengamati perilaku pejabat dalam menjalankan fungsi-fungsi
pemerintahan (Right to Attend Public Meeting) Hak untuk mengakses dokumen-dokumen Badan Publik Hak untuk berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan Hak mendapatkan perlindungan dalam mengungkapkan fakta dan kesaksian (whistle blower protection) Hak untuk ajukan keberatan dan mendapatkan keadilan jika hak-hak di atas tidak dipenuhi (Right to Appeal) Kebebasan pers, kebebasan berpendapat. Kebebasan berbicara
Asas Keterbukaan Informasi Publik? Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh
setiap orang sebagai pengguna informasi publik. Setiap informasi publik juga harus dapat diperoleh secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Konsekuensinya, badan publik harus mengumumkan kepada masyarakat tentang tenggang-waktu yang jelas, biaya minimum dan prosedur yang sederhana untuk mengakses informasi-informasi publik Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas didasarkan atas pengujian atas konsekuensi yang timbul apabila informasi disampaikan ke masyarakat. Pengecualian tidak bersifat permanen, sepihak dan semena-mena. KEPENTINGAN PUBLIK YANG LEBIH BESAR DIDAHULUKAN!
UU KIP dan Pekerjaan Jurnalistik Tugas Jurnalis menyampaikan informasi kepada masyarakat
sedemikian sehingga masyarakat dapat mengambil keputusan yang berakibat lebih baik bagi hidupnya. Tanggung jawab atas kelengkapan, tepat waktu, akurat. Informasi yang disampaikan memiliki kepentingan publik yang tinggi. Dalam menjalankan profesinya, jurnalis sering membutuhkan akses informasi dari badan-badan publik. Di sejumlah negara, yang paling banyak memanfaatkan UU KIP/sejenisnya adalah jurnalis/perusahaan pers
Hubungan UU Pers dan UU KIP UU Pers secara spesifik mengatur aspek kemerdekaan pers. Didalamnya
ada fungsi pers untuk mencari, mengolah dan menyebarluaskan informasi, fungsi sosial media, hubungan antara media-masyarakatnegara, pengaturan keorganisasian media UU KIP secara lebih luas mengatur aspek-aspek kebebasan informasi. UU ini bertujuan menjamin dan melembagakan hak publik mengakses informasi penyelenggaraan pemerintahan di semua lini dan semua level birokrasi. Subyek dalam UU Pers adalah media dan jurnalis, sedangkan dalam UU KIP adalah publik/warganegara/setiap orang. Ada co-existence antara kedua peraturan perundanga-undangan ini
Prinsip universal kebebasan mengakses informasi menempatkan
kebebasan pers sebagai bagiannya. Tujuannya adalah good and clean governance bagi sebuah pemerintahan. Diperlukan pers yang bebas, independen dan profesional sebagaimana diatur dalam UU Pers Hak jurnalis atas informasi adalah bagian integral dari hak publik atas informasi UU KIP diperlukan dan memperkuat kebebasan pers, karena dalam UU ini diatur mekanisme penyampaian informasi, biaya akses, klasifikasi informasi, jangka waktu pemberian informasi, penyampaian informasi kepada publik dalam berbagai formatnya.
Problem Jurnalis dalam Akses Informasi Informasi Publik tidak tersedia, padahal sangat urgen untuk disampaikan
segera kepada publik Informasi terlambat diberikan, sehingga kehilangan relevansi dan nilai. Kerja jurnalistik menuntut kecepatan penyampaian informasi Informasi diklaim rahasia secara sepihak tanpa penjelasan memadai, tanpa memperhatikan kepentingan publik untuk mengetahui informasi tersebut Mekanisme pelayanan informasi yang buruk dan tidak jelas. Akses informasi yang asimetris. Jurnalis yang dekat dengan pejabat tertentu dapat akses lebih, sementara jurnalis yang mencoba prosedur formal tidak dapat informasi/dokumen yang dibutuhkan
Fungsi Komisi Informasi Lembaga penyelesaian sengketa informasi Perumus kebijakan praktis pelaksanaan UU KIP
********* Contoh klaim sepihak kerahasiaan informasi: Pelaksanaan Pemilu, Penggunaan Dana BOS untuk Pendidikan, Biaya Studi Banding Anggota DPR dan Perjalanan Dinas Presiden, Perumusan Draft UU, dll
Manfaat Komisi Informasi bagi Pers Klaim rahasia negara tidak bisa lagi sewenang-wenang
dilakukan oleh Badan Publik, harus melalui pertimbangan dan pengaturan Komisi Informasi Komisi Informasi dapat menjadi lembaga tempat pers/jurnalis complaint jika ada Badan Publik hambat akses informasi Komisi Informasi punya otoritas meminta badan dan atau pejabat publik membuka informasi atau dokmen publik tertentu yang dibutuhkan publik, termasuk melalui pemberitaan media.
Posisi Penting UU KIP Memperkuat kedudukan UU Pers Melembagakan dasar hukum bagi hak atas informasi yang
mencakup hak media atas informasi Mengantisipasi revisi UU Pers yang berpotensi mereduksi fungsi pers dalam mencari dan mendistribusikan informasi Mengantisipasi belenggu kerahasiaan informasi dalam RUU Kerahasiaan Negara, RUU Intelijen, RKUHP dan lain-lain Catatan: Kasus AS dalam perang di Afghanistan dan Irak menunjukkan betapa sebuah negara yang memiliki Freedom of Information Act (FOIA) seperti AS, masih terjadi halangan terhadap kebebasan akses informasi publik --- Kasus Guantanamo Prison
Tanggung Jawab Pers Nasional Pers menyadari pentingnya keamanan nasional, menghormati
hal-hal yang sifatnya pribadi baik yang sifatnya privasi maupun nonprivasi, pers mempromosikan ketertiban umum. Dalam kaitan dengan implementasi UU KIP, setiap pembatasan harus jelas maksudnya adalah untuk kepentingan publik dan negara, dan bukan untuk melindungi kepentingan politisi atau penguasa saja. Jelas ruang lingkup dan batasannya serta jelas mekanismenya.
“The primary purpose of journalism is to
provide citizens with the information they need to be free and self-governing”
(The Elements of Journalism, What Newspeople Should Know and The Public Should Expect, Bill Kovach & Tom Rosenstiel, 2001)
Terima Kasih
